Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau BAB I PENDAHULUAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Berau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau

BAB I PENDAHULUAN A.

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Berau 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau merupakan unsur penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Kabupaten Berau yang

dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bappeda mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Bappeda dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013

1


d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; e. Pelaksanaan UPTB ; f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah instansi Eselon II dengan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau. Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari : a.

Kepala Badan ;

b.

Sekretariat, membawahi : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Sub Bagian Penyusunan Program; - Sub Bagian Keuangan.

c.

Bidang Ekonomi, membawahi : - Sub Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam ; - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.

d.

Bidang Sosial Budaya, membawahi : - Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial; - Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja;

e.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi : - Sub Bidang Prasarana Wilayah ;

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013

2


- Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. f.

Bidang Pengendalian Data dan evaluasi, membawahi : - Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan; - Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan.

g.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi : - Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam; - Sub Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber Daya Manusia.

h.

UPTB;

i.

Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2013 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) . Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai SLTA dan Diploma (D3) hingga Paska Sarjana (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS dan CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Bappeda Berau periode Desember 2013. Jabatan No Pendidikan Ess. II Ess. III Ess. IV Pelaksana 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 PNS 1 S2 1 1 3 4 2 2 1 2 S1 2 2 9 9 9 9 3 D3/SLTA 1 1 10 12

4

CPNS S1

-

-

-

-

-

-

-

1


sampai Total 2012

2013

6 20 11

8 20 13

-

1 3


PTT 5 S1 1 1 1 Total 1 1 5 6 12 12 20 24 38 Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Berau 2013.

1 43

Berdasarkan tabel 1, jumlah sumber daya manusia (pegawai) pada Bappeda Berau dari tahun 2012 sampai tahun 2013 telah mengalami peningkatan yaitu berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang pada tahun 2012 menjadi 43 (empat puluh tiga) orang pada tahun 2013. Jumlah paling besar adalah kelompok pegawai dengan pendidikan S1 yaitu 20 (dua puluh) orang, diikuti kelompok berpendidikan D3/SLTA sebesar 13 (tiga belas) orang. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 berjumlah 8 (delapan) orang atau sekitar 18.61%; Sarjana (S1) berjumlah 20 (dua puluh) orang atau sekitar 46.51%; D3 / SLTA berjumlah 13 (tiga belas) orang atau sekitar 30,23%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Bappeda Berau memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang masih kurang memadai. Terlebih

sebagai instansi / organisasi perencanaan di daerah sumber daya

manusia tersebut secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai terutama untuk jumlah pelaksana yang hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

C. Lingkungan Strategis yang berpengaruh 1. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten strategis di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten berada di Tanjung Redeb, yang berjarak 462 km dari Samarinda. Wilayah Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1 - 2 33’ LU dan 116 119 BT. Kondisi alam Kabupaten Berau didominasi oleh wilayah daratan, yang luasnya mencapai sekitar 70 % dari luas wilayah yaitu 24.201,4 km2 dan 10.000 km2 merupakan lautan . Luasan tersebut setara dengan 11,45 % dari luas total Propinsi Kalimantan Timur. Jurisdiksi Kabupaten Berau yang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013

4


berwujud perairan hanya terdapat di sebelah timur. Secara Administratif Kabupaten Berau memiliki Batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan

