BAB IV PENUTUP A. Simpulan 1. Pelaksanaan pemberian izin gangguan oleh BPMPT Kabupaten Batang atas pembangunan PLTU di Ujungnegoro sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Prosedur permohonan penerbitan izin gangguan yang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, pemeriksaan lapangan, keputusan Bupati hingga penyerahan izin gangguan berupa Surat Keputusan Bupati sudah dipenuhi dengan baik. Seluruh prosedur diselesaikan dlam jangka waktu kurang dari satu bulan. 2. PT BPI selaku pemohon dalam permohonan penerbitan izin gangguan atas pembangunan PLTU di Kabupaten Batang mengalami kendala dalam memenuhi syarat permohonan yaitu Surat Persetujuan Tetangga. Syarat tersebut dapat dipenuhi dengan mengumpulkan persetujuan dari warga di desa yang berbatasan langsung dengan proyek pembangunan PLTU. Solusi yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan scara terus menerus. PT BPI melakukan pendekatan dengan cara sosialisasi di balai desa yang berbatasan langsung dengan proyek pembangunan PLTU, sosialisasi di aula Kabupaten Batang, bahkan dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah. B. Saran 1. Pendaftaran izin gangguan di Kabupaten Batang dapat menggunakan sistem online. Jadi pengembang proyek yang menjadi pemohon dapat tetap mendaftar dan menghemat waktu jika jauh dari Kabupaten Batang. 2. BPMPT Kabupaten Batang dapat menambah tenaga ahli teknologi informasi agar dapat menjalankan sistem perizinan online jika sistem tersebut sudah mulai berjalan. 3. Pendaftaran izin gangguan dapat menggunakan sistem pengisian data secara mandiri oleh pemohon dengan komputer yang tersedia di bagian
50
51
pendaftaran sehingga akan memudahkan jika terjadi kesalahan dalam pengisian dan menghemat waktu. 4. Kriteria gangguan sebaiknya dicantumkan dalam peraturan daerah, bukan ditentukan oleh Bupati saat akan memutuskan permohonan penerbitan izin gangguan, sehingga memperjelas untuk pemohon dan penerbit izin apakah gangguan masuk dalam kategori gangguan kecil, sedang atau besar.
52
DAFTAR PUSTAKA Buku : Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika. E. Utrecht. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya : Pustaka Tinta Mas. John Salindeho. 1993. Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan. Jakarta : Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media Group. Philipus M. Hadjon dkk. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Pradnya Paramita. Jurnal : Imron Rosyadi. 2007. “Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia”. Jurnal Sains dan Inovasi. Vol. 3. No. 2, Februari 2007. Iswan. 2010. “Penanggulangan Limbah PLTU Batubara”. Jurnal Dinamika Ilmiah Teknik Mesin. Vol. 1, No. 2, Mei 2010. Ivan Fauzani Raharja. 2014. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”. Jurnal Inovatif. Vol. 7. No. 2, Mei 2014. Jan S. Maringka. 2015. “Empowering The Prosecution Service In The Constitutional System Of The Republic Of Indonesia”. International Journal of Advanced Research. Vol. 3. Issue 6, 2015. Robert Endi Jaweng. 2014. “Reformasi Birokrasi Perizinan Usaha di Daerah : Kebermasalahan Politik dan Teknokratik Pembentukan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia Edisi 45 Tahun 2014. Sanyoto. 2008. “Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8. No. 3, September 2008. Wisnu Baroto, et al. 2015. “Law Enforcement Efforts Against Contempt Of Court As The Judge‟s Shield In Indonesian Justice System”. International Journal Of Scientific and Technology Research. Vol 4. Issue 8, August 2015.
53
Skripsi : Adhinastiti Cahyo Wulanningsih. 2011. Standar Pelayanan Perizinan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonogiri. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Ardita Yuliana Atmaja. 2010. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Surakarta. Surakarta : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Reyzha Sabani. 2013. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha (Studi Tentang Izin Gangguan/Ho). Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Rigky Nodang R. 2012. Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di Kota Surabaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan). Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional. Internet : Anonom. 2015. Bank Jepang Akan Tinjau Ulang Pendanaan Proyek PLTU Batang http://www.tribunnews.com/tag/pltu-batang, diakses tanggal 17 November 2015 pukul 15.18 WIB. Anonim. 2015. Perkiraan Penduduk Beberapa Negara 2000-2014 www.bps.go.id/, diakses tanggal 17 November 2015 pukul 13.30 WIB. Anonim. 2015. Laporan Statistik 2014 www.pln.co.id, diakses tanggal 17 November 2015 pukul 23.00 WIB. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.
54
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang. Keputusan Bupati Batang Nomor 530/102/2014 Tentang Izin Gangguan (HO) Atas Nama Sdr. Kenichi Seshimo untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) “PT. Bhimasena Power Indonesia”. Keputusan Bupati Batang Nomor 530/464/2015 tentang Izin Gangguan (HO) Atas Nama PT. Bhimasena Power Indonesia untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Gardu Induk, Tower Transmisi dan Jaring Pengaman Kabel).
55
LAMPIRAN
