BAB IV PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Kota Gorontalo
4.1.1
Visi - Misi, 5 Budaya Kerja, Grand Strategy Dan Sasaran Grandstrategy
a. Visi Misi Visi Pemerintah Kota Gorontalo 2008 – 2013 adalah : “ KOTA ENTREPRENEUR” Visi yang ditetapkan sebagai cita-cita yang ingin dicapai Pemerintah Daerah dalam tahun 2008 – 2013 ini merupakan upaya mewujudkan visi jangka panjang Kota Gorontalo 2008 – 2027, Yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS,MAJU DAN SEJAHTERA” b. Misi Misi Pemerintah Kota Gorontalo 2008 – 2013 adalah : “ Mewujudkan Masyarakat Kota Gorontalo Yang Mandiri dan Religius “ c.
5 Nilai Budaya Kerja 1. Proaktif 2. Disiplin 3. Inovatif 4. Kerjasama
5. Transparan d.
Grand Strategy 1
Menyelenggarakan Kepemerintahan yang Entrepreneur
2
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3
Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan Yang Handal
4
Menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Teluk Tomini dan Sekitarnya
e.
Sasaran dan Strategi 1. Menyelenggarakan Kepemerintahan yang Entrepreneur : a) Masyarakat kota Gorontalo taat hukum dan memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan aman. b) Seluruh
potensi
dipetakan
,
dikembangkan
dan
dipromosikan secara on-line dengan alamat web site http// www.gorontalokota.go.id dan tepat sasaran berdasarkan basis data yang akurat. c) Setiap aparatur memiliki kopentensi sesuai bidangnya, menerapkan etos kerja “ Proaktif “ serta memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu. d) Setiap SKPD menjadi revenue center dengan pengelolaan keuangan yang on-line dan akuntabel.
e) Setiap SKPD menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan yang tepat waktu serta terintegrasi dengan basis data yang akurat. f)
Setiap
SKPD
mencapai
sasaran
kinerjanya
serta
menerapkan administrasi yang akuntabel. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing : a)
Meningkatkan kualitas lulusan sekolah yang benar-benar unggul dan memiliki daya saing. serta didukung oleh keberadaan
tenaga-tenaga
guru
terseleksi,
system
pembelajaran yang modern serta fasilitas pendukung yang memadai . b)
Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu dan mampu menjangkau / dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.
c)
Seluruh kelurahan sadar gizi, ikut KB dan gemar membaca.
d)
Seluruh kelurahan menjadi Kelurahan Siaga
e)
Setiap Kecamatan memilliki sentra pelatihan produksi dan pendapingan
wirausaha yang mampu mengembangkan
potensi di kecamatan. f)
Pemuda kota Gorontalo meraih prestasi regional dan nasional dibidang olahraga, seni budaya, iptek dan imtaq.
g)
Masyarakat yang mempunyai Masalah Kesejateraan Sosial mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
3. Membangun Infrastuktur Perkotaan Yang Handal : a)
Kota Gorontalo menjadi Kota Bersih dan Hijau yang bebas banjir, tanah longsor dan abrasi pantai.
b)
Seluruh sentra ekonomi memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih,listrik,irigasi dan sanitasi yang handal.
c)
Seluruh kawasan pemukiman memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih, listrik dan sanitasi yang handal.
d)
Seluruh pembangunan sesuai dengan RTRW Kota yang bernuansa budaya dengan lingkungan sejuk ( air mancur dan pohon ).
4. Menjadikan Kota Gorontalo Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Dikawasan Teluk Tomini Dan Sekitarnya : a) Kota
Gorontalo
Memiliki
pasar
yang memfasilitasi
perdagangan komoditas diwilayah Teluk Tomini dan Sekitarnya. b) Memiliki pelabuhan Nusantara, pelabuhan fery dan pelabuhan perikanan. c) Sebagai pusat perdagangan dan jasa dikawasan Teluk Tomini. d) Kondisi politik yang cukup stabil, kearifan social yang beaker pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat .
e) Kota Gorontalo cukup pangan dan seluruh masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dan input produksi dengan harga terjangkau f)
Setiap kelurahan memiliki lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pengembangan usaha sesuai potensi wilayahnya.
g) Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi dan kemasan yang unggul dengan kontinuitas produksi serta pemasaran yang terjamin. h) BUMD
Kota
Gorontalo
menjadi
mitra
penggerak
pengembangan potensi daerah dengan rasio keuangan yang sehat.1 4.1.2
Kondisi Geografis Kota Gorontalo Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 64,79 Km2 atau sekitar 0,53% dari luas Propinsi Gorontalo. Curah hujan di wilayah ini tercatat 11 mm sampai 266 mm per tahun. Secara umum, suhu udara di Gorontalo rata-rata pada siang hari 32 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari 23 derajat Celcius. Kelembaban udara relative tinggi dengan rata 79,9 %. Secara geografis wilayah Kota Gorontalo terletak antara 000 28’ 17 “ – 000 35’ 56 “ Lintang Utara (LU) dan 1220 59 ‘ 59” Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebagai berikut :
1
Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, SLHD Kota Gorontalo, Gorontalo, 2013
1)
Batas Utara
: Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone
Bolango 2)
Batas Timur
: Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango
3)
Batas Selatan
: Teluk Tomini
4)
Batas Barat
: Kecamatan Telaga dan Batuda’a, Kabupaten
Gorontalo 4.1.3
Wilayah Administratif Kota Gorontalo Kota Gorntalo terdiri dari 9 Kecamatan dengan 50 kelurahan, yaitu Kec. Kota Barat
: 7 Kelurahan
Kec. Kota Selatan
: 5 Kelurahan
Kec. Hulonthalangi
: 5 Kelurahan
Kec. Dungingi
: 5 Kelurahan
Kec. Kota Timur
: 6 Kelurahan
Kec. Dumbo Raya
: 5 Kelurahan
Kec. Kota Utara
: 6 Kelurahan
Kec. Sipatana
: 5 Kelurahan
Kec. Kota Tengah
: 6 Kelurahan
4.1.4 Kondisi Strategis Kota Gorontalo Penataan ruang Kota Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada kegiatan usaha jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan budaya masyarakatnya dan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.