Sebelah

: berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur Selatan

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Laut Sulawesi

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan

2. Topografi dan Fisiografi Bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh topografi selang ketinggian 100-500 m (42,39%). Setelah itu, 26,45 % merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 25- 100 m. Sisanya terbagi sebagai daeah denngan selang ketinggian antara 8- 25 m ( 8,23 %), dan selang ketinggian 0-7 m (3,75 %). Konfigurasi ketinggian bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh tingkat kemiringan > 40 %, yang mencapai 51,39 % luas daratan. Selang kemiringan berikutnya yang cukup dominan adalah 15- 40% (29,52 % dari luas daratan) dan 2- 5% (14,25 %). Dengan demikian daerah yang datar (0-2%), terutama di kawasan pesisir, hanya 4,8 % dari luas daratan Kabupaten Berau. Kondisi Topografi secara umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang (wilayah dataran rendah <100 meter ) dan berbukit . 3. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Berau pada akhir tahun 2011 tercatat 191.807 jiwa dengan laju pertumbuhan 7,11. Dengan luas wilayah 34.127,47 Km2 , maka kepadatan penduduk pada tahun 2011 adalah 5.62 jiwa per km2. Jumlah Rumah Tangga tahun 2011 tercatat 59.212 Rumah Tangga. Hingga tahun 2011 jumlah penduduk KabuLaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013

5


paten Berau meningkat menjadi 191.807 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Berau sebesar 179.079 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Berau menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang mencolok, terutama antar kecamatan pedalaman dengan kecamatan ibu

kota kabupaten. Sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Berau pada Tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Berau pada Tahun 2011. Kecamatan

Penduduk

4.631

Luas Wilayah (km2) 3 6.134,6

Kepadatan (per km2) 4 0,75

1

2 10.741

1.798

5,97

Tabalar

5.284

2.373,45

2,23

Biduk-Biduk

5.317

3.002.99

1,77

Pulau Derawan

9.119

3.859.96

2,36

Maratua

3.178

4.118,80

0,77

Sambaliung

25.499

2.403,86

10,61

Tanjung Redeb

67.677

23,76

2.848,35

Gunung Tabur

15.904

1.987.02

8

9.149

5.166,40

1,77

22.500

175,70

128,06

Batu Putih

7.329

1.651,42

4,44

Biatan

5.479

1.432,04

3.83

191.807

34.127

5,62

Kelay Talisayan

Segah Teluk Bayur

Kabupaten Berau

Sumber : BPS Kab. Berau Dalam Angka Tahun 2012


6


4. Administrasi Pemerintahan Secara administratif, Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 kecamatan. Adapun Tiga belas kecamatan tersebut adalah Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Tabalar, Biatan Lempake, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Kelay, Segah. Kumpulan kecamatan tersebut diatas terbentuk dari 10 kelurahan dan 99 desa. Jumlah Rukun Tetangga di Kabupaten Berau adalah 524 RT.

D. Anggaran Belanja Langsung Anggara Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) Tahun 2013 pada Bappeda Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 13.295.508.650,- , dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3. Rincian Anggaran Belanja Langsung Bappeda Berau Tahun 2013 N O

Program / kegiatan

APBD murni (Rp)

APBD Perubahan (Rp)

Total

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

2.000.000

0

2.000.000

238.000.000

32.000.000

270.000.000

350.000.000

25.000.000

375.000.000

Listrik 03

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

04

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

156.760.000

16.560.000

173.320.000

05

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

135.000.000

0

135.000.000

06

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

33.000.000

0

33.000.000

07

Penyediaan Alat Tulis Kantor

32.000.000

0

32.000.000

08

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

111.000.000

0

111.000.000

09

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

5.000.000

0

5.000.000

96.840.000

49.625.000

146.465.000

5.000.000

0

5.000.000

35.000.000

0

35.000.000

Bangunan Kantor 10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13

Penyediaan Makanan dan Minuman

100.000.000

20.000.000

120.000.000

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Dae-

300.000.000

192.167.500

492.167.500

rah


7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau N O

Program / kegiatan

15

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

APBD murni (Rp)

APBD Perubahan (Rp)

