PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PRAKTIK BIDAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Skripsi)
Oleh
Eli Putri. M
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2010
ABSTRAK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PRAKTIK BIDAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Oleh Eli Putri. M Kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang semakin besar mendorong bertambahnya jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten atau Kota, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Pelayanan dibidang kesehatan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Perda Kab. Lampung Selatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan salah satu tenaga kesehatan yaitu bidan yang merupakan tenaga keperawatan yang khusus menangani masalah kesehatan ibu dan anak. Untuk mewujudkan adanya keseimbangan antara jumlah bidan yang ada dengan kebutuhan ibu dan anak dalam bidang kesehatan diperlukan adanya suatu izin praktik bidan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tercipta pemerataan dan pengendalian tenaga keperawatan khususnya bidan yang menangani masalah kesehatan ibu dan anak. Dasar dari dikeluarkannya izin praktik bidan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan, dan (2) Apakah faktor yang mendukung Dinas Kesehatan dalam melakukan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan pemberian izin praktik bidan beserta hambatan-hambatannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kegiatan kepustakaan dan penelitian dilapangan.
Eli Putri. M Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa : (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewenangan melaksanakan pemberian izin praktik bidan. Seluruh pengajuan permohonan dan pemberian keputusan izin diproses pada seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Pelaksanaan pemberian izin praktik bidan dimulai dengan pengajuan permohonan, yang berisikan identitas dan tanggung jawab yang dipegang, setelah itu acara persiapan dan peran serta, dan selanjutnya pemberian keputusan. Adapun dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 33 ayat 1 tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya dan (2) Faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pemberian izin praktik terhadap bidan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruang praktik, yaitu seperti tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi. Saran yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah agar pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan baik, bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan agar dapat menambah petugas di Dinas Kesehatan khususnya seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM agar tidak terjadi keterlambatan dalam memproses permohonan pemberian izin praktik bidan, dilakukan penambahan petugas untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mengurus pemberian izin praktik bidan dan dalam melakukan pengawasan petugas lebih proaktif agar dapat melakukan pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelangaran dalam melakukan izin praktik bidan.
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PRAKTIK BIDAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Oleh
ELI PUTRI. M
Skripsi Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2010
Judul Skripsi
: PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PRAKTIK BIDAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nama Mahasiswa
: Eli Putri. M
No. Pokok Mahasiswa
: 0542011109
Bagian
: Hukum Administrasi Negara
Fakultas
: Hukum
MENYETUJUI 1. Komisi Pembimbing
Dr. H. Yuswanto, S.H., M.H.
F. X. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 196205141987031003
NIP 196506221990031001
2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Nurmayani, S.H., M.H. NIP 196112191988032002
MENGESAHKAN
1. Tim Penguji Ketua
: Dr. H. Yuswanto, S.H., M.H. ...............................
Sekretaris
: F.X. Sumarja, S.H., M.H.
...............................
Penguji utama
: Sri Sulastuti, S.H., M.H.
...............................
2. Dekan Fakultas Hukum
H. Adius Semenguk, S.H., M.S. NIP 195609011981031003
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Februari 2010
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 12 Juli 1987, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Makmur Effendi dan Ibu Suryati Ahmad Syahri, A.Ma.Pd.
Penulis memulai riwayat pendidikannya pada Tahun 1992 di TK Dharma Wanita Natar. Kemudian di Tahun 1993 Penulis melanjutkan ke SD Negeri 1 Merak Batin Natar hingga Tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan lagi ke SLTP Negeri 1 Natar hingga Tahun 2002. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya ke SMU Negeri 1 Natar dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus Tahun 2005.
Tahun 2005, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil minat pada Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UPTM FOSSI FH. Pada Tahun 2008 Penuli melakukan Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) Periode XIII A dengan memilih Program PKL yang dilaksanakan di Palembang yaitu tepatnya pada taanggal 6 – 10 April 2008. Kemudian untuk menyelesaikan skripsinya Penulis melakukan studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
MOTTO
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Quran Surat Al-baqarah : 153) “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Al-Quran Surat Al-Insyirah : 6) “Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin” (Al-Hadist)
PERSEMBAHAN
Teriring rasa syukur atas Ridho Allah SWT & dengan segala ketulusan & kerendahan hati ku dedikasikan karya berhargaku ini kepada islam, pedoman dan petunjuk hidupku, yang telah membesarkan & mendidik dengan segenap kasih sayangnya, mendoakan akan keberhasilan ku atas segala pengorbanan, perhatian, yang tak pernah henti mencurahkan kasih sayangnya & jerih payahnya dengan segenap jiwa & raganya yang tak terhitung dengan angka, tak tertulis dengan kata, tak ternilai dengan harta, serta dalam setiap sujudnya selalu mendoakan kesuksesan & kebahagiaan ku dunia akhirat. (Ayah dan Ibuku) Saudara-saudaraku serahim (Meini Yeti & Dian Syah) yang telah lama menantikan kelulusanku. Seseorang yang telah dipersiapkan olehNYA untuk melengkapi sebagian Dien-ku & menjadi imamku dunia-akhirat kelak.(seseorang yang hingga kini masih menjadi bagian dari rahasi Allah SWT,dan sesungguhnya rencana Allah SWT lebih indah dari apa yang manusia rencanakan) Guru-guruku yang telah mengenalkanku dari secuil angka dan setitik huruf, yang menjadi awal terangkainya jutaan kata dan aksara hingga membawa pemahamanku akan arti hidup. Ilmu yang engkau berikan akan selalu mengalir hingga sampainya ke samudera keberkahan. Kerja kerasmu tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi merubah dunia menjadi lebih baik. Tanpamu kami bukan apa-apa, karena berartinya kami adalah hasil perjuanganmu yang suci. Terima kasih untuk semua jasa-jasamu Sungguh mulia dirimu. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Viva Justicia !
SANWACANA
Alhamdulillah Wasyukrulillah, segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik bidan Di Kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dan merasakan masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi substansi maupun penulisannya, terlepas dari segala curahan segala kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat dijadikan kontribusi besar untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil maka skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kelancaran penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada : 1. Bapak Dr. H. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak F.X. Sumarja, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua yang telah mencurahkan segenap ide dan pemikirannya serta meluangkan waktunya
memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 4. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembahas kedua sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 5. Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 6. Bapak H. Adius Semenguk, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 7. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P Hariyanto, Msi. Selaku Rektor Universitas Lampung. 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menjadi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 9. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung dan seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan, kerjasama dan kebaikannya.
10. Bapak Djalaluddin, SKM, M.M. selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 11. Bapak Miswanto,S.SOS. selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan data dan informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 12. Seluruh staff dan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan atas data dan informasi yang penulis peroleh. 13. Keluarga tercinta yang selalu berdo’a dan telah memberikan dorongan dan bentuan moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 14. And last but not least, kepada seseorang yang telah menambah arti dalam hidupku dan selalu memberikan motivasi, terima kasih atas bantuan, dukungan dan waktu yang diluangkan dalam menemani penulis melakukan penelitian untuk skripsi ini. 15. Saudara-saudaraku yang kucintai kerena ALLAH SWT, akhwat-akhwat dan ikhwan-ikhwan FOSSI-FH, belajarlah dewasa “tua itu pasti namun dewasa sebuah pilihan”, Tetap Semangat dan Tetap Istiqomah. 16. Teman – teman yang telah memberikanku impian yang indah, Yulida Elliza, Eka.F, Yulistina, Sri putri w.f, Sri winarsih.S.H, Astriani.S.H, Devi anggraeni.S.H, Ame aprillia.S.H, Rakhmat fitrian, Ariotrisnapraja, Arie.o. Ari, Adhe, Meyrina, Teteh (Tanti), Bz.M, Janenudin, Edi, Ovan, Beni, Yudis, Eko, Waryono, Idrus, Alberta, Gadis, Dwi (05), Dwi (06).
