LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DANDAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Periode 31 Agustus 2013 – 17 April 2014 TAHUN 2014
Nomor : AUP – 5121/ER.VIII/C/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.
5
Pada tanggal 20 juli 2014 KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. 2. Daftar Penerimaan Sumbangan Yang Berasal Dari Pihak Lain. 3. Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye. 4. Laporan Rekening Kusus Dana Kampanye. 5. Daftar Kampanye.
Saldo
Dana
6. Daftar Penerimaan Laporan Dana Kampanye. Terdapat laporan dan dokumen susulan yang dikirimkan oleh tim kampanye tingkat kabupaten diantaranya : 1. Tanda Terima Penerimaan
Laporan Dana
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5 Kampanye Periode I. 2. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II. 3. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye.
2.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye); 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana Kampanye, sehingga prosedur tidak dapat dilaksanakan.
NO. 1 B. 3.
4.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat dengan mencantumkan status Kabupaten/Kota bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional;
Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana Kampanye, sehingga prosedur tidak dapat dilaksanakan.
Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana Kampanye dan surat pernyataan yang ditandatangani ketua dan bendahara tim kampanye tingkat provinsi, sehingga prosedur tidak dapat dilaksanakan.
2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota. C. 5.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan;
Daftar laporan penerimaan dana kampanye telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut. Klasifikasi yang terdapat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye adalah sumbangan perseorangan, namun kami tidak menerima surat
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik
5 pernyataan penyumbang.
3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
6.
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Tentukan
Perhitungan
kembali
dari
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
5
(penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan. 7
TEMUAN/KETERANGAN
transaksi dalam Daftar Pelaporan Penerimaan Dana Kampanye telah akurat
matematis,
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
Dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye : Klasifikasi penyumbang perseorangan sebesar Rp. 5.286.470.330. Klasifikasi penyumbang kelompok sebesar Rp.0 Klasifikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp.0. Klasifikasi penyumbang partai politik dan gabungan partai politik sebesar Rp.0. Sedangkan pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tercatat: Klasifikasi penyumbang perseorangan sebesar Rp.5.286.470.330. Klasifikasi penyumbang kelompok sebesar Rp.0 Klasfikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp.0 Klasifikasi penyumbang partai politik dan gabungan partai politik sebesar Rp.0.
NO. 1
8
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
Tidak terdapat perbedaan antara penerimaan yang tercatat di Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Perhitungan jumlah sumangan untuk setiap penyumang telah akurat.
b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan
Terdapat 10 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari 10 sumbangan perseorangan. 10 transaksi penerimaan sumbangan perseorangan tidak dilampirkan fotokopi identitas penyumbang. Terdapat 10 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari 10 sumbangan perseorangan dalam bentuk kas Rp. 3.000.000.000 dan bukan kas 2.286.470.330. Transaksi
penerimaan
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:
ini
atas
1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha
sumbangan perseorangan tidak dilampirkan fotokopi identitas penyumbang. Transaksi dalam bentuk kas sebesar Rp. 3.000.000.000 tidak dapat ditelusuri ke bukti pendukung dan Rekening Khusus Dana Kampanye dikarenakan kami tidak menerima bukti pendukung dan Rekening Khusus Dana Kampanye. Transaksi dalam bentuk kas sebesar Rp. 2.286.470.330 tidak dapat ditelusuri ke bukti pendukung dan Daftar Tabel Harga dikarenakan kami tidak menerima bukti pendukung dan Daftar Tabel Harga.
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan,
TEMUAN/KETERANGAN 5
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga
TEMUAN/KETERANGAN 5
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN/KETERANGAN 5
pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.
12.
13.
PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.
b)
Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.
a)
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
b)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
a)
Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang
Terdapat 24 bentuk aktivitas yang dklasifikasikan sebagai penggunaan operasi dalam bentuk kas dan non kas. Klasifikasi dan bentuk penggunaan telah sesuai dengan ketentuan.
Perhitungan kembali dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye telah akurat.
Dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana kampanye tercatat:
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 tercantum dalam LPPDK.
14.
b)
Laporkan perbandingan jumlah penggunaan tersebut dalam temuan.
c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut
TEMUAN/KETERANGAN 5 Penggunaan operasi sebesar Rp. 5.288.773.865 Penggunaan modal sebesar Rp.0 Penggunaan lain-lain Rp.0. Sedangkan dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tercatat: Penggunaan operasi sebesar Rp. 5.288.773.865 Penggunaan modal sebesar Rp.0 Penggunaan lain-lain Rp.0. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah yang tercatat pada DAPDK dan LPPDK. Terdapat 24 transaksi penggunaan dalam DAPDK dalam bentuk kas dan non kas yang diklasifikasikan sebagai penggunaan operasi.
Ternyata penggunaan tersebut tidak dilampirkan bukti pendukung.
