BAB V INSTRUMEN PEMERINTAHAN

BAB V INSTRUMEN PEMERINTAHAN A.Pengertian Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan

tugas-tugasnya.

Dalam

menjalankan

tugas-tugas

pemerintahan

,pemerintah atau administrasi negara melakukan berbegai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis,sarana transportasi dan komunikasi ,gedung-gedung perkantoran dan lain – lain yang terhimpun dalam Publiek domain atau kepunyaan publik.Di samping itu pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan,seperti peraturan perundang-undangan,keputusan –keputusan,peraturan kebijaksanaan,perizinan,instrumen hukum keperdataan dan sebagainya. B.Peraturan Perundang-undangan Peraturan merupakan hukum yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun l986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah,baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara,baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah,yang juga mengikat umum.Kemudian menurut UU No.10 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2,yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum disebut juga dengan Undang-undang dalam arti materialyaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. C.Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN 1. Istilah :

Pengertian “ Beschikking “ diperkenalkan di Negeri Belanda oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven dan masuk ke Indonesia melalui Prins . Perkataan “ Beschikking “ ini di Indonesia antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak terdapat persamaan di dalam menterjemahkannya kedalam

Bahasa

Indonesia . Ada yang menterjemahkannya dengan : + Ketetapan ....... Menurut E. Utrecht WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 1

FAKULTAS HUKUM – UNIV. NAROTAMA SURABAYA

+ Keputusan ....... Menurut Prof . Koentjoro + Penetapan ......... Menurut Prayudi Atmosudirdjo 2. Definisi Yang dimaksud dengan Beschikking , menurut beberapa sarjana adalah : a. Menurut E .Utrecht , adalah : Suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu , yaitu : yang dilakukan oleh alat – alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa . b. Menurut W.F.Prins adalah : suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu . c. Menurut Van der Pot , Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat - alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus , dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum . 3.Syarat - Syarat Sahnya Suatu Beschikking Pemerintahan dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan ketentuan - ketentuan / syarat - syarat tertentu.Apabila syarat - syarat itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu keputusan yang mengandung kekurangan ataupun cela - cela, sehingga kekurangan dalam suatu keputusan itu dapat menjadi keputusan itu tidak sah (niet - rechtsgeldig ). Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar supaya keputusan itu sebagai keputusan yang sah ialah sebagai berikut : a.Syarat – syarat Materiil : l. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang ( berhak ) 2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis 3.Keputusan harus diberi bentuk ( vorm ) yang ditetapkan dalam peratur an yang menjadi dasarnya dan pembuatnya, harus juga memperhati kan prosedur membuat keputusan , bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu ( rechtmatig ) . 4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai ( doelmatig ) . b. Syarat - syarat Formil : l . syarat - syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi . 2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 2


3. Syarat - syarat , berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi 4 . jangka waktu harus ditentukan , antara timbulnya hal - hal yang me nyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu , dan tidak boleh dilupakan . Dari berbagai syarat yang telah disebutkan di atas , menurut Prof .Philipus M Hadjon , yang dapat dikatakan sebagai syarat - syarat terdasar yaitu : l. Mengenai kewenangan ( bevoegdheid ) organ administrasi negara 2. “ Rechmatigheid “ dari keputusan pemerintah 3 . Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak ( wilsvorming ) dari organ administrasi negara 4. Doelmatigheid dari Keputusan Pemerintah 5. Menyangkut prosedur pembentukan keputusan 6. Penuangan Keputusan dalam bentuk yang tepat . l. Mengenai kewenangan Organ administrasi negara Keputusan harus dibuat oleh organ administrasi negara yang berwenang. Organ administrasi adalah Pemangku jabatan negara ( Philipus , l982,11). Jabatan Negara adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara . Yang dimaksudkan dengan lingkungan tetap ialah dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti dan sifatnya langgeng . Jabatan itu sendiri merupakan subyek hukum dengan demikian merupakan pendukung hak dan kewajiban . Dari jabatan itulah lahir wewenang organ administrasi negara untuk melakukan tindak pemerintahan . Seseorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melahirkan suatu tindak pemerintah dan kalau toh dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum . Jabatan sebagai suatu lingkungan yang tetap mempunyai garis - garis batas tertentu .Batas - batas tersebut meliputi : materi , tempat dan waktu .Berdasarkan batas - batas tersebut, setiap penggunaan wewenang di luar batas - batas itu merupakan “ tindakan melanggar wewenang “ ( onbevoeg-dheid ). Berdasarkan batas - batas tersebut di atas , “Waline” , seorang sarjana Perancis , membedakan ada 3 ( tiga ) macam onbevoegdheid , yaitu : l. Onbevoegdheid ratione materiae ....... tindakan melanggar wewenang yang menyangkut materi . 2. Onbevoegdheid ratione loci ...... tindakan melanggar wewenang yang menyangkut Wilayah Kekuasaan . 3. Onbevoegdheid ratione temporis ....tindakan melanggar wewenang yang menyangkut waktu . WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 3