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca, selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan. Semoga segala kebaikan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Teman-teman sekalian mendapat balasan yang setimpal dan ganda dari ALLAH SWT. Amien Yaa Rabbal Alamien.
Bandar Lampung, 14 Januari 2010 Penulis
ELI PUTRI. M
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR TABEL DAFTAR BAGAN BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................... B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ............................................... 1. Rumusan Masalah ......................................................................... 2. Ruang Lingkup .............................................................................. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................ 1. Tujuan Penelitian .......................................................................... 2. Kegunaan Penelitian ......................................................................
1 7 7 7 7 7 8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dalam Kerangka Otonomi Daerah .................................................................. B. Perizinan ( Vergunningen ) .................................................................. 1. Pengertian Perizinan ...................................................................... 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan ......................................................... a. Fungsi Perizinan ...................................................................... b. Tujuan Perizinan ..................................................................... 3. Bentuk, Isi dan Sifat Izin ............................................................... a. Bentuk dan Isi Izin .................................................................. b. Sifat Izin .................................................................................. C. Arti Kewenangan ................................................................................. 1. Sifat Kewenanga ............................................................................ 2. Sumber Kewenangan .................................................................... D. Pengertian Tenaga Kesehatan dan Jenisnya ........................................ 1. Pengertian Tenaga Kesehatan ....................................................... 2. Jenis Tenaga Kesehatan ................................................................ E. Pengertian Izin Praktik Bidan dan Wewenangnya ............................... 1. Pengertian Izin Praktik Bidan ....................................................... 2. Wewenang Praktik Bidan .............................................................. 3. Kewenangan Pemberian Izin Praktik Bidan ................................. F. Pembinaan dan Pengawasan Praktik Bidan .........................................
9 12 12 13 13 14 15 15 16 16 18 19 20 20 21 22 22 24 26 27
BAB III. METODE PENELITIAN A. B. C. D. E.
Jenis Penelitian .................................................................................... Pendekatan Masalah ............................................................................ Sumber Data ........................................................................................ Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..................................... Analisis Data ........................................................................................
29 29 30 32 34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .................................................. B. Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan ........................................................... 1. Prosedur Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan ..................................................... 2. Substansi Izin Praktik Bidan ............. ............................................ 3. Kewenangan Pemberian Izin Praktik Bidan ................................. 4. Pembinaan dan Pengawasan Praktik Bidan .................................. C. Faktor Pendukung Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan ............
35 50 50 57 58 61 62
BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................................... B. Saran .................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
63 64
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
1. Sebaran bidan di Kabupaten Lampung Selatan .........................................
45
2. Daftar peralatan yang tidak steril dan jumlahnya ......................................
46
3. Daftar peralatan yang steril dan jumlahnya ................................................
47
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Struktur organisasi dinas kesehatan kabupaten lampung selatan ........ 44
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Daerah Otonom disebut daerah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tanggaranya sendiri. Bidang kesehatan merupakan kewenangan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana digariskan dalam Pasal 13 huruf e dan Pasal 14 huruf e Undangundang nomor 32 tahun 2004. Urusan wajib yang dimaksudkan disini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara antara lain; a. Perlindungan hak konstitusional b. Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI c. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
Melalui kewenangan otonom yang dimiliki, daerah mampu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dengan memberikan payung hukum berupa perizinan dengan ketentuan-ketentuan yang terbatas. Perizinan tenaga kesehatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah merupakan instrument yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan.
Perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (khususnya bidan) harus memenuhi persyaratan yang bersifat administratif dan persyaratan yang berkenaan dengan kompetensi atau kewenangan serta kemampuan tenaga kesehatan.
Izin adalah salah satu instrumen bagi pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari
ketentuan-ketentuan
larangan
perundangan. Dengan pemberian izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya di larang.
Perizinan
tenaga
kesehatan
dapat
ditujukan
untuk
mengarahkan
atau
mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya terkait dengan pemberian Surat Izin Bidan (SIB) oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Dalam hal ini izin hanyalah
memberikan
kewenangan
secara
administratif
kepada
yang
bersangkutan, bahwa mereka diberikan kewenangan tertentu karena telah memenuhi persayaratan adminsitratif, yaitu lulus dari sebuah tempat pendidikan.
Untuk mencegah timbulnya bahaya sekaligus keinginan untuk melindungi obyekobyek tertentu. Hal ini terkait dengan pemberian Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) kepada bidan. Untuk mencegah bahaya (kesalahan memberi obat) dan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan tersebut sebelum mendapatkan izin praktik profesi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi profesinya masing-masing. Berarti perizinan di sini terkait dengan kompetensi untuk dapat melakukan praktik profesi.
Persyaratan administratif yang dimaksud adalah berkaitan dengan perizinan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik. Namun demikian, yang harus diperhatikan bahwa persyaratan administratif tersebut juga tidak terlepas dari persyaratan kompetensi atau kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan melalui uji kompetensi.
Dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang kesehatan terdapat dua aspek yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengatur sumber daya kesehatan yang ada sehingga tercapai sebuah pelayanan kesehatan yang maksimum. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan adanya sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, salah satu komponen yang strategis adalah dengan peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensinya.
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah peningkatan
derajat kesehatan yang optimal. Untuk menjaga tujuan itu maka perlu ditingkatkan upaya-upaya kesehatan yang dititik beratkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas melalui upaya peningkatan, pencegahan penyembuhan dan pemulihan disertai upaya penunjang.
Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terdepan kapada masyarakat mempunyai kedudukan penting, oleh karena itu perlu selalu meningkatkan mutu pelayanannya. Agar bidan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, perlu adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh bidan. Tujuannya disini agar dapat mempermudahkan bidan untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan serta memberikan kejelasan batas-batas kewenangannya dalam menjalankan praktik, sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan serta meningkatkan citra yang baik bagi bidan. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan sebagai pemberi pelayanan serta masyarakat penerima pelayanan.
Dalam menghadapi masalah tentang ketersediaan tenaga kesehatan dan pemerataannya pemerintah dapat menekankan atau dapat mengaturnya melalui suatu sistem perizinan. Salah satu yang dapat dikelola dalam sistem perizinan berkenaan dengan tenaga kesehatan yaitu izin praktik bidan. Melalui instrumen izin maka dapat diarahkan berbagai motif yang berkenaan dengan izin yang dikeluarkan yaitu : a. Pengendalian dari aktifitas tertentu dari masyarakat. b. Mencegah bahaya lingkungan dari aktifitas-aktifitas manusia. c. Melindungi objek-objek tertentu.
d. Membagi sumber daya yang terbatas jumlahnya. e. Mengarahkan dan menyeleksi orang dan aktifitas-aktifitasnya.
Salah satu izin praktik tenaga kesehatan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah adalah izin praktik bidan yang mempunyai arti sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk penanganan atau pelayanan ibu hamil dan anak. Arti penting dari izin praktik bidan berkenaan dengan munculnya penyakit seperti busung lapar, gizi buruk, wabah folio, penurunan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Penurunan tingkat pelayanan ini sangat dirasakan dalam bidang kesehatan.
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan. Salah satu tugas dari dinas kesehatan kabupaten lampung selatan yaitu kaitannya dengan memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian izin tenaga kesehatan kepada unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang kesehatan misalnya bidan. Salah satu jenis pemberian izin adalah pemberian lisensi kepada lembaga pelayanan kesehatan khususnya bidan, lisensi tersebut diberikan setelah dilakukan kunjungan visitasi yang menetapkan apakah standar sarana pelayanan kesehatan telah dipenuhi. Namun terhadap kendala dalam proses visitasi tersebut belum tersedianya standar yang secara spesifik mengatur tentang perizinan penyelenggaraan praktik bidan.
