BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 02 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGGAMUS, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah kelembagaan pekon seharusnya berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi setelah diadakan kajian perangkat pekon tetap berada pada Bagian Tata Pemerintahan, hanya yang menyangkut pembangunan, kelembagaan dan kekayaan pekon diserahkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat;
b.
bahwa Layanan Pengadaan Barang dan Jasa telah dibentuk dengan UPT Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, akan tetapi beban kerja UPT Layanan Pengadaan Barang dan jasa tersebut terlalu berat untuk setingkat Eselon IV dalam bentuk UPT, oleh karena itu perlu dikembangkan dengan setingkat Eselon IIIa dalam bentuk bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupeten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 05 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 63).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI BUPATI. Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 63) diadakan perubahan sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 4 Ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan huruf d1 yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 4” (1) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah. (2)
Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Kabupaten; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten; d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Kabupaten; d1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan pasal 5 Ayat (1) huruf b diubah, dan ketentuan huruf c dibawah angka 2 ditambahkan angka 2a Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5” (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari : 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari: a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan; b) Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah; dan c) Sub Bagian Perangkat Pekon dan Kelurahan. 2. Bagian Hukum, terdiri dari: a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: a) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perbankan; b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian; dan c) Sub Bagian Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi. 2. Bagian Kesejahtraan Masyarakat dan Keagamaan terdiri dari: a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat; b) Sub Bagian Kegiatan Keagamaan; dan c) Sub Bagian Bina Mental Spiritual. 2a. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : a) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; b) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi; dan
c) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.
d. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari : 1. Bagian Umum, terdiri dari : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Sub Bagian Perlengkapan; dan c) Sub Bagian Rumah Tangga. 2. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari: a) Sub Bagian Kehumasan; b) Sub Bagian Protokol; dan c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan Publikasi. 3. Bagian Organisasi, terdiri dari: a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Tata Laksana; dan c) Sub Bagian Analisis Jabatan. e. Kelompok Jabatan Funsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, serta huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kapala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), dan c angka 1,angka 2 dan angka 3 huruf (a) huruf (b) dan huruf (c) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun Fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.
Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal BUPATI TANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN
Diundangkan di Kota Agung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST.,MT.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610203 198110 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR..... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG : ( 02/ TGS/ 2015)
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 02 TAHUN 2015 TANGGAL : 5 Maret 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PEARTURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
SEKRETARIS DAERAH Kelompok Jabatan Fungsional
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
Bagian Tata Pemerintahan
Sub.Bagian . Pemerintahan Umum dan Pertanahan
Sub. BagianPerangkat dan Otonomi Daerah Sub.Bagian Perangkat Pekon dan Kelurahan
Bagian Hukum
Sub.Bagian . Peraturan Perundangundangan Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sub. Bagian Dokumentasi Hukum
ASISTEN
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Bag. Ekonomi dan Pembangunan
Bag. Kesejahteraan Masyarakat & Keagamaan
Sub.Bagian . Penanaman Modal Daerah & Perbankan
Subag. Kesejahteraan Kemasyarakatan
Sub.Bagian Sarana & Prasarana Perekonomian
Sub.Bagian Kegiatan Keagamaan
Sub.Bagian Pengendalian, Monitoring & Evaluasi
Sub. Bagian Bina Mental Spiritual
Bag. Layanan Pengadaan barang & jasa
Subag. Pengadaan pekerjaan kontruksi
Subag. Jasa konsultasi
Subag. Pengadaan Barang & jasa lainnya
Bagian Umum
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Organisasi
Sub. Bagian Tata Usaha
Sub.Bagian Kehumasan
Sub. Bagian Kelembagaan
Sub.Bagian Perlengkapan
Sub. Bagian Protokol Pekon
Sub. Bagian Tata Laksana Pekon
Sub.Bagian.Rumah Tangga
Sub.Bagian PDE dan Publikasi
Sub. Bagian Analisis Jabatan Pekon
BUPATI TANGGAMUS, dto BAMBANG KURNIAWAN
