BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa: 1. Penyelenggaraan model investasi semi kelola (return on investment) dalam bidang perdagangan jasa akomodasi wisata yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan yang mengikuti ketentuan Pasal 12 Perka BKPM yang menentukan bahwa penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perijinan dan nonperijinan. 2. Bentuk pengaturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan model investasi semi kelola (return on investment) di bidang perdagangan jasa akomodasi wisata adalah pengisian kekosongan norma ketentuan Pasal 12 Perka BKPM yang mewajibkan penanam modal melaksanakan ketentuan dan syarat kegiatan penanaman modal namun tidak secara tegas memerinci jenis investasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan dan persyaratan tersebut. Karena itu kekosongan norma itu perlu diisi dengan ketentuan yang mengatur tentang jenis investasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan dan persyaratan penanaman modal asing termasuk
152
153
jenis pengembangan properti dengan model ROI dalam bidang penyediaan akomodasi wisata. 5.2 Saran Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang dikaji, yaitu: 1. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
perlu
menyelenggarakan
pendataan akomodasi wisata yang menggunakan modal asing dan model ROI dalam pengembangannya dalam rangka penentuan signifikasi pengaturan model kegiatan usaha itu melalui perubahan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar yang dapat dialami pemerintah dan masyarakat atas manfaat investasi asing sebagaimana telah diatur di dalam UUPM. 2. Perubahan UU PM perlu segera dilakukan untuk mencegah kerugian dan meningkatkan manfaat investasi asing bagi pemerintah dan masyarakat dari model ROI yang telah digunakan secara luas dalam pengembangan akomodasi wisata.
154
DAFTAR PUSTAKA Buku Badrulzaman, Mariam Darus, 1998, Hukum Kontrak di Indonesia, Proyek Elips. Black, Henry Campbell, 1979, Black Law’s Dictionary : Fifth Edition, West Publishing Co., United States of America. Burkart and Medlik, 1981, Tourism “Second Edition”, Heinemann, London. Corley N, Robert, et.Al, 1971, Principle of Bussiness Law, Prentice Hall Inc., New Jersey. Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2014, Bali Tourism Statistic “Statistik Pariwisata Bali 2014.
Donnel, John D., 1983, Law for Business, Homewood, Illinois.
Fuady, Munir, 1996, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung. Fuady, Munir, 2012, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Goldberg, Stephepn, 1992, Dispute Resolution, Negotiation, Mediation, and Other Process, Little Brown & Company, Canada. Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Ibrahim, Johny, 2010, Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif, Bayumedia, Malang.
Kusmayadi dan Sugiarto, Endar, 2001, Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Lubis, T. Mulya, 1987, Hukum Dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. M. Burns, Peter and Holden, Andrew, 1995, Tourism “A New Perspective”, Prentice Hall, Britain.
155
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2007, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Miru, Ahmadi, 2007, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nazir, Moh., 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. P. Baron, David, 2003, Business and Its Environment, Upper Saddle River, New Jersey. Patrik, Purwahid, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung. Prodjodikoro, Wirjono, 2000, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Penerbit Mandar Maju, Bandung. Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung.
Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman, 2009, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta. Seaton, et. al., 1884, Tourism : The State of The Art, Wiley, New York. Shaw, Gareth and Williams, Allan M., 1994, Critical Issues in Tourism : A Geographical Perspective, Blackwell. Skousen, Mark, 2006, Sang Maestro “Teori-Teori Ekonomi Modern” : Sejarah Pemikiran Ekonomi, cet. II, terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso, Prenada Media, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Spillane, James J., 1994, Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta. Suharnoko, 2007, Hukum Perjanjian “Teori dan Analisa Kasus”, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
156
Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2006, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Supancana, Ida Bagus Rahmadi Et.Al., 2009, Studi Formulasi tentang Hukum Ekonomi yang Terkait dengan Iklim Investasi di Indonesia, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office and Center For Regulatory Research, Jakarta. Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Prenada Media Group, Jakarta. Syafie, Inu Kencana dan Azhari, 2006, Sistem Politik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung. Wilk, Kurt, 2007, 20th Century Legal Philosophy Series VOA : The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dab, Harvard College, United States of Amerika. Winters, Jeffrey A., 1999, Power In Motion, Modal Berpindah, Modal Berkuasa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Artikel - Jurnal Botchkarev, Alexei and Andru, Peter 2011, A Return On Investment As A Metric For Evaluating Information Systems: Taxonomy And Application, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Volume 6. Siregar, Mahmul, 2007, UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kegiatan Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 4, Tahun 2007. - Makalah A. Bowem, David, 2007, Timeshare Ownership: Regulation and Common Sense, Loyola University, Chicago. American Resort Development Association (ARDA), 2012, Understanding Vacation Ownership: Own The Fun, Washington D.C, United States of America.