Pemberian izin yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yakni tujuan pemberikan izin kepada tenaga kesehatan terutama bidan adalah terintegrasi tidak terpisah-pisah agar bidan dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar dan pedoman pelayanan kesehatan serta sesuai dengan surat izin praktik bidan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mengingat adanya laporan beberapa bidan di Kabupaten Lampung Selatan memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta tidak sesuai dengan surat izin praktiknya dalam fungsinya sebagai bidan. Oleh karenanya apabila keinginan untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan tidak dapat terpenuhi, tentunnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memperluas pemberian izin melakukan praktik profesi kepada tenaga kesehatan. Dengan demikian semua warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan”.
B.
Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup
1.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan ? b. Apakah faktor pendukung Dinas Kesehatan dalam melakukan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan ?
2.
Ruang Lingkup
Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum perizinan dan lingkup substansi yaitu pelaksanaan pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan.
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.
Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui dan mengungkapkan secara jelas tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan. b. Untuk mengetahui, mengkaji dan mengungkapkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan.
2.
Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu : a. Kegunaan Teoritis 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang pendidikan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara yang mengenai bidang ilmu hukum perizinan tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan.
2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat mengetahui tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan.
b. Kegunaan Praktis 1) Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa yang berkepentingan sehingga dapat digunakan sebagai bahan refrensi atau bacaan untuk pengembangan atau penelitian bagi yang memerlukannya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 2) Sebagai bahan kajian dan memperluas pengetahuan bagi diri peneliti di dalam bidang hukum administrasi negara khususnya tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan. 3) Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan gelar Sarjana Hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pembangunan Kesehatan dalam Kerangka Otonomi Daerah Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan nasional yang telah diserahkan kepada pemerintah pesat ke pemerintah
daerah agar
tercapai kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal dan juga ada kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.
Pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan hak konstitusional bagi semua warga negara yang diakui oleh UUD dan
diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sehubungan dengan hal itu maka menjadi kewajiban pemerintah dalam fungsinya sebagai provider atau penyedia
jasa
pelayanan
kesehatan
dan
fungsi
regulasi
untuk
menyelenggarakannya bagi semua warga negara.
Dengan demikian daerah otonom pun seringkali menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tidak dapat diatasinya sendiri. Sehubungan dengan hal itu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menentukan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:
a. kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal; b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; c. fasilitasi
pelaksanaan
kerjasama
antar
pemerintahan
daerah
dalam
penyelenggaraan pelayanan umum.
Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kepastian akan pelayanan kesehatan yang minimal serta ketersediaan sumber daya kesehatan dalam melakukan pelayanan. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah keterbatasan dan ketidakmerataan sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan yang dimaksud adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, yang meliputi tenaga kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengelolaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang kesehatan, meliputi: penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan, penetapan standar akreditasi sarana dan
prasarana
kesehatan,
penetapan
pedoman
standar
pendidikan
dan
pendayagunaan tenaga kesehatan, penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat, penetapan pedoman penapisan, pengembangan, dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan,
penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, survailans epidemilogi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa, dan penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).
Dalam urusan kesehatan, pemerintah pusat telah melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 pasal 14 ayat (1) huruf e tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa dalam penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, yang dapat bertanggung jawab dengan bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.
Dalam menjalani penyelenggaraan urusan kesehatan peran serta masyarakat sangat penting dan diperlukan agar dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya kepada pemerintah daerah semua itu perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan. Peran pemerintah daerah lebih kepada pembinaan, pengaturan dan pengawasan dari kegiatan masyarakat agar tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perizinan tenaga kesehatan meliputi, perizinan yang bersifat administratif dan perizinan yang bersifat kompetensi tenaga kesehatan melakukan praktik profesi.
B. Perizinan ( Vergunningen ) 1. Pengertian Perizinan Perizinan berasal dari kata izin yang diartikan dengan kenyataan mengabulkan (tiada
melarang, dan sebagainya); persetujuan membolehkan. Sedangkan
perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin (R. Subekti, 2005; 391).
Philipus M. Hadjon membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Disamping itu izin juga dapat dibedakan atas berbagai figure hukum, yang meliputi izin dalam arti sempit, pembebasan atau dispensasi dan konsesi.
Dalam arti sempit izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk pembebasan atau dispensasi yaitu pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan khusus peristiwa, konsensi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang diperuntukkan untuk kepentingan umum (Philipus M Hadjon, 1993; 2-3).
Spelt dan Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin (N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, 1992; 2-3).
Dalam arti sempit izin merupakan pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Konsepsi yang menjadi dasar filosofis dari pemberian izin adalah sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin juga dapat diartikan dengan pembatasan terhadap potensi-potensi yang jumlahnya terbatas. Secara umum, izin diasumsikan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan.
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan a. Fungsi Perizinan Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret (N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, 1992; 5). Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin
dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud (Sjahran Basah, 1994; 2).
Persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Karena dengan izin pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap siapa saja yang meminta melakukan pemohonan izin tersebut.
Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,
sebagaimana
yang diamanatkan
dalam
alinea
keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat (Prajudi Admosudirjo, 1994; 23).
b. Tujuan Perizinan Tujuan perizinan menurut Spelt dan Tan Berge hal ini tergantung pada kenyataan konkret
yang dihadapi.
Keragaman peristiwa konkret
menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “struen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan). 2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
4) Izin hendak membagikan benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk). 5) Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu) (N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, 1992; 4-5).
perizinan mempunyai beberapa tujuan yaitu keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah timbulnya bahaya, keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu, keinginan untuk membagi benda-benda yang sedikit. Tujuan pemberian izin kepada tenaga kesehatan adalah terintegrasi tidak terpisah-pisah. Oleh karenanya apabila keinginan untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan tidak dapat terpenuhi, tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memperluas pemberian izin melakukan praktik profesi kepada tenaga kesehatan. Dengan demikian semua warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
3. Bentuk, Isi dan Sifat Izin a. Bentuk dan Isi Izin Izin yaitu merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis dan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3).
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut : 1) Organ pemerintah yang memberikan izin. 2) Siapa yang memperoleh izin. 3) Untuk apa izin digunakan. 4) Alasan yang mendasari pemberiannya. 5) Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat. 6) Pemberitahuan tambahan.
b. Sifat Izin Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang menciptakan hukum sehingga dengan pemberian izin akan dapat menimbulkan hubungan hukum tertentu. Sehingga sifat izin yang tidak lain adalah bahwa izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan.
C. Arti Kewenangan Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Tim Bahasa Pustaka, 1996; 1128). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-
Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (S. Prajudi Admosudirjo, 1994; 78).
Di dalam buku yang ditulis oleh Ridwan H. R. mengutip pendapat H. D. Stout yang menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan H. R.,2006; 71).
Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macth). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mastinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Bagir Manan, 2006; 1,2).
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal
yang dimiliki seorang pejabat atau institusi (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002; 102).
Philipus M. Hadjon mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid)
dan
kebebasan
penilaian
(beoordelingsverijheid)
yang
selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu; pertama,
kewenangan
untuk
memutuskan
mandiri;
kedua,
kewenangan
interpretasi terhadap norma-norma tersamar (Philipus Mandiri Hadjon, 1993; 112).
1. Sifat Kewenangan Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan
keputusan-keputusan
(besluiten)
dan
ketetapan-ketetapan
(beschikkingan) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto; pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil; kedua, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya
memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
Philipus Mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid)
dan
kebebasan
penilaian
(beoordelingsverijheid)
yang
selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu; pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vege norm) (Philipus Mandiri Hadjon, 1993; 112).
2. Sumber Kewenangan Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyalenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002; 65).
Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. (Philipus Mandiri Hadjon, 1993; 112) Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan
kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (onbevoegdheid) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.
D. Pengertian Tenaga Kesehatan dan Jenisnya 1. Pengertian Tenaga Kesehatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1996 Pasal 1 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Substansi penting yang melekat pada diri seorang tenaga kesehatan yaitu adanya persyaratan memiliki ketrampilan atau keahlian dalam suatu bidang pelayanan kesehatan, ketrampilan atau keahlian tersebut sebagai hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu, berdasarkan keahlian bidang pelayanan kesehatan, diberikan kewenangan berdasarkan perijinan melakukan upaya kesehatan. Batasan pengertian upaya kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan
pemerintah dan/atau masyarakat. Ruang lingkup upaya kesehatan, meliputi kegiatan pelayanan kesehatan kepada mayarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal ini adalah perseorangan atau badan hukum swasta , yaitu klinik kesehatan atau rumah sakit swasta.
2. Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Pasal 2 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan tentang jenis tenaga kesehatan yaitu : a. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. b. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan. c. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. e. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. f. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. g. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
E. Pengertian Izin Praktik Bidan dan Wewenangnya 1. Pengertian Izin Praktik Bidan Izin adalah salah satu instrumen bagi pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendali-kan tingkah laku para warganya. Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari
ketentuan-ketentuan
larangan
perundangan. Dengan pemberian izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya di larang. Perkenan untuk melakukan tindakan tersebut demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.
Dasar Hukum tentang perizinan dalam tenaga kebidanan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 170 KUHAP tentang Wajib Simpan Rahasia Jabatan, kode etik IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Kepres Nomor 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan, kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/II/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 1 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, yang dimaksud dengan bidan disini adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seseorang yang telah lulus pendidikan
kebidanan untuk dapat menjalankan pelayanan asuhan kebidanan harus mempunyai Surat Izin Bidan (SIB). Surat Izin Bidan (SIB) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perolehan SIB dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana institusi pendidikan berada selambatlambatnya satu bulan setelah menerima ijasah bidan.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengeluarkan SIB atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional. Jangka waktu berlakunya SIB adalah lima tahun dan dapat diperbaharui. SIB merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Seorang bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, kecuali bidan tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti. Praktik bidan dapat dilakukan pada sarana kesehatan dan atau perorangan. SIPB diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat.
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
mengeluarkan SIPB yang masa berlakunya sepanjang SIB belum berakhir serta dapat diperbaharui kembali. Pembaharuan SIPB diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 1 ayat (5) tentang Registrasi dan Praktik Bidan adalah alat bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.
2. Wewenang Praktik Bidan Bidan sebagai bagian tenaga keperawatan dalam melaksanakan Praktik Bidan dapat melakukan kewenangan secara mandiri berdasarkan kompetensinya, khususnya dapat melakukan tindakan medis menolong persalinan secara mandiri. Pemberian kewenangan
yang luas kepada Bidan di maksudkan untuk
mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir, agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Secara garis besarnya, pelayanan kebidanan kepada ibu dan anak meliputi pelayanan kesehatan pra-nikah, termasuk remaja putri, pra-hamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui dan masa antara kehamilan .
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 14 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, menyatakan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi sebagai berikut yaitu : a. Pelayanan kebidanan 1) Pelayanan kebidanan yang dimaksud ditujukan kepada ibu dan anak. Pelayanan kepada ibu diberikan pada penyuluhan konseling, pemeriksaan fisik, pelayanan antenatal pada kehamilan normal, pertolongan kehamilan mnecakup ibu hamil dengan abortus iminens, heperemosis gravidarum ringkat 1, preeklamasi ringan dan anemi ringan, pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan abnormal, letak sungsang, ketuban pecah dini tanpa infeksi, distosia, post term dan pre term, pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu nifas abnormal retyensio plasenta, renjatandan
infeksi ringan, pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi, keputihan, pendarahan tidak teratur dan penundaan haid. Dan pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada
pemeriksan bayi baru lahir,
perawatan tali pusat, perawatan bayi, resusitasi pada bayi baru lahir, pemantauan
tumbuh
kembang,
pemberian
imunisasi,
pemberian
penyuluhan.
b. Pelayanan keluarga berencana Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana, berwenang untuk : 1) Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom; 2) Memberikan penyuluhan atau konseling pemakaian kontrasepsi; 3) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim; 4) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit; 5) Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.
c. Pelayanan kesehatan masyarakat Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, untuk : 1) Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak; 2) Memantau tumbuh kembang anak; 3) Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; 4) Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan
memberikan
penyuluhan
Infeksi
Menular
seksual
(IMS),
penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.
Berdasarkan uraian kewenangan di atas, Bidan pada dasarnya diberikan kewenangan melakukan tindakan medis, khsususnya pada ibu dan anak, sejak pra kehamilan, kehamilan dan pascakehamilan yang bersifat kewenangan mandiri. Kewenangan mandiri pada bidan, yaitu kewenangan tindakan medis dan pengobatan pada ibu dan anak,memberikan kompetensi praktik kebidanan yang penuh, meskipun Bidan digolongkan tenaga keperawatan, sedangkan perawat tidak memupnyai kewenangan melakukan tindakan medis dan pengobatan. Pengertian dan ruang lingkup kewenangan Bidan dalam memberikan pengobatan, bila mengacu pada kewenagan pada butir I Pasal 16 Kepmenkes No. 900 tahun 2002, seharusnya bersifat mandiri dan final, tetapi dalam Pasal 17 Kepmenkes selanjunta, terdapat persyaratan dapat diberikannya wewenang pada bidan melakukan pengobatan apabila di daerah tempat praktik Bidan tidak ada dokter yang berwenang, maka Bidan dapat melakukan pengobatan pada penyakit ringan bagi Ibu dan Anak sesuai kemampuannya.
3. Kewenangan Pemberian Izin Praktik Bidan
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan. Kewenangan pemberian izin praktik bidan berada di Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang berwenang penuh untuk memberikan atau menolak izin tersebut dengan memberikan alasan apabila surat izin praktik tersebut ditolak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 900.Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi
dan Praktik Bidan, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menteri Kesehatan mengeluarkan surat izin bidan (SIB). Seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan untuk dapat menjalankan pelayanan asuhan kebidanan harus mempunyai SIB, untuk dapat menjalankan praktik bidan mereka harus mendapatkan Surat Izin Praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
F. Pembinaan dan Pengawasan Praktik Bidan
Pembinaan dan pengawasan diarahkan kepada pemerataan penyebaran tenaga kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap praktik bidan telah menjadi kewajiban dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan telah membentuk tim yang terdiri dari : a. Bidang gizi b. Bidang kesehatan keluarga c. Bidang anak d. Umum Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/VII/2002 Pasal 33 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam menjalankan praktiknya bidan juga melakukan pelaporan yang ditujukan ke puskesmas setempat dengan tembusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan dilakukan sebulan sekali, adapun data yang dilaporkan yaitu : mengenai jumlah ibu hamil yang dilayani, jumlah persalinan, jumlah persalinan abnormal, jumlah kelahiran (lahir hidup dan mati), jumlah ibu yang dirujuk dan kelainannya, jumlah ibu hamil meninggal yang dilayani, jumlah bayi yang baru lahir yang dilayani dan pelayanan yang dilakukan, jumlah ibu nifas yang dilayani, jumlah pasien yang mendapat pelayanan kontrasepsi dan sejenisnya.
Dalam melakukan pengawasannya Kepala Dinas Kesehatan Kabupatan Lampung Selatan melakukan pengawasan dalam beberapa kategori yaitu : a. Dalam bidang obat-obatan b. Dalam bidang persalinan c. Dalam bidang kesehatan anak
Dinas kesehatan juga melakukan kegiatan pembinaan bekerja sama dengan ikatan profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terhadap bidan yaitu dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bidang sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan suatu wadah perkumpulan yang anggotanya adalah bidan-bidan. Adapun yang menjadi peran dari Ikatan Bidan Indonesia yaitu memberikan kegiatan dan pelatihan terhadap bidan-bidan dan juga memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam pemberian izin praktik bidan apabila telah terjadi pelanggaran.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan Perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto).
B. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara , yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. a. Pendekatan normatif (library research) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peratturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan.
b. Pendekatan empiris yaitu disebut juga dengan sosiologis (field reseach) adalah peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk
melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.
