berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008
BAB IV Tugas Pokok, Fungsi dan Urian Tugas Baigan Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 27 1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok: Memimpin Badan Perencanaan Pembangunan di bidang sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah perekonomian dan kesejahtraan rakyat, perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya, dan bidang statistik dan perencanaan strategis. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Pengkoordinasian, perencanaan, evaluasi, pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan Daeah. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Mengendalikan pekerjaan administrasi kesekretarisan badan dengan sekretaris; b. Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bersama intansi terkait; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
1.
Paragraf 2 Sekretaris Pasal 28
Sekretaris mempunyai tugas: Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarkat, urusan perpustakaan, urusan keuangan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
b. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan; c. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan program. Paragraf 3 Sub Bagian Umum Pasal 29 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok: Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi: a. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; b. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarkat; c. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; e. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan program. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; b. Melaksanakan perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; c. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; d. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; e. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Paragraf 4 Sub Bagian Keuangan Pasal 30 1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok : Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi; a. Penyelenggaraan administrasi keuangan b. Pelaksana administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; 3. Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
a. b. c. d. e. f.
Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan; Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya; Melaksankan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan; Mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan;
Paragraf 5 Sub Bagian Perencanaan Program Pasal 31 1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok: Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah serta koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan tahunan. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan b. Penyelenggara penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Menyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan; d. Penyelenggara penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut : a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah; b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan tahunan; c. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan; d. Melakukan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di tingkat Daerah; e. Melakukan penyususunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip); f. Melakukan Evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di tingkat Daerah.
Paragraph 6 Bidang Ekonomi Pasal 32 1. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan dunia usaha dan pariwisata Daerah. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijkan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup dan pengembangan dunia usaha dan pariwisata; b. Penyelengaraan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup pengembangan dunia usaha dan pariwisata; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Ekonomi; b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan dunia usaha dan pariwisata daerah; c. Menyelenggarakan Sistem manajemen dan pelaporan Badan perencanaan bidang pembangunan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan dunia usaha dan pariwisata; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 7 Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Pasal 33 1. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup tingkat Daerah; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup; b. Penyelenggaraan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
c. Penyelenggara penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana keigatan tahunan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah di bidang Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup; b. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan; c. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; d. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan pada Sumberdaya alam dan lingkungan hidup; e. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 8 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Pasal 34 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan pada Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; b. Penyelenggaraan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Bahan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Pengembangan Dunia Usaha dan pariwisata; b. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; c. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Pengembangan Dunia Usaha dan pariwisata di tingkat Daerah; d. Melakukan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 9 Bidang Sosial dan Budaya Pasal 35 1. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok: Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya yang meliputi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, sosial dan kependudukan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi: a. Perencanaan program kegiatan bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya; b. Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan social dan budaya; c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya yang meliputi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, sosial, kependudukan dan kerjasama dengan lembaga lainya; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah di bidang sosial dan budaya; b. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan pada bidang social dan budaya; d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnay berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 10 Sub Bidang Sosial dan Pemerintah Pasal 36 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintah mempunyai tugas pokok: Menghimpun, Pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang Sosial dan Pemerintah. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Pemerintah mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Sosial dan Pemerintahan; b. Penyelenggaraan dan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Penyelenggara penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Sosial dan Pemerintahan; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang Sosial dan Pemerintahan.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang sosial dan pemerintah; b. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan di bidang Sosial dan Pemerintah dan kerja sama dengan lembaga lainnya; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Pemerintah; d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang Sosial dan budaya sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perturan perundangundangan yang berlaku. Paragraf 11 Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan Pasal 37 1. Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok: Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Sumberdaya Manusia yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan sosial dan kependudukan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan; b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan; c. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam urian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumsuan kebijakan bidang sosial dan pemerintah; b. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan dan kerja sama di bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan dengan lembaga lainnya; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan di bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan; d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sosial dan budaya sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 12 Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Pasal 38 1. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok: Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan pengembangan wilayah. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi: a. Perencanaan Program kegiatan bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan pengembangan wilayah; b. Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan pengembangan wilayah; c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan pengembangan wilayah. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah di bidang prasarana wilayah dan pengembangan wilayah; b. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan pada bidang prasarana wilayah dan pengembangan wilayah; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan pengembangan wilayah; d. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh Kepala Badan Sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 13 Sub Bidang Prasarana Wilayah Pasal 39 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok: Menghimpun, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang Prasarana Wilayah. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Prasarana wilayah; b. Penyelenggaraan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengembangan pembangunan di bidang prasarana wilayah; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang Prasarana wilayah.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksankan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Dareah di bidang Prasarana Wilayah; b. Melakukan monitoring koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Prasarana wilayah; c. Melakuka penyusunan laporan tahunan dan laporan lainya di bidang Prasarana Wilayah; d. Menyiapkan rumusan kebijakan kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang prasarana wilayah; e. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; f. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh Kepala Bidang prasarana dan Pengembangan wilayah sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 14 Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pasal 40 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempuyai tugas pokok: Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang pengembangan wilayah; b. Penyelenggaraan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Penyelenggara penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Pengembangan Wilayah; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang Pengembangan Wilayah. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah di bidang Pengembangan Wilayah; b. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Pengembangan Wilayah; c. Melakukan penyusunan lapaoran tahunan dan laporan lainya di bidang Pengembangan Wilayah; d. Melakukan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Pengembangan Wilayah; e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 15 Bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan Pasal 41 1. Bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok: Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan kerjasama pembangunan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi: a. Perencanaan program kegiatan bidang penelitian, pendataan dan kerjasama pembangunan; b. Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang penelitian, pendataan dan kerjasama pembangunan; c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang penelitian, pendataan dan kerjasama pembangunan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penelitian, pendataan dan kerjasama pembangunan; b. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan perencanaan pembangunan pada bidang pendataan dan kerja sama pembangunan; c. Melaksanakan penelitian, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendataan dan kerjasama pembangunan; d. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dangan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Paragraf 16 Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pasal 42 1. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok: Menghimpun, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan di bidang Pendataan dan Pelaporan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja di bidang Pendataan dan Pelaporan; b. Penyelenggaraan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; c. Penyelenggara penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka Pendataan dan Pelaporan; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pendataan dan Pelaporan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah di bidang Pendataan dan Pelaporan;
b. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka Pendataan dan Pelaporan; c. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainya; d. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan di bidang Pendataan dan Pelaporan; e. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; f. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh Kepala bidang penelitian, pendataan dan kerjasama pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 17 Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Pasal 43 1. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok: 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja di bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan; b. Penyelenggaraan penyiapan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor; c. Penyelenggaraa penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan; d. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembanguan. 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut: a. Melakukan penelitian, analisa dan evaluasi atas program pengembangan pembangunan, dalam hal ini dapat bekerjasama dengan pihak lain atau pihak penyedia jasa yang memenuhi syarat peraturan yang berlaku; b. Melaksanakan kegiatan penelitian bidang umum pembangunan, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penelitian; c. Mengkoordinasikan dan memadukan program/rencana pembangunan hasil kajian atau analisis penelitian; d. Melaksanakan identifikasi dan invertarisasi permasalahan di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya berdsasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
