ANALISIS KOMPARATIF PROGRAM EKONOMI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. PRABOWO SUBIANTO HATTA RAJASA 2. JOKO WIDODO JUSUF KALLA

ANALISIS KOMPARATIF PROGRAM EKONOMI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. PRABOWO SUBIANTO – HATTA RAJASA 2. JOKO WIDODO – JUSUF KALLA

Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun 2014 Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

1

Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta secara garis besar menetapkan 12 program untuk membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur, serta 8 program dalam membangun ekonomi kerakyatan. Visi misi ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo-Hatta lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, serta membangun kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sementara itu, pasangan Calon Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mengusung Visi Ekonomi Berdiri sebagai pedoman utama dalam pembangunan Ekonomi Indonesia masa depan. Ekonomi berdikari dimaksudkan sebagai ekonomi yang mandiri dimana Negara mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai Ekonomi Berdikari tersebut, Jokowi-JK telah merumuskan 16 program aksi yang akan mereka jalankan jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selanjutnya. Berikut adalah analisis komparatif beberapa program ekonomi kedua pasangan Capres-Cawapres. 1. Menaikkan pendapatan per kapita penduduk dari 35 juta menjadi minimal 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10% melalui pertumbuhan di sektor produksi Versus Pertumbuhan ekonomi mencapai 7% jika: investor lokal bergerak untuk pertumbuhan ekonomi, perijinan mudah, dan arah industri ekspor. Menaikkan pendapatan per kapita hingga dua kali lipat bukan merupakan hal yang mudah, begitupun menciptakan pertumbuhan ekonomi 7%, bahkan hingga 10% per tahun. Grafik 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, 1990-2012

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

2

Indonesia's GDP Growth (Annual %) 15 10 5

-5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

-10 -15 GDP Growth (Annual %)

(Sumber: World Bank, 2014) Dari data di atas, terlihat selama dua dekade terakhir bahwa Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 10% per tahun. Pertumbuhan ekonomi hingga 12% pernah tercapai pada tahu 1968, namun setelah itu Indonesia tercatat hanya mampu melaksanakan pertumbuhan satu digit. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 6% selama 7 tahun terakhir. Menargetkan kedua hal di atas merupakan visi pasangan Prabowo-Hatta. Dilihat dari fisibilitasnya, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh guru besar ekonomi (emeritus) Universitas Boston, Amerika Serikat (AS), Gustav F Papanek, bersama peneliti CReco Research Institute Raden Pardede, serta guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Suahasil Nazarra, menunjukkan bahwa pertumbuhan dua digit dapat diwujudkan dengan penyediaan lapangan kerja formal baru bagi tiga juta angkatan kerja produktif. Fokus program kerja pada sektor industri pengolahan padat karya dapat menjadi salah satu basisnya. Dengan besarnya jumlah tenaga kerja, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang mengisi sebagian pasar dari produk industri manufaktur padat karya yang selama ini diisi China. Apalagi, dalam beberapa tahun ke depan, China akan sulit berkompetisi di sektor tersebut karena angkatan kerja produktif di negeri tersebut telah memasuki usia senja, ditambah dengan upah buruh di negeri tersebut yang sudah tergolong tinggi. Melalui kebijakan yang tepat, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

3

Indonesia bisa mengambil 10 persen pangsa pasar produk industri manufaktur padat karya dari China pada 2019. Dengan kebijakan yang tepat pula, sektor industri manufaktur padat karya di negeri ini bisa tumbuh sampai 19 persen. Dengan pertumbuhan sebesar itu, sektor industri ini dapat menyerap hingga sembilan juta tenaga kerja. Ditambah lagi dari hasil penelitian yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun akan meningkatkan pendapatan menjadi dua kali lipat dalam kurun waktu tujuh tahun—sesuai dengan visi Prabowo-Hatta meskipun membutuhkan kurun waktu yang lebih lama. Dengan begitu, tiga juta tenaga kerja setiap tahunnya dapat terserap, terdiri atas dua juta pekerja tetap dari angkatan kerja baru dan sejuta tenaga kerja yang naik kelas dari pekerjaan yang berpendapatan rendah. Berdasarkan penelitian yang sama, beberapa catatan lain perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi mencapai 10 persen, di antaranya Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan memangkas biaya tinggi di berbagai sektor, misalnya dengan menurunkan biaya buruh dengan cara jitu sehingga upah riil yang diterima buruh naik. Cara yang dapat dilakukan adalah kombinasi tepat antara penetapan upah buruh, nilai tukar rupiah, dan stabilitas biaya hidup buruh yang murah. Selain itu, pemerintah harus mempunyai ruang fiskal yang memadai untuk dialokasikan dalam program jaminan sosial, program proyek padat karya desa, stabilisasi harga pangan, dan pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang selama ini terlalu kecil dapat diperbesar dengan mengurangi subsidi energi dan meningkatkan rasio pajak. Subsidi energi selama ini menguras 25 persen belanja pemerintah pusat. Sementara itu, rasio pajak selama bertahun-tahun stagnan pada level 12 persen dari produk domestik bruto. Sektor industri manufaktur Indonesia pun harus tumbuh guna menarik tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus menggunakan kebijakan lapangan kerja aktif sebagai strategi mengurangi penganggur secara masif. Sayangnya, Prabowo-Hatta tidak menyebutkan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor produksi. Berbeda dari Prabowo-Hatta, target pertumbuhan ekonomi pasangan Jokowi-JK dianggap lebih realistis, yakni sebesar 7% per tahun. Hal ini dicapai dengan menciptakan iklim investasi yang terbuka pada investor lokal. Berbagai regulasi pun harus dibenahi sehingga peringkat ease of doing business Indonesia dapat menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Contohnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebaiknya bisa dilakukan dengan sistem online sehingga menciptakan keterbukaan dan bisa mempercepat Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

4

prosesnya. Selain itu, akses industri kecil ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri diharapkan dapat dibuka lebih luas. Menggenjot akses industri kecil di berbagai daerah juga merupakan salah satu bentuk pemerataan. Oleh karena itu, memperkuat pasar domestik dan menggenjot barang bernilai ekspor tinggi menjadi strategi Jokowi yang lain. Penguatan investasi bersumber domestik secara lebih lanjut diwujudkan dengan strategi-strategi lain, yakni: a. Gerakan peningkatan tabungan nasional. b. Peningkatan pemahaman kegiatan bisnis yang terkait dengan ekspor barang. Pemahaman kegiatan bisnis ini perlu dilakukan terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil menegah yang saat ini masih mengekspor bahan baku. Pengusaha-pengusaha perlu diedukasi dan diberikan penerangan menganai potensi yang didapat dari barang-barang yang diproduksi bahwa dengan mengekspor bahan baku keluar negeri (yang mana barang jadinya akan diimpor oleh Indonesia) hanya akan menimbulkan kebocoran bagi Indonesia. c. Memberikan insentif pada industri yang menghasilkan bahan baku atau barang modal yang sederhana. Insentif ini diberikan kepada pengusaha-pengusaha dengan tujuan meminimalkan pengimporan bahan baku atau bahan moddal dari luar negeri sehingga dapat menghemat biaya produksi. Faktanya 96% bahan baku obat masih harus diimpor, sementara produksi obat dalam negeri telah mampu memenuhi 90% kebutuhan obat di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI). Hal ini mengambarkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor, di lain pihak kemampuan produksi obat Indonesia relatif tinggi. Di sini, Jokowi dan Jusuf Kalla tidak menyebutkan secara detail insentif seperti apa yang akan diberikan untuk menghasilkan bahan baku atau barang modal yang

sederhana. Salah satu cara menginsentif pengusaha industri untuk

menghasilkan bahan baku atau barang modal secara sederhana adalah dengan meningkatkan insentif peneliti dan memproduksi bahan baku (contonya obat) dari bahan asli sumber daya alam lokal seperti obat herbal sehingga kemandirian Indonesia di sektor kesehatan dan sektor lainnya dapat ditingkatkan. Keberadaan sumber daya manusia memiliki peran sentral untuk melakukan penelitian terhadap potensi sumber daya alam lokal guna menemukan invensi ataupun inovasi terkait bahan baku lokal yag dapat digunakan sebagai bahan baku barang impor. Pemerintah perlu mendorong terjadinya Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

