BAB V INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN Salah satu fungsi Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi adalah sebagai acuan bagi instansi pusat dan pemerintahan Daerah Tingkat I dalam menJrusun dan melaksanakan program lima tahunan dan program tahunan. Indikasi program-program pembangunan merupakan penjabaran kebijaksanaan dana rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bab ini akan diidentifikasi program lima tahunan dalam kurun waktu Iima belas tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wiiayah Propinsi Bali. Program-program berikut pada dasarnya masih bersifat indikatif, yang diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penJ^rsunan program pembangunan sektoral serta pembangunan pada wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam j angka menengah. Pen5rusunan program pembangunan tidak bisa terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yar.g telah digariskan dalam Pola Dasar Pem-
bangunan Daerah Propinsi Bali dan Rencana Pembangunan Lima Tahun sebagai penjabarannya. Demikian pula perumusan ini perlu memperhatikan program-program yang telah disusun oleh departemen/ instansi di pusat maupun di Propinsi Dati I. Sesuai dengan tujuan dankebij aksanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan tetap diletakkan pada bidang ekonomi yang dititikberatkan pada pengembangan industri dan pertanian serta keseimbangan pembangunan di antaranya. Sedangkan pembangunan bidang lainnya dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas masing-masing yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.
Indikasi program ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program-program tahunan yang akan mendorongperkembangan sektor trategis yang berdampak positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara umum program pembangunan sektoral yang dapat diindikasikan untuk dilaksanakan sampai dengan lima belas tahun yang akan datang adalah sektor/sub sektor yang secara langsung memanfaatkan ruang, sebagai implikasi dari rencanatata ruang yang telah dirumus-
kan.
247
Indikasi program pembangunan ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 yang diuraikan berdasarkan enam aspek yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Bali yaitu :
L. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Pengembangan Kawasan Lindung 3. Pengembangan Kawasan Budidaya,
-
:
pengembangan kawasan pertanian;
pengembangankawasanpariwisata; pengembangan zona dan sentra industri; pengembangan kawasan permukiman; dan pengembangankawasanpertambangan.
4. Pengembangan Prasarana Wilayah,
-
yang terdiri atas
pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan
prasarana prasarana prasarana prasarana
yang terdiri atas
:
transportasi darat, laut dan udara; telekomunikasi;
listrik; air bersih; dan
pengembanganprasaranapengairan.
5. Pengembangan Sistem Kota-kota 6. Pengembangan Wilayah Prioritas, yang terdiri atas ; - pengembangan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;
-
242
pengembangan lahan kritis; pengembangan kawasan cepat berkembang; pengembangan desa tertinggal.
TABEL 5.1
INDIKASI PROGNAM DAN TAHAPAN IELAKSANAAN PEMBANGUNAN INSI ANSI
LOKA
to-
KEIERANGAN
INDII(A$ PROGRAM
Jb
rb
td
)p
Kl
!g
G
gl
WAKIU PELAKSANMN
TERKAIT
xruA A 1
PEI{OEiIBAI{O'II SUMSER DAYA AIAM DAII I lrG(ilrGlr xthltD P.nl6n uhng diotrh lr*6i .k Lut dan psnh4t n 3!mu ljl
Mengukur linglct perlilsupan ,jr lad kr anh daratan untuk berbagai kodalaman ak tanah
*
* *
Pemda Tk I, Dinas PU TK I, P€mda TK ll, Bappe& Tk ll
aldbqt lntruBi alr leut
Prmbaigwn &nlcubqng tanpmgEn
alf hulan
Lrgn!€t si m$,ah kekedngar pada musim komanu dil k3hll6ngen alr
tssmoa I K I Oinas PU Tk l Pemda Tk ll
(los6s) bpon d!@h
EW
bendn. gunung
aFi
Mgnghindari karuglan b€nctnr ahm
+ b.nlk B
PEMAI{TAPAN
KAWASAN LII{DUNG
s
2
p€ng€lol.En
kruen
InEr{arissl koniik di dalem keMqn lindung
Momb6rikln leuh lanjut
a[han bonilkp€ngglolaan
PlnFlo{lqn Kdrlllk dm pel*san..n
M6niaga ko$imbangan dan monggmbalikan tungsi lindung
AMD
L
studi
tcrludlp lcgid.n-lcgldEn Fng
* * Dnas Kehdanan
+
+
+ K@inas
rchdn.n
PEI{CEMBAI{GAI KAT,I,ASAI{ PERTAI{IAI r!n!n pr@unn can Eilln rlmruruFlrrffin sh Fn! b6drlg8l tolols
MonJaga
2
Pel.tkm *Eh
Peningl€tan produksi padi
oinas Psnanlan, lGnwl/Dinss PU
3
Prognln Inadsiikl3i t.nam.n pldi
P€ningkatan produKifitas lahan saMh
DiDas Penanian
4
Pdl[4n hhm p€ifti.n lahln lging !!ng 6el
P€ningbtan produrer penanran bhan
Dinas P6rk6bunan
'I
dwhgtri
ParEtmbarlln
F
Bappda lK l. EtsN. Kw. Kehutanan Oinas Kehutanan
dn!6nnmn$ung
c
s
lindung
untuk
l.h.n )dng telih dilq)nni
lahan )Eng
*Mh pada lehan
bdada dibaMh
kM$n hutan llndung $bag8l lqhan tqnaman bolihutln FlqauPorkebunan $suai a6har
tingi6t pentlsqtan lahan sakh .gqr smsombede pnngan tetapteiaga
*
Bapp€da TK l,
lGnwil Psftnian
I
bnng P€ningkatan produP€i tanaman korasi/porkebunan dan remberikan fungsi PsnFngga bagi kaMsan lindung di
Oinas Kohuanan Dinas Per}Gbumn Sub Balai RLKT
I
m
!.] F lF
{o 6
?l
INDIKASI PROGRAM Perluasan lahan pertanaah tanaman
Psingloten prduksl tanaman
tahunan/pqrkebumn
trhhan D€rksbunan
Peningkatan produksi & pengsmbangan lahan
Peningl€tan ppdulFi
hMn
LOKASI Gi t{
ld )p
,D
KETERANGAN
tomak dan
WAKIU PELAKSANMN Bg
Kr
BI
I
n
t
t
a
t
*
a
c
G
s
l
*
*
+
*
lMsan wsata
pBflSsatq
&
2
kaMsarvobj€k wisata
hanspoiasi
Bappeda Tk Diparda
t
*
I
I
f Parpostel, D6p. Perhub, sMsta, Pemoa I K I
3
E
Danas Poftebunan
Dinas Pdernakn Oinas Porikanan
Fn0nan
,-J
TERKAIT
m6pemudah akes dad dan ke kam$nrobvek si$ta. keleranEan :
lokasi : seluruh kaMsan pariwisata
Peninglctan hasil produbi
Pengembangan zona aneka andustri
Peningkatan ekonomi
* Dinas
3
Pengembangan
anek ind!9i
Peningl€tan ekonomi
lainnya
Program p€ngendalian lGMsan permukinan tang ada di dalam atau ydng berbatasan dengan
2
Poniapan dan penwsunan roncana
p€ngem-
l\rembatasi pedumbuhan ka@san permuKman l6ng di dalam atau fang berbatasan dengan haMsan lindung Memberikn a6han pengembangan l6Mgn permuhman
Pemda Tk l. Bapp€da Tk Pemda Tk ll
I
lgiteria kasesuaian lahan permuhman
3 dan lingkungan
lingkuhgan sebagai wiud struKural pemanlaatan ruang kota
PEI{GEMBANGAN KAWASAN PERTAMBAI{GAN 1
Ponataan
kaMsan pertambangan Galian C di
Pengembalian kondigr tona
kMsan
cunaksa - Klungkung 2
,1
Kocamatan Kubu dan Abang, Kebupat€n rerangasem
Data Alam secara berdaya guna dan belhasil guna
Peningkahn jdan bleKo( primer singaraja - Amlapura - Padangbai
Meningkatkin aksesibilitas perg€ra-kan diwila)ah Bali Ljtara & Bali Timur Menihgkatkan akses dari pel. Celukan
2
Bamng kewilayah Bali seldan 3 Kusamba (sunrise road)
Dep. PerhuNng€n Kanwil PU Dinas PU
I
Pembanglnan jalan koleKor pdmgr Soka (sunset road)
Peningkatan ialan koleKor pdmer GianFr Kirtemanl - singardia
Menlngldkah ak3sssibllt s e)tomal B.li tltaE
JM
MoniDgt€tkrn.ks6slbilitas etomal JaM Eali
t\9
A
ut.ra
A
to.