Total

250.000.000

100.000.000

350.000.000

63.600.000

4.500.000

68.100.000

0

20.475.000

20.475.000

100.000.000

220.150.000

320.150.000

5.000.000

0

5.000.000

25.000.000

0

25.000.000

Daerah 16

Penyediaan Jasa administrasi / teknis perkantoran

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20

Sosialisasi Kinerja SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi 21

Penyusunan Profil Daerah

221.840.000

0

221.840.000

22

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Dae-

377.000.000

0

377.000.000

Aparatur

150.000.000

0

150.000.000

Sosialisasi perencanaan penganggaran program

0

99.000.000

99.000.000

100.000.000

408.400.000

rah

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 23

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Perencana 24

berbasis masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25

Penyusunan Rancangan RKPD

308.400.000

26

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

601.000.000

0

601.000.000

27

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Per-

190.000.000

180.000.000

370.000.000

261.840.000

342.785.000

604.625.000

238.000.000

0

238.000.000

tanggung Jawaban (LKPJ) 28

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

29

Pengembangan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) 30

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD

400.000.000

348.801.900

748.801.900

31

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

283.125.000

0

283.125.000

Kabupaten Berau 32

Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah

375.000.000

100.000.000

475.000.000

33

Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan

187.000.000

200.000.000

387.000.000

Pengembangan 34

Evaluasi RKPD dan RPJMD

307.000.000

250.000.000

557.000.000

35

Penelitian SDA dan SDM Kabupaten Berau

300.000.000

100.000.000

400.000.000

36

Penyusunan Road Map Sistim Inovasi Daerah

0

450.000.000

450.000.000


8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau N O

APBD murni (Rp)

Program / kegiatan

APBD Perubahan (Rp)

Total

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 37

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

343.069.750

189.327.000

532.396.750

Ekonomi 38

Penyusunan Tabel Input Output Daerah

289.750.000

60.000.000

349.750.000

39

Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian

333.300.000

40.000.000

373.300.000

Bidang

400.000.000

300.427.500

700.427.500

Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten

265.800.000

20.840.000

286.640.000

359.000.000

104.200.000

463.200.000

375.000.000

298.000.000

673.000.000

319.655.000

111.160.000

430.825.000

315.020.000

76.480.000

391.500.000

9.244.009.750 4.051.498.900

13.295.508.650

Dalam Arti Luas

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 40

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Sosial Budaya 41

Berau 42

Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Kab. Berau

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah 43

Konsultasi, Koordinasi dan Konsolidasi Program Perencanaan Bidan Prasarana dan Pengembangan Wilayah

44

Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

45

Koordinasi

Penyusunan

Strategi

Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Total


9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. VISI DAN MISI 1. Visi Bappeda Kabupaten Berau mempunyai visi 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan peranan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah :

Perencanaan Terpadu Pembangunan Bermutu Penjelasan kata kunci “Visi” di atas sebagai berikut : 1. Perencanaan terpadu : perencanaan yang melibatkan berbagai komponen dan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan dunia usaha. 2. Pembangunan bermutu : pembangunan yang memiliki indikator cepat, tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna.

2. Misi Untuk itu demi mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau seperti di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perencanaan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan. 3) Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penelitian pembangunan daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013

10


B. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi . Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Berau menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 2011 sampai tahun 2015. Adapun empat tujuan Bappeda Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan operasional kelembagaan. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang sesuai dengan kondisi local. 4. Mewujudkan pelayanan prima koordinasi perencanaan pembangunan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Berau dalam jangka menengah. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Bappeda Kabupaten Berau dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis tahun 2011- 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Berau Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan ; Sasaran 1 Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan Pembangunan

 Tersedianya Bimtek / diklat / Pembelajaran / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi SDM perencana pembangunan

Tujuan 2 : Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan operasional kelembagaan Sasaran 2 Meningkatkan sarana dan prasara Tersedianya data dan informasi pendukung na serta fasilitasi perencanaan perencanaan pembangunan (profil daerah, data statisLaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Sasaran pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja tic daerah)  Tersedianya laporan hasil – hasil pembangunan (LKPJ, LPPD, LAKIP Bappeda)

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal Sasaran 3 Tersedianya dokumen  Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah daerah (RKPD dan RPJMD) tahunan.  Penjabaran kegiatan RPJMD ke dalam RKPD

Tujuan 4 : Mewujudkan Pelayanan Prima Sasaran 4 :  Terselenggaranya musrenbang RKPD Terjalinnya komunikasi dan koordi Jumlah program kegiatan pembangunan yang berhasil nasi perencanaan pembangunan dipantau seluruh stakeholders.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan

funishment (sanksi). Bappeda Kab. Berau telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang


12


ada.(terlampir) Dimana penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2013.


