BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Dalam sejarah Indonesia, hubungan antarumat beragama selalu menunjukkan hubungan yang dinamis. Kadang hubungan tersebut berbentuk kerjasama dan tidak jarang pula berbentuk konflik. Pada masa kolonial, ketegangan hubungan Islam dan Kristen dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan Belanda, baik bantuan politik maupun finansial. Sementara pada masa Orde lama ketegangan mencuat saat pembahasan UUD 1945 khususnya mengenai ‘piagam Jakarta’ yang dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam. Sementara pada masa Orde Baru, hubungan tersebut diwarnai dengan marakanya aksi kekerasan yang

menggunakan

reformasi,

simbol-simbol

keagamaan.

Sedangkan

pada

masa

hubungan antarumat beragama ditandai dengan menguatnya

sentimen keagamaan dan pemberlakuan peraturan daerah bernuasa agama di beberapa daerah. Dalam mengatasi berbagai konflik antarumat beragama, pemerintah memperkenalkan “diplomasi kultural”, yaitu bentuk hubungan simbiosis antara aktor-aktor keagamaan dan agen pemerintah yang keduanya saling memberikan manfaat. Tokoh-tokoh agama menjadi salah satu pranata yang salama ini diandalkan dalam membangun dialog antarumat beragama. Model dialog seperti ini, dapat disebut dialog kelembagaan (Institutional Dialogue), yakni dialog diantara wakil–wakil institusional berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah. Di Jakarta, dialog antarumat beragama terwujud dalam model Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Secara kelembagaan, organisasi ini didirikan oleh majelis agama (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi) yang secara bersama-sama

bertanggunjawab

dalam

terbangunnya

dialog

antarumat

beragama di Jakarta. Bagi Pemerintah, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama merupakan pilihan yang tepat. Tokoh-tokoh agama merupakan salah satu pranata yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program pemerintah. Setiap tokohtokoh agama yang ada di FKKUB mewakili komunitas keagamaan tertentu. Lebih 109

Studi sosiologis..., Saifudin Asrori, FISIP UI, 2007

dari itu, tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat. FKKUB, dalam hal ini merupakan institusi perkawinan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik. Perpaduan kedua otoritas tersebut membuat lembaga ini menjadi salah satu harapan pemerintah dalam membantu menjaga stabilitas dan keamanan. Sedangkan bagi masyarakat FKKUB, menjadi tumpuan apabila terjadi konflik antarumat beragama dan menjadi jembatan komunikasi keberagaman warga Jakarta. Dengan menggunakan kerangka kapital sosial yang dirumuskan oleh Putnamm, FKKUB dapat disebut sebagai bridging social capital yang ditandai oleh latar belakang anggota yang heterogen, di mana anggota FKKUB terdiri dari perwakilan organisasi-organisasi keagamaan MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi serta pemuka Agama/Kyai/Ulama/Cendekiawan. Keberhasilan dialog dengan model FKKUB, terletak pada hubungan yang saling mempercayai (mutual trust) antaranggota yang sacara bersama-sama dan terbuka membicarakan solusi permasalahan-permasalan keagamaan. Ada beberapa peran yang dapat diidenfikasi dalam dialog antarumat beragama dengan model FKKUB;

Pertama,

FKKUB dalam menjalankan

perannya berlandaskan pada nilai-nilai agama bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis. Bentuk dialog antarumat beragama yang dilakukan oleh FKKUB adalah dengan cara mendapatkan pemahaman bersama dalam suatu isu tertentu, dalam suasana saling menghormati dan kerjasama dalam proyek-proyek kepentingan bersama. Konsekwensi dari model dialog antarumat beragama ini membutuhkan pribadi-pribadi autientik, yaitu pribadi yang mengakui dengan sungguh-sungguh akan kebenaran agamanya, menjadikan agama sebagai ‘agamaku’, yaitu “agama untuk diriku yang harus menjadi bagian utuh dari kehidupanku.” Dalam segi doktin akan memupuk semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap agama, sedangkan dalam segi kehidupan sosial akan terlihat semangat kerjasama. Kedua, Setiap organisasi keagamaan secara sendiri-sendiri telah memainkan peran yang signifikan dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan. Kemampuan organisasi-organisasi keagamaan tersebut karena kepercayaan masyarakat pada tokoh-tokoh agamanya. Mereka secara internal 110