INDIKASI PROGMM
KETERANGAN
Jb
rb
td
LOKASI Dp
l(
(a
8l
IERKAIT GOU
PtsiqEilUilqX PU$NilA LISTRK Pdamb.han drF lldrik 0ntorliomksi JM-Bsli) F{ylsun.n duor pemEngK ilfrffiLIA Ayung drn S. Und.) d.n PLTP (Bodugul) 3
Pq*Effin
pdqyanan
t{tngs
PsnenuMn reMuhan dl mag mnddang
(s
lidrll( enpar
PLN
!
l€
banJar-banlar
M
PEI{GEMBAiIGAil PNASARAiIA AIR BERSIH Ponsoqllffi
shbd€lmbd
tdingan ah borsih
kEb@ran didribci
Pemnggtiangan
tsom{uhan reMuhah di ma$ m€ndd.ng
b6l0
oihds PU.
Penambdrhhorl|en
il
air
air
PDAM
b€Eih
Mgningkdkan efsionsi psngelolaan ail b€Bih
PEI{GEMBAIIGAII SARANA PEI{GAIRAil Pembahgunan
remFmK
mdudd.m i.ig.sl
lahan
ngaS t6m6
F|whan
*
u[uKgEp
t s
tel.h sd.
+
Dinas PU Subak
t
ada
PEI{GEMBAI{CAN SISTEM KOTA-KOIA EEluas/reMsr rencana rutng wilalah
ltr
kabupatsrKodla Dati
M€mantapkan fungsi den hirarkj pusat
ll
Bmuktmn
Bappeda Tk
I
* s keGmatan ata!
kaMsn lainn)a
penyrdiaan
3
snna
dan
pr6$raha
kaM$n lindung
Pemertapan
Pomda Tk ll
+
&
+
pusat Petmuldmah
4
BPN
StatiSik
Penyusunan data pokok p€mbangunan kala pe.iodik
s@n
Memudahkah penyusunan rancana,/ mlua3l tda ruang
IIDIKASI PROGRAM I\'ILAYAX PRIORITAS
A
PENGEMBAI{GAN
SEKTOR PERTANIAN
* [M$mbcdt
1
Dinas Pertahien.
pangan)
dhDcifitrsi) Ponihgkatan €fisionsi ptoduksi Pshlngloton
pas6 psnen
6aha dan paoduliliftas perikanah,
p€tm6krn dan p€rkobunan
Mongu6ngi
iuffih prdrksi Fhg
t6r@er (l@es)
Oinss Pedlonan
Mqiwhi kab\tulEn b6han mkaM dan mnlr€ldkrn kodrodti akspor
CDPU, SMsta
@
++Lil* -l-'--'l-T i_
-__-_
gF l+ -.
__:
g* sF
g
E
i*;; lg:
.-E
IEE
€Eg
Ir: 9EE
€.E
E;€ T€{ cg
l5
'6d
_q
dc
.E9 6 o
Eg BE FE do oo oo
:
e o d 6
3
t E
o
to
o oo
6
6 € 6
g
ta:
I 3
tt
247
BAB
VI
MEKANISME PENGELOLAAN TATA RUANG Mekanisme pengelolaan tata ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, proses pemanfaatan rencana tata ruang dan proses pengendalian pemanfaatan ruang..
6.1 PROSES PERENCANAAN TATA RUANG Proses perencanaan tata ruang meliputi kegiatan; penJrusunan rencana tata ruang, pengesahan4egalisasi rencana tata ruang, pemasyarakatan rencana tata ruang dan tindak lanjut penjabaran rencana tata ruang.
Tahap penyusunan rencana tata ruang secara keseluruhan telah diIakukan dan dianggap sudah selesai, sehingga yang akan diuraikan selanjutnya dibatasi pada bagian proses perencanan yang meliputi pengesahan/legalis asi, pemasyarakatan, dan tindak lanj ut penj ab aran rencana tata ruang.
6.1.1 Pengesahan R,TRWP Dati I Seteiah dokumen RTRWP Dati I selesai disusun dan mendapat persetujuan melalui seminar atau diskusi (terbuka yang melibatkan berbagai instansi terkait, baik di daerah maupun di tingkat Pusat, serta berbagai pihak lainnya yang terkait, maka dukumen RTRWP Dati I tersebut dipandang layak untuk dipakai sebagai pedoman pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam skala Propinsi. RTRWP Dati I Bali adalah pedoman yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat di Propinsi Dati I Bali (termasuk seluruh lembaga yang ada), karena keberadaannya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi Dati I Ba1i. Dengan landasan hukum yang berbentuk Perda, maka pelaksanaan RTRWP Dati I mempunyai sanksi hukum, dalam arti mempunyai ke-
kuatan untuk pemaksaan (Law Enforcement) apabila diperlukan. Disamping itu, dengan adanya sanksi hukum, apabila terjadi pelanggaran dilapangan terhadap arahan yang tertuang dalam RTRWP Dati I, maka penertiban dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penegakkan hukum seperti pembongkaran paksa, gugatan perdata atau tindakan koreksi seperti denda, pungutan tambahan, atau bahkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran. Perda tentang RTRWP Dati I yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (eksekutip dan
249
legislatip) selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mendapat pengesahan Dalam rangka memperlancar pengesahan rencana, maka perlu ditempuh langkah-langkah :
-
mengadakan rapat konsultasi di tingkat pusat; dan mempercepat permohonan pengesahan Perda segera ditetapkan.
6.1.2 Pemasyarakatan RTRWP Dati
I
Sctolah rnendapat pengesahan, maka RTRWP Dati I Bali dimasyarakatkan melalui penyrluhan-penyuluhan kepada warga masyarakat dan pejabatdaerahdi Propinsi Dati I Bali, yangtergabung dalam organisasiorganisasi kemasyarakatan kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai organisasi lainnya, maupun yang berada di dinas-dinas atau instansi-instansi terkait di Propinsi Bali. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam menyusun setiap rencana kegiatan disuatu lokasi dan berpedoman pada rencana tata ruang yang ada, dalam hal ini RTRWP Dati I Bali. Dalam rangka mempercepat kegiatan masyarakat rencana atau Perda Tata Ruang keseluruh lapisan dan pihak-pihak yang terkait, maka perlu ditempuh langkah-langkah : - penyuluhan langsung kepada aparat pemerintah, Iembaga kemasyarakatan, dan rnasyarakat luas oleh tim tata ruang tingkat I; dan - penyuluhan yang lebih gencar melalui media massa. 6.1.3. Tindak
II.
Lanjut Penyusunan RTRW Kabupaten/Kodya Dati
Mengingat bahwa RTRWP Dati I Bali bersifat makro sebgai pedoman induk, maka untuk pegangan yang lebih rinci dilapangan perlu dilakukan langkah-langkah penjabaran berupa pen)msunan rencana-rencana tata ruang yang lebih rinci dan mengacu kepada RTRWP Dati I Bali ini masih sangat umum karena hanya merupakan suatu arahan struktur tata ruang pada wilayah propinsi (skala peta 1 : 125.0000)' Pada Kabupaten atau Kotamadya Dati II dijabarkan dalam bentuk RTRW Kabupaten atau Kodya (RTRWK) Dati Ii dengan tingkat kedalaman atau ketelitian peta sekurang-kurangnya pada skala 1 : 50'000 atau 1 : 100.000. Dalam RTRWP Dati II ini materi RTRWP akan lebih dirinci lagi dengan besaran-besaran yang lebih terukur. Untuk kawasan-kawasan tertentu selain dijabarkan dalam bentuk RTRWKDati II, RTRWP Dati 250
I ini perlu pula dijabarkan dalam rencana detail tata ruang kawasan. Rencana tata ruang ini pada dasarnya lebih bersifat fungsional dan operasional untuk mendukung pengembangan sektor tertenu, sehingga wilayah perencanaannya tidak harus sama dengan wilayah administratif. Dalam kaitan ini konsistensinya antara isi RTRWP Dati I dengan RTRWK Dati II atau rencana detail kawasan yang akan disusun perlu dijaga secara maksimal, sehingga keterpaduan kegiatan pada wilayah propinsi dapat terjamin. Selain sebagai acuan penyusun rencana tata ruang yang lebih rinci, RTRWP Dati I juga akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I pada periode berikutnya. Adanya masalah perbedaan dimensi waktu Perencanaan RTRWP Dati I (15 tahun) dengan dimensi waktu pembangunan j angka panj ang (25 tahun) atau pembangunan jangka menengah (Repelita) dapat diatasi pada waktu peninjauan kembali RTRWP Dati I secara berkala setiap lima tahun. Upaya tindak lanjut penjabaran RTRWP Dati I Bali ke dalam rencana yang lebih rinci perlu dilakukan iangkah-langkah sebagai berikut :
-
agar diberikan prioritas dana dari APBD Tingkat II dan SDO dari Tingkat I yang diarahkan; mengadakan diklat aparatur untuk program jangka panjang clengan himbauan pegawai yang telah mendapat pendidikan agar ditempatkan pada posisi yang sesuai; dan
-
menyiapkan peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari RTRWP
Dati I.
6.2 PROSES PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG
6.2.L Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Ruang Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab terdahulu, seluruh pihak baik swasta maupun pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat (perorangan dan yang terorganisir), kesemuanya ikut terlibat dalam melaksanakan RTRWP Dati I. Untuk itu, agar tidak timbul kerancuan, maka pemanfaatan ruang yang berpedoman kepada RTRWP Dati I diatur dengan mekanisme sistem Planning Advice atau Rujukan Rencana.
