45
BAB V PROFIL KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN (P3TIP)
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia telah membuat kesepakatan dan komitmen tentang Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) yang dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Di Kabupaten Serang, penyelenggaraan pelaksanaan P3TIP tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP). Sehubungan dengan itu, dalam bab ini dikemukakan penjelasan singkat tentang latar belakang, tujuan dan lingkup P3TIP di Kabupaten Serang serta pelaksanaannya yang meliputi organisasi BPKP dan profil sumberdaya manusianya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ciruas dan UP-FMA Harum Mekar. Dalam penjelasan pelaksanaan P3TIP tersebut juga mencakup deskripsi berkenaan keluaran yang dicapai pada tingkat BPKP dan BPP dan UPFMA.
5.1. Latar Belakang, Tujuan dan Lingkup P3TIP di Kabupaten Serang Introduksi P3TIP di Kabupaten Serang dilatarbelakangi oleh beragam permasalahan yang ada di kabupaten ini, diantaranya adalah: lemahnya kelompok tani, tidak memadainya kondisi bangunan Badan Penyuluhan Pertanian, rendahnya kemampuan
petani dalam menerapkan teknologi dan manajemen
usahatani yang lebih efisien, serta kebutuhan untuk mengembangkan kemitraan agribisnis secara berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, tujuan dari P3TIP di Kabupaten Serang adalah untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga tani melalui pemberdayaan keluarga petani dan organisasi petani untuk mengakses informasi, teknologi, modal dan sarana produksi dalam upaya mengembangkan usaha agribisnis dan mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta.
46
Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, terdapat sejumlah aspek dalam ruang lingkup P3TIP di kabupaten ini, yakni: 1. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Serang, khususnya Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP). 2. Pengembangan kelembagaan petani di desa sebagai mitra kerja sejajar penyuluh pertanian, khususnya kelompok tani-nelayan, wanita tani, dan taruna tani. 3. Penguatan ketenagaan penyuluhan, baik penyuluh terampil maupun penyuluh ahli agar dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian sesuai dengan uraian tugas jabatan (job description) masing-masing. 4. Perbaikan sistem dan metode penyuluhan di Kabupaten Serang, antara lain: sistem LAKU (latihan dan kunjungan) dengan sistem kerja layanan konsultasi dan metode pendekatan partisipatif yang sesuai dengan kondisi wilayah. 5. Perbaikan penyelenggaraan penyuluhan yang berbasis pada prinsip otonomi dan
dekonsentralisasi,
kemitrasejajaran,
demokrasi,
keterbukaan,
keswadayaan, akuntabilitas, integrasi dan keberpihakan. 6. Penguatan dukungan teknologi pada usaha tani, yang dilaksanakan melalui riset aksi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan di desa guna memperoleh hasil yang dapat merekomendasikannya sebagai materi penyuluhan pertanian bagi penyuluh swadaya.
5.2. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk pada tanggal 19 Juni 2006 sesuai SK Bupati Kabupaten Serang No 40 Tahun 2008. Kelembagaan BPKP ini belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Sistem P3K), khususnya Bab V Pasal 8 ayat (2) yang mengamanatkan perlunya kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan (Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan atau BP4K). Sebagaimana diketahui, sebelum adanya undang-undang tersebut, kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan bagian
47
dari Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Struktur organisasi BPKP selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. Kepala BPKP
Sekretariat
SBK
BPPIT
BPKSDM
SBPE
SBU
SBPK
SBPSDM
SBPPI
SBPT
BDKP
BKP
SBAKPP
SBPKP
SBDP
SBKKP
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Kabupaten Serang Sumber: Laporan Akhir P3TIP BPKP Kabupaten Serang
Kepala BPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinir sasaran kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melakukan pembinaan dan melaporkan kegiatan BPKP agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala BPKP membawahi lima bidang, yakni Sektretariat, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Bidang Pengembangan
Pelayanan
Informasi
dan
Teknologi
(BPPIT),
Bidang
Ketersediaan Pangan (BKP), serta Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan (BDKP). Kecuali sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris, empat bidang selainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kesekretariatan membawahi tiga sub-bidang, sementara keempat bidang lainnya masing-masing membawahi dua sub-bidang, di mana setiap sub-bidang juga dipimpin seorang kepala. Sekretaris menjalankan tugas pokok yang mencakup: (a) memimpin dan mengoordinir sekretariat,
