BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan tentang Sistem Pengupahan Karyawan PKWT di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar memiliki tiga jenis karyawan PKWT yaitu Karyawan PKWT Kampanye, Karyawan PKWT LMG, Karyawan PKWT DMG. 2. Karyawan PKWT Kampanye merupakan karyawan tidak tetap yang dipekerjakan di Pabrik Gula saja pada saat musim giling berakhir. Setelah masa giling berkahir masa kerjanya juga berkahir dan akan dipanggil kembali untuk bekerja pada saat musim giling tahun depan. Karyawan PKWT LMG merupakan golongan karyawan tidak tetap yang dipekerjakan di kantor direksi dan pabrik gula pada saat musim giling dan pada saat musim giling berakhir. Karyawan jenis ini apabila kinerjanya meningkat bagus bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Sedangkan pengertian dari Karyawan PKWT DMG adalah karyawan tidak tetap yang dipekerjakan di pabrik gula pada saat musim giling yang berlaku selama kurang lebih lima sampai dengan enam bulan. Setelah musim giling berkahir maka karyawan ini juga berakhir masa kerjanya dan apabila kinerjanya bagus maka akan dipanggil kembali dan dipekerjakan pada saat musim giling tahun depan. Karyawan jenis ini bisa diangkat menjadi karyawan PKWT LMG apabila memenuhi syarat seperti mengikuti dua kali musim giling secara berturut-turut, tidak memiliki catatan merah pada saat bekerja dan memiliki kinerja yang bagus. 3. Komponen upah yang diberikan kepada karyawan PKWT Kampanye yaitu berupa upah pokok, tunjangan tetap berupa premi, pesangon
69
70
giling, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan perlengkapan kerja berupa seragam dalam bentuk uang, tunjangan perawatan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas atas saran dokter, tunjangan jaminan sosial tenaga kerja , tabungan asuransi pesangon, tunjangan kematian, tunjangan perjalanan dinas. Serta upah lembur apabila karyawan tersebut diperintah oleh atasannya untuk
melakukan lembur.
Komponen upah yang diperoleh karyawan PKWT LMG yaitu berupa upah pokok, tunjangan tetap berupa tunjangan perlengkapan kerja berupa seragam dalam bentuk uang, tunjangan perawatan kesehatan di poliklinik perusahaan, tunjangan kematian, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan jaminan sosial tenaga kerja. Serta upah lembur apabila karyawan tersebut diperintah oleh atasan untuk lembur. Sedangkan komponen yang diberikan kepada karyawan PKWT DMG yaitu berupa upah pokok, tunjangan tetap sama seperti karyawan PKWT LMG hanya saja ditambah dengan pemberian premi. Serta upah lembur apabila karyawan tersebut diperintah oleh atasan untuk lembur. 4. Sistem pengupahan yang diberikan pada karyawan PKWT Kampanye berdasarkan masa kerja golongan yang disetarakan golongannya seperti karyawan tetap, tetapi besarnya golongan upah yang diberikan itu tetap mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan untuk PG Tasikmadu mengikuti UMK Kabupaten Karanganyar sedangkan sistem pengupahan karyawan PKWT LMG dan DMG tidak didasarkan pada golongan tetapi dihitung selama karyawan tersebut bekerja. Pemberian upah semua karyawan PKWT tersebut dibayarkan rutin setiap bulannya di awal bulan berikutnya paling lambat pada tanggal lima. Jadi, sistem pengupahannya dibayarkan setelah karyawan tersebut bekerja dahulu baru menerima upahnya setelah kewajibannya selesai.
71
5. Alur pembuatan upah seluruh karyawan PKWT di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar dimulai dari tahap Karyawan PKWT mengisi daftar hadir/ absensi lalu absensi setiap harinya dikoreksi oleh juru bayar. Selain mengkoreksi kehadiran Karyawan PKWT juru bayar mengoreksi daftar Karyawan PKWT yang melakukan kerja lembur yang diperintah oleh atasan dan juga mengkoreksi
daftar
Karyawan
PKWT
yang
mangkir
dalam
pekerjaannya. Perhitungan mangkir dalam dalam bekerja diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal 28 yang menjelaskan bahwa karyawan yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah (mangkir) atau meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang sah selama enam hari berturut-turut maka kepadanya diberlakukan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dengan tidak hormat, setelah dilakukan pemanggilan secara tidak patut. Bagi karyawan yang melakukan mangkir diberlakukan pemotongan sebesar 1/25 X Gaji Pokok setiap hari kerja mangkir. Setelah itu juru bayar menerbitkan kebutuhan upah karyawan PKWT
untuk
dimintakan
modal
kerja
ke
direksi.