5

sinergis antara akademik, bisnis, dan pemerintahan itu sendiri untuk memperoleh bahan baku di Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis juga penting untuk mewujudkan hasil riset menjadi produksi lewat investasi mereka.pemerintah perlu membuat kebijakan penjamin risiko kepada perusahaan industri untuk menggunakan hasil riset dari dalam negeri dan dikomersilkan. Penjaminan risiko diberikan dengan kriteria yang selektif, yang mana emerintah akan memberikan ganti rugi dari sebagian investasi teknologi yang menggunakan hasil riset dalam negeri. Selain itu, pemerintah selain memberikan gaji dan tunjangan, sistem pemberian royalti juga perlu diberikan dalam menginsentif peneliti untuk menemukan bahan baku sederhana dalam negeri. d. Memberikan insentif maupun disinsentif melalui instrument pajak untuk investasi portofolio yang dimiliki asing. Investasi perusahaan asing dapat dilakukan dalam bentuk investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Pada investasi portofolio, investor hanya enyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Motif utama dari investor portofolio adalah mendapatkan return yang lebih tinggi dari negara sendiri yang salah satunya dapat melalui sistem perpajakan yang lebih menguntungkan. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pajak untuk menginsentif atau mengdisintensifkan investor. Jika pemerintah menerapkan pajak yang terlalu tinggi, maka para investor akan cenderung hengkang untuk mencari negara lain yang tarifnya lebih rendah. Begitu pun sebaliknya. Pemberian insentif dan disinsentif tarif pajak yang direnacanakan oleh Jokowi da Jusuf Kalla harus digali lebih dalam karena dapat bertentangan satu sama lain. Pemberian insentif pajak justru akan menurunkan penerimaan pajak namun di sisi lain dapat memacu investasi portofolio baru oleh investor asing. Harus dikaji lebih dalam lagi apakah terobosan tarif pajak yang dimaksud akan menaikkan atau sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan jeli dan penuh perhitungan sehingga berdampak baik bagi investasi baru dan gejolak ekonomi nasional. e. Mendorong diversifikasi investasi portofolio asing dengan denominasi rupiah, melalui sistem insentif dan disinsentif f. Meningkatkan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta baik nasional ataupun asing g. Meningkatkan kepastian hukum dan penegakkan hukum. Konsistensi kebijakan antarkementrian/lembaga/pemerintah pusat dan daerah. Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

6

h. Menciptakan strategi promosi investasi. Tidak hanya berfokus pada sektor industri jangka pendek, tetapi juga harus mencerminkan sasaran jangka menengah dan jangkan panjang, dan juga mempertimbangkan karakter kemaritiman dan sebaran geografis pulau-pulau di Indonesia. i. Membangun kemitraan yang efektif antara badan pemerintahan ataupun swasta j. Memperkuat kinerja pemerintah lokal untk membangun dan memelihara persepsi positif investor. k. Meningkatkan indikator peringkat Ease of Doing Business (peringkat iklim investasi Indonesia) menjadi terkemuka di tingkat Asia.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN: Memangkas rantai birokrasi dan perizinan yang berlebihan, memperbaiki koordinasi pekerja-duniausaha-pemerintah, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (melindungi industry kreatif nasional) Versus Masyarakat Ekonomi ASEAN: Penyiapan sektor tenaga kerja dan peran Dubes sebagai duta ekonomi. Pasangan Prabowo-Hatta menetapkan tiga strategi untuk meningkatkan daya saing usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan persaingan global, di antaranya: 1. Pemangkasan rantai birokrasi dan perizinan yang berlebihan di tingkat pusat dan daerah. Seperti yang diperlihatkan tabel di bawah, Indonesia merupakan negara yang memiliki lingkungan bisnis paling buruk jika dibandingkan dengan tiga negara tetangga ASEAN lainnya. Indeks kemudahan berusaha di Indonesia berada di angka 128—sangat terbelakang apabila dibandingkan dengan Malaysia (12), Thailand (18), dan terlebih lagi Singapura (1). Indonesia juga membutuhkan waktu terlama secara keseluruhan untuk memulai sebuah usaha dibandingkan ketiga negara tersebut. Sementara itu, dari aspek ketersediaan informasi untuk melakukan kredit, Indonesia sudah tergolong cukup baik meskipun masih kalah dari Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek ini merupakan strategi penting dalam menghadapi MEA 2015.

Tabel 1. Business Environment Indicators, 2012 Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

7

Country Business Environment Indicators

Indonesia Malaysia

Thailand

Singapore

Ease of doing business index (1=most business-friendly regulations)

128

12

18

1

Time required to enforce a contract (days)

498

425

440

150

Time required to register property (days)

22

14

2

21

Time required to start a business (days)

47

6

29

3

Time to prepare and pay taxes (hours)

259

133

264

84

4

6

5

4

Credit depth of information index (0=low to 6=high)

(Sumber: World Bank, 2014) 2. Meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan jalan memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pekerja, dunia usaha, dan pemerintah. Koordinasi dan komunikasi merupakan usaha vital yang sangat perlu dilakukan. Indonesia dianggap terlambat dalam mempersiapkan diri menjelang MEA 2015. Pemerintah seringkali menyetujui perjanjian tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan dunia usaha. Ketidakterlibatan dunia usaha dalam penyetujuan tersebut menyebabkan industri cenderung ―kalang kabut‖ menghadapi MEA yang semakin dekat. Sosialiasi baru gencar dilakukan di dua tahun terakhir, bahkan, masih banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahui MEA. Di sinilah perlu dilakukan koordinasi agar perilaku industri dapat disokong dengan kebijakan pemerintah terkait, sehingga Indonesia tidak berakhir hanya menjadi pasar, namun juga pelaku dalam MEA nantinya. 3. Menggalakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual guna melindungi industri kreatif nasional. Sementara itu, Jokowi-JK lebih menitikberatkan tantangan MEA pada aliran bebas tenaga kerja terampil. MEA yang akan dilaksanakan pada 2015 mendatang menyisakan tanda tanya teutama bagi sektor tenaga kerja di Indonesia. Realitasnya, sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama yang menghadapi daya saing tenaga kerja: kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar

kerja dan jumlah pengangguran riil, rendahnya kualitas angkatan kerja


8

(komposisi angkatan kerja sebagian bear berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 52 juta orang atau 46,95% (BPS, Agustus 2013)), dan masih tingginya tingkat pengangguran (tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,25% (BPS, Agustus 2013)). Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan secara terselubung bagi tenaga kerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan langkah minimal perlindungan nelayan dan petani Indonesia. Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan total produksi sebesar 19,56 juta ton pada 2013 dan produsen terbesar beras di dunia sebesar 36,55 juta ton. Adanya penambahan alokasi subsidi benih dan pupuk bagi petani dan pemberian subsisdi BBM yang tepat sasaran bagi nelayan, serta intervensi negara dalam mereduksi hegemoni industri dalam kegiatan hulu hilir pertanian maupun pertanian rakyat perlu dilakukan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia 2014-2019 mendatang dalam menghadapi MEA 2015. Selain itu, pemberdayaan duta besar sebagai ujung tombak memasarkan barang-barang eskpor juga menjadi perhatian pasangan Jokowi-JK. Dalam berbagai dialog, Jokowi menekankan kunci menghadapi MEA 2015 adalah daya saing. Para Dubes harus berperan aktif juga sebagai duta ekonomi Indonesia. Hal ini didukung sarana dan prasarana yang memadai, seperti mengakomodasi para pengusaha dalam ekspansi produk-produknya untuk ekspor. 3. Mengambil kebijakan pro-aktif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, melalui pengurangan risiko instabilitas dari internal maupun eskternal sektor keuangan Versus Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Pasangan Prabowo-Hatta tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai bagaimana mengurangi risiko instabilitas dari internal maupun eksternal sektor keuangan. Di sisi lain, Jokowi-JK bertekad untuk membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, lebih meratakan pertumbuhan itu dengan menyebarkan manfaatnya ke seluruh lapisan masyarakat, memangkas dan akan memperkuat status Indonesia sebagai negara berkembang dengan penghasilan menengah. Dalam hal ini, penekanan pemerintah dalam memelihara dan memperkuat stabilitas sistem keuangan pada dekade yang lalu telah sangat berhasil dan harus terus diteruskan. Hal-hal yang perlu ditangani

untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan adalah menempatkan struktur

pengawasan dan kebijakan yang tepat, menerapkan jaring pengaman sistem keuangan, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