penyusunan
(b)
rencana
program
penyiapan koordinasi
dan
pengendalian
penyusunan kebijakan
kegiatan pembinaan
kepegawaian, dan (c) pengaturan pengelolaan ketatausahaan, rumahtangga dan
48
perlengkapan badan. Kesekretariatan membawahi Sub Bagian Program dan Evaluasi (SBPE), Sub Bagian Umum (SBU), dan Sub Bagian Keuangan (SBK). Kepala SBPE bertugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SBPE, menyusun rencana strategis badan, melaksanakan penghimpunan rencana kerja sekretariat dan bidang, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan, menyusun laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan SBPE; sementara
Kepala
SBU
bertugas
dalam
melaksanakan
pengelolaan
kerumahtanggaan BPKP, menyusun rencana kebutuhan peralatan, perlengkapan, jasa, distribusi barang, pemeliharaan dan pemanfaatan barang, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata usaha, administrasi kepegawaian badan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan SBU. Adapun tugas Kepala SBK adalah menyusun rencana kegiatan SBK, melaksanakan pengelolaan administrasi gaji pegawai BPKP, menyusun anggaran belanja langsung dan tidak langsung, menyusun alur kas keuangan badan, melaksanakan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan badan. Kepala BPKSDM mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan penyusunan program dan pengendalian kegiatan pada BPKSDM, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BPKSDM, serta membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan BPKSDM. Terdapat dua sub-bidang yang dibawahi Kepala BPKSDM, yakni Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan (SBPK) dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia
(SBPSDM).
Kepala
SBPK,
tugas
pokoknya
meliputi
merencanakan dan mengevaluasi kegiatan sub bidang, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan serta membuat laporan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan. Adapun Kepala SBPSDM mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan SBPSDM, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membuat laporan SBPSDM. Bidang Pengembangan Pelayanan Informasi dan Teknologi (BPPIT) berfungsi sebagai bidang yang membawahi pengembangan dan pelayanan informasi teknologi. Terdapat dua sub-bidang yang dibawahi oleh Kepala BPPIT,
49
yaitu: Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan Informasi (SBPPI) dan Sub Bidang Pengembangan Teknologi (SBPT). Kepala SBPPI bertugas merencanakan dan mengevaluasi kegiatan SBPPI serta memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil kerja bawahan dan membuat laporan SBPPI. Sementara tugas pokok Kepala SBPT adalah sebagai pelaksana penyusunan rencana kegiatan, pelaksana kegiatan, pelaksana penganalisaan data, pelaksana pembinaan dan pengawasan, pelaksana evaluasi dan pelaporan SBPT. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan (BKP) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
program,
kegiatan,
pengendalian,
penyelenggarakan
perumusan kebijakan teknis BKP. Terdapat dua sub-bidang yang dibawahi oleh Kepala BKP, yaitu: Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pangan (SBAKPP) dan Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan (SBPKP). Kepala SBAKPP bertugas merencanakan dan mengevaluasi kegiatan SBAKPP serta memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil kerja bawahan dan membuat laporan SBAKPP; sementara tugas pokok Kepala SBPKP adalah sebagai pelaksana penyusunan rencana kegiatan, pelaksana kegiatan, pelaksana penganalisaan data, pelaksana pembinaan dan pengawasan, pelaksana evaluasi dan pelaporan SBPKP. Pada
bidang
merencanakan,
yang
kelima,
mengkoordinir,
Kepala
BDKP
menyelenggarakan
bertugas dan
memimpin,
mengawasi
serta
mengevaluasi kegiatan bidang BDKP yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sub Bidang Distribusi Pangan (SBDP) dan Sub Bidang Kualitas Konsumsi Pangan (SBKKP). Kepala SBDP mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan SBDP serta memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil kerja bawahan dan membuat laporan SBDP; sementara tugas pokok Kepala SBKKP adalah sebagai pelaksana penyusunan rencana kegiatan, pelaksana kegiatan, pelaksana penganalisaan data, pelaksana pembinaan dan pengawasan, pelaksana evaluasi dan pelaporan SBKKP. Program
P3TIP
menjadi
tanggung-jawab
Bidang
Pengembangan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Namun demikian, dalam pelaksanaannya dibentuk organisasi tersendiri sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.