2 . Mengenai rechtmatigheid dari Keputusan Pemerintah Syarat “ rechtmatigheid “ menghendaki keputusan Pemerintah sesuai dengan ukuran - ukuran hukum . 3. Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak dari organ administrasi negara ; Kekurangan

yuridis

dalam

pembentukan

kehendak

organ

administrasi

negara dapat timbul karena adanya ; kekhilafan ( dwaling ) , paksaan ( dwang ) atau penipuan ( bedrog ) . 4 . Keputusan Pemerintahan haruslah “ doelmatig “ ; Tindakan

Pemerintah

haruslah

diarahkan

kepada

tujuan

yang

telah

ditetapkan oleh peraturan yang menjadi dasarnya. Dalam hal Pemerintah menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan , pemerintah telah melakukan tindakan yang “ Ondoelmatig “ .( tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan ) Menurut praktek di Perancis, tindakan yang demikian disebut “ de tournament de pouvoir “ .Tindakan pemerintahan yang dikwalifikasikan sebagai de tournament de pouvoir , apabila : l. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang nyata - nyata bukan untuk kepentingan Umum melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuan politik . 2. Seorang pejabat Pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari Undang – Undang yang memuat dasar dari wewenang itu ; 3. Seorang pejabat Pemerintahan menjalankan suatu wewenang dengan suatu tujuan lain daripada yang nyata - nyata dikehendaki oleh Undang - undang dengan wewenang itu . 5 . Pembuatan Keputusan Harus Menurut Tata Cara Yang Telah Ditetapkan ; Setiap pembuatan Keputusan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan . 6. Keputusan Harus Dituangkan dalam bentuk Yang Tepat ;

Van Poelje merumuskan keputusan Pemerintah sebagai pernyataan tertulis.Namun E.Utrecht menyatakan bahwa dalam hal - hal tertentu keputusan bisa atau dapat dalam bentuk lisan . Keputusan dapat dikeluarkan secara lisan dalam hal : l. Keputuasn yang tidak membawa akibat kekal dan tidak begitu penting bagi administrasi negara . 2. Yang membuat keputusan menghendaki suatu akibat yang timbul de ngan segera . WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 4


Selain dalam bentuk lisan . keputusan yang lazim adalah dalam bentuk tertulis . Ada berbagai macam bentuk keputusan tertulis , tergantung dari organ administrasi negara yang membuat keputusan dan tergantung juga dari sifat dan isi keputusan . Misalnya : Yang dibuat oleh Presiden disebut Keputusan Presiden , yang dibuat oleh Presiden dan D P R disebut : Undang - Undang dan sebagainya . Keputusan yang tertulis harus memuat pertimbangan – pertimbangan yangmenjadi dasar dikeluarkannya keputusan, baik factual maupun yuridis. Pertimbang an tersebutlah yang akan menopang dictum dari pada suatu keputus an Pemerintah .Pertimbangan yang jelas akan memberikan kemungkinan kelega an bagi yang menerima keputusan dan memberikan kesempatan untuk naik banding bagi yang menolak keputusan . D.Kerangka Beschikking WALIKOTAMADYA SURABAYA Menimbang

: a> bahwa ……………. b> Bahwa ……………

Mengingat

: 1> …………. 2> ……………. MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama

:………………….

