BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan
Dari pembahasan Bab V& VI, dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen aset di Pasar Seni Gabusan belum berjalan dengan baik. Proses manajemen Aset Pasar Seni Gabusan masih terdapat adanya banyak kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengadaan, inventarisasi dan penyimpanan, legal audit, pembagian, perawatan. Dalam proses pengadaan untuk Pasar Seni Gabusan, pelaksanaan kegiatan pembangunannya sebesar Rp 7.495.000.000,00 dilakukan melalui pemilihan langsung. Selain itukesalahan Jumlah pada Kegiatan Belanja Modal pembangunan tidak sesuai kontrak sehingga merugikan daerah. Dari aspek Inventarisasi Pasar Seni Gabusan saat ini keberadaannya dapat diklasifikasikan
menjadi
3
jenis
yaitu
terinventaris,
sedang
dilakukan
inventarisasi, tidak terinventarisasi sedangkan dalam sistem pelaporannya, datadata yang disajikan tidak menjelaskan secara detail dan cenderung untuk menggambarkan keadaaan secara umum. Selain itu dalam legal audit yang dilakukan
yaitu
pencatatannya
berdasarkan
yang
diperoleh
saja
dari
Disperindakop sedangkan manajemen Pasar Seni Gabusan hanya sekedar mengikuti. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, saat ini yang melakukan pencatatan secara tertib berasal dari Disperindakop saja.Sedangkan bentuk kegiatan untuk perawatan di Pasar Seni Gabusan saat ini dilakukan secara
115
Manajemen aset Pasar Seni Gabusan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Kurangnya koordinasi dan pengawasan antar pihak yang terkait manajemen aset membuat aspek manajemen aset Pasar Seni Gabusan beum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Saat ini untuk kebijakan belanja aset Pasar Seni Gabusan sangat bergantung pada Disperindakop dikarenakan Pasar Seni Gabusan merupakan bagian yang tak terpisiahkan dari Disperindakop. Tidak hanya itu kebijakan aset lain juga sangat tergantung pada Disperindakop. Antara Disperindakop dan manajemen Pasar Seni Gabusan masing-masing melakukan aspek manajemen Aset tetapi belum adanya komunikasi yang sesuai membuat hal ini kurang maksimal. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2008 yang didalamnya memuat struktur organisasi dari Pasar Seni Gabusan, tidak mampu merespon kebijakan aset Pasar Seni Gabusan (Detailnya di Lampiran V).Kondisi saat ini menunjukkan masih menunjukkan berbagai masalah, antara lain masalah harmonisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen aset Pasar Seni Gabusan yang dalam prakteknya masih banyak yang tumpang tindih dan terlupakan.
114
“Dalam pelaksanaan manajemen aset sebenarnya pimpinan paling tinggi di daerah melalui Pemerintah daerah lewat badan aset,kemudian laporanya berada di BPK karena urusanya dengan uang”. (Wawancara 22 Januari 2014 dengan ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperandakop)
Manajemen aset Pasar Seni Gabusan setidaknya ada 4 pihak yang saling berkaitan dalam pengawasan: Gambar 4: BPK RI
Pemerintah Daerah
Disperindakop
Manajemen PSG
Dimana BPK menjadi pihak yang tertinggi menjadi pengawas manajemen aset di daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pengelolaan Pengelolaan Keuangan
dan
Aset
Daerah
kemudian
setiap
laporanya
berasal
dari
Disperindakop. Manajemen Pasar Seni Gabusan sendiri berada di level paling bawah dimana manajemen berada langsung di pengelolaan aset. Manajemen lebih melakukan tugas perawatan dan aspek manajemen aset yang bersifat kecil dan melakukan pencatatan bersama Disperindakop.
113
mempunyai data rinci mengenai keberadaan dan nilai dari masing-masing aset yang berasal dari pengadaan unit kerja. Masalah lain juga muncul akibat kurangnya pengawasan dalam manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Terdapat pekerjaan pembuatan pagar Pasar Seni Gabusan yang dibebankan pada Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp99.774.000,00. Oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pekerjaan tersebut belum dimasukkan dalam Neraca per 31 Desember 2004 sehingga dilakukan koreksi penyesuaian atas neraca. Terdapat juga kesalahan jumlah belanja modal yang merugikan daerah sebesar Rp 12.450.000,00. Proses pemilihan langsung dalam proses pengadaan menjadi bukti lain bahwa proses pengawasan dalam pengadaan Pasar Seni Gabusan lemah. Setelah kesepakatan terjadi waktu penyelesaian pekerjaan pada kontrak selesai sampai dengan tanggal 22 Juni 2004 tetapi mudur hinga November. Dari pemeriksaan fisik
terdapat
pekerjaan
yang
tidak
sesuai
dengan
kontrak
sebesar
Rp45.811.294,25.Selain hal tersebut, konsultan pengawas tidak bekerja sesuai fungsinya
karena
masih
dijumpai
kualitas
bahan
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. Permasalahan di atas disebabkan oleh : 1) Kesengajaan Pihak Ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar; 2) Konsultan Pengawas tidak bekerja sebagaimana mestinya; 3) Berita Acara yang menyatakan pekerjaaan selesai hanya bersifat formalitas untuk mencairkan dana.
112
“Dulu pembangunan itu dibawah pimpinanya sini, kemudian dipindah tangankan ke disperindakop, setelah itu kami tidak tahu menahu kecuali kalau ada proyek lagi dari daerah kami yang melakukan, ada masalah dulu
tetapi
waktu
pengadaan
laporanya
BPK
dianggap
wajar”(Wawancara 22 Januari 2014 dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum)
Seperti yang diketahui proyek pengadaan Pasar Seni Gabusan berada di bawah proyek dari Dinas Pekerjaan Umum. Di Kabupaten Bantul, pengadaan barang diadakan di masing-masing unit kerja dengan cara dimasukkan sebagai Belanja Modal dalam suatu kegiatan, dan tidak terlihat secara jelas bahwa dalam suatu kegiatan terdapat belanja modal untuk pengadaan suatu aktiva. Hal ini membuat pengawasan atas barang daerah lemah karena tidak ada kontrol dalam pengadaan barang daerah.
“Untuk pencatatan detail sampai saat ini masih mengandalkan kita saja disini mas yang lainya belum mau atau gimana, mungkin perlu ada kasus nantinya baru mau.hehehe ,peran badan aset sendiri itu hanya mengumpulkan informasi saja sampai saat ini tidak ada surat teguran atau apa”. (Wawancara 22 Januari 2014 dengan (Wawancara 22 Januari 2014 dengan ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperandakop)
Karena pengawasan yang lemah pula terdapat pencatatan ganda inventaris aset di Pasar Seni Gabusan. Selain itu atas pengadaan barang yang diadakan di masing-masing unit kerja, belum ada laporan secara lengkap yang masuk ke Bagian Perlengkapan Kabupaten Bantul sehingga Bagian Perlengkapan tidak
111
serta
Bappeda
Kabupaten
Gunungkidul
dalam
bidang
perencanaan
pengembangan.
6.2 Pengawasan Pengawasan dalam manajemen aset Pasar Seni Gabusan berarti berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi manajemen aset Pasar Seni Gabusan sesuai dengan ketentuan pengelolaam aset. Kegiatan pengawasan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol manajemen aset di Pasar Seni. Kurangnya pengawasan yang ada sangat berakibat pada manajemen aset di Pasar Seni Gabusan terutama dalam aspek pengadaan yang pada saat pengadaaan awal terjadi banyak kesalahan. Selain itu pada proses pengadaan belanja yang dikeluarkan apabila dianalisa lebih mendalam, tidak ada relevansi dengan kegiatan bersangkutan. Pengadaan pada Pasar Seni Gabusan tidak dilaksanakan oleh satu instansi yang berwenang. Pasar Seni Gabusan yang merupakan aset daerah dalam pengelolaannya merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Bagian Perlengkapan sesuai dengan Tupoksi yang ditetapkan dengan Perda Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Sesuai ketentuan, pada saat penyusunan anggaran, masing-masing unit kerja membuat Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit yang kemudian oleh Bagian Perlengkapan sebagai kompilator pengadaan barang dibuat menjadi Daftar Rencana Kebutuhan Barang Daerah.
110
dampaknya. Hal ini dikarenakan manajemen hanya beranggapan bahwa manajemen aset hanya dianggap sebagai sebuah kegiatan bersih-bersih. Kegiatan penguatan kelembagaan ditujukan agar manajemen Pasar Seni Gabusan ke depan menjadi lembaga yang memiliki tata kelola yang baik, dan mampu memanfaatkan aset yang sudah tersedia. Untuk memberi pengetahuan kepada manajemen Pasar Seni Gabusan mengenai manajemen aset, maka Disperindakop berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan penyuluhan dan pelatihan. Hal
yang
terpenting
lainya
adalah
adanya
koordinasi
antara
Disperindakop, manajemen Pasar Seni Gabusan dan juga dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam membantu dalam bidang infrastuktur, seperti pengadaan barang yang bersifat besar. Pengadaan aset yang melibatkan banyak pihak tidak terjadi kesalahan pada pengadaan-pengadaan awal yang hanya dilakukan satu pihak tanpa mengetahui fungsi dan keseuaian kebutuhan dan detail aset yang dibutuhkan. Selain itu pencatatan barang yang ada masih di bagian instansiinstansi terpisah sebagai contoh peta tempat Pasar Seni Gabusan yang terdapat di Dinas Pekerjaan umum. Dari pemaparan tersebut, Disperindakop belum bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk membantu manajemen aset Pasar Seni Gabusan baik secara vertical maupun horizontal terutama dengan manajemen Pasar Seni Gabusan dan Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu ada beberapa Instansi-instansi yang terlibat yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang penguatan kelembagaan manajemen aset di Pasar Seni Gabusan
109
kesempatan pemegang pengadaan berada dibawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Dari kejelasan koordinasi inilah nantinya dapat diketahui sejauh mana perkembangan program pengadaan dan perawatan yang dapat dilakukan, serta hasil yang diperoleh dari pengadaan itu sesuai kebutuhan dan apa saja yang menjadi tantangan dalam manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Selain dengan Dinas Pekerjaan Umum, Koordinasi dari Disperindakop dengan Bappeda Kabupaten Bantul masih belum berjalan. Kerja sama yang dimaksud adalah kerjasama dalam bidang penelitian dan perencanaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dan Bappeda Bantul menjadi acuan perumusan konsep pengembangan kawasan di Pasar Seni Gabusan karena dalam proses perencanaan merupakan dasar dari keberadaan aset. Perumusan konsep pengembangan kawasan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan dan perlu berpijak pada keadaan aset saat ini. Untuk pengembangan sendiri saat ini Pasar Seni Gabusan hanya berusaha menarik pengunjung tanpa melihat keberadaan aset yang ada. Identifikasi pengembangan aset dan masalah pemanfaatan aset tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan terjadi di masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalinnya koordinasi antara perencana agar kelemahan manajemen aset saat ini dapat di minimalisir keberadaaanya. Kerjasama antara Disperindakop dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul dalam bidang penguatan kelembagaan manajemen aset di Pasar Seni Gabusan belum terasa
108
Koordinasi yang kurang ini mengakibatkan terjadi salah pencatatan dan nilai yang dilaporkan menjadi kurang dapat dipercaya karena dilakukan oleh salah satu pihak. Sebagai contoh pada saat inventarisasi akhir Tahun 2004, komputer, filling cabinet dan almari arsip tersebut telah dibukukan dalam Daftar Inventaris Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian terjadi pembukuan ganda untuk komputer, filling cabinet dan almari arsip tersebut. “Saat dibangun dulu kami hanya melaksanakan tugas setelah itu kami menyerahkan semua ke mereka, masalah kami selesai ya oke, proyeknya dulu bersifat besar jadi kalau ada pencatatan seperti itu“. (Wawancara 22 Januari 2014 dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum)
Dalam pelaksanaan manajemen aset di Pasar Seni Gabusan, Disperindakop Kabupaten Bantul saat ini belum bekerja sama dengan instansi-intansi lain. Intansi-instansi tersebut antara lain dengan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan pencatatan yang dilakukan oleh Disperindakop belum sesuai dengan tujuan manajemen aset. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam inventarisasi kurang detail dan hanya barang yang bersifat besar saja yang tercatat. “Ya semenjak pertama kalau ada koordinasi tentang aset itu sebatas pengadaan itu yang sifatnya proyek besar selain itu rapat koordinasi yang dilakukan sendiri sebatas membahas eksistensi Pasar Seni Gabusan, Dari dinas-dinas lain dari kita saja datanya.Tapi baru-baru ini mau digalakan tapi belum tau kapan” (Wawancara 22 Januari 2014 dengan salah ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperandakop)
Selain pada tahap pencatatan rencana perawatan dan pengadaan di masa depan diperlukan koordinasi yang lebih terjalin dikarenakan pada banyak
107
hanya mencakup mutasi atas barang yang diadakan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Bantul, sehingga Bagian Perlengkapan sebagai pengurus barang barang daerah tidak mengetahui secara pasti berapa nilai barang daerah yang berada di masing-masing unit kerja. Pada koordinasi horizontal manajemen aset Pasar Seni Gabusan, kesatuan tindakan dan pembagian kerja dalam koordinasi belum terjadi hal ini terjadi pada saat awal pengadaanya dimana belum terjadi kesatuan tindakan yang jelas siapa yang melakukan manajemen aset, Sejak awal pengadaan setiap institusi melakukan tugas yang berbeda tanpa adanya kesatuan tindakan sehingga manajemen aset tidak berjalan baik hingga proses perawatan. Hal ini diperkuat pernyataan ibu sugiyati yang menjelaskan “Saat pengadaan hingga perawatan dulu kepala daerah atau siapa saja belum mengatur jadwal waktu dan apa yang dilakukan. Setelah jadi itu prosesnya hanya pemindahan tangan jadi tidak jelas hal-hal manajemen asetnya” . (Wawancara 22 Januari 2014)
Dalam pembangunan awal terjadi pencatatan ganda antara Disperindakop dan Dinas Pekerjaan Umum hal ini disebabkan tidak ada koordinasi yang jelas antara pihak yang mengadakan pengadaan dan pihak yang akan mengelola. Selain itu fungsi dari manajemen Pasar Seni Gabusan sangat kecil kecuali dalam hal pelaporan keadaan aset. “ Dulu kami tidak diberitahu apa-apa disini menempati saja mencatatat pengunjung paling barang yang keluar masuk kita hanya mengecek,semua dulu ngikut saja perintah dari perindakop, sampai saat ini kalau ada ada rapat-rapat rutin itu mbahasnya tidak tentang aset paling ada acara apa kita dikasih tau”. (Wawancara 21 Januari 2014 dengan Bapak Sumarjianto)
106
organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan tugasnya atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam koordinasi vertikal peran dari Disperindakop yang dilakukan oleh kepala bagian aset dan keuangan dalam koordinasi dengan manajemen Pasar Seni Gabusan yang berkaitan dengan pencatatan dan perawatan adalah membantu Disperindakop dalam mengidentifikasi kondisi awal barang yang berada di Pasar Seni Gabusan dan memetakan keaadaan serta kondisi untuk selanjutnya di opname fisik. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa dari laporan inventaris dan proses perawatan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan pelaporan fisik barang. Terhadap barang di Pasar Seni Gabusan yang merupakan aset daerah, tidak ada kode yang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah merupakan aset daerah. Setiap barang daerah diberi kode sehingga jelas status kepemilikannya. Tanpa kode, barang daerah dapat dengan mudah berpindah tangan dan sulit untuk melacak karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang daerah. Kemudian masalah pelepasan serta keadaan barang di Pasar Seni Gabusan yang tidak menjelaskan keadaanya secara detail.Selain itu kurangnya koordinasi terutama Disperindakop dan Manajemen Pasar Seni Gabusan dalam setiap pencatatan ini berakibatkan pada perawatan yang dilakukan karena tidak terjadi komunikasi yang baik perawatan hanya dilakukan satu arah. Koordinasi dalam manajemen Pasar Seni Gabusan juga diperparah karena tidak ada pertemuan rutin antar pihak yang terkait pengelolaan aset. Selain itu, daftar mutasi yang dibuat
105
BAB VI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN ASET PASAR SENI GABUSAN
Bab ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Faktor-faktor yang disorot dalam penelitian ini adalah koordinasi dan pengawasan.
6.1 Koordinasi
Koordinasi dapat diartikan sebagai fungsi untuk bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk melaksanakan suatu program. Manajemen aset sudah menjadi sesuatu yang semestinya dikerjakan di Pasar Seni Gabusan.Koordinasi antar pihak yang terkait Inventaris, Legal audit dan Penyimpanan menjadi masalah yang terdapat dalam manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Koordinasi di Pasr Seni Gabusan dibagi menjadi dua yaitu koordinasi vertical dan horizontal. Koordinasi vertical di manajemen aset Pasar Seni Gabusan terdapat pada kepala bagian aset Disperindakop dengan manajemen Pasar Seni Gabusan yang bekerja dibawah komando Disperindakop. Sedangkan koordinasi horizontal berada di antar pihak yang terkait manajemen aset Pasar Seni Gabusan yaitu, Disperindakop, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada hakekatnya koordinasi manajemen aset Pasar Seni Gabusan memerlukan kesadaran setiap anggota ornganisasi atau satuan
104
Bantul Expo penyedotan kapasitas lavatory harus dilakukan setiap hari. Untuk kebersihan saat event petugas biasanya dibantu oleh warga sekitar. Dalam hal perawatan dan pengantian barang yang rusak, Manajemen Pasar Seni Gabusan tidak menunggu komando dari Disperindakop. Manajemen Pasar Seni Gabusan tidak lagi muluk-muluk untuk mendapatkan bantuan dari Disperindakop. Faktor kelangsungan pelayanan dan ketersediaan barang yang bersifat mendesak menjadi alasan utama dilakukanya hal ini. Selain itu kebijakan perawatan yang inovatif membantu perawatan pagar Pasar Seni Gabusan. Dengan diadakannya lomba mural yang diperuntukan untuk pagar, membuat Pasar Seni Gabusan mendapatkan keuntungan ganda. Selain terawat juga mampu meningkatkan animo masyarakat yang datang dan berpartisipasi. Kebijakankebijakan ini diharapkan mampu untuk membantu perawatan dari pasar Seni Gabusan. Manajemen aset yang dilakukan melalui perencanaan yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan memberikan pijakan yang kokoh dalam mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan aset. Melalui proses yang tentunya membutuhkan waktu yangtidak sedikit, perhatian atas perbaikan yang kontinyu dan berkelanjutan atas aspek manajemen (management practices), perencanaan strategis (strategic planning practices),dan implementasi (implementation practices) akan semakin mempercepat tercapainyasuatu model pengelolaan manajemen aset.