50
BUPATI KONSULTAN TIM PENILAI FMA PENILAI FMA
BIDANG TEKNIS
PENANGGUNG JAWAB HARIAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PENGADAAN BARANG/JAS A
BIDANG KEUANGAN
MONITORIN G EVALUASI
BENDAHAR A
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Pelaksana P3TIP di Kabupaten Serang Sumber: Laporan Akhir P3TIP BPKP Kabupaten Serang, Tahun 2008
Penanggung Jawab Harian adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kepala BPKP yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) atau Pemimpin Bagian Proyek Daerah bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan bagian proyek baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pembinaan terhadap pencapaian tujuan proyek. Dalam melaksanakan tugasnya, P2K bertanggung jawab baik berkenaan aspek fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek dan penyampaian laporan kegiatan, serta penyelesaian proyek tepat waktu kepada kepala BPKP. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas P2K, terdapat lima bidang pendukung, yakni bidang teknis, bidang pengadaan barang dan jasa (procurement), bidang keuangan atau financial officer (FO), pengawasan (monitoring) dan evaluasi, serta bendahara. Kecuali bidang teknis, keempat bidang lainnya dipimpin oleh seorang kepala. Bidang teknis menjadi tanggung jawab Sekretaris Bagian P3TIP yang bertugas membantu dan mengelola administrasi atau ketatausahaan proyek, personalia, perlengkapan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, melakukan hubungan dan kerja sama dengan pelaksana bagian proyek lainnya serta instansi yang berkaitan dengan kegiatan bagian P3TIP. Kepala bidang pengadaan barang dan jasa (procurement) bertanggungjawab melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh bagian proyek dengan sejumlah uraian tugas diantaranya: 1) merencanakan dan
51
melaksanakan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa, 2) menyusun petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan administrasi pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan, serta 3) memantau dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa. Kepala bidang keuangan bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan proyek dengan melakukan pengawasan, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan keuangan bagian proyek. Selain itu, juga bertugas melakukan pengecekan keabsahan semua dokumen transaksi, melakukan koordinasi dengan bendahara dalam aplikasi penarikan dana, serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan untuk disampaikan ke Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kepala bidang Monitoring dan Evaluasi membantu P2K dalam pelaksanaan pengumpulan,
pengelolaan,
pemantauan
evaluasi
kegiatan
P3TIP
serta
penyusunan bahan laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan P3TIP. Adapun bendahara, bertanggung jawab mengelola keuangan proyek sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
menyelenggarakan
pembukuan
yang sesuai
berlaku, dengan
diantaranya
ketentuan,
bertugas
membuat
dan
menyampaikan Laporan Keadaan Kas (LKK). Guna pelaksanaan P3TIP berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dibentuk
Tim Pengawas pelaksanaan proyek yang
terdiri dari Konsultan, Tim Penilai FMA dan Penilai FMA yang berfungsi membantu Penanggung Jawab Harian dalam menetapkan tindakan-tindakan kuratif dan sanksi untuk kasus penggelapan dan korupsi yang dilaporkan, jika telah ditemukan bukti-buktinya. Konsultan, Tim Penilai dan Penilai FMA ini terdiri dari staf senior yang memiliki keahlian teknis di bidang pertanian dan/atau keuangan yang berasal dari lembaga penyuluhan, pemerintah daerah tingkat provinsi, perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan. Mereka ditugaskan oleh Kepala Lembaga Penyuluhan Provinsi untuk membantu Sekretariat Komisi Penyuluhan Provinsi. Tim ini bertugas untuk menilai kelayakan proposal FMA yang diajukan oleh organisasi petani tingkat kabupaten berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Komisi Penyuluhan Provinsi, serta menyampaikan rekomendasi hasil penilaian tersebut kepada Komisi Penyuluhan Provinsi untuk memperoleh persetujuan.