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
5
dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.
TEMUAN/KETERANGAN
kebukti
2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP. b) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.
Kami telah mengirimkan surat representasi tim kampanye tingkat provinsi pada tanggal 25 Juli 2014 dan kami telah menerima surat representasi dari tim kampanye tingkat provinsi.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
A. 1.
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 ayat Kampanye tingkat nasional (1) Undangwajib melaporkan Laporan Undang Nomor Penerimaan dan Penggunaan 42 Tahun 2008 Dana Kampanye (paling b) Pasal 21 ayat (1) lambat 14 (empat belas) hari Peraturan KPU sejak berakhirnya masa Nomor 17 Tahun kampanye) kepada KPU yang 2014 mencakup laporan sebagai sebagaimana berikut : telah diubah a) Laporan Penerimaan dan dengan Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye Pasangan Nomor 28 Tahun Calon dan/atau Tim 2014. Kampanye tingkat c) Lampiran III nasional. pada Peraturan b) Laporan Penerimaan dan KPU Nomor 17 Penggunaan Dana Tahun 2014 Kampanye Tim Kampanye sebagaimana telah tingkat provinsi; dan diubah dengan Peraturan KPU c) Laporan Penerimaan dan Nomor 28 Tahun Penggunaan Dana 2014. Kampanye Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
TIDAK PATUH Pada tanggal 20 juli 2014 KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. 2. Daftar Penerimaan Sumbangan Yang Berasal Dari Pihak Lain. 3. Daftar Penggunaan Kampanye.
Aktivitas Dana
4. Laporan Kusus Kampanye.
Rekening Dana
5. Daftar Saldo Dana Kampanye. 6. Daftar Penerimaan Laporan Dana
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
1) Model DKPP1-LPPDK; 2) Model DKPP2-LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.A-PS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.ALPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.B-PS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.BLPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.C-PS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1-REKSUS/ DKPP4-LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. 2.
PERIODE PENCATATA N DAN PELAPORAN
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, dan/atau Nomor 42 Tahun kabupaten/ kota wajib 2008; melakukan pencatatan b) Pasal 12 penerimaan dan Penggunaan Peraturan KPU Dana Kampanye dimulai Nomor 17 Tahun
Kampanye. Terdapat laporan dan dokumen susulan yang dikirimkan oleh tim kampanye tingkat kabupaten diantaranya : 1. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I. 2. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II. 3. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye.
PATUH Tim Kampanye telah melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan dana kampnye telah sesuai prosedur yaitu dimulai
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP. B.
3.
4.
2014 dari tanggal 7 juni 2014 sebagaimana sampai dengan 18 juli telah diubah 2014. dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, dan/atau Nomor 42 Tahun kabupaten/ kota wajib 2008; menempatkan Dana b) Pasal 9 dan Kampanye berupa uang, Pasal 15 ayat (1) pada Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Kampanye Pasangan Calon Nomor 17 Tahun dan/atau Tim Kampanye 2014 tingkat nasional, provinsi, sebagaimana dan/atau kabupaten/kota telah diubah pada bank dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
BATASAN Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 96 ayat (1) MAKSIMUM Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) SUMBANGAN nasional, provinsi, dan/atau Undang-Undang kabupaten/ kota wajib Nomor 42 Tahun mematuhi jumlah 2008; penerimaan sumbangan b) Pasal 10 dan (mencakup uang, barang, Pasal 41 ayat (2) dan/atau jasa yang dapat Peraturan KPU dinilai dengan uang,
TIDAK PATUH Kami tidak dapat menelusuri penempatan dana berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000 Yang berasal dari perseorangan ke RKDK dikarenakan kami tidak menerima RKDK.
PATUH Pasangan calon dan tim Kampanye tingkat provinsi tidak menerima sumbangan yang melebihi batasan maksimum.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar penyum-bang perseorangan
Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
untuk
b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 98 ayat (2), Tim Kampanye tingkat Pasal 99 ayat (1) nasional, provinsi, dan/atau dan Pasal 100 kabupaten/ kota wajib ayat (1) Undangmematuhi penyerahan Undang Nomor laporan sebagai berikut 42 Tahun 2008; sesuai dengan waktu yang b) Pasal 13, Pasal telah ditetapkan : 15 ayat (2), Pasal a) Penerimaan Sumbangan 17 ayat (6) dan Periode I dan Periode II ayat (6A) dan Pasal 21 ayat (1) b) Pembukaan Rekening Peraturan KPU Khusus Dana Kampanye Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana Ket. : telah diubah a. Apabila Tim Kampanye dengan tingkat provinsi dan/atau Peraturan KPU kabupaten/ kota Nomor 28 Tahun
TIDAK PATUH Kami telah menerima berupa susulan tanda terima daftar laporan penerimaan sumbangan periode I dan II, laporan rekening khusus dana kampanye. Pada Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye, tercatat laporan diserahkan ke KPU pada tanggal 3 Juni Untuk Periode I dan 6 Juli untuk periode II.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.