9

memperkuat Lembaga Penjamin Simpanan dengan memberikan sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan, serta memperkuat kerangka tindakan perbaikan sesuai dengan peraturan bagi lembaga keuangan yang lemah. Untuk itu, Jokowi dan Jusuf Kalla memaparkan dalam program ekonominya berikut. a. Menggunakan instrumen-instrumen regulasi. Regulasi-regulasi yang sangat penting yang harus dilakukan antara lain: 1) Pembatasan penjualan saham bank nasional kepada bank asing. BI dan DPR perlu mengambil sikap tegas dalam kepemilikan saham mayoritas sektor perbankan yang dimiliki oleh investor asing. BI dan DPR diharapkan bisa melakukan pembatasan kepemilikan saham investor asing di Indonesia secara bertahap dengan mengamandemen UU No. 29 Tahun 1999 yang isinya memperbolehkan pihak asing untuk menguasai 99% saham di perbankan nasional. Sementara di China, kepemilikan saham investor asing mayoritas dibaasi sekitar 30%. Wajarnya, peleasan kepemilikan saham asing dilakukan secara bertahap selama lima tahun dengan sekita 10% setiap tahunnnya BI juga perlu melakukan pembatasan modal maksimum dalam membatasi kepemilikan terhadap perbankan, terutama asing. 2) Pengaturan yang lebih ketat untuk menghindari konglomerasi tumpang tindih antara sektor riil dalam hal kepemilikan bank. Saat ini, konglomerasi yang menguasai perbankan nasional sudah cukup besar sehingga dikhawatirkan bankbank lokal yang membutuhkan suntikan modal lebih tertarik

menwarkan

sahamnya terhadap investor asing. Sementara, keberadaan investor asing hanya mencari kuntungan samata tanpa mempedulikan sektor ekonomi rakyat. Untuk itu BI sebaiknya mewajibkan kantor cabang bank-bank asing berbentuk badan hukum di Indonesia dan amandemen UU No. 29 Tahun 1999 perlu seera dilakukan. b. Menggunakan istrument politik dan diplomasi. Azas resiprokal (timbal balik) perbankan Indonesia harus segera diimplementasikan untuk negara-negara yang memiliki bank di Indonesia. Dukungan kepada perbankan nasional untuk mengembangkan sayapnya ke


10

luar negeri terutama di ASEAN. Asas resiprokal dapat diterapkan, terutama bagi negara Singapura dan Malaysia yang banyak kantor cabang bank yang terletak di Indonesia. c. Menggunakan instrumen standarisasi keuangan yang jelas. d. Menggunakan instrumen penguatan kelembagaan. Pengembangan sistem informasi dan administrasi yang membuat micro finance menjadi bankable. Pengembangan kapasitas bank kecil dan menengah dalam pengelolaan keuangan. Micro finance terutama dikembangkan untuk membiayai kegiatan produktif dan bukan konsumtif. 4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa, dan ritel komersial. Investasi pemerintah sekitar US$ 2.25-3 miliar selama 7 tahun Versus Pembangunan potensi pariwisata: pengembangan ekonomi kreatif berbasis eco-tourism, dengan target mendatangkan wisatawan asing sebanyak 20 juta hingga 2019. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang sebelumnya digagas oleh Hatta Rajasa ketika beliau masih menjabat sebagai Menko Perekonomian. Oleh karena itu, KEK dilanjutkan menjadi salah satu program ekonomi pasangan Parbowo-Hatta. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan. Landasan hukumnya adalah UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011, telah diatur kriteria dan persyaratan lokasi yang dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK. Ketentuan tersebut juga mengatur mengenai tata cara verifikasi dan evaluasi terhadap pengusulan KEK untuk dapat ditetapkan oleh Presiden. Pembentukan KEK merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan ekspor dan investasi. Hal ini juga sebagai upaya untuk menandingi negara pesaing utama seperti RRC, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

11

Vietnam, Malaysia dan Thailand. Kebijakan khusus dalam KEK berbentuk fasilitas khusus di bidang perpajakan, kepabeanan, infrastruktur pendukung, kemudahan perijian, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Tujuan pengembangan KEK, yaitu : 1. peningkatan investasi; 2. penyerapan tenaga kerja; 3. penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor; 4. meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor; 5. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor; 6. mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi. KEK juga menjadi program andalan Prabowo-Hatta dalam industri pariwisata, terlihat dari jumlah dana sebesar US$ 2.25-3 miliar selama 7 tahun yang akan diinvestasikan untuk pengembangannya. Sementara itu, kubu Jokowi-JK berkomitmen untuk membangun karakter dan potensi pariwisata dengan melaksanakan program-program seperti: a. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada segitiga emas (golden triangle) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun intersullar tourism dan budaya lokal seperti kawasan Bunaken – Wakatobi – Raja Ampat. b. Menfasilitasi promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan, pengelolaan lokasi dan dukungan kebijakan untuk menfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada eco-tourism. c. Fasilitasi pengembangan infrastruktur pariwisata sebagai daya ungkit pembangunan nasional baik berupa akses transportasi, infrastruktur pengembangan budaya lokal, maupun akses informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal. d. Pemerintah merancang kebijakan anggaran pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata dengan output kemampuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

12

sejumlah 20 juta sampai dengan 2019 dan target outcome menggerakkan sektor ekonomi lokal dan nasional. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan Versus Membangun kualitas sumber daya manusia dengan revolusi mental. Segala perkembangan dan perbaikan di dunia ini diawali oleh orang-orang cerdas yang mengaplikasikan ilmu yang ia miliki sehingga mampu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Pendidikan menjadi senjata ampuh yang mampu memerdekakan suatu bangsa dari kebodohan. Dengan melihat betapa pentingnya pendidikan bagi bangsa dan negara, sudah sewajarnya pemerintah menjadi regulator serta koordinator bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua warga negara dan diharapkan akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Untuk itu, Prabowo-Hatta telah menyusun program kerja di bidang pendidikan antara lain: (hanya program yang berkaitan dengan ekonomi) 1. Melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros. Saat ini anggaran APBN untuk pendidikan masih di angka 20% yang mana jumlah tersebut sebenarnya relatif cukup besar, tetapi 20% anggaran tersebut tidak murni dialokasikan bagi perbaikan dan pengembangan sistem atau mutu pendidikan karena tenaga pendidik juga termasuk didalamnya. UU Sisdiknas, Pasal 1 angka 3, menentukan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang berarti juga termasuk gaji pendidik. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang memisahkan gaji guru dari anggaran pendidikan dinilai membuat tak konsistennya UU Sisdiknas. Masuknya gaji pendidik ke dalam anggaran pendidikan dikhawatirkan akan membuat pemerintah tak lagi terdesak untuk memikirkan pendidikan di Indonesia. Sebagai gambaran, saat ini, anggaran pendidikan di luar gaji pendidik masih berkisar 11,8%. Jika gaji pendidik atau guru dimasukkan berarti anggaran pendidikan sudah mencapai 18%. Pemerintah tinggal menambah 2% saja. Lalu bagaimana dengan sekolah yang rusak serta anak-anak yang putus sekolah? Dengan begini, kualitas pendidikan Indonesia akan tetap status quo. Anak yang tak sekolah akan tetap tak sekolah. Dan sekolah yang rusak akan tetap rusak. Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