Perkembangan ekonomi Kota Gorontalo yang cenderung meningkat disertai dengan semakin berkembangnya infrastruktur, pemerintahan dan perekonomian menjadi faktor utama penyebab migrasi masuk ke daerah ini, selain itu berkembangnya infrastruktur transportasi juga menyebabkan terjadinya mobilisasi penduduk dari dan menuju Gorontalo
semakin
tinggi. Makin bertambahnya jumlah penduduk kota ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk tetap menyediakan kebutuhan akan barang-barang publik dengan jumlah yang mencukupi dan memenuhi syarat. Kekuatan yang dimiliki Kota Gorontalo adalah :1) Letak Geografis kota yang berada disepanjang Teluk Tomini dan sebagai ibukota Provinsi, 2). Memiliki pelabuhan nusantara, pelabuhan fery dan pelabuhan perikanan 3). Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, 4) Sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Teluk Tomini, 5) Kondisi politik yang cukup stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat dengan falsafanya “ Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah “. Kelemahan yang dimiliki Kota Gorontalo adalah :1) Potensi sepajang Teluk Tomini belum dikelola secara optimal, 2) kualitas sumber daya manusia masih rendah, 3) Infrastruktur kota yang masih kurang memadai, 4) Kualitas lingkungan hidup kota terutama kebersihan dan keindahan kota belum memadai, 5) Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, 6) Distribusi pendapatan yang belum merata.
Lingkungan
eksternal
yang
merupakan
faktor
yang
dapat
berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah dan secara umum tidak dapat
dikendalikan
disatu
sisi
merupakan
peluang
yang
dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan daerah namun disisi lain merupakan tantangan yang harus dihadapi. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Gorontalo adalah: 1) Sebagai ibukota provinsi, 2) Letak kota cukup strategis yang berada di kawasan Teluk Tomini yang dapat berfungsi sebagai lalu lintas barang dan jasa, 2) Daya dukung daerah hinterland cukup besar 3) Globalisasi dan perdagangan bebas, 3) Otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan, mengelola dan meningkatkan daya saing daerah. Tantangan yang dihadapi Kota Gorontalo adalah : 1) Persaingan yang semakin kompetitif di era globalisasi, 2) Tuntutan masyarakat akan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan, 3) Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, 4) dinamika kehidupan masyarakat yang semakin cepat.
Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kota Gorontalo
Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kota Gorontalo
4.1.5 Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan (BKD-Diklat) Kota Gorontalo A.
Gambaran Umum
Sebagai Implementasi dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 08 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 34 menyebutkan bahwa untuk menjabarkan tugas-tugas Pengelolaan Kepegawaian Daerah, perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Gorontalo telah mengaktualisasi kebijakan Pemerintah tersebut dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja BKD-DIKLAT yang telah
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tersebut. 2 Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan atau disingkat (BKDDiklat) merupakan salah satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentuk oleh pemerintah/ Pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah termasuk dalam hal Mutasi Pegawai. B. I.
Tugas Pokok Dan Fungsi BKD-Diklat Kota Gorontalo Kepala Badan Kepala
Badan
Kepegawaian
Dan
Pendidikan
Pelatihan
mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk peningkatan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangang daerah dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan sesuai
2
2013)
http:// bkddiklatkotagorontalo.wordpress.com/2013/profil-gambaranumum(20 Juni
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sabagai dasar pelaksanaan tugas. 3 c.
Menyiapkan dan Melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
d. Menyiapkan dan menetapkan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,
kenaikan
pangkat,
pemindahan
dan
pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk tertibnya administrasi kepegawaian. e. Menyiapkan dan menetapkan norma pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. f.
Menyiapkan penetapan gaji, tunjangan PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan PNSD.
g.
Menyiapkan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
3
Juni 2013)
http:// bkddiklatkotagorontalo.wordpress.com/2013/profil-tugas pokok dan fungsi (20
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk pengembangan aparatur. h.
Melaksanakan pendidikan pelatihan kader sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
i.
Menyelenggarakan adminirstrasi kepegawaian PNSD sesui Juklak dan Juknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian daerah.
j. Mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian daerah sesuai
ketentuan
sebagai
bahan
informasi
dibidang
kepegawaian. k.
