PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN OLEH KEPOLISIAN DIKOTA BANDAR LAMPUNG

Febrianti Putri Universitas Lampung

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN OLEH KEPOLISIAN DIKOTA BANDAR LAMPUNG

Febyanti Putri, Dr. Tisnanta, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H., M.H. Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145 e-mail : [email protected]

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian izin keramaian oleh pihak Kepolisian dikota Bandar Lampung, serta untuk mengetahui dan menganalisis peranan Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan izin keramaian. Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur pemberian izin keramaian oleh Kepolisian di kota Bandar Lampung? Dan Bagaimana pengawasan pihak Kepolisian untuk mencapai ketertiban dalam izin keramaian?. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan mengumpulkan data primer yang di dapat langsung dari obyek penelitian. Hasil penelitian bahwa dalam prosedur pemberian izin keramaian adalah: (a) pemohon izin menyiapkan berkas berkas berupa Kartu Tanda Pengenal, dan proposal kegiatan maksimal 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan (b) pemohon izin dapat mengurus berkas rekomendasi dari Polres untuk selanjutnya diproses oleh bagian Intelkam Polda Lampung dan pemohon izin tidak dipungut biaya apapun. (c) pengawasan izin keramaian pihak Kepolisian akan berada diwilayah dimana kegiatan itu akan dilaksanakan dan berhak membubarkan kegiatan Pelaksanaan pengawasan pihak Kepolisian untuk mencapai ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam izin keramaian adalah: (a) Kepolisian bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan, dengan membuat batasan bagi penonton (b) Kepolisian memberikan pemahaman kepada penyelenggara/event organizer dalam kegiatan untuk lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, serta melakukan koordinasi lebih awal (c) memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Kata Kunci : Pelaksanaan, Izin Keramaian, Kepolisi

1


ABSTRACT The purpose of this research is to study and analyze the crowd licensing procedures by the police in the city of Dublin , as well as to identify and analyze the role of the police to maintain security and order in the execution of the crowd permission . The problem in this study is : How does the licensing procedure the crowd by police in the city of Bandar Lampung ? And How police supervision in order to achieve the consent crowd ? . The method used is an Empirical Juridical by collecting primary data that can be directly from the object of research .The results of that research in the crowd licensing procedures are : ( a) the applicant permission to prepare a file File Identification Card , and a proposal for a maximum of 7 days before the project is implemented ( b ) the applicant can take care recommendation from the police station to file further processed by police Intelkam section Lampung and the applicant is free of charge . ( c ) the police crowd control license would be in the region where the activity will be carried out and the right to dissolve the activities. Police supervision to achieve order , security and tranquility in the hustle permit are : ( a) Police in charge of overseeing the activities , with a limitation on the audience ( b ) Police provide insight to the organizers / event organizer to pay more attention to the activities of the security aspects , safety , as well as coordinating early ( c ) provide strict punishment for violators . Keywords : Implementation , Licensed Crowd , Police

keamanan

I. PENDAHULUAN

tertib Peranan Indonesia

Kepolisian

Negara

mempunyai

Republik

tujuan

yang

dan ketertiban masyarakat, dan

tegaknya

terselenggaranya pengayoman,

dan

hukum,

perlindungan, pelayanan

kepada

tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

masyarakat dengan menjunjung tinggi

Negara

hak.”Pasal 4 Undang Undang Nomor

Republik

Indonesia

yang

mengatur:

2Tahun 2002 menekankan keamanan dan

“Kepolisian Negara Republik Indonesia

ketertiban masyarakat yang dijelaskan juga

bertujuan untuk mewujudkan keamanan

dalam alam Pasal 1 angka 4 Undang

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa

2


Keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

adalah:

pelanggaran hukum yang telah terjadi seperti mengadili orang atau kelompok

“suatu kondisi dinamis masyarakat

orang yang telah melakukan pelanggaran

sebagai

hukum yang selanjutnya akan diberikan

salah

satu

terselenggaranya

prasyarat

pembangunan

nasional dalam rangka tercapainya

sanksi

sesuai

Undang

Undang

yang

berlaku.

tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban,

Dari tujuan dibentuknya badan Kepolisian,

dan

tegaknya

terbinanya

hukum,

serta

maka dibentuk lah tugas serta kewenangan

ketenteraman,

yang

yang

diberikan

kepada

pihak

pihak

mengandung kemampuan membina

kepolisian untuk mencapai tujuan tersebut

serta mengembangkan potensi dan

yang tercantum dalam Pasal 13 Undang

kekuatan

dalam

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat

menangkal,

mencegah,

menanggulangi

segala

bentuk

yaitu :

pelanggaran hukum dan bentuk-

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik

bentuk gangguan lainnya yang

Indonesia adalah:

dapat meresahkan masyarakat.”