157
Putra, Ida Bagus Wyasa, 2001, “Kontrak Semi Investasi dan Semi Kelola : Suatu Model Kontrak Investasi dalam Perdagangan Jasa Pariwisata”, Bali Tourism Board. Putra, Ida Bagus Wyasa, 2015, Trust In Timeshare Business In Indonesia: A Legal Perspective, Indonesia Center For Tourism Business Law (ICT). US Federal Geographic Data Committee (FGDC), 2009, Advancing Statewide Data Infrastructures In Support Of The National Spatial Data Inftrastructure (NSDI).
- Artikel Online Anonim, 2010, Definition of Services, (cited 2015 February 18th), available from : URL : http://www.businessdictionary.com/definition/services.html Bortz, Daniel, 2012, Should You Invest A Timeshare?, (cited 2014 March 15th), available from : URL : http/money.usnews.com/personalfinance/articles/2012/07.19/should-you-invest-in-a-timeshare Citibank, sebagaimana dikutip dari mywealth.co.id, URL http://mywealth.co.id/topic/investasi-2/keuntungan-berinvestasi-dibidang-properti/
:
Federal Trade Commission, 2012, Timeshare and Vacation Plans, available from : URL https://www.consumer.ftc.gov/articles/0073-timeshares-andvacation-plans Holiday
Concepts, 2012, Timeshare History, available http://www.holidayconcepts.co.au/home/history.aspx
from
:
URL
Myres S. Mc Dougal, Law As A Process Of Decision: A Policy-Oriented Approach To Legal Study, available from : URL http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2464 RCI Affiliates History of Timeshare, 2012, History of Timeshare, available from : URL http://rciaffiliates.com/industryOverview/timeshareHistory.asp?isWinIE= true Reh,
URL F. John, Return on Investment, http://management.about.com/cs/adminaccounting/g/returnpninv.htm
:
Schmidt, Mary 2004, Return on Investment: Definition, Meaning, and Example Calculation, Business Encyclopedia, Solution Matrix Limited, (cited 2015
158
April 13th), available from : URL analysis.com/return-on-investment.html
http://www.business-case-
Setzer Munavizt, 2009, Pengertian Akomodasi, (cited 2015 March 4th), available from : URL http://pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/05/jenisjenis-akomodasi-pariwisata.html United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2010, About UNWTO, available from : URL http://www2.unwto.org. Wikipedia, 2015, Konsesi, (cited 2015 April 12th), available from : URL http://id.wikipedia.org/wiki/konsesi Wikipedia, 2015, Pengertian Jasa, (cited 2015 February 16th), available from : URL : http://id.wikipedia.org/wiki/jasa Wikipedia, 2015, Pengertian Perdagangan, (cited 2015 February 16th), available from : URL http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan Wikitravel, 2015, Travel Accomodation, (cited 2015 March 12th), available from : URL : http://wikitravel.org/en/Travel_Accommodation Winter,
A.D., 2011, Definition http:/www.timeshare.co.uk
of
Unit,
available
from
:
URL
Tesis/Disertasi Putra, Ida Bagus Wyasa, 2010, “Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa : Inkonsistensi Konsep Dalam Kebijakan Pariwisata dan Penyerapan General Agreement On Trade In Services Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).
159
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93).
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508). Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501.MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186).
160
LAMPIRAN 1
161
RETURN ON INVESTMENT AGREEMENT BUANA PRIVATE ESTATE JIMBARAN AND [*]
This agreement is set and enters info on Saturday May twenty seventh two thousand and six (May 27th, 2006) by and between:
SINARTO DHARMAWANGSA, Indonesian, Personal ID Card Number: [*], issued by [*], dated [*] valid to [*], having his last address in [*], acting on his capacity as the President Director of the PT Cakra Buana, a limited liability company duly incorporated under the Law of The Republic of Indonesia, having its principal office at Jalan [*] Hereinafter referred as to THE FIRST PARTY AND ALVIN WILLIAM JAMES, Australian, Passport Number E76606642, issued by the Authority of Melbourne Australia, date of issue 27 October 2003 valid to 27 October 2013, having his last address [*] Hereinafter referred as to THE SECOND PARTY The First Party and The Second Party collectively shall refer as to THE PARTIES of BOTH PARTIES.