Kedua

: ………………… Ditetapkan di Surabaya Ttd

Setiaboedi,SH. E . Akibat Bagi Keputusan Yang Tidak Sah Keputusan yang tidak sah dapat berakibat : “ Nietig “( batal ), ;”Vernietigbaar “ ( dapat dibatalkan ) dan “Nietigheid van rechtswege “( batal karena hukum ) .

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 5


Nietig berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada . Konsekwensinya bagi hukum , perbuatan yang dilakukan itu dianggap tidak pernah ada . Vernietigbaar berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan Pemerintah lain yang kompetent . Nietigheid van rechtswege berarti perbuatan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada tanpa perlu adanya keputusan oleh badan yang kompetent. Tindakan pemerintahan dapat berakibat batal - karena hukum , batal atau dapat dibatalkan tergantung pada essentiel - tidaknya kekurangan yang terdapat di dalam

keputusan

itu . Bahkan

menurut

Huart

dan

Stelingga , Ke-putusan

Pemerintah selalu tidak boleh dianggap batal atau batal karena hukum .

F.Macam-macam Keputusan : Secara teoritis,dalam Hukum administrasi dikenal ada beberapa macam keputusan, yaitu : 1.Ketetapan Deklaratoir dan Konstitutif 2.Ketetapan yang menguntungkan dan yang memberi beban 3.Ketetapan Eenmalig dan ketetapan yang Permanent 4.Ketetapan yang Bebas dan yang Terikat 5.Ketetapan Positif dan Negatif 6.Ketetapan Perorangan dan Kebendaan

G.Peraturan Kebijaksanaan :

1.Pengertian : Keberadaan

peraturan

kebijaksanaan

tidak

dapat

dilepaskan

dengan

kewenangan bebas ( vrijebevoegdheid ) dari Pemerintah yang disebut dengan istilah Freies Ermessen. Freies Ermessen berasal dari kata Frei yang artinya bebas,lepas,tidak terikat dan merdeka.Freies artinya orang yang bebas,tidak terikat dan merdeka.Sementara Ermessen berarti mempertimbangkan,menilai,menduga dan memperkirakan.Jadi Freis Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai,menduga dan mempertimbangkan sesuatu.Istilah ini kemudian digunakan secara khas dalam bidang pemerintahan sehingga Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk


Page 6


melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang.1Sedangkan menurut

Nana

Saputra,yakni

suatu

kebebasan

yang

diberikan

kepada

alat

administrasi.yaitu kebebasan yang pada aassnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum2,atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum3. Dalam ilmu hukum administrasi,Freies Ermessen ini diberikan hanya kepada

Pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika Freies ermessen ini diwujudkan dalam

instrumen

yuridis

yang

tertulis,jadilah

ia

senbagai

peraturan

kebijaksanaan.Sebagai sesuatu yang lahir dari Freis Ermessen dan yang hanya diberikan kepada Pemerintahatau adminsitrasi negara,kewenangan pembuatan peraturan kebijaksanaan itu. 2. Ciri- ciri Salah satu Ciri yang ada pada suatu Freies Ermessen menurut Bagir Manan,adalah sebagai berikut : Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan 3.Rencana-rencana Istilah Pemerintahan memiliki dua arti yaitu : fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah dan organisasi pemerintahan atau kumpulan jabatan pemerintahan .Sebagai organisasi,Pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai,yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnyaterutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan,yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Ada 3 ( tiga ) kategori mengenai Perencanaan, yaitu : a> Perencanaan Informatif < informatieve planning > b>Perencanaan Indikatif < indicatieve planning > c> Perencanaan Operasional / normatif < operationele of normatif planning >

1 Marcus Lukman,Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional,Disertasi Bandung,Univ.padjajaran,l996,hal.205