13

Jika realokasi dana pendidikan yang dimaksud adalah mengenai belanja tenaga pendidik untuk tidak diikutsertakan kedalamnya maka itu merupakan salah satu langkah untuk dapat mengefisiensikan dana pendidikan yang murni untuk perbaikan pendidikan itu sendiri. 2. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh. Sekilas program ini ingin menyatakan bahwa semua masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan 12 tahun tanpa biaya alias gratis. Perlu diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut mengenai sekolah-sekolah yang full dibiayai negara apakah kualitas pendidikan yang tersedia berjalan baik dan lancar atau tidak karena dalam perjalanannya sebuah institusi pendidikan satu dengan lainnya membutuhkan dana yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Pendidikan jarak jauh juga memerlukan serangkaian uji coba sampai metode tersebut dapat diimplementasikan sampai ke daerah terdepan Indonesia. Namun di sisi lain kebijakan ini jangka panjangnya akan membuat akses pendidikan dapat dirasakan merata di semua daerah. 3. Merekrut 800 ribu guru selama lima tahun dan menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4.000.000 per bulan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan dan efisiensi guru adalah Student Teacher Ratio (STR) atau rasio murid guru. STR yang tinggi menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan akibat jumlah guru yang tidak mencukupi. Sebaliknya, STR yang rendah menunjukkan tingginya kualitas pendidikan karena jumlah guru yang mencukupi atau malah berlebih. Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan dibawah Singapura, Korea, Jepang, dan Amerika, ternyata memiliki STR yang lebih rendah dibanding negara-negara tersebut. Rendahnya rasio murid guru di Indonesia ternyata tidak serta-merta mengindikasikan kualitas pendidikan yang baik dikarenakan masalah penyebaran. Jumlah guru di Indonesia yang mencapai 2,9 juta pada tahun 2012 didukung dengan STR Indonesia yang tergolong rendah menunjukkan jumlah guru yang mencukupi untuk proses pembelajaran. Permasalahannya, persebaran guru terjadi tidak merata. Penambahan 800 ribu guru justru akan semakin menambah pelik masalah ini. Terkait dengan kenaikan tunjangan profesi guru, jika komponen pendidik tetap dimasukkan didalam


14

anggaran pendidikan maka akan semakin mengurangi jatah di bagian yang murni pendidikan seperti sistem dan infrastruktur. Maka dari itu kedua kebijakan ini harus berjalan beriringan. 4. Memperbaiki secara masif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP, dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat, melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150.000.000 per sekolah. Kebijakan ini sangat baik dan diharapkan benar-benar akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, namun kembali poin penting yang harus diperhatikan adalah mengenai pengawasan. Dana tersebut sangat rawan disalahgunakan. Satu hal lagi adalah tidak semua institusi pendidikan membutuhkan dana dengan jumlah yang sama. Tingkat harga di berbagai daerah juga berbeda sehingga nominal yang harus diberikan ke tiap sekolah juga akan berbeda. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK memposisikan Sumber daya manusia atau Human Capital sebagai modal utama pembangunan ekonomi. Terlebih lagi dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA), Indonesia harus menyiapkan kualitas manusianya. Pembangunan manusia yang dimaksud oleh Jokowi adalah pembangunan mental manusia Indonesia (Revolusi Mental) agar memiliki etos kerja yang tinggi dan baik serta memiliki mental kuat untuk bersaing. Dengan adanya pembangunan manusia, tingkat produktivitas akan meningkat sehingga daya saing pun turut naik. Pembangunan Modal manusia juga menjadi penting mengingat pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Kita berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (peringkat 18), Malaysia (peringkat 64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114). Demikian pula jika kita melihat struktur angkatan kerja Indonesia. Sebanyak 55,3 juta (46,8 persen) lulusan Sekolah Dasar (SD) (BPS,2014). Pada tahun 2020-2030, Indonesia juga akan mengalami Bonus Demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif. Pada tahun 2010, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 66,5%. Proporsi ini terus meningkat mencapai 68,1% pada tahun 2028 hingga tahun 2031. Namun sayangnya, kualitas Sumber Daya Manusia sejauh ini tidak kunjung membaik. Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, Jokowi-JK memiliki beberapa strategi, yaitu: Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

15

a. Penerbitan UU wajib belajar 12 tahun b. Membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan di sekolah negeri dan swasta c. Pemberian Beasiswa dari D3 sampai dengan S3 di dalam maupun luar negeri. Program ekonomi Jokowi-JK yang menitikberatkan pada pembangunan manusia memang patut diapresiasi. Namun, cara yang dilakukan masih tidak kongkret. Membebaskan biaya pendidikan di sekolah swasta adalah hal yang mustahil dilakukan, dimana berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta memiliki independensi dalam administrasinya. Intervensi yang bisa dilakukan pemerintah ke sekolah swasta hanya pada masalah kebijakan pendidikan. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah tidak hanya harus memperbanyak lulusan pada jenjang yang lebih tinggi, namun juga harus memperhatikan kualitas dari lulusan setiap jenjangnya agar mampu bersaing dengan kualitas SDM negara lain. Tidak jarang lulusan sarjana dari Indonesia masih kalah bersaing dengan lulusan sarjana dari luar negeri. Jokowi-JK juga tidak memasukan unsur pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam ekonomi, Human Capital terdiri dari tiga unsur, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. Dalam visi-misinya, Jokowi-JK hanya fokus pada unsur pendidikan saja. 6. Penyelenggaraan APBN yang pro-rakyat Versus Pembangunan untuk penguatan kapasitas fiskal negara. Kapasitas fiskal menentukan kemampuan suatu negara untuk membiayai defisit fiskal yang lebih besar tanpa membahayakan stabilitas makro ekonomi dan keberlanjutan hutang (Bank Dunia, 2009).

Kapasitas fiskal sendiri adalah sejumlah pendapatan yang didapat oleh suatu

negara/daerah. Prabowo-Hatta menyiapkan beberapa program yang ditargetkan dapat membuat penerimaan negara dari pajak meningkat dari 12% menjadi 16% rasio PDB. Caranya adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil. a. Melaksanakan reformasi perpajakan yang sebenar-benarnya sehingga efektif dalam meningkatkan rasio pajak, baik pada sektor pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Terkait dengan penerimaan pajak murni dari Ditjen Pajak Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

16

(DJP), serangkaian langkah strategis disiapkan, mulai dari pemberian insentif dan terobosan tarif pajak, perluasan pajak final, sinergi informasi lintas sektoral, hingga penajaman hirarki tindakan dalam peningkatan kepatuhan. b. Meningkatkan peranan bea dan cukai sebagai alat regulasi dan sekaligus penerimaan negara, melalui antara lain integrasi teknologi informasi. c. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara selain dari penerimaan perpajakan berdasarkan pada penyisiran dan evaluasi yang ketat. Sementara itu, Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki beberapa program dalam penguatan kapasitas fiskal negara, yaitu sinkronisasi antara perencana dengan dan pembangunan dan alokasi anggaran. a. Evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya (seperti pertumbuhan PDB). Namun, sangat disayangkan, program kerja yang direncanakan Jokowi dan Jusuf Kalla tidak menyentuh permasalahan mendasar pajak masa kini. Kalaupun evaluasi kenaikkan penerimaan pajak dengan kenaikan potensinya serta merancang ulang lembaga emungutan pajak, rasio pajak 16% masih akan sulit tercapai. Berbicara cara meningkatkan rasio pajak tidak terlepas dari cara mengonversi potensi penerimaan pajak menjadi riil pajak (fresh money). b. Merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pepajakan. Keterbatasan internal dalam sistem perpajakan yang menjadi penyebab potensi penerimaan pajak hanya menjadi tontonan semata , tidak berhasil disentuh petugas pajak. Keterbatas intenral tersebut adalah kuantitas

kurangnya kualitas dan

sumber daya manusia di Ditjen Pajak. Misalnya, Ditjen Pajak sangat

membutuhka SDM yang memahami proses bisnis pertambangan. Sebab, praktik penggelapan pajak di sketor pertambangan yang bernilai miliaran rupiah terendus KPK sejak beberapa waktu lalu. Dari sisi kuantitas, Ditjen Pajak memerlukan SDM dalam jumlah banyak untuk memantau aktivitas usaha wajib pajak. Contohnya, kasus pajak di daerah Tanah Abang. SDM yang banyak untuk memantau satu per satu tempat usaha daerah Tanah Abang. Potensi pajak di pasar Tanah Abang dihitung mencapai miliaran rupiah. Namun, sampai detik ini, pajak yang dibayarkan hanya mencapai puluhan juta Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