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Kepolisian

diharapkan

dapat

b. menegakkan hukum; dan

menanggulangi masalah masyarakat secara

c.

preventif Kepolisian aktivitas

memberikan

maupun

represif.

Peran

pengayoman,

secara

preventif

adalah

masyarakat.

pihak

Kepolisian

dan

perlindungan, pelayanan

kepada

mencegah

sebelum terjadinya pelanggaran hukum

Sebagaimana yang telah tercantum dalam

seperti

menjaga

Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun

ketertiban dan mengadakan sosialisasi

2002 tentang Kepolisian Negara Republik

untuk

Indonesia,

contohnya

dengan

tugas

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengenal hukum terhadap masyarakat.

berarti suatu keadaan yang ditandai dengan

Peran Kepolisian secara represif adalah

terjaminnya

aktivitas pihak Kepolisian guna mengatasi

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

keamanan

dan

ketertiban

3


serta

terselenggaranya

pengayoman,

dan

masyarakat.

perlindungan,

pelayanan

serta

kepada

memberikan

sebagai pemohon izin. Adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin

yang

diberikan

kepada

orang

perlindungan pengayoman dan pelayanan

perorang,organisasi atau kelompok dan

masyarakat

atau panitia atas permintaannya untuk

merupakan

pemeliharaan

keamanan dalam negeri melalui upaya

mengumpulkan

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang

banyak baik untuk kegiatan kerohanian,

dibantu oleh masyarakat sesuai dengan

sosial, politik, seni budaya, demonstrasi

Hak Asasi

maupun kegiatan ilmiah.

Manusia.

Kenyataan nya

orang

dalam

jumlah

masyarakat justru menjadi faktor yang

(Henry.Siswosoediro, 2008)

mengancam

suatu

Dalam Pasal 15 ayat 2a Undang-Undang

keadaan yang tertib, tentram dan aman,

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

contohnya dalam hal ini masyarakat sering

Negara ini, menyatakan peranan penting

membuat acara atau kegiatan yang disertai

pihak Kepolisian dalam “keramaian” dan

oleh beberapa orang yang menimbulkan

pemberian izin untuk mengadakan suatu

keramaian seperti orgen tunggal, pasar

kegiatan yang berada dibawah pengawasan

malam, konser dan lain lain. Kegiatan

aparat

kegiatan

kepercayaan

tidak

seperti

berpotensi

tercapainya

itulah

yang

mengancam

keamanan

dan

dapat

ketertiban,

ketentraman

dalam

bermasyarakat. Untuk itu diperlukan izin yang

bertujuan

kegiatan

keramaian

merupakan seseorang

untuk

yang

atau

badan

agar

masyarakat

terciptanya yang

berada

diwilayah tempat dimana “keramaian” itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi. (Tim Redaksi, 2010)

mengendalikan tersebut.

hal

Kepolisian

Izin

Prosedur dari izin keramaian yang harus

membolehkan

diketahui adalah pemohon izin harus

lainnya

yang

mempunyai tujuan kegiatan yang akan di

meminta atau ingin melakukan sesuatu hal

laksanakan

yang

lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah

menurut

peraturan

perundang-

undangan harus memiliki izin.

secara

jelas,

mempunyai

setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan menganggu

Bentuk

izin

yang

diperlukan

untuk

warga setempat. Izin keramaian seperti

mengendalikan kegiatan keramaian adalah

seminar,

demonstrasi,

mengumpulkan

izin keramaian yang harus dibuat atau

massa untuk pawai politik, mengadakan

dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan

pertunjukan musik dilapangan terbuka,

4


pasar malam, mengadakan hajatan yang

Bandar lampung yang berujung kerusuhan

memakai badan jalan atau fasilitas kota

dan

dan lain-lain. Adapun persyaratan umum

penonton

izin keramaian adalah:

disebabkan kurang nya pengawasan dari

a).

kerusakan

fasilitas

konser

umum

yang

oleh

disinyalir

Keramaian

dan

tontonan

yang

pihak Kepolisian dalam mengendalikan

diselenggarakan

tidak

memuat

untuk

penonton konser. Namun dari kejadian ini

menjelekan atau menyudutkan salah satu

band SLANK dicekal oleh MK untuk

agama atau golongan tertentu atau SARA

tampil di kota Bandar lampung karena

(suku, agama, ras, dan antar golongan)

diduga akan

b). Kegiatan tontonan dan hiburan yang

kerusuhan. Namun jika dianalisis kasus ini

dilakukan didekat jalan raya tidak boleh

semestinya tidak oleh mencekal band

menganggu lalu lintas. Untuk mengatur

Slank untuk berhenti menyelenggarakan

jalannya tontonan dan hiburan agar tidak

konser di Bandar lampung karena sesuai

menganggu lalu lintas dapat meminta

dengan pedoman izin keramaian jika

bantuan

terjadi

pengamanan

dari

pihak

kembali mengakibatkan

kerusuhan

didalam

suatu

Kepolisian.