Dalam sistem ini, ditetapkan bahwa BAPPEDA Propinsi Dati I Bali merupakan instansi yang menerbitkan rujukan rencana atas nama
25t
Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Bali, sehingga kendali terhadap pemanfaatan/penggunaan ruarlg dapat dilakukan dengan e{'ektif. Malalui sistem ini diatur bahwa, setiap kali masyarakat atau instansi pemerintah bermaksud melakukan kegiatan yang berdampak luas pada ruang wilayah propinsi, atau melakukan pemanfaatan ruang dalam skala besar disuatu bagian wilayah tertentu, maka pihak tersebut pada tahap yang paling awal (sebelum melakukan kegiatan) diwajibkan untuk mendapatkan Keterangan Rujukan Rencana /I(RR (advis rencana) dari Pemerintah Daerah Propinsi Dati I BaIi C.q. BAPPEDA Propinsi. Dalam hubungan ini, BAPPEDA Propinsi dibantu oleh Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah Tingkat I mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan melakukan penelahaan berdasarkan RTRWP. Selanjutnya, Bappeda Propinsi menerbitkan "KRR" yang isinya menjelaskan :
-
rekomendasi tentang kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang apa saj a yang diperbolehkan berada dilokasi yang disebutkan sipemohon; dan
-
langkah tindak lanjut apa yang dilakukan oleh pihak yang akan melakukan kegiatan, sehubungan dengan rekomendasi tersebut diatas.
Secara hukum, kedudukan 'KRR" adalah merupakan petikan dari suatu produk hukum yang kuat (yaitu Peraturan Daerah), sehingga "KRR" dapat menjadi acuan untuk penerbitan berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, seperti penerbitan SK Pencadangan/Peruntukan Tanah, SK Perluasan Areal; serta pengurusan berbagai ijin, seperti Ijin Melakukan Pembebasan Tanah, Ijin Melakukan Kegiatan Industri Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Ijin HO) dan Ijin Mendirikan Bangurran (IMB). Seiairi itu, 'KRR' juga dapat menjadi acuan untuk penerbitan berbagai kebijaksanaan dalam pe-
negakan hukum, seperti penerbitan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Bangunan dan Surat Perintah Bongkar (lihat Gambar 6.1). Untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang saat ini telah berlangsung namun ternyata tidak sesuai dengan RTRWP Dati I atau dengan Rencana Tata Ruang lainnya yang skalanya lebih rinci yang merupakan penjabaran lebihlanjut dari RTRWP Dati I, secarabertahap akan diatur kembali agar sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam kaitan ini, pertama-tama perlu dilakukan inventarisasi terhadap pemanfaatan ruang dan rencana pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan kepada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan ruang secara tidak tepat itu akan diinformasikan tentang ke252
giatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berada dilokasi tersebut sebagai pedoman. Selanjutnya, kepada pihak-pihak tersebut diberi alternatif untuk menyesuaikan pola kegiatannya dengan rencana tata ruang, atau memindahkan kegiatannya ke tempat lain yang Iebih sesuai secara bertahap dalam tenggang waktu tertentu. Khususnya yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang telah ada dan rencana pemanfaatan ruangyang telah memiliki perijinan lengkap (sekurang-kurangnya memiliki ijin lokasi, penguasaan lahan, dan atau IMB) dapat diberlakukan status quo, artinya bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada, dan rencana pemanfaatan ruang tersebut dapat dilanjutkan. Dengan kata lain kasus status quo diberikan untuk kegiatan-kegratan yang sudah ada dan rencana-rencana pemanfaatan ruang yang telah memiliki perijinan yang lengkap. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan dana rencana-rencana pemanfaatan ruang yang belum dan atau tidak memiliki ijin yang lengkap akan dikenakan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan-peraturan tata ruang yang berlaku. Sementara itu kepada pihak-pihak yang kegiatannya telah sesuai dengan rencana tata
ruang yang ada, akan dilakukan penyuluhan dan pembinaan untuk memantapkan pemanfaatan ruang. Penerbitan ,KRR" dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Dati iI Cq. BAPPEDA Tingkat II, sesuai dengan skala/besaran dari kegiatan yang akan dilakukan, skala rencana tata ruang yang tersedia sebagai pedoman, serta kewenangan yang ada pada
Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam bidang yang menyangkut pertanahan. Dalam rangka memantapkan sistem dan struktur tata ruang tersebut, perlu pengaturan mekanisme kerja antara Bappeda dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan, dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Jo PP No. 6 Tahun 1988.
6.2.2 Peran Berbagai Pihak Dalam Pemanfaatan Ruang Pada dasarnya pembangunan yang berlangsung di Propinsi Dati I Baii dilaksanakan dengan dana yang berasal dari sumber-sumber APBN (Pemerintah Pusat), APBD (Pemerintah Daerah), Investasi Swasta dan Swadaya masyarakat. Mengingat dana yang berasal dari pemerintah sangat terbatas, maka dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, keterlibatan swasta./masyarakat dalam pembangunan perlulebih ditingkatkan dan beban pembangunan diatur secaralebih berimbang, sehingga secara umum pembagiannya adalah : 253
1. Pemerintah Pusat
L
-
mengelola proyek-proyek APBN dan proyek-proyeli bantuan luar negeri;
-
mempersiapkan pedoman dan petunjuk teknis yang meliputi penetapan persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan dan kriteria-kriteria proyek termasuk penetapan prosedur dan cara-cara pelaksanaan, operasi serta pemeliharaan; dan
-
dalam hal penataan ruang wilayah propinsi, peranan pemerintah pusat adalah memberikan bantuan (keuangan dan teknis) kepada Pemda untuk menyusun draft RTRWP Dati I sampai dengan terciptanya Perda tentang RTRWP Dati I.
-
Pemerintah Pusat Cq Menteri Dalam Negeri juga memberikan pengesahan terhadap Perda RTRWP Dati I; dan
-
Pemerintah Pusat juga berperan membantu Pemda dalam melakukan evaluasi teknis yang menyeluruh setiap 5 tahun dan dalam proses revisi RTRWP Dati I apabila diperlukan.
Pemerintah I)aerah
-
-
mengelola proyek-proyek APBD dan memaduserasikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan proyek-proyek pusat di daerah; mempersiapkan dan memberikanhemudahan-kemudahan kepada sektor swasta, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas; memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Iuas tentang proyek-proyek prioritas dan menyelesaikan masalahmasalah sosial yang timbul dalam pelaksanaan proyek; dalam hal ini penataan ruang wilayah propinsi, peranan Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, mengadakan tindakan penertiban pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang, dan melakukan evaluasi serta revisi terhadap l'encana tata ruang apabila dipandang perlu; dan mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat untuk berperan serta
aktif dan positif dalam pelaksanaan pembangunan. J.
I)unia Usaha Swasta
254
melakukan pemanfaatan ruang wilayah dikawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan;
-
melaksanakan proyek-proyek yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah; dan
-
membangun danmengelolaproyek-proyekprioritas, sesuai dengan
penunjukkan dari Pemerintah Daerah melalui perjanjian'
4. Masyarakat
-
melakukan pemanfaatan ruang wilayah dikawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dan;
-
melakukan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan serta melengkapi sarana dan prasarana pemukiman.
6.3 PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 6.ll.l Pemantauan Pemanfaatan Ruang Pemantauan pemanfaatan ruaDg pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pengendalian pemanfaatan ruang secara kese-
luruhan.
Pemantauan perlu dilakukan oleh instansi tata ruang di daerah serta instansi lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang dibawah koordinasi Bappeda Tingkat I Bali. Pemantauan ini merupakan suatu kegiatan memonitor dan/atau mengawasi pemanfaatan ruang di Propinsi Bali dan perubahan-perubahan yang terjadi. KegiataD ini juga berguna untuk memonitor dan mengawasi setiap usulal a.tau peugajuan pemanfaatan ruang dan untuk proses perijinan pemanfaatan ruang dalam skala relatif besar dan memiliki dampak luas di Propinsi Bali. Padatahap awal, kegiatanpemantauan dapat dilakukan melalui proses perijinan lokasi. Pemantauan pemanfaatan ruangini juga mencakup kegiatan mengumpulkan dan memperbaharui (up dating) data. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memberikan masukan-masukan bagi peninjauan kembali atau evaluasi RTRWP yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan melalui penciptaan dan pengembangan suatu sistem lata bcrse yang terkoordinir baik dalam suatu unit pusat data dan janrrgarmya untuk terus menerus memonitor pemanlaatan ruang 4an perubahan-perubahan yang terjadi. Secara bertahap kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Informasi Geografis (GIS) dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. sistem Informasi Geografis i1i merupakan suatu metoda komputer yang terdiri
dari perangkat keras, perangkatlunak dan grafikyang dapat menerima, menyimpan, menganalisa, dan memperagakan data yang berasal dari 255
berbagai sumber. Pemantauan pemanfaatan ruang ini perlu ditunjang dengan pengembangan sistem kelembagaan (struktur organisasi dan tata kerja) dari aparat Pemerintah Daerah Tingkat I Rali dan pembinaan tenaga staf dalam kuantitas yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membina penyelenggaraan penataan ruang propinsi secara berkesinambungan.