17

rupiah. Hal itu terjadi karena hanya satu petugas yang memantau potensi pajak sebesar itu. Kendala eksternal, Ditjen Pajak seringkali berjuang sendiri dalam menagih utang pajak wajib pajak bandel tanpa dukungan kepolisian. Ketika permasalah yang dihadapi Ditjen Pajak dapat teratasi, target rasio pajak Jokowi dan Jusuf Kalla sebesar 16% akan mudah tercapai. c. Melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia. d. Peningkatan

realisasi

penggunaan

anggaran

untuk

pembangunan

infrastruktur,

pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. e. Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah. f. Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil. Uapaya penurunan porsi utang luar negeri adalah langkah yang baik namun langkah ini membawa konsekuensi. Apabila penerimaan lewat utang negara ini dikurangi, maka harus ada upaya untuk memenuhi anggaran negara lewat sumber pemasukan lain. Sumber pendanaan lain yang dapat dikedepankan adalah peningkatan penerimaan pajak. g. Utang baru hanya ditunjukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang (seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kesehatan). Sebagai tambahan, Prabowo-Hatta juga memasukkan unsur belanja dan pembiayaan APBN dalam program ekonomi mereka. Dari sisi belanja negara adalah menjadikan belanja negara bukan sekedar sebagai sumber pertumbuhan, tapi juga sebagai alat pemerataan. Reformasi Belanja Negara dilakukan dengan tujuan memperbaiki efektivitas belanja negara sebagai alat pemerataan, menaikkan efisiensi belanja negara sebagai sumber pertumbuhan, dan meminimalkan kebocoran dan pemborosan anggaran. Prabowo-Hatta juga akan menaikkan rasio belanja negara terhadap PDB menjadi minimal 19% pada tahun 2019. Belanja negara naik dengan signifikan sehingga mencapai di atas Rp3.400 triliun per tahun, atau secara kumulatif sebesar Rp13.560 triliun selama 2015-2019. Langkah ini bisa menciptakan booster pembiayaan dengan multiplier pertumbuhan yang besar. Dari sisi pembiayaan, Prabowo-Hatta berencana untuk mengurangi pinjaman luar negeri baru oleh pemerintah, baik multilateral maupun bilateral, dengan target menjadi nol pada tahun 2019. Serta, mengelola utang pemerintah (Surat Berharga Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

18

Negara) dengan cermat dan bijak, serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif. Yang perlu dikhawatirkan di sini adalah skeptisme terhadap utang luar negeri yang sebenarnya akan sangat berguna apabila dipergunakan untuk menumbuhkan sektor-sektor produktif. 7. Konversi penggunaan BBM kepada gas. Mengurangi subsidi BBM khusus pada orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai

Versus Mengurangi subsidi dan menjaga

penyediaan energy murah dengan transformasi energy berbasis BBM (mahal impor) ke berbasis gas (murah domestic). Pengalihan 30% transportasi berbasis BBM menjadi gas dapat mengurangi subsidi 60 trilyun dan menurunkan harga energi 20% Untuk Tahun anggaran 2014, Pemerintah pada awalnya mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM sebesar 194,9 triliyun rupiah. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 199,9 triliun rupiah. Pengurangan besaran anggaran subsidi BBM ini bisa dilakukan setelah pemerintah dan DPR menetapkan pengurangan subsidi dan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akan tetapi, sangat disayangkan ketika pada penetapan APBN-Perubahan 2014, anggaran untuk subsidi BBM mengalami pembengkakan. Pemerintah harus mengurangi anggaran dari pos belanja infrastruktur sebesar 110 triliun rupiah untuk dialihkan ke pos subsidi BBM. Maka, penyakit yang pada awalnya telah dicoba untuk disembuhkan, kini justru kambuh dan semakin berbahaya. Subsidi BBM yang berlebihan adalah kesalahan besar dalam pengelolaan keuangan Negara. Calon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Joko Widodo tampaknya sama – sama sepakat bahwa subsidi BBM yang berlebihan ini harus segera diakhiri, dan di program kerja mereka telah sama – sama disebutkan bahwa jika terpilih nanti, keduanya akan berupaya untuk mengurangi subsidi BBM sembari mengonversi penggunaan BBM ke gas. Pada tahun 2013, konsumsi Gas alam Indonesia berada di angka 50,3% dari total produksi, sedangkan 49,7% sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sedangkan cadangan gas alam Indonesia mencapai 170 TCF ( trillion cubic feet) dan produksi per tahun sebesar 2,87 TCF , ini artinya gas alam indonesia diperkirakan bisa diproduksi hingga 59 tahun kedepan. Besarnya cadangan gas alam dan masih rendahnya tingkat konsumsi domestik harusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Presiden terpilih untuk meningkatkan konsumsi gas


19

domsetik. Program konversi ke gas sudah pernah berhasil dilakukan pada pemerintahan SBY periode pertama, kesuksesan tersebut bukan tidak mungkin bisa terulang kembali. Prabowo berkomitmen untuk mengurangi subsidi BBM terhadap orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai teknis pengurangan subsidi bagi orang kaya tersebut, apakah akan menetapkan pajak yang lebih tinggi bagi pengguna kendaraan mewah tidak diketahui lebih lanjut. Pengurangan subsidi BBM terhadap orang kaya ini dilakukan berbarengan dengan konversi BBM ke gas. Jokowi berkomitmen untuk mengurangi subsidi BBM dengan fokus utama pengalihan penggunaan menjadi gas alam. Jokowi tidak menjelaskan kalau anggaran untuk subsidi BBM akan dikurangi, tapi melihat dari program yang ada, tampaknya pengurangan subsidi BBM adalah hal yang otomatis terjadi ketika program konversi BBM ke gas terlaksana, sehingga konsumsi BBM mengalami penurunan dengan sendirinya dan berakibat penurunan pula pada besaran subsidi BBM di APBN. Untuk menyukseskan program konversi BBM ke gas, hal utama yang harus dilakukan akan pembenahan dan penguatan infrastruktur penunjang seperti distribusi gas yang lancar, penyediaan SPBG, hingga penciptaan kondisi mental masyarakat yang siap menggunakan gas. 8. Reformasi pengelolaan SDA dan industri (meningkatkan nilai tambah mineral, batubara, minyak, gas, kehutanan, kelautan). Renegosiasi kontrak pertambangan umum dan migas dan memprioritaskan kontrak yang berakhir untuk entitas bisnis nasional dikombinasi dengan instrument otoritas pemerintah pusat

Versus Penguasaan SDA:

peningkatan pengusaha nasional, penerimaan Negara dari hasil tambang harus meningkat bertahap, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor. Mewajibkan saham utk masyarakat lokal, adanya insentif untuk investor nasional yang mengembangkan industry pengolahan bahan tambang dalam negeri/ penguatan investasi sumber domestik, renegosiasi usaha pertambangan domestic atau pun asing berbasis keuntungan Sejak periode awal berdirinya rezim orde baru, investasi asing gencar untuk dirangsang masuk ke Indonesia, dan industry pertambangan menjadi salah satu primadona investor asing untuk


20

menancapkan kukunya di Indonesia. Akibatnya, hingga kini sekitar 75% sektor pertambangan Indonesia dikuasai oleh asing, sedikit sekali porsi perusahaan dalam negeri. Prabowo berkomitmen untuk melakukan renegosiasi pengelolaan SDA Indonesia. Mereka berfokus pada pelarangan ekspor atas barang mentah ( hal yang sebenarnya sudah dilakukan Pemerintahan SBY ). Menurut Prabowo, ekspor barang mentah merupakan salah satu bentuk kebocoran kekayaan Negara yang selama ini selalu beliau dengungkan. Bocor artinya terdapat potential loss, ketika barang mentah dijual dengan sangat murah, padahal bisa diolah terlebih dahulu (pemberian nilai tambah) atau barang mentah yang kita jual lalu diolah oleh asing untuk kemudian kita beli sebagai barang jadi. Program ini sepertinya tidak akan mengalami kesulitan berarti karena sesungguhnya adalah kelanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun yang harus menjadi perhatian serius adalah, kebijakan ini harus didorong oleh tindak lanjut dalam hal penguatan industry pengolahan hasil tambang. Pelarangan ekspor barang mentah hanya akan memberikan dampak positif bagi Indonesia ketika pemberian nilai tambah terhadap barang tersebut bisa dilakukan. Oleh sebab itu, industri pengolahan harus dibangun secara massif mengingat produksi tambang Indonesia yang sangat besar. Penyerahan kontrak karya yang telah berakhir masanya kepada entitas bisnis nasional sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan oleh BEM se UI selama ini dalam hal pengelolaan energi. Jika Prabowo berkomitmen untuk menegakkan kembali penguasaan Negara atas sumber daya alam, maka salah satu instrument yang pas adalah pemberian keistimewaan kepada BUMN untuk mengelola Sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain, Jokowi

berkomitmen untuk penguasaan sumber daya alam. Terdapat sedikit

kerancuan dalam kalimat barusan, ketika Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk penguasaan tersebut. Jokowi hanya memberikan program – program aksi untuk mencapai penguasaan tersebut, diantaranya: a. Peningkatan jumlah pengusaha tambang nasional. Berdasar poin a ini, Jokowi berupaya untuk meningkatkan peran dari rakyat untuk menguasai sektor pertambangan. Penambahan jumlah pengusaha di sektor pertambangan berarti menambah jumlah usaha Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