103
“Kalau sini rame kita bersih-bersih dari pagi hingga sore pas rame kayak bantul expo kemarin Wc itu disedot tiap hari mas, belum lagi orang yang datang kesini cuman ngotorin tempat sama corat-coret malah bikin pusing yang kayak gitu.Disini sudah kami anggap seperti rumah bagi tementemen ini ya ibaratnya rumah kalau ada apa-apa kami perbaiki. Tidak muluk-muluk mengandalkan Disperindakop jadinya terlalu lama kalau nunggu dari sana” (Wawancara 22 Oktober 2013 dengan Bapak Sumarjianto)
Perawatan di Pasar Seni Gabusan bisa dikatan terjadi 3 periode perubahan saat dibangun, pasca gempa dan saat ini. Proses pengadaan yang tidak sesuai kontrak sangat mempengaruhi proses perawatan dari Pasar Seni Gabusan. Dikarenakan konstruksinya yang tidak sesuai, kerusakan pasca gempa membuat biaya perawatan meningkat. Setelah sekian tahun didirikan permasalahan kembali muncul, revitalisasi untuk genteng sangat sulit untuk didapatkan karena jenis gentengnya sangat berbeda dengan yang digunakan pada umumnya. Selain itu ada pelarangan bagi orang yang tidak berkepentingan untuk masuk misalnya memotong pohon dan mencari ikan di area Pasar Seni Gabusan. Hal ini sangat membebani kinerja dari pengelola sendiri karena kesulitan melakukan penggantian. Untuk
perangkat-perangkat
yang
menujang
pengelolaan
sendiri,
manajemen menganggap apa yang ada ini seperti rumah mereka sendiri. Perawatan untuk alat-alat pendukung pengelolaan (komputer dan lampu di kantor) dilakukan secara swadaya. Pada saat-saat mengadakan event-event besar pengelola mengalami kesulitan dalam hal segi perawatan. Hal ini sering terjadi dikarenakan pengrusakan oleh oknum fasilitas yang tidak bertanggung jawab saaat berkunjung. Kapasitas lavatory juga menjadi masalah tersendiri. Saat event
102
ditempatkan di sisi barat Pasar seni Gabusan
08
Pagar
Pagar di area Pasar Seni Gabusan dibuat mengitari area Pasar Seni Gabusan dengan 3 gerbang,yaitu 1 gerbang utama dan 2 gerbang samping. Terdapat mural Punokawan saat awal dibangun
Tidak ada perubahan yang terjadi signifikan. Warna cat dan mural yang mulai luntur dan beberapa terjadi keretakan karena gempa bumi.
tidak rindang dan areanya menjadi tidak jelas antara taman dan los. Tempat kompetisi burung saat ini menjadi tidak terurus karena frekuensi kompetisi burung tidak seramai dulu. Besi-besi terlihat sudah lapuk serta beberapa tiang sudah miring. Gerbang samping tidak digunakan dan aksesnya hanya melalui gerbang utama hanya paada saat-saat tertentu saja dibuka. Banyak mural baru yang dibuat di areal pagar dengan tema keluarga dan pesan layanan masyarakat. Pagar gerbang sudah karatan dan lapuk di beberapabagian.
Dari tabel diatas dapat dilihat kondisi fisik Pasar Seni Gabusan yang rusak tidak hanya karena faktor usia aset saja, tetapi karena perawatan yang kurang dari petugas pengelola Pasar Seni Gabusan. Perawatan di Pasar Seni Gabusan hanya bisa dikatakan sebatas “membersihkan aset yang kotor” dan tidak melakukan perawatan yang baik.Pengunjung yang tidak tidak kooperatif juga menambah beban perawatan.
101
terdiri dari beberapa jenis permainan seperti: Ular tangga Seluncuran Jungkat-jungkit Molen lingkar Kuda-kudaan Lempar bola
hasilnya digunakan untuk kebutuhan operasional dari Pasar Seni Gabusan. Selain itu tidak ada sistem reboisasi yang digunakan pengurus Pasar Seni Gabusan saat penebangan terjadi. Daun dan ranting yang berjatuhan membuat area sekitarnya kotor. Kondisi wahana permainan sendiri saat ini sudah tidak layak dan tingkat keamanannya sangat rendah karena kondisi dari wahana tersebut mulai berkarat dan lapuk. Sedangkan wahana seluncuran sudah pecah. Wahana lempar bola dan ular tangga saat ini sudah tidak ada lagi.
06
Lapanga Semua area,tetapi n Parkir hanya disebelah barat saja yang dikonblok
Seluruh area parkir yang berada di Pasar Seni Gabusan sudah di konblok.
Tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan hanya kondisi konblok dibeberapa bagian yang mulai pecah dan banyak ditumbuhi rumputrumput, ada beberapa bagian yang terlihat kotor.
07
Area Permain an
Disamping ada area permainan dibangun pula tempat kompetisi burung yang
Area bermain anak dan keluarga seakan hilang karena tempatnya sudah
Area Permainan anak-anak dan keluarga, hanya terdapat satu tempat.
100
minim sehingga terlihat sangat kotor. Pada saat acara besar, keadaan lavatory sangat memprihatinkan karena banyak toilet yang rusak. 04
05
Gardu Terdapat 2 unit Pandang Gardu Pandang yang multi fungsi,1 unit untuk kantor manajemen dan 1 unit lainya untuk Mushola
Taman
Berisi tanaman perindang dan tanaman bunga
Tidak ada perubahan ,masih tetap berfungsi sama seperti awal pembangunan. Beberapa bagian sudah rusak dan yang paling sering ditemui adalah genteng yang pecah.
Gardu pandang sudah tidak berfungsi dan keadaannya rusak parah, Mushola tidak layak digunakan lagi untuk beribadah serta keadaan lantai yang kotor, genteng rusak yang tidak diganti, selain itu pintu yang rusak tidak mengalami perbaikan. Hal ini diperparah dengan kondisi kayu di beberapa bangunan sudah lapuk dan dimakan rayap. Sedangkan untuk kantor manajemen sudah diganti menjadi kantor pemasaran dan kantor manajemen saat ini menempati los yang dulunya digunakan anggota koperasi perajin Kabupaten Bantul yang saat ini sudah pindah lokasi.
Atas bantuan dari exxon, di tengah taman terdapat beberapa wahana bermain yang
Tanaman perindang di sebagian area banyak yang ditebangi dan
99
Kerajinan Logam Los 16 adalah Los Makanan
kerajinanpun tidak jauh berbeda dari nasib los yang ditempati. Hasil kerajinan terlihat kotor dan bisa dianggap barang tua dan kuno. Saat ini pos jaga terlihat paling nyaman dan beralih fungsi menjadi tempat mengobrol bukan lagi menjadi tempat pengecekan karena tempatnya yang nyaman untuk petugas. Sedangkan Pos Polisi Pariwisata saat ini sudah tidak ada di area Pasar Seni Gabusan karena atas dasar tidak layak ini pula Pos polisi pariwisata ini di hapus. Ketidaklayakan ini disebabkan karena bangunanya yang sudah hancur dan lapuk. Tidak ada revitalisasi di bagian lavatory. Perbaikan yang sering dilakukan hanya beberapa kali melakukan pergantian lampu, kran dan pintu. Banyak bagian yang dibiarkan tetap rusak dan tidak diperbaiki. Perawatan dari lavatory ini sangat
02
Pos Jaga dan Pos Polisi Pariwisa ta
Pos jaga dibuat sangat sederhana,karena hanya berfungsi sebagai tempat pengambilan karcis
Pos Jaga ditempatkan di depan pintu masuk, berfungsi sebagai tempat pengecekan dan pencatatan jumlah pengunjung. Pos polisi Pariwisata dibangun ketika ada Bantul Expo. Pos polisi ini jarang digunakan karena kondisinya kurang mendukung yaitu hanya berupa bangunan kayu sederhana.
03
Lavator y
Total ada tiga tempat yaitu timur,tengah dan barat. Semuanya ada disisi selatan Pasar Seni Gabusan. Jumlah kamar mandi yang tersedia sebanyak 49 unit.
Tidak ada perubahan yang signifikan. Kondisi pintu-pintu dari lavatory sulit ditutup, handel/slot pintu rusak dan beberapa lavatory mengalami perbaikan.
98
Tabel 9.Perkembangan Aset Pasar Seni Gabusan No 01
Nama Los pasar
Awal Pembangunan Jumlah los 16 Unit,yang terdiri dari 444 kavling yang dahulunya belum tertata rapi dan keadaan bangunan dan tempatnya masih terawat dengan baik.
Pasca Gempa Bumi Jumlah los tetap, karena pertimbangan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengunjung yang dating.Para perajin dikelompokkan sesuai dengan jenis barang yang dijual belikan. Ukuran kavling dirubah menjadi 3x3 m2. Sejak gempa perajin lebih memilih fokus tetap berada daerah asalnya sehingga keadaan los menjadi tidak terawat. Selain itu akibat dari konstruksi yang buruk terdapat bangunan yang rusak dan beberapa pondasi lepas. Los 1-3 adalah Los Kerajinan Kulit Los 4-5 adalah Los sandang Los 6-7 adalah Los Kayu Los 8 adalah Los Aneka Kerajinan Los 9 adalah Los Lukisan Los 10 adalah Los Kerajinan Kayu Batik Los 11 adalah Los Kerajinan Kayu Los 12 adalah Los Kerajinan Bambu Los 13 adalah Los untuk Kerajinan Batu & Tarakotta Los 14 adalah Showroom Los 15 adalah Los
Saat ini Jumlah los di Pasar Seni Gabusan tetap,hampir semua los dan kios yang ditinggal oleh perajin mengalami kerusakan mulai dari lampu yang tidak semuanya menyala,alat-alat listrik yang rusak,atap-atap kios bocor dan kotor hampir semua kios dan los di Pasar Seni Gabusan mengalami kerusakan yang parah akibat tidak terawat dan kurangnya kesadaran pengguna kios. Saat ini ada beberapa kios yang dimiliki oleh satu orang dan biasanya kios ini berdekatan. Los yang dulunya di tata dengan rapi, sekarang cenderung los pakaian saja yang digunakan dankeadaannya masih bagus. Banyak dintara kioskios tersebut dibiarkan terbengkalai oleh perajin. Para pegawai di Pasar Seni Gabusan hanya membersihkan areaarea tertentu saja. Keadaan dari hasil
97
sehingga diharapkan pengunjung tidak kesulitan dalam mencari kamar toilet.
i) Tempat Lomba Derkuku Lomba derkuku dan kontes burung sejenis sering diadakan di Pasar Seni Gabusan, sehingga secara khusus fasilitas ini dibangun. Fasilitas lomba derkuku merupakan tambahan, tidak ada dalam konsep atau rencana awal pengembangan, tetapi karena sering sepi, dan ada permintaan dari sebagian masyarakat, maka dibangun tempat lomba derkuku.
96
f) Los Pedagang dan Ruang Pamer Los ruang pamer produk kerajinan yang terdiri dari 16 los dibagi menjadi 8 komoditaas. Setiap los dilengkapi dengan konsep terbuka, agar setiap benda yang dipamerkan dapat terlihat dari berbagai sudut pandang. Bangunan los ini merupakan bangunan utama dari kawasan, sehingga dibuat menyebar dan lebih luas dari berbagai bangunan fisik lainnya. g) Panggung Terbuka dan Area Bermain Pasar Seni Gabusan dilengkapi dengan panggung terbuka dan area permainan. Panggung terbuka terdapat di bagian depan, berdekatan dengan pos jaga, sementara area bermain terdapat ditengah dan memiliki beberapa jenis permainan. Tetapi panggung ini sudah tidak terdapat lagi keberadaannya. Area bermain juga difungsikan sebagai taman, yaitu taman perindang dan taman bunga. Beberapa jenis permainan yang terdapat dilokasi adalah ular tangga, seluncuran, kuda-kudaan, jungkat-jungkit, molen lingkar dan permainan lempar bola. h) Lavatory (Toilet) Terdapat 3 (lavatory) artistik berkapasitas berkapasitas masing-masing 10-15 kamar toilet, sehingga total keseluruhan ada 49 kamar toilet. Bangunan lavatory dibuat melengkung ¾ lingkaran. Ditempatkan di tiga lokasi yang berbeda (timur, tengah, dan barat)
95
c) Pos Jaga dan Pos Polisi Pariwisata Pos jaga ditempatkan setelah pintu masuk.Terbuat dari bahan bambu dengan penutup atap seng. Setiap harinya ditempatkan 3-4 orang petugas jaga untuk menempati pos, yang dibagi secara bergiliran. Pos jaga hanya berfungsi untuk mengecek dan mencatat jumlah pengunjung. Pos Polisi pariwisata ditempatkan antara pos jaga dengan pintu masuk lokasi. Pos Polisi ini dibuat pada waktu pelaksanaan Bantul Expo 2007. Pos polisi ini sudah tidak aktifaaat pembangunanya masih bersifat sementara, sehingga bangunannya kurang representative dan kurang nyaman. d) Gardu Pandang Terdapat dua gardu pandang di dalam kawasan Pasar Seni Gabusan yang berfungsi untuk dapat melihat-lihat seluruh lokasi dari atas. Bangunan ini merupakan bangunan dua lantai, selain sebagai gardu pandang, dilantai bawah difungsikan sebagai ruang mushola. e) Pusat Inforsmasi Bisnis dan Teknologi Pasar Seni Gabusan dirancang untuk menembus pasar internasional, oleh karena itu, untuk menunjang tujuan itu, Pasar Seni Gabusan memiliki fasilitas teknologi dan informasi berupa jaringan internet website yang dikelola oleh pengelola kawasan bekerjasama dengan bantulblitz dan didukung oleh Pemerintah Daerah melalui KPDE (Kantor Pengolah data Elektronik).
94
Tetapi fasilitas-fasilitas baru ini tidak menjadi sebuah satu kesatuan komando dengan Pasar Seni Gabusan karena Pasar Seni Gabusan pengelolaannya dibawah Disperindakop. “Kalau yang depan itu wahana air beda lagi mas yang ngurusi ,yang sini saja yang diurusi itu bukan satu pengelolaan ya sini yang tanggung jawab Disperindakop” (Wawancara 22 Oktober 2013 dengan Bapak Sumarjianto) Dari beberapa fasilitas ini, dapat dilihat proses perawatan di Pasar Seni Gabusan karena output dari proses perawatan sendiri dapat dinilai dari kondisi dan keadaan beberapa fasilitas di Pasar Seni Gabusan. a) Pintu Masuk Pintu masuk yang ada saat ini, merupakan hasil pembangunan tahap pertama pada tahun 2004 silam. Pintu maasuk ini merupakan bagian yang menjadi satu dengan area parkir dan berada di Jalan Parangtritis, yang memisahkan area wahana air dengan area Pasar Seni Gabusan. Hanya saja didepan diberi papan nama yang cukup besar ditambah dengan gazebo dan beberapa penanda lainya yang unik dengan menggunakan bahan-bahan alami (kecuali papan nama).
b) Area Parkir Area Parkir sebagai sebuah lokasi yang diproyeksikan untuk pusat kegiatan ekonomi, area parkir dibuat sangat luas dan mengitari los-los pedagang. Total daya tampung kendaraan bisa mencapai 20 bus dan 500 mobil penumpang pada saat bersamaan. Area parkir dan jalan lingkungan lokasi seluruhnya terbuat konblok.
93
besar. Salah satunya adalah jalan yang berada di dalam Pasar Seni Gabusan di desain berputar mengelilingi kios. Beberapa fasilitas yang sudah tersedia dan terbangun dalam tahap pertama pembangunan Pasar Seni Gabusan sebagai ajang promosi dan sentra industri Kabupaten Bantul adalah 1.
Pintu masuk
2.
Area parkir
3.
Pos jaga dan Polisi pariwisata
4.
Gardu pandang
5.
Pusat informasi bisnis dan teknologi
6.
Ruang pengelola
7.
Los ruang pamer
8.
Panggung terbuka
9.