6.3.2 Pengendalian Pemanfaatan Rrrang Pengendalian pemanfaatan ruang pada RTRWP Dati I Bali ini pada dasarnya dibedakan menurut dua jenis kegiatan: - pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung; dan
-
pengendalian pemanfaatan pada kawasan budidaya.
Secara umum pengendalian tata ruang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat pemantauan, pengawasan, dan penertiban kegiatan yang
memanfaatkan ruang. Kegiatan pemantauan, seperti telah diuraikan terdahulu, merupakan tahap awal pengendalian. Didasarkan pada hasil pemantauan tersebut barulah kemudian dapat dilakukan kegiatan pengawasan (untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang) serta penertiban sebagai tindakan penyelesaian /penanganan masalah tata ruang. Pengendalian dan pemanfaatan ruang ini perlu dilakukan sehubungan dengan kemungkinan adanya permasalahan konflik pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dan/atau antara kawasan budidaya lainnya. Permasalahan tersebut dapat terjadi untuk kasus-kasus sebagai ber-
ikut:
-
rencana dengan status tanah; rencana dengan proyek-proyek pembangunan; dan rencana dengan penggunaan tanah yang telah berlangsung.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung meliputi:
-
pemanfaatan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dapat
dipertahankan;
-
pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan yang kritis yang dapat mengganggu fungsi lindungnya;
-
pelaranganlpencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan;
256
-
pembatasan kegiatan budidaya yang telah ada sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan tindakan konservasi secara intensif;
-
pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung sebagai tindakan penertiban; dan
-.
pengenaan "status quo" untuk kasus-kasus khusus tertentu.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dapat menjadi:
-
pengarahan lokasi kegiatan untuk kegiatan budidaya melalui mekanisme perijinan (untuk kawasan berskala besar) dengan pendekatan insentif dan desentif; pelarangan atau pencegahan dilakukan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana; pembatasan kegiatan lain yang telah ada dengan ketentuan tidak dilakukan pengembangannya lebih lanjut; dan penyelesaian masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya (baik status-penguasaan lahan, proyek pembangunan, penggunaan lahan yang telah berlangsung lama berdasarkan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku, SKB Menteri-Menteri yang berkaitan.
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang propinsi, peranan koordinasi dalam Pemerintah Daerah Tingkat I koordinasi dilakukan melalui Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah, dimana kedua tim pengarah adalah Ketua Bappeda Tingkat I Bali dan keanggotaan Tim mencakup instansiinstansi terkait di Tk I. Sistim pengelolaan pemanfaatan dan pengendaiian pemanfaatan ruang ditempuh melalui prosedur sesuai dengan diagram pada Gambar 6.1 dan Gambar 6.2 Untukkasus-kasus khusus, apabila pada Tk. I terdapat permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengajukannya kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
257
GAMBAR VI.1
SISTEM PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG
Bencana )manfaat€
Ruang oleh asyarak€ Instansi
BAPPEDA dibantu Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah, unsurnya terdiri : lembaga format dan nonformal
Proses
KRR Keterangan
Pengurusan ljrn (ijin HO, lMB, ijin
Rujukan Rencana
Pelaksanaan Fisik
pemDeoasan tanan dan lain-lain)
Penghentian Kegratan Pemantaatan Ruang
Pemantauan Pelaksanaan
GAMBAR VI.2
MEKANISME PENYESUAIAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG YANG ADA (EXISTING), RENCANA PEMANFMTAN RUANG DAN RENCANATATA RUANG YANG LEBIH RINCI
INVENTARISASI
:
- Pemanfaatan Ruang . Rencana Pemanfaatan Ruang - Rencana Tata Buang
ALTERNATIF PENYELESAIAN
PENYULUHAN LAPANGAN (lnformasi Rencana)
:
- Penyesuaian Rencana dan Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Pemindahan Kegjatan/Pemanfaatan Ruang - pemberian Status Ouo terhadap kegiatan yang sudah ada dan Rencana dengan Perijinan Lengkap
258
6.3.3 Perangkat Pendukung Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RTRWP Dati I, maka harus ada dukungan komitmen dari semua pihak di Propinsi Dati I Bali, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Disamping itu, perlu pula disiapkan perangkatperangkat pendukung, yaitu : - tersedianya rencan a tata ruang skala rinci yang merupakan penjabaran dari RTRWP Dati I, yang antara lain berbentuk RTRW Kabupaten/Kotamadya Dati II, RDTR kawasan dan Rencana Teknik kawasan;
-
tersedianya aparat yang berkemampuan teknis memadai, yang di tunjang dengan peralatan kerja yang mencukupi untuk dapat memberikan layanan yang cepat dan tepat bagi para pemohon KRR; dan tersedianya aparat yang khusus melakukan pemantauan pemarrfaatan ruang yang secara struktural merupakan bagian dari unit kerja yang sudah ada (bukan merupakan instansi./unit kerja baru).
Dalam meningkatkan ketersediaan perangkat pendukung perlu disediakan personil, prasarana dan sarana serta anggaran yang lebih memadai.
KEMBALI RTRWP Pada dasarnya RTRWP Dati I Baii ini harus menjadi pedoman ke6.4 PENINJAUAN
ruangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di Bali. Oleh karena itu,,RTRWP Dati I perlu disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan keadaan perkembangan sosial ekonomi yang terjadi di Bali secara dinamis. Agar tetap sesuai dengan gerak dinamika pembangunan daerah, RTRWP Dati I BaIi ini perlu ditinjau kembali atau dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali atau bilamana dianggap perlu oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
I dimaksudkan untuk menyempurnakan atau merevisi materi rencana dengan mempertimbangkan kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi secara pesat di daerah. Penyempurnaan RTRWP Dati I Bali perlu dilakukanjikahasil peninj auan kembali (evaluasi) ini menunjukkan adanya penyimpanganpenyimpangan yang mendasar antara apa yang direncanakan dengan yang dijumpai dilapangan, yang diakibatkan oleh adanr':r pt'rubahan kebij aksanaan pemerintah, perkembangan sosial ekonomi, penemuan teknologi baru dan sebagainya sehingga materi rencana perlu Penin3'auan kembali atau evaluasi RTRWP Dati
259
disesuaikan. Dalam kaitan ini, peninjauan kembali merupakan usaha untuk menjaga fleksibilitas dari rencana tata ruang agar senantiasa dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi yang mempengaruhi
tata ruang propinsi. Kegiatan peninjauan kembali pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Dati I yang dalam pelaksanaannya perlu dikoordinir oleh Bappeda Tingkat L
260
LANIPII
t9 TABEL L.l RENCANA PEMANFAATAN FI'NGSI SI,JNGAI TIAP KABI,'PATEN DI PROPINSI BALI POTENSI PEMANFAATAN
t
SUMEERAIRBAKU
Seluruh sungai yang b€rpotensi
Tabanan
RATTING
SALURA}.IUTAMA DRAINASE
PLTA
AIREERSIH
Tk Yeh Sumbul Tk Balian
Tk Yeh Ho Tk Balian
KEIERANCAN
TkKalial(ah Tk ljo Gading Tk Sebual Tk Yeh Nu Tk Yeh Empas
Tk Bilok Poh
Seluruh sungai yang berpotensi
Jembrana
2
IRIGASI
KABUPATEI,I/ KOTAMADYA
NO
TkFenet
TkDikis
Tk Yeh Sungi Tk Yeh Leh
Tk YehPanatpn
TkDati Tk Yeh Ge Tk Yeh Sunei
TkAyung *
Tk Ayung
Tk Ayung
Seluruh sungai yang berpotensi
Tk Mati Tk Ayung Tk Baduns,
Seluruh sungai yang berpotensi
TkBadung
Gianyar
Seluruh sungai yang berpotensi
Tk Petanu
Tk Alung
Tk Ayung
6
Klungkung
Seluruh sungai
Tk Butuh Tk Unda
TkMelangit
Tk Unda
7
Bangi
Seluruh sungai
Tk
msbemtensi
Tk Lanscaan
J
Badung
Denpasar
8 9
Karangasem
Seluruh sungai
mc
I
TkMati TkBadung Tk Auns
TkAyung'
msbemlensi
Tk Pakerisan Tk Melanggi Tk Cangkir
Tk Sanesans TkUnda TkJinah
Tk Unde
Tk Jangga
Tk Telaga Waja
Tk Genggem
Tk
Tk Jangga
r
Sangsang
Tklanggja
TkNvulins
bermtensi
Seluruh sungai
Buleleng
Tk Mati Tk Baduns
Saba
TkBanyumala Tk Bulelenc
Ptoy.hAir Balr PtuptBt .