21

pertambangan rakyat. Hal ini berarti BUMN akan bersaing dengan usaha – usaha milik rakyat. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah persaingan antar pengusaha dalam negri jangan sampai saling menghancurkan dan malah menguntungkan asing. BUMN dan pengusaha dalam negri harus bersinergi untuk meruntuhkan dominasi asing di sektor pertambangan Indonesia b. Masyarakat lokal haruslah memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan tambang di wilayah mereka. Jokowi tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan manfaat langsung yang harus diterima masyarakat tersebut, apakah prioritas penerimaan masayarakat sekitar sebagai karyawan atau pemberian CSR yang rutin. c. Porsi penerimaan negara dari sektor tambang secara bertahap harus meningkat. d. Kebijakan Hilirisasi harus segera dilakukan dengan tujuan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor hasil tambang yang sudah diolah. Program peningkatan ekspor hasil tambang yang sudah diolah sejalan dengan program yang juga dilancarkan oleh Prabowo dan pemerintahan saat ini. Jokowi juga menyadari bahwa ekspor barang mentah merugikan Indonesia, sehingga penguatan industry di sektor hilir sebagai ujung dari proses pertambangan harus dilakukan dengan segera. e. Pengurangan secara drastis konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal f. Jumlah pertambangan rakyat harus meningkat dengan mewajibkan CSR dan saham yang diperuntukan untuk masyarakat lokal. Untuk itu, perlu diberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada investor, khususnya investor nasional. g. Re-negosiasi pengelolaan sumber tambang berbasiskan keuntungan setara antara pemerintah dan perusahaan asing maupun domestik.

Dianatara kedua kandidiat, sebenarnya Jokowi menjelaskan dengan lebih luas mengenai konsep pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, melalui program – program yang ia ciptakan. Seluruh program Prabowo terdapat di dalam program Jokowi, akan tetapi Jokowi masih memiliki program – program lain yang tidak dimiliki oleh Prabowo.

9. Alokasi anggaran untuk pembangunan kehutanan. Reboisasi, melindungi, penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat dengan skala maksimal 5 ha (didukung pemberian insentif fiscal dan non-fiskal). Mendapatkan sertifikat produk hutan lestari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

22

yang diterima pasar global Versus Penguatan sektor kehutanan: pengembangan, pelestarian hutan, pemeliharaan, rencana pemanfaatan 1,99 juta ha area hutan yang belum terdata, dan tertatanya tahapan yang jelas dalam pemenuhan kebutuhan hasil hutan kayu dalam negeri sebesar 46,3 m3/ tahun secara bertahap.

Berdasarkan data kementerian kehutanan tahun 2013, sekitar 78 juta Ha hutan Indonesia mengalami kerusakan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi menjadi daerah pemukimam masyarakat. Kondisi yang sangat memprihatinkan mengingat Indonesia adalah paru – paru dunia yang menyediakan udara segar dari hutan hujan tropisnya. Kondisi kerusakan hutan ini tidak bisa dibiarkan terus bertambah, harus diatasi dan dikembalikan fungsinya.

Beruntung sekali, kedua calon Presiden kita melihat permasalahan ini dan menawarkan program solusi untuk mereka lakukan dalam hal pengembalian fungsi hutan. Keduanya berkomitmen untuk melakukan reboisasi, pelestarian, dan pengembalian fungsi hutan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 77,83 juta Ha hutan produksi yang memiliki HPH (Hak Penguasaan Hutan). Hutan ini dipergunakan untuk produksi produk – produk kehutanan seperti kayu, rotan, dsb. Akan tetapi, sebanyak 48 juta Ha dari hutan produksi ini terlantar dan tidak digunakan sebagaimana fungsinya untuk produksi hasil hutan.

Untuk peningkatan hasil produksi hutan, Prabowo berkomitmen melakukan program penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat dengan skala maksimal 5 Ha serta mendorong sertifikasi produk hutan lestari yang diterima pasar global. Prabowo tidak menyinggung bagaimana keterhubungan antara penanaman pohon penghasil kayu yang ia tawarkan dengan hutan produksi yang terabaikan. Harusnya Prabowo juga menaruh perhatian pada hutan – hutan produksi yang terlantar ini, karena juga merupakan salah satu bentuk kebocoran.

Di sisi lain, Jokowi berencana memanfaatkan 1,99 juta Ha hutan yang belum terdata, hutan tidak masuk dalam kategori hutan produksi namun juga bukan hutan konservasi. Keduanya sama – sama tidak menyinggung pemanfaatan hutan yang terabaikan. Prabowo berfokus pada Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

23

gerakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat sedangkan Jokowi berfokus pada pemanfaatan hutan yang belum masuk kategori manapun.

Prabowo mengupayakan sertifikasi produk hasil hutan sesuai standar internasional berarti mendorong produksi hasil hutan untuk kebutuhan ekspor, sedangkan jokowi mengupayakan tahapan yang jelas dalam pemenuhan hasil hutan kayu dalam negeri 46,3 meter kubik per tahun secara bertahap. Di satu sisi Prabowo mengutamakan kualitas dalam produksi hasil hutan sedangkan Jokowi lebih mengutamakan kuantitas dalam pemenuhan jumlah produksi dalam negeri. Dan keduanya tidak menyinggung sisi lainnya. Prabowo tidak menyinggung kuantitas dan Jokowi tidak menyinggung kualitas.

10. Kedaulatan Pangan berbasis Ekonomi Kerakyatan Versus Kedaulatan Pangan berbasis Ekonomi Berdikari Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: 1. Pembaruan Agraria; 2. Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; 3. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 4. Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; 5. Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; 6. Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; 7. Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang


24

dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah. Dalam hal ini setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mempersiapkan berbagai program yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. a. Prabowo - Hatta Untuk mencapai kedaulatan pangan, Prabowo – Hatta : 

Memberikan 2 juta ha lahan baru untuk produksi pangan (beras, jagung, sagu, kedele, tebu) yang mampu memperkerjakan lebih dari 12 juta orang, mengembangkan teknologi (termasuk holtikultura) di bidang pangan, peternakan, dan perikanan serta penambahan dana riset 10 triliun dari APBN selama 20152019.



Mencetak 2 juta ha lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri, dan bahan baku bio-ethanol yang mampu memperkerjakan lebih dari 12 juta orang.



Pengembangan pabrik pupuk urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton.



Reforma agrarian (kepemilikan tanah rakyat).



Pemberian insentif fiscal dan atau pembiayaan pada BUMN dan patungan BUMNswasta yang berdaya saing tinggi dalam industry pangan, peternakan, danperikanan.



Mendirikan Bank tani dan nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.



Meningkatkan daya saing industry hilir kelapa sawit, karet, kakao, bubur kayu, dan kertas, dan sebagainya untuk meningkatkan keterkaitan sector pertanian-primerindustri.

b. Jokowi – JK Untuk mencapai kedaulatan pangan, Jokowi – JK : 

Melaksanakan kedaulatan pangan berbasis Agribisnis Kerakyatan: Pengendalian impor (pemberantasan mafia impor & pengembangan ekspor pertanian)


25



Penanggulangan kemiskinan & regenerasi petani ( pencanangan 1.000 desa berdaulat benih, peningkatan kemampuan petani, organisasi & hubungan dengan pemerintah, pelibatan perempuan petani, pembangunan irigasi, bendungan, sarana transportasi, pasar dan kelembagaan, peningkatan investasi 15% per tahun)



Reforma agrarian (kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani/ menyerahkan lahan 9 juta ha, peningkatan kepemilikan lahan pertanian dari 0,3 ha menjadi 2,0 ha per KK tani, pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di Jawadan Bali,



Pembangunan Bank khusus pertanian, UMKM, dan koperasi



Pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis bio-eco-region dengan pola pertanian organic, hemat lahan & air. Dan membangun sentra produksi pangan organic dengan Pilot project 1000 desa organic hingga 2019 dan 1000 desa lagi hingga 2024.