3

2 Ibid.,hal.15 Marbun SF dan Moh.Mhfud,Pokok-pokok Hukum administrasi Negara,Yogyakarta,Liberty,l987 hal 46


Page 7


G. KTUN (KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ) ; Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Berdasarkan pada UU No.5 Tahun l986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yo UU No.9 Tahun 2004, ialah : berdasarkan pada pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) + Pasal 3 – Pasal 2. Dinyatakan di dalam Pasal l.(3) , KTUN adalah : “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata .” Sedangkan di dalam Pasal 3 dinyatakan

sebagai berikut : Merupakan

pengecualian Positif : ( 1 ) ………Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan KTUN ( Keputusan Tata Usaha Negara ). (2)

Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ), maka setelah jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan . Sedangkan Pasal 2, adalah merupakan pengecualian negatif, yang menyatakan : “ bahwasannya yang tidak termasuk di dalam pengertian KTUN menurut Undang – Undang adalah : WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 8


a > KTUN yang merupakan Hukum Perdata b> KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum c> KTUNyang masih memerlukan Persetujuan d> KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Pidana e) KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f) KTUN mengenai Tata Usaha tentara Negara Indonesia ; g) Keputusan Komisi Pemilihaan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum .

G.Perizinan 1.Hubungan Penguasa Dan Masyarakat Antara Penguasa dan Masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik di dalamnya.Hubungan tersebut dapat dilihat dari 2 ( dua ) sisi, sisi yang pertama penguasa memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat,sedangkan pada sisi yang kedua,masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya. Tugas Pemerintah sebagai Penguasa dapat dibedakan ke dalam 2 hal, yaitu : Tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus (Ordenede en verzorgende taken ). Tugas Mengatur dari seorang Penguasa adalah segala sesuatu terutama yang menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh warga.Dalam rangka tugas-tugas mengatur inilah Pemerintah melahirkan adanya sistemsistem perizinan. Sedangkan Tugas mengurus, terutama dalam era masa kini, telah tumbuh dengan pesatnya,seiring dengan pesatnya negara itu sendiri, yaitu : berkembangnya konsep negara (Sociale verzorgingsstaat ), dengan perluasan tugas penguasa, terjadi pula adanya perubahan dalam penggunaan instrumeninstrumen pemerintahan. Organ-organ itu,memerlukan

pemerintah,dalam wewenang-wewenang

melaksanakan baru

dan

tugas-tugas

instrumen-instrumen

lain.Disamping itu juga diperlukan adanya keputusan-keputusan yang bersifat


Page 9


individual (seperti memberi izin atau tidak ), sanksi-sanksinya (yang berupa pemaksaan pemerintah atau penarikan kembali izin ). Dalam negara hukum yang demokratis, penguasa tidak dapat melakukan kekuasannya dan kewenangannya begitu saja, tetapi penggunaannya tersebut dibatasi dengan peraturaan perundang-undangan yang ada.Aturan-aturan yang menjadi dasar adanya pembatasan atas wewenang pengusaa, diatur dan ditetapkan oleh Hukum Tata Negara ( HTN ) dan Hukum Administrasi Negara (HAN ). 2.Pengertian IZIN Didalam Hukum,istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin.Menurut beberapa pakar yang di maksud dengan izin adalah a.>Van der Pot …. : “ Het is Uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitiete vinden “ < Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu ).4 b.Kamus Hukum : “ Overheidstoestemming door wet of verordening vereistgesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist,maar die,in het algemeen,niet als onwenselijk worden beschouwd “ 5 ( perkenan / izin dari peme rintah berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan hukum, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki ). c.Sjahran Basah : Perbuatan Hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasar kan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan6. d.E.Utecht

: Bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan,tetapi masih juga memperkenankannya

4

Utercht,E.Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,Pustaka Tinta Mas,Surabaya,l988,h.l87 SJ.Fockema Andrea,rechtsgeleerd Haandwoordenboek,Tweede Druk,JB.Wolter Uitgevers-maatshappij NV.,Groningen,l951.h.311 6 Sjahraan Basah,Pencabutan Izin salah Satu Sanksi Hukum administrasi,Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan,FHUA,Sby,l995,h.3 5


Page 10


asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hal konkret,maka keputusan administrasi negara yang memperkenankaan perbuatan tersebut bersifat suatu izin . e.N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger, membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut : “Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat. Izin adalah suatu persetujuaan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan –ketentuaan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin ( dalam arti sempit ) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undangundang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela,namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya . Yang pokok pada izin (dalam arti sempit ) ialah bahwa suatu tindakan dilarang,terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuanketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khsuus,tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan agar dilakukan dengan cara tertentu ( dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan ).”7

7

N.M.Spelt dan JBJM,ten Hadjon,Yuridika,Sby,1993,h.2-3.


