Bab V. Kesimpulan dan Saran
V.1. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 1. pemberian HPL atas nama PT.PELINDO II Cabang Panjang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMDN Nomor 6 Tahun 1972 Jo. PMDN No. 5 Tahun 1973 dan PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Jo PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dengan konsekuensi hapusnya HPL tersebut. 2. dengan bantuan Citra Ikonos, dapat diperoleh informasi mengenai kondisi eksisting penguasaan dan penggunaan yang hasilnya menunjukkan bahwa tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang tidak semuanya dikuasai pemegang hak melainkan sebagian diantaranya dikuasai warga masyarakat untuk pemukiman. Dengan kondisi tersebut, PT. PELINDO II Cabang Panjang telah melanggar ketentuan pasal 15 dan 52 ayat 1 UUPA yaitu kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah dan pasal 27, 34 dan 40 UUPA yaitu kewajiban untuk tidak menelantarkan tanahnya, dengan konsekuensi dibatalkannya hak atas tanah tersebut. 3. konflik yang terjadi antara antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat
bersumber dari adanya
perbedaan kepentingan untuk
memperoleh sumber daya yang sama yaitu tanah, berbentuk terbuka yang berakar dalam dan sangat nyata. Konflik mempunyai kompleksitas tinggi dengan melibatkan lebih dari dua pemangku kepentingan yaitu PT. PELINDO II Cabang Panjang, masyarakat, BPN dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, memiliki dampak besar bagi lingkungan fisik dan lingkungan sosial, sulit untuk diselesaikan dan mempunyai frekuensi kejadian tinggi dengan lebih dari 40 surat pengaduan formal dan 5 kali negosiasi. 4. bentuk penyelesaian konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat adalah melalui cara alternatif penyelesaian sengketa (alternative disputes resolution) dalam bentuk pengaduan formal ke berbagai instansi terkait dan negosiasi. Hasil negosiasi adalah berupa tawaran dari PT. PELINDO II Cabang Panjang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian
penggunaan bagian tanah HPL dengan tarif sewa Rp. 0,-, tetapi tawaran tersebut ditolak masyarakat. 5. Rumusan penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT.PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang dan Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan yaitu status hak atas tanah yang dikuasai warga masyarakat harus dikuatkan menjadi hak milik dengan alasan : a. pemberian HPL atas nama PT.PELINDO II Cabang Panjang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; b. berdasarkan kondisi eksisting, sebagian tanah HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang dikuasai masyarakat untuk perumahan; c. penguasaan tanah oleh masyarakat telah dilakukan lebih dari 30 tahun; d. adanya legalisasi pemerintah terhadap eksistensi masyarakat beupa fasilitas umum dan sosial serta dijaminnya hak dan kewajiban masyarakat e. RTRW pada lokasi konflik untuk pengembangan pemukiman, sehingga berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo. 64 Tahun 2006 serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 terhadap tanah tersebut tidak bisa dipergunakan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya pelabuhan. f. Walikota Bandar Lampung melalui surat nomor 590/501/10/2002 tanggal 24 April 2002 yang ditujukan kepada PT. PELINDO II Jakarta merekomendasikan agar PT. PELINDO II
melepaskan sebagian HPL
yang dikuasai warga masyarakat dan untuk perluasan pelabuhan dapat dilakukan reklamasi pantai.
V.2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan rekomendasi berupa saransaran penyelesaian sebagai berikut : 1. Mengingat konflik antara PT.PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat berbentuk konflik terbuka dengan intensitas dan kompleksitas yang tinggi, maka upaya penyelesaian konflik tersebut tidak cukup dengan melakukan negosiasi, akan tetapi harus dilakukan dengan mediasi.
84
2. Mediasi untuk menyelesaikan konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam konflik tersebut yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Propinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional. 3. Penyelesaian konflik melalui keterlibatan pemerintah sebagai mediator sangat diperlukan, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan para pihak yang berkonflik (win-win solution), karena dengan cara tersebut diharapkan konflik dapat diatasi dan tidak berkembang menjadi kekuatan yang destruktif. 4. Apabila penyelesaian konflik melalui mediasi gagal dilakukan, agar penyelesaian konflik diselesaika melalui jalur hukum (pengadilan).
85
DAFTAR PUSTAKA Bhumibhakti, 2006, Edisi X No. 10, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Dale, PF. and Mc.Laughlin, JD, 1999, Land Administration, Oxford University, New York ______________________, 1988, Land Information Management, Oxford Clarendon Press, New York Emirzon, Joni, 2001, Alternatif
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
(Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi dan Arbitrasi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Gautama, Sudargo,1996, Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung Hidayati, Deny, dkk, 2005, Manajemen Konflik Stakeholders Delta Mahakam, LIPI, Jakarta Hidayat, Herman, 2006, Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Taman nasional Era Otonomi Daerah, LIPI, Jakarta Hutagalung, Arie.S, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Penerbit Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta Harsono, Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Penerbit Djambatan, Jakarta Jamil, Mukhsin, 2007, Mediasi dan Resolusi Konflik, Walisongo Mediation Centre IAIN Walisongo, Semarang Murad, Rusmadi, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung Novyanti, Atty, 2003, Pemulihan dan Perlindungan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Salah Satu Asset Negara yang Dikuasai oleh Pihak yang Tidak Berhak, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung Parlindungan, AP, 1994, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform Bagian III, CV. Mandar Maju, Bandung Parlindungan, AP, 1989, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, CV. Mandar Maju, Bandung Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 104, Sekretariat Negara, Jakarta
86
Republik Indonesia. 1985, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Jakarta Republik Indonesia. 1965, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah dan KetentuanKetentuan Tentang Kebijaksanaan selanjutnya, Jakarta Republik Indonesia. 1966, Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jakarta Republik Indonesia. 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Republik Indonesia. 1973, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Jakarta Republik Indonesia. 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan, Jakarta Republik Indonesia. 1996, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Jakarta Republik Indonesia. 1997, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta Republik Indonesia. 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional
Nomor
3
Tahun
1999
tentang
Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalalan Keputusan Hak Atas Negara, Jakarta Republik Indonesia. 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Yakarta Republik Indonesia, 2007, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007, Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Jakarta Saleh, Luluk, 2004, Dinamika Sosial dari Pengendalian Hukum terhadap Konflik di Bidang Pertanahan, Widya Yuridika, Malang
87
Siregar, M.Abduh Rizali, 2002, Penyelesaian Konflik Pertanahan antara PTPN II dengan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Sumardji, 2000, Eksistensi, Pendaftaran dan Pembebanan Hak Pengelolaan, Yuridika, Volume 15 Nomor 1, Januari. Sumardjono, Maria. SW, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Sumardjono, Maria. SW, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Soemartono, Gatot, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Samudji, Ach, 2007, Konflik atas Tanah Mbaon Desa Senggreng, Sumber Pucung, Malang Selatan Dilihat dari Perspektif Hukum, Jurnal Hukum YARSI, Vol.4, Jakarta Sekarmadji, Agus, dkk., 2001, Kebijaksanaan Pemerintah Mengenai Pemberian Hak Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya Supriadi, 2006, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta Usman, Rachmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
88
89