C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pada objek penelitian tersebut, yakni dengan melakukan wawancara dari berbagai pihak yang terlibat langsung dan berhubungan dengan pembahasan dan penelitian ini, yaitu Bapak Yusirman, SKM, M.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Drs. Meikel Sihombing Kepala Bidang Pengembangan SDK dan Pemberdayaan Kesehatan, Ibu Nur Laila Hayati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dan Bidan-bidan yang membuka praktik di Kabupaten Lampung Selatan.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas : 1).
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2).
Undang-Undang Nomor Kepegawaian
8
Tahun
1974
Tentang Pokok-Pokok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lenbaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49)
5).
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1999
Tentang
Perlindungan
Konsumen. 6).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja
8).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
9).
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49).
10). Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. 11). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 12). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
13). Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
900/Menkes/SK/VII/2002
Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. 14). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 1. Prosedur Pengumpulan Data Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut yaitu : a. Studi Pustaka Studi
pustaka
yaitu
dilakukan
dengan
mengidentifikasi
dan
mengumpulkan literatur hukum serta membaca, mengutip dan membuat ikhtisar bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan diteliti. b. Studi Dokumen Studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara membaca dokumen yang berupa perizinan yang berhubungan dengan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan. b. Wawancara Wawancara yang dilakukan bertujuan sebagai pendukung data sekunder dengan diperolehnya informasi langsung pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bidang Pengembangan SDK dan Pemberdayaan Kesehatan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dan Bidan
yang membuka praktik di Kabupaten
Lampung Selatan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.
2. Prosedur Pengolahan Data Dalam prosedur pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan. b
Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.
c. Penandataan data (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. d. Rekonstuksi data (reconstructingi), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterprestasikan. e. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
E. Analisis Data Dari hasil keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis data yang dipergunakan ialah deskripsi kualitatif yaitu pembahasan skripsi ini dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian kalimat serta memberikan interprestasi data dalam bentuk kalimat yang secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian terhadap pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tercapai kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam urusan kesehatan, pemerintah pusat telah melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) huruf c tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan kewenangan yang seluas-luasnya serta nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun yang memegang kewenangan tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan penyelenggara dalam bidang kesehatan yang mencakup wilayah Kabupaten/Kota di lampung.
Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mengetahui salah satu produk sistem informasi kesehatan sebagai sarana komunikasi dan alur informasi adalah dengan melihat profil kesehatan. Profil kesehatan kabupaten merupakan gambaran
situasi kesehatan yang ada di kabupaten yang frekuensi penerbitannya sekali dalam satu tahun. Profil ini memuat berbagai data kesehatan dan data lain yang
mendukung yang berhubungan dengan kesehatan seperti data kependudukan dan data keluarga berencana. Dalam penerbitannya Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan telah mengikuti Pedoman Penyusunan Profil Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI.
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 (data 2007) menampilkan informasi pencapaian Pembangunan Kesehatan pada Tahun 2007 dengan mengacu mengacu pada Visi Indonesia Sehat 2010 serta Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Maksud penyusunan profil Dinas Kesehatan ini adalah untuk mengetahui gambaran situasi kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk mengetahui potensi, menganalisa permasalahan dan solusinya dalam pengembangan kesehatan di Kabupaten Lampung selatan. Dan tujuan disusunnya Profil Dinas Kesehatan Kabupaten adalah untuk menyediakan data maupun informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan dalam rangka menyediakan sarana mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan tahun 2007 untuk mencapai Visi Kabupaten Lampung Selatan Sehat 2010.
Upaya untuk mencapai visi tersebut di atas diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana tersebut di atas harus didukung oleh sumber daya kesehatan, yaitu semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Sumber daya kesehatan tersebut meliputi sarana kesehatan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan,
pengelolaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Kesehatan.
Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin hak konstituional warga di bidang
kesehatan
sesuai
dengan
kondisi
dan
kebutuhan
masyarakat.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus mempertimbangkan aspek ketercapaian (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu (quality). Sehubungan dengan hal tersebut dalam pembangunan kesehatan, diperlukan adanya
kebijakan progresif dalam pemerataan sumber daya kesehatan yang
sangat terbatas. Pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dilandaskan pada rasio jumlah penduduk serta sebarannya. Sebaran penduduk terbagi dalam satuan wilayah desa dan kecamatan yang masing-masing mempunyai karakteristik wilayah, kondisi geografis dan kondisi infrastruktur.
Visi Kabupaten Lampung Selatan Tercapainya pembangunan kesehatan menuju terwujudnya Indonesia sehat Tahun 2010, yakni membangun masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.
Misi Kabupaten Lampung Selatan a. Membangun kesehatan disegala bidang secara nasional. b. Mengerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. c. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi berkeluarga dan masyarakat. d. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan pelayanan kesehatan.
e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan program keluarga, masyarakat serta lingkungan.
Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 3180,7 km² dan mempunyai 381 desa yang tersebar di (20) dua puluh kecamatan dan (4) empat kelurahan. Badan pusat statistik Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 mendata terdapat 1.341.258 jiwa penduduk yang terdiri dari 696.450 laki-laki dan 645.137 perempuan dengan rata-rata kepadatan 421,68 per km². Dari 345.345 KK dengan rata-rata jiwa per rumah tangga sebanyak 4,4 jiwa, terdapat 166.418 KK (639.432 jiwa) masuk kategori penduduk miskin (47,7 %). Rencananya untuk tahun 2008 wilayah Kabupaten Lampung Selatan akan terlaksanakan pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Pesawaran.
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 dengan seks rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 107,95 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 107,95 laki-laki. Sedangkan distribusi penduduk menurut jenis kelamin dan golongan umur di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 menyatakan jumlah penduduk tertinggi berada pada golongan umur muda 10 – 14 tahun (12,09 %) dan terrendah pada golongan umur >75 tahun (0,98 %).
Dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan tercatat kecamatan yang menyumbangkan angka tertinggi masih di Kecamatan Natar dengan jumlah penduduk 168.317 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah adalah di Kecamatan Rajabasa dengan jumlah penduduk 24.432 jiwa. Kepadatan penduduk tidak merata/bervariasi antara 123,49 jiwa/km² sampai
dengan 787,37 jiwa/km² tercatat bahwa Kecamatan Gedong Tataan adalah yang terpadat dan kecamatan punduh pidada adalah yang terendah.
Penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk asli lampung khususnya, suku lampung peminggir umumnya berkediaman disepanjang pantai pesisir, seperti kecamatan penengahan, kalianda, katibung, padang cermin, dan kedondong.
Data kependidikan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2007 menunjukan penduduk dengan kriteria tamat SD/MI dengan jenis kelamin perempuan adalah yang tertinggi (36,5 %). Pada urutan yang kedua kriteria tidak tamat atau belum tamat SD yaitu 28,9 % pada jenis kelamin perempuan. Tamatan Universitas adapun Diploma IV masih rendah sekali (0,6 %). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Lampung Selatan pada Tahun 2007 yang menamatkan pendidikannya pada jenjang sarjana umunnya disebabkan oleh alasan ekonomi dengan demikian secara umum penduduk Lampung Selatan sebagian besar tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata.
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105º14 sampai 105º45 Bujur Timur dan 5º15 sampai dengan 6º Lintang Selatan. Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Adapun luas wilayahnya kurang lebih 3.180,78 km² yang meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dengan 378 desa dan 4 kelurahan serta 33 desa tertinggal. Batas wilayah administrasinya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara
: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
Sebelah Selatan
: Berbatasan dengan Selat Sunda
Sebelah Barat
: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus
Sebelah Timur
: Berbatasan dengan Laut Jawa
Dengan tipe daratan yang memiliki ketinggian bervariasi dari permukaan laut, Kabupaten Lampung Selatan dengan pusat kota di Kalianda terletak 17 m dari permukaan laut (Lam-Sel dalam Angka, 2006). Beberapa pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Legundi, pulau sebuku, dan pulau rakata tua. Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai beberapa gunung tertinggi diantaranya Gunung Pesawaran dan gunung ratai di Kecamatan Padang Cermin, juga memiliki beberapa sungai dintaranya sungai way galih merupakan sungai terpanjang yaitu 36 km dan luas aliran 217 km².