Lavatory
10. Area bermain 11. Fasilitas lomba kicauan burung Selain
itu
dalam
perkembanganya
ada
beberapa
fasilitas
pendukung dan aset yang ditambahakan antara lain: 1. Wahana air 2. Taman kuliner khas Bantul 3. Pusat oleh-oleh
92
pelayanan akan sesuai dengan standar yang disyaratkan dan sesuai dengan tujuan pembangunan awalnya. Berdasarkan kondisi yang ada, perawatan dan penyusunan kondisi aset Pasar Seni Gabusan sangat tergantung pada setiap aset yang berada di sana. Perawatan Aset Pasar Seni Gabusan sangat berpengaruh pada kebutuhan pelayanan dan nilai dari aset Pasar Seni Gabusan. Perawatan aset sangat terkait dengan efisiensi operasional Pasar Seni Gabusan, tingkat keamanan penggunaan aset dan kenyamanan publik terhadap aset, serta keramahan lingkungan saat menggunakan aset Pasar Seni Gabusan. “Saat ini anggaran untuk perawatan dan rehabilitasi di Pasar Seni Gabusan ini masih kurang dan anggarannya sedikit. Biaya yang dikeluarkan kebanyakan habis untuk pegawai”.(Wawancara 15 Oktober 2013 dengan Ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperindakop). Model perawatan aset di Pasar Seni Gabusan sangat berpengaruh dengan perencanaan kondisi aset di masa mendatang. Hal ini berpengaruh karen perawatan yang baik akan menjadikan nilai kegunaan Aset Pasar Seni Gabusan terus stabil dan digunakan dalam waktu yang lama. Gapura dan ikon berbentuk gong di depan Pasar Seni saat ini tidak terawat dengan baik dan cenderung menjadi sebuah rongsokan yang mengakibatkan Gapura menjadi prioritas untuk diperbaiki. Kondisi fisik Pasar Seni Gabusan secara umum relatif bagus.Sejak dibangun dan direvitalisasi secara besar pada tahun 2008 tidak mengalami perubahan berarti. Area Pasar Seni Gabusan sangat luas dan sangat mendukung adanya transaksi jual beli dan tempat pameran dalam skala
91
pengadaan selanjutnya. Selain itu penghematan anggaran juga diharapkan dari proses perawatan ini. Hal tersebut menjadi sangat penting karena kinerja aset direview dan dievaluasi secara memadai guna meyakinkan bahwa hasil (outcomes) yang diharapkan telah tercapai. Hasil dari berbagai penentuan kinerja aset itu dilaporkan kepada manajemen untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang akan diambil nantinya dan memenuhi ketentuan pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Keefektivann perawatan akan menentukan pengadaan selanjutnya.
5.5.1 Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Seni Gabusan Kondisi fisik menjadi ukuran yang paling mudah dilihat dari proses perawatan di manajemen aset karena kebanyakan orang akan menilai perawatan suatu aset dari apa yang mereka temui. Suatu aset harus dapat digunakan secara aman dan efektif begitu pula dengan Pasar Seni Gabusan. Dalam temuan yang ada dilapangan, kondisi fisik dari Pasar Seni Gabusan tidak berada dalam kondisi yang baik. Ini berarti aset Pasar Seni Gabusan belum sepenuhnya dipelihara dan dirawat dengan baik. Pemeliharaan dan perawatan memungkinkan aset Pasar Seni Gabusan berada dalam kondisi yang memadai untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai wadah perajin seluruh Kabupaten Bantul dan menarik para wisatawan. Nantinya apabila Pasar Seni Gabusan tersebut tidak mengalami masalah, maka kemampuan Pasar Seni Gabusan untuk memberikan
90
dan tidak dapat digunakan. Terdapat pula banyak alat-alat kelengkapan aset yang tidak terurus dengan baik.
Gambar 3. Keadaan Aset
“Saat ini perbaikan dalam proses perawatan dalam manajemen aset di Kabupaten Bantul sendiri telah diarahkan pada penyusunan akuntabilitas, dengan tanggung jawab, pada tingkat program penyediaan pelayanan”.(Wawancara 15 Oktober 2013 dengan Ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperindakop).
Setelah pada tahun 2008 melakukan perubahan struktur organisasi proses perawatan menjadi meningkat. Manajer dari Pasar Seni Gabusan bertanggung jawab atas input dan hasil yang bisa dikendalikan (controllable) dari masingmasing program penyedia pelayanan. Untuk memastikan penggunaan aset yang efektif, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul meyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada manajemen Pasar Seni Gabusan. Pengelolaan biaya dari perawatan aset
untuk pencapaian tujuan program penyediaan pelayanan di Pasar Seni
Gabusan sepenuhnya ditanggung oleh Disperindakop. Ketersediaan aset untuk menyelenggarakan pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang fundamental dalam mengarahkan praktik dan keputusan aset. Ini disebabkan karena ketersediaan aset sangat menentukan bagaimana proses 89
pengadaan yang lemah berpengaruh pada proses perawatan di Pasar Seni Gabusan. Bentuk kegiatan untuk perawatan di Pasar Seni Gabusan saat ini dilakukan secara sederhana dan beranggapan perawatan hanya sebuah membersihkan Pasar Seni Gabusan.Petugas di Pasar Seni Gabusan tidak menyusun mekanisme perawatanyang efektif. Dengan memastikan penggunaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan pengunjung. “Untuk perawatan di PSG sendiri kita serahkan semuanya kepada bagian kebersihan, pagi itu biasanya semuanya bekerja dan pulang paling dzuhur.Kalau untuk kios dan losnya sendiri kita serahkan pada yang nempatin disana”.(Wawancara 22 Oktober 2013 dengan Bapak Sumarjianto S.Pd) Aset Pasar Seni Gabusan terbagi menjadi 2 bagian, ada yang masih tercatat sebagai aset Disperindakop dan sebagai aset Pasar Seni Gabusan sendiri. Di Pasar Seni Gabusan banyak ditemukan aset yang sudah tidak relevan digunakan. Selain itu pengoptimalan aset juga kurang hingga mengakibatkan aset yang tersedia terlihat rusak. Ditambah lagi kurang efektifnya perawatan yang dilakukan manajemen Pasar Seni Gabusan membuat keadaanya semakin buruk. Sikap tidak kooperatif dari pengunjung juga memperparah keadaan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan penggunaan fasilitas secara tidak tertib membuat kerusakan yang lebih parah. Hal ini dapat ditemukan di banyak titik seperti kamar mandi yang tidak terawat, atap yang rusak, kebersihan kios tidak terjaga, banyak terminal listrik dan peralatan listrik lainnya yang terbiarkan rusak
88
Barang dan oleh Kepala Tata Usaha atau Bagian Perlengkapan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang.
5.5 Perawatan Fungsi pengendalian dalam perawatan akan dijadikan dasar bagi perencanaan yang akan dilakukan oleh manajemen dan Disperindakop di masa mendatang. Selain itu proses perawatan dan pengendalian Pasar Seni Gabusan sangat penting untuk membatasi pengaruh yang muncul saat kegiatan perawatan dan revitalisasi Pasar Seni Gabusan. Sedangkan pemeliharaannya sendiri sangat tergantung pada ketersediaan informasi yang ada tentang barang tersebut. Hal tersebut menentukan bagaimana barang itu akan dikelola selanjutnya. Perawatan aset Pasar Seni Gabusan sangat dipengaruhi kesalahan pada proses awal pengadaanya. Selain itu bencana gempa bumi juga ikut memperparah kesalahan pada pengadaan. Hal ini bisa dibuktikan pada awal pengadaanya, banyak lavatory dan bangunan yang tidak sesuai dengan nilai kontrak.Banyak kran yang sudah rusak dan pembangunanya tidak sesuai konstruksi. Contoh kasus yang lain adalah jenis genteng yang digunakan tidak dijual bebas dan hanya terdapat pada bangunan Pasar Seni Gabusan danmengakibatkan proses perawatan untuk atap harus menunggu lama karena harus mencetak genteng terlebih dahulu. Kejadiaan seperti ini disebabkan pengawasan terhadap pengadaan Pasar Seni Gabusan sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya proses
87
Contoh: Berita Acara
Sumber: Kepala Bagian Keuangan dan Aset Pasar Seni Gabusan Pada dasarnya pendistribusian barang atau aset Pasar Seni Gabusan adalah tanggung jawab pengelola barang, karena barang atau aset berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dioptimalisasikan pemanfaatannya tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (Setda). Walaupun demikian masih ada barang atau aset milik daerah yang dapat dioptimalisasikan oleh pengguna barang dengan izin pengelola barang seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna barang (ayat 3) serta pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan (ayat 4), dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Oleh sebab itu pendistribusian barang atau aset Pasar Seni Gabusan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Aset dan Keuangan selaku Pembantu Pengelola
86
Dengan
menggunakan
Formulir
Monitoring
Pengguna/Pemakai
Barang/Aset Milik Daerah.Pengelola aset Pasar Seni Gabusan mengharapkan penggunaan atau pemakaian aset dapat dimonitor dan dikendalikan secara baik demi untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan melaksanakan monitoring perubahan secara terus menerus dan membuat laporannya sekali dalam satusemester bersamaan dengan Laporan Mutasi Barang, akan memudahkan pekerjaan Bendaharawan/Pengurus Barang untuk melakukan monitoring.
85
milik Pemerintah Kabupaten Bantul. Dimana nantinya pihak ketiga akan melakukan investasi untuk memperlebar dan mendukung keberadaan Pasar Seni Gabusan dengan pembangunan hotel di area tersebut. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, saat ini yang melakukan pencatatan secara tertib hanya dari Disperindakop, itupun penggunaaanya tercampur dengan barang milik dinas sendiri. Selain itu Manajemen Pasar Seni Gabusan masih kurang tertib dalam melakukan inventarisasi. Hal ini didapati dari beberapa barang yang tidak terinventarisasi dan banyak yang hilang. Untuk barang yang bersifat besar seperti motor sudah tercatatkan dan untuk beberapa barang kecil keberadaanya masih belum di catatakan. Saat ini penggunaan barang di Pasar Seni Gabusan diwajibkan melapor kepada Pengelola barang atas semua barang milik daerah yang diperoleh satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Berdasarkan Tanda Terima Barang Inventaris, pengelola aset Pasar Seni Gabusan mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran/Penyerahan Barang kepada si pemakai dari Pengguna Barang dan Pengurus Barang, maka Pengelola Barang mulai mencatat nama si pengguna atau pemakai atau penanggungjawab terhadap barang tersebut terutama terhadap barang Golongan 02 (Peralatan dan Mesin). Tetapi barang golongan 2 ini hanya yang bersifat besar sedangkan asset-aset kecil terkadang terlupakan, misal alat-alat kebersihan yang belum tercatatkan.Hal ini disebabkan karena dalam pengadan sering terjadi pengadaan yang belum diketahui pengelola karena kebutuhan yang mendesak.
84
Dari tujuan awal pengguanaannya, Pasar Seni Gabusan disediakan untuk membantu pemasaran perajin dari Kabupaten Bantul.Hal itu sesuai dengan keinginan kepala daerah yang menjabat saat itu. Kios di Pasar Seni Gabusan ditujukan untuk perajin yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan diharapkan akan selalu ada perajin disini. Penyaluran barang Pasar Seni Gabusan untuk data-data yang lampau sudah tidak dapat ditemukan tetapi untuk beberapa hal masih dapat ditemukan keberadaannya, antara lain berupa Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna dan Berita Acara Serah Terima. Penyaluran barang milik Kabupaten Bantul dilakukan oleh penyimpan barang di Disperindakop. Sisa barang yang ada di gudang dilaporkan kepada pengguna, dan pengguna dalam hal ini Manajemen Pasar Seni Gabusan melaporkan sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola barang di Manajemen Pasar Seni Gabusan . Seperti yang disampaikan Ibu Sugiyati dalam wawancara:
“Pada dasarnya Pasar Seni Gabusan digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (2), sebagai barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, Pasar Seni Gabusan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain baik perajin atau buyer” (Wawancara 15 Oktober 2013 dengan Ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperindakop).
Tetapi ada wacana yang menyebutkan ditahun 2014 nanti ada pemindahtanganan pengelolaaan tetapi status kepemilikan akan tetap menjadi
83
1. Melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data-data kepemilikan aset Pasar Seni Gabusan, apakah sudah bersertifikat atau belum. 2. Melakukan pengumpulan data-data regulasi yang berlaku pada lokasi aset berada dan data-data kondisi sekitar Pasar Seni Gabusan (RT/RW). 3. Membuat laporan dan rekomendasi atas pemanfaatan aset Pasar Seni Gabusan, nilai aset serta opini tentang status legalnya. Seluruh rangkaian kegiatan audit di atas dilakukan terhadap seluruh aset yang ada di Pasar Seni Gabusan. Namun ada kekurangan dalam audit yang dilakukan
yaitu
pencatatannya
berdasarkan
yang
diperoleh
saja
dari
Disperindakop sedangkan manajemen Pasar Seni Gabusan hanya sekedar mengikuti.
5.4 Penyaluran Setelah barang terinventarisasi, diterima dan disimpan, selanjutnya dilakukan penyaluran barang dari Disperindakop ke Pasar Seni Gabusan.Untuk penggunaan los sendiri pada tahun 2004 penyaluraannya berdasarkan keanggotan dari himpunan perajin yang tersebar di seluruh desa sentra industri kerajinan wilayah Kabupaten Bantul meliputi wilayah Manding, Kasongan, Pucung dan lain-lain.Saat penyaluran los-los di Pasar Seni Gabusan tidak ada syarat dan ketentuan untuk penggunaanya sendiri. “Dulu perajin kulit disini berada di PSG setelah jadi dibangun melalui Disperindakop.Anggota koperasi di desa yang ada perajinnya didata kemudian kita menempati kios sana, kita tinggal nempati saja tidak ada syarat khusus dan tidak uang yang dipungut” (Wawancara 15 Agustus 2013 dengan Bapak Rajimen perajin asal Desa wisata Manding).
82
“Legal audit aset Pasar Seni Gabusan ini serangkaian aktivitas kerja yang mencakup pengauditan bagi status prasarana dan sarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan,pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan prasarana serta sarana fisik di Pasar Seni Gabusan. Biasanya legal audit Pasar Seni Gabusan kita lakukan saat penerimaan
barang
langsung
terkadang
saat
ada
laporan
masuk”.(Wawancara dengan Ibu Sugiyati 13 Oktober 2013) Saat ini status aset dari Pasar Seni Gabusan sepenuhnya dibawah Disperindakop. Pada awalnya aset Pasar Seni Gabusan tidak sepenuhnya berada di bawah Disperindakop tetapi ada sebagian aset yang berada di bawah Dinas PU.Saat ini ada meja, kursi dan almariyang tercatat milik Disperindakop yang berada di Pasar Seni Gabusan. Dinamika atau perkembangan nilai aset Pasar Seni Gabusan, baik dalam kuantitas mau pun kualitas, seringkali menjadi permasalahan menyangkut penguasaan dan pengalihan hak secara legal. Beberapa kejadian yang kadang kala muncul antara lain “ketidakjelasan” atau “lemahnya” status hak penguasaan, berpindahnya hak kepemilikan secara tidak sah kepada pihak lain, dan pemindahan hak milik yang tidak kuat secara legal dari aspek fisik prasarana dan sarana. Sebelum aset Pasar Seni Gabusan diidentifikasi, pengelola aset dilapangan akan mencari data-data legal dari masing-masing aset. Untuk melakukan legal audit, pengelola aset dan penanggung jawab operasional Manajemen Pasar Seni Gabusan akan melakukan aktivas sebagai beikut:
81
tugasnya. Apabila hal ini terjadi, dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung yaitu Kepala Disperindakop dan dibuat berita acara pemeriksaan pada saat serah terima tugas penyimpanan barang. “Ya terkadang saya juga binggung mas kalau ada diklat atau misalnya kunjungan kerja.Saya pasti cuti kerja ga bisa nyatet,paling setelah pulang saya baru nyatet.Nanti setelah itu ada keterangannya. Jauh gabusan sama sini boalk-balik” (Wawancara 15 Oktober 2013 dengan Ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperindakop)
Berita acara pemeriksaan ini dilaporkan kepada Pengelola Barang nantinya. Penunjukan penyimpan barang pengganti juga berlaku pada saat penyimpan barang meninggalkan tugas hanya untuk sementara. Saat penyimpan barang yang bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka dilakukan pencabutan pengganti sementara. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pembuatan berita acara. Berita acara ini yang dilaporkan kepada Pengelola (artinya dilakukan 2 kali pembuatan berita acara) yaitu, yang pertama, sebelum penyimpan barang menyerahkan kepada penggantinya dan yang kedua, pada saat pengganti penyimpan barang mengembalikan tugasnya kepada penyimpan barang).