Menyiapkan informasi kepegawaian daerah sesuai sistem sebagai bahan laporan kepada Badan Kepegawaian Negara.
l. Mendistribusikan
pelaksanaan
tugas
kepegawaian
dan
pendidikan pelatihan kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas. m. Mengawasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan pendidikan pelatihan secara menyeluruh untuk efektitas dan efesiensi kegiatan unit. n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan pendidikan pelatihan di daerah melalui rapat evaluasi untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan tugas.
o.
Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat
p.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi
q. Melakukan tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan II.
Sekretariat (1) Sekretaris, mempunyai tugas : Melaksanakan
tugas
Penatausahaan
dibidang
Perencanaan,
Program, Pelaporan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun
kebijakan
teknis
dibidang
penyusunan
program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. b.
Meyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
c.
Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan.
d.
Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan.
e.
Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan juklak/juknis
untuk
tertibnya
penataan
administrasi
kepegawaian. f.
Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit.
g.
Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.
h.
Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
i.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat
j.
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
k.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
l.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas penyusunan program dan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a.
Menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program dan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Melaksanakan
penyusunan
rencana
kegiatan
sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit. c.
Melaksanakan
penyusunan
rencana
kerja
anggaran
berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit. d.
Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran.
e.
Melaksanakan berdasarkan
pengelolaan juklak/juknis
administrasi
untuk
tertibnya
keuangan administrasi
keuangan. f.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
g.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatuan pendapat.
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. i.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai Juklak/Juknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian. Dalam
melaksanakan
tugas
Sub
Bagian
Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepagawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Melakukan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
c.
Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.
d.
Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.
e.
Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai Juklak / Juknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
f.
Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK
dan
Nominatif
untuk
tertibnya
administrasi
kepegawaian. g.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala sub bagian melalui rapa/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat
i.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
(4) Sub Bagian Umum dan Kearsipan, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas Pengelolaan perlengkapan dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun kebijakan teknis dibidang perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit
c.
Melaksanakan
pengelolaan
inventarisasi
berdasarkan
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit d.
Melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan untuk keutuhannya.
e.
Mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian.
f.
Menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan
g.
Membuat daftar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk diusulmusnahkan
h.
Melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip.
i.
Membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar usulan sebagai bahan pertanggungjawaban
j.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,baik lisan maupan tertulis untuk beroleh petunjuk
k.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat
l.
Menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi
m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. III.
Bidang Informasi Administrasi Pegawai. (1) Bidang Informasi Administrasi Pegawai, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan informasi administrasi
data dan kearsipan kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi Administrasi Pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun administrasi
kebijakan data
dan
teknis kearsipan
dibidang
informasi
kepegawaian
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
sesuai
b.
Menyusun
kebijakan
administrasi
data
dan
teknis
pengelolaan
kearsipan
informasi
kepegawaian
sesuai
kebutuhan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas. c.
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan kearsipan kepegawaian sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
d.
Menghimpun data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian sebagai bahan data base kepegawaian.
e.
Melakukan pengelolaan arsip kepegawaian melalui bazetting pegawai untuk tertibnya dokumentasi kepegawaian.
f.
Menyajikan data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian sebagai bahan informasi kepegawaian.
g.
Memelihara data kepegawaian melalui pemuktahiran untuk keakuratan data kepegawaian.
h.
Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
i.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala-kepala
Bidang
melalui
rapat/pertemuan
untuk
penyatuan pendapat. j.
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
k.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
l.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(2) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas pengelolaan data kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan data kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Mengumpul data kepegawaian berdasarkan jenis untuk mengetahui jumlah perkembangan pegawai.
c.
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan data kepegawaian sesuai kebutuhan untuk menjadi progarm unit.
d.
Mengelola data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian sebagai bahan data base kepegawaian.
e.
Menyajikan data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian sebagai bahan informasi kepegawaian.
f.
Memelihara data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian untuk keakuratan data kepegawaian.
g.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala sub bagian melalui rapa/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat.
i.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(3) Sub Bidang Kearsipan Pegawai, mempunyai tugas ; Melaksanakan tugas pengelolaan arsip kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kearsipan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun
kebijakan
teknis
pengelolaan
arsip
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. b.
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan arsip kepegawaian sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
c.
Menghimpun data Bazzeting pegawai sesuai kebutuhan sebagai bahan kearsiapan kepegawaian .
d.
Melakukan pengelolaan arsip kepegawaian sesuai jenis sebagai bahan dokumen kepegawaian.
e.
Melakukan pemuktahiran arsip kepegawaian melalui unit terkait sebagai bahan dokumen kepegawaian.
f.
Memelihara arsip kepegawaian melalui penataan file untuk kelengkapan dokumen kepegawaian.
g.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala sub bagian melalui rapa/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat.
i.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
IV.
Bidang Pengembangan Pegawai (1) Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Menghimpun kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Menghimpun data kebutuhan pegawai melalui unit terkait untuk mengatahui kapasitas dan jumlah kebutuhan pegawai .
c.
Menganalisa data informasi jabatan sesuai jenisnya untuk merngetahui jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.
d.
Menyajikan data Pegawai Negeri Sipil melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai bahan informasi.
e.
Menyusun
rencana
pengadaan,pengembangan
dan
pengendalian Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan formasi jabatan. f.
Melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan.
g.
Melakukan pengendalian Pegawai Negeri Sipil melalui pengawasan untuk penegakan disiplin.
h.
Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
i.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Tata Usaha dan Kepala-kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
j.
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
k.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
l.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas dibidang pengadaaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tenis (Juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Menyiapkan kebijakan teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
b.
Mengumpul data informasi jabatan sesuai kebutuhan untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
c.
Mengolah data formasi pegawai sesuai jenis kepegawaian untuk penetapan formasi dalam suatu unit organisasi.
d.
Menyusun rencana pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan untuk pengisian formasi pegawai.
e.
Menyusun pengisian formasi pegawai sesuai sifat dan jenis pekerjaan/jabatan
untuk
pemenuhan
kebutuhan
unit
organisasi. f.
Memproses pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai sistem dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
g.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub-sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
i.
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(3) Sub Bidang Pengendalian Pegawai, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengendalian Pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Menyiapkan kebijakan teknis pengendalian pegawai sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Mengumpul data kepegawaian melalui daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan untuk mengetahui perkembangan keadaan Pegawai Negeri Sipil.
c.
Mengolah data Pegawai Negeri Sipil melalui sistim informasi kepegawaian (SIMPEG) sebagai bahan Visualisasi data.
d.
Menyusun rencana kegiatan pengendalian Pegawai Negeri Sipil sesui kebutuhan untuk menjadi program unit.
e.
Melakukan sosialisasi aturan kepegawaian dengan unit terkait untuk peningkatan dan pemberdayaan aparatur.
f.
Membuat usulan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja sebagai tanda jasa dalam pengabdiannya.
g.
Melakukan pengendalian Pegawai Negeri Sipil secara berjenjang untuk peningkatan disiplin.
h.
Memproses pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis dan tingkatannya untuk penegakan supremasi hukum.
i.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
j.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub-sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat
k.
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
l.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
V.
Bidang Mutasi dan Pensiun (1) Bidang Mutasi dan Pensiun, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas di bidang mutasi dan pensiun Pegawai Negeri
Sipl berdasarkan Peraturan Perundang-Undngan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dalam
melaksanakan
menyelenggarakan fungsi :
tugas
Bidang
Mutasi
dan
Pensiun
a.
Menghimpun kebijakan tehnis pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
b.
Menghimpun data jabatan sesuai tingkatannya untuk mengetahui jumlah kebutuhan jabatan.
c.
Menganalisa data kebutuhan jabatan berdasarkan pola karir, prestasi kerja, untuk penetapan dalam`jabatan.
d.
Menyusun rencana mutasi dan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
e.
Meneliti
usulan
pengangkatan,
pemindahan
dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai persyaratan jabatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. f.
Memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai jenis dan tingkatannya untuk kesejahteraan pegawai.
g.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun trtulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala-Kepala
Bidang
melaui
rapat/pertemuan
untuk
kesatuan pendapat. i.
Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran tugas.
j.
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
k.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(2) Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas : Melaksanakan tugas pengelolaan mutasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi : a.
Menyiapkan kebijakan teknis mutasi pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b.
Mengumpul data jabatan sesuai jenjang dan tingkatannya sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil.
c.
Mengolah data jabatan berdasarkan pola karir dan prestasi kerja untuk penetapan pengangakatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
d.
Menyusun rencana kegiatan mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
e.
Memproses mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis dan tingkatannya sebagai bahan pertimbangan pengangkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil .
f.
Membuat usulan mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai persyaratannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
g.
Mengkosultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub-sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
i.
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(3) Sub Bidang Pensiun, mempunyai fungsi : Melaksanakan
pengelolaan
pensiun
pegawai
negeri
sipil
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pensiun, menyelenggarakan fungsi : a.
Menyiapkan kebijakan tehnis pengelolaan administrasi pensiun sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
b.
Mengumpul data Pegawai Negeri Sipil yang berhak pensiun melalui unit terkait untuk mengetahui jumlahnya.
c.
Mengelola data Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran keadaan Pegawai Negeri Sipil yang berhak pensiun
d.
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
e.
Memperoses administrasi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berhak pensiun sesuai jenisnya sebagai bahan usulan.
f.
Membuat usulan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri
Sipil
sesuai
persyaratannya
sebagai
bahan
pertimbangan pengambilan keputusan. g.
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun trtulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub-sub Bidang melaui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat
i.
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
C.