Dari segi geologis daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar merupakan wilayah daratan berbatuan endesit yang ditutupi turfazam. Daratan alluvial berawa dengan pepohonan bakau. Batuan endapan meluas sampai bagian timur dengan keadaan tanah bergelombang sampai dengan berbukit-bukit. Sebagian lagi merupakan wilayah pegunungan yaitu pegunungan vulkanis muda. Sedangkan wilayah laut/ kepulauan / pantai pada 8 kecamatan yaitu : Kec. Sragi, Kec. Penengahan, Kec. Raja Basa, Kec. Kalianda, Kec. Sidomulyo, Kec. Katibung, Kec. Padang Cermin dan Kec. Punduh Pidada dengan panjang pantai sekitar 263 k. Jumlah pulau ± 31 pulau besar maupun kecil.
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 19 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan d. Pelayanan administratif, dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Informasi Kesehatan 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 3. Seksi Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular 2. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit 3. Seksi Kesehatan Lingkungan e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 2. Seksi Gizi Masyarakat 3. Seksi Kesehatan Keluarga f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Obat, Kosmetik dan Alat Kesehatan 2. Seksi Kesehatan Tradisional, Makanan dan Minuman 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009 dapat digambarkan dalam bagan adalah sebagai berikut :
Bagan 1. STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2009 Kepala Dinas Kesehatan DJALALUDDIN, SKM, M.M. 19580909 198103 1 007
SEKRETARIS Drs. ASWINSYAH. AR 19530909 197903 1 004
Kasubbag Penyusunan Program
Ka. Subbag TU dan Infokes
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
TAUFIQUR ROSYAD, SKM 19620502 198801 1 002
FIRMANSYAH, S.E 196408206 199105 1 001
M. AMIN, BBA 19541016 197805 1 001
Kepala Bidang Pengembangan SDK dan Pemberdayaan Kesehatan
Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan
Drs. MEIKEL SIHOMBING 19550609 197710 1 001
FATMAWATI, S.E., M.M. 19570504 197608 2 001
dr. JIMMY B HUTAPEA, MARS 19601130 198901 1 001
A. RODHI, SKM, M.Kes 19620505 198803 1 005
Kepala Seksi Perencanaan & Pemberdayaan SDM
Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit menular
Kepala Seksi Yankesdas, Khusus dan Rujukan
Kepala Seksi Obat, Kosmetik dan Alkes
Miswanto, S.Sos 19600715 198303 1 031
Marsono, SKM, M.Kes 19650703 198603 1 009
Suherman, S.E., M.M 19631120 198803 1 003
Drs. Ani Nurdiani, Apt, M.Kes 19671214 199312 2 002
Kepala Seksi Promosi & Pemberdayaan Kesmas
Kepala Seksi Pencegahan & Pengamatan Penyakit
Kepala Seksi Gizi Masyarakat
Kepala Seksi Kesehatan Tradisional dan Makmin
Syafik Sholah, S.E, M.Kes 19640331 198901 1 002
Kristi Indarwati, SKM 19690730 199202 2 001
Hasnawati, SKM 140 225 834
Murniaty Y, Amd, M.Keb 19541219 198107 2 001
Kepala Seksi Diklat dan Litbang
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Siti Debora P, S.E. 19590727 198003 2 007
Sawizar, B. Sc 19530714 197801 1 003
dr. Media Apriliana 140 367 581
Endang Suparman, SKM, M.Kes 19650317 198803 1 008
KEL. JABFUNG
KEL. JABFUNG
KEL. JABFUNG
KEL. JABFUNG
UPTD
KEL. JABFUNG
Untuk mengetahui jumlah bidan di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki izin praktik bidan adalah berdasarkan tabel berikut : Tabel 1 : Sebaran bidan di Kabupaten Lampung Selatan NO UNIT KERJA 1 PENENGAHAN BAKAUHENI 2 3 BANGUNREJO PALAS 4 5 BUMI DAYA BANDAR AGUNG 6 7 KALIANDA WAY URANG 8 9 WAY MULI SIDOMULYO 10 SIDOHARJO 11 WAY SULAN 12 TITIWANGI 13 TANJUNG AGUNG 14 TANJUNG SARI 15 MERBAU MATARAM 16 TALANG JAWA 17 TANJUNG BINTANG 18 KARANG ANYAR 19 BANJAR AGUNG 20 NATAR 21 HAJIMENA 22 SUKADAMAI 23 BRANTI RAYA 24 JUMLAH
BIDAN 20 5 13 4 3 7 18 12 17 20 4 9 18 6 9 10 5 24 16 22 18 15 12 22 309
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008.
Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat jumlah bidan yang melakukan prakti di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 309 orang bidan, dari hasil jumlah bidan tersebut mereka semua melakukan penyelenggaraan praktik mandiri yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Menurut keterangan dari Bapak Miswanto selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM pada hari selasa tanggal 26 Mei 2009 di kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, bahwa kualifikasi bidan yang akan melakukan praktik perorangan adalah apabila bidan tersebut dalam praktiknya menyediakan lebih dari 5 tempat tidur, maka diharuskan mempekerjakan tenaga bidan lain yang memiliki surat izin praktik bidan untuk membantu tugas pelayanan yang disebut juga rumah bersalin.
Bidan yang akan melakukan penyelenggaraan praktik perorangan diharuskan melampirkan data atau daftar peralatan medik dalam melakukan praktik bidan yang sesuai dengan standar penyelenggaraan praktik perorangan, adapun daftar peralatan bidan tersebut yang steril, tidak steril, maupun alat yang habis pakai yang
sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan adalah sebagai berikut : Tabel II. Daftar peralatan yang tidak steril dan jumlahnya NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
JENIS ALAT YANG TIDAK STERIL TENSIMETER STETOSKOP BIOCULER STETOSKOP MONOCULER TIMBANGAN DEWASA TIMBANGAN BAYI PENGUKUR PANJANG BAYI TERMOMETER OKSIGEN DENGAN REGULATOR AMBU BAG DENGAN MASKER RESUSITASI (IBU + BAYI) PENGHISAP LENDIR LAMPU / SOROT PENGHITUNG NADI STRILISATOR BAK INSTRUMEN DENGAN TUTUP REFLEK HAMER ALAT PEMERIKSA HB (SAHLI) ALAT PEMERIKSAAN URINE (PROTEIN + REDUKSI) PITA PENGUKUR PLASTIK PENUTUP INSTRUMEN STERIL SARUNG TANGAN KARET UNTUK MENCUCI ALAT
JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
APRON / CELEMEK MASKER PENGAMAN MATA SARUNG KAKI PLASTIK INFUS SET STANDAR INFUS SEMPRIT DISPOSIBLE TEMPAT KOTORAN / SAMPAH TEMPAT KAIN KOTOR TEMPAT PLACENTA POT PIALA GINJAL / BENGKOK SIKAT, SABUN DITEMPATNYA KERTAS LAKMUS VACUM EKSTRAKTOR SET SEMPRIT GLYSERIN GUNTING FERBAND KAN PENGUKUR DARAH SPATEL LIDAH IUD KIT IMPLANT KIT GERGAJI OBAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selanjutnya untuk mengetahui daftar peralatan yang steril dan jumlahnya dapat dilihat di dalam tabel III. Tabel III. Daftar peralatan yang steril dan jumlahnya NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
JENIS ALAT YANG STERIL KLEM PEAN 1/2 KLEM KOCHER KORENTANG GUNTING TALI PUSAT GUNTING BENANG GUNTING EPISIOTOMI KATETER KARET / METAL PINCET ANATOMI PINCET CHIRURGI SPEKULUM VAGINA MANGKOK METAL KECIL PENGIKAT TALI PUSAT PENGISAP LENDIR TAMPON TANG DAN TAMPON VAGINA PEMEGANG JARUM JARUM KULIT DAN OTOT SARUNG TANGAN BENANG SUTERA + CATGUT DOEK STERIL
JUMLAH 2 1 1 1 1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1/1 1 1/1 6 pasang 1 1
Peralatan yang habis dipakai yaitu : kapas, kain kasa, plester, handuk dan pembalut wanita.