keramaian, maka yang akan dikenakan

Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini

sanksi

guna

acaranya, sedangkan Slank hanya sebagai

mencegah

pelanggaran

adanya

hukum

pelanggaran yang

adalah

penganggung

jawab

tidak

bintang tamu dalam acara tersebut,. Pihak

menciptakan keamanan dan ketertiban

penyelenggara juga mengatakan telah

dalam masyarakat yang di lakukan oleh

mempunyai surat izin keramaian yang

penyelenggara kegiatan dan oleh orang

telah dibuat oleh penyelenggara konser

orang atau kelompok yang ikut serta dalam

dengan pihak Kepolisian setempat. Dari

kegiatan tersebut. (Y.Sri Pudyatmoko,

keterangan penyelenggara beberapa polisi

2009)

ada yang berada diwilayah konser tersebut namun

Salah

satu

kurangnyapengawasan

contoh dan

kerusuhan

itu

tidak

bisa

kasus

dikendalikan oleh pihak Kepolisian yang

prosedural

kurang sigap. Jadi dalam hal ini terlihat

yang diterapkan oleh pemohon izin dan

kurangnya pengawasan

pemberi izin. contohnya seperti yang

dan tanggung jawab dari pihak Kepolisian.

terjadi pada bulan Oktober tahun 2012

Ada

yang dialami oleh penyelenggara konser

administrasinya yang kita ketahui bahwa

Band Ibu Kota yaitu SLANK di Gor

izin keramaian tidak dipungut biaya dalam

juga

kasus

tentang

prosedur

5


prosedur penerbitannya, namun masih

(1) Bagaimana prosedur pemberian

banyak pemohon izin keramaian yang

izin keramaian oleh Kepolisian di

mengaku pada saat ingin membuat izin

kota Bandar Lampung?

keramaian masih di pungut biaya hingga

(2)

ratusan ribu rupiah dan dalam jangka

Kepolisian untuk mencapai ketertiban

waktu yang tidak menentu.

dalam izin keramaian?

Dari

kejadian

ini

mungkin

masyarakat

menganggap

pengawasan

dari

mencapai

pengawasan

pihak

sebagian kurangnya

Kepolisian

kegiatan

Bagaimana

II. METODE PENELITIAN

untuk

masyarakat

yang

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas,

terdapat unsur kemanan, ketertiban serta

maka

ketentraman yang dapat di jamin oleh

penelitian ini menggunakan pendekatan

pihak Kepolisan selaku pemberi izin,

Yuridis Empiris .

sehingga masyarakat tidak menganggap

Pendekatan

Yuridis

remeh atau hanya sebagai formalitas saja

pendekatan

yang

untuk memproses izin keramaian di Polres

meneliti serta mengumpulkan data primer

setempat.

kebiasaan

yang telah diperoleh secara langsung pada

dalam diri masyarakat untuk membuat izin

objek penelitian (field research ) melalui

keramaian

hasil

Sehingga

timbul

yang

berdampak

bagi

penyelenggara acara.

pendekatan

observasi,

Empiris dilakukan

wawancara

dalam

yaitu dengan

dengan

responden atau narasumer ditempat objek penelitian

Berdasarkan

masalah

uraian

diatas,

untuk

yang

permasalahan

berhubungan

yang

dibahas

dengan dalam

mengetahui mekanisme pemberian izin

penelitian ini di kantor Kepolisian Daerah

keramaian

peranan

Lampung guna mengetahui pelaksanaan

Kepolisian dalam menciptakan keamanan,

atau prosedur izin keramaian yang di

ketertiban

dalam

berikan oleh pihak Kepolisian Provinsi

pelaksanaan izin keramaian. Maka penulis

Lampung (Cholid Narbuko dan Abu

berkesimpulan

Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian).

penelitian Pemberian

yang

serta

baik

ketentraman

untuk

mengenai Izin

serta

mengadakan :“Pelaksanaan

Keramaian

Oleh

Kepolisian Di Kota Bandar Lampung”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

6


telah ditentukan dan didaftarkan pada

III. PEMBAHASAN

bagian Intelkam. Dalam penerbitan izin A. Prosedur Pelaksanaan Penerbitan

keramaian juga pemohon paling lambat

Izin Keramaian

mengurus penerbitan surat izin paling lambat 7 hari sebelum kegiatan keramaian

A.1 Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Izin Keramaian oleh pihak pemohon dan