Struktur Organisasi
LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH NOMOR . . . TAHUN 2008 TENTANG ORGNISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA GORONTALO KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN Dra. Hj. J.K. Nadjamuddin, M.BA SEKRETARIS Drs. Sahdi Kadir Nip.19681029 198902 1 001
KEPALA UPT SUBAG TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
SUBAG KEPEGAWAIAN IV a
SUBAG UMUM DAN KEARSIPAN
Erawaty H. Karim, S.Pd
Dwi.S Lahmutu, S.STP
Abdul Azis Ismail, S.Kom
BIDANG INFORMASI ADMINISTRASI PEGAWAI
BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
BIDANG MUTASI DAN PENSIU
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Hi. Rony Monoarfa, SE
Fatmah Assagaf, SH
Sumaryadi Tone, S.STP
Rachmad M. Amiseno, S.STP
SUBID PENGELOLAAN DATA PEGAWAI
SUBID PENGADAAN PEGAWAI
SUBID MUTASI
SUBID PENDIDIKAN, PELATIHAN DASAR & PENJENJANGAN
Abd. Hakim Wijaya, S.STP
Rusmin Husain, S.AP
Ronalis Ibrahim, SE
Jusuf B. Arbie, S.STP, M.Si
SUBID KEARSIPAN PEGAWAI
SUBID PENGENDALIAN PEGAWAI
SUBID PENSIUN
SUBID PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS & FUNGSIONAL
Ayu Chandra Djamarutu, SH
Maria U. Nofliana Kaoe, SH
Yustiarty Podungge, S.STP
Warda Husain, SP
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi
Berdasarkan Esselon, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan 4.3 Data keadaan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Gorontalo TABEL 4.1 : Data Keadaan PNS di Kota Gorontalo JENIS GOL 1 KELAMIN NO
GOL 2
GOL 3
GOL 4
TINGKAT PENDIDIKAN
JM
JM
NAMA
JMLH LH L
I
I
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
LH
P
DI SMA
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
D
a
b
C
d
e
DI
DII
DIII
SI
S2
S3
V
1.
II/a
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2.
II/b
25
6
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12
18
-
-
31
1
-
-
-
1
12
16
1
31
3.
III/a
43
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
24
23
-
-
-
52
2
-
-
2
2
25
21
-
52
4.
III/b
59
33
92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
28
35
23
-
-
-
92
6
-
-
2
7
51
26
-
92
5.
IV/a
196
235
431
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
188
157
19
1
-
-
-
421
125
5
1
22
15
208
47
-
421
6.
IV/a
130
173
303
-
-
-
-
-
-
-
-
70
190
36
5
2
-
-
-
-
303
101
2
2
14
-
179
5
-
303
7.
V/a
6
12
18
-
-
-
-
-
-
-
-
1
11
3
2
1
-
-
-
-
18
7
1
1
-
-
8
1
-
18
450
468
918
-
-
-
-
-
-
-
-
71
257
233
197
82
59
18
-
-
918
242
8
3
40
25
481
116
2
918
TOTAL
52
4.4 BAPERJAKAT STRUKTUR DAN ORGANISASI BAPERJAKAT KOTA GORONTALO
PENGARAH
:
WALIKOTA GORONTALO WAKIL WALIKOTA GORONTALO
KETUA
:
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO
SEKRETARIS/
:
KEPALA BIDANG MUTASI DAN PENSIUN BKD-DIKLAT KOTA GORONTALO
ANGGOTA
:
1.
ASISTEN ADMINISTRASI DAN APARATUR KOTA GORONTALO
2.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KOTA GORONTALO
3.
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA GORONTALO
4.
KEPALA BKD-DIKLAT KOTA GORONTALO
5.
INSPEKTUR DAERAH KOTA GORONTALO
6.
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN
ASET
GORONTALO
KEUANGAN
DAERAH
KOTA
Rincian Tugas dari Tim Baperjakat adalah sebagai berikut : 1. Tugas Ketua : a) Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT b) Memberikan
hasil
pertimbangan
kepada
Walikota
mengenai
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta penunjukan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris. 2. Tugas Sekretaris : a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya b) Memimpin sekretariat c) Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Kenaikan Pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan, Batas Usia Pensiun d) Menyiapkan bahan sidang e) Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai rapat BAPERJAKAT f) Menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang g) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua h) Membuat berita acara rapat
3. Tugas Anggota : a) Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAAT b) Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran c) Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua
Tabel. 4.2 Jumlah Pegawai Yang Dimutasi di Kota Gorontalo ESSELON NO
II
III.A
III.B
IV.A
IV.B
JUMLAH
1
5 Orang
3 Orang
12 Orang
28 Orang
30 Orang
78 Orang
4.1 IMPLEMENTASI ATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Mutasi atau transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja umumnya dilakukan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu Instansi. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. 4
4
http://bp2kp.wordpress.com/2013/mutasi dan rotasi( 07 Mei 2013)
Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan, disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan. 5 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural : Ketentuan pasal 3 : 1. Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon adalah sebagaimana dalam peraturan pemerintah ini 2. Penetapan eselon sebagaimana di mkasud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggunng jawab dan wewenang. 3. Penetapan eselon V dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penetapan eselon V sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan : a) Kebutuhan organisasi b) Rentang kendali c) Kondisi geografis
5
http://bp2kp.wordpress.com/2013/mutasi dan rotasi( 07 Mei 2013)
d) Karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan
langsung
dengan
pelayanankepada
masyarakat. Ketentuan Pasal 9 (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, di selenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja. (2) Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural. (3) Biaya pindah dan penyediaan perumahan sebagai akibat perpindahan wilayah kerja, dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal diatas tersebut merupakan hasil dari temuan dilapangan yang diperoleh dari Baperjakat Kota gorontalo dalam hal ini diwakili oleh sekretaris baperjakat kota gorontalo yaitu bapak Sumaryadi Tone. Beliau menjelaskan bahwa mutasi dilaksanakan sudah sesuai aturan karena dalam pelaksanaan mutasi ada Tim baperjakat yang melakukan seleksi bagi Pegawai yang akan menduduki posisi structural maupun non-struktural. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa mutasi yang dilaksanakan pasca pilkada adalah untuk penyegaran kabinet dan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.6dari penjabaran diatas tidak sematamata hal fiktif karena diperkuat oleh perundang-undangan yang menjadi acuan dilaksanakannya mutasi seperti peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 6
Sumaryadi Tone.S.Stp,kabid mutasi Kota Gorontalo (sekretaris baperjakat kota gorontalo),wawancara tanggal 17 juni 2013, diolah
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural seperti pada ketentuan: Pasal 13 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul pimpinan instansi dan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negera. Pasal 14 (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. (2) Baperjakat terdiri dari : a. Baperjakat Instansi Pusat; b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi; c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh : a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat; b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi; c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota.
