UNPAR BERSAMA MENGAWAL SATU TAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
DIREKTORAT JENDERAL KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS KEMENTERIAN KEMAHASISWAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG-2015
LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Telp. (022) 2032655 | Est. 724 | Fax (022) 2031110 http://pm.unpar.ac.id
Rekomendasi Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Mengawal Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 20 Oktober 2015 tepat satu tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Instabilitas politik, kenaikan harga bahan bakar minyak, terobosan regulasi, birokrasi, serta administrasi, pembangunan infrastruktur secara masif, bencana alam, kebakaran hutan, kasus-kasus intoleransi, pelanggaran HAM, hingga berbagai pencapaian dan kegagalan lainnya sangat mampu menggambarkan fluktuasi yang dialami Kabinet Kerja. Segala pencapaian yang ada harus terus diapresiasi dan didukung, begitu pula dengan segala kegagalan dan kelalaian pemerintah harus terus dikritik dan diingatkan. Sebagai bentuk kepedulian sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia, memahami menjadi pemimpin suatu negara yang besar bukanlah suatu hal yang mudah, dan dengan menjunjung tinggi semangat kontribusi serta kolaborasi, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan melalui Direktorat Kajian dan Aksi Strategis melakukan pengkajian dalam enam (6) bidang pemerintahan hingga menghasilkan ajuan rekomendasi secara garis besar agar pemerintah: I. Bidang Pendidikan 1. Kurikulum Mengevaluasi dan mengkaji kurikulum pendidikan Indonesia dengan menekankan pengakomodasian muatan lokal, pengembangan diri, serta mata pelajaran yang mengikuti perkembangan zaman seperti Bahasa Inggris dan TIK. 2. Ijazah - Melakukan investigasi dan inspeksi secara berkelanjutan terhadap instansi pendidikan terutama yang diduga melakukan pemalsuan ijazah - Mengembalikan esensi ilmu dan pendidikan yang tidak berorientasi pada gelar semata dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pendidikan 3. Tenaga Kependidikan (Guru) - Memperluas cakupan pelatihan guru hingga skala nasional agar semakin mampu menerapkan kurikulum dan bersaing dengan tenaga kependidikan asing menyambut MEA 2015 - Melakukan pemerataan jumlah guru ke daerah-daerah dengan fokus pedesaan dan daerah pelosok - Mempercepat pengangkataan guru honorer menjadi PNS II. 1. KPK -
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Menghentikan segala upaya yang terkesan melemahkan KPK baik melalui UU dan upaya-upaya lainnya
LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Telp. (022) 2032655 | Est. 724 | Fax (022) 2031110 http://pm.unpar.ac.id -
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif dengan menjadi panglima terdepan dalam hal pemberantasan korupsi
2. HAM Mengungkap kasus pelanggaran HAM baik sebelum dan sesudah reformasi serta tidak berdiri di balik pelaku yang seharusnya bertanggung jawab 3. BLBI - Mengungkap tuntas kasus BLBI - Mengungkap kasus-kasus lain yang merugikan negara 4. Regulasi - Mendorong terselesaikanya UU yang masuk dalam prolegnas demi kepastian hukum - Memprioritaskan Hukum dan HAM agar tercipta keadilan dan kepastian hukum di Indonesia
1.
2.
3.
4.
5.
III. Bidang Maritim Illegal Fishing Menindak illegal fishing dengan lebih berorientasi pada wawasan lingkungan dan humanis seperti penyitaan kapal dan penghibahan kapal yang ditangkap kepada nelayan Indonesia dibandingkan pengeboman kapal yang dapat merusak ekosistem Tol Laut Indonesia Mempercepat perwujudan tol laut Indonesia yang dapat mengembangkan poros maritim Indonesia melalui integrasi regulasi dan sistem Pusat Pelelangan, Penyimpanan, dan Pengolahan Ikan Membuat kebijakan yang memberikan pedoman dan jaminan bagi pengusaha ikan dan kesejahteraan nelayan dengan tetap mengutamakan asas otonom dalam proses pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan Regulasi Perikanan - Melakukan penyederhanaan regulasi yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nelayan dan pengusaha ikan - Menaruh fokus pada perlindungan konservasi alam bawah laut dan bukan sekadar pada eksploitasi dengan jangka pendek - Melakukan pendampingan kepada nelayan dalam proses penyesuaian nelayan dengan regulasi baru yang dikeluarkan, misalnya dalam hal perubahan alat tangkap Kebutuhan Nelayan - Mengoptimalkan pendirian SPBU khusus nelayan sehingga semakin tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia - Memastikan pasokan dan pendistribusian solar yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan nelayan untuk melaut - Menjamin tersedianya kuota khusus bagi para nelayan
LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Telp. (022) 2032655 | Est. 724 | Fax (022) 2031110 http://pm.unpar.ac.id 6. Kebutuhan Nelayan - Mengoptimalkan segala sumber daya dan anggaran di bidang kemaritiman dalam mewujudkan sektor maritim - Menjalankan pengembangan sektor maritim yang komprehensif dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya - Menciptakan lapangan industri serta iklim industri maritim yang kondusif terutama dengan pengelolaan isu kemaritiman yang tepat - Mendorong berkembangnya industri perkapalan Indonesia IV. Bidang Infrastruktur 1. Pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Trans Papua - Melanjutkan kinerja yang sudah baik dan cepat di perbatasan Kalimantan sepanjang 771,36Km dan Trans Papua sepanjang 4325 Km. 2. Program Satu Juta Rumah - Melanjutkan program pembangunan rumah yang sudah mencapai 493.552 unit dan berjalan sangat baik 3. Pembangunan Desa - Memulai pembangunan sekolah-sekolah secara merata di desa-desa untuk akses pendidikan bagi anak petani dan nelayan. - Menyediakan lapangan pekerjaan di desa dengan membangun sistem pertanian yang modern, memadai, dan merata serta membangun infrastruktur mengenai irigasi dan pemanfaatan teknologi pertanian. - Mewujudkan janji kampanye membangun 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap secara merata di desa-desa. - Mempercepat tersalurnya dana desa yang saat ini masih tersendat di pemerintah kabupatan/kota yang penyaluran dan penggunaannya harus diawasi dengan baik agar benar digunakan untuk program membangun desa melalui pengoptimalan peran Badan Pengawas Kuangan dan Pembangunan (BPKP) V. Bidang Energi 1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) - Memastikan realokasi subsidi BBM pada bidang yang lebih produktif terutama kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang berjalan dengan baik - Memastikan konsistensi penaikan dan penurunan harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia guna mencegah kecurigaan masyarakat 2. Pertalite - Melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam transparansi dan pengadaan Pertalite - Menjaga kestabilan harga BBM - Memperbaiki kualitas pasar dengan menghapus mafia penguasa pasar
LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Telp. (022) 2032655 | Est. 724 | Fax (022) 2031110 http://pm.unpar.ac.id 3. Listrik - Merealisasikan pembangunan pembangkit listik yang dapat memenuhi kebutuhan listrik beserta cadangan nasional yang diperlukan - Memanfaatkan industri dan korporasi lokal dalam pembangunan pembangkit listrik di Indonesia 4. Cadangan Gas Bumi - Menggalakkan penggunaan energi alternatif yang dapat menggantikan penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku industri - Menitikberatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti pemanfaatan energi panas bumi, tenaga air, biogas, dan surya
1.
2.
3.
4.
VI. Bidang Administrasi-Birokrasi Transparansi Keuangan Melanjutkan transparansi pelaporan keuangan seluruh aparatur sipil negara dan melakukan check and balances melalui proses saling mengawasi. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melanjutkan seleksi terbuka terhadap para pejabat birokrasi Indonesia yang berlandaskan kompetensi Pemangkasan Birokrasi Memangkas birokrasi dalam pencairan dana desa guna mempercepat pembangunan desa sehingga mampu mengejar ketertinggalan yang terjadi E-Government - Mempercepat perwujudan sistem e-government yang meliputi –ebudgeting, e-catalog, e-audit, e-purchasing, pajak online, dan IMB online - Memberdayakan programmer dalam negeri dalam membangun sistem egovernment di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi informasi dalam negeri
Hasil kajian ini mungkin tidak akan menyelesaikan permasalahan bangsa, tetapi kiranya hasil kajian ini mampu sedikit membantu dan terus mengingatkan pemerintah akan segala Nawa Cita serta Trisakti yang diharapkan. Semoga semua mahasiswa dan rakyat Indonesia mau terus memandang negeri ini dengan semangat optimisme, mengawal, mengontrol, mengawasi kinerja pemerintah, dan lebih dari itu mau turun tangan, mengawali, dan melakukan perubahan demi nusa dan bangsa Indonesia. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Bandung, 19 Oktober 2015 Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan 2015/2016
DAFTAR ISI
Tim Penyusun ..................................................................................................................... I Daftar Isi.............................................................................................................................. II Kata Pengantar .................................................................................................................... III Bab I: Pendahuluan ............................................................................................................. 1 Bab II: Janji Kampanye dan Nawa Cita .............................................................................. 5 Bab III: Bidang Pendidikan ................................................................................................. 11 Bab IV: Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ............................................................... 17 Bab V: Bidang Maritim ....................................................................................................... 24 Bab VI: Bidang Infrastruktur .............................................................................................. 34 Bab VII: Bidang Energi ...................................................................................................... 41 Bab VIII: Bidang Administrasi-Birokrasi ........................................................................... 45 Bab IX: Penutup .................................................................................................................. 49
I
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat pertolongan dan anugerah-Nya, saya bersama anggota tim penyusun dapat menyusun sebuah kajian evaluasi mengenai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tepat pada waktunya. Kajian evaluasi ini berjudul “UNPAR Mengawal Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla” sebagai respon mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) atas kinerja presiden dan wakil presiden selama ini. Kajian evaluasi ini disusun sebagai bentuk sumbangsih kepedulian mahasiswa UNPAR terhadap kinerja selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tujuan lain dari penyusunan kajian evaluasi ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla atas keberhasilan yang telah dicapai disejumlah bidang. Tetapi disisi lain juga memberikan dorongan, kritik, masukan, saran, dan solusi untuk sejumlah tugas pemerintah yang sedang berjalan, belum berjalan, atau sudah selesai tetapi tidak sesuai dengan harapan rakyat. Mengingat bahwa tugas dan program kerja pemerintah yang banyak, maka disini tim penyusun mengacu pada janji kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dan rangkuman dari janji kampanye yang disebut Nawa Cita. Tim penyusun juga membatasi cakupan pembahasan dalam bidang-bidang yang penting dan berpengaruh luas bagi masyarakat Indonesia, antara lain: Bidang Pendidikan, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Maritim, Bidang Infrastruktur, Bidang Energi, dan Bidang Administrasi-Birokrasi. Tulisan kajian evaluasi ini juga sejalan dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial, dimana sebagai agen perubahan mahasiswa harus mampu mengawal dan melakukan perubahan masyarakat dan bangsa ke arah yang lebih baik dan yang diidealkan masyarakat. Mahasiswa juga harus mampu menjadi pengontrol yang baik terhadap pemerintah. Hal ini sejalan pula dengan mahasiswa yang merupakan bagian dan masyarakat dengan status intelektual, oleh karena itu mahasiswa menjadi penyambung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. II
Disadari pula bahwa dalam penulisan dan penyusunan kajian evaluasi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih sangat banyak kekurangannya. Oleh karena itu harap dimaklumi segala kelemahannya. Tetapi setidaknya penyusunan kajian evaluasi ini sebagai langkah awal mahasiswa UNPAR melangkah maju bersama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak hanya sebagai pengkritik tanpa solusi, tetapi menjadi mahasiswa yang berperan aktif ikut mensukseskan dan mengawasi segala kinerja pemerintah. Pada kesempatan ini juga saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja dengan keras dan semangat dalam melakukan riset dan pengkajian serta penyusunan. Kemudian kepada Presiden dan Wakil
Presiden
Lembaga
Kepresidenan
Mahasiswa
UNPAR,
Stephen
Angkiriwang dan Gema Satrio yang telah memberi jalan dan peluang serta dukungan untuk kelancaran penyusunan kajian evaluasi ini. Kemudian kepada Menteri Kemahasiswaan, Rawafi Yaputra yang selalu memberikan dukungan, kepada Direktur Jenderal Kajian dan Aksi Strategis, Fransiskus Xaverius yang setiap saat mendukung secara langsung dan memberi banyak bantuan dan masukan dalam penyusunan. Akhir kata semoga dengan adanya kajian evaluasi mengenai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menjadi masukan dan memberi inspirasi dan semangat kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memimpin dan menjalankan amanat rakyat. Kemudian juga dapat menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat dan semua orang yang membacanya.