52
Profil penyuluh pertanian di BPKP Kabupaten Serang menurut jenjang pendidikan formal dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 11 di bawah ini. Tabel 11. Penyuluh Pertanian di BPKP Kabupaten Serang menurut Jenjang Pendididkan Formal dan Jenis Kelamin, Tahun 2009 (dalam jumlah dan persen) Laki-laki Perempuan Tingkat Pendidikan Jumlah Persen Jumlah Persen SPMA 3 4,05 0 0 D3 15 20,27 1 1,35 S1 50 67,57 2 2,7 S2 3 4,05 0 0 Total 71 100 3 100,00 Sumber: Laporan Akhir P3TIP Tahun 2008
Total Jumlah Persen 3 4,05 16 21,62 52 70,27 3 4,05 74 100,00
Pada Tabel 11 dapat dilihat adanya 74 orang penyuluh yang bertugas di 34 BPP yang ada di Kabupaten Serang. Dengan demikian, penyuluh tersebut terdistribusi tidak merata di setiap BPP, bahkan di BPP Kecamatan Kragilan tidak dijumpai adanya penyuluh. Apabila dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Serang (sekitar 1554 kelompok tani), tenaga penyuluh tersebut sangat tidak memadai, karena dengan demikian rasionya adalah 1: 21. Hal ini berarti tidak sesuai dengan Peraturan Sistem Laku (Latihan dan Kunjungan)2 yang menyatakan bahwa setiap penyuluh membina 8-16 kelompok tani. Jika dilihat menurut perspektif gender, jumlah penyuluh laki-laki dan perempuan sangat tidak seimbang, karena dari total penyuluh yang ada di BPKP Kabupaten Serang, hanya empat persen penyuluh perempuan. Hal ini dimungkinkan karena sistem sosial masyarakat Banten tergolong patriarkhi. Namun demikian, yang menarik adalah bahwa ternyata sebagian besar penyuluh itu berpendidikan Sarjana; sebagian besar lulusan sejumlah universitas daerah, terutama URINDO dan Universitas Terbuka.
2
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; Pedoman Sistem Kerja Latihan Dan Kunjungan (Laku), Departemen Pertanian
53
5.3. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ciruas Terdapat sejumlah tugas dan fungsi dari BPP Kecamatan Ciruas, antara lain memfasilitasi petani dalam pembentukan unit pengelola kegiatan desa. Selain itu membantu petani pemandu (petani fasilitator desa) dalam: (a) memfasilitasi Pengkajian Desa Partisipatif (Participatory Rural Appraisal atau PRA), (b) penyusunan Rencana Usaha Keluarga (RUK), Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Kegiatan Desa (RKD), dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD) yang disusun berdasarkan pendekatan PRA, (c) menyusun rencana penyuluhan kecamatan berdasarkan kebutuhan petani yang tertuang dalam RKPD, (d) memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran di desa dengan menggunakan metode partisipatif, (e) melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif pelaksanaan kegiatan kegiatan di kecamatan wilayah kerjanya, (d) menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan tenaga penyuluh lapangan untuk disampaikan kepada kepala BPKP, dan (e) melaksanakan pertemuan bulanan para pengurus unit pengelola kegiatan penyuluhan desa di tingkat kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Ciruas dipimpin oleh kepala balai yang dibantu oleh dua orang ketua divisi yang terdiri dari divisi agribisnis/kaji terap dan divisi pelatihan/kursus dan evaluasi. Untuk divisi pelatihan merangkap kepala tata usaha. Di BPP ini terdapat masing-masing dua orang Petugas Penyuluh Lapang (PPL), Tenaga Harian Lepas (THL) dan staf penunjang. Tugas
penyuluh adalah melaksanakan programa penyuluhan
pertanian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan petani dan menjalin kerjasama dengan petani. Wilayah Binaan di BPP mencakup beberapa kelompok tani yang menjadi bimbingan para PPL yang terdapat di BPP Ciruas tersebut. Kantor BPP terletak sekitar 0,5 km dari kantor Kecamatan Ciruas, dengan lokasi yang berada di tepi jalan raya yang dilalui transportasi umum, sehingga masyarakat sekitar mudah untuk menghubungi PPL apabila mereka membutuhkan bantuan. Terdapat sejumlah media informasi yang dimiliki BPP Ciruas, diantaranya berupa surat kabar “Sinar Tani” dan leaflet yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan BPKP Kabupaten Serang. Perlengkapan yang ada di BPP Ciruas terdiri dari meja, kursi, almari, rak buku, soundsistem (perlengkapan pengeras suara), papan tulis putih dan hijau, papan struktur organisasi, dan sepeda motor. Dalam hal
54