mempunyai tanggungjawab terlaksananya berbagai kesepatakatan norma-norma dalam komunitasnya. Dan disisi lain, tokoh-tokoh agama juga mempunyai tanggungjwab menjadi penghubung antara komunitas keagamaan tersebut dengan komunitas lainnya yang lebih luas. Dalam perspektif ini agama-agama yang hidup di Indonesia adalah agama-agama yang pada satu pihak secara memberlakukan agendanya masing-masing dan pada pihak lain secara bersama-sama ada dan hidup di dalam kenyataan historis Indonesia. Dalam menjalankan peran ini, FKKUB menerapkan beberapa prinsip yaitu; 1) Penghormatan bahwasanya setiap anggota FKKUB memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama; 2) Setiap keputusan organisasi berdasarkan kesepakatan yang bersifat egaliter dari setiap anggota; 3) Pimpinan organisasi yang berbentuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) hanya menjalankan kesepakankesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota FKKUB; 4) Setiap anggota memiliki kebebasan, baik itu bebas dalam berbicara kebebasan berpendapat untuk menyampai ide-ide demi perkembangan FKKUB. Ketiga, organisasi

Peran Konsultasi, dilakukan agar kerjasama antar organisasi-

keagamaan

sebagai

pendukung

keberadaan

FKKUB,

dapat

memberikan perannya. Peran konsultasi FKKUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam:

Melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan

beragama; Aksi bersama untuk kepentingan kerukunan, kerakyatan dan kebangsaan; serta mencermati gejala-gejala perubahan sosial yang terjadi serta mengarahkannya ke arah yang positif. Dalam menjalankan peran konsultasi ini, FKKUB terlihat dari isu pembangunan religious centre yang akan didirikan oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat dari pertemuan atau dialog antarumat beragama di Jakarta akan dijadikan ‘pusat Kristenisasi’, atau minimal menyaingi Islamic Centre yang ada di Jakarta Utara. Dalam hak ini FKKUB memberikan jawaban, baik itu pada Majelis Ulama’ Indonesia maupun pada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Peran konsultasi juga bisa berbentuk dalam mengali informasi sedalamdalamnya mengenai kasus tertentu, peran ini dapat dilihat misalnya dalam usaha FKKUB melakukan mediasi antara gereja GKI Puri Indah dan Walikota Jakarta Barat. FKKUB dalam hal ini melakukan konsultasi dangan berbagai pihak baik itu, dari PGI Wilayah Jakarta dimana GKI menjadi salah satu anggotanya, juga membangun konsultasi dengan pihak Kantor Walikota Jakarta. Berdasarkan 111


berbagai informasi tersebut, FKKUB mengambil

beberapa langkah untuk

memberikan waktu bagi jemaat GKI untuk terus melakukan ibadah di tempat tersebut. Keempat,

Peran

Komunikasi,

dilakukan

oleh

FKKUB

untuk

mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, sehingga terumuskan langkah mengatasi masalah tersebut. Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta. Peran komunikasi ini dilakukan FKKUB dengan membangun komunikasi yang intensif baik itu dengan majelis-majelis agama, maupun dengan organisasi keagamaan lainnya. Peran ini dilakukan dengan tujuan untuk saling memahami antara penganut agama yang berbeda di Jakarta. Peran secara minimal bisa menghindari kesalahfahaman. Peran komunikasi juga menghasilkan pemahaman secara minimal ajaran, teologi masing-masing anggotanya. Peran komunikasi juga, dapat diartikan sebagai proses peningkatan pemahaman bahwa dialog antar umat agama sungguh sangat dibutuhkan demi suatu visi ke depan yaitu kehidupan yang penuh damai dan kerjasama. Kelima, apabila dilihat dari teori Appleby tentang pendekatan transformasi dalam mengelola konflik antarumat beragama, maka aktivitas FKKUB masih dapat diklasifikan pada dimensi pertama yaitu, conflict management (manajemen konflik); meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain. Hal ini dapat dilihat pada proses berbentuk mediasi. FKKUB dalam kasus STT Setia FKKUB melihat bahwa konflik antarumat beragama, banyak disebabkan oleh faktor-faktor non-agama seperti kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Menurut FKKUB dalam ekpresi dan aktualisasi dari keberagamaan masyarakat, pemerintah selayaknya tidak terlalu ikut campur. Sejauh prilaku keagaman tersebut tidak melanggar aturan hukum yang sudah menjadi ketentuan perundang-undangan dasar negara, maka negara harus menjamin bahwa dapat memberikan perlindungan atas hak masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya. Kasus GKI Puri Indah menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah, dalam hal ini kantor Walikota Jakarta Barat masih ’gagap’ dalam menghadapi problema ekspresi keberagamaan. Berbagai peraturan pemerintah dalam pengaturan hubungan antarumat beragama dalam banyak hal merupakan 112