Bandung, 18 Oktober 2015 Ketua Tim Penyusun
Edwin Ligasetiawan
III
BAB I PENDAHULUAN Tanggal 20 Oktober 2014 merupakan tanggal bersejarah bagi Republik Indonesia, karena pada tanggal itu Indonesia telah resmi memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru. Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden baru periode 2014-2019 setelah mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan umum yang sangat sengit. Kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari rekam jejak Joko Widodo pada saat menjabat sebagai Wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, ia banyak memberikan perubahan dan gebrakan baru dalam membangun kota dengan mendengarkan langsung keluhan dan keinginan rakyat lewat blusukan. Selama masa kampanye, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memberikan banyak janji kampanye kepada rakyat Indonesia. Janji kampanye tersebut dirangkum dalam suatu Nawa Cita yang berisikan 9 poin utama. Mereka berjanji ketika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka akan merealisasikan janji-janji yang dilontarkan selama kampanye tersebut. Sekarang Joko Widodo sudah menjadi Presiden dan mengemban tugas untuk merealisasikan janji yang ia tawarkan selama kampanye. Sudahkah beliau merealisasikannya? Hal ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.
1.1. Latar Belakang Tanggal 20 Okotber 2015, tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selama kampanye mereka banyak memberikan janji-janji dan Nawa Cita yang akan direalisasikan jika kelak mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Sekarang ini sudah satu tahun Presiden Joko Widodo berkuasa, sudahkah beliau merealisasikan janjinya? Tentu presiden sudah bekerja untuk mencoba merealisasikan janji dan program kerja yang dicanangkan. Tetapi apa yang sudah direncanakan tidak
1
semua berjalan dengan baik atau bahkan masih terdapat program kerja yang belum terealisasikan. Hal ini ditambah dengan permasalahan negeri ini yang tidak kunjung selesai, masih banyak tugas-tugas pemerintah yang menumpuk. Tidak hanya itu, kondisi sekarang yang serba tidak menentu dan sulit seperti dalam segi ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi buat pemerintah semakin sulit dan lama untuk mewujudkan janji dan program kerja yang sudah direncakan. Kami sadar sebagai masyarakat bahwa pemerintah tidak hanya diam dalam menghadapi permasalahan bangsa. Karena itu sebagai masyarakat yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan negara ini, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo selama satu tahun ini. Selain memberikan kritik, saran, dan masukan pada pemerintah, kami juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah baik. Hal ini kami lakukan sebagai langkah untuk mecerdaskan masyarakat agar jangan kita hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi lebih baik juga melihat pencapaian yang telah pemerintah lakukan dalam kerja selama setahun ini.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penulisan tulisan ini, tim penulis berpegang pada rumusan masalah, yaitu: 1. Apa saja janji kampanye dan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama kampanye? 2. Apa saja pencapaian pemerintah selama satu tahun bekerja? 3. Apa saja tugas-tugas pemerintah yang belum selesai dan hasil kinerja yang tidak memuaskan? 4. Apa saran, masukan, solusi, dan kritik dari masyarakat yang bisa diberikan untuk mempercepat proses realisasi tugas-tugas pemerintah yang belum selesai?
2
1.3. Tujuan Pembahasan Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui: 1. Janji kampanye dan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama kampanye 2. Pencapaian pemerintah selama satu tahun bekerja 3. Tugas-tugas pemerintah yang belum selesai dan hasil kinerja yang tidak memuaskan. 4. Saran, masukan, solusi, dan kritik dari masyarakat untuk mempercepat proses realisasi tugas-tugas pemerintah yang belum selesai.
1.4. Manfaat Pembahasan Pembahasan ini bermanfaat untuk mengevaluasi dan mengetahui satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tidak hanya itu saja pengkajian ini juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah selama satu tahun sekaligus memberikan kritik, saran, dan solusi kepada pemerintah agar proses realisasi tugas-tugas pemerintah yang belum selesai dapat segera terwujud. Selain itu juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum.
1.5. Pembatasan Masalah Dalam pembahasan, tim penulis akan membahas secara khusus atau membatasi pembahasan pada tujuh bidang utama yaitu bidang pendidikan, bidang hukum dan HAM, bidang maritim, bidang infrastruktur (desa, daerah pinggir, pertanian, kesehatan), bidang energi, dan bidang administrasi birokrasi. Setelah itu tim penulis sebagai bagian dari masyarakat akan memberikan kritik, saran, masukan, dan solusi kepada pemerintahan untuk mempercepat proses perwujudan program kerja dan tugas pemerintah yang belum selesai.
3
1.6. Sistematika Penyajian Tim penulis akan menyajikan hasil pembahasan dalam sebuah makalah yang terdiri dari sepuluh bab yaitu pendahuluan, janji kampanye dan Nawa Cita, Bidang Pendidikan, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Maritim, Bidang Infrastruktur (Desa Daerah Pinggir, Pertanian, dan Kesehatan), Bidang Energi, Bidang Administrasi dan Birokrasi, dan penutup yang berisikan kesimpulan akhir. Pada bab I yaitu pendahuluan akan disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengkajian, manfaat pembahasan, pembatasan masalah, dan sistematikan penyajian. Pada bab II yaitu janji kampanye dan Nawa Cita, tim penulis akan menyajikan janji-janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla beserta program unggulan dari janji-janji tersebut yang terangkum dalam Nawa Cita. Janji-janji dan Nawa Cita tersebut menjadi dasar dari pembahasan bidangbidang selanjutnya. Pada bab III yaitu bidang pendidikan, tim penulis akan menyajikan pencapaian-pencapain atau langkah-langkah tepat yang pemerintah lakukan dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesia. Selain itu juga berisikan tugas-tugas pemerintah yang harus diselesaikan dalam bidang pendidikan disertai dengan kritik, saran, dan solusi yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam mempercepat proses realisasi janji-janji dan program kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada bab IV sampai bab VIII yaitu secara berturut-turut bidang hukum dan HAM, bidang maritim, bidang infrastruktur, bidang energi, dan bidang administrasi-birokrasi, akan disajikan pembahasan yang sama dengan bab III yaitu mengenai bidang pendidikan. Pada bagian terakhir yaitu bab IX penutup, tim penulis akan memberikan kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
4
BAB II JANJI KAMPANYE DAN NAWA CITA Sudah satu tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak memenangkan pemilihan umum yang cukup sengit melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, kemenangan itu disambut meriah bagi sebagaian besar rakyat Indonesia yang mengharapkan perubahan yang lebih baik di masa depan. Tetapi setelah satu tahun menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sudahkan ada perubahan yang lebih baik? Untuk membahas hal tersebut lebih jauh, sebaiknya kita melihat kembali janji-janji kampanye yang pernah beliau utarakan selama masa kampanye. 2.1. Janji Kampanye dan Program Nawa Cita Janji kampanye yang diberikan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat banyak. Sedikitnya ada 54 janji kampanye yang pernah diutarakan pada saat kampanye diberbagai tempat satu tahun yang lalu. Berikut ini adalah daftar janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berhasil dirangkum dan dimuat oleh berbagai media masa1. Janji kampanye secara umum: 1. Membuktikan dan merealisasikan janji-janji dalam visi-misi 2. Tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati 3. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional 4. Penerapan e-Government 5. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen) 6. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional 7. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina 8. Membeli kembali Indosat 1
ROL: Ini 54 Janji Jokowi-JK Saat Kampanye. http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menujuri-1/14/07/24/n977bs-ini-54-janji-jokowijk-saat-kampanye-bagian-4habis. Diakses tanggal 4 September 2015 Pukul 19:17
5
Janji Kampanye khusus di bidang pertanian: 9. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga 10. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hectare (ha) sawah 11. Pembangunan 25 bendungan 12. Menyediakan 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa 13. Pendirian bank petani 14. Penguatan Bulog 15. Menyejahterakan kehidupan petani 16. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah Janji kampanye khusus di bidang kelautan: 17. Membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan 18. Membangun industri maritim 19. Menyederhanakan ragulasi perikanan 20. Mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus Janji kampanye khusus di bidang perdagangan: 21. Menurunkan harga sembako 22. Perbaikan 5.000 pasar tradisional 23. Menghentikan impor daging Janji kampanye khusus di bidang infrastruktur: 24. Menyediakan fasilitas air bersih untuk seluruh rakyat 25. Mewujudkan tol laut Aceh-Papua 26. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan Janji kampanye khusus di bidang energi: 27. Menghapus subdisi bahan bakar minyak (BBM)
6
Janji kampanye khusus di bidang UKM dan ekonomi kreatif: 28. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi 29. Mendorong, memperkuat, dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Janji kampanye khusus di bidang kesejahteraan rakyat (kesra): 30. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin 31. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp 1 juta per bulan untuk keluarga pra-sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen 32. Alokasi Rp 1,4 miliar untuk setiap desa Janji kampanye khusus di bidang kesehatan: 33. Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat 34. Membangun 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap Janji kampanye khusus di bidang ketenagakerjaan: 35. Memperhatikan permasalahan outsourcing 36. Meningkatkan profesionalisme, menaikan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, dan POLRI 37. Menjadikan perangkat desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 38. Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun 39. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur Janji kampanye khusus di bidang pertahanan 40. Meningkatkan tiga kali lipat anggaran pertahanan 41. Drone untuk ketahanan nasional
7
Janji kampanye khusus di bidang pendidikan dan IPTEK: 42. Sekolah gratis 43. Menaikkan gaji guru 44. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara 45. Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, buruh, termasuk difabel, dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar 46. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa 47. Berkomitmen akan menghargai para tenaga ahli yang mengabdi untuk Indonesia dengan memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia Janji kampanye khusus di bidang hukum dan HAM: 48. Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu 49. Memperkuat KPK (meningkatkan anggran sepuluh kali lipat, menambah jumlah penyidik, dan regulasi) 50. Akan berbicara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Janji kampanye khusus kepada daerah: 51. Membenahi berbagai persoalan di Ibukota Jakarta (seperti kemacetan, banjir, dan lain-lain) 52. Menangani kabut asap di Riau 53. Mudah ditemui oleh warga Papua 54. Membenahi kawasan Masjid Agung Banten
Tidak hanya 54 janji yang berhasil media dapatkan, tetapi pada saat kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga memberikan sembilan poin utama yang menjadi program unggulan untuk diselesaikan ketika terpilih menjadi
8
presiden dan wakil presiden. Kesembilan poin itu disebut Nawa Cita yang merupakan intisari dari janji-janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Berikut adalah sembilan poin dalam Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla2: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime; 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas sembilan hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
2
Inggrid Dwi W: Nawa Cita, 9 Prioritas Agenda Jokowi-JK. http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk. Diakses tanggal 4 September 2015 Pukul 18:47
9
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,
uang
menemparkan
secara
proposional
aspek
pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotismen dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; 9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar-warga. Setelah melihat kembali janji-janji kampanye dan Nawa Cita yang menjadi unggulan dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla, maka pertanyaannya apakah sudah seluruhnya tercapai? Kita harus berpikir realistis bahwa untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu kami sadar bahwa dalam jangka waktu satu tahun tidak akan cukup untuk mencapai apa yang telah dijanjikan. Tetapi setidaknya pemerintah sudah mulai bekerja berusaha untuk merealisasikan janji-janji yang pernah diutarakan tersebut. Seperti tujuan awal dari tulisan ini ada untuk mengevaluasi satu tahun kinerja pemerintahan, maka pada pembahasan selanjutnya akan dikaji keberhasilan pemerintah dan tugas-tugas pemerintah yang belum selesai. Selain itu disini juga akan disampaikan kritik terhadap pemerintah atas beberapa bidang yang kinerjanya dinilai kurang efektif atau tidak berjalan sebagaimana harusnya dan solusi yang masyarakat bisa lakukan untuk mempercepat proses pemerintah merealisasikan janji-janjinya. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibatasi dalam beberapa bidang kajian, yaitu: pendidikan, hukum dan HAM, maritim, infrastruktur (desa, daerah terpinggir, pertanian, kesehatan), energi, perdagangan, dan administrasi birokrasi yang semuanya menuju kepada kesejahteraan sosial.