fasilitas komunikasi, para penyuluh di BPP Ciruas menggunakan telepon genggam pribadi yang digunakan untuk memperlancar komunikasi baik dalam kegiatan-kegiatan operasional harian maupun
pelaksanaan
penyuluhan yang
berhubungan dengan kelompok tani. Penyuluh pertanian membuat pelaporan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kunjungan ke wilayah kerja dan pelaporan dari hasil kunjungan kepada kepala BPP. Adanya pelaporan tersebut bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi. Di BPP Ciruas terdapat dua macam evaluasi, yaitu: (a) evaluasi bulanan yang dilakukan oleh PPL dan Tenaga Harian Lapangan (THL) yang laporannya diberikan kepada Pimpinan/Koordinator BPP, dan (b) evaluasi dua mingguan yang dilakukan oleh Koordinator BPP (secara keseluruhan) yang laporannya diberikan kepada Kepala BPKP (sebagai pimpinan kelembagaan pemberi dana). Laporan evaluasi yang dilakukan oleh PPL dan THL akan dikaji oleh Pimpinan atau Koordinator BPP, yang akan mengecek segala kegiatan program penyuluhan yang telah dilaksanakan mereka, sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh BPP kepada BPKP memuat laporan mengenai segala kegiatan penyuluhan, pelatihan serta kunjungan yang telah dilakukan oleh BPP. Alur proses dari evaluasi yaitu kegiatan (penyuluhan, kunjungan, pelatihan) ditindaklanjuti oleh PPL yang kemudian dilaporkan secara tertulis kepada BPKP. Wilayah kerja penyuluhan BPP di Kecamatan Ciruas meliputi 4.542 hektar, yang terdiri dari lahan sawah seluas 3.083 hektar dan lahan darat seluas 1.459 hektar. Meskipun jumlah desa yang ada di wilayah BPP Ciruas terdiri dari 17 desa, namun wilayah kerja penyuluhannya dibagi ke dalam tujuh wilayah kerja yakni: Ciruas, Citereup, Beberan, Singamerta, Kebon Ratu, Bumi Jaya, Kepandean dan Pamong. Dengan demikian, terhadap total luas wilayah yang tercakup oleh BPP Ciruas, masing-masing wilayah kerja penyuluhan mencakup dua sampai tiga desa, dan rata-rata luas lahan binaannya seluas 564,87 hektar. Di BPP Ciruas terdapat 83 kelompok tani, namun jumlahnya tidak terdistribusi merata di setiap desa yang ada di kecamatan ini, berkisar antara satu sampai dengan delapan kelompok tani. Ada sebanyak tiga desa yang masingmasing memiliki tiga kelompok tani, tiga desa lainnya memiliki masing-masing sebanyak empat kelompok tani. Terdapat sembilan desa yang memiliki jumlah
55
kelompok tani lebih dari empat, namun masih dijumpai sebuah desa yang hanya memiliki satu kelompok tani yaitu Desa Plawad. Kondisi ini menyebabkan tidak setiap desa memiliki semua kelas kelompok tani: kelompok pemula, lanjut, madya dan utama. Secara umum, di BPP Ciruas mayoritas kelompok tani tergolong kelompok tani madya (46 persen), kemudian diikuti oleh kelompok tani lanjut, kelompok tani pemula, dan kelompok tani utama berturut-turut sebesar 25 persen, 17 persen, dan tujuh persen. Dari 17 desa yang ada dalam wilayah BPP Ciruas, hanya sebanyak tiga desa yang memiliki kelompok tani dari empat kelas. Desadesa selainnya umumnya memiliki kurang dari empat kelas kelompok tani. Yang menarik, terdapat 15 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari 17 desa yang ada di wilayah binaan BPP Kecamatan Ciruas. Dengan perkataan lain hanya dua desa saja yang belum memiliki Gapoktan. Terlepas dari kemungkinan beragamnya kualitas Gapoktan di kecamatan ini, kondisi tersebut tampaknya sudah mendekati target Departemen Pertanian yang menghendaki agar Gapoktan terbentuk di setiap desa. Sebagaimana diketahui, Departemen Pertanian menargetkan akan membentuk satu Gapoktan di setiap desa khususnya yang berbasiskan pertanian, dimana target akhir Departemen Pertanian adalah terbentuknya 66.000 Gapoktan di seluruh Indonesia (Syahyuti, 2007).
5.4. Unit Pengelola FMA Harum Mekar Sebagaimana
telah
dikemukakan
sebelumnya,
salah
satu
metode
pengembangan kapasitas pelaku utama dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh Unit Pengelola Farmers Managed Extension Activites atau UP- FMA, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat petani di setiap desa. Khusus Di Desa Ciruas, UP-FMA ini disebut sebagai UP-FMA Harum Mekar yang dibentuk pada tanggal 23 Nopember 2007. Kelembagaan UPFMA ini memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Adapun penyuluh swadayanya terdiri atas masing-masing seorang laki-laki dan perempuan. Struktur organisasi UPFMA Harum Mekar ini dapat dilihat pada Gambar 4.
