BAB V ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN SATU TAHUN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA

BAB V ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN SATU TAHUN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA

5.1. Analisis Data Berdasarkan analsisi dari koran Kompas dan koran Tempo tentang pemberitaan satu tahun pemerintahan JKW-JK pada terbitan 21 Oktober 2015, maka penulis menkaitkan dengan model framing dari Robert N. Entmen. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspekaspek tertentu dari realitas/ isu, maka dapat kita kaitkan berita-berita yang ada dari dua koran tersebut dengan model framing ini. 1. Seleksi Isu Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, akan dipilih aspek mana yang akan ditampilkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan akan memilih aspek tertentu dari suatu isu 2. Penonjolan Aspek Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu/peristiwa telah dipilih maka bagaimana hal tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Tabel dibawah ini memperlihatkan judul berita yang berhubungan dengan berita satu tahun pemerintahan JKW-JKdari kedua koran tersebut.

33

Tabel 5.1. Judul Berita mengenai satu tahun pemerintahan JKW-JK

Koran Harian Kompas 1.

Koran Tempo

Beban Masih Berat, Harapan Tetap

Survei Setahun Jokowi-Kalla / Sub

Ada / Sub Judul : Optimisme Bisnis

Judul: Hanya Empat Menteri Yang

Akan Terwujud apabila Pelaku

Kinclong

Usaha Juga Optimis 2.

SATU TAHUN PEMERINTAHAN Desakan Reshuffle Menguat Lagi JOKOWI-KALLA / Sub Judul : Satu Hari Joko Widodo-Jusuf Kalla

3.

Rapor Merah Bidang Ekonomi

Demonstrasi Setahun Jokowi-Kalla Sepi

4.

Menjaga Kesejahteraan Sosial di

Jokowi: Kami Baru Bangun Fondasi

Masa Sulit 5.

Kepala Staf Kepresidenan: Tahun ini Bukan untuk Memanen

6.

Presiden dan Protokol...

7.

Harapan di Atas Selembar Kartu

8.

Memulai Perubahan dari Pinggiran

Sumber: Primer, 2016

Melihat dari judul-judul yang sudah ada, maka penulis akan menganalisa satupersatu berita mengenai satu tahun pemerintahan JKW-JK terhadap teori Framing yang dikemukakan oleh Robert N. Etman seperti keterangan diatas. Dimulai dengan berita yang diterbitkan oleh Kompas.

1. Judul: Beban Masih Berat, Harapan Tetap Ada / Sub Judul : Optimisme Bisnis Akan Terwujud apabila Pelaku Usaha Juga Optimis JAKARTA, KOMPAS – Para eksekutif perusahaan memahami beban berat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang perekonomian. Ekonomi global yang tak menentu menjadi kendala. Akan tetapi, mereka percaya berbagai langkah pemerintah akan bisa memperbaiki keadaan. Para pemimpin puncak perusahaan, yaitu CEO General Electric Indonesia Handy Satriago, CEO PT Astra Internasional Tbk Prijono Sugiarto, CEO Bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, Presiden Direktur CIMBNiaga Tigor M Siahaan, CEO 34

Bukalapak.com Achmad Zaky, dan pendiri Indoestri Makerspace Leonard Theosabrata, yang ditemui dan dihubungi Kompas, Senin dan selasa (20/10), mengatakan saat ini pemerintah menghadapi masalah yang tidak ringan. Salah satunya adalah gejolak ekonomi global. Akan tetapi ada peluang untuk memajukan ekonomi Indonesia. Mereka dimintai pendapat terkait dengan setahun usia pemerintahan Jokowi-Kalla. Tigor M Siahaan menjelaskan, ada sejumlah harapan yang belum terpenuhi selama setahun awal pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun belum terpenuhinya harapan itu terjadi karena Indonesia menghadapi tantangan besar dari pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Banyak negara juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia. “saat presiden dan wakil presiden terpilih, lalu dilantik, dan kemudian kabinet terbentuk,ekspektasi kita cukup besar bahwa ekonomi akan tumbuh bagus, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan investasi masuk. Namun, belum semua harapan itu terwujud karena memang kondisi ekonomi dunia, terutama dipicu oleh pelambatan perekonomian Tiongkok, sangat mempengaruhi,”tutur Tigor. Walaupun menghadapi tantangan berat dari ekonomi global, pemerintah dinilai tanggap, terutama dengan memberi respons melalui paket kebijajkan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah makin rill dan menyentuh persoalan langsung perekonomian. Prijono Sugiarto mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada dasarnya sudah baik karna dapat mendorong kegiatan usaha dan iklim investasi yang sehat melalui penyerderhanaan peraturan izin, dan kemudahan berinvestasi serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui penurunan beberapa biaya energi. Tantangan ekonomi Indonesia yang dihadapi ini adalah stabilisasi, nilai tukar dan proses investasi, baik melalui infrastuktur maupun oembangunan berbasis produksi. Dengan demikian, implementasi dari kebijakan ekonomi tersebut dapat menjawab tantangan ekonomi. Sementara Handry Satriago mengatakan, pihaknya melihat pemerintah Jokowi berada dijalur yang tepat dengan memprioritaskan pembangunan infrastuktur dan memiliki target yang besar, tetapi terukur. „dalam beberapa bulan terakhir kami melihat sudah ada beberapa proyek pembangkit listrik yang mulai terealisasi. Ini merupakan perkembangan yang menggembirakan, terutama bagi kami penyedia teknologi infrastruktur,‟ ujarnya. Selain itu menurut dia, kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga merupakan langkah positif. “Harapan kami, pemerintah dapat terus menjaga dan merealisasikan proyek-proyek yang sudah direncanakan,” ujarnya. Dian Siswariini mengatakan, selama setahun, pemerintahan Jokowi-Kalla, ia menilai pemerintahan sekarang cukup jeli melihat sisi strategis sektor telekomunikasi untuk pembangunan nasional. Dari sisi industri produk dan jasa berbasis teknologi digital, Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mendorong pemanfaatan produk buatan lkal. “Komunitas kreatif mulai dilibatkan dalam pembangunan Program Internet BroadbandPlan merupakan pencapaian terbaik. Pemerataan infrastuktur jaringan, layanan telekomunikasi, dan internet adalah tujuan inti program itu,” katanya. Diajak duduk bersama CEO Bukalapak.com Achmad Zaky mengatakan, di industri perdagangan secara elektronik (e-dagang), ia melihat belum ada perubahan signifikan antara pemerintah

35

Jokowi-Kalla dan era sebelumnya. Namun belakangan, sikap pemerintah mulai melunak. Pemain industri digital, seperti e-dagang, mulai diajak duduk bersama. Pengusaha diminta memberikan masukan terkait perkembangan e-dagang. “saya mengibaratkan pemerintah itu sebagai orangtua dan pemain e-dagang adalah anak. Ada kebijakan yang mendukung tumbuh kembang industri. Sebaliknya, masih banyak regulasi yang justru mengikat. Sebagai contoh, ketentuan daftar negatif investasi (DNI) di sektor e-dagang. Isinya melarang 100 persen investor asing menyuntikan dana bagi pelaku usaha rintisan berbasis teknologi. Di sisi lain, sistem pembiayaan untuk usaha rintisan di Indonesia belum berkembang masif,” katanya. Pendiri Indoestri Leonard Theosebrata mengatakan, industri kreatif saat ini jauh lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lima tahun lalu. Produk-produk kreatif semakin bermunculan di pasar, terutama yang berasal dari kalangan generasi muda. “akan tetapi, pemerintah belum memetakan secara tepat arah industri kreatif Indonesia. Pendirian Badan Kreatif, misalnya. Banyak tumpuan harapan masyarakat dan pelaku usaha ke badan tersebut. Namun faktanya, badan belum banyak berkontribusi,” katanya. CEO Bubu.com Shinta Dhanuwardoyo mengatakan, setahun terakhir perkembangan usaha rintisan berbasis teknologi kian bermunculan. Penyertaan modal kepada usaha rintisan mulai banyak dilakukan investor asing dan dalam negeri. Hingga saat ini, setidaknya 25 usaha rintisan lokal telah menerima investasi. Untuk menghadapi berbagai masalah itu, Prijono Sugiarto mengatakan, optimisme bisnis akan terwujid jika didukung oleh pelaku usaha yang juga optimistis, kreatif, dan mampu memanfaatkan potensi dalam negeri sertaditunjang oleh stabilisasi politik dan sosial, seperti harmonisasi antara para eksekkutif dan legislatif.

Dari berita pertama Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Etman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu.

Tabel 5.2. Analisis Framing Robert N. Entman

Seleksi Isu Isu yang diangkat pada berita pertama di Koran Kompas mengenai satu tahun pemerintahan JKW-JK adalah tentang ekonomi. Dalam masa satu tahun pemerintahan JKW-JK, disimpulkan bahwa pemerintahan JKW-JK dianggap berhasil oleh sebagian besar pengusaha di Indonesia. Dibuktikan dengan

36

pernyataan dari beberapa pengusaha tersebut. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa belum berhasil 100%, setiap pendapat memiliki alasan yang dapat menyelamatkan JKW-JK dari opini kegagalan dalam programnya, khususnya Ekonomi. Penonjolan Aspek

Penonjolan berita mengenai akibat ekonomi dalam satu tahun pemerintahan JKW-JK cukup banyak yang membuktikan bahwa pememrintahan ini berhasil. Dilihat dari beberapa pendapat para pengusaha besar dan beberapa pembelaan walaupun ada opini yang menjurus pada kegagalan. Salah satu opini pembelaan yang dikatakan oleh Tigor M Siahaan,ada sejumlah harapan yang belum terpenuhi selama setahun awal pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun belum

terpenuhinya

harapan itu terjadi karena

Indonesia

menghadapi tantangan besar dari pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Banyak negara juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia. “saat presiden dan wakil presiden terpilih, lalu dilantik, dan kemudian kabinet terbentuk,ekspektasi kita cukup besar bahwa ekonomi akan tumbuh bagus, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan investasi masuk. Namun, belum semua harapan itu terwujud karena memang kondisi ekonomi dunia, terutama dipicu oleh pelambatan perekonomian Tiongkok, sangat mempengaruhi,”tutur Tigor. Sumber: Primer, 2016