5.3 Legal Audit Proses Legal Audit terhadap Aset Pasar Seni Gabusan dilakukan bersamaan dengan waktu proses inventarisasi dan pendistribusian aset.Selain itu proses legal audit di Pasar Seni Gabusan juga dilakukan pada saat penyerahan barang. Hal ini berguna untuk memecahkan proses legalitas dari aset yang terdapat di Pasar Seni Gabusan. Sebagaimana penuturan Kepala Bagian Aset dan Keuangan Disperindakop Ibu Sugiyati:
80
h. melakukan perhitungan barang sedikitnya setiap 6 bulan sekali. Opname fisik harus menyebutkan dengan jelas jenis barang, jumlah barang dan keterangan lain yang diperlukan. i. Membuat dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Barang setelah melakukan opname fisik. Opname fisik barang dilakukan di Pasar Seni Gabusan dilakukan secara berkala, yaitu setiap 1 tahun sekali dengan menyesuaikan laporan Keuangan. Aset-Aset Pasar Seni Gabusan saat ini telah masuk pada buku pencatatan atas penerimaan, pengeluaran serta keadaan barang dilakukan pada buku atau kartu secara kronologis dalam: a. Buku barang inventaris (detail dalam lampiran IV); b. Buku barang pakai habis; c. Buku hasil pengadaan; d. Kartu barang; e. Kartu persediaan barang. “Dari buku inventaris sampai kartu barang disini dicatatkan dengan baik, untuk tertib administrasi, Tugas saya banyak mas ngitung aset ini itu belum lagi keuanganya” (Wawancara 15 Oktober 2013 dengan Ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperindakop) Terkadang terjadi kondisi yang menyebabkan petugas pencatatan barang Pasar Seni Gabusan tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan petugas melakukan pekerjaan lain. Dalam ketentuan hal ini tidak menyebabkan proses penyimpanan barang ditangguhkan sampai ada pegawai yang ditunjuk sebagai penyimpan barang. Hal seperti ini akan merugikan karena pencatatan menjadi terganggu dan menunggu sampai petugas pencatat kembali dan melaksanakan
79
Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bantul. Petugas penyimpanan barang memiliki tugas/tanggung jawab: a. menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai; b. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang; c. menghimpunseluruh
tanda
bukti
penerimaan
barang
dan
pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur. Penyimpanan bukti ini sangat penting, terkait dengan proses pengawasan barang; d. membuat laporan yang diminta oleh atasan langsung terkait dengan barang yang diurusnya berdasarkan informasi yang ada pada Kartu Persediaan Barang; e. membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya; f. membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas barang yang diurusnya; g. bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya. Terutama bila barang hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya yang menyebabkan kerugian;
78
penyimpanan barang. Kegiatan opname fisik secara berkala ataupun insidentil terhadap barang persediaan yang ada didalam gudang di Pasar Seni Gabusan tidak dilakukan sama sekali dan proses ini berada di Disperindakop beserta laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang. Petugas yang bertugas menyimpan barang di Pasar Seni Gabusan adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya. Seorang penyimpan barang dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan ketentuan jabatan yaitu kepala bagian Keuangan dan Aset Disperindakop Kabupaten Bantul. Kejadian ini sangat rawan terjadi kesalahan pencatatan dan kebingungan penggunaaan aset karena Pasar Seni Gabusan terpisah dengan Disperindakop untuk itu terkadang manajemen Pasar Seni Gabusan melakukan pencatatan sendiri dan beresiko adanya kecurangan penggunaan barang. Namun, bila tidak melakukan tindakan secara cepat Pasar Seni Gabusan akan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan karena melalui kepala SKPD untuk memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran barang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyimpanan barang padahal hal itu membutuhkan proses yang rumit dan akan menurunkan nilai aset itu sendiri. Saat ini Pasar Seni Gabusan tidak memiliki petugas penyimpan barang. Untuk petugas di Pasar Seni Gabusan sendiri masih menjadi satu dengan Dinas
77
tetapi ada yang diperhatikan juga kelangsungan pengurusan barang tersebut. Hal ini dilakukan agar permintaan barang dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Saat ini gudang penyimpanan barang menjadi satu bersama Disperindakop yang hal itu justru memperlambat pelayanan dari Pasar Seni Gabusan sendiri. Dengan keberadaannya yang menjadi satu dengan Disperindakop, menimbulkan kebingungan penyimpanan barang karena manajemen biasanya melapor ke Disperindakop untuk keperluan barang-barang yang menunjang pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Saat ini ketersediaan gedung penyimpanan yang berada di komplek Pasar Seni Gabusanakan menunjang proses tersebut. Walau jarak tempuh untuk pengambilan barang digudang tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi hal yang menghambat adalah ketersediannya di gudang dan membutuhkan proses yang lama. Saat ini untuk penyimpanan barang di Pasar Seni Gabusan, manajemen Pasar Seni Gabusan tidak mengunakan proses yang rumit dan dilakukan sederhana dengan hanya menaruh barang di Gudang tanpa mencatatnya. Kegiatan yang terkait dengan penyimpanan barang di Pasar Seni Gabusan yaitu menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman sudah dilakukan tetapi tidak maksimal dan mengandalkan
Disperindakop.
Selain
itu
penyelenggaraan
administrasi
penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada dalam gudang sangat terbengkalai karena Pasar Seni Gabusan tidak memiliki gudang untuk penyimpanan barang dan mempergunakan ruangan yang tidak terpakai untuk
76
terdapat dalam dokumen invetaris serta mengetahui kondisi terkini barang, apakah barang tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat. Karena dalam sistem pelaporannya, data-data yang disajikan tidak menjelaskan secara detail dan cenderung untuk menggambarkan keadaaan secara umum. Di kartu barang, bagian yang dilaporkan adalah barang dengan keadaan baik (Rincian Inventaris Pasar Seni Gabusan terdapat pada Lampiran III) Setelah barang diterima dan terinventarisasi, selanjutnya barang disimpan dalam gudang. Namun, saat ini ketersediaan gudang di Pasar Seni Gabusan keberadaannya belum ada. Pemanfaatan ruangan yang tidak dipakai menjadi alternatif gudang yang ada di Pasar Seni Gabusan. Gudang ini pun sebenarnya hanya digunakan untuk penyimpanan barang rusak dan barang milik perajin yang sudah tidak berada di Pasar Seni Gabusan tetapi barangnya tidak diambil lalu petugas memindahkan barangnya ke dalam gudang tersebut.Pandangan petugas yang sederhana tentang pemanfaatan gudang membuat isi gudang hanya dimanfaatkan untuk barang tidak dipakai dan yang rusak. Hal ini senada dengan pernyataan bapak Sumarjiono S.Pd manajer umum Pasar Seni Gabusan yang mengatakan: “Disini kita tidak punya gudang, gudang disana itu hanya ruangan yang tidak terpakai saja kita manfaatkan jadigudang, kalau ada perajin yang pindah dan barangnya tidak diambil dipindahkan disana biar diambil nantinya, ya tapi sampai sekarang masih belum diambil juga”. (wawancara 04 Oktober 2013) Kegiatan penyimpanan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan. Bukan hanya barang yang rusak saja yang disimpan
75
Pelaksanaan inventarisasi dimulai dari bagian yang terkecil dan beberapa bagian yang dirasa bagus dan kecenderungan pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan yang sifatnya mendadak setiap ada perintah pelaporan bukan sistem periodik dan data yang disajikan untuk inventarisasi Pasar Seni Gabusan bersifat tahunan dan tercatat hanya dari tahun 2006 tercatat secara resmi. Pencatatan di Pasar Seni Gabusan menggunakan data-data lama dan penambahannya dilakukan bila terdapat aset yang besar dan baru. Setiap kegiatan inventarisasi Pasar Seni Gabusan selanjutnya akan dikompilasi dan diolah oleh Bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pada dasarnya, inventarisasi barang di Pasar Seni Gabusan hanya dilakukan untuk memberikan nilai aset sebagai dasar penyusunan neraca keuangan Kabupaten Bantul serta tercapainya tertib administrasi.Sehingga, untuk barang yang sudah rusak berat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan, pertanggungjawaban atas barang-barang yang tidak ditemukan atau hilang, dan juga pencatatan barang-barang yang belum dicatat dalam dokumen inventaris. Hanya dalam 3 bulan terakhir baru diadakan kegiatan inventaris setelah ada rencana pihak ketiga untuk pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Disperindakop dibantu dari Dinas Pertanahan melakukan penilaian kepemilikan atas tanah dan melakukan pendataan atas masalah yang muncul terkait dengan barang milik daerah, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, untuk selanjutnya dikuasai oleh pihak ketiga. Inventarisasi yang dilakukan di Pasar Seni Gabusan seakan melupakan tujuan dari inventarisasi yaitu memberikan keyakinan fisik atas barang yang
74
“Aset disini laporannya dibuat setahun sekali kira-kira bulan Juli tapi data terakhir yang dibuat Maret.Kalau barang-barang penggunaannya dicatat bulanan.Inventarisnya sendiri dari kita yang melakukan karena ini tanggung jawab dari Disperindakop bukan bagian Aset Kabupaten itu.Saking banyaknya yang harus dicatat kadang kelewatan.”(wawancaraKabag Aset dan Keuangan Disperindakop Ibu Sugiyati 13 Oktober 2013) Saat ini, inventarisasi aset Pasar Seni Gabusan tidak selalu diikuti dengan penilaian/revaluasi karena penilaian/revaluasi biasanya hanya dilakukan pada saat Pemda akan menentukan saldo neraca awal atau neraca yang pertama yang pertama kali dibuat. Tetapi ini justru menjadi titik penting terjadinya kesalahan pencatatan. Dalam hal ini, terdapat peluang bagi pengelola aset untuk melakukan tindak kecurangan yang akan merugikan daerah secara umum dan secara khusus ketersediaan informasi untuk Pasar Seni Gabusan. Pelaksanaan kegiatan invetarisasi barang di Pasar Seni Gabusan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dengan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.Karena, Pemda Kabupaten Bantul sudah memiliki SKPKD maka pembantu pengelola BMD adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi, dan tugas ini diserahkan pada kepala bagian keuangan dan aset di Disperindakop. Penilaian ini dilakukan secara sederhana dan terkesan hanya barang-barang yang sering dipakai saja yang tercatat bahkan itu hanya beberapa barang yang terlihat. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan Pasar Seni Gabusan yang terpisah dari Dinas Perindustrian dan Koperasi. “Kalau ada apa-apa dari sini kita mencatat soalnya jaraknya lumayan jauh sedangkan kita mengurusi yang lainya juga, kalau ada penambahan dari pengelola sana kita minta melapor nanti biar kita mencatatnya” (wawancara dengan Ibu Sugiyati 14 Oktober 2013).
73
kewenangan kepala SKPD. Menurut wawancara dengan Ibu Muji Rahayu SH. MH selaku bagian pengembangan mengatakan “Yang bertanggung jawab atas inventaris Di Gabusan itu dari kami, pencatatan semuanya ada tetapi ada barang kami yang ada disana.Saat ini ada penghitungan tanah disana, mas.Dari dulu belum semua dihitung soalnya”. (Wawancara 13 Oktober 2013) Ada beberapa barang yang saat ini dihitung asetnya yaitu tanah hal ini terjadi karena pada tahun 2014 nantinya Pasar Seni Gabusan akan direvitalisasi dan ada penambahan aset fisik berupa bangunan yang akan dikelola pihak ketiga. Untuk barang yang belum terhitung dalam kartu inventaris terdapat pada beberapa aset yang berasal dari bantuan dari pihak lain misalnya tempat sampah dan gerobaknya. Laporan hasil inventarisasi di Pasar Seni Gabusan dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali tepatnya pada bulan Juli. Karena menjadi bagian tak terpisahkan dari Disperindakop maka inventarisasi Pasar Seni Gabusan sangat tergantung pada hasil inventarisasi dari Disperindakop. Aset Pasar Seni Gabusan tidak semuanya terinventarisasi untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak dapat mengetahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki dan kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah.Karena laporannya sangat tergantung pada Disperindakop, nilai inventarisasinya hanya beberapa yang masuk dan tidak tercatat semuanya. Selain itu nilai aset tidak terhitung secara keseluruhan ini ditunjukan pada laporan tahunan 2012 yang hasilnya sama dengan
tahun 2011. Untuk aset sendiri tidak dipungkiri akan
terjadi penyusutan nilai dan penambahan nilai untuk itu penghitungannya sangat diperlukan lagi.
72
sesuai kondisi barang daerah. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah merupakan wewenang dan tanggung jawab: a. Sekretaris Daerah b. Pengelola barang milik daerah c. Ketua DPRD d. Kepala Daerah. Jika dilihat dari sasaran inventaris sendiri, yang wajib di inventarisasi adalah semua barang-barang Milik/ Kekayaan Daerah yang: 1. dibeli/ diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD 2. dibeli/ diperoleh dengan sebagian dari dana APBD 3. dibeli/ diperoleh dari dana di luar APBD, misalnya barang hibah, hasil sitaan. Pasar Seni Gabusan merupakan sebuah aset yang diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD, sehingga Pasar Seni Gabusan sendiri merupakan aset yang wajib terinventarisasi. Dari penilaian Inventarisasi Pasar Seni Gabusan saat ini keberadaannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: 1. Terinventaris 2. Sedang dilakukan inventarisasi 3. Tidak terinventarisasi Kejelasan dari barang-barang terinventaris dan tidak di Pasar Seni Gabusan masih sangat membingungkan karena ada beberapa barang milik Disperindakop yang berada disana selain itu inventaris asetnya berada di bawah
71
Selain berasal dari Disperindakop terdapat pula bantuan hibah dari Dinas Pekerjaan Umum berupa alat-alat kebersihan pada tahun 2010 namun untuk pencatatannya sendiri saat ini sudah tidak ada. Untuk pengadaan alat habis pakai sendiri saat ini Pengelola Pasar Seni Gabusan bergantung pada Pengelola Aset Disperindakop. Hal ini telah tercatatkan sebagai rencana anggaran rutin dari Disperindakop. Anggaran belanja yang terhitung pada bulan januari tahun 2013 menyebutkan kebutuhan operasional Pasar Seni Gabusan mencapai Rp 661.655.000,00. Bila honor dan gaji pegawai tidak dihitung dalam belanja pengadaan, anggaran belanja Pasar Seni Gabusan adalah sebesar Rp 119.155,00. Pengadaan dari aset-aset ini dilakukan secara terpisah karena diperuntukan untuk beberapa hal yang berbeda. Dari pengadaan yang ada ini tidak semua yang tercatat merupakan aset tetap tetapi ada yang berupa produk jasa. Selain itu pengadaan operasional ini juga diperuntukan untuk perawatan dari Pasar Seni Gabusan. Setiap anggaran yang diperuntukan untuk Pengelolaan Pasar Seni Gabusan sejak tahun 2008 dihitung dan masuk dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2008 dengan Disperindakop yang bertanggung jawab sepenuhnya.
5.2 Inventarisasi Dan Penyimpanan Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan fisik barang daerah, meyakinkan kebenaran pemilikan, serta menilai kewajaran
70
ikon baru GMT tampaknya tidak berhasil menarik lebih banyak wisatawan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Muji Rahayu staf pengembangan Disperindakop yang mengatakan: “Nantinya Pasar Seni Gabusan akan dioptimalkan sejak tahun 2008 bersama tembi dan manding telah kita kembangkan menjadi leading sektor.Waktu itu banyak perubahan dan peningkatan kualitas Pasar Seni Gabusan semuanya diperbaiki.” (wawancara 13 Oktober 2013) Pada tahun 2008 untuk mendukung program GMT Pasar Seni Gausan melakukan penambahan dan rehabiltasi dengan melakukan rehabilitasi yang terdiri atas Mushola, showroom serta merahabilitasi sub terminal Pasar Seni Gabusan. Rehabilitasi ini dicatatkan pada tahun anggaran daerah pada tahun 2008. Dengan rincian: Tabel 8. Kartu barang
N o
Jenis Barang/ NamaBarang
Tahun Pembuatan/ Pembelian
1
2
13
30 . 32 . 35 .
Asalusul/ Cara Peroleh an
Uni t
Harga (Rp)
14
16
17
Jumlah Satuan
Harga Total (Rp) 18
Rehab Sub Terminal PSG Keraj. Perindagkop
2008
APBD
148,500,000.00
Rehab Show Room Keraj. PSG
2008
APBD
499,477,000.00
Rehab Masjid PSG
2008
APBD
349,947,000.00 Jumlah
997,924,000.00
Sumber: Kartu Inventaris Luar 2009 “Waktu 2008 ada ide dari Disperindakop dan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan daya Tarik wisata.Setelah itu Pasar Seni Gabusan ini direhabiltasi dan ada beberapa Perbaikan karena sini menjadi Ikon GMT bersama Manding dan Tembi, Musholanya diperbaiki showroomnya tapi udah terlanjur sepi. Pengadaan disini mengandalkan dari Disperindakop saja kita itu ngikut” (wawancara dengan Bapak Sumarjiono 04 Oktober 2013).
69
yang parah dan mengindikasikan pengerjaanya kurang teliti. Terjadi retakanretakan yang diakibatkan gempa sehingga terlihat beberapa konstruksi yang tidak terpasang dengan baik. Banyak pilar dan tembok retak, selain itu jenis genteng yang digunakan berbeda dengan yang digunakan secara umum. “Gentengnya itu saya sampai keliling jogja untuk mencarinya tapi ditokotoko itu tidak ada yang jual, akhirnya ada 1 di daerah Godean sana itupun nyetak ulang lagi dengan biaya sendiri,dulu saya jualkan pohon yang ditengah sini untuk perbaikannya. Setelah gempa 2006 itu juga ada bantuan dari Perusahaan asal Inggris, Exxon, untuk pembuatan taman bermain ditengah itu juga.”(wawancaradengan Bapak sumarjiono 04 Oktober 2013) Revitalisasi Pasar Seni pasca gempa dilakukan pada tahun 2006 dengan perbaikan di beberapa bagian.Guna meningkatkan animo masyarakat untuk datang.dibangun tempat untuk lomba perkutut. Tempat lomba perkutut ini juga memfasilitasi keinginan masyarakat untuk disediakan tempat lomba derkuku. Selain itu atas bantuan CSR dari Exxon ada penambahan fasilitas bermain anakanak yang diperuntukkan untuk keluarga. Dengan hal tersebut di atas, fasilitas dari Pasar Seni Gabusan semakin lengkap. Tetapi pasca gempa itu juga Pasar Seni Gabusan menjadi sepi dan ditinggal penghuni los karena ingin kembali fokus ke rumahnya. Kebijakan pro rakyat yang digulirkan Pemkab Bantul untuk menggalakkan UMKM bersama denganpariwisata pada tahun 2008 mendorong Kabupaten Bantul membangun sentra pariwisata Gabusan, Manding dan Tembi (GMT) untuk memasarkan produk-produk UKM. Kebijakan inimenggabungkan kawasan wisata utama yaitu Gabusan dengan pasar kerajinan, Manding dengan kerajinan kulit dan Tembi dengan rumah budaya. Tapi hingga saat ini Pasar Seni Gabusan sebagai
68
2. Konsultan Pengawas tidak bekerja sebagaimana mestinya; 3. Berita Acara yang menyatakan pekerjaaan selesai hanya bersifat formalitas untuk mencairkan dana. Pada prinsipnya Pimpinan Pelaksana Kegiatan menyetujui catatan pemeriksa atas terjadinya kekurangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merupakan ketidaksengajaan. Namun Pinlak memohon agar kekurangan tersebut dapat diperhitungkan dengan pekerjaan yang belum/tidak dibayar kepada kontraktor kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00. Atas kesalahan prosedur dan kesalahan kontrak kerja. Sebenarnya panitia pengadaan dapat menuntut dan membicarakan lebih lanjut atas kontrak yang telah disepakati sebelumnya tetapi hal ini tidak bisa terjadi karena terjadi kesalahan sebelumnya yaitu penunjukan langsung oleh panitia pengadaan. Hal ini berakibat pada tidak adanya sistem penawaran dan berbandingan yang jelas antar penyedia jasa.