Berge,Pengantar

Hukum

Page 11

Perizinan,disunting

oleh

Philipus

M


Selain itu ada istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan izin

yaitu

:Dispensasi,Konsesi

dan

Lisensi.Dispensasi adalah

keputusan

administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuataan tersebut.Menurut WF.Prins mengatakan bahwa Dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku lagi sesuatu hal yang istimewa (relaxatio

legis)8.Menurut

Ateng

Syafrudin,dispensasi

bertujuan

untuk

menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan., jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxatie legis ).Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.Sedangkan Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggarannya kepada konsesionaris (pemegang izin ) yang bukan pejabat pemerintah. 3.Unsur –Unsur IZIN : Berdasarkan pada paparan yang tersebut di atas,dapatlah disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan izin itu adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prossedur dan persyaratan tertentu.Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu : a.Instrumen Yuridis b.Peraturan perundang-undangan c.Organ Pemerintah d.Peristiwa konkret e.Prosedur dan persyaratan. Ad : a.Instrumen Yuridis Dalam negara hukum modern tugas,kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde ),tetapi juga mengupayakan mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).Tugas dan

8 WF.Prins Dan Paramita,Jakarta,l983,h.72


R.Kosim

Adisapoetra,pengaantar

Page 12

Ilmu

Hukum

administrasi

Neagar,Pradnya


kewenangan Pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (regelen atau besluiteen van algemeen strekking ),yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu

dalam

bentuk

ketetapan.Sesuai

dengan

sifatnya

individual

dan

konkret,ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. b.Peraturan perundang-undangan Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundaang-undangan.Dengan kata lain ,setiap tindakan pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. c.Organ Pemerintah. Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran

pelbagai

ketentuan

penyelenggaraan

pemerintahan

dapat

diketahui,bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden ) sampai dengaan

administrasi negara

terendah

(Lurah)

berwenang

memberikan

izin.9Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin,yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M.ten Berger,keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan.Di sini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri ) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.10 d.Peristiwa Konkret; Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen Yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh Pemerintah dalam menghadapi

9

Ridwan,HR.Hukum Administrasi Negara,UII Press,Yogya,2003,H.153 NM Spelt dan JBJM.ten Berger,op.cit,hlm.11.

10


Page 13


peristiwa konkret dan individual.Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada

waktu

tertentu,orang

tertentu,tempat

tertentu,dan

fakta

hukum

tertentu.Karena peristiwa konkret ini beragam,sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat,maka izinpun memiliki berbagai keragaman.Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin,macam izin dan struktur organisasi instansi

yang

menerbitkannya.Sekedar

contoh,Dinas

pendapatan

Daerah

menerbitkan 9 macam jenis perizinan,Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan menerbitkan 5 jenis izin. Dan sebagainya. e.Prosedur dan Persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukaan oleh Pemerintah,selaku pemberi izin.Disamping itu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin.Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan pemberi izin.Menurut Soehino,Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional.Bersifat Konstitutif oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu )dipenuhi,artinya dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret,dan

bila

tidak

dipenuhi

dapat

dikenakan

sanksi.Bersifat

Kondisional,oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.11Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah,meskipun demikian,pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyataratan menurut kehendaknya sendiri,tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh Peraturan hukum yang menjadi dasar dari perizinan yang bersangkutan.12

11 12

Soehino,Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan.Liberty,Yogyakarta,l984,h.97 Ibid,hal 98