2. Judul: Satu Hari Joko Widodo – Jusuf Kalla Setahun lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat mandat memimpin bangsa. “Saya jalani perubahan untuk Indonesia berkepribadian,” tutur Jokowi dalam laporan “1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla”. Adapun Kalla menambahkan, “Kita jalani langkah yang adakalanya sullit, tetapi penting untuk menuju perubahan.” Sejak bangun dari tidur hingga mata terpejam, kedua pemimpin itu, selain “blusukan” ke sejumlah daerah dan plosok negeri dan negara lain, juga bekerja membangun fondasi untuk mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi produksi seraya menumbuhkan investasi. Inilah sebagian aktivitas Jokowi-Kalla dalam sehari, Selasa (20/10). Pukul 04.00-04.00 JKW dan JK bangun dari tidur serta shalat subuh. Hingga pukul 08.00, JKW 37

sarapan, membaca, dan mengikuti berita televisi. Dari istana Kepresidenan Bogor, JKW bersama Ny Iriana Joko Widodo berangkat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah membaca dan mengikuti berita, JK menerima 20 orang dari Forum Umat Beragama Papua sambil saraoan pagi bubur ayam di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, lalu berangkat ke Kantor Wapres di Jalan Vetrean. Pukul 09.15-13.30 Setiba di Istana Negara Jakarta, JKW diwawancarai reporter cilik peserta pelatihan, Omar Parikesit Rawidigdo, siswa Sekolah Dasar Global Jaya School, yang didampingi sejumlah peserta lainnya. Setelah itu, JKW menerima pimpinan dan CEO General Electric Company serta melanjutkan wawancara dengan sejumlah media massa yang beum mendapat giliran. Wawancara dalam kaitan Satu Tahun JKW-JK sudah dilakukan sejak Jumaat (16/10, termasuk di antaranya dengan Kompas. Ibu Negara selaku ketua Oase, sebuah organisasi istri-istri menteri Kabinet Kerja, bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla, di Kantor Oase di Jaan Pattimura, Jakarta Pusat, selain menerima pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan pengurus Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia. Setelah acara, Ibu Negara pulang ke Bogor mendahului JKW. Adapun kegiatan JK berikutnya di kantor Wapres adalah memimpin rapat tentang listrik dengan sejumlah menteri. Seusai rapat, JK bersama Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan menteri lainnya makan siang sebelum menerima mantan Kepala Biro Protokol Sekertariat Wapres, yang kini menjadi Ketua Koperasi Pelestarian Budaya Nasional/Paviliun Indonesia pada World Expo Milan 2015, Widharma Raya Dipudiputro. Setelah itu, JK menerima wawancara sebuah majalah. Pukul 15.00-18.00 Setelah makan siang, JKW menerima Delegasi Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Adel bin Ahmed al-Jubeir di Istana Merdeka. Didampingi antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, JKW merundingkan Rencana pembangunan kilang minyak sebagai tindak lanjut kunjungan JKW ke Kerajaan Arab Saudi belum lama ini. Dari pertemuan tersebut, ada empat hal yang segera diimplementasikan dalam kerja sama dua negara, antara lain di bidang kilang minyak, pasokan minyak mentah, industri petrokimia, dan penyimpanan atau storage. Diluar itu dibahas pula peluang kerjasama dibidang pariwisata dan agrokultir. Pertemuan dengan delegasi Arab Saudi berlangsung cukup lama sehingga acara JKW berikutnya adalah memimpin rapat terbatas tentang pencegahan dan penanggulangan masaah kekerasan terhadap anak mundur. Menurut rencana, rapat terbatas dilakukan bersama JK pukul 16.00. Namun, akhirnya rapat terbatas baru bisa dilakukan sekitar pukul 18.00. Meskipun jadwal rapat terbatas yang dipimpin JKW tentang pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap anak berlangsung pukul 16.00, JK yang seharusnya mengikuti rapat terbatas tetap menunggu kepastian rapat terbatas di Kantor Wapres. Pasalnya, berdasarkan informasi protokol, JKW masih menerima delegasi Menlu Kerajaan Arab Saudi. Karena ditunggu hingga pukul 17.30 belum ada kepastian, JK kemudian minta izin JKW untuk pulang karena JK dijadwalkan menerima tamu di rumah dinasnya pada malam hari. Pukul 18.00-22.00 Semua wartawan mendapat kabar ada rencana keterangan pers bersama JKW dan JK tentang satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla di Istana. Namun ditunggu hingga lwat maghrib, informasi itu tidak menjadi kenyatan. JKW selanjutnyamemimpin rapat

38

terbatas bersifat tertutup atau tidak dipublikasikan jadwalnya kepada pers bersama sejumlah menteri. Rapat terbatas terkait persiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan penanggulangan asap di Sumatera dan Kalimantan serta di Gunung Lawu, Jawa Tengah, dan gunung lainnya. Rapat juga dihadiri Menteri Sekertaris Negara Praktikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan umum dan Perencanaan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan Sekertaris Kabinet Pramono Anung. Sebelum rapat terbatas, JKW mengajak sejumlah menteri makan malam bersama dengan menu masakan Minang yang dipesan dari restoran di Jakarta Pusat. Di luar jadwal tersebut, JKW ternyata masih memimpin rapat tentang persiapan kunjungan kerjanya ke Wahington DV dan San Francisco, Ameriks Serikat, 24-0 Oktober mendatang. Setelah shalat maghrib, JK makan malam bersama keluarga. Menunggu makan malam, JK menyelesaikan buku berbahasa Inggris tentang energi, yang sebagian sudah dibahas beberapa hari sebelumnya. Pukul 19.30, sebelum menerima dua tamu pribasi di rumah dinas, JK masih menjelaskan pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo kepada pers lewat telpon. Menurut JK, pertemuan dengan Prasetyo pada Senin(19/10) petang di Kantor Wapres bukan soal pergantian Jaksa Agung. JK menyebutkan, pertemuan itu hanya pertemuan biasa yang membahas soal kinerja Jaksa Agung. Pukul 22.00-23.00 Seusai memimpin rapat, JKW masih menyempatllan mengecek sejumlah surat dinas yang masuk sebelum persiapan meninggalkan kantor presiden, kompleks Istana Negara, menuju Istana Kepresidenan meninggalkan halaman Istana Kepresidenan Jakarta pukul 22.15. setelah tiba di Bogor sekitar pukul 23.00, JKW tak langsung tidur, tetapi masih berkoordinasi melalui telepon dengan sejumlah menteri. Selanjutnya, JKW meminta anggota stafnya mencari tahu tentang harga beras saat ini. Sebelum beristirahat, JK masih mengurus sejumlah persoalan yang masih tersisa hari ini. Hingga pukul 23.30, JKW masih memantau perkembangan berita dan media sosial serta dokumen dan surat-surat. Seusai menerima dua tamu pribadi, JK masih belum tidur, JK kembali menerusskan membaca buku lainnya sebelum istirahat pukul 23.30.

Dari berita kedua Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.3. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita kedua

Seleksi Isu Isu yang ditonjolkan pada berita kedua adalah bagaimana gambaran keseharian presiden JKW-JK dalam memimpin negara ini. Ada banyak kegiatan yang dilaporkan atau diberitakan.

39

Penonjolan Aspek

Penonjolan berita mengenai hari tepat dimana satu tahun pemerintahan JKW-JK ini adalah bagaimana gambaran kesibukan Presiden dan Wakil Presiden dalam hari-hari biasa. Melakukan rapat, membaca buku, bertemu dengan orang-orang penting dan masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh JKW-JK dengan beragam kesibukannya.


40

3. Judul : Rapor Merah Bidang Ekonomi Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla langsung menghadapi tekanan kelesuan ekonomi global yang berimbas ke Indonesia Dampaknya beragam, mulai dari melonjaknya harga kebutuhan pokok, melemahnya kurs rupiah terhadap dollar AS, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Namun, sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah belum mampu menahan laju penilaian negatif publik. Sejak triwulan pertama bekerja, tekanan publik terhadap pencapaian pemerintah Jokowi-Kalla di bidang ekonomi cukup berat. Kepuasan publik selama tiga triwulan sebelumnya terhadap kinerja ekonomi pemerintah selalu terendah dibandingkan dengan bidang politik, hukum, dan kesejahteraan sosial. Hanya 41,7 persen responden yang puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Meski rendah, kepuasan publik pada triwulan keempat masih lebih baik daripada triwulan kedua (37,5 persen), yang tercatat sebagai terendah dalam setahun terakhir. Pelemahan Rupiah Ketidakpuasan paling menonjol ternyata terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kurs rupiah melemah hingga lebih dari Rp14.000 per dollar AS sejak minggu ketiga Agustus hingga awal Oktober 2015. Menurut arsip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, kurs rupiah mengalami titik terendah tanggal 29 September, yakni Rp14.728 per dollar AS. Dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik dan global, rupiah berfluktuasi tajam. Situasi global yang mengombang-ambingkan rupiah antara lain dipicu ketidakpastian kapan dan seberapa besar bank sentral AS, The Fed menaikkan suku bunga acuan. Selain itu, devaluasi mata uang Tiongkok, Yuan, turut serta memperburuk nilai tukar mata uang Indonesia. Saat ini rupiah sudah menguat pada kisaran Rp13.000 per dollar AS. Hal ini sedikit menghapus kekhawatiran rupiah akan menurun titik terendah sebagaimana terjadi pada 17 Juni 1998 yang mencapai Rp15.250 per dollar AS. Selain depresiasi rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok juga dikeluhkan oleh warga. Harga barang yang memiliki kandungan impor pun ikut melonjak naik. Kenaikan harga bahan pangan, seperti daging sapi dan ayam, ramai diberitakan media massa tiga bulan terakhir ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bahan makanan, makanan jadi, minuman, dan tembakau pada Agustus 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Agustus 2014. Sementara pada September 2015, giliran inflasi karena pengeluaran untuk sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga lebih tinggi daripada September 2014. Dibandingkan dengan warga ekonomi kelas bawah lebih banyak anggota masyarakat dari kelas menengah atas tidak puas dengan kemrosotan nilai rupiah serta kenaikan harga barang-barang. Kelompok ini memang relatif lebih banyak mengonsumsi barang impor atau produk lokal yang memiliki kandungan impor. Sebaliknya, bagi kalangan masyarakat bawah, isu kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok jauh lebih penting untuk diatasi pemerintah. Dua dari lima responden meminta pemerintah menahan laju kenaikan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh rakyat. Dibalik kritik, harapan muncul dari warga ekonomi kelas bawah karena mulai merasakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan di desa-desa bakal bergerak cepat 41