5.1.6 Pengadaan setelah Pasar Seni Gabusan dibangun. Setelah diresmikan Pasar Seni Gabusan dapat dikatak menjadi bangunan yang layak. Bangunan sudah semuanya diselesaikan berikut juga dengan fasilitas pendukung lainya. Dibutuhkan upaya perawatan yang sesuai dan mengoptimalkan setiap aset yang ada. Pada tahun 2006 saat terjadi gempa Jogja sehingga konstruksi Pasar Seni Gabusan mengalami kerusakan.Hal ini menjadi titik balik bagi aset Pasar Seni Gabusan.Konstruksi yang baru 2 tahun selesai dikerjakan mengalami kersakan
67
Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2004 dijumpai antara lain: 1) Harga satuan pekerjaan hamparan pasir di atas konblok bervariasi. Pada item pekerjaan kios tenda harganya Rp2.500,00, sedang pada pekerjaan di jalan setapak dan areal parkir harganya Rp4.000,00 sehingga atas pekerjaan tersebut terdapat selisih; 2) Tidak terdapat dokumen hasil tes uji beton dan kayu; 3) Dari dokumen hasil rapat koordinasi rutin pada tanggal 7 Februari 2004 yang terdapat dalam final report, notulen rapat menyatakan ketebalan sirtu 20 cm pada area parkir dan jalan lingkungan. Ini berbeda dengan asbuilt drawing dan dalam penghitungan volume menggunakan ketebalan sirtu 30 cm; 4) Penyusunan as built drawingtidak sistematis dan berurutan. Tidak ada penomoran dan sebagian tanpa judul di kopnya; 5) Detail penempatan grass block tidak terdapat pada gambar kerja dan as built drawing; Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat sebagaimana tertuang dalam Kontrak yang ditindaklanjuti dengan adanya Contract Change Order (CCO). Adanya pekerjaan yang tidak sesuai bestekkontak awal mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp45.811.294,25. Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh: 1. Kesengajaan Pihak Ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
66
Tabel 7. Nilai Kerugian fisik Pasar Seni Gabusan No
Uraian Pekerjaan
Kontrak (Rp)
Fisik (Rp)
Selisih (Rp)
1.
Area Parkir Jalan Paving Block 8 cm
17.566.460,80 13.303.201,86
4.263.258,94
2.
Lavatory 2 Pria
28.108.794,95 20.619.189,35
7.489.605,60
3.
Lavatory 1 Wanita
28.108.794,95 20.619.189,35
7.489.605,60
4. 5.
Lavatory 1 Wanita Pembuatan Signage Lampu Jumlah
28.108.794,95 20.619.189,35 7.489.605,60 21.744.774,72 2.665.556,21 19.079.218,51 45.811.294,25
Sumber: Audit BPK RI 2004 Uraian lebih rinci mengenai perbedaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran II Selain hal tersebut, konsultan pengawas tidak bekerja sesuai fungsinya karena
masih
dijumpai
kualitas
bahan
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan yaitu: 1) Kayu untuk kuda dan listplank banyak terdapat mata kayu yang besar; 2) Genteng sudah banyak yang pecah (di los pasar 2B-1 dan 2B-6); 3) Rabatan kereweng sudah banyak yang pecah; 4) Keran air pada lavatory kualitasnya jelek (sudah banyak yang rusak)
Hal ini juga diungkapkan Bapak Sumardiyono selaku pengelola Pasar Seni Gabusan yang mengutarakan: Dulu awal saya dan temen-temen berada disini keadaanya sudah jelek mas tidak semestinya kalau dibilang. Gentengnya itu banyak yang rusak terus kamar mandinya gak sesuai sama nilainya. Selain itu setelah gempa banyak yang lepas bagian kuda-kudanya” (wawancara 04 Oktober 2013) 65
prasarana
langsung
anggarannya
tidak
dengan tersedia
pelayanan dalam
tahun
masyarakat
yang
anggaran
yang
bersangkutan. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pengeluaran Belanja Tidak Tersangka tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.Hal tersebut disebabkan kebijakan Bupati yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5.1.5Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Seni GabusanTidak Sesuai Kontrak. Pembangunan Pasar Seni Gabusan dilakukan oleh PT Intimas Chemindo berdasarkan Kontrak Nomor 1/K/PPS/03-04 tanggal 20 Desember 2003 dan Addendum Nomor 1/ADD/K/PPS/03-04 senilai Rp7.495.000.000,00 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 22 Juni 2004.Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan No. 97/PPS/0304 tanggal 3 November 2004 pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan dibayar lunas sesuai kontrak. Namun dari pemeriksaan fisik terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp45.811.294,25 dengan rincian sebagai berikut :
64
diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Bantul. Walaupun demikian kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera mendapatkan perhatian Pemerintah, melainkan hanya merupakan kegiatan rutin yang bisa dianggarkan tahun berikutnya. Menurut penjelasan Kepala Bagian Keuangan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat tersebut terjadi karena kebijakan Bupati dalam memberikan ijin penggunaan Belanja Tidak Tersangka. Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002 pada: Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah; Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengeluaranpengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan
63
tersebut disebabkan adanya kebijakan Bupati yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan membaca peraturan sesuai kapasitasnya sebagai Kepala Daerah. Tetapi ada alasan yang mendukung keputusan dari Bupati Bantul tersebut. Atas permasalahan yang terjadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran menyatakan bahwa dasar hukum yang dipakai adalah Keppres Nomor 18 Tahun 2000 karena pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2003 dan alasan pemilihan langsung adalah karena lebih efisien, dapat dibayar dalam dua tahap sehingga pembayaran lebih ringan, sesuai kemampuan keuangan daerah.
5.1.4 Pengeluaran Belanja Tidak Tersangka Tidak Sesuai Peruntukannya Anggaran Belanja Tidak Tersangka Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp4.820.293.417,69 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.438.803.184,40 (setelah dikoreksi BPK-RI) atau sebesar 92,09% dari total anggaran. Hasil pemeriksaan atas SPMU, SPJ dan bukti pendukung lainnya menunjukkan terdapat pengeluaran Belanja Tidak Tersangka dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tidak tepat sebesar Rp2.225.330.284,40. Salah satu pengeluaran yang tidak termasuk kategori pengeluaran Belanja Tidak Tersangka yaitu untuk pembuatan pagar Pasar Seni Gabusan sebesar Rp 99.774.000,00. Pengeluaran tersebut dilakukan atas persetujuan Bupati Bantul dan telah
62
Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa pemilihan langsung yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan melewati proses yang tidak wajar karena dilaksanakan oleh tim panitia yang langsung memberikan penunjukan langsung tanpa adanya proses lelang serta melalui waktu yang sangat cepat. Dari kesalahan ini dapat terindikasi sebagai penyalahan aturan antara pihak pertama kedua dan ketiga. Dugaan ini diperkuat dengan munculnya Surat Persetujuan Pembangunan Pasar Seni di Kabupaten Bantul telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Surat Keputusan Nomor 14/Kep/DPRD/2003 tanggal 1 November 2003 yang menyebutkan bahwa DPRD telah menyetujui keputusan tim panitia. Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa, pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. 2. Pasal 9 ayat (4) mengatur bahwa Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran
yang
tersedia
untuk
kegiatan/proyek
yang
dibiayai
APBN/APBD. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga kontrak sulit diyakini kebenarannya dan dapat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.Hal
61
dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karena dalam ketentuan setidaknya ada 3 rekanan yang hadir. 4) Dari proses tersebut akhirnya ditetapkan untuk pembangunan Sarana Olahraga Tahap I, rekanan
yang terpilih
adalah PT (Persero)
Pembangunan Perumahan Cabang V Semarang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.990.000.000,00 dan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Seni Gabusan Tahap I yang terpilih adalah PT Intimas Chemindo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 7.495.000.000,00 5) Berdasarkan pada poin 1), 2) dan 3) di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan telah mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2003 sedangkan DASK untuk kegiatan tersebut baru diajukan pada Tahun Anggaran 2004.Dengan demikian ikatan kerja telah dilakukan sebelum tersedia anggarannya. Panitia Pengadaan barang pasar seni dibentuk dengan SK Pinlak Nomor 01/SK/PASAR SENI GABUSAN/2003 dengan nama Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia (sembilan orang panitia). Panitia Pengadaan Pasar Seni Gabusan tersebut melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebagai berikut : 1) Aanwijzing dilaksanakan tanggal 1 Desember 2003; 2) Pembukaaan Penawaran dilaksanakan tanggal 6 Desember 2003; 3) Evaluasi Penawaran dilakukan tanggal 8 Desember 2003; 4) Klarifikasi dan negoisasi harga dilaksanakan tanggal 12 Desember 2003; 5) Pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2003.
60
5.1.3 Pelaksanaan Pembangunan Pasar Seni Gabusan Melalui Pemilihan Langsung Dalam DASK No.914/21/2004 tanggal 8 Januari 2004, kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan Pasar Seni Gabusan Tahap I dianggarkan sebesar Rp7.875.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp7.867.730.500,00 atau sebesar 99,91%. Hasil pemeriksaan terhadap Dokumen Kontrak Nomor 1/K/GOR/03-04 dan Kontrak Nomor 1/PPS/03-04 tanggal 20 Desember 2003 menunjukkan bahwa: 1) Proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode pemilihan langsung atas ijin Bupati Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 602/7438 tanggal 7 November 2003. 2) Atas dasar SK Bupati Nomor 602/7438 tanggal 7 November 2003 tersebut, Panitia Pengadaan Barang pada tanggal 8 November 2003 mengundang tiga Rekanan untuk masing-masing kegiatan. 3) Menurut daftar hadir pada Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dalam daftar hadir rekanan tercatat yang hadir ada tiga, tetapi dalam Berita Acara tanggal 1 Desember 2003 hanya dua rekanan yang tanda tangan. Kehadiran hanya dua rekanan itu juga diperkuat dalam Berita Acara Aanwijzing dan Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 6 Desember 2003 yang hanya ditandatangani oleh dua Rekanan untuk masing-masing kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan langsung
59
Tabel 5. Belanja Modal Keterangan
Debit
Belanja Modal Bangunan Gedung Pasar
Rp 7.867.730.500
Kas
Kredit
Rp 7.867.730.500 Sumber: Laporan keuangan BPK RI Kab Bantul 2004
BPK-RI membuat Jurnal Koreksi sebagai berikut: Tabel 6. Jurnal Penyesuaian Keterangan Ekuitas Dana Investasi Gedung dan Bangunan
Debit
Kredit
Rp 12.450.000,00 Rp 12.450.000,00
Sumber: Laporan keuangan BPK RI Kab Bantul 2004
Dengan demikian terjadi pembukuan ganda untuk komputer, filling cabinet dan almari arsip tersebut. Sehingga dikoreksi supaya nilai yang tercantum pada Neraca adalah nilai riil yaitu sebesar Rp 7.855.280.500,00. Akibat dari kesalahan ini terjadi selisih nilai perealisasian pembangunan sebesar Rp 12.450.000,00 yang berasal dari Rp 7.867.730.500,00 (nilai realisasi dengan pencatatan ganda) dikurangi Rp 7.855.280.500,00 (pencatatan dilakukan sekali).
58
dilakukannya korupsi oleh pihak tender maupun pihak panitia pengadaan barang. 5.1.2 Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Pasar Seni Gabusan Kegiatan belanja modal pembangunan Pasar Seni Gabusan terdapat kesalahan jumlah. Belanja kegiatan pembangunan Pasar Seni Gabusan Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp7.875.000.000,00dan telah direalisasikan sebesar Rp7.867.730.500,00 atau 99,91% dana yang digunakan dari total anggaran. Dari nilai tersebut, sebesar Rp68.050.000,00 digunakan sebagai biaya administrasi kegiatan, termasuk di dalamnya pembelian piranti komputer senilai Rp9.000.000,00 dan pembelian almari arsip serta filling cabinet senilai Rp3.450.000,00. Pada saat inventarisasi akhir tahun 2004, komputer, filling cabinet dan almari arsip tersebut telah dibukukan dalam Daftar Inventaris Dinas PU bukan Daftar Inventaris Pasar Seni Gabusan sendiri. “Saat itu terjadi pencatatan ganda antara sini (Disperindakop) dan Dinas PU saat awal dibangun, tetapi saat ini statusnya telah sepenuhnya milik dari Pasar Seni Gabusan”. (Wawancara 15 Oktober 2013 dengan Ibu Sugiyati Kepala Bagian Aset Disperindakop) Untuk jelasnya dapat dilihat dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:
57
Pemerintah Kabupaten Bantul pekerjaan tersebut belum dimasukkan dalam Neraca per 31 Desember 2004 sehingga dilakukan koreksi penyesuaian atas neraca. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pencatatan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut: Tabel 3. Realisasi Anggaran Keterangan Belanja Tidak Tersangka
Debit
Kredit
Rp 99.774.000,00
Kas
Rp 99.774.000,00 Sumber: Laporan keuangan BPK RI Kab Bantul 2004 Karena transaksi ini belum dicatat dalam Neraca maka pada akhir Tahun
Anggaran 2004 dilakukan penyesuaian Neraca sebagai berikut: Tabel 4. Jurnal Penyesuaian Keterangan Gedung dan Bangunan
Debit
Kredit
Rp 99.774.000,00
Ekuitas Dana Inventasi
Rp 99.774.000,00
Sumber: Laporan keuangan BPK RI Kab Bantul 2004 Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka terjadi perubahan saldo pada akun dalam Neraca per 31 Desember 2004, yaitu: a) Akun Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp99.774.000,00; b) Akun Ekuitas Dana Investasi (EDI) bertambah sebesar Rp99.774.000,00. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa akun sebelum penyesuaian tidak dihapus (hanya disesuaikan pergantian namanya saja, tidak pada akun transaksinya). Hal ini menyebabkan pencatatan ganda sehingga berpotensi untuk
56
“Saat itu ada rencana penggunaan tanah kas desa, disana dulunya itu sawah dan area perkuburan warga. Detailnya selama 20 tahun itu sistemnya disewakan untuk pembangunan PSG itu. Dulu ada edaran dari Provinsi juga kita juga mengikuti saja.Tetapi ada wacana kemarin akan dibeli tanah itu untuk hotel”.(Wawancara 03 Oktober 2013) “Tanah disini masih nyewa mas selama 20 tahun dulunya besok ada rencana mau dibeli dan dikerjakan oleh pihak swasta dibangun hotel pengembangnya . Gimanapun ini dulu kan idenya Pak Idham PSG ini harus berjalan dan dikembangkan ada tanggung jawab dari Pak Idham untuk menolong perajin-perajin disini”.(Wawancara 04 Oktober 2013 dengan Bapak Sumardiyono S.Pd Manajer Umum Pasar Seni Gabusan) Kemudian ada surat dari Gubernur D.I.Y untuk mengggunakan lahan tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab atas masalah ini (rincian surat terdapat pada lampiran I). Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri mencatatkan transaksi ini di dalam arus pembayaran Sewa dibayar dimuka dengan biaya Rp 202.405.500,00. Jumlah tersebut merupakan pembayaran sewa lahan untuk pembangunan pasar selama 20 tahun. Untuk wacana pada tahun 2014 Pasar Seni Gabusan akan dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga pada tahun 2014 memiliki master plandengan penambahan pembangunan hotel. Selain itu akan ada pembebasan lahan yang digunakan oleh Pasar Seni Gabusan dengan ketentuan lahan tidak disewakan lagi tetapi dibeli. Untuk seberapa besar nilainya, saat ini masih dilakukan penghitungan nilai aset oleh petugas agraria bersama pengelola Pasar Seni Gabusan.
5.1.1 Pembuatan Pagar Pasar Seni Gabusan Terdapat pekerjaan pembuatan pagar Pasar Seni Gabusan yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp99.774.000,00Oleh
55
“Dulu pengadaan Pasar Seni Gabusan awalnya berasaldari dana APBD tahun 2004 atas ide dari Bapak Bupati untuk memfasilitasi perajin yang ada di Bantul, kemudian selanjutnya yang terjadi untuk kelengkapankelengkapan fasilitasnya ada bantuan dari berbagai pihak. Saat ini memang yang diandalkan hanya APBD untuk pengadaan” (Wawwancara dengan Bapak Sumarjiono 2 Oktober 2013) Saat
melakukan
proses
pengadaan
awal
untuk
Pasar
Seni
Gabusan,Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kelemahan dalam design(dalam hal ini pelaksanaan pengendalian intern). Kelemahan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Langsung. Sesuai undang-undang yang berlaku tentang pemilihan langsung menyebutkan bahwa kegiatan yang membutuhkan biaya diatas Rp 50.000.000,00 perlu melalui proses lelang dan diikuti sedikitnya 2 calon pelaksana kegiatan pembangunan. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2003 menunjukkan adanya beberapa kegiatan pembangunan atau pengadaan barang dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 dengan pemilihan atau penunjukkan langsung. Salah satu dari kegiatan pengadaan yang memiliki nilai diatas Rp 50.000.000,00 adalah pengadaan Pasar Seni Gabusan. Pasar Seni Gabusan menempati lahan yang di sewa dari pemerintah Desa 2
Timbul Harjo, Kecamatan Sewon seluas 66900 m . Dalam penyewaan lahan untuk pembangunan Pasar Seni Gabusan, Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan lahan tersebut selama 20 tahun dan proses perijinannya Pemerintah Kabupaten Bantul menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pekerjaan Umum. Dalam wawancara dengan salah satu staf Kelurahan Timbulharjo mengatakan:
54
BAB V MANAJEMEN ASET PASAR SENI GABUSAN SEBAGAI ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
Bab ini membahas tentang manajemen aset Pasar Seni Gabusan sebagai aset daerah Kabupaten Bantul. Manajemen Aset Pasar Seni Gabusan sendiri dapat diketahui dari segi legal audit Pasar Seni Gabusan; aktifitas pengadaan Pasar Seni Gabusan
(procurement);
inventarisasi
Pasar
Seni
Gabusan
(inventory)
danpenyimpanan Pasar Seni Gabusan (storage); Legal Audit; pembagian (distribution); dan perawatan Pasar Seni Gabusan (treatment). Manajemen aset Pasar Seni Gabusan dilihat secara menyuluruh dari perencanaan hingga perawatan Pasar Seni Gabusan.