Page 14


4.Fungsi Dan Tujuan Perizinan Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.13.Sebagai suatu instrumen,izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah,perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.Hal ini berarti,lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung di dalamnya merupakan pengendalian dalam memfungsikan izin itu sendiri.14 Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan yang konkret yang dihadapi.Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini.Meskipun demikian,secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut : a.Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu ; b.Mencegah bahaya bagi lingkungan ; c.Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu ; d.Hendak membagi benda-benda yang sedikit ; e.Pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.15 ! 5.Bentuk Dan Isi IZIN Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan,izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis.Sebagai ketetapan tertulis,secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut 16 : a.Organ Yang Berwenang ; b.Yang Dialamatkan ; c.Diktum ; d.Ketentuan-ketentuan,Pembatasaan-pembatasan,dan Syarat-syarat ; e.Pemberian Alasan ; f.Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan . H.Instrumen Hukum Keperdataan Ketika membahas kedudukan hukum pemerintah,telah disebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari mempunyai dua kedudukan

13

N.M.Spelt dan J.B.ten Berger,op.cit.,hal 5 Sjahran Basah,op.cit.,hal.2 15 N.M.Spelt daan J.B.J.M.ten Berger,op.cit.,hal4-5 16 Idem,hal 11-15 14


Page 15


yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan satunya sebagai wakil dari Jabatan pemerintahan.Sebagai wakil dari Badan Hukum kedudukan hukum pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan,serta dapat melakukan tindakan hukum keperdataan.Tindakan Hukum Keperdataan dari pemerintah itu tidak dijalankan oleh organ pemerintahan, tetapi oleh badan hukumnya, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah. Untuk lebih jelasnya buka kembali uraian yang telah dipaparkan di depan dalam hand out ini. SUMBER KEPUSTAAN N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berger,Pengantar Hukum Perizinan,disunting oleh Philipus M Hadjon,Yuridika,Sby,1993. Markus Lukman,Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi,Universitas Padjadjaran,Bandung,l996 Ridwan,HR,Hukum Administrasi Negara,UII Press,Yogyakarta,2003. Soehino,Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan,Liberty,Yogyakarta,1984 Sj.Fockema Andrea,rechtsgeleerd Haadwoordenboek,Tweede Druk,JB Wolter Uitgevers-maatschappij NV.Groningen,l951. Sjahran Basah,Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum Administrasi. Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Sby,l995. WE.Prins dan R.Kosim Adisapoetra,Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,Pradnya Paramita,Jakarta,1983.

L.SOAL – SOAL LATIHAN 1. Apa yang dimaksud dengan Beschikking ? 2. Sebutkan syarat - syarat dari Beschikking ! Dan berikan contoh - contohnya . 3 .Sebutkan macam - macam dari Keputusan Pemerintah ! 4. Sebutkan perbedaan yang terdapat pada KTUN perorangan dengan


Page 16


KTUN Kebendaan .

5. Apakah yang dimaksudkan dengan KTUN menurut UU No.5 / l986 ? 6. Sebutkan Unsur – Unsur yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) ! 7. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksudkaan di dalam unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) ? 8. Sebutkan perbedaan yang terdapat pada KTUN perorangan dengan KTUN Kebendaan . 9. Apakah yang dimaksudkan dengan KTUN menurut UU No.5 / l986 ? 10. Sebutkan Unsur – Unsur yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) ! 11. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksudkaan di dalam unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) ? 12. Manakah dari kedua putusaan ini yang merupakan KTUN ? Mengapa demikian ? Jelaskan dengan singkat ! S.K.TENTANG PERINTAH PEMBONGKARAN a>.Disebutkan bahwa, yang tersebut namanya dalam lampiran ini diperintahkan untuk membongkar bangunan yang terletak di jalan ……. Nomor …. Selambat-lambatnya tanggal ……….. b>Semua bangunan yang terletak disepanjang jalan…diberi batas waktu pembongkaran selambat-lambatnya tanggal ………….. 13.Berikan contoh dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penguasa 14.Apa yang Sdr ketahui dan dimaksud dengan : a> Pengertian Izi dari para pakar ? Jelas dan singkat ! b> Pengertian Izin dalam arti luas dan dalam arti sempit ! 15.Sebutkan contoh dari suatuPerixzinan seperti yang diuraikan dalam Halaman 57 dari Handout ini ! 16. Sebutkan pula perbedaan yang terdapat di dalam Izin dengan Lisensi ; Dispensai dan Lisensi .


Page 17


BAB V INSTRUMEN PEMERINTAHAN

Recommend Documents