(4) Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat
dan
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. (5) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi
yang menduduki jabatan struktural,
menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II. Pasal 15 (1) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari : a. seorang Ketua, merangkap anggota; b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan c. seorang sekretaris. (2) Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil. Pasal 16 (1) Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota Pejabat Eselon I lainnya.
(2) Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) Pejabat Eselon I, Ketua dan Sekretaris Baperjakat adalah Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota Pejabat Eselon II lainnya. (3) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi, dengan anggota para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris secara dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian. (4) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, dengan anggota para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian. (5) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya. Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti melihat bahwa untuk Kota Gorontalo pelaksanaan Mutasi memang berlandaskan peraturan perundangundangan namun latar belakang dilakukan mutasi tidak seluruhnya murni untuk kepentingan pemerintahan karena ada faktor non hukum yang ikut andil. Ada diantara satu dua orang Pegawai Negeri Sipil yang merasa tidak puas akan mutasi yang dilakukan terhadap mereka tapi tuntutan pekerjaan serta adanya peraturan yang mengatur dan mengharuskan mereka untuk mengikuti apa yang menjadi kewajiban mereka.
4.2 MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA GORONTALO PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERTA DAMPAK KINERJA PNS DARI DIADAKANNYA MUTASI TERSEBUT Kota Gorontalo merupakan Ibu Kota dari Provinsi Gorontalo dimana segala proses kegiatan usaha jasa dan perdangan di Provinsi Gorontalo bermuara disini sehingga Kota Gorontalo disebut dengan Kota Jasa. Dalam
proses
pelaksanaan
administratif
pemerintahan
dibawah
kepemimpinan Bapak Hi. Adhan Dambea, S.Sos, MA, Pemerintah Kota Gorontalo sudah melakukan mutasi pegawai baik Dari Pejabat Esslon II, Esselon III, Esselon IV, Guru Maupun para Staf. Tak bisa dipungkiri keadaan politik pasca pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah stabil. Ketidakstabilan keadaan politik ini berimbas juga pada keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana Para Pegawai Negeri Sipil, kolega dan keluarganya yang terlibat dalam politik praktis serta seoalah menyimpang dan tidak sepaham dengan kepala daerah banyak yang menjadi korban-korban politik. Mutasi / Promosi PNS yang dilakukan pasca Pilkada sering disebut dengan istilah “SK Lima Menit” yaitu Surat Keputusan (SK)-nya bisa berubah lima menit sebelum pelantikan karena faktor transaksi politik atau faktor pembisik serta dipengaruhi Faktor 3 D (Dekat, Duit dan Dendam Politik). 7 Mutasi/promosi usai Pilkada inilah yang menjadi biang kegaduhan dan kehancuran birokrasi di daerah. Kepala Daerah terpilih dalam melakukan
7
http://bkomar.blogspot.com/2011/korban-tragedi-birokrasi.html
mutasi/promosi PNS lebih mengutamakan “mendukung atau tidak mendukung ketika Pilkada”, peran Baperjakat digantikan oleh Tim Sukses Kepala Daerah. Tidak mengherankan apabila seusai Pilkada PNS di daerah harus siap untuk jadi korban atau dikorbankan karena dengan bersikap netral pun akan dianggap tidak bagus, tidak berkeringat dalam pemenangan Kepala Daerah terpilih. 8 Untuk membuktikan kebenaran kata-kata yang tertera diatas peneliti langsung mewawancarai Kepala Bidang Mutasi Dan Pensiun BKD-Diklat Kota Gorontalo dan itu di tampik oleh beliau dengan Mengatakan : “ Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasca PILKADA tidaklah terpengaruh dengan suasana Politik, Mutasi Pegawai Negeri Sipil semata-mata adalah penyegaran serta sudah sesuai dengan PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Struktural”. (Wawancara 19 Juni 2013) Pegawai yang peneliti wawancarai ada juga yang mengatakan mereka tidak puas dengan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pasca PILKADA mereka beranggapan bahwa Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pasca PILKADA semata-mata sudah masuk dalam rana Politik serta sudah tidak sesuai dengan PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Struktural. Salah seorang Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa: “Baru-baru ini saya di mutasi ke Kel. Tanjung Kramat dikarenakan Ibu saya didapati mendukung salah seorang Kandidat Walikota yang akan maju dalam Pilwako”. (Wawancara 19 Juni 2013)
8
http://bkomar.blogspot.com/2011/korban-tragedi-birokrasi.html