5.1 Pengadaan Dalam proses pengadaan awal Pasar Seni Gabusan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menggunakan dana APBD Kabupaten Bantul yang dicatatkan dalam tahun anggaran 2004. Sedangkan proses pengadaan Pasar Seni Gabusan dicatatatkan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Laporan Keuangan Tahun di tahun 2004. Setelah itu untuk pengadaaan-pengadaan selanjutnya Pasar Seni Gabusan mendapatkan dana dari berbagai pihak tidak hanya dari APBD tetapi juga bantuan dari luar misalnya CSR dan dana hibah.
53
2.000,00 untuk sepeda motor dan Rp 4.000,00 untuk mobil.Sementara besarnya pembagian hasil parkir adalah, 40% untuk pengelola dan 60% untuk masyarakat yang membantu mengelola parkir. Meski sudah memiliki petugas di bagian keamanan (security), pengelola tetap menggandeng elemen lain dari masyarakat sekitar dengan tujuan memperluas partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Pasar Seni Gabusan. Hal ini dipandang dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat sekitar terhadap Pasar Seni Gabusan. Jika pelakunya adalah perusahaan, kebijakan semacam ini lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Selain hal di atas, berdirinya beberapa toko kerajinan di sekitar Pasar Seni Gabusan dapat dicermati pula sebagai wujud dampak sosio-ekonomis yang menumbuhkan mata pencaharian masyarakat sekitar Pasar Seni Gabusan. Meski dalam jumlah yang belum bisa dikatakan banyak, ini telah menjadi semacam fenomena yang menyertai keberadaan sebuah pasar, pasar seni kerajinan terpadu.
52
menajamkan peran pengelola dalam mendinamisasikan Pasar Seni Gabusan dan dapat mengakomodir kepentingan dari semua stakeholders Pasar Seni Gabusan terutama
perajin
kecil.
Dengan
struktur
tersebut,
pengelola
mencoba
melaksanakan deskripsi tugas (job description) yang diamanatkan pemerintah secara lebih distributif.
4.3.
Keberadaan Pasar Seni Gabusan bagi Masyarakat Sekitar Keberadaan pasar sering kali membawa dampak positif bagi masyarakat
sekitarnya.Sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Pasar Seni Gabusan merasakan dampak positif berupa perolehan lapangan kerja.Meski rata-rata bukan sebagai perajin, ada beberapa warga masyarakat sekitar yang menjadi karyawan permanen Pasar Seni Gabusan. Antara lain sebagai petugas keamanan (security), petugas kebersihan (cleaning service), dan karyawan HRDlainnya. Pasar Seni Gabusan juga membukakan kesempatan pada masyarakat sekitar untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui berbagai event yang diselenggarakan secara rutin ataupun tentatif. Adanya event-event yang menyerap banyak pengunjung memerlukan penanganan dari petugas parkir yang bertanggungjawab terhadap pengaturan dan keamanan setiap kendaraan. Penanganan "lahan basah" ini biasanya dikerjasamakan antara pengelola dengan masyarakat sekitar. Melalui metode sharing, dana kontribusi yang didapatkan dari parkir eventorial nantinya dibagi antara pengelola dengan masyarakat sekitar yang terlibat. Besarnya ketentuan biaya parkir di Pasar Seni Gabusan adalah Rp
51
Bantul. Pada prosesnya, pengelola yang dibentuk oleh Pemkab Bantul pada 1 November 2004 itu mengalami perombakan pada pertengahan tahun 2006.Hal tersebut merupakan langkah Pemkab Bantul untuk menguatkan posisi, peranan dan kinerja pengelola dalam mengelola atau mendinamisasikan Pasar Seni Gabusan yang waktu itu kondisinya memang sedang mengalami keterpurukan pasca gempa. Ada banyak pekerjaan yang kurang memungkinkan untuk ditangani sendiri, baik oleh kapabilitas pemerintah selaku pengampu kebijakan maupu oleh para perajin selaku subyek utama di dalam Pasar Seni Gabusan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melihat bahwa penunjukan tenaga profesional dari kalangan swasta atau tokoh masyarakat sebagai langkah yang lebih tepat. Pasar Seni Gabusan, dengan sarana dan prasarana yang terbilang kompleks serta kapasitas (daya tampung) yang mencapai 444 perajin, sekiranya sangat perlu untuk diatur, ditata, dikoordinir, dikontrol dan didinamisasikan demi terciptanya suasana kerja dan iklim perdagangan yang kondusif. Pengelola yang baru di Pasar Seni Gabusan menjalankan misi kerja tersebut melalui berbagai strategi. Tentunya dengan membenahi kekurangan yang melekat pada pengelola sebelumnya. Pada tataran organisasional, misalnya, pengelola baru mencoba melakukan restrukturisasi. Pengelola lama yang mengandalkan Ketua I (ditempati oleh Staf Ahli Bupati Bidang Seni dan Budaya) dan Ketua II (dari unsur tokoh masyarakat) serta beberapa gelintir tenaga semiprofesional di bawahnya, direstrukturisasi menjadi lebih baku dan profesional di bawah manajemen pengelola baru. Struktur baru ini diharapkan dapat
50
yang tepat dan terarah. Dalam Keputusan Bupati tersebut, tertuang bahwa tugastugas dari pengelola adalah sebagai berikut: a. menerima dan menyeleksi pendaftaran peserta (perajin kecil); b. mensosialisasikan dan mempromosikan Pasar Seni Gabusan; c. menyiapkan perjanjian kerjasama dengan peserta; d. memberi pembinaan dan bimbingan kepada peserta; e. mengatur penempatan peserta untuk menempati kavling; f. mengatur pelaksanaan operasional Pasar Seni Gabusan; g. menyelenggarakan berbagai kegiatan bidang seni dan budaya; h. menyeleksi tenaga kerja sebagai karyawan Pasar Seni Gabusan; i. mengatur arus lalulintas kendaraan di lingkungan Pasar Seni Gabusan; j. menjaga keamanan dan ketertiban Pasar Seni Gabusan; k. mengatur pemanfaatan fasilitas Pasar Seni Gabusan; l. menjaga kebersihan Pasar Seni Gabusan; m. mengkoordinir para pengurus masing-masing los atau kios Pasar Seni Gabusan; n. melaksanakan monitoring dan controlling riteil melalui counter penjualan; o. melaksanakan kegiatan kesekretariatan Pasar Seni Gabusan; p. melaksanakan program kehumasan.
Pengelola Pasar Seni Gabusan merupakan tenaga profesional yang disewa oleh Pemkab Bantul dari kalangan independen. Atas pelaksanaan tugasnya, pengelola bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui leading sector yang bersangkutan dalam hal perdagangan kerajinan, yakni Disperindagkop Kabupaten 49
Selain terdapat los-los kerajinan, di Pasar Seni Gabusan ini juga terdapat berbagai fasilitas lainnya, antara lain dua gardu pandang yang berfungsi untuk melihat areal pasar sekaligus (multifungsi) sebagai kantor manajemen dan mushala, lapangan parkir yang mengelilingi los-los, lavatory (tiga lokasi, 45 toilet), serta taman dengan arena bermain anak. Atas bantuan Exxon, perusahaan migas dari Inggris, di tengah taman diadakan mini kidsfun yang terdiri dari beberapa jenis permainan seperti ular tangga, perusutan, timbangan, molen lingkar, kuda-kudaan, dan lempar bola. Ada juga tempat kompetisi burung derkuku dan perkutut dengan gantangan yang dipasang di taman sebelah barat. Di samping itu, terdapat juga layanan Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT), yang diharapkan dapat membuka komunikasi global. Dengan fasilitas ini, diharapkan akan banyak industri kerajinan yang berkembang di Kabupaten. Adanya layanan Global Bantul Craft Centre (e-commerce)yang dibuat pada tahun 2005, diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara perajin yang ada di Pasar Seni Gabusan pada khususnya dan perajin Kabupaten Bantul pada umumnya, untuk memperluas akses perajin terhadap pasar internasional.
4.2.
Deskripsi Pengelola Pasar Seni Gabusan Tujuh belas hari sebelum Pasar Seni Gabusan resmi dibuka per 17
November 2004, terlebih dahulu dibentuk tim pengelola Pasar Seni Gabusan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 224 Tahun 2004. Pembentukan inidimaksudkan agar pengelolaan pasar dapat mencapai daya guna dan hasil guna
48
Tabel 2. Keterangan pembagian los berdasarkan jenis kerajinan Los
Jumlah kios Jenis Kerajinan Perajin Kerajinan Kulit. Los ini berisi kerajinan dari bahan kulit baik dari kulit domba, kulit sapi, Los 1 12 kulit ikan pari, kulit buaya, hingga kulit kombinasi. Adapun produk-produknya antara Los 2 22 lain: tas, dompet, sepatu, sandal, tempat HP, box, wayang, kap lampu, kipas. Los 3 Los 4
28 18
Los 5
16
Los 6
5
Kerajinan Meubel, Kerajinan meubel menjadi salah satu primadona produk ekspor Bantul. Bahan yang digunakan mulai dari kayu jati, mahoni sampai pule.
Los 7
11
Kerajinan Kayu Primitif, Patung primitif di los ini mempunyai keunikan dilihat dari bentuk yang lain dari pada yang lain. Selain patung, produk-produk lain dari kayu primitif mulai dari pernak-pernik kecil sampai kerajinan yang berukuran besar.
Los 8
30
Aneka Kerajinan, Di los ini terdapat berbagai macam kerajinan yang merupakan komoditi unik dan tak kalah menarik dibanding los-los lainnya. Produk-produknya antara lain: peralatan rumah tangga, box perhiasan, guci, lilin, frame.
Los 9
25
Kerajinan Lukisan, Di los ini terdapat berbagai produk lukisan (abstrak, realis hingga dekoratif)
Los 10
16
Kerajinan Kayu Batik, Bermacam produk kerajinan kayu batik ada di los ini, baik yang dibuat dengan sistem batik tulis maupun ukiran. Produk-produknya antara lain: asbak, topeng, tempat buah, frame, nampan.
Los 11
8
Kerajinan Kayu, Produk-produk kerajinan kayu di los ini mempunyai ciri khusus dan unik dengan kombinasi warna yang beragam. Produknya antara lain: meja, nampan, tempat lilin, frame, tatakan Al-Qur'an.
Los 12
10
Kerajinan Bambu, Aneka produk kerajinan bambu di los ini Antara lain: peralatan rumah tangga seperti nampan dan tempat makanan sampai aneka hiasan lainnya.
Los 13
27
Kerajinan Batu, Teraso dan Fiber,potensi kerajinan batu baik dari keramik berukuran besar dan keramik produk halus berukuran kecil dapat diperoleh di los ini. Selain itu ada juga kerajinan teraso dan fiber. Produk-produk di los ini antara lain: hiasan air mancur, relief, patung, ubin artistik, pot, vas bunga, tempat lilin, aroma terapi, dan lain-lain.
Los 14
-
Show Room Produk Unggulan, Los ini dijadikan tempat untuk memajang produk-produk kerajinan unggulan. Diharapkan, produk-produk yang dipajang di los ini bisa menjadi view yang mewakili semua produk yang ada di los lain.
Los 15
18
Kerajinan Logam, Kerajinan logam di sini berbahan dasar perak, tembaga, besi dan kuningan. Produk-produknya antara lain: cincin perak, miniatur becak dan sepeda, perlengkapan manten, kens, dan lain-lain.
Los 16
-
Aneka Makanan, Los ini menyajikan berbagai produk makanan khas Bantul seperti peyek tumpuk, geplak, jamu-jamuan baik dari kunir putih, jahe, kencur.
Kerajinan Konveksi, Produk-produknya antara lain: baju, mukena, sarang bantal, kap lampu, tirai,. Variasi disain dari batik tulis sampai batik cap bisa didapatkan di los ini.
47
Sisi barat merupakan bagian inti Pasar Seni Gabusan. Di situ terdapat 16 los (bangunan memanjang) dimana masing-masing los bisa terbagi menjadi 35 kavling kios kerajinandengan masing-masing kapling kios berukuran rata-rata 2x3 m hingga 3x3m.Dari 16 los tersebut, 1 los diatur untuk display produk unggulan, sementara 15 los digunakan untuk perajin.Dari kapasitas itu, Pasar Seni Gabusan dapat menampung sekitar 444 perajin. Gambar 2.Denah los dan aneka fasilitas di Pasar Seni Gabusan
Sumber: Data pengelola Pasar Seni Gabusan Semua los yang terdapat di sisi barat di Pasar Seni Gabusan, dulunya (sebelum gempa 27 Mei 2006) ditempati oleh berbagai macam kerajinan dan penataanya masih tercampur.Dengan pertimbangan kenyamanan, keindahan dan kemudahan bagi pengunjung, sekarang ini (pasca gempa) para perajin dikelompokkan berdasarkan jenis atau spesifikasi produk-produk kerajinannya.
46
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
4.1.
Kondisi Pasar Seni Gabusan Pasar Seni Gabusan tergolong sebagai salah satu pasar seni yang terbesar,
terluas, dan terlengkap yang ada di Indonesia.Resmi berdiri pada tanggal 17 November 2004.Letaknya terbilang cukup strategis karena berada di Jalan Parangtritis yang merupakan jalur pariwisata potensial. Pasar Seni Gabusan menjadi sentra bagi pemasaran kerajinan (crafts) yang merupakan penyangga perekonomian kedua masyarakat Bantul setelah pertanian. Letak strategis Pasar Seni Gabusan yang berada di jalur wisata-wisata Jogja-Parangtritis, tepatnya di Jalan Parangtritis km 9,5; memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung untuk dapat mengakses Pasar Seni Gabusan. Pasar Seni Gabusan terletak di Dusun Gabusan, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.Luas areanya 8 hektar. Areal ini terbagi menjadi 2, yakni 3,5 hektar di sisi timur dan 4,5 hektar di sisi barat. Di sisi timur, dibangun restoran dan gedung kesenian yang saat ini gedung keseniannya sudah dibangun kembali menjadi wahana permainan air. Restoran yang dinamakan GJaparis tersebut menyediakan berbagai masakan khas Jawa, Eropa dan China; serta menawarkan Live Music. Sedangkan gedung kesenian berkapasitas 1.000 orang digunakan sebagai wahana untuk berbagai acara seni dan budaya seperti pertunjukan-pertunjukan seni tari, teater, dan lain-lain.
45
dengan pokok bahasanmanajemen aset Pasar Seni Gabusan. Reduksi data dan penyajian data terus dilakukan peneliti hingga akhir tahapan penelitian untuk mencapai kesimpulan akhir dengan melihat data dan infromasi yang diperoleh.
44
Ada beberapa gambar hasil lapangan yang tidak dipaparkan misalkan struktur organisansi Manajemen Pasar Seni Gabusan dan Disperindakop alasan tidak memasukkan karena fokus peneliti terhadap kegiatan yang bersangkutan dengan Manajemen Aset Pasar Seni Gabusan. Gambar struktur Organisasi tersebut hanya sebagai pendukung dan pengingat kewenangan. 3. Penarikan simpulan. Peneliti harus memahami berbagai hal yang telah ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, kebiasaan maupun pernyataanpernyataan.Pencatatan peraturan mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan manajemen aset hingga tata tertib pelaksanaan manajemen aset di Pasar Seni Gabusan. Kebiasaan yang ada dalam penelitian ini yakni bahwa banyak pekerjaan tidak dilakukan seluruhnya dengan benar. Pernyataan-pernyataan dikutip dari hasil wawancara maupun data-data yang diperoleh yang berkaitan mengenai penelitian ini, tidak semua peryataan dimasukkan didalam penulisan ini hanya yang berkaitan tentang manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Pada intinya dalam tahapan menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju kesimpulan akhir menjawab permasalahan.Peneliti terus melakukan verifikasi data yang telah didapatkan, dari awal hingga akhir. Pertama data berasal dari Manajemen Pasar Seni Gabusan kemudian diverifikasi data yang dimiliki Disperindakop, terakhir ketika dilapangan dicocokkan data dari pihakpihak yang terkait manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Analisis data berasaldari data kualitatif berupa informasi tertentu terhadap kegiatan manajemen aset Pasar Seni Gabusan, juga data kuantitatif yang dari angka-angka untuk mendukung 43
mengetahui manajemen aset Pasar Seni Gabusan namun juga menceritakan beban kerja tambahan pada pekerjaannya. Selain itu reduksi data yang dilakukan yakni menggolongkan data-data yang telah diperoleh dan memilah yang diperlukan. Banyaknya data yang diperoleh mulai dari Disperindakop tahun 2012 hingga 2013 kemudian dipilih konten yang diperlukan, sepertiinventarisasi dan pengadaan. Data diperoleh dari pihak Disperindakop kemudian dicocokkan terhadap data yang ada di Manajemen Pasar Seni Gabusan dan Dinas Pekerjaan Umum tetapi data yang diperoleh kebanyakan bersumber dari Disperindakop. Manajemen Pasar Seni Gabusan hanya mengerti melakukan pengadaan secara sederhana selain itu manajemen Pasar Seni Gabusan juga bergantung pada Disperindakop. Untuk mendapatkan detail data informan yang diwawancarai tidak hanya 1 atau 2 orang hal ini dikarenakan adanya bagian yang tidak diketahui dan dijelaskan oleh informan. 2. Sajian data. Sajian merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian dalam penelitian ini memilih tabel untuk memaparkan data-data mengenai manajemen Aset Pasar Seni. Diawali dari proses pengadaan data yang disajikan berupa data jurnal, kemudian inventarisasi dan Perawatan dari Pasar Seni Gabusan. Peneliti mengambil banyak gambar ketika dilapangan terutama dalam proses perawatan namun dalam penyajiannya peneliti juga memilih gambar yang mendukung ketika pembahasan, dalam bab pembahasan mengenai perawatan, salah satunya keadaan aset di Pasar Seni Gabusan. 42
(getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting along) dan tahap pengumpulan data (logging the data).