Intelkam

Kepolisian

Daerah

Lampung

dilaksanakan. Adapun kewajiban pemohon yang harus dilengapi untuk membuat izin keramaian berupa formulir yang berisi: 1). Mengisi kolom nama penanggung

Berdasarkan

teori

yang

telah

di

jawab

kemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa

Nama penanggung jawab adalah pemohon

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang

izin keramaian selaku penanggung jawab

dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah

dalam kegiatan keramaian yang akan

secara berencana, teratur dan terarah guna

dilakukan. Penanggung jawab kegiatan ini

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam

juga bertanggung jawab penuh apabila

hal ini suatu badan atau wadah yang dapat

adanya pelanggaran hukum yang terjadi

mencapai tujuan yang diharapkan dalam

dalam kegiatan keramaian tersebut, maka

penerbitan izin keramaian adalah bagian

pihak dari penanggung jawab inilah yang

Intelkam Kepolisian Daerah Lampung.

akan diberikan sanksi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf

2). Mengisi kolom pekerjaan

Kasi Yanmin Bagian Intelkam Kepolisian

Pemohon

Daerah Lampung Bapak Nasrul bahwa

penanggung

untuk

izin

pekerjaan yang sedang dijalani sesuai

keramaian oleh Kepolisian dikota Bandar

dengan keterangan yang sebenar-benarnya

Lampung, pemohon dapat pengajukan

untuk keterangan yang lebih jelas dalam

permohonan

biodata pemohon keramaian.

melaksanakan

pada

penerbitan

bagian

Intelkam

izin

keramaian

jawab

harus

selaku mengisi

Kepolisian daerah lampung dengan hanya

3). Mengisi kolom alamat

mengisi

yang

Pemohon

biaya

dengan sebenar-benarnya sesuai dengan

administrasi yang harus dikeluarkan oleh

kartu tanda pengenal pemohon. Agar jika

pemohon

setelah

telah

persyaratan-persyaratan ditentukan

serta

tanpa

penerbitan

ada

surat

izin

keramaiannya akan selesai 2-3 hari setelah pemohon melengkapi persyaratan yang

izin

harus

kegiatan

mengisi

keramaian

alamat

itu

dilaksanakan, terjadi dampak yang tidak di

7


inginkan maka alamat pemohon dapat

menyetujui

dilacak oleh pihak yang berwenang.

dimohonkan

4). Memberikan surat permohonan dari

keramaian, sehingga kegiatan tersebut bisa

pihak penyelenggara

dilaksanakan

Didalam surat tertulis permohonan dari

6). Perkiraan intelejen dari Polres setempat

pihak penyelenggara harus terdapat nomor

Perkiraan intelejen ini adalah keputusan

surat, lampiran, perihal yang ditujukan

yang dikeluarkan oleh Polres setempat

kepada yang terhormat Kapolsek setempat

dalam surat rekomendasi Polres. perkiraan

dimana

intelejen

lokasi

kegiatan

itu

akan

kagiatan

keramaian

yang

pemohon

izin

oleh

ini

akan

digunakan

untuk

dilaksanakan, menuliskan kegiatan apa

dilapangan dimana kegiatan keramaian itu

yang akan dilakukan, mecantumkan hari

akan

atau tanggal, waktu, tempat dan nama

beberapa pihak Kepolisian yang akan

acara yang akan dilakukan kemudian surat

mengawasi kegiatan keramaian tersebut

permohonan yang di buat oleh panitia

7). Surat perintah pengamanan kegiatan

harus ditandatangani oleh ketua dan

Surat ini dibuat oleh pemohon yang

sekretaris yang akan melakukaan kegiatan

ditujukan kepada Polres setempat untuk

tersebut disertai kota dan tanggal dimana

disetujui dan diberikan pengamanan dari

surat itu dibuat kemudian diserahkan

pihak Kepolisian yang bertugas untuk

kepada bagian intelkam kapolsek setempat

membantu penanggung jawab kegiatan

untuk mendapatkan surat rekomendasi.

dalam mengkoordinir kegiatan keramaian

Surat ini berguna sebagai persetujuan para

tersebut.

panitia kegiatan dalam bekerjasama dan

8). Izin tempat pelaksanaan kegiatan

melakukan

Izin ini dibuat oleh pemohon kegiatan

penerbitan

izin

keramaian

dilakukan

maka

akan

disertai

dengan pihak Kepolisian.

keramaian kepada RT atau RW setempat

5) Surat rekomendasi dari polres setempat

dimana kegiatan keramaian itu akan

Surat ini akan dikeluarkan oleh polres

dilaksanakan.

setempat apabila surat permohonan izin

keramaian

keramaian oleh pihak pemohon telah

masyarakat

didaftarkan pada bagian Intelkam polres

kegiatan keramaian akan dilakukan.