Hal yang sama juga dilontarkan oleh salah seorang Pegawai Esselon IV (Kepala Seksi) yang tidak mau disebutkan identitasnya yang harus rela diturunkan pangkatnya menjadi seorang STAF di salah satu kelurahan di Kota Gorontalo, beliau berkata : “ Saya merasa tidak senang dengan posisi saya saat ini karena saya sudah bekerja secara profesional, jujur, disiplin, dan berkompeten. Saya dilaporkan oleh seorang Tim Sukses dari Salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang kebetulan masih menjabat sebagai Walikota saat itu. dia berkata bahwa keluarga saya mendukung salah satu pasangan calon yang akan maju dalam bursa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Masalah pilkada kan wajar ketika orang berbeda pilihan karena setiap warga Negara punya hak yang sama dalam menentukan pilihan dan tidak berhak di intervensi oleh orang lain”. (Wawancara 19 Juni 2013) Berbeda dengan salah seorang Pejabat Esselon IV. A yang naik ke Esselon III.B beliau berkata : “Saya sudah senang dengan posisi saya sekarang sebab sudah sesuai dengan bidang kompetensi yang saya miliki”. (Wawancara 19 Juni 2013)
Berikut daftar matrix dari responden yang diambil dalam wawancara Tabel 4.3 : hasil analisis implementasi mutasi pasca pemilihan walikota Kota Gorontalo responden yang diwawancarai 44 orang
6 orang
Identifikasi jawaban
Analisis
setuju dengan pelaksanaan mutasi dan tidak ada masalah
Dari jumlah responden ini, jawaban yang ada terkesan takut memberikan komentar lebih walaupun ada yang mereka ketahui. Artinya dalam hal mutasi seperti ada yang harus ditakutkan karena ini menyangkut kebijakan pimpinan. Dari jumlah responden ini jawaban mutlak yang mungkin karena faktor like dislike terhadap pimpinan. Dari beberapa orang ini tergambar oleh peneliti bahwa mereka merupakan bagian dari pelaksanaan mutasi yang merasa tidak puas.
tidak setuju dengan mutasi dan telah menabrak aturan
Dari hasil pengamatan yang didapatkan ada beberapa hal yang mempengaruhi tidak melebarnya jika terjadi masalah mutasi pasca pemilihan walikota, yaitu :
1. Kecenderungan untuk memelihara masalah ketimbang menyelesaikannya. Dan hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan birokrasi melalui instrument satuan kerja pemerintah 2. Lebatnya kepentingan pribadi (rasa takut) yang praktis memenjarakan masalah dari solusi, inilah salah satu faktor mengapa birokrasi selama ini terkesan mandul dalam menjawab setiap problem masyarakat. 3. Kecenderungan birokrasi untuk cari selamat (safety player), sehingga mereka cenderung lari dari masalah. Suasana ini terekam jelas dalam suasana pilkada. Mentalitas para birokrat menjadi sangat oportunis, mengambil jarak dan posisi yang secara politis menguntungkan bagi masa depan jabatan. 4. Lemahnya inovasi membuat birokrasi tenggelam dalam rutinitas yang memajemukan sehingga birokrasi terkesan seperti robot. 5. Sedikit lemahnya system rekrutmen dan mutasi karena adanya proses pilkada secara langsung yang berdampak pada system rekrutmen dan mutasi menjadi kabur. 6. Kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang berpengaruh, akibatnya masalah yang di timbul hanya akan menjadi bahan introspeksi diri dan tidak di lanjutkan (dipermasalahkan di mata hukum) karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan 7. Superioritas pimpinan membuat ruang gerak bawahan menjadi menjadi sempit dalam bidang birokrasi. Seolah-olah Birokrasi mendapat tekanan untuk mengikuti alur yang telah dibuat
Berkaitan dengan hal diatas maka dari analisis yang di olah penulis maka Adapun factor-faktor yang dapat membuat birokrasi menjadi tumpul adalah : 1. Pejabat yang bersangkutan boleh jadi pintar dalam hal intelektual tetapi tidak menjungjung tinggi nilai-nilai kejujuran. 2. Kemungkinan pejabat tersebut tumbuh dan berkembang dalam komunitas birokrasi tak jujur yang terbentuk secara sistematik sehingga menciptakan budaya organisasi yang tak jujur. Dan ini agak susah diatasi, sebab penyakitnya berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Mulai dari pemimpin hingga cleaning service yang terkesan membenarkan praktik ketidak jujuran birokrasi 3. Kemungkinan
pejabat
tersebut
memang
miliki
mental
ketidakjujuran yang tidak berhubungan dengan institusi atau keluarganya. Justru nafsu memperkaya diri dengan melakukan manipulasi adalah sebuah contoh. 4. Pejabat yang tak jujur kemungkinan di dorong oleh kepentingan ekonomi keluarga. Banyak sebenarnya pejabat yang jujur, namun karena tekanan keluarga maka ia ikut melakukan ketidakjujuran. 5. Ada sebagian pejabat yang jujur, namun tertekan oleh kemauan pimpinan yang tak jujur sehingga menimbulkan dilematis. Kondisi ini membuat mereka dilematis karena takut kehilangan jabatan. 6. Kemungkinan pejabat ini memang miaskin akan nilai-nilai spiritualitas, sehingga kehilangan tanggung jawab moral dari ketuhanan.