Pada dasarnya, program – program yang dilakukan oleh kedua pasangan ini adalah agar tercapainya kedaulatan pangan yang mandiri.. Pemberian fasilitas yang mendukung dengan berbagai cara telah termasuk dalam program para capres dan cawapres yang apabila pelaksanaan dapat direalisasikan maka kedaulatan pangan di Indonesia akan terwujud. Perbedaan yang mendasar dari kedua pasangan calon adalah terletak pada penjaminan terhadap nasib dan kemapuan kerja petani. Pasangan Prabowo – Hatta tidak menekankan bagaimana nasib keluarga petani kedepannya serta bagaimana cara petani untuk pelaksanaan program – program yang ada. Prabowo – Hatta menginginkan 1 ha lahan dapat memperkerjakan 6 orang atau lebih. Artinya, diperlukan hasil yang melimpah untuk memperoleh pendapatan yang sesuai jika nanti dibagi dengan 6 orang. Maka, tetap harus ada penjaminan terhadap kesejahteraan petani dan peningkatan kemampuan petani untuk mencapai hal tersebut. Berbeda halnya dengan Jokowi – JK yang memberikan program untuk peningkatan kemampuan petani dan penanggulangan kemiskinan petani agar petani tetap dapat hidup sejahtera. 11. Mendorong sektor Perikanan berbasis Ekonomi Kerakyatan Versus Mendorong sektor Perikanan berbasis Ekonomi Berdikari


26

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan melalui Industrialisasi Perikanan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk serta meningkatkan daya saing berbasis pengetahuan. Sasaran utama industrialisasi perikanan untuk peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan Kebijakan industrialisasi perikanan menjadi fokus perhatian KKP. Kebijakan ini merupakan kebijakan strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan, melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap sebagai industri hulu dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan sebagai industri hilir. Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan dalam rangka menyambut komunitas ekonomi ASEAN. Terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas yang akan dilaksanakan tahun 2015. Pada 2013 KKP telah menetapkan 4 komoditas industrialisasi perikanan budidaya, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut. Terutama untuk industrialisasi udang, kegiatan revitalisasi tambak dilakukan melalui perbaikan infrastruktur berupa saluran primer, sekunder dan tertier. Program ini mampu mengoptimalkan kawasan pertambakan Pantura Jawa yang mencakup provinsi Banten dan Jawa Timur pada tahun 2012. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat serta Sulawesi Selatan pada Tahun 2013. Prabowo – Hatta dan Jokowi – JK memiliki komitmen yang sama dari segi pembiayaan maupun pembangunan infrastruktur untuk mendukung industrialisasi perikananan di Indonesia. 12. Pembangunan Pedesaan melalui Alokasi Anggaran Versus Pemabangunan Pedesaan

melalui Perimbangan Pembangunan Sejalan dengan disahkan Undang undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah melalui Kementerian PU telah berkomitmen mencetak banyak desa mandiri di Indonesia. Salah satunya melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi akses air bersih, sanitasi serta pembangunan jalan di daerah. Berdasarkan data Kemen PU, realisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2013 dikerjakan untuk 6.640 desa dengan total nilai bantuan Rp 1,66 triliun atau Rp 250 Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

27

juta/desa/tahun. Kemudian setelah pembangunan dasar infrastruktur selesai, pemerintah akan merancang pembangunan desa berdasarkan skala kebutuhan ekonomi. Kementerian PU setidaknya mempunyai 4 dasar konsep pembangunan desa yaitu: 1.

Konsep Transmigrasi yang tidak saja memindahkan manusia tetapi membangun kawasan,

2. Program Desa Pusat Pertumbuhan yaitu membuat satu desa yang mendorong ekonomi desa-desa disekitarnya, 3. Agropolitan yaitu pengembangan desa berbasis pertanian, 4. Minapolitan yaitu pengembangan desa berbasis perikanan. Adapun pendapatan Desa bersumber dari: a. Pendapatan asli Desa; b. Alokasi APBN; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Undang – Undang Desa yang telah disahkan telah memberikan angin segar bagi masyarakat pedesaan. Undang – undang Desa pun akan tetap dan harus dijalankan oleh pemerintahan yang baru nantinya Pasangan Prabowo – Hatta juga telah menjelaskan bahwa akan Mengalokasikan dana APBN minimal satu milyar rupiah (Rp 1 milyar) perdesa/kelurahan pertahun langsung ke desa/kelurahan, dan mengimplementasikan Undang – Undang tentang Desa. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (Delapan) Program Desa, yaitu: Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

28

a. Jalan, Jembatan, dan Irigasi Desa dan Pesisir b. Listrik dan Air Bersih Sesa c. Koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),Badan Usaha Miliki Petani (BUMP) dan Lembaga Keuangan Mikro d. Lumbung Desa e. Pasar Desa f. Klinik dan Rumah Sehat Desa g. Pendidikan dan Wirausaha Muda Desa h. Sistem Informasi dan Penguatatan Perangkat Pemerintah Desa Dan pasangan Jokowi – JK mengutarakan dalam visi misi nya akan mengimbangakan pembangunan di pedesaan dengan berbagai program yaitu a. Mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise, dan pendampingan. b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. c. Memastikan redistribusi Negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berjalan secara efektif d. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong – kantong hutan dan perkebunan. e. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam f.

Menyiapkan dan menjalankan regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.

g. Melakukan pengembangan kapasitas dan pedampingan desa secara berkelanjutan h. Menjalankan program – program investasi pembangunan pedesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, argoindutri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham

13. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional berbasis Ekonomi Kerakyatan Versus Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional berbasis Ekonomi Berdikari


29

Indonesia telah mengalami kemajuan yang mantap dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya dengan berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Hal ini memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Selain Indonesia, hanya Hong Kong dan Cina saja yang pada tahun 2010 berhasil mengembalikan nilai perdagangan internasionalnya ke tingkat absolut pra-krisis keuangan dunia. Walaupun pertumbuhan ekspor komoditas berbasis sumber daya meningkat tajam, Indonesia hanya mencatat kemajuan yang terbatas dalam meningkatkan ekspor produk-produk manufaktur dan terproses. Produsen-produsen Indonesia telah menyuarakan keprihatinan akan daya saing mereka melawan produsen berbiaya rendah, baik di dalam negeri maupun di pasar asing. Penurunan pertumbuhan bidang manufaktur dan menyurutnya pangsa ekspor sektor manufaktur juga menimbulkan tanda tanya mengenai daya saing sektor manufaktur Indonesia. Satu bidang yang memberati perdagangan sehingga menurunkan daya saing produk-produk Indonesia dibanding produk impor luar negeri adalah rendahnya tingkat hubungan perdagangan Indonesia yang merupakan akibat dari buruknya sistem logistiknya. Hubungan perdagangan adalah masalah yang memberikan tantangan yang berbeda bergantung pada apakah hambatannya mempengaruhi hubungan perdagangan internasional, antar pulau atau dalam pulau. Tingginya biaya transportasi barang-barang bernilai tinggi seperti udang dari belahan Timur Indonesia ke pusat-pusat pemrosesan di pulau Jawa melambungkan harga mereka ke titik yang terlalu mahal untuk diekspor, dan juga lebih murah untuk mengimpor buah jeruk dari Cina dibanding mengirimkannya dari pulau Kalimantan ke pulau Jawa. Itulah beberapa contoh buruknya efisiensi dalam perdagangan antar pulau. Contoh tingginya biaya logistik dalam pulau termasuk parahnya kemacetan di pulau Jawa, terutama di Jabotabek, dan juga buruknya kualitas jalan di luar pulau Jawa, yang secara keseluruhan menempatkan biaya transportasi darat di Indonesia Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FE UI 2014