karena pemerintah pusat sudah mungucurkan dana desa ke daerah. Dari alokasi Rp20,7 triliun dana desa dalam APBN-P 2015, pemerintah pusat sudah menyalurkan Rp16,61 triliun ke pemerintah kabupaten/kota dan Rp7,8 triliun ke pemerintah desa. Meski ada kekhawatiran lambannya penyerapan akibat keterbatasan kemampuan kepala desa dan aparatnya menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah berharap dana desa bisa menggerakkan ekonomi pedesaan. Pemerintah juga merekrut 30.000 tenaga khusus untuk mendampingi sedikitnya 220.000 aparat pemerintah desa memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan dana desa. Nilai Tertinggi Pemberdayaan petani dan nelayan di tengah kekeringan dan El nino juga mendapat dukungan. Seiring peningkatan kepuasan di bidang ini, nilai tukar petani ikut meningkat selama tiga bulan terakhir. Bahkan kenaikan nilai tukar petani September 2015 merupakan yang tertinggi dalam enam bulan terakhir. Proyek-proyek infrastruktur merangkak juga mulai dilanjutkan. Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang selama 50 tahun terbengkalai mulai digenangi akhir Agustus 2015. Ada juga proyek-proyek lain, seperti Waduk Nipah di Pulau Madura, Sampang, Jawa Timur;dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. Pemerintah pada akhir Juni 2015 bersiap membangun 8 bendungan dari 13 bendungan yang ditargetkan dibangun tahun ini. Meski sebagian masi dibayangi persoalan pembebasan lahan yang belum selesai, seperti Bendungan Karyan, Lebak, Banten, yang baru dibebaskan 800 hektar dari kebutuhan seluas 2170 hektar, serta Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang belum dibebaskan 800 hektar lagi. Pemerintah juga menyediakan fasilitas penyimpanan pendingin (cold storage) untuk menampung hasil panen nelayan di sepanjang pantai barat Sumatra dan selatan Jawa sampai Nusa Tenggara Barat. Pemerintah juga meminta perbankan melayani kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perikanan dan pertanian dengan memangkas suku bunga menjadi 12 persen. Pemerintah Jokowi-Kalla juga tidak mau terbelenggu beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), premium dan solar. Apabila pada pemerintah sebelumnya alokasi subsidi BBM lebih dari 40 juta kiloliter per tahun, pada masa ini dipangkas drastis menjadi sekitar 17,9 juta kiloliter. Volume BBM bersubsidi sementara ini dipertahankan pada kisaran 17,9 juta kiloliter hingga tahun 2019. Pengendaian ini bertujuan agar beban APBN tidak terlalu berat dan subsidi itu dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur. Langkah Jokowi-Kalla ini bertolak belakang dengan pemerintah periode sebelumnya yang menghabiskan anggaran sampai Rp2500 triliun untuk subsidi BBM dalam 10 tahun terakhir. Sejak merealokasi subsidi BBM, sejak September 2015 pemerintah sudah mengeluarkan empat paket kebijakan untuk memacu investasi, menggerakkan sektor rill, dan melindungi buruh. Untuk mendorong investasi dan industri, kebijakan keringanan pajak, penyederhanaan perijinan, dan penurunan harga BBM diberlakukan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengerem perlambatan ekonomi. Sebanyak 60,9 persen responden yakin bahea pemerintah masih mampu mengatasi gejolak ekonomi.

42

Dari berita ketiga Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu.

Tabel 5.4. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-tiga

Seleksi Isu Isu yang ditonjolkan pada berita ketiga adalah tentang rapor merah dalam satu tahun pemerintahan JKW-JK. Penonjolan Aspek

Penonjolan berita mengenai rapor merah dari pemerintaha JKW-JK ini ternyata tidak semua yang dibahas oleh koran kompas adalah negatif. Dilihat dari judul, seharusnya isi dalam berita bersifat negatif atau mengkitisi hal-hal jelek dalam bidang ekonomi setahun pemerintahan JKW-JK, tetapi banyak pembelaan didalamnya. Beberapa isi memang membahas mengenai penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja JKW-JK, tetapi koran Kompas memberikan informasi positif dari hasil kerja JKW-JK, dan pada kalimat terakhir pembaca digiring untuk tetap percaya kepada pemerintahan JKW-JK pada waktu kedepan karna masih mampu mengatasi gejolak ekonomi.


43

4. Judul : Menjaga Kesejahteraan Sosial di Masa Sulit Sejak awal, program di bidang kesejahteraan sosial menjadi penopang dukungan publik kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program-program kesejahteraan sosial dinilai paling menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketika ekonomi melambat dan bencana asap menghantam, kepuasan publik terhadap kinerjabidang ini berkurang sedikit. Berkebalikan dengan penilaian tiga bulan lalu ketika kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial menjadi juara, kali ini kepuasanresponden turun paling banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Penurunan kepuasan paling tajam terjadi pada aspek pencegahan pencemaran lingkungan. Hampir separuh responden mengaku tidak puas, memburuk lebih dari 10 persen dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Pendapat negatif itu dipicu oleh bencana asap yang berlangsung selama lebih dari dua bulan terakhir. Dampaknya cukup parah karena merenggut 4 korban jiwa, 3 orang diantaranya anak-anak, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kerugian ekonomi pun diperkirakan triliunan rupiah. Persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan sudah terjadi bertahun-tahun tanpa ada solusi konkret. Responden yang berdomisili di provinsi-provinsi terdampak asap pun mengungkapkan ketidakpuasan terbesar terhadap pencegahan pencemaran lingkungan dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk menggali persoalan lebih dalam. Solusi membuat kanal di lahan gambut sejauh ini dinilai akan cukup efektif mengurangi kebakaran lahan gambut pada masa mendatang. Akan tetapi, upaya ini tidak mudah diwujudkan karena hanya merupakan solusi jangka pendek. Namun, meski kepuasan publik terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial menurun, apresiasi publik terhadap kinerja di bidang layanan publik ini secara uumum masih tinggi, berada di atas angka 60 persen. Soal Kemiskinan Persoalan pengentasan rakyat dari kemiskinan tak luput dari sorotan publik. Perlambatan ekonomi selama tiga bulan terakhir tampaknnya turut menurunkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Dua dari tiga responden kecewa terhadap kinerja pemerintah di bidang ini. Level penyikapan ini termasuk yang terburuk sejak awal pemerintahan Jokowi-Kalla. Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera kepada 15,4 juta keluarga bisa jadi sudah dirasa kurang mampu sebagai usaha mitigasi kemiskinan yang akurat. Langkah ini buan satu-satunya solusi. Publik memandang program kesejahteraan sosial seharusnya memberdayakan manusia agar masyarakat.tidak sebatas bergantung pada jaminan sosial sehingga kehidupan masyarakat tak mudah goyah meski dihantam krisis. Program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang demikian dinilai paling mendesak oleh sepertiga responden. Sumatera dan Kalimantan adalah tanah kaya sumber daya, tetapi justru di sanalah persoalan kemiskinan keras disuarakan publik. Hal itu mengindikasikan persoalan ketimpangan kesejahteraan ada di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan pedesaan, kesenjangan lebih diungkapkan masyarakat perkotaan. Untuk mengatasi kesenjangan,perubahan mental menuju nilai gotong royong dalam bekerja keras terus dinanti. Sebelumnya, kepuasan terhadap pengembangan budaya

44

gotong royong terus meningkat hingga mencapai 88 persen tiga bulan lalu. Kini, satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, kepuasan tersebut turun drastis , mendekati titik awal di 78 persen. Kepuasan publik terhadap pelayanan kesehatan pada masa satu tahun pemerintahan paling rendah ketimbang peninlaian bulan-bulan sebelumnya, kinerja pemerintah di bidang kesehatan diapresiasi lebih dari 75 persen responden. Saat itu, opini positif publik terangkat berkat pembagian 86,4 juta Kartu Indonesia Sehat yang sangat membantu masyarakat kurang mampu. Saat ini, meski dua pertiga responden masih menyatakan puas, penurunannya hampir 10 persen. Bisa jadi penurunan ini berkaitan dengan sejumlah masalah yang muncul terkait kualitas peayanan kesehatan. Dari segi kuantitas, BPJS boleh dibilang berhasil dalam pencapaian jumlah peserta. Namun, dari segi kualitas, masih ada masalah dalam pengelolaan. Keruwetan prosedur masih dikeluhkan. Ada pula indikasi ketidakpercayaan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tahap pertama, seperi puskesmas. Ketika aspek kesejahteraan sosial lain mengalami penurunan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan bertahan di kisaran 70 persen selama setahun terakhir. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan diapresiasi. Keberannian pemerintah menghentikan kebijakan pendidikan yang dinilai tak cocok bagi masyarakat diacungi jempol. Menanggapi ketidaksiapan sumber daya dan kritik publik atas konten, pemerintah pun menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pendidikan butuh proses untuk menjamin kualitas sehingga tak cukup dengan target-target kuantitatif saja, misalnya dalam pembinaan karier dan sertifikasi guru. Penghapusan nilai ujian nasional sebagai syarat kelulusan dianggap tepat. Biaya pendidikan juga dinyatakan oleh sepertiga responden Indonesia timur masih merupakan masalah. Dari segi pendanaan pendidikan, sebagian besar responden puas atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar gratis 12 tahun. Pembagian 11 juta Kartu Indonesia Pintar paling banyak disebut responden sebagai janji kampanye yang ditepati Jokowi. Meski demikian, jika mengacu pada wilayah, kepuasan terutama diungkapkan responden di Jawa. Hal itu menunjukkan kualitas pendidikan masih belum merata. Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kepemilikan materi, dan relasi sosial adalah fondasi kehidupan manusia. Sebagian besar responden menilai bahwa negara hadir dalam menjamin hal-hal tersebut meski ada penurunan. Kemampuan pemerintah untuk bertahan pada masa sulit patut diapresiasi. Dua dari setiap tiga responden pun yakin bahwa kondisi kesejahteraan sosial akan membaik pada masa depan. Ada harapan bahwa kebijakan-kebijakan populis akan berhasil, bukan karena paling progresif atau paling revolusioner, melainkan karena paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

45

Dari berita ke-empat Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.5. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-empat

Seleksi Isu

Isu yang ditonjolkan pada berita ketiga adalah tentang kepuasan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial di masa sulit.

Penonjolak Aspek

Penonjolan berita mengenai kesejahteraan sosial dalam satu tahun pemerintahan JKW-JK digambarkan mengalami penurunan, penurunan tersebut memiliki alasan yaitu karena bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Responden yang diambil dari masyarakat Indonesia mengaku tidak puas dengan hasil kerja pemerintah yang dinilai cukup lamban. Hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa kesejahteraan sosial dalam kinerja satu tahun pemerintahan JKW-JK dianggap kurang atau mungkin gagal. Tetapi koran Kompas dalam kasus berita ini juga menyoroti tentang kesejahteraan dibidang kesehatan yang dianggap sukses, juga menyoroti tentang pendidikan yang sama juga dikatakan sukses. Dalam paragraf terakhir diberita ini ditekankakn bahwa kondisi kesejahteraan Indonesia akan membaik pada masa depan. Kalimat tersebut seperti angin segar bagi pembaca, karena koran Kompas sendiri seperti ingin meyakinkan kepada pembaca untuk tetap percaya kepada pemerintahan JKW-JK