13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 5. Target capaian indicator kinerja Bappeda Berau Tahun 2013 No.

1.

2.

3.

Sasaran Strategis Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan

Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan

Indikator Kinerja

Target (%)

1. Meningkatnya disiplin aparatur 2. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perencana 3. Terselenggaranya sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat 4. Tersedianya Bimtek peraturan perundangundangan 5. Tersedianya dokumen LAKIP Bappeda 6. Tersosialisasinya Kinerja SKPD Bappeda

100 80

7. Terlaksananya penyusunan buku 8 kel data & profil daerah 8. Terlaksananya penyusunan buku Kab Berau Dalam Angka, PDRB & Kec Dalam Angka 9. Terlaksananya penyusunan indikator ketenagakerjaan Kab Berau 10.Tersusunnya dok. RKPD, KUA & PPAS 11.Terselenggaranya musrenbang RKPD 12.Terlaksananya penyusunan buku LKPJ, LPPD, ILPPD 13.Terlaksananya monitoring & evaluasi, pelaporan, pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 14.Terselenggaranya sistim informasi perencanaan pembangunan daerah 15.Tersusunnya standar belanja daerah 16.Terlaksananya evaluasi RKPD & RPJMD 17.Terlaksananya penelitian SDA & SDM Kab. Berau 18.Tersusunnya road map sistim inovasi daerah 19.Tersedianya informasi perencanaan pembangunan ekonomi dg menggunakan tabel input output 20.Tersusunnya pedoman RAD pemberantasan korupsi 21.Terselenggaranya koordinasi BKPRD 22.Terkoordinirnya pembangunan parrmukiman

100


80 100 100 100

100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14


4.

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders

& infrastruktur perkotaan 23. Terlaksananya koordinasi & fasilitasi penyusunan RKA-SKPD 24. Keterpaduan & sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. Berau 25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitian & pengembangan 26. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi 27. Terbentuknya tim koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan pengembangan pertanian dalam arti luas 28. Keterpaduan & sinkronisasi program pembangunan bidang sosial budaya Kab. Berau 29. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana & pengembangan wilayah

100 97 100 100 80 97 100

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumus capaian indicator kinerja adalah sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100% Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Disamping itu juga diharapkan penilaian yang dilakukan dapat menjadi lebih independen dan terlihat jelas melalui indicator outcomes atau sedikitnya melaui indicator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya hasil capaian kinerja dikelompokkan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85

:

sangat berhasil


15


70 < x ≤ 85 : 55 < x ≤ 70 : X ≤ 55

:

Berhasil Cukup berhasil Tidak berhasil

B. Hasil Pengukuran Kinerja Hasil pengukuran kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Bappeda Berau 2011 – 2015. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indicator masukan (input) dan keluaran (output) dan hasil (outcomes). Hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran Bappeda Berau tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut : Tabel 6. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2013 No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

1

2

3

1

Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan

1. 2. 3.

4. 5. 6.

2

Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pem-

7. 8.

Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kinerja/ kapasitas SDM aparatur perencana Terselenggaranya sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat miskin Tersedianya Bimtek peraturan perundangundangan Tersedianya dokumen LAKIP Bappeda Tersosialisasinya Kinerja SKPD Bappeda Terlaksananya penyusunan buku 8 kel data & profil daerah Terlaksananya penyusunan buku Kab Berau Dalam Angka,

Satuan

Target

Real

5

% Pencapaian target

Ket

7

8

Stel

14

14

100%

orang

20

18

89,3%

kali

100

1

74,83%

ot

12

buku

10

10

100%

kali

1

1

100%

buku

100

100

100%

buku

210

210

100%

69%


16

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau bangunan 9.