PrcyclP.ttoil,n Sungat Prcpiut Bali Protl8i Ddl I Boil
Dlparda
. Suhhdatdiil
RE!.lc^NA
L-l
Larnpiran
TABEL L.2 RENCANA FUNGSI DANAU DI PROPINSI BALI NO
NAMA DANAU/WADUK/DAM
LOKAST
RENCANA PEMANFAATAN
(KABUPATEN)
1.
Tanrblingan
Buleleng
Supply air bawah tanah
2.
Buyan
Buleleng
Supply air bawah tanalr perikanan rekreasi mancing
3.
Beratan
Tabanan
Wisata Tirta, rekreasi mancing
4.
Batur
Bangli
Wisata Tirta, perikanan, rekreasi
mancing 5.
Waduk Palasari
]embrana
Irigasi, wisata tirta, perikanan darat
6.
WadukGrokgak
Buleleng
higasi
Sumber
:
- Dinas PU Propinsi -
Dati I Bali
Diparda Prcpinsi Dsti I Eqli
Ltmqiren
TABEL L.3 SEBARAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DT PROPINSI BALI NAMA
NO,
CACAR BUDAYA
LOKASI DFCA
Kebupeten Bulcleng Maduwe
1.
P.
2.
P. B€ji P.
Kuat
Dalem
P. Tegal
Kagin
8.
Ngud Empu P. Dukuh P. Kayehm
9.
P .
Sil6hy6g Kedulu
10.
P.
Jmgto&n
11.
P.
Melaka
t2.
P. P.
5. 6. 7.
P.
14. P. P.
t6.
T
0.15 o.07 0.05 0.04 0.02 0.05 0.04 0.19
tM, Sntabq 1971 /1972 DE. . M. Sutaba, 1971/1922 Drs. lM. Svtaba,7971 /1972 DF. i M. Sutaba, 1971 / 1972
0.01
Smghyug Tegeh
Pelisa
Sembira /Teiakula
.0.08
sanghyag Sakti
S€mbire/Teiakula
0.02
Ds. lM.
Sulsuk
Sembira /Teiakula
0.01
Sembira/Teiakula Sembiril/Teiakula Sembira/Teialula sembirh/ Tejakula
0.05
Drs. tM.Sttrba,1971 /1972 Ds. I M, Sttaba, 197L / 1972 DF. i M. Sutaba, 1971 / I 972 DF. I M. Sulaba, 1971 /1972 D$. lM. Sshba,7971 /L972
NSuah Diiaba
P. Pendem
Jupuila
Sembiro,/Teial(ula Senbirm/ Teiakula
P.
Gitimilul
2.
P.
Mertesdi
3.
P.
Palutil
cilimnuk/Melaya Loloe/Negua
Batu
0.02 0.00
001 0.00 0.01
Batu
Agu8/Netila
1..60
Segda
Pengmbenga/Negaa
P.
Bakutm
cilimilul/Melaya
0.04
P.
PecilFkil
o.:.
7.
!. lati P. Puilcak
Daui Wo/Negaa Pengmben6inlNegaa Puancak/Netda Bah Atug/Negtra Yeh Enbmg/Mendoyo
Jembrma
l1
P.
Maiapahit
l2
P. Peti Batu
13.
P.
(SdkofaF8)
Rhtsaa
1972
sutabL 1971 / 1972 S&eba,1971/7972
l97l / 197?
Ba.luk/Negua Kallakah,/Melaya Dauh
Wuu/Negsa
R.P .
s€eio^o (63-64,73-74,
Buday. yg
DKlSK.
P.
RMbut Siwi
,/
1971 / 7972 1971 / 1972
tffiukpua
5.
P. Gede
1971
Crgr
5.
P.
Svtebe,
7971 / 1972 1971 ,/ 1972
0.03 0.05
10
Sutaba, Sntaba, Sutaba, Sntaba, Sutaba,
:rr l
Kabupalen Jenbrana
l.
9,
cJ.( lrider,19,$
Sehbirfr /Teialdla S€mbiiu/Teiakula Seebirm/ Teiakula
P. Ratu
19. P.
S€mbirm/Teiakula Sembirm,/Tejalula
0.25
Drs. i M, t M. Drs. i M. u3. I M. D6. I M. Drs. l M. Drs. tM.
Kh6in
t7. P. Pinqu 18.
KEIERANGAN
r+
Kubutubahaa SanFit/Sawm Sembiru/Teiakda
S€mbihlTeial(ula S€mbirh/Tejekula
P,
PENELMAN
LUAS
/TF'AMATAN
0.04
. 0.03
m. Ksbupat n Tsbanan
De dilPseh (tdp prssti keran8ka th. 1281C)
1.
P.
,
P. Gedya
3.
P.
Dayh6 (tdp prddti kerdgka th. 1339 C) P. Dalem
5.
P.
8.
Al*
Kedaton
Luhu Tmah Lot
P. Wah 7.
Batu Sdi
Kilu
(KS)
YehGugga P. Pekendmgu
P.
Batuiti
0.20
Bid,mg PSK M&s
Bahriti Peted/ Batui ti
0.10
1976 eda
Perean/ Perean /
Kukuh/Mdga Braba/Kediri Wetaya Cd€/Penebel
0.11
PSK Suaka Seiuah 8.1i,1976
Bali,
Mwu
Cabug tI LPPN,198n974
Cagr Buday. yg
h@ukpua Dins Pubakala,
1963
DKlSK.
PeremTBaturiti Brabm/ Kediri
&lentu
&rIcAN^
264
t..
L-3
Itniran
Lokai
Nma
No.
P.
}Imenmg
2.
P.
Maospahit
3.
P. Kerebeng
Lilgit
PGeh Sading Tentet P. Gmda Subak Cu6gi Mrcem Bali P. Uluwatu (KS) Maospahit P.
5. 6. 7. 8. 9.
P. Peti
Intdm/Denp. Timur Gerencetrg/Denp. Buat Sading/Mengwi Sading/Mengwi
Cil68u/Kuta Kuwm/Mengwi Dmgin Pui/Dps.Timur Pecatu/Kuta Tonl'a/Denp. Timu
Mengwi/Mengwi 11. P. Suya Sekala Sembug/Mengwi KapaI /Mengwi 72. 13. P.Segda(Phden Berudag) Smu/Denp. Tinu Pem€dtm/Denp. Bdat 14. P. Xaleril P. Ulm Suwi Jimbde/Kuta 10.
Penelitian
Keterangan
9n
tv. KEb,Badu/Kod-Denp6r.r 1.
Lur
P.TudAlu
0.04
Moojd. 0.15
Catd
1e26
Belmjong (prs6ti)
Bldiont/Denp. Timu
P.
Sakenu
Seru6a/Kuta
Kabupat€n Gianyar
Penatdh S6ih
1.
P.
2.
Goa Gaiah
4.
P.
Keboedh
P.
Pferint
P.
Kel€butil (Rock Templ€)
]agat (Kl)
0.01 0.27
+lo
C.f. Grader, 1949
0.42
o.D.7949 0.02
A.J. Bemet Kempers
0.06
Drs. I
Guti
Gede
Ardaa du
:iiiii,5ri Peient/Tmpaksirint Bedulu/ Blal$ahh
0.60
/Tdpaksiring Peieng,/ TdpalsirinS Peient
Titiapi/Tmpaksiring
0.18 0.05
6.
sibi Alit
Te6al/cimy*
7.
P. Telaga Kaia
Sapat,/Tegall
Debitra (Relief) TegaUinggah (Rock Temple) P. Jukut Paku tbud (Rock T.)
Biha/Gimya
0.02
Tegallinggah/ Blahbatulr lukut Paku/Ubud
0.03
Kerobokd Cemadik
Cemadik/Tmpaksiring
10.
11.
P.
Sdkia
G€dont Arca 14. P. Sibi Agut 15, Arjma Metapa 15.
Sarkofagru
Maga Tengah
Silkofats Sarkofagu Bakbakm 19. Guug Kawi 18.
20.
P.
Sduan
P. Yeh
Tiga
Pulu (relie0
22.
u.
Makila Bukit Jati Ceruk
Cmpuil
al
mg
Bedulu,/ Btahbaruh Bed utu,/ Blal$atu}l
Kesin/Gidyd Pejeng/
Tmpalsiring
Muga Tengah/Paya6m
Hulu/Blahbatuh Eakbaks/Cieyd Tupaksiring Bedulu / Elalba arh Bedulu / Blahbatuh
Bedulu/Blahbatuh Sakah/ Sukaw ati
0.03
o.02 0.02
1929 1929
cata
1929
term*uk pua
1930
DK/SK,
Budaya
yt
1929
Dr. W.F. Stutterheim, 1929 Dr. W.F. Stunerhein, 1927
MM. Suknto
0.003
Drs.
0.004 0.03
Dr. W.F, Stutterheih, 1929 Drs. Ml\4. Sukdto, 1975 D6. M. sqtaba, 1975 LPPN,PS(,1vts. Bali'76 o.D.1920
,.:rt
0.04 0.30
Smplagm/Gimya
0.02
Kenbug Rijxa
Pejens/Tmpaksiring
onz
P.