bentuk reaksi adanya situasi tertentu yang menganggu hubungan antaragama bukan dihasilkan dari upaya ’serius’ baik itu oleh pemerintah maupun kelompok keagamaan untuk menciptakan aturan main yang harus disepakati bersama. Keenam, Penyebaran Gagasan Multicultural, peran ini dilakukan agar pemahaman ajaran agama di masyarakat mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensihip (syumuliyyah), mengetahui secara mendalam teks-teks agama yang tekstual dan kontekstual. Sehingga dapat mendorong untuk berperilaku toleran dan pemaaf (tasamuh), adil dan berimbang (tawazun), kananan’ (tawasuth) dan solidaritas kepada sesama (tadhamun). Untuk itu tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian. Untuk menciptakan kondisi tersebut berbagai kompleksitas permasalahan membangun kerukunan antarumat beragama, seperti: 1) hambatan psikologis, 2) Hambatan teologis, 3) Hambatan politik, 4) Hambatan sosiologis, 5) Problem penafsiran: kebebasan beragama versus penyebaran agama, kebebasan beragama sebagai prinsip atau sebagai ajaran cabang dan ayat-ayat kitab suci yang tampak bertentangan. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran dari dalam kelompok-kelompok keagamaan itu sendiri. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan secara massif dan cepat bila dilakukan dari tokoh-tokoh agama. Pengalaman kasus-kasus kekerasan dan ketidak toleranan selama ini banyak dimulai dari pemimpin atau tokoh masyarakatnya. Pemimpin yang rusuh dapat dengan mudah membawa kerusuhan massa. Sebaliknya, ucapan-ucapan dan komentar-komentar pemimpin yang menyejukkan terbukti efektif mencegah kerusuhan di tingkat masyarakat. Himbauan moral tokoh-tokoh agama terhadap kelompoknya untuk menahan diri dari tindak kekerasan dan tidak toleran akan sangat efektif karena bagaimanapun masyarakat masih bersifat parenalistik dan cenderung patuh terhadap pemimpinnya. Aktualisasi peran FKKUB dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pertama, secara internal dapat dilihat: a) jaringan FKKUB dengan ornganisasiorganisasi keagamaan serta tokoh-tokoh agamanya hampir dapat mencapai ke seluruh pelosok Jakarta, b) mekanisme dan struktur organisasi yang bersifat egaliter dan keterbukaan, c) heterogenitas anggota disatu sisi memberikan keuntungan dalam memberikan reaksi secara cepat menyelesaikan kerusuhana 113


antarumat beragama, nanum untuk tujuan transformatif yang lebih jauh tujuan tersebut akan sulit dicapai. Kedua, secara eksternal yaitu, a) adanya dukungan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh agama serta pemerintah, b) situasi kebebasan

telah

membuka

peluang

bagi

negosiasi-negosiasi

ulang

antarberbagai komunitas keagamaan dengan suasana terbuka dan demokratis. c) ketergantungan pada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang ditingkat tertentu menyebabkan ketidakmandirian FKKUB, yang dapat juga memunculkan pandangan yang jelek terhadap organisi ini.

B. SARAN DAN REKOMENDASI Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dialog antarumat beragama merupakan agenda bersama, baik itu diprakarsai secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah. Untuk itu, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: 1. Pemerintah a. Terciptanya hubungan yang akan harmonis antarumat beragama, apabila pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tidak diskrimanatif. Dalam penyusunan perundang-undangan keagamaan diperlukan kondisi reflektif dan bukan hanya sebagai reaksi atas berbagai kasus keagamaan tertentu. b. Kajian-kajian bahwa tentang efektifitas organsasi keagamaan perlu dilakukan sosialisasi dan dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya penentu kebijakan di Jakarta. 2. Organisasi keagamaan a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan yang bersifat bonding social capital, juga dapat memberikan manfaat pada terciptanya kebaikan bersama. b. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa konflik antarumat beragama terjadi dalam seluruh masyarakat berakar pada relung-relung sosial, kelompok-kelompok orang yang saling berbagi preferensi berkaitan dengan intensitas keagamaan, maka efektivitas pembangunan dialog antarumat beragama masih diperlukan partisipasi masyarakat.

114


BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Recommend Documents