2014.
b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU
6.
Apabila terdapat Pasangan a) Pasal 103 ayat Calon dan/atau Tim (1) dan ayat (2) Kampanye tingkat nasional, Undang-Undang provinsi, dan/atau Nomor 42 Tahun kabupaten/kota menerima 2008; sumbangan yang dilarang b) Pasal 22 ayat (1) maka wajib mematuhi dan Pasal 23 ketentuan sebagai berikut: ayat (1) a) Dilarang menggunakan Peraturan KPU sumbangan tersebut; Nomor 17 Tahun 2014 b) Menyetorkan sumbangan sebagaimana yang dilarang ke kas telah diubah Negara; * dan dengan c) Melaporkan sumbangan Peraturan KPU yang dilarang. Nomor 28 Tahun 2014. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti (1) Surat Setoran Penentuan
TIDAK PATUH Pasangan calon dan tim kampanye tingkat provinsi menerima sumbangan yang tidak dilampirkan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C. 7.
LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMAA N
8.
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 nasional, provinsi, dan/atau ayat (2) Undangkabupaten/ kota wajib Undang Nomor mematuhi lingkup waktu 42 Tahun 2008; pencatatan penerimaan dan b) Pasal 12 ayat (4) Penggunaan Laporan dan Pasal 15 Rekening Khusus Dana ayat (2) Kampanye Pemilu yaitu Peraturan KPU lingkup waktu pencatatan Nomor 17 Tahun penerimaan dan Penggunaan 2014 Laporan Rekening Khusus sebagaimana Dana Kampanye yang telah diubah dilaporkan terhitung sejak 3 dengan (tiga) hari ditetapkan sebagai Peraturan KPU Pasangan Calon sampai Nomor 28 Tahun dengan paling lambat 7 2014. (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 nasional, provinsi, dan/atau ayat (2) Undangkabupaten/ kota wajib Undang Nomor membuka Rekening Khusus 42 Tahun 2008; Dana Kampanye: b) Pasal 14 dan a) Paling lambat 3 (tiga) Pasal 15A hari setelah Peserta Peraturan KPU pemilu ditetapkan Nomor 17 Tahun
PATUH Pasangan calon dan tim kampanye tingkat provinsi mencatat penerimaan dalam laporan penerimaan dan kampanye dan laporan rekening khusus dana kampanye sejak tanggal 3 juni 2014 sampai dengan 7 juni 2014.
TIDAK PATUH Kami tidak menerima RKDK dari tim kampanye provinsi sehingga kami tidak dapat memastikan tanggal pembukaan, nama bank, nama pemilik RKDK.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. b)
Dalam hal Tim Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
c)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia
d)
Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.
10.
CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
Pasangan Calon dan/atau a) 98 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, dan/atau Nomor 42 Tahun kabupaten/ kota wajib 2008; membuat Laporan Rekening b) Pasal 16 ayat (1) Khusus Dana Kampanye Peraturan KPU yang dilaporkan mencakup: Nomor 17 Tahun a) Sumber perolehan saldo 2014 awal atau saldo sebagaimana pembukaan; telah diubah dengan b) Rincian perhitungan Peraturan KPU penerimaan dan Nomor 28 Tahun Penggunaan yang sudah 2014. dilakukan sebelumnya apabila saldo awal c) Lampiran I pada merupakan sisa dari Peraturan KPU penerimaan dana Nomor 17 Tahun dengan peruntukan 2014 kampanye yang sebagaimana diperoleh sebelum telah diubah periode pembukaan dengan Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Kampanye Nomor 28 Tahun 2014.
CAKUPAN LAPORAN PENERIMAA
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 99 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) nasional, provinsi, dan/atau Undang-Undang
PATUH Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari perseorangan sebesar Rp. 1.000.000.
TIDAK PATUH Laporan
penerimaan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
N DANA KAMPANYE
kabupaten/ kota wajib Nomor 42 Tahun membuat Laporan 2008; Penerimaan Dana Kampanye b) Pasal 17 ayat (1), yang dilaporkan mencakup: ayat (2), ayat (3) a) informasi daftar dan ayat (6) dan penyumbang; ayat (6A) Peraturan KPU b) jumlah penerimaan Nomor 17 Tahun Dana Kampanye berupa 2014 uang, barang dan/atau sebagaimana jasa 1 (satu) hari telah diubah sebelum dimulai dengan kampanye dan 1 (satu) Peraturan KPU hari setelah berakhirnya Nomor 28 Tahun kampanye; 2014. c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
dana kampanye mencakup daftar penyumbang dan penerimaan sejak tanggal 3 juni 2014 sampai dengan 5 juli 2014 telah melewati tanggal yang telah ditetapkan.