Tmm
Pejeng/ Tmpa.ksiring
0.02
P,
Batd Klftens
Pai.nrlT,n6.Lqidnt
W.F. Stutterheim, W.F. StuHerhein, W.F. Shtterhein, W.F. Stutterheim, W.F. Stutterh€ie, Drs. MM. suk#o AJ. Bernet Kempers
0.26
P.
Peieng
Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.
0.04
P.TmmSai 24.
tahh
1976. Dr. W.F. Stuserheim, 1934
8. 9.
yt
DK/SK.
0.05
Ida Bagu Punita, BA P.
Budaya
:.AJ.
Dr. W.F Stutterheim, 1929
Dr. Dr. Dr. D..
W,F. Stutterhein, 1925 W.F. Shfterheih, 1925 W,F. Shtletheim, 1925 W,F.
Stuttqheih,
1925
be4afibung
RE{cNA
...
L-4
265
bmpinn
No
Loksi
Nama
29. P. Salenan Mmukayi 30. P. Penatarm Pogtan 31. P. Pegulingu 32. P. Subak Kedanga 33, P. Pentubentd 34. P. Puha Betta Desa 35. P. Melutint 36. P. Desa Dapdapu 37. P. Tel.tu (penyimpsd
Meukaya/Tamprksiring
0i2
Peieng/TMpakiiing
0.07
Peieng/TMpalJirinA
0.0E
Wmayu,/Blahbahh Bedul u / Blahbatuh Bedulu/Blahbaah
0.08 0.04
Tatiapi/Giqyu
0.01
Peieng/ Tdpatriring Bedulu / Blshbatuh
0.05
Kuhi / Blahbahrh
o:,
0.01 0.15
Ketetragln
Penelitien
Luas
Dr. Dr. Dr, Dr. Dr.
W.F. W.F. W.F. W.F. W.F.
Stutrerheim, Shfterheim, Stutterheim, Stutterheim,
1924
Stutterh€ia
1927
1925
1927 1927
Dr . W .F. Stutrerh€is, 1925 Dr. W.F. Shfterheih, 1925 Dr. W.F. Stutterheim, 1925
Betuayma) 38. P.
Pedtrmil Kutri
39. P. Penatua Tmpaksiring 40. P. Yeh Mengening
Kejaksu
Bedulu / Blal$anrh
0.04
P.
Penatril Belswg
Beluo8/Tmpalsiring
0.1E
P.
Pweh Sanding
Soding/Tupalsiring
P.
Rgacunt
Penupalm/ Tupalsirint
0.10 0.77
P.
Pceh Petl8pahan
Penepahd /Tupaksirina Phglm,/Tupaksirins
41. P.
g.
46. 47. 48. 49. 50.
53.
Tmpalsiring Tmpaksirint
P. Be
Kaa
Sarkofatw Paddpigi P,
Agut
Bate bingin
P.AlasHam P,
Kemauhu
P.
Galog 9ania
Sildint/Tdpaksirint Tatiapi/Tupakiring Tetiapi / Tdp.ksiring
r. Lmttr
Sakah/Sukawati
0.30
P.Muntu
Pejeng/Tmpaksiring
0.06
Klugkut
P. Dalem Penataran Ped
Ped/Sanpalan
2
Wadah $qylsp6gut
Sent8uil/Klun6kut
3
Taman Sari
5
P. Dalem Dasar
Senttuan/KtsSkunt
Wadah Sarkopagus
Celtel
P. Puseh
vtt
l.
Coa Lawah
2.
tndra Kila P. Tuluk Biyu
3.
P. Batur
uls Duu
7.
P. Tegeh Koripm P. Kehen P. Gede Eukering fagat Cadi Tebing Tubahu
8.
P.
5. 6.
PwhMengguh
0.25
Dr. W,F. Sutterheim, f gZZ Dr, W.F. Stuherheim, 1929 A.r. B€rnet Kempers, 1960 Dr. W.F. Stutterheib, 1925
0.12
Mce@ 0.03 0.03
266
du
Cag{
Budaye yg
temGuk pua DKISK.
Bali, 1976
M6eum B.li, 1976 Mweu B.li, 1976
i0 DausalKintamani
Eatur/Kintanani
0.18
DF, Mlvl. Suka.tq 197411975
0.10
Dr. W.F. Stuftdheim, 1929
020
Wdter Spie, 1933
0.05
Mede Sutebe, 1963 Bia. PSK ds Su.ke
Batu/Kintdsi Sukawag/Kintuai Cempaga/
C.tar Budaya yt termsuk pura DKl5K.
Bai6li
Trunym/Kiilhmei
Tenbaho/Tubulu
Me^t8uh/KiitlMi
i.n
REICANA
Seiuah
Kepubakalaa dil Mceu B^i,1975/1976. Perm6emd S€i{ah do K€pubakalam dff Museum B^li, 1975 / 1976 . LPPN Cabd6 II, 1963-1974
CelAel/Klugkung Gelgel/Klungkung Sanba/Dawan
I Gst.A.Cd.Putra, 1975
Permueuu
Bajing/Klmgkug
Kdbspatcn Bantli P.
050
:;-{iii$i
I
7
o.02 0.0004 0.45 0.08 8.02
VI. Kibupaten
gtuttetheim, 1927 Stutterheim, 1927 Stutterheim, 1925 Stuttqheim, 1927
0.16
/Blahbauh Pejeng/Tmpqlsiring Bedulu
Dr. W.F. Dr. W-F, Dr. W,F. D.. W.F.
pn?LqL-|.
Seiurh
ro?.
L-5
Lnryiran
Nama
Lokasi
Lur
Catr Budaya
Desa/Kecamatan
(H.)
Batukamt/Kintdani
0.12 0.07
No. 9.
P.
Pucak Sari
Batlkang/Kintdani
10. P. Puseh
VItI K.bqpatcn Krrang.r.m 1.
P. Besakih
2.
P.
GMmr
luu)
Butbug/Kariltasem
Ijmdi Dua P, Arda Kua
S€nBkidu
5.
S€l€yukti
6.
P.
Padatbai/Mm66is Pua Ayu/Abdt
Sumber
Lempuya6
:
Kctcrangan
LPPN II Cianyat, 1976 LPPN Il Cianyar, 1976
l. Besakih/ RendmS
(Bl'rdt
Pen€litian
/Manttis
o33
Dr. R. Coris, 1937 Rai Mirsa, 1976
0.25
Pakel/Mmggis
Kartuil Dcl. Ayna Balai Arkeologi DenVasa4 7991
267
Lnmpiron
TABEL L.4 DEFINISI, KRITERIA, DAN SEBARAN LOKASI KAWASAN LINDUNG PROPINSI DATI I BALI BERDASARKAN KEPPRES NO.3'1990 DAN PERATURAN/KETENTUAN LAINNYA YANG MENDUKUNG
Nf
oEFlNtsl
JENIS KAWASAN I, IAWA,4N
KRITERIA
SEBARAN LOKASI DI PROPINS! BALI
YANG KEMEERIIAN PERLINOUNGAN KAWASAN DISAWAHNYA
KaEsan hutan yang momilikr safal lhas fang mafrpu mombdikan p€rlindungan *9pada
famsr
1. Kawsn hutan
sskilar maupun bawhannya sbagai p€ngatu tata air Fen@gahan baniir dan or6i 56rla mom€liham k6ubuEn lanah
2. 3.
dengan faklor-faklor
lereng
lapangan, jenis lanah, curah hujan yang meiebihl nilai sko. l75 darvalau KM$n hulan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau l€bihdarvatau KM$B hulan Fng mempunyai ketinggian di atas Fmukaan laut 2000 m /lebih.
Kab. Jemberana: sebagian wilayah Kec. Pekulalan Kab. Tabanan: sebagian wilayah Kec. Baluriti. Penebel, Selemadeg Kab. Eadung: sobagian wila}'ah Kec. Pelang Kab. Eangli: sebagian wileyah Koc. Kinlamani Kab. Klungkung: sebagian Kec. Nu$ Penida Kab. Karangasem: sebagian wilayah Kec. Kubu. Abang, Band€m. Selal. Bebandem, lvlanggis Kab. Euleleng: sebagian wiia)rah Kec. Suke$da, Sa@n. Kubulambahan. Teiakule
2.
l(Msn
Eo.gamM
yang unsur pemFnluk hnahnra wsn sobagian b€er b€rupa sis.sis bahan organik yang l€rlimbun dalam Mhu yang lama.
Tanah bergambul denqan kelebalan 3 nr rlau lebih yang lerdapaldibagian hulu s!fltar dan ra,'.il
Tidak lerdapal
3.