4.3 DAMPAK KINERJA PNS PASCA PILKADA Mutasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Bagi Pegawai Negeri Sipil mutasi bisa menjadi hal yang menyenangkan dan bisa juga menjadi hal yang menyakitkan. Mutasi menjadi menyenangkan bila Pegawai Negeri Sipil di promosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil bisa menjadi menyakitkan bila Pegawai Negeri Sipil diturunkan kejabatan yang lebih rendah. Dampak Kinerja PNS yang dimutasi pasca PILKADA sesuai dengan pemantauan dilapangan tidak terlalu memiliki dampak bagi peningkatan kinerja pemerintahan karena dari pengaamatan para Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagaimana biasa sehingga kurang efisien dengan tujuan dilaksanakan mutasi yaitu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Tabel 4.3 : Hasil Analisis Dampak Kinerja PNS Pasca PILKADA No
Nama
Pangkat/ Gol
1 1
2 Kasim Mahmud
Jabatan Lama
3 Penata Tingkat I / III d
Analisis / Dampak Kinerja Baru
4
5
Kasubid
STAF Kantor Meskipun yang bersangkutan
Pengelolaan
Lurah
Limbah
Cair Selatan
Leato dimutasi kejabatan yang lebih rendah
tapi
beliau
Badan
tetapmelaksanakan
tugas
Lingkungan
sebagaimana mestinya, beliau
Hidup
Kota
mengacu sifat profesionalisme dalam bekerja, beliau berkata
Gorontalo
“Jabatan hanyalah titipan dan sebagai seorang abdi negara kita
harus
siap
untuk
ditempatkan dimana saja” 2
Suwandi Musa, S.KM
Pembina / IVa
Kabid
Sekretaris
Meskipun yang bersangkutan
Perencanaan
Badan
berlatar
Sosial
Budaya Lingkungan
belakang
Sarjana
Kesehatan tapi beliau tetap
BAPPEDA Kota Hidup
menikmati tugasnya sebagai
Gorontalo
seorang
Sekretaris
beliau
mengatakan “apapun jabatan yang diberikan kepada kita, sebagai
seorang
Pegawai
Negeri Sipil kita harus siap menerimanya karena itu sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang PNS” Tabel 4.3 : Hasil Analisis Dampak Kinerja PNS Pasca PILKADA
Adapun hal-hal yang melandasi kinerja PNS adalah : A. Profesionalisme Sebagai Prinsip Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Profesionalisme
ialah
sifat-sifat
(kemampuan,
kemahiran,
cara
pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional. Untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu bersikap profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut : 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati keahlian ideal. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada sesorang yang dipandang memiliki piawaian
tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan. 2. Meningkatkan dan memelihara image profesion Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profesion melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya. 3. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampiannya. 4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesion Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. B. Kompetensi Sebagai Pertimbangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.
Kompetensi terdiri dari 5 (Lima) Karakteristik yaitu : 1. Motivasi Adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan semacam “ feedback “ untuk memperbaiki dirinya. 2. Berkepribadian Adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan. 3. Konsep Diri Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 4. Pengetahuan Adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar tetapi tidak bias melihat apakah sesorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.
5. Keahlian Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya. 4.5
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUTASI PNS A.
Faktor Internal Aturan tentang pelaksanaan mutasi di Kota Gorontalo mengacu
pada undang-undang yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mengeksekusi proses mutasi maka pemerintah Kota Gorontalo membentuk sebuah
Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang merupakan sebuah tim yang memberikan rekomendasi kepada Bupati/walikota mengenai siapa-siapa saja yang layak dan pantas untuk di mutasi. Tim Baperjakat di ketuai oleh Sekda Kota Gorontalo. Begitu pentingnya peran dari tim Baperjakat, maka mutasi banyak di tentukan oleh tim Baperjakat yang keputusan akhirnya ditentukan oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan. Selain tim Baperjakat, masing-masing pimpinan di sebuah badan atau dinas
dapat
memberikan
penilaian
kepada
bawahannya
sehingga
ada
kemungkinan bahwa seorang Pegawai itu di mutasi karena ada permintaan dari pimpinannya. Dengan demikian bahwa struktur birokrasi cukup berpengaruh dalam hal mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil. Begitupun
dengan
tim
Baperjakat,
mereka
hanya
memberikan
rekomendasi kepada Walikota tapi keputusan akhir dari rekomendasi itu ada di
tangan
Walikota.
Olehnya
itu
struktur
birokrasi
pemerintahan
cukup
mempengaruhi mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil. B.
Faktor Eksternal Proses mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil adalah proses yang
dinamis. Banyak hal-hal yang mempengaruhi seorang walikota memutuskan untuk memutasi pegawainya. Proses mutasi bisa saja menjadi politis ketika pengaruh itu datang dari partai politik pendukung Walikota serta Para Tim Sukses pemenangan Walikota. Tim Baperjakat sebagai tim yang berwenang menilai kelayakan mutasi seorang PNS tapi hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Walikota Keputusan akhir seorang Pegawai Negeri Sipil di mutasi atau tidak berada di tangan Walikota.
