-1-
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGGAMUS, Menimbang
:
a. bahwa Pekon di Kabupaten Tanggamus memiliki hak asal usul dan/atau hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Pekon guna menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala desa; BPD dalam rencana kerja Pemerintah desa”; dan c. bahwa untuk maksud huruf (a) dan (b) tersebut di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang pedoman penyusunan peraturan di tingkat pekon;
Mengingat
:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091 Tahun 2014);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Bupati adalah Bupati Tanggamus;
2.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3.
Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus;
-34.
Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
5.
Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
6.
Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7.
Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.
Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.
Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
10. Peraturan Bersama Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pekon dan bersifat mengatur. 11. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dan bersifat mengatur. 12. Program Pembentukan Peraturan di tingkat Pekon adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan di tingkat Pekon yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di tingkat Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon. 15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
APB
BAB II ASAS Pasal 2 Produk Hukum di tingkat Pekon berdasarkan asas kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. BAB III JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON Pasal 3 Jenis dan materi muatan Peraturan di tingkat Pekon meliputi: a. Peraturan Pemekonan; b. Peraturan Bersama Kepala Pekon; dan c. Peraturan Kepala Pekon.
-4Pasal 4 Peraturan Pemekonan berisi materi tentang pelaksanaan kewenangan Pekon dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 5 Peraturan Bersama Kepala Pekon berisi materi tentang kerjasama Pekon. Pasal 6 Peraturan Kepala Pekon berisi materi tentang pelaksanaan Peraturan Pemekonan, peraturan bersama kepala Pekon dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. BAB IV PERATURAN PEMEKONAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 7 Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemekonan ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Pemekonan. Pasal 8 (1)
Program Pembentukan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Pekon dan BHP dalam rencana kerja Pemerintah Pekon.
(2)
Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Pekon lainnya di Pekon dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pekon dan/atau BHP untuk dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Pemekonan. Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Pemekonan oleh Kepala Pekon Pasal 9
(1)
Penyusunan rancangan Pemerintah Pekon.
Peraturan
Pemekonan
diprakarsai
oleh
(2)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(3)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)
Masukan dari masyarakat Pekon dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Pekon untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan.
-5(5)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada BHP untuk dibahas dan disepakati bersama. Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Pemekonan oleh BHP Pasal 10
(1)
BHP dapat Pemekonan.
menyusun
dan
mengusulkan
rancangan
Peraturan
(2)
Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Pemekonan tentang rencana pembangunan jangka menengah Pekon, rancangan Peraturan Pemekonan tentang rencana kerja Pemerintah Pekon, rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan rancangan Peraturan Pemekonan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
(3)
Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BHP kepada pimpinan BHP untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Pemekonan usulan BHP. Bagian Ketiga Pembahasan Pasal 11
(1)
BHP mengundang Kepala Pekon untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pemekonan.
(2)
Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Pemekonan prakarsa Pemerintah Pekon dan usulan BHP mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Pemekonan usulan BHP sedangkan Rancangan Peraturan Pemekonan usulan Kepala Pekon digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Pasal 12
(1)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
(2)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Pekon dan BHP. Pasal 13
(1)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BHP kepada Kepala Pekon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemekonan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2)
Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Pekon dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Pemekonan dari pimpinan BHP.
-6Bagian Keempat Penetapan Pasal 14 (1)
Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Pekon untuk diundangkan.
(2)
Dalam hal Kepala Pekon tidak menandatangani Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), rancangan peraturan pemekonan tersebut wajib diundangkan dalam lembaran pekon dan sah menjadi peraturan pemekonan. Bagian Kelima Pengundangan Pasal 15
(1)
Sekretaris Pekon mengundangkan Peraturan Pemekonan dalam lembaran Pekon.
(2)
Peraturan Pemekonan dinyatakan mulai berlaku kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
dan
mempunyai
Bagian Keenam Penyebarluasan Pasal 16 (1)
Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Pekon dan BHP sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan, penyusunan Rancangan Peratuan Pekon, pembahasan Rancangan Peraturan Pemekonan, hingga Pengundangan Peraturan Pemekonan.