46

5. Judul : Kepala Staf Kepresidenan: Tahun Ini Bukan untuk Memanen JAKARTA, KOMPAS – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun pertama ini fokus melakukan pembenahan dan membangun fondasi yang kuat di berbagai aspek, terutama di bidang ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya meletakkan arah pembangunan ke depan yang lebih baik. “Tahun ini memang bukan untuk memanen, tetapi untuk pembenahan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Selasa (20/10), saat ditanya pers tentang penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan yang menurun pada tahun pertama. Menurut Teten, yang perlu dilihat dari keadaan saat ini adalah warisan-warisan dari masa lalu serta keadaan ekonomi global yang tidak mudah diatasi. Meski demikian, kondisi tersebut akan terus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan dan peletakkan arah pembangunan ke depan yang lebih baik. Upaya pembenahan yang dilakukan, kata Teten, untuk meletakkan fondasi yang kuat, meliputi konsolidasi poitik, kabinet, dan birokrasi; memastikan Nawacita masuk dalam program kementerian dan lembaga; memangkas inefisiensi ekonomi dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak dan penyederhanaan perizinan; serta menyelesaikan proyek-proyek yang magkrak. Adapun peletakan arah pembangunan ke depan yang dilakukan antara lain reindustrialisasi, pengembangan ekonomi kemandirian desa, swasembada pangan, ketahanan energi, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Terhadap apresiasi masyarakat kepada pemerintah yang cenderung menurun, lanjut Teten, Presiden berkali-kali menyatakan bahwa tahun ini memang tahun yang pahit. Ia mencontohkan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membuat banyak kelas menengah tidak senang. Ditambah, pelambatan ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri. “Dari kondisi seperti ini, pemerintah mulai melakukan perubahan fundamental. Hasil dari apa yang diupayakan pemerintah itu baru bisa dirasakan pada 3-4 tahun mendatang,” tuturnya. Teten mengatakan, satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-Kalla, setiap kementrian diminta membuat laporan kemajuan dari program-program prioritas di kementrian. “Semua kementrian sudah menyampaikan laporannya dan sudah diterima Presiden. Laporan tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pubik,” ujar Teten. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam laporan kinerja kepada Presiden, pihaknya selain akan menata 25 lembaga non-strukturaldi bawah pemerintah, juga menata birokrasi dalam lima tahun ke depan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Untuk memulai penataan postur dan peningkatan kualitas SDM PNS, perlu waktu panjang,” kata Yuddy. Sementara itu, dari pemaparan hasil survei nasional “Evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK”, yang digelar Poltracking Indonesia, disebutkan, selama satu tahun Jokowi-Kalla, mayoritas publik menilai kondsi Indonesia cenderng stagnan. Untuk itu, Presiden Jokowi diharapkan menempatkan menteri yang mampu membuat perubahan fundamental dan berdampak kepada rakyat. Survei Poltracking dilakukan pada 7-14 Oktober dengan melibatkan 1200 responden dari seluruh provinsi. Menurut survei, sebanyak 42,74 persen publik menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum tidak mengalami perbaikan. Penilaian 47

yang sama juga diberikan terkait dengan keamanan nasional, pemberantasan korupsi, dan kondisi politik nasional. Terkait dengan kondisi ekonomi, sebanak 56,53 persen publik menyatakan bahwa Indonesia lebih buruk. “Penilaian buruk terhadap kondisi ekonomi itu disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pemerintah juga dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan pokok, diantaranya harga kebuuhan pokok yang mahal dan lapangan kerja,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Menurut dia, sebanyak 43,26 persen publik menyatakan bahwa pemerintah juga tidak serius mengatasi pelemahan rupiah. “Masalah harga barang kebutuhan pokok mahal juga harus diatasi,” ujarnya. Kelemahan pemerintahan, tambah Hanta, adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani sujumlah isu penting. “Kekecewaan publik tergambar dalam kinerja pemerintah mengatasi persoalan kebakaran hutan. Sebanyak 69,68 persen publik menyatakan pemerintah gagal menangani masalah kabut asap di Sumatera dan Kalimantan,” tuturnya. Adapun dalam rembuk nasional yang dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli , Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, sejumlah relawan Jokowi menyebutkan, Presiden Jokowi mempunyai nyali kuat untuk melakukan perubahan. “Tahun pertama pemerintahan tidak bisa dijadikan ukuran menagih hasil atas kerja politik, tetapi harus dilihat sebagai proses menuju empat tahun berikutnya,” tutur pernyataan mereka. Untuk memperingati satu tahun Jokowi-Kalla, lebih dari 30 orang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Bogor, Jawa Barat, berunjuk rasa mengkritik.

Dari berita ke-lima Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.6. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-lima

Seleksi Isu Seleksi isu yang ditonjolkan oleh berita ini adalah pendapat pribadi atau opini beberapa orang. Penonjolan Aspek

Aspek yang ditonjolkan sebagian besar adalah opini pribadi dan hasil survei dari Poltracking Indonesia. Walau hasil survey dari

Poltracking

Indonesia

hampir

semua

mengatakan

ketidakpuasan, ada pembelaan dari opini-opini pribadi yang

48

menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan JKW-JK tidak dapat dijadikan ukuran menagih hasil, masih ada empat tahun lagi untuk melihat kinerja JKW-JK. Sumber: Primer, 2016

6. Judul : Presiden dan Protokol Jumat (16/10) siang, salah seorang ajudan Presiden Joko Widodo, yakni Komisaris Besar Sigit Listyo, menghampiri Presiden yang sedang wawancara dengan tim Kompas. Sigit menanyakan apakah Presiden jadi ke Pelabuhan Tanjung Priok melihat pengungkapan penyelundupan tekstil. “Jadi, nanti kita akan ke BC (Bea dan Cukai). Tolong siapkan, Pak,” kata Presiden kepada Sigit di Istana Merdeka, Jakarta. “Siap, jadi Pak.” Sejurus kemudian Sigit menghubungi seseorang melalui telepon selulernya menjelaskan rencana Presiden. Setelah wawancara dengan tim Kompas usai, Presiden ke Tanjung Priok. Achmad Rusdi, Kepala Protokol Negara, mengatakan, ada “penanggungjawab” pada semua aktivitas Presiden selama 24 jam. Ketika menghadiri dan mengikuti acara kenegaraan, Presiden mengikuti aturan protokol. Pihak protokol kepresidenan yang bertanggungjawab dengan aktivitas itu. Di luar itu, Presiden dibantu empat ajudan yang terdiri dari aparat Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Jika ada hal penting, ajudan yang menentukan urusan itu segera disampaikan saat itu juga atau ditunda pada kesempatan berikutnya. Ini karena penerima pertama sambungan telepon genggam Presiden adalah ajudan. Maka, mereka yang ditunjuk sebagai ajudan harus orang terpilih dan kepercayaan Presiden. Sigit pernah bertugas sebagai Kepala Kepolisin Resor (Polres) Solo ketika Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Saat itu, calon yang disodorkan Polri ke Presiden ada beberapa nama. Presiden memilih orang yang pernah “dekat” dengannya untuk memastikan kerjanya berjalan optimal. Sementara terkait dengan keamanan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden selalu ada di mana Presiden berada. Seorang mantan ajudan Jokowi saat menjabat Gubernur DKI yang menlak disebut namanya mengatakan, Jokowi kini tidak bisa seleluasa ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012-2014. Ketika itu, ajudan bahkan bisa menenmani Jokowi tidur di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Surapati, Jakarta. “Tetapi, sekarang semua diatur resmi,” katanya. Saat menjabat sebagai Presiden, Jokowi memboyong Devid Agus Yunanto, Untoro, Aris Ariandi, Erwan Sancoko, Puput Hariadi, Agung Indrayana, Heru Kurniawan, Made Kurniawan, dan Pradista Machdala Putra dari Balai Kota Jakarta. Mereka bertugas sebagai staf adminisrasi, tim pendahulu, maupun staf rumah tanga kepresidenan. Jika sebelumnya mereka dapat leluasa dekat dengan Jokowi, kini ada protokol yang harus mereka patuhi. Presiden yang kini dikelilingi protokol resmi kenegaraan tersebut ditangkap anakanak peserta pelatihan reporter cilik saat bertemu di Istana Negara, kemarin. Omar Parikesit Rawidigdo, siswa Sekolah Dasar Global Jaya School, menanyakan 49

kondisi psikis Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden. “Saya punya pertanyaan pribadi, apakah Bapak pernah merasa stres?” ujarnya. Sambil tersenyum Presiden menjawab, bahwa hidup itu tidak boleh sedih, wajah harus terlihat cerah terus. Apalagi sebagai Presiden, wajah tidak boleh terlihat sedih, gusar, atau marah. Presiden balik bertanya kepada anak-anak, “Wajah saya terlihat cerah, gak?” Dengan polos Omar, “Ya lumayan sih,” ujar Omar disertai ledakan tawa hadirin.

Dari berita ke-enam Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.7. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-enam

Seleksi Isu Seleksi Isu yang di bahas dalam berita ke enam ini adalah opini atau pengalaman orang terdekat presiden (protokol) Penonjolan Aspek

Aspek yang ditonjolkan dalam berita ini adalah bukan suatu masalah

yang menyangkut negara, tetapi tentang

keseharian JKW dimasa jabatanya sebagai presiden. Opini yang digunakan adalah opini dari tim protokol presiden yang harus mematuhi peraturan keprotokolan yang agak rumit, tidak seperti saat JKW menjabat menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Sumber: Primer, 2016

7. Judul : Harapan di Atas Selembar Kartu Begitu Joko Widodo menduduki kursi Presiden, program Indonesia pintar merupakan salah satu andalan. Jutaan Kartu Indonesia Pintar lantas dirancang untuk ditebar ke seluruh penjuru negeri. Kini, setahun berlalu, semakin terbukakah akses bagi anak Indonesia yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan hingga jenjang sekolah menengah. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa termasuk salah satu pejabat yang dibuat sibuk dengan kehadiran program Kartu Indonesia Pintar (KIP), selain kartu-kartu sakti lain, seperti Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat. Dia ikut mengecek, mulai pendataan hingga berangkat ke hampir semua daerah untuk mengecek disribusi Kartu Indonesia Pintar. “Proses pendataan dan penceakan 50