30

lebih tinggi dari rata-rata biaya di Asia. Buruknya kinerja pelabuhan-pelabuhan utama di Jakarta dan Surabaya, karena rendahnya produktivitas pelabuhan dan tidak penuhnya penerapan National Single Window (NSW), juga merintangi hubungan perdagangan internasional. Tingginya biaya dan ketidakpastian jalur transportasi domestik tersebut juga menghalangi Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi persediaan-minim (just-in-time) produk-produk yang bernilai tinggi. Perijinan dan harga yang diatur oleh pemerintah menurunkan insentif untuk berinvestasi dalam layanan yang lebih baik dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut di dalam negeri. Pembatasan investasi asing di bidang logistik makin memperburuk keadaan dengan terbatasnya akses terhadap teknologi baru. Sementara Indonesia telah membuat kemajuan dalam meningkatkan tingkat efisiensi pelabuhan dan bea cukai, masih dibutuhkan peningkatan lebih lanjut. Rata-rata waktu tunggu kontainer impor di terminal utama kontainer adalah lima hari, dibanding kurang dari tiga hari pada kebanyakan pelabuhan-pelabuhan di wilayah tersebut. Impor kontainer kosong selesai kurang dari setengah lamanya waktu yang dibutuhkan kontainer yang penuh, menunjukkan bahwa sebagian besar penundaan disebabkan oleh pengawas perbatasan dan prosedur pemeriksaan dan bukan karena tidak memadainya prasarana. Prosedur-prosedur administratif yang membebani dan tidak jelas juga turut memperburuk penundaan impor dan mengundang korupsi, sehingga menurunkan daya saing industri-industri yang menggunakan komponen impor. Selain itu, walaupun Indonesia memiliki ekonomi yang sangat terbuka dalam hal tarif, halangan non-tarifnya tetaplah berarti dan belakangan ini terjadi peningkatan yang mencemaskan dalam halangan non-tarif tersebut. Prabowo – Hatta dalam usahanya mengembangkan kapasitas perdagangan nasional dengan cara melindungi dan modernisasi pasar tradisional serta mengkonsilidasikan belanja Negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional. Dan mendorong perbankan nasional, lembaga keuangan dan memperbesar lembaga permodalan keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil


31

Sementara, Jokowi – JK dengan terperinci menjelaskan bahwa mereka akan mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui a. Peningkatan daya saing produk nasional melalui peningkatan kualitas-pencitraan-hargaservis b. Prioritas akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan pendampingan ekonomi untuk menumbuhkan industriawan muda c. 5000 pasar tradisional yang berumur lebih dari 25 tahun direnovasi dan revitalisasi d. Implementasi dan pengembangan Standar Nasional Indonesia secara konsisten medorong daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestic dari barang – barang berstandar rendah e. Memberantas penyelundupan barang dari luar negeri ke pasar dalam negeri f. Penguatan pengawasan bead an cukai atas barang – barang import yang masuk ke dalam negeri g. Meningkatkan efisiensi perdagangan antar daerah dan pulau h. Mengevaluasi FTA yang memberikan benefit sebesar – besarnya bagi kepentingan nasional 14. Memperjuangkan Hak – Hak Buruh Versus Membangun Pemberdayaan Buruh Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


32

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan social tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Prabowo Hatta berkomitmen untuk memndorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk mempercepat kredit bagi buruh. Serta berkomitmen melindungi dan memperjuangkan hak – hak buruh. Jokowi – JK menekankan pada membangun pemberdayaan buruh, melalui a. Pengendalian inflasi harus dilihat sebagai bagian integral dari perjuangan buruh b. Pembangunan perumahan untuk buruh di kawasan industry tidak dapat ditunda lagi c. APBN harus menjadi bagian penting dari pelayanan hak – hak buruh dan penambahan

iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD perlu dilakukan d. Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN e. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja f.

Mekanisme proteksi terselubung untuk melidungi tenaga kerja dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean

g. Melakukan revisi terhadap UU 39/2004 tentang penempatan kerja Indonesia h. Mendukung pengesahan UU yang berhubungan dengan kesejahteraan buruh i.

Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

j.

Medorong perubuhan UU Perseroan Terbatas untuk memberikan insentif kepada perusahaan. Insentif diberikan bagi perusahaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk dapat membeli saham perusahaan.


33

15. Pembangunan Infrastruktur Versus Penguatan Infrastruktur Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi S. Priatna menyatakan presiden baru akan mendapat tantangan pembangunan infrastruktur dengan anggaran terbatas. Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur dasar yang ditargetkan dapat terpenuhi pada 2019. Infrastruktur tersebut adalah kelistrikan, yang harus dinikmati oleh seluruh Indonesia, air, dan sanitasi. Rancangan MP3EI yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Namun, hanya Prabowo – Hatta yang sepertinya akan melanjutkan hal itu. Disisi lain, Jokowi – JK memiliki prioritas yang tidak juah berbeda tentang infrastruktur. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah yang baru dapat menyediakan alokasi anggara untuk pembanguna infrastruktur tersebut. Prabowo – Hatta menekankan pembangunan infrastruktur melalui 6 koridor ekonomi MP3EI. Mengalokasikan dana APBN 1400 triliun/ 10,32% dari total belanja 2015-2019. Membangun 3000 km jalan nasional, 4000 km rel kereta api (kereta prioritas), pelabuhan laut, pelabuhan udara, fasilitas pendukung industry maritim, pariwisata, listrik, dan telekomunikasi, bertahap membangun jalan bebas hambatan di atas laut di beberapa segmen pantura Jawa. Pembangunan infrastruktur pulau – pulau terluar. Memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara. Menurunkan biaya logistic dengan meningkatkan pelayanan ke pelabuhan Jokowi – JK menekankan Penguatan infrastruktur meningkatkan kapasitas anggaran Negara untuk membangun infrastruktur, membentuk bank pembangunan/ infrastruktur, pembangunan system transportasi umum massal terintegrasi pelebaran jalan kota, jalan tol, jembatan, monorail/ underground, pelabuhan, rel KA (ganda), bandara barang, rute perintis angkutan udara, pengembangan rute kapal laut untuk pulau-pulau yang terisolasi, dryport, pembangkit listrik , membangun akses jalan dan transportasi air di 183 kabupaten tertinggal. Menurunkan biaya logistik 5% per tahunmelaui system transportasi umum massal terintegrasi.


34

Referensi: http://sinarharapan.co/news/read/33902/tugas-pemerintahan-baru-pertumbuhan-ekonomi-10persen- (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 14.45) http://bisnis.liputan6.com/read/2063713/bidik-pertumbuhan-ekonomi-7-jokowi-realistis (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 14.45) http://politik.rmol.co/read/2014/06/26/161188/Program-Jokowi-Berdayakan-Dubes-Jadi-UjungTombak-Ekspor-Dapat-Nilai-Plus- (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 14.45) file:///C:/Users/User/Downloads/Salinan_Permenko_Nomor_8_Tahun_2011.pdf

(Diakses

Selasa, 1 Juli 2014 pk. 14.45) http://www.djpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasanekonomi-khusus.html (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 14.45) http://economy.okezone.com/read/2014/05/20/20/987470/prabowo-hatta-siapkan-apbn-senilairp3-400-triliun (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 14.45) http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/09/mjdqy3-menhut-60-persen-hutanindonesia-rusak (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 15.15)

http://www.kppbumn.depkeu.go.id/Industrial_Profile/PK4/Hutan%20%20Home%20Page_files/p age0003.htm (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 15.15)

http://www.esdm.go.id/berita/40-migas/3190-cadangan-produksi-gas-bumi-indonesia-mencapai59-tahun.html (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 15.15)

http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf (Diakses Selasa, 1 Juli 2014 pk. 15.15)


35

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/25/1857475/Anggaran.Subsidi.BBM.2014.Masi h.Besar http://www.spi.or.id/?page_id=282 http://www.antaranews.com/berita/387578/industrialisasi-perikanan-kebijakan-strategis http://www.pu.go.id/m/main/view/9443 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/IND ONESIAINBAHASAEXTN/0,,contentMDK:22757318~pagePK:1497618~piPK:217854~theSit ePK:447244,00.html


36

ANALISIS KOMPARATIF PROGRAM EKONOMI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. PRABOWO SUBIANTO HATTA RAJASA 2. JOKO WIDODO JUSUF KALLA

Recommend Documents