setempat. Surat rekomendasi ini berisikan

9). Proposal kegiatan

surat keputusan dari

Proposal

Kepala Kepolisian

Dengan

itu

telah

sekitar

kegiatan

ini

kegiatan

disetujui wilayah

yang

oleh dimana

dibuat

oleh

Resor (Kapolres) atau Kepala Kepolisian

pemohon kegiatan keramaian yang berupa

Sektor (Kapolsek) setempat yang telah

makalah

yang

berisi

latar

belakang

8


dibuatnya acara, alas an dibuatnya acara,

Bandar Lampung sudah sesuai dengan

pihak-pihak yang ikut serta dalam acara

ketentuan

tersebut, tujuan acara, sponsor yang ikut

Lapangan/pelaksanaan)

serta dll secara lengkap dan detail.

No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan

10.) Photo copy Kartu Tanda Pengenal

dan pemberitahuan kegiatan masyarakat

(KTP) penanggung jawab acara

yang berisi informasi-informasi tentang

Poto kopi kartu tanda pengenal pemohon

persyaratan

izin keramaian atau penanggung jawabnya

Indonesia serta prosedur yang dilakukan

harus disertai untuk dokumen Kepolisian

oleh pihak Intelkam Kepolisian daerah

apabila ada pelanggaran yang akan terjadi

Lampung sudah sesuai dengan peraturan

dalam kegiatan keramaian tersebut maka

pedoman penerbitan izin keramaian secara

penanggung jawab acar tersebut akan

teknis

dicari untuk mempertanggung jawabkan

keputusan

akibat yang dibuat.

lampung yang sudah mencakup aturan

11).Surat pengantar dari instansi lain

yang tetap dari pedoman penerbitan izin

Surat pengantar jika ada boleh disertakan

keramaian yang berlaku secara umum

dalam

yaitu :

pendaftaran

permohonan

guna

Dasar

dan

yang

(Petunjuk Juklap

penerbitan

telah

Kepala

di

Kapolri

izin

tentukan

Kepolisian

di

oleh

Daerah

melengkapi prosedur. Surat dari instansi lain seperti contohnya surat rekomendasi dari

sponsor-sponsor

dan

lembaga-

lembaga yang akan ikut serta dalam

1.

Keramaian

diseleggarakan

dan

tontonan

yang

tidak

memuat

unsur

menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA

kegiatan tersebut.

(Suku, Agama, Ras, dan ntar golongan) Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian

Intelkam

Kepolisian

Daerah

Lampung, jika semua persyaratan telah dibawa oleh pemohon izin maka berkas berkas

dan

fomulir

penerbitan

izin

keramaian dapat diserahkan pada loket kasi Intelkam bagian izin keramaian yang selanjutnya akan diproses selama 3 hari dan tidak dipungut biaya apapun. Dari hasil wawancara prosedur pelaksanaan izin keramaian oleh pihak Kepolisian dikota

2. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalan nya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian. 3.Foto kopi KTP (kartu tanda pengenal) ketua

panitia

penyelenggara

atau

penanggung jawab sebanyak satu lembar

9


4. Foto kopi KK (kartu keluarga) pemohon

untuk tidak melanggar aturan yang telah

atau penanggung jawab

ditetapkan. Apabila pemohon melanggar

sebanyak satu

lembar

ketentuan yang berlaku sehingga didalam kegiatan

5. Nama penyelenggara

tersebut

terjadi

pelanggaran

hukum yang mengancam tidak tercapainya ketertiban

6. Alamat domisili yang jelas

dan

keamanan

untuk

masyarakat sekitar maka pemohon izin 7. Surat pengantar dari kelurahan, RT/RW

keramaian

atau Polres setempat

kegiatan akan di berikan sanksi oleh pihak Kepolisian

8.Proposal gambaran umum kegiatan jika

selaku

penanggung

sesuai

dengan

jawab

tindak

pelanggaran yang terjadi.

ada Sanksi

adalah ganjaran, jeraan, atau

hukuman bagi siapa yang melanggar

A.2. Sanksi-Sanksi

peraturan yang telah ditentukan. Pihak Dalam ketentuan teknis pelaksanaan izin keramaian terdapat aturan yang disebutkan juga dalam hasil wawancara dengan Staf Intelkam

Kepolisian

di

kota

Bandar

Lampung bahwa keramaian dan tontonan yang diseleggarakan tidak boleh memuat unsur menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA ( suku, agama, ras, dan antar golongan) dan kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalan nya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian.