WITNESSETH WHEREAS the First Party is the holder of a 30 years lease rights over a property where the estate is developed, the developer of the estate, the holder of an exclusive rights for managing and operating the estate. WHEREAS the Second Party has leased Villa number [*] and has enter into a Sub-lease Agreement with the First Party, dated [*]. WHEREAS the First Party offers the ROI Program to the Second Party in conformity with terms and conditions stipulated in Article 2 section 2.2 of the Sublease Agreement.
162
WHEREAS, the Second Party desirously wishing to participate in the Program. NOW THEREFORE, in consideration of the mutual premises, covenants and conditions as set forth herein, the Parties hereby agree as follows:
1. DEFINITIONS 1.1 Return on Investment Agreement, herein after refer as to the ROI or ROI Program or the Program, is a program for renting the Buana Private Estate, including the villa of Second Party which participate in the Program. 1.2 Agreement is the ROI Agreement set and signed by The Parties as the date mention above. 1.3 Sub-lease Agreement is an agreement set up by The Parties, dated [*] 1.4 Villa is the Villa number [*], villa of the Second Party. 1.5 Return on investment income is the income generated from the conducting of the ROI Program. 1.6 The Buana is the Buana Private Estate. 1.7 Events of Default means material breaches by the Defaulting Party to any performances, warranties or covenants, commitments, undertakings, obligations, agreements, contained in this agreement or any other documents called by this Agreement or any certificate or statement delivered or made hereunder or there under shall become incorrect or untrue or incomplete or misleading in any material respect.
2. SCOPE OF THE AGREEMENT 2.1 The First Party runs the ROI Program. 2.2 The Second Party grants rights to the First Party to include Villa number [*], the villa of the Second Party, in the Program.
163
2.3 The First Party shall have full and exclusive rights to manage the Villa under the ROI Program in the conformity with the whole terms and conditions of this Agreement. 2.4 The Second Party shall have rights over the return of [his] investment in conformity with the whole terms and conditions of this Agreement.
3. CONCEPT OF ROI 3.1 The ROI shall be conducted under the overall CONCEPT OF The BUANA. 3.2 All villas that going to be operated under the ROI Program should meet the overall BUANA concepts and standards, including atmosphere, image, building, interior and exterior, landscape, furniture, and performance. 4. ADJUSMENT 4.1 Should any adjustment necessary to be made for meeting the concepts and standards of the Buana, the First Party shall inform the Second Party. 4.2 The adjustment stated in paragraph 3.3 shall be carried out by the First Party.
5. RETURN ON INVESTMENT GUARANTEE 5.1 The Second Party shall have rights to earn the ROI income. 5.2 The First Party guarantee the ROI income in amount of 8.3% (eight point three percent) of the PRICE of the Villa per-year, net before tax.
6. PAYMENT PROCEDURE 6.1 The First Party shall under obligation to pay the ROI income to the Second Party. 6.2 The income stated in paragraph 5.1 shall be pain in a rear and shall be subjected to income tax (PPh) and/or any other tax applicable at the time.
6. COSTS AND CHARGES 6.1 The Second Party shall bear all costs for the adjustment stated in paragraph 4.1
164
6.2 The First Party shall deliver report on adjustment including its cost to the Second Party, prior to the commencement of the adjustment. 6.3 The Second Party shall bear 50% of the maintenance and services charges. 6.4 Tax of the charges stated in paragraph 6.1 shall be born by the First Party. 6.5 The First Party shall bear 100% of the water and electricity charges. 6.6 Telephone bill shall be berne by whoever is staying in the villa, based on the telephone bill recording made and kept by the First Party, in accordance to the period of the staying. 6.7 The First Party shall keep the receipt of the telephone bill. 6.8 The First Party shall have rights to generate income tax applicable to the 8.3% from guaranteed ROI income. 6.9 The Second Party shall bear the Bank charges for transferring the 8.3% of the ROI income. 7. EXPENSES 7.1 The Second Party shall bear all expenses for refurbishment of all interiors, furniture, and landscape of the villa. 7.2 The refurbishment shall be carried out by The First Party. 7.3 The First Party shall deliver report on the refurbishment including its cost to the Second Party, prior to the commencement of refurbishment, except the refurbishment cost less than USD 200 per item for wear and tear.