kartu serupa ban berjalan. Begitu data masuk, kartu segera dicetak dan didisribusikan,” ujar Khofifah, Senin (19/10). Pada 30 November, proses kartu ditargetkan sampai pada titik distribusi di kantor pos. “Pada 15 Desember, mereka yang berhak menerima kartu itu sudah memperoleh haknya,” ujarnya. Jumlah manfaat KIP untuk jenjang SD/MI Rp225.000 per semester, tingkat SMP/MTs Rp375.000 per semester, dan tingkat SMA/SMK/MA Rp500.000 per semester. Program itu juga menjangkau anak berstatus rentan miskin dan anak-anak putus sekolah agar kembali ke sekolah. Penerbitan Kartu Indonesia Pintar direncanakan menjangkau 20,3 juta anak usia sekolah berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kartu disebar dengan koordinasi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta Kementerian Agama. Hingga dua pekan lalu, penerima manfaat program Indonesia Pintar setidaknya menjangkau hampir 12 juta dari total target penerima manfaat, itu berdasarkan data Kemdikbud. “Uangnya sudah ditransfer ke anak-anak. Meski belum ada kartunya,uangnya sudah. Jangan sampai proses distribusi kartu menunda pemberian manfaat,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Partisipasi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, dengan ketersrapan 65 persen, jumlah angka partisipasi kasar untuk tingkat SMA bertamah 6 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Tercatat, pada penerimaan murid baru 2015, ada 500.000 murid SMA setingkat yang baru mendaftar. Mayoritas memilih meneruskan pendidikan ke SMK. Siti Asmarah (36) termasuk yang senang mendapatkan bantuan pendidikan itu. Biaya sekolah yang dikeluarkan untuk anaknya, Lia Nur Alya (16) yang kini berada di SMK swasta di wilayah kota Bekasi, cukup besar. Untuk masuk SMK, dia harus mengeluarkan uang sekitar Rp3.000.000, tetapi karena menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera, Lia mendapatkan keringanan hingga Rp1.500.000. Pihak sekolah juga sudah meminta kartu keluarga dan KIP bukti bahwa anaknya benar-benar terdaftar. Siti merasa beruntung mendapatkan KIP walau sampai sekarang dananya belum cair.dia masih menunggu. Pendidikan jenjang sekolah menengah penting mengingat selama ini, sekitar separuh tenaga kerja Indonesia sebagian besar berlatar pendidikan dasar (SD dan SMP). Angka partisipasi murni di sekolah menengah sederajat pun lebih rendah dibandingkan di pendidikan dasar. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, besarnya jumlah penduduk mesti diimbangi dengan modal keterampilan dan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar merupakan bagian penting untuk pemerataan, untuk menolong langsung masyarakat miskin mengakses pendidikan. Kompleksitas Direktur Institude For Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen mengatakan, titik berat program Indonesia Pintar dengan KIP masih sebatas penambahan akses pendidikan, bukan mutu. Peningkatan masyarakat yang menempuh pendidikan semestinya disertai peningkatan mutu, teruama di pendidikan menengah. Mutu pendidikan terkait erat, teruama dengan kesediaan dan kualitas guru. Saat ini, berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru, kualitas guru bermasalah. Selain itu, mutu berkelindan dengan kurikulum. Sejauh ini, kurikulum 2013 yang bermasalah masih

51

direvisi. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Suryadi Nomi, berpendapat, KIP tidak menjamin anak menempuh pendidikan dan tidak putus sekolah. “Apakah dengan memberikan KIP, pemerintah dapat memastikan anak itu akan terus bersekolah?” katanya. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009, alasan ekonomi memberikan sumbangsih terbesar. Namun, alasan bekerja menjadi penyebab terbesar kedua anak tidak pernah bersekolah atau putus sekolah. Penyebab lainnya adalah menikah, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan cacat. Disamping itu, dari pemantauannya di sejumlah daerah, masih ada masyarakat yang menganggap sekolah akan berpengaruh pada pendapatan keluarga. Karena itu, perlu ada perubahan skema penyaluran. Selama setahun terakhir, program Indonesia Pintar masih belum mampu menjangkau, anak miskin di luar sistem persekolahan. Data Kemdikbud menyebutkan, terdapat 3,6 juta anak usia 6-21 tahun yang tidak tercatat berada di sekolah. Untuk menjangkau anak-anak di luar sekolah, Anies Baswedan setuju masalahnya tidak sederhana. Anak-anak yang berada di luar sekolah karena putus sekolah sulit kembali ke sekolah, apalagi yang di jenjang pendidikan menengah. Untuk membekali mereka dengan keterampilan dan kecakapan hidup, Kemdikbud menawarkan alternatif beragam pelatihan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Biaya pelatihannya ini yang kemudian akan bisa dibiayai lewat KIP. Di atas selembar kartu itu, pemerintah berharap asa tercapai.

Dari berita ke-tujuh Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.8. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-tujuh

Seleksi Isu Seleksi isu yang ditonjolkan dalam berita ini adalah tentang kartu pintar yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi anak-anak yang kurang mampu agar tetap bersekolah. Aspek yang ditonjolkan dalam berita ini adalah tetang Penonjolan Aspek

menteri yang terkait dalam program ini dan juga mengenai pendistribusiannya. Diharapkan dengan adanya kartu pintar ini dapat menekan angka anak putus sekolah dan dapat membuat SDM Indonesia dapat lebih baik. Banyak pendapat yang dituliskan diberita ini, salah satunya pendapat dari badan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mengatakan alasan bekerja, menikah, terbatasnya fasilitas pendidikan, cacat adalah alasan

52

penyebab tidak bersekolah atau putus sekolah. Menteri Pendidikan sendiri mengaku bahwa harus ada tindakan lain lagi untuk menanggulanggi masalah pendidikan ini, salah satunya adalah melakukan pelatihan, tidak hanya sekedar kartu pintar saja. Sumber: Primer, 2016

8. Judul : Memulai Perubahan dari Pinggiran Sulitnya mengakses fasilitas pelaynan kesehatan yang berkualitas dan merata hingga ke beranda Nusantara masih menjadi persoalan bangsa ini. Dibanyak lokasi di pelosok negeri ini, negara seperti tidak hadir untuk melayani masyarakat. Jurang ketimpangan pelayanan kesehatan begitu menganga di depan mata. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menetapkan sembilan agenda pembangunan perioritas yang lebih dikenal dengan Nawacita yang salah satunya adalah membangun dari pinggiran. Bukan semata infrastruktur yang dibangun dari pinggiran, tetapi kualitas manusianya. Hal itu diterjemahkan kementrian Kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Program itu diharapkan memenuhi kebutuhan layanan dasar di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) agar layanan kesehatan berjalan baik. Nusantara sehat adalah program penempatan tenaga kesehatan berbasis tim. Selain dokter, tim itu ada dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga Farmasi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan tenaga teknologi laboratorium medik. Tim itu bertugas memperkuat layanan kesehatan dasar di pukesmas dengan kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penyakiit, dan pengobatan. Dari tiga kegiatan itu, fokus tim diarahkan pada upaya bersifat promotif dan preventif. Tak mudah bagi tim Nusantara Sehat bekerja di DTPK. Sebanyak 143 tenaga kesehatan Nusantara Sehat angkatan I disebar di 20 pukesmas di seluruh Indonesia sejak enam bulan lalu. Tantangan geografis, kemajemukan sosial budaya lokasi penempatan, keberagaman perilaku warga, dan kolaborasi yang butuh waktu dengan kesehatan di pukesmas merupakan persoalan yang dihadapi tim Nusantara Sehat. Saat melantik tim Nusantara Sehat, Jumat (1/5), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan, tim Nusantara Sehat dinilai berhasil jika mampu menginisiasi perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat. Waktu dua tahun di lokasi penempatan dinilai cukup untuk mengawali sebuah perubahan. Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan Pelayanan Kesehatan Primer Diah Saminarsih mengatakan, Nusantara Sehat dipantau langsung Kantor staf Presiden. Sebab, program itu adalah satu dari 100 program prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari sisi perekrutan dan penempatan tahun 2015 Kemenkes menargetkan merekrut 960 peserta Nusantara Sehat yang akan ditempatkan di 120 pukesmas perbatasan dan kepulauan. Awal mei 2015, 143 peserta program itu ditempatkan di 20 pukesmas di Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. 53

Kini perekrutan tahap kedua mencari 820 tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di 100 pukesmas masih berlangsung. “Sekitar 12.00 orang mendaftar dan akan diseleksi hingga didapat 820 orang. Pendaftar yang sedikit dokter umum,” ucap Diah. Keberhasilan Nusantara Sehat tak bisa dilihat hanya dari perekrutan dan penempatan. Program itu berhasil jika setelah bertugas dua tahun di lokasi penempatan, tim berhasil mengawali perubahan lebih baik di masyarakat. “Ada perubahan masyarakat atau tidak, ada program baru di pukesmas atau tidak, program di pukesmas diperkuat atau tidak, itu indikator keberhasilannya,” kata Diah. Meningkatkan layanan Meski baru beberapa bulan bertugas, keberadaan tim Nusantara Sehat mulai berdampak positif bagi layanan kesehatan di daerah penempatan. Di pukesmas Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, misalnya, tim itu turut meningkatkan layanan kesehatan warga. Menurut Silas Layang, Kepala Pukesmas Balai Karangan, sejak tim Nusantara Sehat hadir, mereka mengerjakan progam yang sebelumnya tak dilakukan. Posyandu bagi warga lanjut usia yang dulu hanya dilakukan di dua desa bertambah jadi empat desa setelah tim Nusantara Sehat hadir.”Kunjungan layanan kesehatan ke daerah terpencil semula hanya lima kali sebulan, kini minimal 10 kali sebulan,” ujarnya. Magdalena Simoy (40), warga Balai Karangan, menuturkan, tim Nusantara Sehat memberi masyarakat wawasan baru, khususnya pencegahan penyakit. “Mereka memberi masukan soal pemeliharaan lingkungan dan anak-anak. Itu mereka sampaikan saat kami menemui mereka di pukesmas ataupun saat pergaulan sehari-hari,” ujarnya. Di pukesmas Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kehadiran tujuh tenaga kesehatan Nusantara Sehat membantu petugas kesehatan yang ada. Anggota tim itu memberi layanan kesehatan dengan menjangkau masyarakat di dusun. Menurut pelaksana tugas kepala Pukesmas Longgar Apara, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Stefenson Iwamony, tim Nusantara Sehat memperkuat cangkupan layanan pukesmas di desa Longgar, Apara, dan Bemum. Sebelumnya, pukesmas sulit melayani kesehatan warga setempat karena hanya ada tiga perawat. Hal serupa juga terjadi di Enggano, Bengkulu. Kepala Pukesmas Enggano Salpina menjelaskan, adanya tim Nusantara Sehat mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil itu. Meski ada 18 tenaga kesehatan di wilayah itu, belum ada dokter gigi, farmasi, dan gizi juga belum ada. “Dalam sebulan, dokternya kadang masuk kadang tidak, padahal mayoritas warga ingin berobat ke dokter,” ujarnya. Selama di Enggano tim Nusantara Sehat membantu program pukesmas. Mereka juga mengaktifkan lagi program yang vakum, seperti progarm bagi wagra lanjut usia dan ana. Kedepan, pukesmas dan tim Nusantara Sehat akan mengaktifkan progam desa siaga, termasuk bank darah. Salpin berharap tim Nusantara Sehat yang mengisi kekosongan tenaga kesehatan di Enggano, yakni dokter, tenaga gizi dan farmasi bertahan di Enggano setelah periode penugasan selesai sambil menunggu tenaga kesehatan pengganti. Pemantauan dan dukungan harus diberikan pada tim Nusantara Sehat agar perubahan warga ke arah lebih sehat terwujud.

Dari berita terakhir Koran Kompas maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi 54

yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu.