56
Tim penyuluh lapangan
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Penyuluh Swadaya 1 Penyuluh Swadaya 2 1
Pelaku utama di desa
Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola FMA Harum Mekar Sumber: Proposal UP-FMA Harum Mekar, Tahun 2008
Ketua UP-FMA Harum Mekar bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan administratif, mencakup: 1) memeriksa buku kas untuk terselenggaranya administrasi keuangan yang tertib dan transparan, 2) mendorong masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa, 3) mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan di desa, 4) bersama pengurus lainnya merencanakan yang akan diusulkan dalam proposal, 5) bersama pengurus lainnya menyusun jadwal kegiatan yang telah disetujui, 6) memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan belajar. Pemilihan ketua UPFMA Harum Mekar
dilakukan dengan musyawarah mufakat. Meskipun
demikian, pemilihan ketua yang sekarang masih bersifat nepotisme, karena posisi ketua UP FMA Harum Mekar dipimpin oleh anak dari Ketua UP FMA sebelumnya. Sekretaris UP-FMA bertanggung jawab untuk memonitor dan mencatat hasil pelaksanaan kegiatan, dan bersama ketua menyusun laporan pelaksaaan kegiatan dan hasilnya, kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya dan jumlah dana yang telah digunakan. Adapun bendahara, bertanggung jawab dalam administrasi keuangan yang mencakup: pembuatan buku kas, menandatangani kwitansi, menyusun laporan penggunaan dana (pemasukan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan kegiatannya UP-FMA Harum Mekar didampingi oleh penyuluh yang terdiri masing-masing seorang penyuluh pendamping/pembina dan penyuluh swadaya laki-laki dan perempuan.
57
Penyusunan RDK (Rencana Definitif Kegiatan) dilakukan oleh pengurus dan anggota FMA yang mengikuti kegiatan. Penyusunan ini dilakukan pada bulan Oktober 2008 dengan biaya yang bersumber dari P3TIP. Dari RDK tersebut diperoleh hal-hal yang menjadi prioritas masalah dari Desa Ciruas yakni pada usaha padi sawah yang tepatnya berlokasi di Kampung Cembeh dan Kampung Ciwandan serta usaha budidaya itik berlokasi di Kampung Bunder. Kemudian karena prioritas masalah tersebut, maka tujuan dari kegiatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan produksi padi dan meningkatkan hasil budidaya itik. Kegiatan yang dilakukan berupa kursus pengelolaan padi pola PTT dan kursus teknik pemeliharaan itik. Keseluruhan dana berasal dari P3TIP yang berjumlah sebesar Rp12.410.000,- yang digunakan untuk kursus budidaya padi, sementara berjumlah sebesar Rp3.400.000,- yang digunakan untuk kursus teknik pemeliharaan itik. Pelaku dalam kegiatan yang dilakukan adalah UP-FMA sebagai penangggung jawab dan Gapoktan sebagai pelaksana kegiatan. Adapun
Rencana
Definitif
Kebutuhan
Kelompok
(RDKK)
yang
mengkhususkan kepada jenis usaha padi sawah dengan beberapa tahap kegiatan. Tahap pertama adalah kursus pengelolaan padi pola PTT (pembuatan bokashi) yang membutuhkan kebutuhan saprodi (jerami, pupuk kandang, sekam, EM-4, gula pasir, dedak dan air) dengan biaya sebesar Rp476.000,-. Tahap kedua adalah persiapan alat yakni karung goni, cangkul, ember, golok dan terpal dengan biaya sebesar Rp190.000,-. Kemudian pada tahap kegiatan ketiga adalah penyediaan alat tulis, konsumsi dan narasumber dengan jumlah biaya sebesar Rp1.575.000,-. Unit Pengelola FMA (UP-FMA) juga membuat programa desa. Programa ini yang disusun terdiri dari beberapa kegiatan yakni kursus pembuatan bokashi, bimbingan teknis pemeliharaan itik, kursus pembuatan rempeyek tepung beras dan perbaikan jalan poros desa (Kampung Cembeh). Beberapa metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, pemutaran film dan praktik langsung. Sasaran kegiatan pembuatan bokashi dan pemeliharaan itik adalah anggota kelompok, sementara sasaran kursus pembuatan rempeyek dan perbaikan jalan berturut-turut adalah ibu-ibu (kaum wanita) dan masyarakat Kampung Cembeh. Laporan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9.