Kepolisian juga mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dalam hal ini apabila suatu instansi atau kelompok masyarakat mengadakan suatu kegiatan

keramaian

tetapi

tidak

mempunyai surat izin keramaian yang dikeluarkan

oleh

Kepolisan

Daerah

maupun Sektor serta tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan

yang telah diatur

dalam pelaksanaan izin keramaian oleh pemohon izin kepada pihak Kepolisian. Maka telah diatur dalam Pasal 510 KUHP ayat 1: (1). Di ancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain yang

Dari ketentuan tersebut pemohon izin kegiatan keramaian mempunyai kewajiban

ditunjuk untuk itu:

10


Ke-1.

Mengadakan

keramaian

atau

menciptakan acara keramaian masyarakat

tontonan untuk umum

dengan aman dan tertib sesuai peraturan

Ke-2. Mengadakan arak-arakan dijalan

yang telah ditentukan oleh Kepolisian dan

umum.

Undang Undang. Dalam hal ini adanya

Diatur juga sanksi sanksi yang akan

sanksi sangat penting diketahui bagi calon

diterima apabila izin keramaian tidak

pemohon

dilaksanakan dan apabila dalam acara itu

pendaftaran atau pelaksanaan penerbitan

terdapat pelanggaran hukum yang terjadi

izin keramaian untuk menanggulangi serta

yang

meminimalisir 1.Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 2.Penaggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

yang

akan

masalah

melakukan

yang

akan

ditimbulkan dalam kegiatan keramaian secara preventif serta membantu pihak Kepolisian dalam mengontrol kegiatan keramaian yang akan berlangsung agar berjalan tertib dan aman.

berlaku

ditambah sepertiga dari pidana pokok. B. Pengawasan Pihak Kepolisian unuk 3.Barang siapa dengan kekerasan/ancaman

mencapai Ketertiban, Keamanan, dan

menghalangi penyampaian pendapat di

Ketentraman dalam Izin Keramaian

muka umum dipidana penjara paling lama Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf

satu tahun.

Intelkam Kepolisian Daerah Lampung Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia pada Pasal 13, 14, dan 15 telah diatur tentang tugas dan kewenangan Kepolisian yang harus memberi izin kepada pihak pemohon dan menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak ada pelaggaran hukum yang terjadi. Jadi dalam hal izin keramaian ini diharapkan pihak Kepolisian dapat bekerja sama dengan penanggung jawab

acara

selaku

pemohon

dalam

bapak Nasrul dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bidang dalam Kepolisian dalam bidang mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin keramaian yaitu bidang Intelkam Polda atau Polres serta pasukan pengamanan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kegiatan keramaian tersebut yang diatur juga dalam peraturan Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang

11


susunan organisasi pada tingkat Kepolisian

demontrasi atau pawai atau arak-arakan

Resor dan Sektor. Intelkam Polda adalah

dijalan umum dan mengadakan penertiban

badan pembantu dan pelaksanaan pada

apabila terjadi kegiatan yang dianggap

tingkat Mapolda bertugas melaksanakan

membahayakan

pembinaan fungsi intelijen dan pasukan

seperti misalnya mengamankan kegiatan

pengamanan

politik tidak di campuri dengan kejahatan

yang

Kepolisian

bertugas

(Intelpampol)

atau

tersebut

keramaian

yang

dilakukan

dilaksanakan dalam lingkungan Polda

penanggung

jawab

kegiatan.

Lampung serta menyelenggarakan dan

pelaksanaan

izin

melaksanakan

yang

Intelpampol yang telah ditugaskan untuk

bersifat regional/terpusat pada titik daerah,

mengawasi dilapangan tempat dimana

dalam rangka mendukung pelaksanaan

kegiatan

tugas

tingkat

bertugas untuk mengawasi jalan nya

kewilayahan dalam lingkungan Kepolisian

kegiatan terutama masa atau penonton

Daerah Lampung.

kegiatan

dimana

kegiatan

fungsi

operasional

tersebut,

pada

pelanggaran

umum,

kegiatan

dilapangan

mengawasi

kepentingan

Indonesia juga mengeluarkan surat izin atau keterangan yang diperlukan dalam rangka

pelayanan

masyarakat

seperti

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang

dan

pelaksanaan

putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, mencari keterangan dan

barang

bukti

guna

menghindari

kesalahfahaman terjasinya penangkapan pada orang yang bukan tersangka. Dalam penerbitan surat izin pihak Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu melindungi dan

menertibkan,

diperlukann

dalam

perlindungan hal

juga

terjadinya

keramaian umum seperti keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan

kegiatab

keramaian

keramaian

untuk

pelanggaran Selanjutnya Kepolisian Negara Republik

dalam

itu

tidak

hukum.

oleh Dalam pasukan

dilaksanakan

melakukan

Kagiatan

yang

dilakukan Kepolisian dalam mengawasi kegiatan

keramaian

biasanya

dengan

membuat batasan bagi penonton untuk mengekspresikan

antusiasmenya

dalam

tahap wajar agar tidak menganggu masa lainnya dan juga tidak menganggu fasilitas umum yang ada. Jika terdapat masa atau orang

atau

sekumpulan

orang

yang

berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban kegiatan itu berlangsung maka dari pihak Kepolisian akan menagani sebagaimana

mestinya.