Tabel 5.9. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita terakhir

Seleksi Isu Seleksi isu yang ditonjolkan dalam berita ini adalah tentang perubahan yang dilakukan melalui program Presiden tentang kesehatan. Perubahan yang dilakukan adalah mengirim tim kesehatan untuk bekerja di terpencil dan pulau-pulau untuk membantu mengatasi program kesehatan Aspek yang ditonjolkan dalam berita ini adalah tetang Penonjolan Aspek

program JKW-JK yang memulai membangun perubahan dalam kasus ini adalah perubahan kesehatan di pinggiran (tempat terpencil dan kepulauan). Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa para medis akan dikirim di tempat-tempat terpencil untuk misi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Sempat dijelaskan bahwa ada sekitar 12.000 pendaftar yang ingin mengikuti misi ini, dilihat dari berita tersebut, penulis seakan-akan ingin memberi tahu bahwa program tersebut dapat dikatakan sukses karena banyak partisipan, tetapi Menteri Kesehatan mengatakan hal tersebut belum dapat dijadikan tolak ukur sukses sebelum program selesai. Ada bagian responden memberi komentar yang positif, penulis ingin menggiring masyaraka yang membaca

untuk

berfikiran

bahwa

program

satu

tahun

pemerintahan JKW-JK berjalan baik dan dalam masalah kesehatan dapat dikatakan berhasil melalui progam Nusantara Sehat ini. Sumber: Primer, 2016

55

Dari data pada Koran Kompas, ada berbagai data yang menarik untuk dibahas atau dianalisis sesuai teori yang dikemukakan oleh Robert N. Entman, Dalam pembahasan yang dilakukan oleh koran Kompas, koran tersebut membahas delapan berita yang mencangkup: ekonomi, social, kesehatan, pendidikan dan juga pemerintahannya. Dalam setiap berita yang ditampilkan, Kompas juga memberikan grafis yang dibuat oleh Litbang Kompas untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang evaluasi satu tahun pemerintahan JKW-JK. Dalam analisis penulis, penulis menemukan banyak opini yang pada intinya mengatakan bahwa satu tahun pemerintahan JKW-JK dianggap tidak gagal dan masih ada harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Banyak factor yang membuat hasil survei menurun dalam kepuasan terntang satu tahun pemerintahan JKW-JK, tetapi koran Kompas selalu memberi alasan yang cukup logis untuk menggiring pembaca sependapat terhadap para pemberi opini bahwa satu tahun pemerintahan JKW-JK tidak mengalami kegagalan dan memiliki harapan. Ada beberapa contoh opini dari koran Kompas yang mengatakan atau semacam membela pemerintahan JKW-JK, pada berita pertama dengan judul „ Beban Masih Berat, Harapan Tetap Ada‟ Tigor M Siahaan menjelaskan ada sejumlah harapan yang belum terpenuhi selama setahun awal pemernitahan Jokowi-Kalla. Namun, belum terpenuhinya harapan itu terjadi karena Indonesia menghadapi tantangan besar dari pelambatan pertumbuhan ekonomi global, atau yang diutarakan oleh CEO PT Axiata Tbk, Dian Siswarini “Kami menilai pemerintah cukup jeli melihat sisi strategis sector telekomunikasi untuk pembangunan nasional.” Pada berita ketiga yang berjudul „Rapor Merah Bidang Ekonomi‟, jika dilihat dari judulnya saja pembaca sudah beranggapan bahwa berita tersebut akan membahas kegagalan dalam bidang ekonomi di satu tahun pemerintahan JKW-JK, memang iya, tetapi dalam berita tersebut ada kutipan yang mengatakan “Pemerintahan JokowiKalla juga tidak mau terbelenggu beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), premium dan solar. Dalam kutipan tersebut, koran Kompas ingin menjelaskan bahwa pemerintah menginformasikan bahwa subsidi tidak lagi difokuskan kepada bahan bakar, jadi ini adalah sebuah alasan mengapa bahan bakar naik dan menjadi salah satu alasan rapor merah bidang ekonomi, karena banyak masyarakat merasa keberatan 56

akan hal itu. Tetapi pemerintah menjelaskan bahwa uang akan lebih dikonsentrasikan untuk membangun insfrastruktur pendidikan dan kesehatan. Atau kutipan berita yang mengatakan “Dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestic dan global yang mengombang-ambingkan rupiah antara lain dipicu ketidakpastian kapan dan seberapa besar bank sentral AS, The Fed, menaikan suku bunga acuan.” Jika dianalisis kutipan berita tersbut adalah alasan mengapa nilai rupiah turun atas dollar, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Disi sangat terlihat bahwa Koran Kompas memiliki pembelaan disetiap berita yang ditampilkan. Koran kompas memiliki table atau grafis tentang survei yang dilakukan oleh Litbang, disini koran Kompas menampilkan table atau grafis yang memperlihatkan tingkat keyakinan public terhadap kinerja JKW-JK kedepan. Hasil survei dari koran tersebut adalah 60,9% masyarakat Indonesia masih yakin terhadap kinerja JKW-JK dan juga tidak menganggap sebuah gagalan dalam kinerja satu tahun pemerintahan JKW-JK.

57

Berikut adalah pemberitaan dari koran Tempo yang terbit ditanggal 21 Oktober 2015 yang membahas mengenai satu tahun pemerintahan JKW-JK.

1. Judul: Hanya Empat Menteri yang Kinclong Kinerja Menteri ekonomi paling buruk. Jakarta – selama setahun bekerja, hanya seglintir menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai bekerja baik. Hasil kinerja lembaga survei Poitracking Indonesia menunjukan hanya empat menteri, dari 34 anggota kabinet kerja, yang memperoleh tingkat kepuasan kinerja tinggi. “Tak hanya pola komunikasi dan popularitasnya yang tinggi, kerja mereka juga dianggap posiitif,” kata Direktur Eksekutif Politracking Indonesia, Hanta Yuda ketika memaparkan hasil survei di Hotel Sofyan Jakarta, kemarin. Empat menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan; Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin; serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangs. Respon yang menyatakan puas terhadap kinerja Menteri Susi, misalnya, mencapai 55,7 persen (tidak puas 13,5 persen, hasilnya tidak tahu) menurut survei politracking. Survei lembaga Indo Barometer akhir pekan lalu bahkan memberi angka 71,9 persen (tidak puas 7,5 persen) terhadap Susi. Tiga Menteri lainnya mencapai skor lebih dari 40 persen di dua lembaga survei tersebut. Selebihnya, 30 Menteri lainnya dinilai masih terpuruk, dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja mereka kurang dari 23 persen. Survei kepuasan publik Politracking yang diselenggarakan pada 7-14 Agustus lalu menghimpun sampel 1.200 responden dengan margin of error +/- 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan pengumpulan data survei Indo Barometer dilaksanakan pada 14-22 September 2015 dengan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error dan tingkat kepercayaan survei selama dengan Politracking. Dua lembaga itu juga mendapati buruknya presepsi publik terhadap kinerja para menteri perekonomian. Bahkan lima Menteri diurutan paling bawah diisi oleh “Menteri kunci” bidang perekonomian, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husein; Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; serta menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Thomas Lembong dan Darmin Nasution baru bergabung dalam kabinet setelah reshuffle pertama pertengahan Agustus lalu. Dengan performa buruk itu, kata Hanta Yuda, sebagian besar responden menghendaki agar Jokowi kembali merombak kabinet. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui prodiktivitas pemerintah di bidang ekonomi masih perlu diperbaiki. “Kami tahu bagaimana pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan, parameternya ada,” ujar Kalla di kantornya, kemarin. Meski demikian, dia berdalih tak mulusnya situasi ekonomi dalam negeri lebih disebabkan oleh pelemahan perekonomian global. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berdalih hal yang sama. Dia mengatakan, selama menjabat, ia telah dihadapkan pada tantangan ekonomi global. “Ketika kabinet dimulai perekonomian global dan domestik sedang mengalami gejolak dan kelesuan,” ujarnya melalui pesan pendek, kemarin. Akibatnya, menurut Bambang, 58

fokus tim ekonomi adalah menjaga agar stabilitas perekonomian tak menurun dan mencari sumber pertumbuhan baru. Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tak mau berbicara banyak menanggapi buruknya hasil survei knerja kabinet ekonomi. “Biarkan saja, terserah mereka. Yang penting kami bekerja,” katanya

Dari berita pertama pada Koran Tempo maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.10. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita pertama di koran Tempo

Seleksi Isu Seleksi isu yang ditonjolkan dalam berita ini adalah kinerja empat Menteri yang cukup baik dan lima terbawah kinerja Menteri yang terpuruk dalam satu tahun pemerintaha JKW-JK. Aspek yang ditonjolkan dalam berita ini adalah kinerja Penonjolan Aspek

menteri-menteri dikabinet JKW-JK. Koran Tempo membawa dua lembaga survei Indonesia dan dua lembaga tersebut mengatakan hal yang hampir sama, dari 34 Menteri yang ada, hanya ada empat Menteri yang kinerjanya dianggap baik oleh masyarakat. Dalam beritanya Tempo menuliskan agar JKW-JK mereshuffle lagi kementeriannya, dalam pemberitaan ini Tempo secara tidak langsung ingin mengatakan kepada pembaca bahwa kabinet kerja JKW-JK buruk dan perlu diperbaiki.


2. Judul: Desakan Reshuffle Menguat Lagi Jakarta – Sejumlah kalangan beranggapan Presiden Joko Widodo harus merombak lagi anggota Kabinet Kerja. Bahkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai reshuffle jilid kedua diperlukan karena perombakan kabinet pertama pada medio Agustus lalu dinilainya telah berhasil memperbaiki kinerja pemerintah. “mungkin akan ada yang kedua, kita lebih hebat lagi,” kata Rizal dalam diskusi bertajuk “Rembuk Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di kawasan Kemang, kemarin. Rizal baru dua bulan menjabat setelah dilantik Jokowi bersama lima Menteri baru lainnya dalam reshuffle jilid I pada 12 Agustus lalu. Sejak saat itu, menurut Rizal, 59