10
BAB III BIDANG PENDIDIKAN Salah satu program unggulan dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah revolusi mental. Pendidikan merupakan salah satu jalan utama untuk mewujudkan revolusi mental tersebut. Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah mulai berusaha untuk membangun konsep dari revolusi mental tersebut yang dimulai dari sistem pendidikan di Indonesia. Sejumlah permasalahan muncul mengenai sistem pendidikan Indonesia. Permasalahan mulai dari kurikulum sampai pada ijazah palsu yang beredar luas di masyarakat. Pemerintah sudah mulai berupaya untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi masih ada banyak permasalahan lain yang belum mampu pemerintah selesaikan terutama permasalah revolusi mental itu sendiri. Berikut ini adalah pencapaian pemerintah dan tugas pemerintah yang harus diselesaikan: Kurikulum 2013 menjadi kurikulum 2006 Langkah awal dari perbaikan sistem pendidikan Indonesia adalah gerak cepat yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Gerak cepat itu ialah dengan mengisntruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang3. Hal ini dilakukan karena Kurikulum 2013 membawa sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan di lapangan yang mendasar dari kurikulum tersebut yaitu menimbulkan kesulitan bagi para guru mentapkan penjurusan bagi para siswa karena sejak kelas satu SMA siswa sudah harus menentukan jurusan yang akan dipilih. Disamping itu juga bahwa kurikulum 2013 yang menjadikan 3
Andri Donnal Putera: Mulai Semester Genap, Kurikulum 2013 Dihentikan. http://edukasi.kompas.com/read/2014/12/05/20042411/Mulai.Semester.Genap.Kurikulum.2013 .Dihentikan?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&. Ditulis pada tanggal 5 Desember 2014. Diakses pada tanggal 9 September 2015
11
siswa sebagai pusat pembelajaran mandiri menyebabkan banyak guru yang kurang mengambil peran untuk membangun pengetahuan yang baik bagi para siswa dan hanya sebatas menjadi fasilitator saja. Tidak hanya itu jam belajar siswa di sekolah juga bertambah, tapi jumlah mata pelajarannya berkurang sehingga. Di SD jam belajar selama seminggu dari 26 jam menjadi 36, tetapi jumlah mata pelajaran berkurang dari 10 mata pelajaran menjadi 6 mata pelajaran. Pengurangan mata pelajaran tersebut membuat mata pelajaran yang penting seperti IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menghilang. Sedangkan dalam jenjang SMP jam belajar selama seminggi dari 32 jam menjadi 38 jam dan jumlah mata pelajaran berkurang dari 12 menjadi 10 mata pelajaran. Mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri melebur ke dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya4. Hilangnya sejumlah mata pelajaran penting di SD juga membuat pertanyaan besar, apakah dengan hilangnya mata pelajaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan SD? Padahal kita sadari pada zaman modern ini Bahasa Inggris dan TIK sangat penting dalam pergaulan internasional. Jika mata pelajaran tersebut dihilangkan akan berdampak pada mutu dan kualitas dari seorang siswa. Bagitu pula dengan hilangnya mata kuliah TIK di jenjang SMP akan berdapak berkurangnya daya saing siswa-siswi kita di kancah internasional. Oleh karena itu langkah pemerintah untuk mengembalikan penggunaan kurikulum 2006 merupakan langkah yang tepat sambal pemerintah mengevaluasi dan mengkaji kurikulum pendidikan Indonesia yang lebih tepat bagi dunia pendidikan kita.
Ijazah Palsu Pendidikan
tinggi
menjadi
kewajiban
bagi
mereka
yang
telah
menyelesaikan pendidikan dasar selama 12 tahun. Sehingga dari seorang siswa 4
Sony Wignya Wibawa: Kurikulum Baru 2013, Jam Belajar Bertambah. http://nasional.tempo.co/read/news/2012/12/10/079447009/kurikulum-baru-2013-jam-belajarbertambah. Diakses pada tanggal 21 September 2015
12
menjadi mahasiswa menjadikan mereka dipandang sebagai kaum intelektual. Status sebagai kaum intelektual ini membuat setiap orang yang menamatkan pendidikan dasarnya, mengejar sebuah status belaka bukan sebuah ilmu. Oleh karena itu, mereka rela menempun jalan instan ketimbang menempuh jalan formal yang pada akhirnya melahirkan kaum intelektual berijazah palsu. Hal ini tentu sangat mencederai esensi dari suatu pendidikan dan kemoralan sebagai seorang manusia. Padahal ijazah hanya sebuah kertas penanda kita telah lulus dari suatu jenjang pendidikan bukan pembuktian kecerdasan seseorang. Dengan fenomena di atas, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) melakukan suatu gebrakan pembongkaran ijazah palsu yang sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat kita. Langkah tepat yang dilakukan Menristekdikti adalah dengan melakukan investigasi terhadap dugaan pemalsuan ijazah di universitas-universitas tertentu di Indonesia. Kemudian Menristekdikti juga mencabut izin universitas bersangkutan apabila terbukti menerbitkan ijazah palsu dan membekukan ijazah palsu tersebut. Terkuaknya kasus ini ketika Menristekdikti melakukan inspeksi mendadak ke University of Berkley Michigan America, di Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata diketahui bahwa universitas tersebut memalsukan ijazah dan menjalankan waktu pembelajaran tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Serta yang paling utama bahwa universitas tersebut tidak memiliki izin mengelenggarakan pendidikan tinggi, hanya memberikan kursus saja5. Oleh karena itu langkah pemerintah sudah tepat untuk mengembalikan esensi dari ilmu itu sendiri tidak hanya sebatas pada status belaka tetapi mengembalikan ijazah tersbut sebagai status kaum intelektual yang berpendidikan dan bermoral.
5
Hindra Liauw: Memburu Ijazah Palsu. http://nasional.kompas.com/read/2015/06/12/07300041/Memburu.Ijazah.Palsu. Ditulis pada tanggal 12 Juni 2015. Diakses pada tanggal 9 September 2015
13
Memperbesar Pelatihan Guru6 Pelatihan guru yang selama ini merupakan program setiap sekolah, kini menjadi tugas utama bagi pemerintah agar menyelenggarakan pelatihan khusus berskala nasional dan bersinergi dengan pelatihan yang telah diadakan oleh masing-masing sekolah. Mengingat pelatihan bukan hanya sebatas pada pencapaian sebuah kurikulum, tetapi merupakan suatu peningkatan mutu dan kualitas bagi para pendidik Indonesia. Pelatihan guru merupakan suatu kegentingan yang harus segera diselesaikan sebab tidak semua sekolah menempatkan gurunya mengajar sesuai dengan bidangnya, serta diharapkan dengan adanya pelatihan guru para guru bisa berhadapan dengan pendidikpendidik yang berasal dari luar negeri, dimana kita harus selalu ingat akhir tahun nanti akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya MEA daya saing guru bukan hanya dalam tingkat lokal, tetapi sudah naik ke taraf regional Asia Tenggara. Dengan demikian maka pelatihan wajib diperbesar sampai tingkat nasional oleh pemerintah. Pelatihan tidak hanya sebatas untuk menerapkan kurikulum baru, tetapi untuk mempersiapkan guru-guru Indonesia bersaing dengan guru luar dan menghasilkan siswa-siswi yang juga memiliki ilmu dan keterampilan yang mampu bersaing dengan para siswa-siswi internasional lainnya.
Indonesia kekurangan guru Guru merupakan kunci dari berkembangnya pendidikan generasi muda Indonesia. Guru juga merupakan pahlawan bagi kemajuan bangsa ini. Tetapi sayang jumlah guru di Indonesia tidak memadai dengan jumlah siswa-siswi yang harus dididik. Selain tidak memadai jumlah guru juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Data pemerintah yang menyatakan bahwa jumlah guru di Indonesia berlebih adalah salah menurut data yang di keluarkan oleh Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI). Kekurangan guru yang bersatatus pegawai negeri sipil ini, paling banyak terjadi pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Menurut dari 6
Indra Akuntono: Anies Baswedan Janji Perbesar Pelatihan Guru. http://nasional.kompas.com/read/2014/12/08/13422831/Anies.Baswedan.Janji.Perbesar.Pelatih an.Guru Ditulis pada tanggal 8 Desember 2014. Diakses tanggal 9 September 2015
14
yang dikemukaan PGRI, bahwa pada tingkat SD kekurangan jumlah guru mencapai 400.000 orang7. Lebih dari itu ternyata kekurangan guru ini terjadi di semua wilayah, bahwa di Pulau Jawa dan bahkan DKI Jakarta juga mengalami kekurangan guru. Kekurangan guru ini ditutupi dengan pengangkatan guru honorer yang sebenarnya tidak boleh oleh peraturan, tetapi hal ini terpaksa dilakukan karena pemerintah tak kunjung mengangkat guru PNS. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyebabkan siswa-siswi tidak ada yang mengajar8. Kekurangan guru ini cukup mengkhawatirkan, dimana guru yang merupakan kunci untuk membangun kualitas manusia saja jumlahnya tidak mencukupi. Pemerintah sudah seharusnya melihat persoalan ini menjadi prioritas utama. Bagaimana kita mau menjadi negara yang maju kalau kualitas pendidikan kita tidak memadai? Malah pemerintah memeperlihatkan ketidakkonsistenannya dengan melarang guru honorer dan tidak mengangkat guru PNS. Tindakan pemerintah yang seperti itu sama saja dengan menghambat dalam pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu salah satu langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah pemerataan jumlah guru, ke daerah-daerah. Guru jangan hanya terkonsentrasi pada wilayah perkotaan tetapi harus sampai pada pedesaan terpencil. Kemudian pemerintah bisa mengangkat guru honorer menjadi guru PNS agar selain memperkecil angka kekurangan guru di Indonesia, juga meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Masalah Guru Honorer Kekurangan guru PNS menyebabkan sekolah-sekolah mengangkat guru honorer
untuk
memenuhi
kekurangan
guru
tersbut.
Akhirnya
muncul
permasalahan baru lagi mengenai guru honorer. Selama ini guru honorer memiliki tugas dan kewajiban yang sama dengan guru PNS, tetapi status kepegawaiannya 7
Icha Rastika: PGRI: INDONESIA KEKURANGAN GURU SD. Ditulis pada tanggal 19 Maret 2015. http://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/17035491/PGRI.Indonesia.Kekurangan.Guru.SD. Diakses tanggal 9 September 2015 8 Ibid 7
15
bisa diberhentikan kapan saja. Hal ini juga ditambah dengan masalah kesejahteraan guru honorer. Selama satu bulan guru honorer hanya digaji dari dana BOS sebesar Rp 150.0009. Hal ini tentu sangat tidak adil bagi para guru honorer, yang pekerjaannya bisa terancam setiap saat dan selama ini hanya digaji rendah. Padahal banyak dari guru honorer juga memiliki kualitas yang bagus, tidak kalah dengan para guru PNS. Tetapi sayang pemerintah seakan-akan kurang mempedulikan mereka. Kesejahteraan guru harus ditingkatkan, bagaimana kita ingin mutu pendidikan kita semakin baik dan maju, tetapi kesejahteraan guru-guru tidak tercapai, pasti kita tidak akan mampu menjadikan kualitas pendidikan kita lebih baik. Selain itu pemerintah sebaiknya meningkatkan status guru dari honorer menjadi guru PNS, agar mereka memiliki gaji tetap dan hidup mereka lebih sejahtera. Dengan demikian maka kita bisa mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan. Ingat peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dari kurikulum yang di pakai tapi juga dari kulitas dan kesejahteraan gurunya dimana guru adalah kunci pertama dalam perkembangan pendidikan para anak bangsa.
9
Icha Rastika: PGRI: INDONESIA KEKURANGAN GURU SD. Ditulis pada tanggal 19 Maret 2015. http://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/17035491/PGRI.Indonesia.Kekurangan.Guru.SD. Diakses tanggal 9 September 2015
16
BAB IV HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Persoalan hukum dan hak asasi manusia (Kumham) selalu menyisakan berbagai persoalan bagi setiap Presiden Indonesia yang sedang menjabat. Dari era Presiden Soekarno sampai dengan sekarang era Presiden Joko Widodo (Jokowi) persoalan di bidang ini tidak pernah ada kata selesai. Dari berbagai persoalan yang paling disoroti oleh masyarakat adalah tindak pidana korupsi, permasalahan hak asasi manusia dan juga narkotika. Ketiga persoalan hukum ini sangat sulit diselesaikan hingga akar permasalahan sebab selalu ada “orang” yang bermain peran penting di dalam kasus-kasus ini. Pada masa kampanye Pemilihan Presiden setahun silam, Presiden Jokowi menjanjikan tiga hal penting yang berkaitan dengan bidang Kumham yaitu: Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, Memperkuat KPK (meningkatkan anggran sepuluh kali lipat, menambah jumlah penyidik, dan regulasi) serta akan berbicara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ketiga janji kampanye Presiden Jokowi selaras dengan salah satu point Nawa Cita yang dipelopori oleh dirinya yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Persoalan KPK Selama setahun kepemimpinan Jokowi-JK terkesan mulai melupakan apa yang mereka janjikan serta cita-cita Nawa Cita mulai ditinggalkan. Pernyataan ini bisa dilihat secara kasuistis, salah satunya adalah penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan mundur dari pemberitaan berbagai media cetak ataupun elektronik. Di mana dua pimpinan non-aktif KPK Bambang Widjajanto dijadikan tersangka atas kasus lama yakni kasus dugaan keterangan saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin di Mahkamah Konstitusi tahun
17
2010 silam10 dan Abraham Samad dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen atas nama Feriyani Lim.11 Kasus-kasus yang melibatkan dua pimpinan non-aktif KPK ini sampai detik sekarang masih berkutat di Kejaksaan. Sehingga keduanya terperangkap di dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Selain kehilangan dua pimpinan KPK, banyak tersangka KPK yang mempraperadilankan KPK atas penetapan status tersangka atas diri mereka seperti Suryadharma Ali, Jero Wacik, Hadi Poernomo, dan lain sebagainya. Sesungguhnya objek penetapan tersangka bukanlah kewenangan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP namun semenjak ada putusan Hakim Sarpin dalam kasus Budi Gunawan dan juga putusan MK yang memperluas objek praperadilan membuat para penegak hukum “kebablasan” dalam penanganan praperadilan atas status tersangka ini. Selain dua kasus di atas, ada juga revisi UU KPK yang menjadi Prolegnas Prioritas12 di mana revisi UU KPK ini sudah sering direncanakan namun tertunda niatnya oleh DPR dan Pemerintah. Namun di era Presiden Jokowi, UU ini dijadikan prolegnas prioritas. Padahal masih banyak UU yang bersifat urgensi yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR seperti RUU KUHP yang sampai sekarang masih dalam tahapan pembahasan. Penambahan penyidik dan deregulasi UU KPK merupakan janji kampanye yang dijanjikan oleh JokowiJK namun proses pengimplementasian terkesan menghambat pemberantasan korupsi. Seharusnya pemerintah menjadi panglima terdepan dalam hal pemberantasan korupsi agar terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Merevisi UU KPK adalah hal yang wajar sebab UU KPK bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah, namun tahapan merevisi UU KPK seharusnya menguatkan KPK bukan terkesan melemahkan seperti ada rencana 10
BBC: Polisi tangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150123_bambang_widjojanto. Diakses tanggal 25 September 2015 11 Hendra Cipto: Keluarga Pasrah Abraham Samad Diperiksa Sebagai Tersangka. http://regional.kompas.com/read/2015/02/17/20303911/Keluarga.Pasrah.Abraham.Samad.Dipe riksa.sebagai.Tersangka. Diakses tanggal 25 September 2015 12 Christie S: Revisi UU KPK Masuk Prolegnas Prioritas Tahun Ini. http://www.cnnindonesia.com/politik/20150616205958-32-60428/revisi-uu-kpk-masukprolegnas-prioritas-tahun-ini/. Diakses pada tanggal 25 September 2015
18
penghapusan kewenangan penyadapan KPK, padahal lewat penyadapan KPK berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi berskala besar yang melibatkan banyak petinggi pemerintah. Seharusnya yang menjadi kunci permasalahan adalah lambannya penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK. Permasalahan ini yang harus dibentuk pengaturannya agar KPK diberi waktu dalam penanganan sebuah kasus karena beberapa kasus di KPK yang baru dilimpahkan ke Pengadilan contohnya kasus Jero Wacik, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 3 September 2014 tetapi kasusnya dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 22 September 201513, dari jangka waktu sudah terlihat selama 1 tahun baru dilimpahkan. Setahun adalah jangka waktu yang cukup lama karena dalam setahun seharusnya KPK bisa membongkar banyak kasus korupsi bukan hanya terfokus pada satu kasus saja, mengingat jumlah penyidik KPK lebih sedikit daripada penyidik kejaksaan ataupun kepolisian.
Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia Masa Lampau Selain penguatan KPK, Pemerintah Jokowi berjanji untuk menangani kasus HAM masa lalu seperti kasus G30S, kasus Munir, kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan Semanggi II, dan lain sebagainya. Namun, pemerintah Jokowi belum
mengeluarkan
kebijakan
atau
menunjuk
kejaksaan
agar
segera
menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah malahan mengeluarkan solusi berupa rekonsiliasi para korban kasus HAM ini14, sungguh ironi sekali melihat solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya membentuk tim khusus di bawah koordinasi Komnas HAM agar menemukan penanggung jawab atas kasus-kasus HAM berat. Kasus HAM sampai sekarang belum ada yang beres di era Presiden manapun sehingga Presiden Jokowi dituntut bekerja lebih keras dalam penanganan kasus HAM ini. Pemerintah harus berdiri di posisi para korban 13
Ambaranie Nadia K M: Jero Wacik Siap Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor pada Hari Ini. http://nasional.kompas.com/read/2015/09/22/07504291/Jero.Wacik.Siap.Jalani.Sidang.Perdana. di.Pengadilan.Tipikor.pada.Hari.Ini. Diakses pada tanggal 25 September 2015 14 Gilang Fauzi: Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Diakhiri Permintaan Maaf Negara. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150702205707-12-63984/rekonsiliasi-pelanggaranham-diakhiri-permintaan-maaf-negara/. Diakses pada tanggal 25 September 2015
19
HAM bukan berdiri di balik mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Apabila penanganan kasus HAM ini ditangani dengan baik tentu akan membuat merekamereka yang disebutkan terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM ini menjadi jelas dan bisa bebas dari stigma negatif masyarakat terhadap mereka. Sehingga pemerintah harus berpikir dual positioní agar mencapain win-win solution. Kasus BLBI Janji kampanye Jokowi menangani kasus BLBI yang berkepanjangan ini, harus segera diselesaikan agar terang-benderang. Semua pihak yang terlibat tentu harus dimintai pertanggung jawabannya. Pemerintah harus mendesak penegak hukum agar menemukan pihak-pihak yang merugikan negara Rp 3,066 triliun.15 Pemerintah harus mampu menjelaskan apakah kasus ini benar-benar murni menyehatkan perbankan atau diselewengkan demi kepentingan pihak tertentu. Kejelasan kasus ini masih abu-abu sebab pemerintah dalam hal ini para penegak hukum kurang melihat kembali kasus korupsi yang sudah lama dan berkepanjangan, sehingga seakan-akan terlupakan. Tentu ketiga janji kampanye dan cita-cita nawacita Jokowi bisa diselesaikan dalam 4 tahun ke depan sehingga penulisan ini hanya meningatkan Presiden agar tidak melupakan janji kampanyenya di bidang Hukum dan HAM serta menjadikan point Nawacita dalam hal penegakan hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait disamping UUD 1945 dan Pancasila sebagai sepasang dwi tunggal penyanggah berdirinya NKRI.
Pencapaian Jokowi Selama 1 Tahun Sesungguhnya pencapaian setahun Jokowi-JK bisa kita lihat dalam bidang narkotika. Di mana pemerintah dengan gencar berperang melawan para mafia narkoba yang sudah merusak generasi penerus bangsa ini. Sindikat narkoba ini disikat habis-habisan oleh pemerintah yang bisa kita lihat dari pengeksekusian para gerbong narkoba. Di mana sudah ada dua kali tahapan mengeksekusi 15
Fidel Ali P : Masyarakat Mulai Lupa Kasus BLBI karena Prosesnya Lama. http://nasional.kompas.com/read/2015/06/19/19214471/Masyarakat.Mulai.Lupa.Kasus.BLBI.kar ena.Prosesnya.yang.Lama. Diakses pada tanggal 25 September 2015
20
terpidana mati narkoba ini masing-masing pada tanggal 18 Januari 2015 dan 29 April 2015.16 Pemerintah menjadikan permasalahan ini sebagai prioritas merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pecandu narkotika sekaligus upaya preventif dalam menyelesaikan kasus narkotika ini. Generasi penerus bangsa sudah banyak yang terjerumus sehingga para perusak generasi bangsa ini harus dipidana seberat-beratnya. Tentu bukan hanya dieksekusi begitu saja. Pemerintah harus menciptakan regulasi dan pola yang berkesinambungan serta terintegrasi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Presiden Jokowi yang menetapkan Indonesia Darurat Narkoba merupakan suatu warning bagi seluruh elemen bangsa bahwa narkoba sudah menjadi musuh bersama. Pergerakan perlawanan ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri akan tetapi harus secara bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat agar benar-benar mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba.
Tugas Pemerintah Dalam Hal Regulasi Peraturan Perundang-undangan Sebenarnya tugas pemerintah di bidang ini masih banyak lagi, selain apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah masih ada yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya menghasilkan sebuah UU bukan hanya mengandalkan pemerintah seorang tetapi juga DPR sebagai lembaga legislatif yang lebih berwenang. Namun dengan kesiapan dan kematangan Pemerintah sesungguhnya bisa ikut mendorong terselesaikannya berbagai undang-undang yang masuk sebagai Prolegnas. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)17 yang dijadikan sebagai Prolegnas Prioritas. Hal itu dikarenakan pembahasan RUU KUHP tidak pernah selesai dari satu masa ke masa yang lain. Diharapkan di masa Presiden 16
Fabian Januaris Kuwado: Kejaksaan Belum Berencana Gelar Eksekusi Gelombang Ketiga. http://nasional.kompas.com/read/2015/09/08/13421221/Kejaksaan.Belum.Berencana.Gelar.Eks ekusi.Mati.Gelombang.Ketiga Ditulis pada tanggal 8 September 2015. Diakses pada tanggal 9 September 2015 17
Moyang Kasih D:Bikinan Zaman Belanda, RUU KUHP Jadi Prioritas Prolegnas http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/21/063623550/bikinan-zaman-belanda-ruu-kuhpjadi-prioritas-prolegnas. Ditulis pada tanggal 21 November 2014. Diakses pada tanggal 9 September 2015
21
Jokowi, KUHP ini bisa segera diselesaikan agar Indonesia memiliki KUHP sendiri bukan lagi hasil konkordansi dari negeri Belanda. Namun dalam penyelesaian KUHP ini harus tetap memerhatikan lex specialis derogate legi generali yakni kekhusuan suatu peraturan perundang-undangan. Tidak harus semua kejahatan dan larangan dikodifikasi menjadi satu buku tetapi tetap harus dipisahkan dari KUHP itu sendiri. Misalkan delik korupsi yang seharusnya diatur secara parsial dari KUHP18 karena korupsi di Indonesia dipandang sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya juga harus luar biasa tidak bisa disandingkan dengan KUHP yang notabene mengisikan kejahatan-kejahatan pada umumnya. Pengaturan korupsi atau terorisme atau narkotika sebagai suatu kasus yang butuh penanganan khusus haruslah tetap berdiri sendiri bukan dikodifikasi menjadi satu kesatuan dengan KUHP. Serta pasal penghinaan Presiden yang diwacanakan dihidupkan kembali19 harus dikaji ulang sebab klausul “penghinaan Presiden” itu sendiri pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi20 sedangkan putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sesuatu yang sudah final dan mengikat jangan lagi dicoba untuk kembali dimasukkan ke dalam KUHP hasil buatan Indonesia itu sendiri. Selain KUHP , masih ada banyak RUU yang masuk ke dalam Prolegnas untuk segera diselesaikan seperti RUU Pertahanan, RUU Wawasan Nusantara, RUU Merek dan lain sebagainya.21 Presiden beserta jajarannya harus segera menyelesaikan RUU tersebut agar dapat menjamin kepastian hukum bagi hal yang masih belum ada regulasinya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang berkepanjangan.
18
Ambaranie Nadia K M: ICW: Delik Korupsi dalam RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK. http://nasional.kompas.com/read/2015/09/13/18415481/ICW.Delik.Korupsi.dalam.RUU.KUHP.a kan.Mengebiri.Kewenangan.KPK. Diakses pada tanggal 9 September 2015 19 BBC Indonesia : Pasal Penghinaan Presiden Timbulkan Kontroversi. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150805_indonesia_hukum_penghina anpresiden. 25 September 2015 20 Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Pada tanggal 4 Desember 2006 21 FAT : Ini daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2015. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8a6b1c2d60/ini-daftar-37-ruu-prolegnasprioritas-2015.Diakses Pada tanggal 25 September 2015
22
Penutup Presiden Jokowi dan kabinetnya baru bekerja selama setahun sehingga belum mampu mengakomodir dan merealisasikan semua janji kampanyenya. Namun janji tetaplah janji sehingga harus diwujudkan dalam bentuk konkrit sebab asas Pactum Sunt Servanda atau perjanjian itu mengikat seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga janji kampanye Presiden Jokowi terhadap rakyat Indonesia itu mengikat bagi dirinya dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bersinergi dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan janji kampanyenya karena negara ini tidak hanya dikelola oleh satu lembaga eksekutif saja tetapi masih banyak lembaga yang ikut mengurusinya. Namun bidang Hukum dan HAM ini harus dijadikan prioritas agar tercapai keadilan dan kepastian hukum yang mampu ikut mendorong pergerakan pemerintah di bidang yang lain. Pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang tidak tumpul ke atas namun tajam ke bawah atau dengan kata lain equality before the law ini harus mampu menjadi tameng bagi semua elemen masyarakat. Selamat bekerja kembali Presiden Jokowi , marilah bersama menegakkan hukum selaras dengan tujuan NKRI.
23
BAB V BIDANG MARITIM Indonesia terkenal sebagai negara yang bercirikan kepulauan di mana Indonesia memiliki 5 pulau besar serta beberapa kepulauan kecil yang berada di sekitara pulau-pulau besar tersebut. Dengan begitu banyak pulau membuat wilayah laut Indonesia jauh lebih besar dibanding daratan Indonesia. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km².22 Maka dari itu, pemerintah sekarang yakni pemerintah Jokowi-JK dalam janji kampanye mengemukakan istilah Poros Maritim sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah laut khususnya sebab batas wilayah territorial Indonesia sering kali dilanggar oleh negara-negara tetangganya. Dengan adanya Poros Maritim diharapkan mampu mensinergikan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari segi wilayah baik darat, laut, maupun udara. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai pencapaian Pemerintah di bidang ini serta janji kampanye Jokowi-JK terkait kemaritiman.