Jika

faktor

pelanggarnya adalah dari pihak massa nya maka pihak Kepolisian akan mengeluarkan massa yang menjadi faktor kerusuhan, dan apabila faktor pelanggarnya adalah dari

12


pihak acara seperti contohnya kegiatan

Membolehkan

tersebut lebih condong kearah anarkisme

keramaian untuk memakai atau menghuni

maka

tempat untuk kegiatan tersebut menurut

pihak

Kepolisian

akan

menindaklanjuti dari pihak penanggung jawab

acara

atau

kegiatan

ketentuan dan aturan yang berlaku dalam

pengawasan

izin

keramaian.

yang

Semua

dilakukan

oleh

Kepolisian atau bagian intelejennya telah mengikuti aturan dari fungsi penerbitan izin yang berlaku yaitu: 1).

Mengarahkan

peserta

kegiatan

peraturan yang berlaku.

untuk

mempertanggung jawabkan sesuai dengan

penerbitan

para

5). Mengarahkan dengan meyeleksi orangorang dan aktivitas-aktivitas. Memilih para pemohon kegiatan, baik dari segi penanggung jawab maupun maksud dari kegiatan itu di laksanakan agar tidak berpotensi

mengancam

keamanan,

ketertiban, dan ketentraman masyarakat aktifitas

tertentu

sekitar

(Sturen). Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Mencegah terjadinya kegiatan kegiatan

pihak

Kepolisian

juga

biasanya

yang dilaksanakan apabila tidak sesuai

Memberikan

pemahaman

kepada

dengan peraturan perundang undangan

penyelenggara/event

nya.

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

organizer

dalam

lebih memperhatikan aspek keamanan, 2).Mencegah bahaya

keselamatan, dan situasi lokasi kegiatan

Mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerusakan dari kegiatan keramaian

serta melakukan koordinasi lebih awal untuk

proses

ijin

keramaian

dan

pengamanan kegiatan (pam giat) sehingga

yang berdampak anarki.

diharapkan 3).Keinginan melindungi objek tertentu.

dapat

lebih

mudah

menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman khususnya dalam kegiatan

Dapat

melindungi

obyek-obyek

atau

fasilitas lain yang akan di pakai untuk kegiatan keramaian agar tidak bersifat merusak. 4). Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

keramaian dilakukan

masyarakat oleh

pemohon

yang izin

penanggung jawab kegiatan tersebut.

akan atau

13


a). Dalam pengawasan izin keramaian

IV. PENUTUP

pihak Kepolisian akan berada diwilayah Berdasarkan

pada

dimana kegiatan itu akan dilaksanakan

pembahasan bab sebelumnya dan dari hasil

dengan catatan bahwa penanggung jawab

penelitian yang dilakukan, maka dapat

acara telah mendapat surat izin keramaian

diambil kesimpulan bahwa:

dari

(1) Prosedur pemberian izin keramaian

bekerjasama dengan intelejen.

oleh Kepolisian Daerah Lampung adalah

b). apabila kegiatan keramaian yang

sebagai berikut:

dilakukan

penyelenggara

a).Sebagai pemohon izin telah menyiapkan

dengan

aturan

berkas berkas berupa kartu tanda pengenal,

menimbukan kerusuhan

dan

akan

keramaian harus dibubarkan paksa oleh

dilaksanakan dengan benar sesuai dengan

pihak Kepolisian dengan sanksi sanksi

ketentuan yang berlaku maksimal 7 hari

yang berlaku

proposal

pembahasan

kegiatan

yang

Polda

Lampung

atau

dan

tidak

dapat

sesuai

berpotensi maka kegiatan

sebelum kegiatan itu akan dilaksanakan b). Setelah mendapat arahan dari Intelkam

Saran :

Polda Lampung pemohon izin dapat mengurus berkas rekomendasi dari Polres

Berdasarkan

atau Polsek setempat untuk melakukan

pembahasan yang telah dijabarkan diatas,

kegiatan

peneliti mencoba memberikan saran-saran

keramaian

diwilayah

sektor

hasil

penelitian

dan

setempat.