Kementerian berfokus pada sektor pariwisata. “Kami sudah membebaskan visa 47 negara,” ujarnya. Menurut dia, pengembangan pariwisata merupakan cara termudah menambah devisa dan lapangan kerja. Kemarin, pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berusia setahun. Hasil kajian sejumlah lembaga survei mencatat turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kabinet kerja yang dipimpin Jokowi. Survei Politracking Indonesia, misalnya, menyatakan 42,21 persen dari 1.200 responden di 34 provinsi menyatakan setuju ketika ditanya apakah Jokowi perlu merombak lagi kabinetnya. Hanya 18,74 persen responden tidak setuju. Adapun sisanya, sebanyak 39,05 persen, tidak menjawab. Direktur Eksekutif Politracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan publik tidak puas terutama terhadap kinerja para menteri di Bidang ekonomi. Beberapa indikator yang menjadi perhatian masyarakat antara lain terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, harga tidak stabil, serta tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Selain itu menurut Hanta, masyarakat tidak puas dengan kondisi politik dan hukum “Adanya dualisme partai di politik dan indikasi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Hanta, di Jakarta kemarin. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menilai perombakan kabinet – yang dipenuhi tarik-menarik politik – sebaiknya dilakukan sebelum akhir tahun ini. Dengan begitu, Jokowi dapat lebih fokus dalam melaksanakan kebijakan tahun depan. Meski tak khusus meriset presepsi publik terhadap reshuffle, SMRC menilai perombakan kabinet tak bisa dihindari, terlebih karena Jokowi harus menguatkan dukungan politik di parlemen. Apalagi belakangan muncul partai Amanat Nasional yang menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan reshuffle jilid II belum pernah dibahas. Dia memastikan, perombakan akan mengacu pada evaluasi kinerja seluruh anggota kabinet. “Tak hanya bidang ekonomi dan hukum,” ujarnya kemarin. Baik-Buruk Menurut Survei Publik menyoroti kinerja para Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Kalla. Dalam survei yang dilangsir Poltracking kemarin, ada lima menteri yang kinerjanya dianggap jeblok. Namun ada pula yang performany dinilai memuaskan. Berikut ini daftar menteri berkinerja baik dan buruk versi Poltracking. Menteri Berkinerja Baik 1. Menteri Kelautan dan Periklanan Susi Pujiastuti Puas : 55,7%, Tidak Puas: 13,5%, Tidak tahu/tak menjawab: 30,8% 2. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan Puas: 44,5%, Tidak Puas: 15,7%, Tidak tahu/tak menjawab: 39,8% 3. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Puas: 43,2%, Tidak Puas: 15%, Tidak tahu/tak menjawab: 41,8% 4. Menteri Sosial Khoffifah Indar Parawansa Puas: 40,7%, Tidak puas: 16%, Tidak tahu/tak menjawab: 43,3% Menteri Berkinerja Buruk 1. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Puas: 9,3%, Tidak Puas: 23,4%, Tidak tahu/tak menjawab: 67,3%

60

2. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution Puas: 10,4%, Tidak Puas: 31,5%, Tidak tahu/tak menjawab: 58,1% 3. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Puas: 10,7%, Tidak Puas: 23,3%, Tidak tahu/tak menjawab: 66% 4. Menteri Perindustrian Saleh Husin Puas: 10,8%, Tidak Puas: 18,7%, Tidak tahu/Tak menjawab: 70,5% 5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong Puas: 12,1%, Tidak Puas: 22,4%, Tidak tahu/tak menjawab: 65,5% -

Sampel 1,200 responden Margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95% Metode pengumpulan data: wawancara tatap muka dengan kuesioner Periode pengumpulan data: 7-14 Oktober 2015.

Dari berita kedua pada Koran Tempo maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.11. Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-dua di koran Tempo

Seleksi Isu Isu yang ditampilkan dalam berita ini adalah tentang desakan kepresiden mengenai reshuffle kabinet kerja-nya. Survei yang diberikan memperlihatkan beberapa menteri yang berkinerja baik menurut responden dan juga menteri yang dalam kinerjanya mengalai keterpurukan. Aspek yang ditonjolkan dari berita tersebut adalah survei Penonjolan Aspek

Politracking Indonesia mengenai kabinet kerja yang dipimpin oleh JKW-JK. Banyak menteri yang seharusnya memiliki andil yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami keterpurukan atau dianggap buruk oleh responden dalam kinerjanya, sehingga JKW-JK didesak untuk mengganti atau mereshuffle kembali kabinet kerjanya.


61

3. Judul: Demonstrasi Setahun Jokowi-Kalla Sepi Tepat satu tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden kemarin merupakan momentum bagi mahasiswa, buruh, dan pekerja untuk berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan dan menumpahkan unek-uneknya. Di depan Istana Negara, kelompok mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia dan Gabungan Serikat Buruh Independen berdemonstrasi. Mereka menuntut pemerintah mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap serta menuntaskan persoalan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan di depan gedung DPR Senayan, demonstran yang menamakan diri Aliansi Tarik Mandat, Garda Muda Palapa, dan Front Pribumi berunjuk rasa menuntut Jokowi dilengserkan. Tak ada pengamanan ekstra ketat di Istana Negara maupun di depan gedung DPR. Jumlah pengunjuk rasa hanya berkisar 30-200 orang. Polisi membentuk barisan pagar betis dan menanggalkan tameng antihuru-hara. Sedangkan demonstran sibuk berorasi dan mencoba menarik perhatian dengan membakar ban. “Kami hanya menerima lima perizinan demonstasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Muhammad Iqbal, kemarin. Adapun jumlah petugas yang diturun sebanyak 1,000 orang. Tak ada demonstran yang ditangkap karena membuat onar. Durasi unjuk rasa juga terbilang singkat, tak sampai satu jam, dan mereka bubar dengan tertib menjelang petang. Demonstrasi juga terjadi di sejumlah kota besar. Sama seperti di ibu kota, unjuk rasa berlangsung tertib dan relatif sepi. Di Denpasar, Bali, Puluhan mahasiswa dari Universitas Udayana turun ke persimpangan Patung Catur Muka yang merupakan titik nol kilometer Kota Denpasar. Mereka membeberkan hasil survei di kampus dan kajian tentang kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla. “Rapor merah, kami mengingatkan pemerintah untuk berbenah,” kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana, Ni Nyoman Clara Listya Dewi. Di Padang, Sumatera Barat, seratusan mahasiswa dari Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang berdemonstrasi di halaman gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka mengkritik pemerintah yang diangap lamban dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap, gagal mengerek kurs rupiah terhadap dollar, dan memilih menggelar pertandingan Piala Presiden yang mereka nilai tidak krusial. “Kami menganggap JokowiJK gagal karena tak mampu membawa bangsa ini lebih baik,” ujar koordinator unjuk rasa, Redo Suma

Dari berita ketiga pada Koran Tempo maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.12. Analisis Framing Robert N. Etman pada berita ke-tiga di koran Tempo

Seleksi Isu Isu yang ditampilkan disini adalah tentang sepinya demonstrasi

yang

dilakukan

di

seluruh

Indonesia

untuk

62

memperingati satu tahun pemerintahan JKW-JK. Aspek yang ditonjolkan oleh berita tersebut adalah sepinya Penonjolan Aspek

demonstrasi, tetapi dalam setiap contoh dari demonstrasi tersebut, koran tempo menekankan bahwa mereka yang berdemonstrasi menganggap satu tahun pemerintahan JKW-JK dinilai gagal.


4. Judul: Jokowi: Kami Baru Bangun Fondasi Jokowi adalah presiden pertama yang tidak memiliki kekuatan politik. Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintahnya selama setahun ini masih dalam tahap membangun foundasi. Menurut dia, dengan banyaknya persoalan fundamental yang harus dibenahi, terlalu dini jika pemerintahannya diharapkan langsung memberikan hasil sesuai dengan janji kampanye. “Kita masih dalam proses, baru membuat rumah, baru gali fondasi. Batunya dipasang saja belum rampung, tapi sudah ditanya genteng,” kata Jokowi dalam wawancara dengan Tempo di Istana Merdeka, kemarin. Ia berujar, pembangunan fondasi dalam pemerintahan pun belum sepenuhnya rampung, Jokowi memastikan bahwa dasar yang dibangun akan kuat disemua sisi pemerintahan, baik di sektor ekonomi, politik, pembangunan birokrasi, penegakan hukum, serta pencapaian pembangunan poros maritim. Jokowi mencontohkan, program poros maritim baru akan terlihat hasilnya dalam tiga hingga empat tahun kedepan. Menurut dia pengembangan poros maritim baru memasuki tahap pembangunan pelabuhan sebagai infrastruktur awal. Pelabuhan besar yang mulai dibangun misalnya Kuala Tanjun, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar New Port dan Sorong. “Kalau pelabuhannya sudah jadi sekitar 3,5 tahun, baru kita bicara kapal besar sebagai pendahulunya,” kata Presiden. Setelah itu, pelabuhan besar akan berperan sebagai penghubung pulau-pulau menengah dan pelabuhan kecil bertindak sebagai penghubung seluruh pulau. “saat itulah management distribusi logistik akan menjadi lebih baik.” Kepala kantor staf Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden juga berfokus membangun fondasi ekonomi yang kuat ditengah pelemahan ekonomi dunia. Dia menuturkan, fondasi di bidang ekonomi itu meliputi pemangkasan birokrasi, pencabutan subsidi bahan bakar minyak dan pemotongan perizinan yang rumit. “Penerbitan paket-paket kebijakan merupakan cara untuk membangun fondasi ekonomi. Tahun ini memang sulit, tapi kami gunakan untuk membangun fondasi,” Katanya. Selain bidang ekonomi, Teten menambahkan, pemerintah terus membangun konsolidasi birokrasi agar instruksi dari pusat bisa langsung dieksekusi oleh para aparat di daerah. Menurut dia, mengubah mental seluruh aparat, baik di pusat maupun di daerah, 63

tidak bisa dilakukan dengan seketika. “Pemerintah pusat sudah mulai, tetapi kalau di daerah tidak dimulai, ya tidak mungkin,” katanya. Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai Pemerintahan Jokowi-Kalla memang sedang dalam tahap membenahi masalah fundamental. Dia mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi Jokowi adalah melawan dan menghadapi arus besar yang menginginkan pelemahan dalam pemberantasan korupsi. “Perlu dipahami bahwa Jokowi adalah Presiden pertama yang tidak memiliki kekuatan politik, dia bahkan bukan elite politik,” ucapnya.

Dari berita terakhir pada Koran Tempo maka penulis akan menganalisa berita tersebut sesuai teori Framing Robert N. Entman yang melihat berita dari dua dimensi yaitu, seleski isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Tabel 5.13 Analisis Framing Robert N. Entman pada berita ke-empat di koran Tempo

Seleksi Isu Isu yang ditampilkan dalam berita ini adalah sebuah alasan dari pemerintahan JKW-JK dalam janji pemilu dan pemahasan tentang ketidak punyaan JKW tentang keuatan politiknya. Aspek yang ditonjolkan adalah alasan pembangunan Penonjolan Aspek

fondasi dalam setiap program, dan JKW-JK beranggapan bahwa dalam masa satu tahun JKW-JK tidak dapat memberikan hasil yang sesuai dengan program kerjanya karena masih membangun fondasi yang kuat untuk memenuhi program-programnya.