3.7 Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diintepretasikan dan diklarifikasikan. Penelitian ini melakukan analisis data terhadap data yang telah terkumpul baik data primer dan data sekunder. Menurut Miles & Huberman (Sutopo, 2002: 113) terdapat tiga komponen utama yang benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen tersebut digunakan analisis data penelitian ini diantaranya : 1. Reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Inforomasi yang masih berwujud kasar diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yakni meliputi Disperindakop, Manajemen Pasar Seni Gabusan, Staf desa Timbulharjo, Ketua Koperasi Pengrajin kulit Manding, Dinas Pekerjaau Umum, Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta berdasarkan data sekunder. Peneliti mencatat semua informasi dilapangan yang dinamakan catatan. Walaupun telah membuat pedoman penelitian, namun ada beberapa informan yang keluar dari topik penelitian, sehingga informasi tersebut harus dipilah-pilah, disederhanakan sesuai dengan topik pembahasan. Saat berada dilapangan peneliti mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan pembahasan, sehingga diperlukan adanya seleksi dalam penulisan.Informan Disperindakop merupakan salah satu informan yang 41
adalah
proses
pengamatan
dan
ingatan.
Observasi
lapangan
memungkinkan peneliti dapat melihat secara faktual yang terjadi di lapangan, terkait kebijakan yang ada dengan proses implementasinya dan juga
pandangan
masyarakat
terhadap
program.
Observasi
juga
memungkinkan peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek. Kegiatan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu Pasar Seni Gabusan.Dari observasi atau studi lapangan ini, peneliti dapat mengamati keadaan dan perubahan yang terjadi di dalam Pasar Seni Gabusan. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah penyimpanan data pendukung yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh baik dari teknik observasi maupun wawancara. Kegiatan yang dilakukan adalah merekam seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk dokumen. Menurut Robert K. Yin (2005: 103104), jenis dokumen dapat berupa proposal, laporan kemajuan, dokumen intern yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya dokumentasi penelitian ini mendapatkandukungan atau menguatkan penjelasan yang diperoleh dari teknik observasi maupun wawancara mendalam, sehingga hasil penelitian diharapkan mendapatkan data yang lebih kredibel karena didukung oleh data-data yang bersumber dari dokumen. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik pengumpuan data harus melalui tiga kegiatan. Lofland (Moleong: 2003) menegaskan dalam rangka pengumpulan data ada tiga kegiatan yaitu: proses memasuki lokasi
40
3.6 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan aspek yang penting dalam sebuah penelitian.Dalam
melakukan
penelitian
di
Pasar
Seni
Gabusan
ini
menggunakan wawancara, observasi (studi lapangan), dan studi dokumentasi. a. Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang menjadi informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara ini tidak terstruktur atau tidak mengacu pada susunan pertanyaan melainkan mengalir sesuai dengan arah pembicaraan yang dapat menghasilkan informasi. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi dan data sebagaimana diharapkan peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola dari Pasar Seni Gabusan, Kepala Bagian Aset dan Keuangan Disperindakop, pedagang dan perajin yang berada di Pasar Seni Gabusan. b. Observasi Observasi atau studi lapangan merupakan salah satu bentuk penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai responden, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah informasi dari beberapa pertanyaan. Menurut Sugiyono (2007) observasi dilakukan tidak terbatas pada orang tetapi pada obyek lainnya. Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2007) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dua diantaranya
39
-
Menyiapkan instrumen pedoman observasi, partisispasi, wawancara, atau studi dokumentasi.
3. Pelaksanaan Penelitian -
Pengurusan ijin
-
Menemui gate keeper
-
Observasi, wawancara, studi dokumen, dan triangulasi.
4. Pengolahan data -
Reduksi data
-
Display
-
Analisis
5. Hasil penelitian -
Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.
3.5 Sumber Data Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka sumber dalam penelitian ini adalah : 1. Sumber data primer 2. Sumber data sekunder
38
3.3 Unit Analisis Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait tentang manajemen aset dari Pasar Seni Gabusan, instansi-instansi pemerintahan dan manajemen Pasar Seni Gabusan dipilih untuk menjadi objek dalam penelitian ini dianggap mewakili dalam menyampaikan data terkait manajemen aset dari Pasar Seni Gabusan.
3.4 Tahapan Penelitian Berbagai ahli mengungkapkan mengenai tahapan dalam penelitian kualitatif dengan berbeda-beda. Bodgan (1972) dalam Satori dan Komariah (2009) mengungkapkan bahwa tahapan penelitian adalah pra lapangan, lapangan dan analisis intensif. Dalam Penelitian ini, langkah-langkahnya menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut : 1. Melihat gambaran secara umum Manajeman Aset Pasar Seni Gabusan -
Mengetahui proses manajemen aset Pasar Seni Gabusan dari awal pengadaan sampai perawatan.
-
Kebijakan-kebijakan manajemen aset yang ada di dalamnya.
-
Kegiatan-kegiatan manajemen asetyang dilakukan di Pasar Seni Gabusan.
2. Instrumentasi -
Menentukan teknik pengumpulan data
-
Memilih informan di tiap unit analisis
37
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen aset dari Pasar Seni Gabusan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Jacob Vredenburg (1986:34) merupakan langkah-langkah melakukan reinterprestasi obyektif tentang fenomena-fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti. Adapun ciri-ciri utama dari penelitian deskriptif yaitu memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada waktu sekarang atau kontemporer; data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, lalu dianalisis. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk melihat dan menggambarkan realitas dari manajemen aset Pasar Seni Gabusan. Dalam penelitian ini juga menggambarkan bagaimana proses manajemen aset di Pasar Seni Gabusan. Hasil penelitian dibuktikan secara empiris indrawi dan dalam konteks kausalitas yang dapat dilacak dan dijelaskan.
3.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pasar Seni Gabusan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Pasar Seni Gabusan merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
36
2.4 Kerangka Pikir Pasar Seni Gabusan merupakan tempat hasil kerajinan yang di bangun keberadaannya untuk masyarakat Kabupaten Bantul. Hingga 8 tahun setelah pembangunannya belum sesuai target yang dibebankan sebelumnya yaitu menjadi salah satu sumber PAD bagi Kabupaten Bantul. Saat ini Pasar Seni Gabusan justru menjadi beban dari APBD Kabupaten Bantul. Pasar Seni Gabusan sebagai salah satu aset yang dimiliki Kabupaten Bantul, seharusnya bisa menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Bantul. Namun hingga sekarang belum dirasakan manfaatnya dan Pasar Seni Gabusan justru mengalami penurunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab kurang berfungsinya Pasar Seni Gabusan, dapat dilihat dari manjemen aset Pasar Seni Gabusan. Manajemen aset Pasar Seni Gabusan juga terkait dengan adanya koordinasi dan pengawasan. Gambar 1. Kerangka Pikir Manajemen Aset Pasar Seni Gabusan Manajemen Aset Pasar Seni Gabusan
Pengadaan
Inventarisasi dan Penyimpanan Kurangnya Koordinasi dan Pengawasan Manajemen Aset
Legal Audit
Pembagian
Perawatan
35
terhadap manajemen aset dapat meningkatkan fungsi dari keberadaan aset Pasar Seni Gabusan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi manajemen aset Pasar Seni Gabusan sesuai ketentuan pengelolaan aset Pasar Seni Gabusan.
34
Seperti yang diungkapkan oleh Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro (1998 : 101) yaitu “Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda denganrencana yang ditetapkan”. Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalammencapai tujuan organisasi. M. Manullang (2005 : 173) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Adanya pengawasan yang terwujud dalam setiap kegiatan organisasi akan menunjang pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan lanjcar sehingga tujuan program dapat tercapai. Oleh karena itu, pengawasan menjadi factor penting yang mempengaruhi implementasi program. Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawabnya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana dan tujuan. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan rencana maka perlu dilakukan tindakan tertentu untuk menanganinya. Jika telah sesuai dengan rencana maka perlu perhatian untuk peningkatan kualitas hasil dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan
33
Hal ini termasuk terjadi terhadap manajemen aset di Pasar Seni Gabusan yang menjadi kajian obyek penelitian. Koordinasi yang belum maksimal membngakibatkan proses manajemen aset di Pasar Seni Gabusan kurang berjalan dengan baik. 2.3 Pengawasan Dalam suatu organisasi, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah pastilah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan maupun instansi akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan, pastilah memerlukan komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Antara lain manusia, bahan material/fisik, modal dan teknologi. Komponenkomponen tersebut saling mendukung dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan. Masalah yang muncul antara lain berkaitan dengan waktu yaitu tidak terselesaikannya suatu tugas dengan baik, tidak ditepatinya waktu penyelesaian (deadline). Sedangkan masalah yang menyangkut keuangan antara lain munculnya anggaran yang berlebihan, keluarnya uang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang ada. Maka untuk menjamin suatu pekerjaan tetap sesuai dengan rencana dan tidak melenceng atau menyimpang dari tujuannya diperlukan suatu kegiatan. Kegiatan tersebut disebut pengawasan.
32
yang memadai merupakan salah stau prasyarat bagi berlangsungnya aktivitas pemerintah. Aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi manajemen aset yang diembannya perlu adanya koordinasi. Dalam koordinasi tersebut tercakup semua aktivitas yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi bisa dikatakan berada diseluruh aktivitas manajemen aset. Koordinasi diperuntukkan untuk mencari keserasian untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan koordinasiakan ditentukan oleh kualitas implementator dalam pengelolaannya. Sehingga sifat dan karakter implementator akan menetukan keseuaian dan keseimbangan dari koordinasi guna mencegah terjadinya kesalahan yang berlebihan. Sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah terdapat kesesuaian dan keseimbangan dengan tujuan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan manajemen aset di Pasar Seni Gabusan. Menurut Hasibuan (2001) tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertical dan koordinasi horizontal. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini: 1.
Koordinasi vertical adalah kegiatan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
2.
Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatanan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.
31
manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Syafrudin (1993:220) menyatakan sebagai berikut: Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerakan yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan mekanisme koordinasi dikemukakan Mintzberg dalam Suryawikarta (1995:10) sebagai berikut: 1. Penyesuaian bersama (Mutual Adjusment). Dalam hal ini komunikasi diwujudkan dengan proses komunikasi Informal. 2. Supervisi Langsung (Direct Supervisi) Dalam hal ini komunikasi diwujudkan melalui seseorang yang berwenang member perintah atau intruksi kepada beberapa orang yang pekerjaannya saling terkait. 3. Pembakuan proses pelaksanaan pekerjaan dapat diwujudkan melalui pengkhususan proses-proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tugasnya saling terkait. 4. Pembakuan hasil (Standar dization of output) Dalam hal ini koordinasi dapat diwujudkan melalui spesifikasi atau pengkhususan hasil dari berbagai pekerjaan yang berbeda-beda. Tidak mungkin apabila kegiatan manajemen aset yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berlangsung tanpa disertai koordinasi antar pihak.Koordinasi
30
(3) Biaya pemeliharaan barang milik negara/ daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Pasal 36 (1)
Kuasa
pengguna
barang
wajib
membuat
daftar
hasilpemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan
daftar
hasilpemeliharaan
barang
tersebut kepada pengguna barang secara berkala. (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk menelitilaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danmenyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik negara/daerah. Manajemen aset Pasar Seni Gabusan sendiri dapat diketahui dari segi aktifitas pengadaan Pasar Seni Gabusan (procurement); inventarisasi Pasar Seni Gabusan (inventory) danpenyimpanan Pasar Seni Gabusan (storage); Legal Audit; pembagian (distribution); dan perawatan Pasar Seni Gabusan (treatment).Manajemen aset Pasar Seni Gabusan dilihat secara menyeluruh dari perencanaan hingga perawatan Pasar Seni Gabusan.Diharapkan dari pengkajian secara menyeluruh ini, dapat diketahui manajemen aset Pasar Seni Gabusan. 2.2 Koordinasi Hasibuan (2001) menyatakan bahwa “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan,
mengintegrasikan,
dan
mengkoordinasikan
unsur-unsur
29
(5) Pemanfaatan berdasarkan
barang milik negara/daerah dilaksanakan
pertimbangan
teknis
dengan
memperhatikan
kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Pasal 20 Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa: a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; d. bangun guna serah dan bangun serah guna.
5. Perawatan Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara/daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini pelaksanaan perawatan telah diatur dan tertulis dalam pasal 35 dan 36 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang menjelaskan: Pasal 35 (1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barangbertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). 28
4. Pemanfaatan Barang
milik
negara/
daerah
dapat
dimanfaatkan
atau
dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain. Pasal 19 hingga 26 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 menjelaskan bagaimanana barang dimanfaatkan Pasal 19 (1) Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang. (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/ walikota. (3) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. (4) Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang; 27
b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya. Pasal 15 Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/
lembaga/
satuan
kerja
perangkat
daerah,
untuk
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Pasal 16 (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. (2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. pengelola barang untuk barang milik negara; atau b. gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.
26
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Dalam penggunaanya barang perlu diketahui statusnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang menjelaskan: Pasal 13 Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. barang milik negara oleh pengelola barang; b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota. Pasal 14 (1)
Penetapan
status
penggunaan
barang
milik
Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Pengguna barang melaporkan barang milik Negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik Negara dimaksud. (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
25
(3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/ Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/ atau bangunan semesteran dan tahunan. (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Negara/ Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berdasarkan hasil penghimpun-an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 72 Laporan Barang Milik Negara/ Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Pasal 73 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
3. Status Penggunaan Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang
24
Pasal 69 (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun. (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi. Pasal 70 Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/ daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Pasal 71 (1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang. (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.
23
2. Inventarisasi Inventaris adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/ daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah inventaris dan penyimpanan dijelaskan dalam pasal 67, 69, 70, 71, 72, 73 : Pasal 67 (1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/ daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/ Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/ daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/ Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (4) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
22
(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/ jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/ jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/ jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. (4) Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan
membandingkan
sebanyak-banyaknya
penawaran,
sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/ jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman
resmi
untuk
penerangan
umum
dan
bila
memungkinkan melalui internet. (5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
21
j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan; k.
menandatangani
pakta
integritas
sebelum
pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai. (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. (5)
Pengguna
barang/jasa
bertanggung
jawab
dari
segi
administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Pasal 17 (1) Dalam pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum. (2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
20
Walikota/
DewanGubernurBI/
Pemimpin
BHMN/
Direksi
BUMN/BUMD atau pejabat yang diberi kuasa. (3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya; f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku; g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa; h. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya; i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
19
kriterianya dalam peraturan tersebut. Dari setiap yang ada aspek manajemen aset dapat dilihat dan diterapkan. 1. Pengadaan Pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN/ APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/ jasa. Peraturan tentang pengadaan terdapat pada pasal 9 dan pasal 17 yang menjelaskan: Pasal 9 (1) Pengguna barang/ jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. (2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/ Panglima TNI/ Kapolri/ PemimpinLembaga/ Gubernur /Bupati/
18
ada. Atau dengan kata lain prosedurnya harus melewati petugas dari bagian penyimpanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan. e. Pengendalian, Pemeliharaan dan Peyingkiran Pengendalian merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari sebuah kesepahaman dimana antara kegiatan yang sudah direncanakan dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dan tidak keluar dari tujuan utama. Fungsi pengendalian ini dapat dijadikan dasar bagi perencanaan yang akan dilakukan di masa mendatang selain itu proses pengendalian sangat penting untuk membatasi pengaruh yang muncul saat kegiatan itu dikerjakan. Dalam prosesnya pengendalian memiliki sarana yang dapat digunakan di dalamnya yaitu melalui struktur organisasi, sistem dan prosedur, petugas dan peralatan. Sedangkan pemeliharaan sendiri sangat tergantung pada ketersediaan informasi yang ada tentang barang tersebut hal ini dapat menentukan bagaimana barang itu akan dikelola selanjutnya. Sedangkan fungsi penyingkiran atau penghapusan yaitu suatu kegiatan dimana pegawai dari bagian barang menghapuskan barang guna menghindari kerugian akibat barang itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan bahkan tidak dapat difungsikan lagi. Sedangkan dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan presiden
Nomor 80 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa manajemen aset dapat diketahui dan sudah tertulis
17
mempertimbangkan anggaran,waktu dan skala prioritas yang sesuai dengan perencanaan awal. c. Inventarisasi dan Penyimpanan Proses
Inventarisasi
bertujuan
sebagai
sebuah
proses
penerimaan barang, mencatat barang, melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang serta proses ini juga memberikan informasi akan barang yang akan digunakan. Sedangkan proses
penyimpanan
adalah
sebuah
usaha
yang
tujuannya
mempertahankan kondisi teknis dan fungsi dari alat tersebut dengan dipelihara, dirawat dan bisa juga diperbaiki. Proses inventaris sangat membantu tugas dan kinerja dari setiap penggunaan barang yang akan digunakan karena di dalamnya terdapat informasi yang menunjang saat diadakan pemeriksaan. Proses inventarisasi sangat menentukan bagi proses yang sebelumnya yaitu pengadaan dan perencanaan, karena bila terjadi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan informasi akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Untuk itu dalam proses penyimpanan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: pemilihan lokasi, barang, pengaturan ruang, prosedur/sistem penyimpanan dan yang terkhir penggunaaan alat bantu. d. Pemakaian Dalam bagian ini petugas lain selain bagian penyimpanan tidak diperkenankan untuk menggunakan dan mendstribusikan barang yang
16
a. Perencanaan Kebutuhan Proses ini meliputi yang dilakukan di masa yang akan datang dimana tujuan menjadi sesuatu yang harus dicapai dengan melaksanakan kegiatan saat ini. Perencanaan menjadi sesuatu yang penting karena menentukan proses selanjutnya selain itu juga perencanaan merupakan tahapan awal dari setiap proses manajerial. Di setiap perencanaan dalam manajemen aset terdapat dua jenis perencanaan yaitu strategis dan taktis hal ini sangat berpengaruh pada jangkauan waktu kegiatan organisasi dan siapa yang melakukan perencanaan itu baik manajer tingkat atas maupun tingkat bawah. Dalam manajemen aset peranan perencanaan sangat penting untuk mengelola kebutuhan barang maupun kebutuhan dari organisasi lainya. b. Pengadaan Setelah proses perencanaan kebutuhan sudah ditetapkan dan disetujui dalam manajemen aset langkah selanjutnya adalah proses pengadaan. Dalam proses pengadaan ada beberapa cara yang digunakan untuk memenuhi ketersediaannya seperti: pembelian (purchasing); kredit; impor; pemberian atau permintaan dan hibah (grant/gift); pertukaran (change); penyewaan/peminjaman (loan);dan pembuatan sendiri (fabricated). Dalam proses pengadaan ini yang paling terpenting adalah mempertimbangkan bagaimana kebutuhan akan
barang
itu
terpenuhi
sesuai
kebutuhan
dengan
15
5. Pengawasan dan pengendalian Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemda saat ini.Sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembanan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA, keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan menambah aspek pengawasan dan pengendalian. Demikian setiap penanganan terhadap suatu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan meminimalkan korupsi kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pelayanan oleh Pemda.
