BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1.a.Kelebihan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg juncto Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT adalah sebagai berikut : Sesuai Buku II Mahkamah Agung dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain. Sebab, lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Surakarta adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Surakarta. KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Surakarta tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi, atau tidak ada kekuatan eksekutorial. Mengenai pengosongan obyek lelang Hak Tanggungan ketika eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri adalah juga menjadi kewenangan di Pengadilan Negeri, sehingga cukup satu insitusi yaitu Pengadilan Negeri baik itu permohonan eksekusi Hak Tanggungan
sampai
dengan
pengosongan
obyek
lelang
Hak
Tanggungan.Inilah kelebihan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pegadilan Negeri.
b. Kekurangan Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Surakarta adalah sebagai berikut : Lebih cenderung bersifat nonteknis yaitu debitor tidak langsung melaksanakan teguran, atau ada kesengajangan mengulur waktu setelah eksekusi Hak Tanggungan. Dalam hal ini pengosongan obyek eksekusi
101
Hak Tanggungan sehingga menyebabkan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan
memerlukan
bantuan
aparat
negara.
Dimana
pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan polisi. Hal ini mempengaruhi biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak, waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungantidak singkat. Sehingga pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Surakarta kurang efisien. Hal tersebut dikarenakan kreditor dalam memperoleh pelunasan dari hasil eksekusi harus menunggu proses pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta selesai,karena pada proses eksekusinya Pengadilan Negeri meminta bantuan/melimpahkan proses eksekusinya ke Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara
dan
lelang
(KPKNL)
Surakarta
sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal kreditor dalam mendapatkan pelunasan utang dari debitor harus sesegera mungkin.
2. a. Kelebihan Parate Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 6 UUHT menyebutkan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat langsung mengajukan penjualan obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Tahapan pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan lebih singkat apabila dibandingkan dengan pelaksaaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dari segi biaya pelaksaannya juga lebih murah dan kreditor pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama lebih cepat menerima pelunasan dari
102
debitor dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum.Inilah kelebihan parate eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
b. Kekurangan Parate Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah sebagai berikut : Kekurangan parate eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah mengenai pengosongan obyek Hak Tanggungan dimana dilakukan melalui parateeksekusi (pelelangan Hak Tanggungan oleh kreditor sendiri melalui kantor lelang), apabila Termohon eksekusi (debitor) tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga walaupun pengajuan eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tetapi untuk pengosongan obyek Hak Tanggungan apabila saat akan dieksekusi obyek Hak Tanggungan belum dikosongkan kewenangan tetap berada pada Pengadilan Negeri. Tetapi saat ini lebih dimudahkan yaitu tanpa melalui gugatan yaitu setelah direvisi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 Kamar Perdata point A Sub Kamar Perdata Umum angka 4. Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 pada angka XIII tentang Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendiri
melalui
kantor
lelang,
apabila
terlelang
tidak
mau
mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan
103
lelang sukarela
B. Implikasi 1. Lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain. Sebab, lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta,adalah dalam rangka eksekusidan bukan merupakan putusan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
Kepala
Kantor
Pelayanan
Kekayaan
Negara
dan
Lelang(KPKNL) tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi,
atau
tidak
ada
kekuatan
eksekutorial.
Kewenangan
eksekutorialhanya ada pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta hanya melaksanakan pelelangan dimuka umum untuk mengamankan asset yang mungkin sebagian atau seluruhnya adalah milik negara. Sehingga bila debitor tidak kooperatif dalam hasil pelelangan KPKNL Surakarta tidak bisa berbuat lebih.Mengenai pengosongan obyek lelang Hak Tanggungan ketika eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri adalah juga menjadi kewenangan di Pengadilan Negeri, sehingga cukup satu insitusi yaitu Pengadilan Negeri baik itu permohonan eksekusi Hak Tanggungan sampai dengan pengosongan obyek lelang Hak Tanggungan. 2. Apabila debitor tidak langsung melaksanakan teguran, atau ada kesengajangan mengulur waktu setelah eksekusi Hak Tanggungan, dalamhal ini pengosongan obyek eksekusi Hak Tanggungan maka harus diterapkan sesuai pasal 200 ayat (4) HIR/218 RBg
yaitu kalau perlu
dilakukan secara paksa dengan bantuan polisi. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak dan waktu yang dibutuhkan untuk
104
pelaksanaan eksekusi tidak singkat dan kurang efisien.Sehingga kreditor tidak segera mendapatkan pelunasan utang dari debitor. 3. Berdasarkan Pasal 6 UUHT menyebutkan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Sehingga tahapan pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan lebih singkat
apabila
dibandingkan
dengan
pelaksaaan
eksekusi
Hak
Tanggungan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dari segi biaya pelaksaannya juga lebih murah dan kreditor pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama lebih cepat menerima pelunasan dari debitor dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. 4. Mengenai pengosongan obyek Hak Tanggungan dimana dilakukan melalui parate eksekusi (pelelangan Hak Tanggungan oleh kreditor sendiri melalui kantor lelang), apabila Termohon eksekusi (debitor) tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga walaupun pengajuan eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tetapi untuk pengosongan obyek Hak Tanggungan apabila saat akan dieksekusi obyek Hak Tanggungan belum dikosongkan kewenangan tetap berada pada Pengadilan Negeri. Tetapi saat ini lebih dimudahkan yaitu tanpa melalui gugatan yaitu setelah direvisi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 Kamar Perdata point A Sub Kamar Perdata Umum angka 4.
C. Saran 1. Agar terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal ini pihak bank sebagai penyalur dana manakala debitor wanprestasi, maka
105
diharapkan menggunakan eksekusi berdasarkan parate executie yang dimaksud dalam Pasal 6UUHT. Tujuannya untuk mempercepat pelunasan piutang kreditor dalampengembalian dana pinjaman tersebut sehingga berguna untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. 2. Apabila eksekusi Hak Tanggungan memang salah satu jalan penyelesaian terakhir, maka kreditor harus mencari pembeli lelang terlebih dahulu sehingga dalam pelaksanaan lelang nantinya sudah dapat dipastikan ada pembelinya dan kreditor tidak rugi lagi mengeluarkan biaya-biaya lelang. 3. Pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor sebaiknya nilai jaminan lebih tinggi dari pada nilai pinjaman. Hal ini dimaksudkan, apabila terjadi lelang eksekusi, obyek jaminan mencukupi untuk biaya denda, bunga, dan biaya lelang itu sendiri. Mengingat biaya pelaksanaan lelang eksekusi memerlukan biaya yang tidak sedikit.
106
