121
BAB V PENUTUP
B. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisa pada Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Mekanisme pelaksanakan perubahan data fisik sertipikat hak atas tanah yang disebabkan karena adanya “cacat hukum administrasi” yang terkait dengan bidang tanah lain yang berbatasan, maka yang dilakukan adalah: a. permohonan/pengaduan dari pihak yang merasa sertipikat tanahnya tidak sesuai dengan keadaan fisik obyek hak; b. penelitian/pengolahan data pengaduan; c. pengumpulan data fisik dan yuridis terkait penerbitan sertipikat yang diadukan; d. penelitian lapangan, termasuk pengukuran kondisi eksisting obyek hak yang diadukan; e. penyelenggaraan Gelar Kasus denga mengundang semua pihak yang akan terkait dengan perubahan data fisik; f. penyusunan Risalah Pengolahan Data; g. apabila tercapai kesepakatan para pihak, dibuatkan perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian); h. berdasarkan
isi
perjanjian
penyelesaian
sengketa
selanjutnya
dilaksanakan perubahan data fisik sertipikat, yang dimulai dengan
122
pengukuran obyek pengaduan, penyiapan berita acara pengukuran, perubahan pada Gambar Ukur, Peta Pendaftaran, Surat Ukur serta Sertipikat tanah dari semua bidang tanah berbatasan yang berkaitan dengan (terdampak) adanya perubahan data fisik sertipikat yang diadukan. 2. Mekanisme pelaksanakan perubahan data fisik sertipikat hak atas tanah yang disebabkan karena perubahan fisik obyek hak, diantaranya : a. Mengajukan permohonan pengukuran ulang dengan berita acara, dengan melampirkan copy sertipikat dan keterangan mengenai adanya perubahan fisik obyek hak, dapat berupa sket pemecahan dan bagian yang direlakan menjadi jalan, dan surat pernyataan rela melepas sebagian yang akan menjadi jalan; b. Setelah dilaksanakan pengukuran sesuai kondisi sekarang (setelah perubahan fisik) dilakukan pembuatan berita acara yang menerangkan adanya perbedaan data antara surat ukur dalam sertipikat dengan keadaan fisik obyek hak, serta sebab terjadinya perbedaan tersebut. c. Untuk yang terkait dengan pengadaan tanah oleh pemerintah (seperti pelebaran jalan utuk Jombor Fly Over) dari hasil pengukuran bagian bidang tanah yang terkena pelebaran jalan akan dibuatkan Berita Acara pelepasan hak dan penerimaan ganti rugi. Berdasarkan Berita Acara pelepasan hak dan penerimaan ganti rugi dilakukan perubahan data fisik (revisi) ke dalam Peta Pendaftaran, Surat ukur dan juga
123
dalam daftar-daftar umum lainnya termasuk di dalam database sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). d. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan atas penunjukan instansi yang berwenang. e. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Persetujuan dituangkan dalam suatu berita acara
yang
ditandatangani
oleh
mereka
yang
memberikan
persetujuan.83 Apabila pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda fotogrametrik, terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
83
Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
124
di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tersebut. f. Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulang sudah diterbitkan sertipikat, selain dilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya. Dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali. Untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya 3. Kendala-kendala dalam pelaksanakan perubahan data fisik sertipikat hak atas tanah: a.
yang disebabkan karena adanya “cacat hukum administrasi”: 1)
Pihak-pihak yang berkepentingan sulit dihadirkan dalam gelar mediasi dan mencari titik temu dalam mediasi;
2)
Pemegang hak keberatan atau tidak mau menerima perubahan sertipikat jika merasa dirugikan karena luasnya tanahnya berkurang;
3)
Pemilik tanah tidak mau menyerahkan sertipikat asli untuk dilakukan pencatatan perubahan data fisik;
4)
Sertipikat hak atas tanah tidak berada dalam penguasaan pemegang hak, atau srtipikat hak belum atas nama sendiri.
125
b. yang disebabkan karena terjadinya perubahan fisik obyek hak: 1) masyarakat belum mengetahui bahwa semua bentuk perubahan fisik atas bidang tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) harus diikuti dengan perubahan data fisik pada sertipikatnya sehingga data keduanya selalu sama; 2) terkait dengan pengadaan tanah oleh pemerintah, sertipikat tanah yang sedang dijadikan jaminan hak tanggungan harus berhubungan dengan pihak bank pemegang hak tanggungan, untuk memperoleh sertipikat asli agar dapat dilakukan perubahan data fisik setelah terjadinya pelepasan hak sebagian. Apabila hal ini bertentangan dengan kebijakan bank bersangkutan, maka sertipikat tidak dapat dikeluarkan.
C. Saran 1. Perlunya dilakukan penyederhanaan prosedur penanganan sertipikat yang mengandung kesalahan/cacat administratif agar kesalahan yang secara tidak sengaja terjadi dapat segera diperbaiki 2. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pemeliharaan data fisik sertipikat serta tata cara pelaksanaannya, sehingga sertipikat hak atas tanah yang beredar luas di tangan masyarakat dapat terjamin kesesuaiannya antara isi datanya dengan fisik obyek hak yang bersangkutan.