3

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan

10. 11. 12. 13.

14.

15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22.

4

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders

23. 24.

PDRB & Kec Dalam Angka Terlaksananya penyusunan indikator ketenagakerjaan Kab Berau Tersusunnya dok. RKPD, KUA & PPAS Terselenggaranya musrenbang RKPD Terlaksananya penyusunan buku LKPJ, LPPD, ILPPD Tersedianya dokumen hasil monitoring & evaluasi, pelaporan, pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya sistim informasi perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya standar belanja daerah Terlaksananya evaluasi RKPD & RPJMD Terlaksananya penelitian SDA & SDM Kab. Berau Tersusunnya road map Sistim Inovasi Daerah Tersedianya informasi perencanaan pembangunan ekonomi dg menggunakan tabel input output Tersusunnya pedoman RAD pemberantasan korupsi Terselenggaranya koordinasi BKPRD Terkoordinirnya pembangunan permukiman & infrastruktur perkotaan Terlaksananya koordinasi & fasilitasi penyusunan RKA-SKPD Keterpaduan & sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. Berau

Dukumen

1

1

95%

buku

3

3

100%

kali

1

1

95%

buku

45

45

100%

buku

60

60

100%

kali

1

0

0%

buku

48

48

100%

paket

1

1

89%

paket

1

1

82%

paket

1

1

81%

dokumen

1

1

100%

dokumen

1

1

90%

kali

1

1

93%

paket

1

1

75%

kali

1

1

85%

kali

1

1

97%


17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau 25.

26.

27.

28.

29.

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitian & pengembangan Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi Terlaksananya koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan pengembangan pertanian dalam arti luas Keterpaduan & sinkronisasi program pembangunan bidang sosial budaya Kab. Berau Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana & pengembangan wilayah

ot

1

1

68%

ot

1

paket

1

1

69%

paket

1

1

85%

ot

1

92%

79%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase pencapaian dari keempat sasaran rata-rata sebesar 92% termasuk dalam kategori capaian sasaran sangat berhasil. Meskipun ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan kendala teknis.

Namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa

capaian seluruh sasaran program Bappeda Kab. Berau Tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan .

C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan dukungan aspek keuangan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Adapun sumber pembiayaan dimaksud bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


18


Pada tahun 2013 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013. Adapun pembiayaan selama tahun 2013 , diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undangundang. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 pada Badan Perencanaan

Pembangunan

Rp3.214.996.631,00

Daerah

Kabupaten

Berau

adalah

sebesar

atau 80,50% dari dana yang tersedia dalam DPA

sebesar Rp. 3.994.138.273,94 dengan rincian sebagai berikut:

No 1 2

Belanja Rutin

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa (Rp)

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Ber. Pres. Kerja

2.537.338.273,94

2.080.946.631

82,01

456.391.642,94

1.456.800.000,00

1.134.050.000

77,85

322.750.000

TOTAL

3.994.138.273,94

3.214.996.631

80,50

779.141.642

b. Belanja Langsung Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 10.083.461.694,00 atau 75,85% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 13.295.508.650,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 7. Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013. No

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


% 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau 1

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 3

2.000.000

543.500

27,18

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

270.000.000

170.950.000

63,32

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

375.000.000

116.590.480

31,09

Dinas / Operasional 4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

173.320.000

159.090.000

91,79

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

135.000.000

65.384.150

48.43

6

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

33.000.000

4.655.000

14,11

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

32.000.000

31.160.000

97,38

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

111.000.000

18.024.350

16,24

5.000.000

2.884.000

57,68

146.465.000

105.725.000

72,18

5.000.000

0

0

35.000.000

35.000.000

100.00

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

13

Penyediaan Makanan dan Minuman

120.000.000

81.848.400

68,21

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

492.167.500

384.156.997

78,05

15

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

350.000.000

309.467.496

88,42

16

Penyediaan Jasa administrasi / teknis perkantoran

68.100.000

24.300.000

35,68

20.475.000

20.475.000

100,00

320.150.000

222.273.600

69,43

5.000.000

4.798.200

95,96

25.000.000

0

0

Penyusunan Profil Daerah

221.840.000

204.062.100

91,99

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

377.000.000

332.554.100

88,21

150.000.000

133.977.000

89,32

99.000.000

74.078.500

74,83

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20

Sosialisasi Kinerja SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi 21 22