Ilegal Fishing Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan illegal fishing adalah:23 1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; 2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan 22
www.wikipedia.com. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Apa Yang Dimaksu IUU FISHING? http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUUfishing/?category_id=12. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 23
24
dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan; 3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut; 4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga. Dengan 4 kriteria di atas bisa dilihat bahwa banyaknya pelanggaran yuridiksi kelautan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, memalsukan bendera Indonesia serta berbagai modus lainnya yang dipergunakan agar bebas dari pantauan dan penindakan polisi air ataupun TNI Angkatan Laut atau Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) KKP. Illegal fishing menjadi persoalan utama di kemaritiman Indonesia sebab minimnya pengawasan dan penindakan tegas terhadap pihakpihak yang melanggar illegal fishing ini. Namun semenjak Pemerintah Jokowi-JK menjabat, penindakan terhadap kapal-kapal illegal fishing dilakukan secara tegas dan nyata bukan lagi sekedar pentas seni dalam penindakan hukum Indonesia. Proses penenggelaman kapal asing yang melakuan illegal fishing pertama kali dilakukan pada tanggal 5 Desember 2014 terhadap tiga kapal asing asal Negara Vietnam.24 Serta yang akhir-akhir ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015 yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penangkapan kapal pencuri ikan bekerja sama dengan TNI Angkalan Laut serta Polisi Air untuk mempersiapkan 37 kapal asing yang telah diputuskan bersalah melanggar batas perairan Indonesia oleh pengadilan setempat. Penenggelaman kapal-kapal asing ini akan dilakukan di sejumlah daerah yaitu empat belas kapal di Pontianak
24
Detiknews : Boom ! 3 Kapal Nelayan Vietnam Pencuri Ikan Diledakkan. http://news.detik.com/berita/2768666/boom-3-kapal-nelayan-vietnam-pencuri-ikan-diledakkan. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015
25
Kalimantan Barat, delapan di Bitung Manado Sulawesi Utara, lima di Ranai Kepulauan Riau, empat dari Tarakan Kalimantan Utara, tiga di Belawan Sumatera Utara dan tiga di Tarempa Kepulauan Anabas, yang terletak dekat semenanjung Malaysia.25 Tindakan penenggelaman ini menjadi prestasi tersendiri di awal pemerintahan Presiden Jokowi sebab ini membuktikan bahwa Indonesia tidak akan lemah terhadap tindakan illegal fishing yang kerugiannya amatlah besar. Pemerintah membuktikan kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia bersiap penuh untuk memerangi tindakan illegal fishing yang dilakukan di wilayah territorial Indonesia. Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi sinyal kepada negara tetangga untuk jangan bermain dengan perairan Indonesia yang menjadi kedaulatan Indonesia secara penuh. Pemerintah
Indonesia
diapreasiasi
dalam
hal
penenggelaman
namun
sesungguhnya penenggelaman ini bisa ditinjau kembali dari sisi wawasan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Di mana dengan mengebom kapalkapal telah merusak ekosistem kelautan akibat efek bom yang besar serta efek jera hanyalah bersifat sebentar saja. Seharusnya pemerintah bisa mengkaji penindakan yang lebih humanis dan berwawasan lingkungan seperti penyitaan kapal hingga dihibahkan kepada nelayan-nelayan miskin di Indonesia. Kapal-kapal yang ditangkap dan dibom ini seyogianya dihibahkan kepada nelayan-nelayan Indonesia yang masih miskin ataupun kapal-kapal mereka sudah kalah saing dengan kapal-kapal para nelayan asing tersebut. Pemberian kapal lebih memberikan efek jera sebab pemilik kapal merugi secara materiil dan immaterial. Di mana merugi materiil dilihat dari pembelian kapal tentu menggunakan dana yang tidaklah sedikit sedangkan immaterial dilihat dari bahwa para pemilik kapal harus menyerahkan hak milik mereka kepada pihak luar yang tidak ada hubungan apapun dengan mereka sama sekali. Sehingga pemberian kapal lebih humanis dengan tetap menjaga ekosistem Indonesia. 25
BBC INDONESIA : Lagi, kapal-kapal asing ‘pencuri ikan’ akan ditenggelamkan. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150812_indonesia_kapal. Ditulis pada tanggal 18 Agustus 2015. Diakses pada tanggal 9 September 2015
26
Tol Laut Indonesia Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga bisa dipergunakan sebagai akses transportasi perekonomian di samping darat dan udara. Wilayah laut bisa menghubungkan satu dermaga dengan dermaga lainya terutama wilayah Timur Indonesia yang wilayah lautnya jauh lebih bernilai ekonomis dibanding wilayah Barat dan Tengah Indonesia. Melihat oportunitis demikian, pemerintah merencanakan suatu tol laut yang akan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan laut bukan semata dengan udara ataupun darat. Hal ini dibuktikan pada tanggal 13 Juni 2015 Joko Widodo hari ini meresmikan beroperasinya 3 buah kapal motor penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menurut Presiden, tambahan saran dan prasarana baru ini bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk mempercepat implementasi tol laut (sea connectivity).26 Intruski Presiden Jokowi tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menangani lambannya distribusi logistik serta akses yang sulit antar provinsi di Indonesia karena luasnya wilayah laut Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi agenda prioritas bagi Pemerintah disamping membangun dermaga dan memperbanyak kapal namun harus ada regulasi dan sistem yang saling terintegrasi dalam mewujudkan impian tol laut ini . Tol Laut akan menjadi modal transportasi bagi masyarakat serta menjadi konektivitas perekonomian Indonesia di samping wilayah darat yang selama ini mengambil bagian besar dalam mengkoneksi perekonomian Indonesia. Tol laut harus menjadi solusi yang solutif dalam menghadapi dwelling time yang prosesnya rumit serta lamban. Dengan adanya tol laut maka perekonomian domestik bisa menjadi sentral perekomonomian di setiap dermaga yang terhubung tol laut ini. Pemerintah tidak lagi memusatkan proses perekonomian di Pulau Jawa
26
Resty Armenia : Jokowi Instruksikan Percepatan Program Tol Laut. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150613152116-20-59816/jokowi-instruksikanpercepatan-program-tol-laut/. Ditulis pada tanggal 13 Juni 2015. Diakses tanggal 9 September 2015
27
saja tetapi bisa memusatkan di Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Tol laut bukan sekedar tol seperti jalan tol di pusat-pusat Pulau Jawa tetapi harus menjadi wajah perekonomian baru di Indonesia. Di mana ada suatu pemusatan perekonomian untuk mengakses perekonomian yang lain. Pemerintah tidak sekedar membangun tol laut tetapi menjadikan tol laut sebagai central of business dengan kata lain bisa menjadikan laut sebagai pusat perekonomian Indonesia serta memberdayakan kelautan Indonesia yang selama ini didiamkan. Sehingga tol laut menjadi agenda utama dan terutama dalam mewujudkan poros maritim Indonesia.
Membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan Pengelolaan hasil perikanan Indonesia selama ini terpisah satu sama lainnya sehingga tidak ada upaya mensinergikan pengelolaan hasil tangkapan nelayan.27 Pusat perikanan laut di Indonesia terdapat di daerah Bagan Siapi-Api (Riau) dan merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Perikanan laut di
Indonesia juga
terdapat
di
Cilacap
(Jawa
Tengah),
Muncar
(Banyuwangi), Kepulauan Riau, dan Tegal (Jawa Tengah). Mengingat urusan perikanan merupakan urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan sejalan dengan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sehingga urusan dalam perikanan ini setiap daerah memiliki kewenangannya sendiri karena Indonesia menganut sistem desentralisasi yang didasari pada asas otonomi. Maka dari itu pemusatan pelelangan, penyimpanan, dan pengelolaan ikan di Indonesia menjadi kesulitan bagi Pemerintah terutama Kementerian KKP karena urusan tersebut telah menjadi urusan pilihan bagi suatu daerah. Maka dari itu setiap daerah memiliki regulasi sendiri dalam mengelola pelelangan ikan misalkan di Kabupaten Pasuruan terdapat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, lalu di daerah Kabupaten Pati tedapat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat 27
Ahmad Yani: Geografi. 2007. Jakarta: Grafindo, halaman 112
28
Pelelangan Ikan serta ada juga di daerah Kota Samarinda terdapat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Sesungguhnya masih banyak lagi Peraturan Daerah terkait pelelangan ikan ini. Pemerintah Jokowi-JK harus segera merumuskan kebijakan bersama dalam hal pemusatan pelelangan, penyimpanan, dan pengelolaan ikan ini agar peraturan daerah yang ada menyesuaikan kebijakan pemerintah. Walaupun urusan kelautan dan perikanan menjadi urusan pemerintahan daerah yang pilihan ini didasari asas otonomi. Tetap saja Pemerintah harus memberi pedoman dan jaminan bagi para pengusaha ikan dan para nelayan agar kesejahteraan nelayan di Indonesia bisa lebih terjamin.
Penyederhanaan Regulasi Perikanan Regulasi Perikanan sampai sekarang mengacu pada UU Perikanan yang diterbitkan pada tahun 2004 yang pernah diubah pada tahun 2009. Dengan kata lain UU Perikanan yang ada di Indonesia sudah berusia 11 tahun walaupun ada perubahan pada tahun 2009 sebab perubahan perundang-undangan tidaklah mencabut undang-undang yang lama. Sehingga regulasi di bidang ini tetap mengacu pada UU ini beserta perubahannya. Menteri Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menanggapi serius dalam hal kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanann (selanjutnya disebut Permen BLT-KP). Dalam Pasal 9 Permen BLT-KP menyatakan bahwa Bantuan Langsung Masyarakat diberikan untuk kegiatan: a. Penangkapan ikan skala mikro/kecil; b. Pembudidayaan ikan skala mikro/kecil; c. Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan skala mikro/kecil; d. Jasa dan industri kelautan skala mikro/kecil; e. Pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan kelautan dan perikanan non pemerintah; f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat; g. Pengembangan usaha garam skala kecil; h. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan; atau i. Penyediaan sarana dan prasarana di pesisir
29
dan pulau-pulau kecil/pulau-pulau kecil terluar; j. pengelolaan irigasi tambak partisipatif; k. pengembangan pakan ikan mandiri; l. penguatan sosial ekonomi kelompok
masyarakat
konservasi;
m.
pengembangan
dan
peningkatan
ketangguhan kawasan pesisir; dan n. rehabilitasi pesisir dan vegetasi pantai.28 Sehingga dalam Permen ini bisa kita simpulkan bahwa Kementerian KKP menjadikan kesejahteraan masyarakat di sektor ini sebagai salah satu agenda prioritas. Selain ada Permen BLT-KP, Menteri Susi juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (trawal) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia namun ditolak oleh nelayan karena nelayan Indonesia pada umumnya menggunakan alat tangkap yang dilarang di dalam Permen ini, padahal permen ini bertujuan untuk mencegah kerusakan akut pada kelestarian lingkungan. Penggunaan alat yang berbahaya tersebut seperti pukat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelesatarian lingkungan.29 Sesungguhnya tujuan Permen ini semata melindungi ekosistem laut namun nelayan Indonesia membutuhkan masa transisi sekaligus penyesuaian diri dengan alat tangkap yang diizinkan. Hal ini menjadi perhatian bersama sebab penggunaan trawal dan seine nets ini umumnya digunakan oleh nelayan tradisional sehingga dalam regulasi ini nelayan tradisional kehilangan alat tangkapnya. Sesungguhnya masih ada beberapa regulasi terkait kelautan dan perikanan yang harus menjadi perhatian seperti masa tangkap bagi ikan-ikan tertentu agar tercipta pola melestarikan serta perlindungan terhadap kepentingan nelayan dan pengusaha ikan Indonesia. Pemerintah harus memfokuskan diri dalam regulasi pencegahan penangkapan secara illegal sekaligus mengutamakan perlindungan konservasi alam bawah laut agar laut tidak lagi sekedar dieksploitasi tetapi harus pula ditingkat kelestariannya. 28
Lihat Permen Nomor 22/Permen-KP/2015 RRI : Ditolak Nelayan , Menteri Susi Bantah Tidak Sosialisasi Permen KP Nomor 2. http://www.rri.co.id/post/berita/137083/nasional/ditolak_nelayan_menteri_susi_bantah_tidak_ sosialisasi_permen_kp_nomor_2.html. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 29
30
Mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus Nelayan Indonesia masih menggunakan solar sebagai bahan bakar kapal waktu mereka berlayar sehingga pendistribusian solar haruslah sampai ke tangan nelayan. Apalagi nelayan sangat membutuhkan BBM terutama solar serta harus terjamin ketersediaannya karena harga BBM yang dikembalikan kepada harga pasar.30 Pemerintah haruslah menjamin bahwa ada kuota khusus bagi para nelayan agar tidak terjadi krisis bahan bakar yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut. Apabila hal tersebut terjadi maka nelayan akan semakin kalah saing dengan nelayan asing yang memiliki alat tangkap, kapal berteknologi serta ketersediaan bahan bakar dari negara asal. Menteri Susi mengharapkan pengurangan anggaran bahan bakar minyak bagi para nelayan dapat dialihkan untuk pembelian alat tangkap sebagai akibat diterbitkannya Permen Nomor 2 Tahun 2015 tersebut.