(2)
Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. BAB V EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN PEMEKONAN Paragraf 1 Evaluasi Pasal 17
(1)
Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Pekon yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Pekon dan BHP, disampaikan oleh Kepala Pekon kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2)
Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Pemekonan tersebut berlaku dengan sendirinya.
-7Pasal 18 (1)
Hasil evaluasi rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
(2)
Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon wajib memperbaikinya. Pasal 19
(1)
Kepala Pekon memperbaiki rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
(2)
Kepala Pekon dapat mengundang BHP untuk memperbaiki rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Pekon kepada Bupati melalui camat. Pasal 20
Dalam hal Kepala Pekon tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Pemekonan, Bupati membatalkan Peraturan Pemekonan dengan Keputusan Bupati. Pasal 21 (1)
Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan.
(2)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang terdiri dari : 1. Satu orang ketua; 2. Satu orang wakil ketua; 3. Satu orang sekretaris; 4. Enam orang anggota; Pasal 22
Kepada tim sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) diberikan honor berdasarkan jumlah produk yang dievaluasi dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanggamus. Paragraf 2 Klarifikasi Pasal 23 (1)
Peraturan Pemekonan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
(2)
Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Pemekonan dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
-8Pasal 24 (1)
Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat berupa: a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)
Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemekonan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
(3)
Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Pemekonan tersebut dengan Keputusan Bupati. BAB VI PERATURAN BERSAMA KEPALA PEKON Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 25
(1)
Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon ditetapkan bersama oleh dua Kepala Pekon atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Pekon.
(2)
Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Pekon. Bagian Kedua Penyusunan Pasal 26
Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon dilakukan oleh Kepala Pekon pemrakarsa. Pasal 27 (1)
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2)
Masukan dari masyarakat Pekon dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Pekon untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon.
-9-
Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan Pasal 28 Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Pekon atau lebih. Pasal 29 (1)
Kepala Pekon yang melakukan kerja sama antar-Pekon menetapkan Rancangan Peraturan Pemekonan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
(2)
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Pekon yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Pekon oleh Sekretaris Pekon masing-masing Pekon.
(3)
Peraturan Bersama Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Pekon pada masing-masing Pekon. Bagian Keempat Penyebarluasan Pasal 30
Peraturan Bersama Kepala Pekon disebarluaskan kepada masyarakat Pekon masing-masing. BAB VII PERATURAN KEPALA PEKON Pasal 31 (1)
Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Pekon dilakukan oleh Kepala Pekon.
(2)
Materi muatan Peraturan Kepala Pekon meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Pekon dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 32
Peraturan Kepala Pekon diundangkan dalam Berita Pekon oleh Sekretaris Pekon. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 33 Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 27 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemekonan, Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 108 seri D Nomor 65 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
-10BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.
Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 3 Juli 2015 BUPATI TANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN
Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 3 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Drs.Hi MUKHLIS BASRI ST.,MT.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610203 198110 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR 126
NOREG PERATURAN DAERAH LAMPUNG : ( 8 / TGS/2015 )
KABUPATEN
TANGGAMUS,
PROVINSI
-11-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TENTANG PERATURAN PEMEKONAN A. UMUM Penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pengaturan dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Pekon”. Dalam beberapa konteks bahasa, tidak sedikit daerah di kawasan Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang menyebutkan/menamakan “Pekon” dengan ragam bahasa yang lain sesuai dengan budaya bahasa yang melekat di daerah tersebut, meskipun penamaan yang berbeda tersebut memiliki arti yang sama dengan “Pekon”. Terlebih dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon menyatakan secara gamblang bahwa “Penyebutan Pekon atau Pekon Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Adanya ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) yang memuat “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan landasan adanya Pekon sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan berada pada struktur pemerintahan paling rendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang justru sebenarnya lebih dekat dan menjamah masyarakat. Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Pekon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pekon yang selanjutnya disebut “Pekon” di Kabupaten Tanggamus memiliki hak asal usul dan/atau hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
-12dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat bahwa daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; Bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Pekon guna menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan ditetapkan oleh Kepala Pekon dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Pekon” maka adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Peraturan Pemekonan ini diharapkan dapat dijalankan semaksimal mungkin untuk tujuan pembangunan masyarakat Pekon daerah Kabupaten Tanggamus. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
-13-
Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas
-14-
Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 39
-15-
BENTUK PERATURAN PEMEKONAN DAN KEPUTUSAN KEPALA PEKON A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI PEKON I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMEKONAN
KEPALA PEKON ….. (Nama Pekon) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN PEMEKONAN … (Nama Pekon) NOMOR … TAHUN … TENTANG (Nama Peraturan Pemekonan) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PEKON (Nama Pekon), Menimbang: a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …; Mengingat: 1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …; Dengan Kesepakatan Bersama BHP … (Nama Pekon) dan KEPALA PEKON … (Nama Pekon) MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMEKONAN TENTANG ... (Nama Peraturan Pemekonan).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
-16BAB II … Pasal …
BAB … (dan seterusnya) Pasal . . . Peraturan Pemekonan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemekonan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon … (Nama Pekon). Ditetapkan di … pada tanggal … KEPALA PEKON …(Nama Pekon), tanda tangan NAMA
Diundangkan di … pada tanggal … SEKRETARIS PEKON … (Nama Pekon), tanda tangan NAMA
LEMBARAN PEKON … (Nama Pekon) TAHUN … NOMOR …
-17-
II.
BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA PEKON
KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN BERSAMA KEPALA PEKON... (Nama Pekon) DAN KEPALA PEKON... (Nama Pekon) NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Bersama) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PEKON ... (Nama Pekon) DAN KEPALA PEKON ..., (Nama Pekon) Menimbang Mengingat
: a. bahwa...............................................................; b. bahwa...............................................................; c. dan seterusnya..................................................; : 1. ..........................................................................; 2. .........................................................................; 3. dan seterusnya.................................................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA PEKON... (Nama Pekon) DAN KEPALA PEKON... (Nama Pekon) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 Pasal .. BAB ... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
-18BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon... (Nama Pekon) dan Berita Pekon... (Nama Pekon) Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA PEKON..., (Nama Pekon) KEPALA PEKON..., (Nama Pekon) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS PEKON ..., (Nama Pekon)
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS PEKON ..., (Nama Pekon)
(Nama)
(Nama)
BERITA PEKON... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ... BERITA PEKON... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ...
-19III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA PEKON
KEPALA PEKON … (Nama Pekon) KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN KEPALA PEKON... (Nama Pekon) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Kepala Pekon) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PEKON ..., (Nama Pekon) Menimbang Mengingat
Menetapkan
: a. bahwa................................................; b. bahwa................................................; c. dan seterusnya..................................; : 1. ..........................................................; 2............................................................; 3. dan seterusnya..................................; MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA PEKON TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Pekon).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Pekon ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 Pasal .. BAB ... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-20Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pekon ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon... (Nama Pekon). Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA PEKON..., (Nama Pekon) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS PEKON..., (Nama Pekon) (Nama) BERITA PEKON... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ...
-21-
B. KEPUTUSAN KEPALA PEKON I. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA PEKON
KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota) KEPUTUSAN KEPALA PEKON ... (Nama Pekon) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Keputusan Kepala Pekon) KEPALA PEKON..., (Nama Pekon) Menimbang
: a. bahwa...................................................................; b. bahwa.............................................................. c.dan seterusnya.................................................... Mengingat : 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3.dan seterusnya..................................................... Memperhatikan : 1. .....................................................................; 2. .....................................................................; 3. dan seterusnya..............................................; (jika diperlukan) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA
: : : : : Keputusan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ............... pada tanggal ................... KEPALA PEKON..., (Nama Pekon) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