KMsan
RqFn
KaMsn
curah hulan rang finggr, slruKur lanah yang meresepkan air hujan secara besar-besa@n,
Tumpang lindrh d€ngan sebagraf, bMen hulan lindung dan budidaya lanaman keras{ahunan. Lokari tidak dirinci
Oaralan spaniang lopian f?ng lebarnya propoFional d6n9an b€nluk dan londisi lisik pantai min. 100 m dari
Tersebar di seluruh wilayah Oali Eangli
Air
)rang
mempunFi kemampuan linggi $hingga
unluk mor*pkan air hujan
merupakan lsmpal p6ngisian air bumi (akifer) fang berguna seb?gai sumb€rair. II. IAWASAN ERLINDUNGAN
mudah
me(espkan ak dan benluk geomofologi yang mampu
da
Bali
SETEMPA|
Kaesn ledenlu sepanjang panlai @mpsFFi maltdt p€nting mtuk '"ng mompedahankan kel6la,iao fungsi panlai.
titik pasng le.tinggi ke a€h da€t, lerkecuali pada
ll
kecuali
lGt
pantai dengan kodisi fisik stabil, serta
demi kap€nlingan lmum, kopenlingan p€dahanan keamanan,
dan kop€ntingad 2. Sompadan Sungai
Ka@sn $penjang hri.kanan
sungai,
lgma3lk sungai b@larvlanausluEn
idgasi
p.imd y'ang mompunFi mantaal penting unluk rempg. lahantan kolGla.ian lungsl sungai.
kagamaan.
1.. SekuEng-loen0nF 1W m di l{.Lkanan
sungai
Tecebar di *luruh wilash Oati $
b€sr lidat bertanggul, 50 mslor di kiri-kenan sungei lidak bortanggul, dan 5 mets. di ki.i-kanan
l*il
sungai bgrtanggul, di llaa
2.
l€wsn
permuhman.
Unlut su.gai di ta@*n pehukiman sol!@ngkuEngnya 10 mster di ldri-kanan sungai tidak bo.tanggul dan 3 reler di ki.i-kanan sungai bc(anggul.
K'Msn Oenau/\€dul
terlonlu di $ksliling damurvaduk
yahg mom-pun!€l manfaal ponting unluk mompedahankari lelqtarian tungsi
&ratan
shlil(E
tep€n Fng lebamya pfopwtmal
dongan bontuk dan kondl3i fisit denaulsaduk anlera 50100 mel€r dari tilik pasang tedinggi ke aEh da.at.
danaulradul. 4.
ffign
Sekilat lrbla Air
l(e$n di $toliling mala air mompuqai menfaal ponling
fang
untul
SeiuEng.ruEngqra Oengan ,atFlan mala air
Ze fr
di
sokaler
Engn: setnar uanau Etur Jomborana: sskila. Waduk Pala$ri Tabanao: $kilar Oanau Beralan Euleleng: sekilar Danau 8uyan. Danau Tamblingan
Toebar
dr
$luruh ulaEh
&ti I beFambung
RENCANA
L-7
Iamoiran
SEBARAN LOKASI OI PROPINSI EALI ttt.
MWASAN SUNA NAM DAl,l CAaAR BUDAYA
.uka
rlam adal.h
kMsn
mmiliH .kcist€m kh6 yang
yang morupakan
hatilat alaml lang mmb€ri p.rlindungan pe|tembEngan nta bqengkaEgam.
aw targ ldas
bqgi
dat
ffisn
Suab Alam lerdlri dari Cagar Alam. Suaka l\,L,gasatG Hutan Wista, DaqEh Perlindungan, SalM dan dreEh P€ngunosian Satm. 1.
l(ileri. @ga. alam adalah
. l(affi*n
k&
anekaGgaman jenis tumbuhan dan stwa dah Iip€ ek6iatgmoF biota t€rtenlu dan alau uniLunit
.
. .
lGb. Tabqnan: ssbagian wilayah K6, Baludli tGbupaten Buleleng: sebagian wilayah K6.
Sukaeda :
yang ditudiuk |rffip@Fi
. lvtffikili fo.masi .
Cagar Alam:
p€rYylAUn
tlrofrpunlai kondisi a,am. bail biota maupun tbiknya fang masih asli dan lidauatau belum diganggo franush
Suaka Marga$tila: lidak dilolapkan lbrona masul de,afr kawsn Tamn Nad@! Bali Ba6t Hulan Wista: Badung; sbagian
. . .
wilaFh Ks. Abiansomal Bangli: $bagian wilefah Ke. ldntamani Bulolong: sebagian wilayah K@. Eenjar dan
Ke. Sutasda Plasma Nufrah: lidek tordaoal di Bali DaeEh Pengungsian satwa: lidak lerdapat di Bali
i/bmpunyai luas dan bentuk tortenlu agar monuniang pongelolaan yang ef€hif dengan
.
dqoGh ponyangga yang clkup luas lr€mpunyai ciai khas dan dapat merupakan satu$lunta @loh di g@lu deerah se4a kobe6daannfa memedlkan upaya kon scNasr
2. Krileria suaka
.
margasalM adalah
:
Ka@$n yang dilunjuk merupakan lempal
hrdup
dan p€rkembangbiakan dad sualu j€nis satwa
. . .
yang perlu dilakukan upaya kon$ryasinya llemiliki keanokaregaman deo populasi etM fang linggi ir€rupakan {empa{ dan kehidupan bagi jenis $twa migran lerlentu M€mplnyai luas yang cukup sebagai habilat jenis
slwa lang beEngtutan 3.
K.ileia hulan wista adalah: . KaMen yang ditunilk memiliki maupun buatan
. . .
nanusia Momenuhi kebqluhan hanusia akan aekreasi dan olah raga sorta torletak dekat pusal.pusal perDrkiman penduduk Mengandung satwa buru yang dapat diksfibdogbiakkan s€hingga remungkinkan p€rburuan s@ra leElur dengan mengllamakan segi rek€asi, olahraga dan kel€slarian salw I\rompunyai luas fang cukup dan lapangan-nya lidak m6mbaha€kan
t9
RFNCANA
L-E
I
SEBARAN LOKASI DI PROPINSI BALI
KRITERIA
oEFlNlst
JENIS KAWASAN
\, --l
niltI'ifntl
dae€h perlindungan plasma nuftah adalah : Areal yang diluniuk meniliki ienis plasma nullah lertenlu yang lelah ditelapkan Areal lempat p€mindahan stwa yang merupakan lompal kehidupan ba.u bagi salwa lersebul Mempunyai luas yang cukup dan lapangan-nya lidak rembah&kan
4. Klriteria
. .
.
5. Krileria
. .
daerah p€ngungsian salwa
berlargsungnya
be*sbarg 2.
Pani.i Bdtrutil Bakau
3.l(Eresn
S@ka Alam Laul dan PeEino Lainnyd
4. Iaman Na6pnal, Iaman Hutan R.F, dan Taman Wisle Alam
:
ArealyangdilunjukrierupakanwilaFh kehidupan sal@ Fng sejak semula monghuni aeal te6ebul irempunyai luas t€rtentu !6ng memuogkinkan
pr@
biaknya
hidup dan kehidupan serla
satffi teebut Kabupalen Jemberana di sobagian wilayah Ke6. Nogara
Pentai bsrhuten bakgu adalah ka@sn F9istt laul tang merupal€n habital alami hulan bakeu (mangr@) yg berfungsi memb€ri p€rlindungan kepada peri kehidupan panlai dan laulan
Minimal 130 kali nilai aala-rala p€rbdaan alr pasang
sqk
elam hut da pemion laittnya adalah da6Eh borup€ p€Biran laut, po€iEn daral, wilalah posisir mua€ sungai, gugusan kaEng dan alol lang mempunfai ciri khas berupa kgngaman dan alau kgunikan ek6istem,
KMFn
Taman Nasioml adalah kffien pel6laflan elam yang dikolola dhgan s'Etm zdasi, ysng
Ke@sn be.hulan alau b€ryegolasi lelap yang memiliki llora dan launa yang b€raneka mgam, memiliki
1.
t?ng baik untuk iep )duan pariwissL.
2.
por|gelahlan,
padwisla, relr@sa
dan
ledinggi dan lersndah lahunan diukur dad garis air surut lerendah k6 aEh darat.
b€rupa p€Eiran laul. peraiEn darat, {layah pesisir, mua.a sungai. gugusn kaEng dan alol Fng mempunyai ciri khas berupa keragaman dan alau
Perairan bagian baral
3.
Ke$n
Cagar
&dar?
Oan ilmu ts6ltg6Fnu-
an adalah ta@sn dimana lokasi bangunan hsil budaF mnuda )ang bomilai lidggi
mu$rn
b€ntukan g@logi €lami
lang
khag
.
Kabupatea Badung: sebagian wilaFh Ks. Kuta
Kodya Denpasar: sebagian wilaFh Koc. Denpasar Selalan
Taman
.
.
Wi$la Alam:
tGbupalen Bangli: sebagian wilayah Ks. Kinlamani
t(bbupalen Karangasemi sebagian wilayah Kec. Rendang
Taman Wisla Alam adalah kMsn pelesta.ian alam di daEl maupun di laut yg lerulam. dimanfaatkan untuk Briwigta dan rsk€si alam Cagsr Budaya dan llmu Psogolahuan
Taman Nastonal: Bagr'an baral wilayah Kabupalen Euleleng dan Jemberana Taman Hulan Rafa:
.