31
Pengurangan anggaran
BBM bagi nelayan yang dialihkan untuk pembelian alat tangkap tentu tidaklah etis sebab pemerintah bisa tanpa mengurangi anggaran BBM namun mengalokasikan dana baru dalam pembelian alat tangkap bagi nelayan. Sehingga pengurangan anggaran BBM adalah kebijkan yang tidak sesuai walaupun pemerintah berencana untuk mengalihkannya ke dalam pembelian alat tangkap. Pemerintah telah membangun SPBU Khusus Nelayan di Pantura32 dan Kalimantan Tengah33 sehingga mempermudah bagi para nelayan mengakses bahan bakar minyak yang selama ini menjadi kendala bagi para nelayan 30
Kompas : Nelayan Butuh Ketersediaan BBM. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/22/132953826/Nelayan.Butuh.Ketersediaan.B BM. diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 31 Prabawati S : Menteri Susi Ingin Anggaran Subsidi Solar untuk Nelayan. http://economy.okezone.com/read/2015/04/01/320/1127720/menteri-susi-ingin-anggaransubsidi-solar-untuk-nelayan. diakes pada tanggal 7 Oktober 2015 32 Okezone : Pertamina Bangun 10 SPBU Khusus Nelayan di Pantura. http://economy.okezone.com/read/2014/11/11/19/1063755/pertamina-bangun-10-spbukhusus-nelayan-di-pantura?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 33 ROL: SPBU Khusus Nelayan Mulai Dibangun. http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/30/np65g6-spbu-khusus-nelayanmulai-dibangun. diakses pada tanggal 7 Oktober 2015
31
Indonesia. Sehingga pembangunan SPBU khusus ini menjadi solusi solutif bagi para nelayan yang selama ini mengambil bahan solar dari pihak ketiga yang berkemungkinan memainkan harga solar agar mendapatkan keuntungan lebih. Pemerintah Jokowi-JK harus terus membangun SPBU khusus karena bahan bakar minyak masih menjadi kebutuhan pokok nelayan Indonesia untuk melaut. Pemerintah tidak boleh hanya membangun di wilayah tertentu saja tetapi semua provinisi Indonesia seharusnya memiliki SPBU khusus bagi para nelayan di wilayah mereka masing-masing. Selain pembangunan SPBU, pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan BBM di setiap SPBU khusus ini agar SPBU ini berfungsi secara optimal bukan sekedar pajangan cantik belaka. SPBU merupakan alat vital bagi para nelayan di samping alat tangkap yang mereka miliki sehingga pemerintah harus terus mengawasi proses distribusi BBM dari pusat sampai ke SPBU Khusus serta yang terakhir sampai ke tangan para nelayan.
Industri Maritim Indonesia selain sebagai negera berbasis agraris tetapi juga berbasis pada maritim, sehingga dibutuhkan industri maritim dalam mengembangkan wilayah laut Indonesia. Dalam hal industri maritim ini bisa difokuskan pada perkapalan sehingga industri perkapalan bisa memperkuat sektor maritim di Indonesia.34 Industri perkapalan memiliki pangsa pasar yang luas baik secara nasional ataupun internasional sehingga pemerintah menjadikan industri perkapalan sebagai salah satu bentuk industri maritim yang dijanjikan dalam janji kampanye Jokowi. Akan tetapi dalam industri maritim memerlukan investasi besar35 sekaligus kebijakan yang kuat.36 Sebab di era presiden sebelumnya industri maritim hanya sekedar wacana kebijakan tanpa implementasi yang jelas. Selain invetasi dan 34
Antara: Industri Perkapalan majukan sektor maritime Indonesia. http://www.antaranews.com/berita/511020/industri-perkapalan-majukan-sektor-maritim. diakes pada tanggal 7 Oktober 2015 35 Kemenperin: Industri Maritim Butuh Investasi Besar. http://www.kemenperin.go.id/artikel/7215/Industri-Maritim-Butuh-Investasi-Lebih-Besar. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 36 Ibid . http://www.kemenperin.go.id/artikel/10025/Industri-Maritim-Butuh-Kebijakan-Kuat. diakses pada tanggal 7 Oktober 2015
32
kebijakan sesungguhnya dibutuhkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal kapital yang besar maka pemerintah harus mampu mengelola isu industri maritim ini dengan baik agar mampu menjadi lapangan perekonomian yang baru disamping industri energi, industri padat karya, ataupun industri agraris. Maka dari itu, pemerintah harus menciptakan lapangan industri maritim serta iklim industri maritim yang kondusif agar industri di bidang ini bisa dijalankan sebagai industri baru di Indonesia mengingat wilayah laut Indonesia yang begitu luas. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya janji kampanye Presiden Jokowi di bidang kemaritiman telah direalisasikan secara perlahan. Namun, ada satu hal yang belum diperlihatakan oleh pemerintah yakni kekuatan poros maritim. Di mana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim bagi negaranegara dunia adalah cita-cita besar yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Majapahit ataupun Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Sehingga Pemerintah Jokowi-JK harus mampu merealisasikan dan membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi Poros Maritim bagi Asia Tenggara bahkan bagi dunia internasional. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengoptimalisasikan segala sumber daya dan anggaran di bidang kemaritiman dalam mewujudkan sektor maritim sebagai sektor yang paling tinggi nilai jualnya sehingga pemerintah mampu mendorong perkembangan dan pembangunan di sektor ini. Terutama dalam hal industri maritim yang direncanakan pemerintah harus segera direalisasikan dan diupayakan regulasinya agar industri bahari ini menjadi fondasi terwujudnya poros maritim Indonesia. Kemaritiman dan sumber daya menjadi wilayah kerja tersendiri di masa kabinet Jokowi-JK sehingga butuh waktu yang lebih banyak untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih denga sektor lainnya. Kemaritiman haruslah menjadi adidaya di negaranya sendiri karena Indonesia dikelilingi lautan yang memiliki banyak potensi. Semua itu hanya tergantung pada pemanfaatan dan kecakapan dari Pemerintah dalam menjalankan bidang ini secara komperehensif dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya yang telah berkembang lama di Indonesia.
33
BAB VI BIDANG INFRASTRUKTUR Infrastruktur adalah hal yang sangat penting sebagai penunjang untuk kemajuan suatu negara. Pembangunan infrastruktur berguna untuk percepatan kemakmuran
dan
percepatan
pertumbuhan
perekonomian
masyarakat.
Pembangunan infrastruktur sangat penting terutama bagi daerah-daerah di pinggiran Indonesia, pedesaan, dan daerah-daerah terpencil yang tertinggal. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur maka diharapkan masyarakat di daerah tertinggal yang selama ini tidak mendapatkan akses yang baik dalam bentuk jalan, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan lain-lain dapat merasakan. Selain itu pembangunan infrastruktur juga memperkuat Indonesia di daerah perbatasan dan juga membuat masyarakat pinggiran dan pedesaan sejahtera tanpa harus pergi ke kota-kota besar atau bahkan pindah ke negara lain. Pemerintah sadar akan hal ini, maka dalam janji kampanye dan Nawa Cita-nya Jokowi berjanji akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah pinggiran dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan
ini
dimaksudkan
dengan
memperbaiki,
melengkapi,
dan
membangun infrastruktur yang memadai untuk masyarakatnya. Tetapi sekarang ini sudahkah janji tersebut ditepati? Memang kita sadari bahwa pembangunan desa, daerah-daerah, apalagi daerah pinggiran negara ini sangat sulit. Tidak adanya akses jalan menuju ke daerah pinggiran membuat biaya pembangunan semakin besar karena harus membuat akses jalan terlebih dahulu. Tetapi pemerintah sudah memulai langkah untuk membangun desa dan daerah pinggiran walau belum sepenuh teralisasikan.
Pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Trans Papua Daerah perbatasan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Batas negara merupakan gerbang paling depan dari negara itu atau dengan kata lain gerbang terdepan dari kedaulatan negara Indonesia. Minimnya infrastruktur di
34
daerah perbatasan bisa menandakan lemahnya Indonesia di perbatasan. Masyarakat yang tinggal di perbatasan yang tidak dibangun infrastrukturnya menjadi tertinggal. Akses jalan untuk laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, dan ini menyebabkan masyarakat perbatasan khususnya di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia menjadi terasing dan lebih memilih untuk berdagang dan tinggal di Malaysia dari pada di Indonesia. Hal ini menandakan lemahnya Indonesia di perbatasan yang bisa berdampak pada terancamnya kedaulatan kita di daerah perbatasan. Tidak adanya jalan dan infrastruktur yang memadai dan kurangnya pengawasan perbatasan menjadi kesempatan bagi negara tetangga untuk menggeser batas teritorialnya dan Indonesia akan kehilangan wilayahnya. Ini tanda nyata bahwa kedaulatan dan territorial kita terancam. Sekarang pemerintah sadar bahwa daerah pinggiran harus cepat di bangun agar selain memperkuat Indonesia di perbatasan, juga sebagai usaha pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia sampai pada ke daerah pinggiran. Oleh karena itu pemerintah Jokowi sesuai dengan janjinya ingin membangun Indonesia dari pinggir sudah mulai dijalankan. Sampai pada bulan Agustus untuk pembangunan jalan sudah ada perkebangan yang sangat menggembirakan. Untuk wilayah Kalimantan, rencana pembanguan sepanjang 771,36 Km yang membentang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, hingga Kalimantan Timur ruang yang sudah diaspal mencapai 188,37 Km dan ruas yang sudah fungsional sebagai jalan mencapai 441,70 Km. Hal ini harus diapresiasi karena pelaksanannya baru beberapa bulan.37 Kemudian untuk pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 Km, sampai saat ini jalan yang sudah teraspal mencapai 2.075 Km dan diperkirakan akan rampung tahun 2019. Jalan perbatasan di NTT sepanjang 171,56 Km, sampai akhir 2015 ditargetkan akan selesai sepanjang 47 Km, tahun 2016 sepanjang 67,61 Km, dan tahun 2017 adalah penyelesaian akhir sepanjang 56,95 Km. Ini menjadi tugas pemerintah untuk memulai pembangunan jalan di perbatasan NTT.
37
ROL: Jokowi: Pembangunan Jalan Perbatasan Menggembirakan. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/27/ntqcp8335-jokowi-pembangunanjalan-perbatasan-menggembirakan. Diakses pada 26 September 2015
35
Total anggaran tahun 2015 untuk jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua adalah Rp 2 triliun.38 Tentu pencapaian pemerintah perlu kita apresiasi, hal ini merupakan bukti nyata realisasi janji pemerintah dalam membangun infrastruktur daerah pinggiran. Pemerintah harus tetap konsisten dengan program pembangunan ini. Dana yang sudah dianggarkan jangan sampai disalahgunakan. Karena sering terjadi dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah, dana anggaran malah diselengwengkan untuk kepentingan oknum-oknum pemerintah. Jika pemerintah tetap fokus dan konsisten dengan program pembangunan daerah pinggiran ini, maka target selesainya pembangunan akan tercapai. Dengan demikian proses pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan mulai tercapai, sebab pembangunan infrastruktur memudahkan pergerakan dan hubungan antar wilayah. Rakyat akan menikmati murahnya harga logistic karena efisiensi biaya transportasi. Ingat Presiden Jokowi pernah berkata bawah daerah perbatasan adalah halaman depan rumah Indonesia.
Program 1 Juta Rumah Rumah adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang harus dipenuhi. Pemerintah sebagai penjalan amanat UUD 1945 wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya salah satunya adalah kebutuhan tempat tinggal yang layak. Masalah tempat tinggal yang layak bagi masyarkat Indonesia menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kebutuhan akan perumahan yang belum terpenuhi mencapai 13,5 juta unit. Pemerintah melalui program 1 juta rumah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Program yang dicanangkan oleh Jokowi hingga bulan September 2015 telah berhasil terealisasi membangun rumah sebanyak 493.552 unit rumah. Sampai akhir tahun ini dari target satu juga rumah, setidaknya tercapai pembangunan sampai 50% dari keseluruhan.39
38
Ibid 37 Dana Aditiasari: http://finance.detik.com/read/2015/09/24/141712/3027507/1016/program1-juta-rumah-jokowi-sudah-terbangun-493552-unit?f9911023. Diakses pada 26 September 2015 39
36
Program satu juta rumah yang berjalan dengan kemajuan yang cukup signifikan ini merupakan keberhasilan pemerintah yang harus diapreasiasi. Percepatan pembangunan satu juta rumah juga mengingat bahwa penduduk Indonesia terus bertambah, maka kebutuhan akan tempat tinggal akan terus bertambah juga. Program yang dicanangkan sejak April oleh Presiden ini dibagi menjadi
dua
masa.