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 23

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana

24

Sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25

Penyusunan Rancangan RKPD

408.400.000

387.677.340

94,93

26

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

601.000.000

551.627.425

91,78

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

370.000.000

272.019.905

69,30

27

Jawaban (LKPJ)


20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau 28

Monitoring,

Evaluasi,

Pelaporan

604.625.000

482.633.835

76,76

Perencanaan Pem-

238.000.000

23.938.600

10,06

Pengendalian

dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 29

Pengembangan Sistem

Informasi

bangunan Daerah (SIPPD) 30

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD

748.801.900

638.099.298

85,22

31

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabu-

283.125.000

201.514.750

61,23

paten Berau 32

Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah

475.000.000

349.786.950

73,64

33

Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengem-

387.000.000

266.908.418

68,97

bangan 34

Evaluasi RKPD dan RPJMD

557.000.000

500.774.350

89,91

35

Penelitian SDA dan SDM Kabupaten Berau

400.000.000

330.343.700

82,59

36

Penyusunan Road Map Sistim Inovasi Daerah

450.000.000

366.941.300

81,54

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 37

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

532.396.750

491.524.358

92,32

38

Penyusunan Tabel Input Output Daerah

349.750.000

188.587.600

53,92

Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Arti

373.300.000

116.487.300

31,20

700.427.500

598.140.151

78,64

39

Luas

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 40

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

41

Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Berau

286.640.000

262.720.454

88,21

42

Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) Pem-

463.200.000

406.327.400

87,72

673.000.000

535.288.575

79,54

430.825.000

316.086.900

73,37

391.500.000

294.034.344

75,10

13.295.508.650

10.083.461.694

75,85

berantasan Korupsi Kab. Berau

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah 43

Konsultasi,

Koordinasi

dan

Konsolidasi

Program

Perencanaan Bidan Prasarana dan Pengembangan Wilayah 44

Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

45

Koordinasi

Penyusunan

Strategi

Pembangunan

Per-

mukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Total


21


BAB IV PENUTUP A. Pengukuran Kinerja Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2013 adalah 92%. 2. Pada laporan akuntabilitas keuangan menunjukan capaian kinerja keuangan mencapai 75,85%. Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2013 menunjukkan tingkat capaian memenuhi target yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sebagaimana diketahui capaian kinerja sasaran memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen , keterlibatan dan dukungan aktif seluruh komponen aparatur pemerintah, masyarakat, dunia usaha

dan

masyarakat

sipil

sebagian

bagian

menyeluruh

dari

sistim

perencanaan pembangunan. B. Permasalahan dan Pemecahan Masalah Seiring dengan perkembangan pembangunan maka demikian pula dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Permasalahan / kendala yang terjadi secara umum: 1) Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaanya di tingkat SKPD dan masyarakat. 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian/studi sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 2013

22


Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah strategi untuk pemecahan masalah tersebut antara lain: 1) Mengembangkan

sistim

perencanaan

pembangunan

daerah

dengan

dukungan penggunaan teknologi informasi. 2) Memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan dari instansi terkait (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha) sebagai salah satu masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami susun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kab. Berau Tahun 2013.

Tanjung Redeb,

Januari 2014

Kepala Bappeda Kab. Berau

Ir.H. Yudi Artangali, MT. NIP. 19631225 199003 1 015


23



24

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau BAB I PENDAHULUAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Berau

Recommend Documents