Taman Hulan Refa adalah ka@s P6l6_ ta,bn alam yang terulama dimanfaatkah udul tuiuil kolelsi twbshan dan atau etwa alemi atau blalan, jenis asli dadatau bukan asli, FrryqrrErr9.rr n,rru F,rgcr.,,u_.,,, Frrv{ tobudiyaan, pariwista dan tekrea.i
l(am$tr
KaDupalen
keuniken ekosislem.
pondiditan
5.
dari wla!.ah
Jemberana dan Buleleng di sekitar Pulau lt€niangan
Tempal aeda ruang di sohla, bangunan bemilai Dudafa sil6 purbakala dan kamsn dengan benlukan g@logi Ioitsnlu lang mempunFi manfaal linggi untok p€ngmbangan ilmu pengohhwn.
Terebar di slu.uh wilaFh oati ll
linggi,
..-MAhN"9
RENceHa
L-9
Lnrnpirat
JENIS KAWASAN
DEFINISI
KRITERIA
SEBARAN LOKASI OI PROPINSI EALI
M IAWASAN RAWANEIENC^M
kwn RMn Ban€na adalah kff$n lang $ring atau berpotensi tinggi msngalami bonena alam.
Sumbq
Euku
Daorah tang diidohlilikasitan
sring dan borpolensi
tinggi mongalami bencana alam seperli be€pi, g6mpa bumi, dan lanah lodger
lelu$d
gunung
ng Apri
Bangli: sebagi.n wilayah Kec. Kin{amani Klungkung; ebagian $layah XE. Klungkung Karangasem: sebagian wilayah Kec. Abano, Rendang, dan Eebandem
Racua R
{t9 H L-l0
Innpirnn
TABEL.L.5 DEFINISI, KRITERIA, DAN SEBARAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PROPINSI DATI I BALI
t9 -l t\9
DEFINISI
JENIS KAWASAN
,.
KRITERIA
a.
ffin
Hutan
PfduKi
l(ffi$n
yang diporuntukan baga
produksi
Torbala6
ldbalG dinana
hutan
eksploitasint6
hanya dapat dengan lebang pdih dsn lenam.
b.
KtE$n
Hutan Produksi
KMsn Fng
HulBn Praduksi
Ka@sn hulan yg
Telap
daperuntukan bagi hutan prcduksi lelap dimana eksploilasinya dapal dongan leb€ng pillh atau lebang habis dar Ianam.
Ka@sn hutan d6gan faklor-faKor lereng lap4ngan, jenis lanah, cu6h huian ya.g
Kabupalen Jemb€rana dan Buleteng
mempun}"ai nilai skor 12t174, di luar hulan suaka ala6. hulan wista dan hutan koNeBi lainnya (SK Menlan No. 683Kpltum/8/ 1981 dan S3TKDlsnJn/1 1 /1 980). Ka€sn hutan dengan faktorfakior lersng Iapangan. jenis lanah, cuEh huian yang mefilpunyai nilai sLor 125 alau kurang di iuar hulan suaka alam, hutan risala dan hutan konveFi lainnya (SK Monlan No. 6830(olV Um/8/1981 dan
Tidak l€rdapat di Baii
Al7rd.rl
c.
Ktha$n Konve6i
2.
SEBARAN LOKASI OI PROPINSI SALI
IAWA&4N HUTAN PF'ODUKSI
bilamana diperlukan
dapat dialihgunakan
lnll
l, loAn\
Ka@sn hulan dengan laKd-{3kls lereng lapangan. j6is tanah. @rah hujan Fng mempumi
fidak terdapat di Eali
nilai skor 125 alau kurang di luar hullan suaka 6lam, hulao wisala E hulan kmverl sr laihnya (SK
Menlan
No.
837/Kpts/UrV1
1
/1
68:tKDls/Un/81 '1981
dan
980).
I
|{3M9n
I anaman Pasgan Lahan Ba$h
re@sn yg drp€runluxan
bagr hnaman
pangan lahan basah dimana pengaimnnfa
dapat dipeaol€h secara alamiah maupun
Pangan
c.
lahar Xering
KaMgn Tanaman TahudarvPork€bunan
yang sesoai unluk lanaman [Engan lahan basah adalah yang m€hphyai si$m dan atru potensi peogembangaD pdgaiEn yang memiliki :
leknis-
a. Kelinggian < 1.000 m b. Kelerengan < 40 % e k.drleme^ atahi( 1.6 l.nrh
Kamgn yang
Ka@sn !|eng lidak memplnyai sistem alau polensi
claperunlukan bagi lanaman pangan lahan kering unluk lanaman palawija, hortikullu€ atau tanaman pangan.
diperuntukan bagi tanaman lahunary'perkebunan Fng nenghasilkan
Ke@$n Pelomakan
n
fang dap€runlukan bag, pelsrnakan
b€$r dan lemak
rl..
wilayah Oati ll
> 10 .m
pengembangan tEngairan & memiliki
selu.uh wilayah O3l
ll
kecuak
Kdya uellpast
dikembangkan secara terbalas
a. Katinggian < 1.000 m b. Kelerengan < 40 7o
> 30 cm. lahunan/ per(akto(-faKo(: kebunan dgn mempertimbangkan a. Kelinggian < 2.000 m b. Kele.engan < 40 % c. Kedalafran efektif lao. tanah atas > 30 cm. KaMsan yang s€suai unluk peternakan/
Seluruh wilayah Oata ll kecualr Kodfa Oenpagf
pengg€mbalaan
dakembangkan secara lerbalas
c. Kedalaman efektif lao.lanah alas
Ka@sn yg
bahan pangan dan bahan baku induslri.
d.
KaMgn
padang pengggmbalaan
KaMsan yg sesuai
llk leaman
hemn besar
dilonlukan
dgn
wilayah Dal ll kecuali Kodya Denpaa
medperlimbangk€n fahor-faktor : a. Kelinggian < 1.000 m b. Kelerehgan < 15 Yo c. Jenis lanah dan iklim yang sesuai unluk padang be6ambuhg
RFNCANA
L- Ii
btnptron
DEFINISI
JENIS KAWASAN
KRITERIA
Fng dir.runlukan bagi
KaMsan
pel ikanan, baik b€rupa pertambakah/ kolam dan &€kan daral lainnva.
SEBARAN LOKASI DI PROPINSI BALI
KaMsn yang sesuai untuk perikanan di lentukan
Perikanan daral: seluruh wilayah Dali ll Perikanan Laul: seluruh wilayah Dati Kabupalen Bangli
dengan memperlihbangkan faktor:
a.Kelerengan<870
ll kecueli
b. Pe6ediaan air cukuD
3. MWAS4NPERTAM&ANGA]
t(ae$n yang
diperunlukan bagi per lambangan. baik wilayah yang sedang maupun
yang alan segera
dilakukan
k@ialan Dertambanoan.
Krileria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan Deparlemen Perlambangan unluk daerah masingmasing,.yang fiempunyai polensi bahan.lambang
Seluruh wilayah Dali ll sesuai potensi (bahan galien golongan C) yang ada
bernilai tindoi
4, I(AWASAN PERINDUSTRIAN
yahg diperunlukan
KMsn
bagi
poriMustrian. berupa lempal pemusalan
a.
kMsan )|ang
memonuhi persyaralan lokasi
1-
industfi
2.
b. Te6edia $umber air baku yang cukup c. Adanya sistem pembuangan limbah
kegiatan induslri.
d. Tidak m€nimbulkan dampak sosial negalif yang lEral s. Tidak lerletak di kawasan lanaman pangen lahan basah yang berkigasi dan yeng ber polensa untut mndemb^nden
Sentra ihdusfi kecil dan kerajinan: sel!ruh wilayah Oaii ll Zona Aneka lnduslri:
. .
Kecamalan Gerokgak - Kabupaten Buleleng Kecamalan Negara - Kabupalen Jembrana
kidr
5. IAWASAN PARIWSATA
&&9n
!€ng drperlnlulan bagi kegiatan
Dadwigla.
Kaesan yang mempunyai : alam dan keindahan oanorama b. i/asyarakal dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh
ll
wisaten
c. Bangunan peninggalan budaya dan m.mounvai nilai seiemh
6. IAWASAN
wilayah Dalr
a. Keindahan
hnd tinndi
atau
PERMUKIA,IAN
KaEsn
yang dip€runtukan
permukimah
bagi
a. Kes6uaian dgn frasukan Ieknologi b. KeleFediaan air leriamin
y9 ada
D
wtayah
oa! ll
c. Lokasi yg lerkail dongan kaMsan hunian yang telah edalberkembang d. Tidak terletak di kamsan lanaman pangan lahan besah
PmDitsi Dati I Bali. RTRW Pmpitsi
Tahu
l.]
-J
REr.lcANA
L-
t2