Pertama
pembangunan
rumah
untuk
masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit dan rumah untuk masyarakat yang tidak berpenghasilan rendah sebanyak (non MBR) 396.484 unit rumah. Sedangkan berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan saat ini, angka pertumbuhan rumah untuk MBR sudah mencapai 357.906 unit dan rumah non MBR sudah mencapai 135.646 unit rumah.40 Hal ini tentu sangat mengembirakan, pemerintah harus tetap konsisten pada janjinya untuk menyelesaikan target pembangunan satu juta rumah sebagai perwujudan dari tugas negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakatnya agar menuju pada kesejahteraan.
Pembangunan Desa Pembangunan Desa merupakan janji kampanye yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Sejak dahulu desa identik dengan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah harus membangun desa-desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.000. Selain itu juga sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Dengan memajukan desa maka akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari Litbang Kompas pada bulan Januari 201541, kebutuhan desa yang paling besar adalah dalam bidang pendidikan sebanyak 60,4% responden menyatakan tidak memadai, kemudian disusul dalam bidang kesehatan dimana sebanyak 57,1% responden menyatakan tidak memadai. Hal ini kemudian diikuti dengan persoalan pembangunan desa yang paling mendesak adalah fasilitas pendidikan sebanyak 35,8%. Selain itu persoalan pembangunan yang mendesak di 40
Ibid 39 Topan Yuniarto/Litbang Kompas: UU Desa: Memberdayakan Kearifan, Memajukan Desa. http://wikidpr.org/news/litbang-kompas-uu-desa-memberdayakan-kearifan-memajukan-desa. Ditulis pada tanggal 12 Januari 2015. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 41
37
desa selain penyediaan fasilitas pendidikan adalah perbaikan infrastruktur sebesar 20,6%, penyediaan lapangan kerja sebesar 12,7%, layanan kesehatan sebesar 8,5%, penyediaan kebutuhan pokok/ekonomi sebesar 7,7%, peningkatan pertanian sebesar 6,1%, dan sisanya tidak tahu atau tidak mejawab. Kemudian berdasarkan data dari Litbang Kompas pada bulan September 2015, sebanyak 65,0% responden menyatakan fasilitas pendidikan di desa tidak memadai atau naik sebanyak 4,6% dari data bulan Januari 2015. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa selama bulan Januari sampai September, pemerintah tidak melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap permasalahan fasilitas pendidikan di desa, atau bisa disebabkan responden yang kecewa terhadap kinerja pengembangan fasilitas pendidikan di desa. Untuk masalah kesehatan berdasarkan data Litbang Kompas bulan September 2015 sebanyak 51,7% responden menyatakan tidak memadai, hal ini mengalami penurunan dari bulan Januari 2015 sebanyak 5,4% dari 57,1%. Hal ini munngkin bisa disebabkan karena pemerintah sudah mulai bergerak secara nyata untuk membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan di desa. Dalam menyelesaikan masalah pendidikan di pedesaan sesuai dengan janji Presiden bahwa akan membuat sekolah gratis dan mewujudkan pendidikan gratis bagi anak petani dan anak nelayan (penduduk desa mayoritas petani dan nelayan), maka pemerintah harus membangun banyak sekolah di desa. Pembangunan sekolah di desa-desa ini dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia dan berusaha meningkatkan kesejahteraan pendudukan dan peningkatan kualitas penduduk desa melalui pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang memadai juga harus ditunjang dengan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten dan terampil. Oleh karena itu pada Bab III Bidang Pendidikan tugas pemerintah yang harus segera diselesaikan adalah pelatihan guru dan penambahan jumlah guru serta pesebaran guru yang tidak merata. Jadi masalah pendidikan berkaitan dengan masalah pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Penyediaan lapangan pekerjaan di desa tentu dapat diatasi dengan pembangunan sistem pertanian yang modern dan memadai serta merata. Jika mata
38
pencaharian utama penduduk desa yaitu pertanian, maka harus dibangun untuk menunjang ekonomi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur pertanian yaitu mengenai pembangunan irigasi dan pemanfaatan teknologi pertanian. Jika pembangunan infrastruktur pertanian telah berhasil dan memberikan banyak keuntungan dan produksi pertanian yang melimpah, maka masyarakat desa banyak yang ingin kembali menjadi petani, karena menjadi petani bisa mendatangkan kemakmuran. Dengan demikian maka akan mengurai arus urbanisasi ke kota-kota besar, sehingga dapat membantu perkotaan menyelesaikan permasalahannya juga. Karena desa adalah penopang ekonomi dan sumber daya perkotaan. Jika desa maju, maka masalah kota berkurang dan akan membawa pada kemajuan juga. Layanan kesehatan merupakah hal yang penting bagi tingkat kualitas hidup masyarakat. Kurangnya fasilitas kesehatan di desa-desa menyebabkan masyarakat desa kesehatannya mejadi tidak terjamin. Dalam janji kapanye bidang kesehatan, Presiden Jokowi berjanji akan membangun 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Pembangunan puskesmas ini juga diharapkan jangan hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja, tetapi merata sampai pada ke desa-desa yang jauh lebih membutuhkan layanan kesehatan. Selain itu juga puskesmas yang di bangun juga harus dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai dan terampil. Peningkatan pertanian merupakan salah satu cara untuk memperbesar lapangan pekerjaan di desa. Seperti yang sudah diutarakan di atas bahwa dengan peningkatan pertanian seperti pembangunan infrastruktur pertanian yaitu irigasi dan pemanfaatan teknologi pertanian dapat menghasilkan produksi pertanian yang lebih banyak. Dengan demikian juga meningkatkan ekonomi pedesaan. Meningkatnya ekonomi pedesaan akan menekan laju urbanisasi ke kota, sehingga desa tidak kekurangan penduduk dan perkotaan tidak terjadi kepadatan penduduk. Sebab menurut Budiman Sudjatmiko (anggota DPR dan Tim Skenario Bandung untuk Kebijakan Energi 2030), bahwa pada tahun 2013 perbandingan penduduk kota dengan penduduk desa hampir seimbang, disisi lain total luas kota di Indonesia hanya 3,5% dari keseluruhan wilayah Indonesia.
39
Program pembangunan desa sudah seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi, dimana pemberdayaan masyarakat desa akan berdampak positif ke depannya apabila kebijakan-kebijakannya diimplementasikan dengan baik. Keadaan desa yang kurang prospektif, pembangunan yang cenderung lebih lesu dari pada pembangunan di kota, membuat masyarakat desa lebih tertarik untuk mencari mata pencahariaan di kota, ketimbang bermata-pencaharian di desanya sendiri. Sedangkan, tingkat persaingan di kota juga sangatlah tinggi sehingga sangat kompetitif dan tidak semua orang bisa mendapat pekerjaan di kota. Ketimpangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang jauh lebih banyak berpengaruh pada pengangguran di Indonesia. Pada realitanya, kebijakan pembangunan desa yang sudah tercantum dalam Nawa Cita itu sudah diimplementasikan sebagian oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan dana Rp 20,7 triliun. Dari Rp 20,7 triliun tersebut dana desa yang ke kas umum kabupaten/kota sudah mencapai Rp 16,5 triliun. Tetapi sayang dari kabupaten/kota, dana yang baru benar-benar tersalur ke kas desa baru mancapai Rp 1,9 triliun42. Pemerintah pusat harus segera menghimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan dana desa tersebut ke desa-desa yang ada di bawahnya. Selain itu, pengalokasian dana ini harus diikuti dengan pengawasan yang baik. Seringkali dana yang sudah tersedia, tidak dimanfaatkan untuk pembangunan desa yang lebih baik oleh para pejabat desa. Pemerintahan Jokowi harus memastikan bahwa dana itu benar-benar sampai ke pihak-pihak desa yang terkait dan menjalankan programnya untuk membangun desa. Pengawasan dana dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena itu pemerintah harus mengoptimalkan kinerja BPKP ini agar benar dana Rp 20,7 triliun tersebut digunakan dengan tetap sasaran untuk program pembangunan desa yang menjadikan kesejahteraan hidup masyarakat desa.
42
Yuliana Rini DY: Dana Desa Bangkitkan Keyakinan. http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/15000091/Dana.Desa.Bangkitkan.Keyakinan. Ditulis pada tanggal 14 September 2015. Diakses pada tanggal 22 September 2015
40
BAB VII BIDANG ENERGI
Energi merupakan bidang yang berhubungan erat dengan kelangsungan hidup masyarakat. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan listrik, minyak bumi, merupakan hal yang sangat penting. Janji Jokowi-JK di bidang energi dalam kampanyenya yaitu menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi sebesar Rp 186 triliun dinilai bukan bantuan yang akan menghasilkan dampak jangka panjang, melainkan subsidi ini hanya upaya membantu rakyat miskin dalam jangka pendek dan suatu saat Pemerintah bisa saja kekurangan uang karena pengalokasian dana subsidi yang tidak tepat. Penghapusan subsidi BBM ini untuk menghemat anggaran dan dana subsidi tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan masyarakat dalam bidang perhubungan, pendidikan, dana desa, pertanian, dll sehingga menimbulkan efek yang lebih produktif bagi masyarakat Indonesia di masa depan.
Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pencabutan subsidi BBM pada beberapa waktu lalu sempat mengundang kontroversi dari kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Harga BBM merupakan hal yang sangat krusial, karena akan berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya. Masyarakat Indonesia mayoritas yang berstatus menengah ke bawah tentu banyak yang kontra, karena harga BBM tanpa subsidi akan terasa berat sekali. Pemerintah melakukan keputusan pencabutan subsidi BBM ini karena menilai bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, banyak kalangan menengah ke atas dengan mobil mewah justru mengisi tangki mobilnya dengan Premium, padahal Premium yang seharusnya ditujukan untuk kendaraan umum dan kalangan menengah ke bawah. Pencabutan subsidi BBM ini dananya akan dialokasikan ke bidang lain yang lebih produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Sejauh ini dana sebesar Rp 186 trilliun dialokasikan untuk pembangunan desa, sektor
41
perhubungan dan perumahan, pendidikan, pertanian, dana perlindungan kesehatan, dana perlindungan sosial, dan lain-lain43. Walaupun pada akhirnya BBM kembali bersubsidi, namun Jokowi sudah berani melakukan kebijakan ini pada masa pemerintahannya dan berhemat untuk kepentingan yang lebih mendesak. Namun, pemerintah juga harus menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Jangan sampai ketika harga minyak dunia sedang turun, namun harga BBM di Indonesia malah naik. Hal ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya kemana dana tersebut akan dialirkan.
Peluncuran Pertalite Pertalite sebagai BBM jenis baru yang dikeluarkan oleh Pertamina merupakan solusi bagi masyarakat kaum menengah yang sering mengoplos Pertamax dengan Premium. Pertalite yang memiliki bilangan RON 90 ini dinilai lebih bersih dan akan lebih mengawetkan mesin dibanding Premium, meskipun tidak sesempurna Pertamax atau Pertamax Plus yang memiliki bilangan RON lebih tinggi. Pertalite hadir bukan untuk menggantikan Premium, namun untuk memberikan pilihan yang lebih variatif dan lebih cocok untuk masyarakat Indonesia. Pertalite diharapkan akan terus meningkat penjualannya sehingga bisa menggeser konsumsi Premium ke Pertalite, hal ini akan memberikan keuntungan pada devisa negara.44 Setelah peluncuran Pertalite sejak Mei 2015, kebijakan ini masih harus diteliti, bagaimana transparansi dan pengadaannya karena kebijakan ini dinilai terlalu terburu-buru. Pemerintah harus menjaga kestabilan harga BBM karena hal tersebut sangat sensitif bagi masyarakat. Pemerintah juga sebaiknya memperbaiki kualitas pasar, karena masih banyak mafia-mafia yang menguasai pasar dan menurunkan dan menaikkan harga lagi setelah operasi pasar.
