ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK SADAR WISATA KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU /KPK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG
BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama Organisasi Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata ini diberi nama Komunitas Putera Krakatau)* berasal dan terdiri dari kelompok-kelompok sadar wisata)** yang memiliki minat dan peduli pada pengembangan potensi wisata lokal yang berbasis di perdesaan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, didirikan pada tanggal 16 Maret 2014. )* Selanjutnya disingkat: KPK )** Selanjutnya disingkat: Pokdarwis
Pasal 2 Tempat dan Kedudukan Pengurus KPK berkedudukan di Desa Sukamandi Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, beralamat di Desa Sukamandi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pasal 3 Waktu Masa berdirinya KPK tidak terbatas dalam rangka mencapai asas dan tujuannya. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4 KPK berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersendikan pada kebijakan nasional maupun daerah yang mendukung arah pengembangan potensi kepariwisataan untuk kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 5 KPK bertujuan memajukan segenap potensi kepariwisataan yang ada dan bersamasama mengupayakan kesejahteraan para anggotanya; dan mendukung pemerintah dalam mengelola issu-issu kepariwisataan di tingkat lokal.
BAB III BENTUK DAN SIFAT Pasal 6 KPK berbentuk perkumpulan, bertujuan: 1. Mempererat persatuan dan mengembangkan kepedulian diantara para anggotanya. 2. Mempelopori pengembangan beragam potensi wisata di lingkungan sekitar /di tingkat lokal /desa /antar desa. 3. Melestarikan nilai-nilai seni, budaya, adat dan sejarah lokal yang mendukung kemajuan di bidang kepariwisataan yang berdampak positif secara ekonomi dan sosial pada masyarakat. Pasal 7 KPK bersifat non-politik dan semata-mata melaksanakan usaha pengembangan beragam potensi wisata lokal. BAB IV USAHA-USAHA Pasal 8 Untuk mencapai tujuan organisasi, KPK menyelenggarakan berbagai usaha yang terkait dengan pengembangan beragam potensi kepariwisataan di tingkat lokal dan mendorong terlaksananya event-event yang menjadi wahana apresiasi dan promosi potensi wisata yang ada di lingkungan sekitar. BAB V KEANGGOTAAN
1. 2.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 9 Anggota KPK adalah Pokdarwis-pokdarwis. Anggota kehormatan adalah individu yang bergabung ke KPK dan bersetuju dengan asas dan tujuan KPK. Pasal 10 Pokdarwis anggota mempunyai hak memilih dan dipilih. Anggota kehormatan memiliki hak suara tanpa hak memilih /dipilih. Setiap anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga)*** dan peraturan KPK. Setiap anggota memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota. Setiap anggota membayar uang pangkal dan uang iuran.
)*** Selanjutnya disingkat: AD /ART
BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Sruktur pengurus KPK, terdiri dari: 1. Pembina)**** 2. Dewan Penasihat; 3. Pengurus Harian, yakni: Ketua; Sekretaris; Bendahara; Bidang-bidang. )**** Pembina adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemda Lampung Selatan
Pasal 12 Periode Masa Bakti Kepengurusan Periode masa bakti kepengurusan KPK adalah 2 (dua) tahun. BAB VIII PERBENDAHARAAN Pasal 13 Keuangan KPK diperoleh dari: a. Uang pangkal dan iuran anggota. b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat . c. Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 14 1. Tahun buku KPK mengikuti periode tahun kalender. 2. Perbendaharaan organisasi yang diatur dalam AD/ART dan peraturan lain KPK sesuai dengan kalender berjalan. 3. Minimal 2 (dua) bulan sesudah tahun buku, pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban perbendaharaan kepada anggota melalui rapat anggota. BAB VIII RAPAT Pasal 15 1. Rapat anggota merupakan badan tertinggi dalam KPK. 2. Rapat dapat dilaksanakan setiap bulan satu kali sebagai pertanggungjawaban pengurus. 3. Rapat memilih, mengangkat dan mengesahkan pengurus baru setiap 2 tahun. 4. Rapat menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus. 5. Rapat anggota adalah yang diikuti Pokdarwis anggota dan anggota kehormatan. 6. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat dan /atau suara terbanyak.
BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar 1. Perubahan atau penyempurnaan AD /ART organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi. 2. Rapat perubahan atau penyempurnaan AD /ART organisasi harus melalui rapat anggota yang dihadiri lebih dari setengah anggota yang hadir. Pasal 17 Perubahan Organisasi Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat yang diadakan secara khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. BAB X LAIN-LAIN Pasal 18 KPK yang berbasis Pokdarwis anggota dan anggota kehormatan berdiri dan ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2014. Pasal 19 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan makna Anggaran Dasar. Pasal 20 1. Rapat dilaksanakan di Way Belerang, Desa Sukamandi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 9 Februari 2014. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: Way Belerang, Kalianda : 9 Februari 2014
Menandatangani PENGURUS KPK, Ketua, YUDAS ERMADI, SIP
Sekretaris, A. ANDI YAHYA, ST
ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK SADAR WISATA KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU /KPK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG
BAB I KEHADIRAN, KEABSAHAN DAN PERTUMBUHAN ORGANISASI Pasal 1 Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Komunitas Putera Krakatau)* ini didirikan berdasar kesepakatan melalui musyawarah bersama kelompok-kelompok sadar wisata)** yang memiliki minat dan peduli pada pengembangan potensi wisata lokal yang berbasis di perdesaan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. )* Selanjutnya disingkat: KPK )** Selanjutnya disingkat: Pokdarwis
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota KPK terdiri dari: a. Pokdarwis anggota)*** yang tergabung dalam KPK. b. Anggota kehormatan, yakni individu-individu yang bergabung ke KPK dan bersetuju dengan asas dan tujuan KPK. c. Mereka (perseorangan /badan /organisasi lain) yang mendukung atau menjadi simpatisan KPK.
1.
2. 3. 4. 5.
Pasal 3 Kewajiban Anggota Pokdarwis anggota berkewajiban sesuai ketentuan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga)**** membayar iuran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pokdarwis setiap bulan. Anggota kehormatan berkewajiban sesuai ketentuan AD /ART membayar iuran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan. Mengikuti pertemuan bulanan. Membayar uang pangkal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pendaftaran anggota baru pokdarwis maupun anggota kehormatan. Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan AD /ART serta peraturan KPK lainnya.
)*** Pokdarwis anggota adalah Pokdarwis yang menggabungkan diri dan bernaung dibawah KPK )**** Selanjutnya disingkat: AD /ART
Pasal 4 Hak Anggota 1. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama atas informasi dan akses terhadap peningkatan kapasitas (edukasi) yang disediakan organisasi KPK. 2. Setiap anggota berhak mengembangkan ide-ide dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan mendorong kemajuan organisasi KPK. Pasal 5 Status Keanggotaan Pokdarwis anggota atau anggota kehormatan berhenti dari keanggotaannya apabila: a. Pokdarwis anggota tidak aktif /bubar. b. Individu anggota bersangkutan meninggal dunia. c. Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam organisasi hilang. d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan. BAB III PENGURUS Pertemuan pada tanggal 9 Februari 2014 telah memilih /menetapkan pengurus KPK sebagai berikut: Pembina : Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pemda Lamsel Dewan penasihat: 1. Zakaria Anwar 2. Ir. Nasrullah 3. Nofil Ardi, SE, Msi Ketua Sekretaris Bendahara
: Yudas Ermadi, SIP : A. Andi Yahya, ST : Qusoiri
Bidang-bidang: 1. Sekretariat 2. Pengembangan komunitas wisata 3. Media informasi komunikasi 4. Seni /budaya 5. Promosi wisata 6. Ekonomi kreatif 7. Advokasi
: Samhudi : M. Yusuf : Riza Fitra : Basri : Age Brian, Muhyana, Ida Yunita : Basri : Zamroni, SH, Musni, SH
Pasal 6 Wewenang dan Pertanggungjawaban Pengurus melaksanakan semua hal-hal yang ditetapkan dalam AD /ART KPK dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya kepada anggota melalui rapat yang dilaksanakan minimal setahun sekali.
BAB IV RAPAT Pasal 7 1. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh: a. Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota. b. Pengurus hadir semua. 2. Acara rapat meliputi antara lain: a. Pengesahan tata tertib rapat. b. Pengesahan jadwal acara rapat. c. Pembacaan laporan pengurus. d. Tanggapan. e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus. f. Pandangan umum dan pembahasan program kerja untuk tahun kerja berikutnya. g. Pemilihan pengurus baru. BAB V PEMBUBARAN KPK Pasal 8 Pembubaran KPK dilakukan apabila tujuan organisasinya tidak tercapai dan tidak memungkinkan lagi dilakukan atau diwujudkan. BAB VI PENUTUP Pasal 9 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali melalui rapat anggota. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: Way Belerang, Kalianda : 9 Februari 2014
Menandatangani PENGURUS KPK, Ketua, YUDAS ERMADI, SIP
Sekretaris, A. ANDI YAHYA, ST