Sedangkan menurut Suharyanto (2005:11), ruang lingkup kegiatan manajemen asset ini dapat diperinci ke dalam beberapa aktifitas seperti aktifitas
perencanaan
(procurement);
barang
inventarisasi
(storage);pembagian
(planning); (inventory);
(distribution);
aktifitas
pengadaan
penyimpanan
perawatan(treatment),
barang dan
penyingkiran (evacuation). Hal-hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini:
14
Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi (labelling), pengelompokkan dan pembukuan atau administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. 2. Legal audit Lingkup kerja manajemen aset berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. 3. Penilaian Aset Kegiatan penilaian aset ini merupakan sebuah upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independen. Hasil dari nilai tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. 4. Optimalisasi Aset. Optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah (volume), legal dan ekonomi yang dimiliki asset tersebut.
13
disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Walaupun aset Pasar Seni Gabusan tidak lagi berbentuk kekayaan alam tetapi sudah berupa bangunan fisik, Pasar Seni Gabusan masih sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 karena aset ini telah digunakan untuk memenuhi dan meningkatkan perekonomian rakyat yang tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pembangunannya. Di dalam dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset), di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya (Siregar 2004:518). Kelima tahapan menurut Siregar (2004:518) adalah: 1. Inventarisasi aset Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain.
12
daerah yang juga digunakan untuk biaya operasional pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Bantul. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia yang tercantum pada Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menegaskan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari apa yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dapat dijelaskan bahwa Pasar Seni Gabusan merupakan aset daerah karena dalam pembiayaan operasionalnya masih menggunakan dana APBD Kabupaten Bantul dan dikuasai dan diatur pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Karena sejak awal perencanaan dan pembangunanya
dibebankan
pada
APBD
Kabupaten
Bantul.
Pembangunan dari Pasar Seni Gabusan ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial saat dibangun dan dapat digunakan di masa depan bagi pemerintah maupun masyarakat Bantul terutama masayarakat
yang
bermata
pencaharian
sebagai
perajin
untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka. Aset Negara/Daerah dan Manajemen Aset Negara/Daerah Dalam arti luas, aset Negara berarti harta kekayaan Negara sebagaimana
11
Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah (Siregar, 2004: 179) yang mana termasuk didalamnya adalah tanah dan bangunan.
2.1.2 Pengertian Manajemen Aset Menurut Britton, Connellan, Croft (1989) Asset Management adalah “difine good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management (dalam Siregar, 2004:517). Siregar (2002) mengungkapkan pengertian umum harta kekayaan negara dalam kerangka hukum perdata Indonesia,yaitu: a. Benda tidak bergerak (real property): berupa tanah dan bangunan yang melekat diatasnya serta hak-hak yang terkait dan juga potensi ke kayaan alam yang terkandung didalamnya. b. Benda bergerak (personal property): berupa benda berwujud (misalnya mesin, kendaraan, dan perhiasan) dan benda tidak berwujud (hak cipta, merek, goodwill). Pasar Seni Gabusan dalam hukum perdata Indonesia termasuk pada benda tidak bergerak (realproperty) sedangkan barang yang diperjual belikan dan barang yang dihasilkan dalam Pasar Seni Gabusan merupakan benda bergerak.Pasar Seni Gabusan merupakan bangunan fisik yang berwujud bangunan dan fungsinya digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan menghasilkan pendapatan asli
10
sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non-lancar. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap,dana cadangan, dan aset lainya. Aset tetap biasanya merupakan komponen yang nilainya paling besar dalam neraca. Hal ini kemudian menjadikan penyajian dan pengungkapan aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan (Adriati, 2009:10). Sesuai dengan Lampiran IX PP No.2004/2005, mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan No. 07, Akuntansi Aset Tetap, aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsingya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan. 1. Tanah. 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainya. 6. Konstruksi dalam Pengerjaan Aset Negara merupakan bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan Negara (hkn) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan
9
estatebersifat tidak bergerak (immobile) dan berwujud (tangibel), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya. Sedangkan real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Properti selain sebagai investasi, juga merupakan aset.
Pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki
nilai. Menurut Siregar (2001) pengertian aset bila dikaitkan dengan properti maka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, antara lain (dalam Sulistiowati, 2003:16). 1. Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai pemanfaatan tertinggi dan terbaik (highest and best use). 2. Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti. 3. Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik. 4. Economical life-time yang panjang. Aset bisa juga berupa aset lancar (current) maupun non lancar (non-current). Berdasarkan lampiran II PP No. 24/2005, mengenai kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Manajemen Aset Aset secara umum dapat dipahami sebagai suatu barang yang memiliki nilai. Pada dasarnya aset milik daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (2), sedangkan barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan. 2.1.1 Pengertian Aset Untuk dapat memahami pengadaan aset, hal yang penting untuk lebih dulu dipahami adalah pengertian aset sendiri. Terdapat beberapa pengertian mengenai aset baik secara teoritis yang dikemukan oleh beberapa ahli maupun dari peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian aset menurut Siregar (2004:178) adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property, keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Real 7
1.2 Rumusan Masalah Pengadaan Pasar Seni Gabusan bertujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bantul. Namun hingga sekarang, masih menjadi beban APBD. Untuk mengetahui mengapa Pasar Seni Gabusan menjadi beban APBD salah satunya dapat dilihat dari manajemen aset yaitu dari proses pengadaan hingga proses perawatan. Oleh karena itu, bagaimanakah manajemen aset Pasar SeniGabusan?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara mendalam mengenai Manajemen Aset Pasar Seni Gabusan sebagai aset daerah Kabupaten Bantul.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai manajemen aset Pasar Seni Gabusan sebagai aset daerah. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai manajemen aset Pasar Seni Gabusan sebagai aset daerah. 3. Memberikan rekomendasi tentang pengelolaan aset di daerah serta pengembangan dan pengadaannya agar menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dan yang tidak membebani pemerintah. 4. Memberikan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian sejenis
6
dari 8 tahun berdiri itu belum mampu mandiri tanpa pendampingan dari pemerintah (dalam HARIAN JOGJA/Dinda Leo Listy tanggal 26 September 2012). Pengelolaan aset Pasar Seni Gabusan sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola di pemerintah kabupaten bantul hal ini ditunjukan dengan kurang terawatnya beberapa bangunan dan sarana prasarana di Pasar Seni Gabusan (hasil pra-survey agustus 2013). Saat ini kejelasan mengenai pemakaiandan pencatatan barang dan tempat di Pasar Seni Gabusan cenderung tertutup dengan tidak ada laporan yang pasti. Beberapa tambahan pembangunan dan fasilitas lainyang mendukung fungsi dari Pasar Seni Gabusan, seperti pengadaan tempat sampah, juga tidak diinformasikan dengan jelas. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui Manajemen aset Pasar Seni Gabusan sebagai salah satu aset daerah Kabupaten Bantul. Diharapkan nantinya dengan hasil kajian yang diperoleh, dapat dijadikan sumber informasi yang berguna bagi masyarakat pemerintah dan pihak akademisi serta pengelola dari Pasar Seni Gabusan.
5
Kabupaten Bantul. Selain itu juga kurang mampunya perajin dalam hal memasarkan dan kurangnya fasilitasi publikasi serta pemasaran dari pemerintah, juga menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul membangun Pasar Seni Gabusan yang menelan biaya APBD Kabupaten Bantul senilai Rp 7.867.730.500,00 (www.bpk.go.id diakses tanggal 16 januari 2013). Pasar Seni Gabusan mulai dibangun pada tanggal 23 Desember 2003 dan selesai pada bulan November 2004. Dengan lahan total seluas 8 hektar, Pasar Seni Gabusan memiliki 16 los yang berkapasitas awal 444 kapling kios dengan maksimal 525 kapling dengan ukuran 2x3 meter dan terbagi atas 8 komoditas utama yaitu kerajinan kulit terdiri dari 2 los, kayu 3 los serta aneka kerajinan 2 dan yang paling sedikit adalah komoditas mebeler yang hanya tersedia 1 los saja (manajemen Pasar Seni Gabusan). Sebagai salah satuaset daerah Pasar Seni Gabusan yang diharapkan menjadi sarana pengembangan industri kerajinan kecil dari Kabupaten Bantul justru melenceng dari tujuan awalnya. Saat ini kondisinya jauh dari yang diharapkan saat proses pengadaan awalnya. Hal tersebut juga ditekankan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Fenty Yusdayati. Beliau mengakui jika Pasar Seni Gabusanmasih banyak kekurangan dan butuh banyak perubahan agar dapat mendongkrak pendapatan. Beliau juga menerangkan, guna membayar gaji karyawan di Pasar Seni Gabusan, yang mencapai sekitar 48 orang, dibutuhkan lebih dari Rp 500.000.000,00 tiap tahun. Sementara, Pasar Seni Gabusan yang sudah lebih
4
Tabel 1. Tabel ketidakefektifan hasil pengadaan barang/jasa tahun 2010
Bentuk Temuan
Pemerintah Pusat PDTT Jumlah (banya (dalam k rupiah) kasus)
Pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian oganisai Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan Total
Pemerintah Daerah LKPP Jumlah PDTT (dalam (banya juta k rupiah) kasus)
BUMN
BUMD
7 senilai 3.365.9 7
1
111.520. 00
5 8
477.03 3.370,00
-
7
2.950,00
3 4
6.380,00 3.260,00
-
-
11
341.320, 00
32 37
1 senilai 11.990, 65
19
455.790, 00
89
86.930,0 0 23.460,0 0 123.877. 03
11 senilai 3.049,8 8 18 senilai 6.415,8 5
Total Kasus 127
Total nomimal aspek ketidakefektifan hasil PBJ
1 senilai 11.990, 65 598.073 ,53
Sumber: LKPP.go.id Salah satu contohnya adalah Pasar Seni Gabusan yang terletak di Jalan Parangtritis km 9,5 Timbulharjo, Sewon, Kabupaten Bantul. Sebelum Pasar Seni Gabusan dibangun, publikasi dan pemasaran produk kerajinan dari perajin di Kabupaten Bantul belum maksimal. Sistem dan cara publikasi serta pemasaran hanya
mengandalkan sentra-sentra industri
pariwisata
di
3
pengadaan pada berbagai sektor. Karena, pada prinsipnya daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta mengembangkan daya saing, efisiensi dan manajemen asetnya guna melakukan proses perubahan secara kreatif dan berkesinambungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan daerah adalah dengan pemanfaatan aset daerah melalui pengadaan aset seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi yang memberikan keuntungan untuk pengembangan masyarakat di daerah. Selain itu pengadaan properti pemerintah dapat menjadi sangat penting bagi banyak tujuan seperti pengembangan tatakelola kota dan infrastruktur keuangan daerah. Untuk itu, keberhasilan pengadaan di daerah melalui otonomi daerah merupakan kunci dan menjadidambaan bagi setiap daerah. Sasaran utama dari pengadaan, terutama dalam hal ini adalah pengadaan ekonomi yaitu melalui pengadaan perekonomian di daerah. Pengadaan perekonomian di daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya terutama di tingkat ekonomi yang paling rendah yaitu ekonomi rumah tangga. Tetapi masalah utama yang dihadapi adalah pelaksanaan program yang kurang matang dalam hal perencanaan dan terkadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta cenderung merugikan program tersebut. Selain itu pengadaan yang kurang matang akan mengakibatkan ketidak efektivan anggaran tersendiri bagi daerah.
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Menurut PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang dimaksud dengan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyedian jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengadaan dan pengelolaan Aset Negara/daerah tak terkecuali aset tanah dan bangunan merupakan bagian dari fungsi dan tugas dari pemerintah yang sangat straregis dan vital, serta menjadi bagian penting dalam penyelengaraan tatakelola yang baik. Saat ini setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pengadaan daerah. Dengan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pegeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan
1
ABSTRACT The main problems encountered in the implementation of asset management is less mature in terms of planning and implementation is sometimes not in accordance with the applicable rules and tend to harm the program. Moreover procurement will result in undercooked loads its own budget for the region same thing happened in Pasar Seni Gabusan. While doing the initial procurement process for Pasar Seni Gabusan, Bantul District Government has a weakness in the design ( in this case the implementation of internal control ). This weakness resulted in a violation of the Election Legislation Direct. Errors Total Capital Expenditure on development activities is not in the contract to the detriment of the area. Having established the Pasar Seni Gabusan could be said to have no need to do additional physically. Pasar Seni Gabusan assets acquired with funds from the budget of the whole, so that Pasar Seni Gabusan itself is an asset that should inventory. Inventory assessment of the current Pasar Seni Gabusan existence can be classified into 3 types, in inventory, being inventory, not inventory. Inventory is still not provide the physical confidence of the goods contained in the documents and know the current condition invetory. In addition there are deficiencies in the audit done of the recording obtained by any of Disperindakop while management Pasar Seni Gabusan just follow. In order to ensure the orderly use, is currently conducting an orderly recording of Disperindakop only, and even then use mixed with his own office belongings. While the forms of activities for care in today's Pasar Seni Gabusan done in a simple and assume only a cleaning treatment Pasar Seni Gabusan. Officers at Pasar Seni Gabusan not draw up an effective treatment . This is due to lack of coordination and supervision goes in the asset management Pasar Seni Gabusan. The hope is that many employees who understand the importance of assets. Supervision and coordination increases in asset management. Keyword: asset, asset management
xiv
INTISARI
Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan aset adalah pelaksanaan program yang kurang matang dalam hal perencanaan dan terkadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta cenderung merugikan program tersebut. Selain itu pengadaan yang kurang matang akan mengakibatkan beban anggaran tersendiri bagi daerah. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Seni Gabusan. Saat melakukan proses pengadaan awal untuk Pasar Seni Gabusan, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kelemahan dalam design (dalam hal ini pelaksanaan pengendalian intern). Kelemahan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Langsung. Kesalahan Jumlah pada Kegiatan Belanja Modal pembangunan tidak sesuai kontrak sehingga merugikan daerah. Setelah diresmikan Pasar Seni Gabusan bisa dikatakan sudah tidak perlu untuk melakukan penambahan secara fisik. Pasar Seni Gabusan adalah Aset yang diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD, sehingga Pasar Seni Gabusan sendiri merupakan aset yang harus terinventarisasi. Dari penilaian Inventarisasi Pasar Seni Gabusan saat ini keberadaannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu terinventaris, sedang dilakukan inventarisasi, tidak terinventarisasi. Inventarisasi masih belum memberikan keyakinan fisik atas barang yang terdapat dalam dokumen invetaris serta mengetahui kondisi terkini. Selain itu ada kekurangan dalam audit yang dilakukan yaitu pencatatannya berdasarkan yang diperoleh saja dari Disperindakop sedangkan manajemen Pasar Seni Gabusan hanya sekedar mengikuti. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, saatini yang melakukan pencatatan secara tertibhanya dari Disperindakop, itupun penggunaaanya tercampur dengan barang milik dinas sendiri. Sedangkan bentuk kegiatan untuk perawatan di Pasar Seni Gabusan saat ini dilakukan secara sederhana dan beranggapan perawatan hanya sebuah membersihkan Pasar Seni Gabusan. Petugas di Pasar Seni Gabusan belum menyusun mekanisme perawatan yang efektif. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan pengawasan kurang berjalan dalam manajemen aset di Pasar Seni Gabusan. Harapannya adalah banyak pegawai yang paham akan pentingnya aset. Pengawasan dan koordinasi yang lebih meningkat dalam pengelolaan Aset. Kata kunci: aset, ManajemenAset
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pikir Manajemen Aset Pasar Seni Gabusan……………..35 Gambar 2. Denah los dan aneka fasilitas di Pasar Seni Gabusan…………...… 46 Gambar 3. Keadaan Aset
……………… 89
Gambar 4. Kewenangan pengawasan
...................... 113
xii
