BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sukoharjo Pelaksanaan pendaftaran tanah karena peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pedoman bagi penyelenggara layanan urusan pertanahan di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia termasuk juga Kabupaten Sukoharjo. Kantor Pertanahan Nasional di daerah memiliki otoritas untuk membuat keputusan untuk meningkatkan kesadaran masyarkat memenuhi ketentuan hukum dalam urusan pertanahan sehingga tidak berdampak buruk di kemudian hari. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Nasional di daerah memberikan layananlayanan yang efektif, efisien, murah, valid dan ramah. 2. Kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Sukoharjo dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya a. Kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sukoharjo Pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sukoharjo banyak menemui kendala. Kendala disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern.
Kendala-kendala yang timbul dari faktor
intern, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yaitu: Kendala yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dibedakan menjadi dua yakni kendala dalam segi teknis atau pelaksana maksudnya kendala yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia. dan kendala dalam segi pembukuan sekalipun dalam input data menggunakan olahan teknologi komputer, tetapi tahapan serkulasi data-data masih dilakukan secara manual. 126
Kendala lain adalah terkait dengan biaya pendaftaran peralihan sertifikat tanah, aspek pajak juga menjadi penghambat dalam Peralihan Hak Atas Tanah, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, besarnya pajak yang harus dibayar juga mempengaruhi kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sukoharjo Upaya yang dilakukan pertama dimulai dengan memperkuat kinerja yang transparan akuntabilitas serta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan penyelewengan dan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh pihak lain yang melanggar hukum. Para pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT menduduki posisi penting dalam layanan peralihan hak atas tanah, terutama dalam aspek pelaksanaan administrasi pertanahan, data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus sesuai dengan keadaaan bidang tanah yang bersangkutan baik yang menyangkut data fisik maupun data yuridis tanah. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk memperkecil kendala-kendala tersebut adalah: 1) Upaya Internal a) Membuat pengumuman-pengumuman kepada setiap kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Sukoharjo, tentang informasiinformasi baik mengenai pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli maupun pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. b) Selalu memanggil setiap Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk mendapat bimbingan dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tentan pendaftaran tanah. c) Memberikan pemahanan-pemahaman kepada masyarakat lewat kepala desa tentang informasi pendaftaran tanah dan besar biaya
pendaftaran tanah tidak akan lari dari peraturan pemerintah yang berlaku 2). Dari segi eksternal a) Penyuluhan langsung oleh pihak Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. b) PRONA APBN
B. Implikasi 1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan mengenai pertanahan, sehingga masih menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. 2. Kantor Pertanahan Nasional di daerah masih sangat kurang melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban rakyat dalam urusan peralihan hak atas tanah, sehingga masyarakat masih banyak yang kurang paham mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah karena peralihan hak atas tanah
C. Saran 1. Untuk mengatasi kendala tersebut maka pemerintah sebaiknya melakukan audit sumber daya manusia dan melakukan perekrutan kembali Sumber Daya Manusia yang professional sesuai dengan pos-pos fungsi yang diperlukan. 2. Kantor Pertanahan Nasional di daerah perlu merumuskan strategi dan agenda yang sederhana namun sesuai dengan budaya masyarakat lokal di Kabupaten Sukoharjo.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Adrian Sutedi. 2007. Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta : Kencana. Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. 2010. Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. Jakarta : Prenada Media Group. Boedi Harsono. 2000. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jaakarta: Djambatan Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Cetakan ke-9. Jakarta: Djambatan. Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta : Djambatan. BPN. 1998. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: Koperasi Bumi Bhakti BPN. Dydiet Hardjito. 2003. Pemecahan Masalah yang Analitik Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. Bogor : Peinada Media. Effendi Perangin-Angin. 1994. Hukum Agrarian di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja. 2003. Jual Beli. Jakarta : Raja Grafindo Persada. H.B.Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif (dasar teori dan terapannya dalam penelitian), Surakarta: UNS Press. Herman Soesangobeng. 1998. Filosofi Adat dalam UUPA, Makalah dipresentasikan dalam Sarasehan Nasional “Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah”, Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/BPN bekerja sama dengan ASPPAT tanggal 12 Oktober 1998.
Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. diterjemahkan M. Khozim, Bandung : Nusa Media. M. Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni. Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2010. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung : Mandar Maju. Maria dan Sumardjono. 2007. Kebijakan Pertanahan. Jakarta : Buku Kompas. Setiono. 2002. Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum. Surakarta: UNS Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Pers. Soerjono Soekanto. 1996. Pengantar Hukum Penelitian. Jakarta: UI Press Subekti.1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita. Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Universitas Atmajaya. Supriadi. 2006. Hukum Agraria. Jakarta : Sinar Grafika. Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana. UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
JURNAL Adhyzal Kandary, “Data Primer” diakses dari, http://id.shvoong.com/ socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK, 18 November 2015
Bambang Wicaksono Triyanto. 2014 “Citizen Character dan Reformasi Birokrasi”. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 8 No. 2. Oney84, “Data Sekunder dan Primer”, diakses dari http://id.scribd.com/doc/ 18003036/data sekunder-dan-primer, 18 November 2015 M. Syamsudin. 2010 “Faktor-Faktor Sosiologis yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan”. Jurnal Hukum. Vol. 17 No. 3. Suteki. 2005 “Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Proses Perlindungan Hukum di Bidang Merk Terkenal”. Jurnal Media Hukum. Vol. V No. 5.