8. RIGHTS FOR STAYING 8.1 The Second Party shall have rights for staying in the villa for 2 weeks in the high season and 2 weeks in the low season every year during the period of the ROI Program.
9. DURATION OF THE AGREEMENT 9.1 ROI Program shall be commenced within the period of Sublease. 9.2 The period of the Agreement is 6 (six) years, since 27 May 2006 to 27 May 2012, since the date is signing.
165
9.3 The Agreement can be extended upon agreement of the Parties.
10. EVENTS OF DEFAULTS 10.1 if either Party at any time during the period of the ROI Program shall fail to observe any of its obligations, the Non-defaulting Party may, be written notice to the Defaulting Party, terminate this Agreement if such default is not cured within thirty (30) days after the Defaulting Party shall have received written notice specifying the detail nature of such default. 10.2 The termination set forth in paragraph 10.1 shall not affecting the rights of the non-defaulting Party and shall not wipe out any obligations of the defaulting Party to perform its obligation under this Agreement up to the terminating date including rights of the non-defaulting Party to the recovery of the damages caused by the defaulting events. 10.3 The Party agree to waive the provisions of article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent of the requirement of the court approval in respect with any termination of this Agreement.
11. FORCE MAJEUR 11.1 Neither party hereto shall be liable to the other for delay in any performance or for failure to render any performance under this Agreement when such delay or failure is caused by governmental action, administrative or court injunction, fire, strike, war, riot, flood, accident epidemic, or any other cause or cause whether of like or different nature, beyond the reasonable control of such party. 11.2 The obligations of a Party shall be suspended during the time and to the extent that the Party is prevented from or delayed in complying their obligation by the Force Majeur. 11.3 A Party affected by Force Majeur shall: a. as soon as possible after being affected by the force majeur give the other Party the specification of the Force Majeur, including specification of the circumstance beyond its reasonable control, the manner in which its performance is thereby prevented or delayed and its calculation of estimated period of prevention or delay as a consequence of Force Majeur; and b. promptly and diligently take appropriate action to enable it to perform the obligations, compliance with which is prevented or delayed by Force Majeur.
166
11.4 Each Party shall use reasonable endeavors to remove or mitigate any Force Majeur at the earliest possible time except that neither Party shall be obliged to settle a strike, lockout, boycott or other industrial dispute. 11.5 If a party is prevented from or delayed in complying with an obligation under this Agreement by Force Majeur for a period of at least 90 days then the other Party may be notice to the Party terminate this Agreement.
12. INFORMING 12.1 Any inform given under this Agreement shall be delivered in written which indicate effectively received: a. if delivered directly: 7 (seven) working days if delivered by registered letter, post which shall proved by it recipient; or b. If sent through e-mail or fax shall deliver to the following address; or any other address which informed mutually by the Owner and the Operator.
To the First Party
:
Address
:
Fax No.
:
E-mail
:
To the Second Party : Address
:
Fax No.
:
E-Mail
:
13. APPLICABLE LAW
167
13.1 This Agreement shall be governed by and construed in all aspect in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
14. SETTLEMENT OF DISPUTE 14.1 Any disputes, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled through consultation and negotiation. 14.2 In the event that the parties unable to resolve through consultation and negotiation procedure pursuant to paragraph 14.1, the dispute shall be settled through mediation and conciliation procedure where the parties may jointly determine rule of procedure, including the person chosen to run the settlement or the mediation or the conciliation. 14.3 Should consultation, negotiation, mediation and conciliation pursuant to paragraph 14.1 and 14.2 fail to settle the disputes, the Parties hereto agree to finally settle the dispute through the Court of Justice of Denpasar.
15. ENTRY INTO FORCE 15.1 This Agreement shall come into force, and the term thereof shall commence, on the effective date. 15.2 This Agreement shall remain full force for a period of 6 years in conformity with paragraph 9.2.
IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have caused this Agreement duty executed on the day and year given above in a manner legally binding upon the Parties.
THE FIRST PARTY By (signature) ______________________________________ Name : (in print) ____________________________________ Title : _____________________________________________
168
Date : _____________________________________________
THE SECOND PARTY By (signature) ______________________________________ Name : (in print) ____________________________________ Title : _____________________________________________ Date : _____________________________________________
EFFECTIVE DATE: ______________________________ (initials on behalf of OWNER) (initials on behalf of OPERATOR)