Praktik bidan mempunyai arti yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, arti penting dari praktik bidan tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang diberikan perawatan oleh bidan, itu dikarenakan bidan telah diterima oleh masyarakat.
Perawatan yang dilakukan oleh bidan terhadap masyarakat hanya dalam keadaan darurat yaitu dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut bidan dapat memberikan perawatan pengobatan penyakit ringan bagi ibu dan anak yang sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 17 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Hal ini juga didukung oleh Praturan Menteri 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 15 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi yang mengatur bahwa bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan praktiknya bidan memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan
yang
sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 14 tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang meliputi :
a. Pelayanan kebidanan pelayanan kebidanan yang dimaksud ditujukan kepada ibu dan anak. Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval). Pelayanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.
b. Pelayanan keluarga berencana Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yaitu : 1. Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom 2. Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi 3. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim 4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit 5. Memberikan konseling untuk pelayanan.
c. Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud yaitu : 1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak 2. Memantau tumbuh kembang anak 3. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 4. Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan
memberikan
penyuluhan
Infeksi
Menular
Seksual
(IMS),
penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.
B. Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan Menurut keterangan dari Bapak Miswanto selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, bahwa dalam mengajukan izin praktik bidan terdapat beberapa tolak ukur yang meliputi Prosedur, Substansi, Kewenangan, Pembinaan dan Pengawasan dari praktik bidan tersebut. Berikut akan dipaparkan satu-persatu mengenai tolak ukur dalam pemberian izin praktik bidan tersebut.
1. Prosedur Pemberian Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan
Mengacu pada asas-asas umum prosedur yang dikemukakan oleh Ten Berge yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka pelaksanaan dalam pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan prosedurnya apabila melalui tahapan-tahapan yaitu : Permohonan, Acara persiapan dan peran serta, dan Pemberian keputusan.berikut akan dijelaskan tentang prosedur-prosedur terebut.
a. Permohonan Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan
Permohonan izin praktik yang dilakukan oleh seorang bidan di Kabupaten Lampung Selatan harus telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan yang telah ditentukan berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan permohonan izin praktik
bidan.
Menurut
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan untuk dapat menjalankan pelayanan asuhan kebidanan harus mempunyai Surat Izin Bidan (SIB). Perolehan SIB dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dimana institusi pendidikan berada selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijasah bidan. Kelengkapan registrasi antara lain : 1) Fotokopi Ijasah bidan 2) Fotokopi transkrip nilai akademik 3) Surat keterangan sehat dari dokter 4) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Surat izin bidan (SIB) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional. Jangka waktu berlakunya SIB adalah 5 tahun dan dapat diperbaharui. SIB merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Pembaharuan Surat Izin Bidan yang harus diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dimana bidan praktik dengan melampirkan antara lain : 1) SIB yang telah habis masa berlakunya 2) Surat keterangan sehat dari dokter 3) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Bagi seorang bidan lulusan luar negeri untuk memperoleh Surat Izin Bidan harus melakukan adaptasi pada sarana pendidikan terakriditasi yang ditunjuk
pemerintah. Untuk melakukan adaptasi harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan cara mengajukan permohonan. Permohonan dengan melampirklan fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan transkrip nilai ujian yang bersangkutan.
Seorang bidan yang menjalankan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan, kecuali bidan tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti. Bidan dapat menjalankan praktik bidan yang dilakukan pada sarana kesehatan dan atau perorangan. Surat Izin Praktik Bidan diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Permohonan diajukan dengan melampirkan persyaratan, antara lain meliputi : 1) Fotokopi SIB yang masih berlaku 2) Fotokopi ijasah Bidan 3) Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan 4) Surat keterangan sehat dari dokter 5) Rekomendasi dari organisasi profesi (rekomendasi yang diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktik bidan) 6) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Surat Izin Praktik Bidan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dan masa berlakunya sepanjang Surat Izin Bidan belum habis
masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. Pembaharuan Surat Izin Praktik Bidan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan melampirkan : 1) Fotokopi SIB yang masih berlaku 2) Fotokopi SIPB yang lama 3) Surat keterangan sehat dari dokter 4) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 5) Rekomendasi dari organisasi profesi.
Apabila syarat-syarat dalam surat permohonan izin praktik bidan telah dilengkapi maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan jawaban tentang disetujui atau ditolak permohonan izin praktik bidan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan.
Apabila dalam permohonan izin praktik bidan tersebut tidak lengkap dalam memberikan data atau dokumen-dokumen dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 minggu, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memutuskan untuk tidak memproses permohonan tersebut dengan memberikan alasan-alasan atas penolakan atau kelalaian dalam permohonan izin praktik bidan tersebut.
b. Acara Persiapan dan Peran Serta Acara persiapan dalam pemberian surat izin praktik bidan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sangat diperlukan, karena berkaitan dengan pemeriksaan berkas-berkas untuk sebuah keputusan perizinan. Adapun yang memeriksa surat permohonan izin praktik bidan tersebut yaitu seksi perencanaan
dan pemberdayaan SDM, dari sub dinas pemberdayaan kesehatan. Pemeriksaan berkas-berkas untuk sebuah keputusan meliputi beberapa hal yaitu : 1) Pemeriksaan administrasi yaitu pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan berkas-berkas atau data-data beserta syarat-syarat dalam pengajuan permohonan izin praktik bidan yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada. 2) Pemeriksaan
lapangan
yaitu
berkaitan
dengan
penyediaan
atau
pemeriksaan peralatan medik yang dimiliki bidan, apakah sudah sesuai dengan standar peralatan medik bidan, dan pemeriksaan lapangan juga berkenaan dengan alamat atau tempat dari pemohon yang mengajukan permohonan izin praktik bidan.
Proses peran serta bidan dalam pemberian izin praktik bidan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan juga dilakukan melalui Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang berupa pemberian rekomendasi yang bertujuan untuk proses pembinaan dan pengawasan sehingga profesionalitas dari praktik bidan tetap terjaga. Apabila surat permohonan beserta data-data atau dokumen-dokumen yang telah lengkap oleh bidan tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan proses selanjutnya dengan meneliti dan menelaah tentang surat permohonan izin praktik bidan tersebut.
Apabila bidan tersebut tidak lengkap dalam memberikan data-data atau dokumendokumen atau juga mengenai surat rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengenai ketidaksanggupannya dalam menjalani praktik bidan tersebut, maka
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tidak akan memproses lebih lanjut surat permohonan tersebut.
c. Pemberian Keputusan Pemberian keputusan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yaitu terdiri dari penolakan permohonan izin dan pemberian permohonan izin praktik bidan, yang akan dijabarkan sebagai berikut : 1) Penolakan Permohonan Izin Dalam penolakan permohonan izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat alasan-alasan yang mendasar dari terjadinya penolakan izin praktik bidan tersebut, antara lain : a) Surat permohonan tidak diajukan oleh yang bersangkutan langsung b) Data-data atau dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat permohonan tidak lengkap c) Belum lengkapnya peralatan medis yang akan digunakan dalam menjalankan praktik bidan.
Apabila terjadi penolakan dalam pengajuan permohonan izin praktik bidan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, maka pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin praktik bidan tersebut kembali setelah melengkapi surat-surat permohonan tersebut.
2) Pemberian Permohonan Izin Surat permohonan izin praktik bidan yang disetujui, akan diproses lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan
memberikan surat izin praktik bidan. Surat permohonan izin praktik bidan yang telah disetujui maka akan diberikan surat izin praktik bidan yang merupakan surat permohonan ynag telah lengkap syarat-syaratnya dan juga data-data atau dokumen-dokumen yang tel;ah ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
Pemberian keputusan atas surat permohonan izin praktik bidan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang telah disampaikan oleh pemohon selambat-lambatnya 1 bulan setelah surat permohonan izin praktik bidan diajukan. Apabila terjadi penolakan terhadap surat permohonan izin praktik bidan tersebut maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan mencantumkan alasan yang mendasar dari penolakan tersebut.