43
Erlangga Djumena: Ini Penjelasan Jokowi soal Alokasi Dana Hasil Penghapusan Subsidi BBM. kompas.com/read/2015/05/25/114025526/Ini.Penjelasan.Jokowi.soal.Alokasi.Dana.Hasil.Pengha pusan.Subsidi.BBM. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015 44 S.G. Wibisono: Pertamina Senang, Pertalite Geser Posisi Pertamax. http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/07/092698455/pertamina-senang-pertalite-geser-posisipertamax. Diakses pada tanggal 7 September 2015
42
Membangun 35.000 MW Pembangkit Listrik Energi listrik adalah energi yang sangat krusial pada saat ini. Dengan adanya listrik maka pemerintah menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya dengan layak apabila listrik yang tersedia sudah cukup. Saat ini, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau dan belum memiliki listrik. Hal ini sangat ironis ketika pembangunan di Pulau Jawa besar-besaran namun keadaannya sangat lain dengan pedalaman Indonesia yang memiliki listrik hanya pada jam-jam tertentu saja. Dengan adanya penambahan 35.000 MW pembangkit listrik, maka kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Sebetulnya masih ada tambahan sisa target pembangunan pembangkit listrik dari pemerintahan SBY yaitu sebesar 7.000 MW sehingga, sampai saat ini Indonesia memiliki tugas untuk menyelesaikan proyek 42.000 MW.45 Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia harus diimplementasikan dengan baik agar kebutuhan rakyat Indonesia akan listrik dapat segera terpenuhi. Mengingat banyak negara lain yang sudah maju, Indonesia masih kekurangan dengan pengadaan listrik. Namun jangan sampai pembangunan listrik ini hanya bergantung pada investasi luar negeri saja. Potensi yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri harus dioptimalkan pula, agar tugas pemerintah tersebut lebih cepat tercapai. Cadangan Gas Bumi Indonesia Gas bumi merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat dari gas bumi adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selain sebagai bahan bakar, gas bumi juga bermanfaat sebagai bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, plastik, dan masih banyak lagi. Tetapi sayangnya gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan jumlahnya terbatas di alam. Berdasarkan perkiraan, Indonesia masih memiliki cadangan gas bumi yang akan habis dalam kurun waktu 60 tahun. Namun cadangan gas bumi tersebut tidak 45
Inilahcom: Nasib Program 35.000 MW Pascaperombakan Kabinet. http://m.inilah.com/news/detail/2230939/nasib-program-35000-mw-pascaperombakan-kabinet. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2015
43
bisa dikembangkan dengan penemuan cadangan-cadangan baru. Bukan tidak mungkin cadangan gas bumi kita akan habis dalam waktu kurang dari 20 tahun. Menurut Director Executive Energy Watch Mamit Setiawan bahwa dalam 20 tahun kedepan permintaan akan gas bumi akan meningkat 2 juta barel per hari. Sedangkan data cadangan gas bumi Indonesia pada 2015 mencapai 104,71 tscf (trillion square cubic feet) bisa habis dalam 20 tahun kedepan jika tidak dikembangkan dengan penemuan cadangan-cadangan baru.46 Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi 20 tahun kedepan mengenai gas bumi Indonesia. Jika gas bumi kita habis maka untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan industri, Indonesia hanya akan bisa mengandalkan impor gas bumi. Selain itu jika gas bumi Indonesia habis maka hanya akan menjadi cerita belaka bagi anak-cucu bangsa Indonesia kalau negeri ini memiliki gas bumi yang berlimpah. Sudah seharusnya pemerintah bergerak untuk menangani hal ini, jangan sampai di masa depan kita krisis energi lantaran gas bumi kita habis. Pemerintah harus mencari cara alternatif untuk mengganti penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku industri. Pemerintah perlu mengembangkan penggunaan energi alternatif untuk keperluan bahan bakar pembangkit listrik dan juga sebagai bahan baku industri. Energi alternatif ini haruslah merupakan energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Salah satu hal yang pemerintah bisa lakukan adalah dengan pemanfaatan energi panas bumi (geothermal), dimana Indonesia adalah negara di khatulistiwa yang memiliki energi panas bumi yang besar. Selain itu pemerintah juga bisa lebih mengoptimalkan energi alternatif lainnya seperti tenaga air, tenaga biogas, dan tenaga surya untuk keperluan pembangkit listrik dan bahan bakar industri. Dengan demikian kita dapat mengamankan cadangan gas bumi untuk keperluan yang lebih penting dan medesak.
46
Feby Novalius: Cadangan Gas Bumi Indonesia Jangan Sampai Cuma Jadi Dongeng. http://economy.okezone.com/read/2015/10/02/19/1225216/cadangan-gas-bumi-indonesiajangan-sampai-cuma-jadi-dogeng . Ditulis pada tanggal 2 Oktober 2015. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015.
44
BAB VIII BIDANG ADMINISTRASI-BIROKRASI Hakikat sebuah negara yang menyerahkan fungsi pengawasan dan pertahanan serta memajuan bangsa kepada pemerintah tidak lepas dari administrasi. Memang dalam cakupan administrasi sangat luas menurut ilmunya, baik itu secara perilaku pegawai, struktur, anggaran, infrastruktur, kebijakan, sumberdaya alam, dan sumber daya manusia. Akan tetapi yang disoroti adalah bagaimana sistem birokrasi secara struktur yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-Jk sejak 20 Oktober 2014 yang lalu. Berdasarkan data yang hanya sebagian diperoleh dari media massa, berikut informasi tentang birokrasi yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK: Seluruh Aparatur Sipil Negara Melaporkan Harta Kekayaannya47 Kebijakan tersebut sangat mendukung proses pengawasan aparat/pegawai yang mengabdikan diri dalam urusan/pekerjaan negara. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan pengolahan dana, maka dengan mudah pihak berwajib bisa lebih mudah menyelidiki permasalahan yang sebenarnya memalui harta kekayaan pegawai. Walaupun demikian, hal ini jelas telah merusak kepercayaan kepada aparat negara. Sehingga mereka hanya berusaha untuk menjaga sikap supaya tidak dicurigai telah melakukan tindakan korupsi, sedangkan dalam pengerjaan tugas dan pelaksanaan fungsi secara utuh dinomor duakan. Dengan demikian, hilanglah tanggungjawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya, karena mereka terus diawasi. Sedangkan orang yang mengawasi belum tentu bersih. Lalu siapa yang mengawasi si pengawas, dan pengawas dibalik si pengawas selanjutnya?
47
A Ponco Aggroho : Kejutan Baru dari Revolusi Mental. http://print.kompas.com/baca/2015/02/02/Kejutan-Baru-dari-RevolusiMental?utm_source=bacajuga. Ditulis pada tanggal 2 Februari 2015. Diakses pada tanggl 15 Septeber 2015.
45
Mencari Birokrat Terbaik Pelayan Publik Birokrat yang “terbaik” memang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Namun perlu diketahui bahwa pelayanan publik berbeda dengan pelayanan disektor bisnis. Masyarakat bukanlah pelanggan, melainkan warga negara yang punya hak yang sama dengan warga negara lainnya. (selaras dengan ungkapkan oleh Robert B. Denhardt & Janet v. Denhardt dalam teori tentang new public service). Pencarian birokrat terbaik ini bertujuan agar orang-orang yang mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) bukanlah orang yang salah, tapi sungguh orang yang berkompeten dalam bidangnya. Mencari birokrat terbaik ini dilakukan dengan cara seleksi terbuka yang diawasi oleh KASN. Begitu proses seleksi selesai, maka pansel akan menyerahkan tiga nama kepada presiden untuk dipilih satu menjadi pejabat eselon I dan menteri atau kepala badan akan memilih pejabat eselon II48. Cara baru pengisian PJT ini sangat baik, karena dulu perilaku para pegawai publik sering melenceng dari prinsip yang tertanam dalam peraturan. Mereka sering saja mengabaikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Mereka merasa sepertinya posisi dipemerintahan adalah posisi yang berkekuasaan tinggi, sehingga dalam pelayanan terbiasa untuk membedakan warga negara. Prinsip bahwa masyarakat bukanlah pelanggan, melainkan warga negara harus ditanamkan dalam pemikiran birokrat. Sehingga dengan diadakan seleksi terbuka ini diharapkan para pejabat birokrat Indonesia sungguh bekerja dengan kompeten dan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Pangkas Birokrasi Dana Desa Dana desa merupakan awal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Melalui pemberian dana desa alhasil masyarakat desa mampu mengolah dan membangun infrastruktur desa sehingga tercapainya nilai kesejahteraan sosial.
48
A Ponco Anggoro : Mencari Birokrat Terbaik Pelayan Publikhttp://print.kompas.com/baca/2015/05/13/Mencari-Birokrat-Terbaik-Pelayan-Publik. Ditulis pada tanggal 13 Mei 2015. Diakses pada tanggl 15September 2015.
46
Tetapi sayangnya dana desa tidak tersalurkan dengan maksimal ke desadesa. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya persyaratan birokrasi yang harus dipenuhi oleh desa untuk dapat mencairkan dana desa tersebut. Untuk dapat mencairkan dana desa, desa harus melengkapi dan menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hal ini dirasakan terlalu berat untuk memenuhi seluruhnya dalam pencairan dana desa, karena memerlukan waktu yang lama untuk menyusun dan menyelesaikannya. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah tetap dengan meringankan persyaratan dalam pencairan dana desa. Setelah adanya pertemuan tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang memangkas birorasi penggunaan dana desa. Pemerintah Desa cukup hanya menyerahkan APBDes untuk mencairkan dana desa, dua dokumen lainnya yaitu RPJMDes dan RKPDes bisa menyusul setelah dokumen APBDes diajukan49. Panjang dan sulitnya birokrasi di Indonesia seperti ini yang berpotensi menyebabkan lambannya pengambilan keputusan. Oleh karena itu dengan memangkasnya birokrasi untuk dana desa, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan seperti yang sudah dijelaskan dalam bab V tentang Infrastruktur. Merealisasikan E-Government Pada masa modern ini teknologi di dunia terus berkembang. Teknologi telah menjadi bagian kehidupan manusia yang dapat membantu memudahkan segala keperluan manusia. Dengan adanya teknologi segala hal dapat dikerjakan dengan mudah, efektif, dan efisien. Tidak terkecuali dengan pemerintahan juga membutuhkan sistem teknologi terkini dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah yang modern dan baik haruslah berkembang 49
Kompas : Pemerintah Pangkas Birokrasi Danan Desa. http://print.kompas.com/baca/2015/05/11/Program-Strategis-Mulai-Jalan. Ditulis pada tanggal 8 September 2015. Diakses pada tanggal 15 september 2015.
47
sejalan dengan perkembangan zaman, dimana pada masa ini penerapan teknologi khusunya teknologi informasi dalam pemerintahan harus digunakan dengan luas dan maksimal agar mewujudkan good governance. Sejalan dengan hal tersebut, dalam debat calon presiden, Jokowi menyatakan akan membuat e-government yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada sistem teknologi informasi yang terintegrasi menjadi satu secara online. Egovernment meliputi e-budgeting, e-audit, e-catalog, e-purchasing, pajak online, dan IMB online. Sistem e-government tersebut dijanjikan oleh Presiden Jokowi akan direalisasikan dalam waktu dua minggu setelah pelantikannya sebagai Presiden. Tetapi nyatanya sudah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, egovernment sama sekali belum berjalan. Janji Presiden Jokowi ini sudah sangat baik untuk memulai suatu perubahan dalam bidang administrasi dan birokrasi ke arah online. Dalam pembuatan
sistem
dan
program
e-government
pemerintah
sebaiknya
memberdayakan para programmer dalam negeri. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam kemajuan teknologi informasi dalam negeri yang berpangkal dari para programmer lokal. Tetapi sayangnya pemerintah membuat nota kesepahaman (Mou) kerjasama dalam bidang e-government dengan Singapura50. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sistem e-government Singapura adalah terbaik ketiga di dunia. Tetapi dengan status itu jangan kita hanya berpangku tangan dengan bantuan Singapura dalam membuat sistem dan program e-government. Pembuatan nota kesepahan boleh saja tetapi harus terbatas, dimana Singapura hanya memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada para programmer Indonesia dan melatihnya, untuk membuat dan mengembangkan sistem dan program tersebut akan jauh lebih baik dilakukan oleh programmer Indonesia sendiri.
50
Resty Armenia: Indonesia-Singapura Tandatangani MoU E-government. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728193356-20-68687/indonesia-singapuratandatangani-mou-e-government/. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015
48
BAB IX PENUTUP Pemerintah
yang baik
adalah
pemerintah
yang berjuang untuk
menyejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah melakukan banyak tugas dan program kerja yang selaras dengan tujuan negara ini dengan
tujuan
menyejahterakan
rakyat
Indonesia.
Sama
juga
dengan
pemerintahan Jokowi-JK melalui janji-janji kampanye dan intisari dari kampanyenya yaitu Nawa Cita berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan janji kampanye dan Nawa Cita, telah dibahas beberapa program kerja pemerintah yang belum berjalan, sedang berjalan, dan sudah selesai atau yang sudah selesai tetapi memiliki kekurangan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat kita ketahui bahwa pemerintah Jokowi-JK sudah bekerja mewujudkan janji-janjinya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi disisi lain memang tidak akan mungkin semua perbuatan manusia sempurna, begitu pula dengan kinerja pemerintah pasti terdapat beberapa kekurangan. Kita sadar bahwa tidak mudah mengurus negara ini, maka mahasiswa UNPAR sebagai bagian dari masyarakat terus mendukung, mengawasi, dan memberi masukan terhadap kinerja pemrintahan Jokowi-JK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam setiap bidang kajian, pemerintah Jokowi-JK sudah memulai merealisasikan janjinya dan menjalankan program kerja, baik yang kemajuannya sangat cepat dan menggembirakan dan yang sudah berjalan tapi masih terhalang oleh beberapa kendala. Selain itu masih juga terdapat beberapa janji dan program kerja yang belum berjalan. Oleh karena itu dengan hasil kajian evaluasi ini dapat menjadi penyemangat pemerintah dalam merealisasikan janji dan program kerjanya dan juga sebagai evaluasi diri pemerintah terhadap kinerja selama satu tahun, juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut yang jauh lebih mendalam berdasarkan data-data yang lebih terkini oleh para pihak yang berkaitan dengan pembahasan ini. Semoga hasil kajian evaluasi ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. #Berpikir Besar, dan Bertindak
49
