BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal, karena pemenuhan hak-hak anak seperti yang diamatkan dalam Perda No 6 Tahun 2011 (pasal 15) belum berjalan secara merata, masih terdapat beberapa hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Disamping itu, berdasarkan indikator implementasi masih terdapat beberapa kendala, yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda. Kendala dari sisi sumberdaya yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal penangananan masalah perlindungan anak jalanan di level dinas masih sangat kurang dan keterbatasan sumber daya anggaran dalam hal kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal. Sedangkan dari sisi disposisi, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan dinilai sudah baik. Dan dari indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi pada Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara
103
104
yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Sedangkan pada sisi I-PSM dalam melaksanakan aktifitas penanganan anak jalanan ini dibentuk kelompok kerja yang masingmasing mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait. 2. Hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta berupa hambatan internal dan hambatan eksternal, dimana hambatan internal terdiri dari keterbatasan SDM dan Sumber Anggaran, sehingga menyebabkan program yang terealisasi masih belum optimal dan belum berani mengadakan program besar bagi anak jalanan, sosialisasi yang dilakukan masih kurang, karena masih banyak masyarakat dan anak jalanan yang belum mengetahui mengenai adanya kebijakan perlindungan anak jalanan. Hambatan internal lainnya yaitu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar dua minggu atau 12 hari dan SOP yang masih dalam taraf pembahasan di tingkat Dinas Sosial Provinsi mengakibatkan masingmasing organisasi memiliki prosedur kerja sendiri sehingga tidak ada keseragaman para pelaksana dalam melaksanakan tupoksinya. Sedangkan hambatan dari eksternal lembaga terdiri dari faktor lokasi, letak strategis Yogyakarta dan mudah dijangkau menyebabkan anak menjadi nyaman berada di Kota Yogyakarta. Faktor lingkungan, anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor
105
keluarga, terdapat orangtua yang mengajak atau membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan mengemis. 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan yaitu melakukan pendekatan dengan keluarga serta penyadaran. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berkerja sama dengan I-PSM Kota melaksanakan kegiatan pemasangan papan-papan himbauan larangan memberikan bantuan kepada anak jalanan di jalan yang terdapat di berbagai titik strategis yang berada di Kota Yogyakarta, dengan harapan masyarakat dapat membantu program pengentasan anak jalanan. Upaya yang dilakukan oleh RSAD dalam hal perlindungan anak jalanan,
yaitu
melakukan
sosialisasi
dengan
media,
melakukan
penjangkauan langsung di jalan, terdapat program kesejahteraan sosial anak (PKSA), dan terdapat juga program Orang Tua Asuh. Dan upaya yang dilakukan oleh I-PSM Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan implementasi perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu sosialisasi dan penguatan kelembagaan di tingkat Kecamatan. I-PSM Kota Yogyakarta melaksanakan roadshow ke 14 Kecamatan bersama tokoh masyarakat,
tokoh
agama
serta
aparatur
pemerintah
guna
mensosialisasikan program-program yang dilaksanakan dalam hal penanganan permasalahan anak jalanan.
106
B. Implikasi Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi antara lain masyarakat masih memberi uang atau bantuan di jalan yang mengakibatkan anak menjadi betah di jalanan. Papan himbauan tidak terlalu terasa manfaatnya dikarenakan masih terdapat masyarakat yang memberi bantuan di jalan. SOP yang masih dalam taraf pembahasan berimplikasi tidak adanya sinergitas antar SKPD sehingga penanganan anak jalanan menjadi kurang terarah hal ini yang mengakibabtkan anak jalanan tidak terlindungi dan masih terbaikan. Kemampuan implementor yang berbeda dalam menjalankan tugas berimplikasi implementor menjadi subyektif dikarenakan tidak adanya standarisasi untuk para implementor (pekerja sosial). Keterbatasan SDM dan Sumber Anggaran berimplikasi tidak mampu menjalankan program besar, pembinaan terhadap anak jalanan hanya dilaksanakan berkisar dua minggu sehingga anak jalanan tetap memilih kembali beraktifitas di jalanan. Jadi secara umum implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta belum berjalan optimal, karena dilihat dari beberapa implikasi tersebut akan semakin banyak anak melakukan aktifitas di jalan dan anak menjadi tidak terlindungi atau terabaikan sehingga perlu dilakukan peningkatan dan perubahan-perubahan dalam perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta.
menjalankan kebijakan
107
C. Saran 1. Sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait perlindungan anak jalanan kepada masyarakat perlu dilakukan dan penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan. 2. Koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapatasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pemasalahan kesejahteraan sosial. 3. Program terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan, tetapi harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dan melindungi
mereka
dari
situasi-situasi
yang
eksploitatif
dan
membahayakan, seperti penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak. 4. Perlu adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. Perda yang terbilang masih baru, dan kurangnya sosialisasi, SOP yang masih dalam taraf pembahasan sehingga
dianjurkan
untuk
melihat
implementasi
secara
lebih
komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan upaya perlindungan anak
108
yang hidup di jalan serta pelaksanaan larangan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana sesuai dengan Perda No 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Selain itu pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat lain yang berbasis kewilayahan dalam hal ini peran serta masyarakat pada tingkatan community development yang mengacu pada pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang terkait pada anak jalanan secara langsung maupun keluarganya yang dilakukan secara terintegratif dan berkelanjutan sebagai tolak ukur yang memungkinkan untuk menilai dan monitoring sejauh mana perubahan dan perkembangan anak jalanan.
109
DAFTAR PUSTAKA Agus Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara Wacana Budi Winarno . 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo ____________. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo Bungin, Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA. ___________. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana. Denzin, Norman K. 1978. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Method. New York: McGraw-Hill. Dunn, William N. 1999. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada Press. Joko Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tangkilisan, H.N.S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Jakarta, Bumi Aksara ____________________. 1997. Analisis Kebijakan I, Haji Mas Agung, Jakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup Dijalan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2011. Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Yogyakarta.
110
Dinas Sosial DIY. 2012. Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2012. B Monda Saragih. 2009. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta. 2012. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan Berbasis Kewilayahan Kota Yogyakarta. Hlm.4. Febrina Fona. 2012. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Laporan Penelitian. Diakses dari http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2065 pada tanggal 5 Februari 2013