Pemberian keputusan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan mengenai diterima atau ditolaknya surat permohonan izin praktik bidan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan praktik bidan. Dengan berdasarkan Keputtusan Menteri Nomor 900/MENKES/VII/2002 Pasal 29 ayat1 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang menyatakan bahwa permohonan surat izin praktik bidan yang disetujui atau di tolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal pemohonan di terima.
2. Substansi Izin Praktik Bidan
Surat permohonan izin praktik bidan yang telah disetujui akan diberikan surat izin praktik bidan yang memuat berbagai hal keputusan. Susunan keputusan dalam penerbitan surat izin praktik bidan memuat beberapa hal yaitu mengenai pihak yang berwenang dari penerbitan surat izin praktik bidan yaitu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, yang memuat tentang dasar-dasar hukum yang mendasari penerbitan surat izin praktik bidan, nama atau pihak yang akan diberikan surat izin praktik bidan, serta akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam menjalani praktik bidan, dan juga mengenai batas waktu berlakunya surat izin praktik bidan tersebut.
Substansi dari izin praktik bidan yaitu : a. Menjelaskan tentang nama, alamat bidan tersebut dan disebutkan juga siapa yang merupakan pemilik dan penanggung jawab dari praktik bidan tersebut b. Menjelaskan tentang pembuatan laporan yang harus dilakukan oleh bidan yang diajukan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan tembusan kepada ikatan profesi c. Menjelaskan tentang kewenangan dari bidan tersebut yang berkaitan dengan program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana d. Menjelaskan bahwa izin praktik bidan tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan e. Menjelaskan tentang masa berlakunya keputusan tentang izin praktik bidan tersebut
f. Menjelaskan apabila terjadi pergantian nama, alamat, maupun pemilik dan bertanggung jawab dari izin tersebut harus diberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan g. Menjelaskan tentang akan diperbaharuinya izin praktik bidan tersebut apabila terjadi kekeliruan h. Didalam substansi izin praktik bidan terdapat materai yang berguna untuk mensyahkan surat izin tersebut, yang seharusnya materai tersebut tidak perlu digunakan karena fungsi dari materai tersebut adalah untuk mensyahkan kepentingan keperdataan. Dan surat izin tersebut sudah menjadi kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kewenangan Pemberian Izin Praktik Bidan
Kewenangan dalam pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 Tentang Wewenang Penetapan Izin di bidang Kesehatan.
Dalam memberikan izin praktik bidan, bidan diberikan kewenangan untuk dapat melakukan tindakan medis yang diatur di dalam Pasal 17 dan 21 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002. Pasal 17 mengatur bahwa dalam keadaaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan
anak sesuai dengan kemampuannya. Pasal 21 mengatur bahwa dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 14. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, mengatur bahwa bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kewenangan dokter dan bidan untuk dapat melakukan tindakan medik baik secara kelembagaan ataupun secara pribadi (praktik mandiri)tidak ada persoalan asalkan telah mempunyai SIP bagi dokter dan dokter gigi, dan SIPB bagi bidan.
Dasar dari kewenangan dikeluarkannya izin praktik bidan antara lain yaitu : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1 huruf (e) tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan kewenangan daerah. Menyatakan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah daerah yaitu dinas kesehatan kabupaten/kota dengan kewenangan yang seluasluasnya serta nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 Tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan. Dinyatakan bahwa pemberian izin praktik bidan kewenangannya berada pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pengajuan permohonan izin praktik bidan. c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 28 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, yang menyatakan bahwa pejabat yang
berwenang mengeluarkan dan mencabut SIPB adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. (hasil wawancara dengan Bapak Miswanto selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009)
Dasar dari pertimbangan hukum tersebut dengan dikeluarkannya izin praktik bidan berdasarkan surat praktik bidan yaitu : a. Untuk mencapai tujuan dari sistem kesehatan nasional diselenggarakan maka upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan merata oleh seluruh masyarakat juga dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, beserta dengan peran aktif masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan anak. b. Keehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu hamil dan anak dapat terpenuhi melalui upaya kesehatan yang penyelenggaraanya melalui pelayanan tenaga medis bidan, yang dalam penyelenggaraannya perlu diatur, dibina, diawasi dan dikembangkan. c. Dalam penyelenggaraannya praktik bidan yang pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangannya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar praktik bidan tersebut tidak mengikat dan membahayakan masyarakat banyak khususnya bagi ibu dan anak.
4. Pembinaan dan Pengawasan Praktik Bidan
Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 33 ayat 1 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya akan dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
Bidan yang telah memiliki izin praktik bidan maka dalam menjalankan praktik seorang bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang dilarang seperti menjalankan praktik bidan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik bidan dan melakukan perbuatan yang bertentangan dangan standar profesi. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran terhadap keputusan teersebut maka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan. Peringatan lisan atau tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut SIPB Bidan yang bersangkutan.
Sebelum Keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, maka oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten
Lampung
Selatan
terlebih
dahulu
mendapatkan
pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melaporkan setiap
pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dapat membentuk tim atau panitia yang terdiri dari unsur pemerintah Ikatan Bidan Indonesia dan profesi kesehatan terkait lainnya yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik bidan di wilayah tersebut.
C. Faktor Pendukung Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan Faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pemberian izin praktik terhadap bidan yakni bagi seorang bidan yang menjalankan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik yaitu seperti tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : a. Dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, yaitu dalam pengajuan izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan harus malalui tahapan-tahapan seperti permohonan yang berisikan berkaitan dengan identitas dan tanggung jawab yang dipegang, melalui acara persiapan dan peran serta, setelah itu pemberian keputusan izin praktik bidan. Dalam pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan seluruh pelayanan perizinan di proses di seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM yang termasuk dalam sub Dinas Pemberdayaan Kesehatan dan proses permohonan izin sampai dengan pemberian izin praktik bidan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lmapung Selatan juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik bidan sehingga dalam menjalankan praktiknya bidan dapat menjalankan hak dan kewajibannya kepada pasien.
b. Harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi menjadi faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu : a. Sebaiknya agar tidak terjadi keterlambatan dalam memproses permohonan izin praktik bidan dilakukan penambahan petugas untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mengurus pemberian izin praktik bidan dan dalam melakukan pengawasan petugas lebih proaktif agar dapat melakukan pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelangaran dalam melakukan praktik bidan. b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan agar lebih memperbanyak jadwal pembinaan, sehingga seorang bidan yang melakukan praktik lebih memiliki ilmu pengetahuan dan informasi yang banyak yang berkaiatan dengan penyelenggaraan praktik bidan.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur Admosudirjo, S. Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. Basah, Sjahran. 1994. Hukum Tata Negara Perbandingan. Alumni. Bandung. Berge. Ten dan Spelt, N. M. 1992. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya. Universitas Airlangga. H. R, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Manan, Bagir. 2006. Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. FH Universitas Padjajaran. Bandung. Mandiri Hadjon, Philipus. 1993. Hukum dan Perizinan. Yuridika, Universitas Air Langga. Surabaya. Mandiri Hadjon, Philipus. Dkk. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Nugraha, Safri. 2007. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Purwadarminia, W. J. S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Rahman Nitibaskara, Tubagus Ronny. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah. Jakarta. Subekti, R. 2005. Kamus Hukum. Pradnya Paramitha. Jakarta. Sudarsono. 2002. Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Tim Bahasa Pustaka. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Universitas Lampung. 2007. Format Penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung. Unila Press. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. 2007. Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007. Dinkes Lampung Selatan.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lenbaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090). Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Berorentasi Pada Masyarakat. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
LAMPIRAN