Dalam analisis koran Tempo, isu yang ditampilkan lebih membahas tentang kinerja menteri yang baik dan terpuruk. Beberapa menteri yang dianggap terpuruk diambil dari data survei yang dilakukan oleh salah satu lebaga survei Indonesia yaitu Politracking yang memberi nilai dalam persenan tentang ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja menteri-menteri tersebut. Menteri-menteri yang dianggap terpuruk dalam kinerjanya adalah menterimenteri yang berubungan dengan perekonomian Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan menteri Perdagangan. Dalam pemberitaan koran Tempo tidak dijelaskan mengapa para menteri-menteri tersebut mengalami keterpurukan, dan tidak ada alasan-alasan 64

yang dapat meringankan atau membela para menteri tersebut, tetapi malah semakin dibenarkan dengan grafis-grafis yang dikeluarkan oleh Politracking untuk mendukung berita yang ditulis oleh koran Tempo tersebut. Pada headline koran Tempo

juga terdapat grafis yang dikeluarkan oleh

Politracking dan Indo Barometer yang membahas mengenai JKW-JK. Grafis tersebut tentang menurunya kepuasan masyarakat Indonesia terhadap satu tahun pemerintahan JKW-JK. Dalam setiap grafis menunjukan bahwa semua lembaga survei mendapati menurunnya kepuasan masyarakat, begitu juga dengan cabinet kerjanya. Disini koran Tempo ingin menggiring pembaca untuk mengetahu keterpurukan yang dialami oleh satu tahun pemerintahan JKW-JK juga beberapa menterinya dan juga masih perlu banyak perbaikan. Semua hasil survei yang dikeluarkan Politracking yang ditampilkan koran Tempo menggambarkan tentang ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Walau ada berita judul berita yang memeberi judul „Demonstrasi Setahun Jokowi-Kalla Sepi‟ tetapi pada ketanyataanya dalam pembahasan berita tersebut, memberi contoh-contoh kota yang melakukan demonstrasi. Dapat disimpulkan bahwa koran Tempo ingin mengajak pembaca untuk mengkritik kinerja satu tahun pemerintahan JKW-JK, karena belum sepenuhnya membuat Indonesia lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, dan masih banyak janji kampanye yang belum terealisasikan dan masih perlu banyak perbaikan.

5.2. Refleksi Hasil Penelitian Dari hasil analisis berita masing-masing koran, maka munculah refleksi hasil penelitian berdasarkan teori Framing Robert N. Entmen. Analisis ini adalah gabungan dari semua pemberitaan yang dilakukan oleh kedua koran yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam memberitakan Satu Tahun Pemerintrahan JKW-JK. Tabel 5.14 Tabel Hasil Analisa Pembingkaian Berita Seleksi Isu

Koran Kompas Dalam pemberitaan

yang Dalam

Koran Tempo pemberitaan

yang 65

dilakukan oleh koran Kompas dituliskan di koran Tempo, isu adalah

isu-isu

general

atau yang ditonjolkan lebih kepada

umum yang dibahas oleh banyak Kabinet Kerja yang dipimpin oleh masyarakat, dimulai dari kinerja JKW-JK dan juga tentang masalah menteri, bidang ekonomi, sosial, ekonomi. pendidikan semua

dan

kesehatan,

memang

belum

sepenuhnya tercapai. Penonjolan Aspek

Aspek yang ditonjolkan didalam Aspek yang ditonjolkan oleh koran pemeberitaan

Satu

Tahun Tempo

adalah

tentang

hasil

Pemerintahan JKW-JK adalah lembaga survei Politracking yang kinerja JKW-JK yang belum menghasilkan

beberapa

nama

mencapai target, tetapi memiliki menteri yang dianggap berhasil alasan-alasan yang mendukung dan faktor

yang

belum tetrsebut.

tidak

mengakibatkan pemerintahan

berhasil JKW-JK.

dalam Juga,

tercapainya

target keadaan ekonomi Indonesia yang

Kompas

selalu memburuk, dan dengan banyak

memberikan opini-opini yang opini

yang

ditampilkan

koran

bersifat “menyelamatkan” JKW- Tempo ingin menggiring pembaca JK.

Kompas

pembaca

untuk

menggiring untuk beranggapan bahwa satu mempelajari Tahun Pemerintah JKW-JK masih

faktor-faktor yang menghambat perlu banyak perbaikan dan sangat program

kerja

pemerintahan mengkritisi kinerja keseluruhan.

yang dipimpin JKW-JK. Sumber: Primer, 2016

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Berikut adalah definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dari pemberitaan Satu Tahun Pemerintahan JKW-JK yang diberitakan oleh Koran Kompas.

66

Tabel 5.15 Perangkat Analisis Robert N. Entman pada Koran Kompas Define Problems

Dalam pemberitaan satu tahun pemerintahan JKWJK melihat bahwa peristiwa itu banyak menyoroti keberhasilan pencapaian pemerintahan JKW-JK. Ada beberapa program yang belum mencapai target, tapi

itu

karena

adanya

faktor-faktor

yang

mempengaruhi dan membutuhkan waktu yang lama. Diagnose Causes

Penyebab dari masalah yang ada dalam Koran

(memperkirakan masalah atau

Kompas mengenai satu tahun pemerintahan JKW-

sumber masalah)

JK banyak dijelaskan pada setiap program

Make Moral Judgement

Dengan memberi keterangan atau alasan yang

(membuat keputusan moral)

terkesan membuat pembaca meyakini bahwa tidak tercapainnya target dari satu tahun pemerintahan JKW-JK didasari atau dikarenakan faktor-faktor lain.

Treatment Recommendation

Penekanan

penyelesaian

yang

dilakukan

oleh

(menekankan penyelesaian)

Kompas dengan menggunakan alasan yang terkesan membela pemerintah bahwa jika ada kegagalan atau belum tercapainya program JKW-JK, itu disebabkan oleh banyak faktor, dan pemerintah pasti dengan segala

upaya

akan

menyelesikan

programnya

dengan baik. Sumber: Primer, 2016

Berikut adalah definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dari pemberitaan Satu Tahun Pemerintahan JKW-JK yang diberitakan oleh Koran Tempo Tabel 5.16 Perangkat Analisis Robert N. Entman pada Koran Tempo Define Problems

Mengkritisi

banyaknya

program

yang

tidak

mencapai target dari satu tahun pemerintahan JKWJK. 67

Diagnose Causes

Tidak banyak disebutkan mengenai alasan mengapa

(memperkirakan masalah atau

beberapa program JKW-JK tidak mencapai target

sumber masalah) Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)

dan terkesan kekeh dalam mengkritisi. Memberi

seterang-terangnya

informasi

melalui

grafik dan gambar mengenai tidak tercapainya target dari satu tahun pememrintahan JKW-JK. Walaupun Kompas juga melakukan hal yang hampir sama yaitu menyertakan grafik tabel, dan gambar, Kompas masih sering memberikan alasan mengenai tidak

tercapainya

target

dari

satu

tahun

pemerintahan JKW-JK sedangkan Koran Tempo jarang. Treatment Recommendation

Dengan

kritis

menegaskan

bahwa

banyaknya

(menekankan penyelesaian)

program JKW-JK yang masih belum tercapai, dan hanya sebatas informasi tanpa ada penyelesaian penekanan yang ditujukan kepada pembaca dari pemerintahan.


5.3. Agenda Setting Dalam Pemberitaan Satu Tahun Pemerintahan JKW-JK Ada dua tingkat penyusunan agenda. Pertama, menunjukkan isu-isu umum yang dianggap penting, sebagai contoh yang ditulis pada Koran Kompas dan Koran Tempo. Isu-isu umum yang dianggap penting adalah pemberitaan satu tahun pemerintahan JKW-JK. Dan yang kedua menentukan bagian antara aspek dari isuisu tersebut yang dianggap penting. Dalam pemberitaan satu tahun pemerintahan JKW-JK, aspek-aspek yang diberitakan oleh kedua koran tersebut berbeda-beda, dan memiliki opini yang juga berbeda. Karya aktual pada penentuan agenda tidak hanya berfungsi pada tingkat isu tetapi juga pada tingkat atribut-atribut isu, atau sub-isu. Arah baru dalam penentuan 68

agenda ini menunjukan pernyataan lama bahwa “media berita mungkin tidak hanya memberi tahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi media berita juga memberi tahu kita apa yang harus dipertimbangkan” perlu direvisi. Versi yang lebih baru mengatakan bahwa, “media berita tidak hanya memberi tahu kita apa yang harus dipikirkan; juga memberi tahu kita bagaimana kita mempertimbangkan hal itu” (McCombs, 1992, p. 820)

Dalam kenyataannya, sering kali media mengatakan bahwa kepentingan media itu sendiri adalah kepentingan penikmatnya, tetapi sebenarnya media sendiri memiliki tendensi yang kuat untuk menggiring pembaca untuk memikirkan apa yang sudah media sendiri ciptakan, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber dari Koran Tempo “Secara pribadi, mungkin saja ada, tapi itu sangat kecil. Sebab, apa yang ia tulis itu merupakan hasil diskusi di internal redaksi. Kalau pun itu muncul dalam tulisan, biasanya tidak dominan. Sebab, berita dari penulis itu akan diedit oleh redaktur pelaksana atau redaksi dengan jabatan yang lebih tinggi.”1 Mungkin kecil tendensi secara pribadi, namun hasil tulisan yang akan dimuat sudah dirapatkan dan ditentukan agar dapat berpengaruh terhadap pembacanya. Dari teori Mc Combs, dapat disimpulkan bahwa kedua koran tersebut ingin menggiring pembaca untuk memikirkan dampak dari informasi yang sudah ditulis dalam berita dan bagaimana pembaca dapat menyikapi dari pemberitaan tersebut. Memang sangat berbeda antara pemberitaan Koran Kompas dan Koran Tempo akan pemberitaan satu tahun pemerintahan JKW-JK, semua itu memang fungsi agenda setting dalam setiap ideologi koran berbeda, tetapi intinya adalah sama. Fungsi agenda setting telah dijelaskan oleh Donal Shaw, Maxwell, McCombs, dan rekanrekan mereka yang menulis : “Ada bukti besar yang telah dikumpulkan bahwa penyunting dan penyiar memainkan bagian yang penting dalam membentuk realitas sosial kita ketika mereka menjalankan tugas keseharian mereka dalam memilih dan menampilkan berita. . . . Pengaruh media massa ini – kemampuan untuk mempengaruhi perubahan kognitif antar individu untuk menyusun pemikiran mereka – telah diberi nama fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Di sini terletak pengaruh paling penting dari komunikasi massa, kemampuanya untuk menata mental, dan mengatur dunia kita bagi kita sendiri. Singkatnya, media massa mungkin tidak berhasil dalam memberi tahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka

1

Dikutip dari hasil wawancara redaktur Koran Tempo pada tanggal 23 Mei 2016.

69

secara mengejutkan berhasil dalam memberi tahu kita tentang apa yang harus kita pikirkan.”

Kedua koran tersebut ingin memainkan bagian penting dari realitas sosial dan sebagai kontrol sosial yang berdampak pada masyarakat. Mereka ingin membuat masyarakat berfikir mengenai pemberitaan yang telah mereka tulis, terlebih tentang pemberitaan dua koran tersebut. Ada perbedaan yang sangat signifikan, Koran Kompas dengan beritanya terkesan membela dan juga terkesan menggiring pembaca tetap mempercayai JKW-JK dalam memerintah, dan tidak boleh terfokus dalam keterpurukan yang ada karena satu tahun pemerintahan JKW-JK tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Berbeda dengan koran Tempo yang sangat mengkritisi dam menyoroti beberapa hal dan terkesan memberi pernyataan bahwa ada kegagalan yang terjadi dengan satu tahun pemerintahan JKW-JK. Didukung dengan grafis yang bersumber dari lembaga survei Politracking.

70

BAB V ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN SATU TAHUN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA

Recommend Documents