BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Pelanggaran Hak Cipta akan membawa dampak buruk bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, tanpa adanya perlidungan hukum yang memadai atas Hak Cipta seseorang, maka daya inovasi dan kreatvitas pencipta akan menurun tajam yang dapat merugikan semua pihak. Masuk akal dalam pemikiran para pencipta, untuk apa mencipta atau bekreativitas dalam ilmu pengetauan, sastra dan seni, jika hasil ciptaan mereka selalu dibajak oleh pihak-pihak yang tidak betanggung jawab. Sudah menjadi kewajiban dari negara melalui intansi yang berwenang untuk mampu melindungi hasil ciptaan tersebut dengan melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggarya. Sebaiknya penegakan hukum Hak Cipta harus hati-hati dalam memilah bentuk pelanggaran yang dilakuan dan justru diharapkan adalah petugas penegak hukum yang betul-betul dapat memahami tentang makna akan Hak Cipta sesungguhnya tanpa menggeneralisasikan begitu saja suatu perbuatan pelanggaran Hak Cipta dalam pemikiran orang atau masyarakat awam. Dari uraian bab I sampai dengan bab IV, maka pokok-pokok permasalahan dapat dijawab sebagai berikut : Mengenai sejauh manakah peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan atas karya musik dan lagu di indonesia dari tindakan pelanggaran Hak Cipta, maka UUHC 2002, kita sebenarya telah meberikan pengaturan atas hak tersebut, atau yang menjadi masalah dalam perakteknya adakala
kurangnya pemahaan atas peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga peraturan yang ada tidak dapat ditetapkan sebagaimana mestinya hal ini akhirnya mengakibatkan terjadinya suatu ketidakpastian hukum. Dalam hal ini yang diperlukan adalah adanya peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang ada, sehigga akan mempermudah pemahaman atas peraturan yang ada, dan menciptakan suatu law enforcement atau penegakan hukum yang baik. Perlindungan hukum Hak Cipta kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta terhadap hak Khusus yang dimlikinya yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya diatur dalam UUHC 2002. Dengan hak Khusus yang dimiliki pencipta maka setiap orang yang ingin menggunakan hak tersebut harus mendapat izin dari pencipta. Perlindungan tersebut diberikan untuk merangsang dan mendorong aktivitas pencipta agar terus mencipta dan menghasilkan ciptaan baru yang dilindugi oleh hukum dengan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap hak yang dilindungi tersebut. Perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan musik dan lagu yang telah didaftar pada Ditjen HKI penanganannya banyak bergantung kepada penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum dan juga oleh Ditjen HKI. Pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi pembajakan karya musik dan lagu, sejauh ini Pemerintah telah melakuan upaya dalam hal, subtansi hukum telah dibuat Undang-Undang yang baru, yang
memuat
perubahan-perubahan
untuk
disesuaikan
dengan
TRIPs
dan
penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karyakarya intelektual dibidang Hak Cipta. Di berlakukannya PP No. 29 tahun 2004 dalam tidak lanjut implementasi pasal 28 UUHC 2002 mengenai optical disc, serta perlu
dibentuk Peraturan Pemerintah serta penunjuk pelaksanaan lainnya yang mengatur mengenai Hak Cipta. Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta melalui seminar, pelatihan bersama aparat penegak hukum kerja sama dengan statsiun televisi dengan menayangkan iklan layanan masyarakat mengenai Hak Cipta. Penegakan hukum dilakukan dengan razia dan sweeping terhadap produsen illegal dan menangkap pelakunya serta razia ketingkat pengecer, selain itu Pemerintah juga memberikan peringatan kepada pengelola pusat perbelanjaan/Mall untuk tidak menyediaan/menyewakan tempat yang akan dipakai untuk menjual barang bajakan, Pemerintah juga telah membentuk tim peanggulangan pembajakan Hak Cipta, pembetukan tim ini melalui SK Menteri Hukum dan HAM. Sanksi hukum diharapkan dapat mengurangi atau menjerakan para pembajak tanpa izin dan prosedur hukum (illegal) mengguakan ciptaan orang lain dengan maksud tertentu untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Pemberian sanksi hukum dalam ketentuan UUHC 2002 tidak akan menjamin pelanggaran Hak Cipta dapat berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan kurang menghargai hasil karya orang atau bangsa lain. Menghargai karya cipta ini perlu diingatkan mengingat adanya sanksi internasional bagi setiap bangsa yang membajak ciptaan orang lain tanpa izin atau melalui prosedur hukum yang benar.
B. Saran
Saran-saran yang dapat penulis berikan disini adalah hal perlidungan hukum terhadap suatu ciptaan musik dan lagu yang telah didaftar pada Ditjen HKI menurut UUHC 2002 tetang Hak Cipta adalah : 1. Perlu adanya pengaturan peraturan perundang-undangan yang cukup, dalam hal ini adanya peraturan perundang-undangan pelaksana sehinga akan mempermudah pemahaman atas peraturan yang ada, dan menciptakan suatu penegakan hukum yang baik. 2. Para pencipta musik dan lagu hendaknya terdorong untuk mengumumkan dan mendaftarkan ciptaannya, sehingga masyarakat mengetahui akan karya musik dan lagu yang diciptakannya, dan akan mepermudah pembuktian dalam hal terjadi pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik dan Lagu yang mereka ciptakan. 3. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dibidang Hak Cipta , maka pengetahuan, pengakuan peghargaan dan penataan terhadap ketentuan-ketetuan hukum Hak Cipta harus diperkenalkan dan ditingkatkan kepada masyarakat, seniman, pencipta lagu termasuk pengusaha dan aparat penegak hukum, salah satunya dengan cara sosialisasi melalui seminar, talk show, pelatihan iklan layanan masyarakat yaitu melalui televisi secara terusmenerus agar masyaakat mengetahui perlindungan akan Hak Cipta khususnya Hak Cipta musik dan lagu serta perbuatan apa saja yang melanggar Hak Cipta khususnya pembajakan lagu dan sanksinya, guna membangun budaya hukum masyarakat khususnya tentang perlindungan Hak Cipta. 4. Melalui delik tindak pidana biasa, hal ini berarti bahwa tindakan negara terhadap para pelanggar Hak Cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan
pemegang Hak Cipta maupun atas laporan atau informasi dari pihak lainnya. Untuk itu aparat diminta untuk bersikap aktif dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta karena perdagangan barang bajakan sudah sangat terbuka/terang-terangan dan tindak secara terus menerus (kontinyu). 5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana sumber daya manusia ditambah serta dana bagi intansi yang terkait dibidang penegakan hukum HKI/Hak Cipta yang mendukung kelancaran hukum dibidang HKI khususnya Hak Cipta mengingat delik Hak Cipta merupakan delik tindak pidana biasa sehingga penegak hukum harus aktif dalam melakukan penyidikan terhadap perlanggaran Hak Cipta khususnya terhadap penanganan kasus pembajakan terhadap karya musik dan lagu.