Setelah
diterbitkannya kebutuhan upah tersebut, data tersebut disampaikan ke bagian keuangan untuk dikoreksi lebih lanjut setelah data sudah dikoreksi maka data tersebut dikirim ke kantor diresi untuk dimintakan modal kerja. 6.
Alur Pengupahan pembukuan
seluruh karyawan PKWT bermula dari bagian
membuat
daftar
kasbon
yang
berisikan
tentang
pengeluaran biaya untuk pembayaran upah kepada Karyawan PKWT. Lalu setelah direkap semua data yang berhubungan tentang pembayaran upah kepada Karyawan PKWT data tersebut diverifikasi ulang oleh beberapa bagian yang bersangkutan. Verifikasi rekap data awal oleh bapak Hengky, setelah itu diverifikasi ulang oleh bagian SDM (Sumber Daya Manusia) oleh Bapak Arief, selanjutnya diverifikasi ulang oleh bagian Pembukuan, verifikasi
72
selanjutnya oleh bagian Pembukuan, lalu diverifikasi lanjut lagi oleh bagian Keuangan, setelah itu baru diverifikasi oleh bagian Kepala A.K.U (Administrasi Keuangan dan Umum), setelah selesai di bagian Kepala A.K.U (Administrasi Keuangan dan Umum) tahap verifikasi yang terakhir dibagian Administratur. Tahap verifikasi sudah terlewati dengan baik data rekap diberikan ke Direksi untuk diberikan modal kerja untuk membayar upah kepada Karyawan PKWT. Setelah data yang masuk ke Direksi sudah sesuai, Direksi memberikan modal kerja tersebut dibagian juru bayar. Setelah data valid juru bayar memberikan balas jasa berupa upah kepada Karyawan PKWT. Perhitungan
upah
pokok
yang
diberikan
sebagai
berikut
Upah+Lembur-Mangkir-Potongan (Potongan Kopersi dan Waserda) hasil dari perhitungan tersebut sisa uang dari pengurangan tersebut merupakan sisa dibayar atau upah yang harus dibayar oleh bagian juru bayar ke Karyawan PKWT.
Adapun kendala yang dialami PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yaitu: 1.
Kurangnya jumlah karyawan juru bayar, sehingga akan terjadi antrian yang sangat banyak pada saat penerimaan upah
2.
Kurangnya perencanaan yang matang dalam menentukan tanggal penerimaan upah kepada seluruh karyawan PKWT maka dari itu terjadi antrian yang maksimal setiap bulannya pada saat penerimaan upah berlangsung.
3.
Tidak tersedianya finger print untuk mendeteksi karyawan tersebut hadir atau tidak.
73
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan diantaranya yaitu sebagai berikut: 1. Sebaiknya PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar menambah jumlah karyawan juru bayar agar tidak terjadi antrian yang panjang pada saat penerimaan upah berlangsung. 2. Sebaiknya pada saat penerimaan upah karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu dibedakan tanggalnya, karena dari karyawan PKWT itu sendiri terdiri dari tiga jenis, maka dari itu cara tersebut dianggap lebih efisien pada saat saat penerimaan upah berlangsung agar tidak terjadi kekeliruan dan antri yang sangat banyak. 3. Sebaiknya menyediakan finger print untuk kepentingan presensi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karangayar agar keaslian dari presensi itu nyata.
74
DAFTAR PUSTAKA
Buku Referensi Gilarso.2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
Riani, asri. 2013. Manajemen Sumberdaya Manusia Masa Kini. Yogyakarta : Graha ilmu Samsudin, Sadili.2003. Pengorganisasian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Sutopo, HB. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Pers Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Zuldafrial dan Muhammad. 2011. Penelitian Kualitatif. Surakarta : Yuma Pustaka. . Peraturan Perundang-undangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560 / 66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/mei/1986 tentang kesepakatan kerja waktu tertentu.
75
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Surat Edaran No PTPN IX.0/SE/108/2002 Tgl 30 September 2002 perihal : Pedoman Pembinaan Karier Karyawan dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2004-2005. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah. Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan Sumber-Sumber Lain Desseler.2009.Jurnal tentang Analisis sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian intern perusahaan kacang shanghai “Gangsar” Ngunut Tulungagung. Diakses tanggal 14 Maret 2016 pukul 18.17 WIB Lagale, Denis G.2014.Jurnal tentang pelatihan, disiplin kerja dan kualitas kerja terhadap prestasi kerja pada PT PLN (Persero) Manado. Diakses tanggal 14 Maret 2016 pukul 17.00 WIB Tanjung, Andri. 2005. Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Bagian Personalia PT. AGRONESIA DIVISI INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BANDUNG. Diakses tanggal 14 Maret 2016 pukul 17.15 WIB www.ptpn9.co.id