sebagai berikut:

c). Apabila semua berkas telah dipenuhi

1). Hendaknya ada pelayanan yang lebih

pemohon dapat kembali ke Polda lampung

tebuka dalam melayani izin keramaian

bagian

mengajukan

untuk para calon pemohon agar tidak ada

penerbitan izin keramaian yang akan

kesulitan dalam melakkan pendaftaran izin

diproses

keramaian

Inteklam

oleh

untuk

Staf

Intelkam

Polda

Lampung dalam jangka waktu 3 hari dan

2). Hendaknnya ada penanganan bagi

tidak dipungut biaya.

pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memungut biaya dalam pelaksanaan

(2)

Pelaksanaan

pengawasan

izin

izin keramaian yang akan dilakukan oleh

keramaian oleh Kepolisian di kota Bandar

pemohon seperti kasus kasus yang telah

Lampung:

banyak dikeluhkan oleh pemohon izin

14


keramaian yang dikenai biaya yang cukup besar dalam prosedur izin keramaian

Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.

3). Diharapkan adanya ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian sehingga tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Indroharto,

1995,Asas-Asas

Umum

Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya hlm65

4). Pemohon selaku penaggung jawab kegiatan

keramaian

juga

semestinya

merencanakan kegiatan keramaian secara matang dan telah mempertimbangkan kegiatan yang akan dilakukan baik dampak buruk maupun dampak positifnya baik bagi pengunjung kegiatan tersebut maupun masayarakat sekitar. 5). Adanya pengawasan yang efektif dari pihak

Kepolisian

pengamanan

dalam

terutama

bidang

Jalur

yang

mengarah ke lokasi kegiatan, apakah memungkinkan

untuk

dilalui

memperhatikan

keamanan,

dengan

ketertiban,

kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas)

Karwita dan Saronto,2001,Art of War, hlm126-127

Khayatudin,S.H.,M.Hum Pengantar

,

2012,

Mengenal

Hukum

Perizinan,Kediri, UNISKA press

Koesparmono Isran, 2000, Jurnal Polisi Indonesia, Buku Obor, Jakarta.

Kuncoroningrat, Penelitian

1981,

Metode-metode

Masyarakat,

PT.

Gramedia, Jakarta.

6). Diharapkan adanya kerjasama dari pihak penyelenggara dan pihak Kepolisian dalam menciptakan kegiatan keramaian yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar tanpa menganggu fasilitas umum maupun masyarakat sekitar

Philipus M. Hadjon, 1991, Pengantar Hukum Perizinan, Utrecht.

Subroto Soenarto, 1979, KUHP dan KUHAP, Radja Grafindo Persada, Jakarta

Setianto,Yudi.2008,Panduan DAFTAR PUSTAKA A. BUKU/LITERATUR Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001,

Mengurus

Segala

Lengkap Dokumen

Perijinan,Pribadi,Keluarga, Bisnis

15


dan Pendidikan, Jakarta, Forum Sahabat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik tahun

Siswosoediro Henry, 2008, Buku Pintar Pengurusan Dokumen,

Perizinan Jakarta,

dan

Indonesia

2010

nomor

tentang

23

susunan

organisasi pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor

Transmedia

Pustaka.

Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang

Tim Redaksi, 2010, Undang Undang Izin Keramaian, Jakarta, Sinar Grafika

perijinan

pemberitahuan

dan kegiatan

masyarakat

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan

Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol :

Problem dan Upaya Pembenahan,

juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23

Jakartarta, Grasindo

juli1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol :

B. PERATURAN

PERUNDANG

–

Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan

UNDANGAN

dan

Pemberitahuan

Kegiatan Masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) C. AKSES INTERNET Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Pokok

Ketentuan-Ketentuan Pertahanan

Keamanan

www.tamanlalulintas.blogspot.com (diunduh pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 07.30)

Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya..

www.sonytobel.o.blogspot.com (diunduh pada tanggal 2 Agustus 2013 pukul

Undang-Undang Nomor 2 Tahun

12.30)

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

http://abdurrohimmahfudz.blogspot.com/2 013/03/lembaga-pemerintahan-

16


desa-dan-kecamatan.html (diunduh pada tanggal 2 Agustus 2013 pukul 07.00)

http://csuryana.wordpress.com/2013/05/14 /tugas-pokok-dan-fungsi-intelijenkeamanan-intelkam-literaturereview/ (diunduh pada tanggal 4 Agustus 2013 pukul 07.30)

http://humas.polri.go.id/SitePages/pelayan an-perizinan-keramaian.aspx (diunduh pada tanggal 1 Desember 2013 pukul 07.30)

http://books.google.co.id/books/about/PA NDUAN_LENGKAP_MENGUR US_PERIJINAN_dan_D.html?id= 7MoAhDfi_8UC (diunduh pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 09.30)

http://www.mitraahmad.net/bukuundang_undang_izin_keramaian_ sgf-20007.html

17

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN OLEH KEPOLISIAN DIKOTA BANDAR LAMPUNG

Recommend Documents