BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Deskripsi Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo Pada bab terdahulu telah dikemukakan bahwa penelitian ini dilakukan pada Kantor Kepemerintahan Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo. Desa Sidoharjo adalah salah satu Desa di Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo dengan luas 5 km2 . Desa Sidoharjo merupakan Desa yang terletak disebelah barat dari pusat Kecamatan Tolangohula dengan jarak ± 1 km, dari pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo berjarak ± 60 km dan dari pusat Pemerintahan Propinsi Gorontalo ± 100 km, adapun batas-batas wilayah Desa Sidoharjo adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Desa Himalaya, Tolangohula Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju, Wonosari Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tiohu, Asparaga Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ombulo, Tulangohulo Awal berdirinya Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo yaitu pada tahun 1980. Penduduk Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo awalnya didatangkan dari pulau Jawa sebanyak 75 KK disusul dengan penduduk dari pulau Bali sebanyak 100 KK dan 50 KK dari penduduk Gorontalo yang penempatannya masih di Desa Sidoharjo. Beberapa bulan kemudian menyusul Transmigran dari pulau Jawa ditempatkan di
1
Desa Himalaya Dan pada tahun yang sama datang Transmigran dari Jawa Timur yang ditempatkan di Desa Tiohu. Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo awalnya dipimpin oleh Kepala Unit selama kurang lebih dua tahun. Pada saat itu pelayanan masyarakat tidak maksimal karena banyaknya masyarakat yang harus dilayani, sehingga berimbas pada pelayanan yang tidak maksimal yang di karenakan Tidak adanya sarana dan persarana yang mendukung. Tidak lama kemudian terjadilah pemilihan Kepala Desa untuk mempermudah proses pelayanan masyarakat sebelum ada surat resmi tentang pemekaran desa. Pernah terjadi insiden kecil dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang di wakili oleh tiap-tiap sub yang terjadi pada waktu itu, insiden itu terjadi karena ingin mendapatkn aset yang tertumpuk di satu sub. Sebelum pemekaran desa, terjadilah pemilihan Kepala Desa untuk kedua kalinya yang pada waktu itu di pimpin oleh bapak Agung Setiawan. Beberapa tahun kemudian terjadi pemihan Kepala Desa lagi, yang dipimpin oleh bapak Thamrim Muhamad selama 2 Tahun. Waktu kepemimpinan Bapak Thamrim terjadi keributan tentang ilegal loging sehingga di usir dari Desa Sidoharjo. Pada saat terjadi kekosongan kepemimpinan di desa setempat dipimpin oleh Sekdes. Tidak lama kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa dan ahirnya terpilih bapak Imam Marzuki. Bapak Imam Marzuki menjadi Kepala Desa selama kurang lebih tiga tahun. Karena kinerja beliau cukup baik sehingga di minta untuk menjadi sekcam di Tolangohula. Sehingga pada saat itu kembali terjadi kekosongan dan kemudian diangkatlah bapak Muhasir selama dua tahun. Karena desa masih PLH sehingga diadakan kembali pemilihan ulang yang dimenangkan oleh bapak Mat
2
Rohim namun hanya bisa memimpin selama tiga tahun dan langsung PLH oleh bapak Samsul Hadi, S.Pdi selama dua tahun. Pada tahun 2008 kembali diadakan pemilihan yang dimenangkan oleh bapak Samsul Hadi, S.Pdi sampai sekarang. saat ini penduduk Desa Sidoharjo berjumlah 1.678 jiwa atau sekitar 482 KK dengan luas 5 km² dengan jumlah enam dusun yaitu dusun Karya Agung I, Karya agung II, Karya Agung III, Karya Agung IV dan Karya Agung V, Karya Agung VI dan pada masing-masing dusun terdapat 4 RT.
Masyarakat desa Sidoharjo terdiri dari tiga suku yaitu suku
Gorontalo, Suku Jawa dan Suku Bali yang disingkat dengan “GOWALI”. a. Sejarah Pemerintahan Desa Tabel 1.2 Nama-Nama Kepala Desa Sebelum & Sesudah Berdirinya Desa Sidoharjo NO
PERIODE
NAMA KEPALA DESA
KETERANGAN
1.
1982 s/d 1984
Astin Ilahude
Kepala Yunit
2.
1984 s/d 1992
Agung Setiawan
Kepala desa 1
3.
1992 s/d 1994
Thamrim Muhamad
Kepala desa II
4.
1994 s/d 1997
Imam Marzuki
Kepala desa III
5.
1997 s/d 2004
Muhasir
Kepala desa IV
6.
2004 s/d 2005
Muhasir
PLH
7.
2005 s/d 2007
Mat Rohim
Kepala desa V
8.
2007 s/d 2010
Samsul Hadi, S.Pdi
PLH
2010 s/d 2015 Samsul Hadi, S.Pdi Kepala desa VI 9. Sumber data : Wawancara Ketua BPD Desa Sidoharjo, (Mantan Kades Pertama Ds. Sidoharjo) Tahun 2013
3
b. Kondisi Geografis Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo Tabel 1.3 Kondisi Geografis Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo NO
URAIAN
KET
1
Luas wilayah : 5.000 M². Jumlah Dusun : 6 (Lima)
2
1) Dusun Karya Agung I
4) Dusun Karya Agung IV
2) Dusun Karya Agung II
5) Dusun Karya Agung V
3) Dusun Karya: Agung III 6) Dusun Karya Agung VI Batas wilayah 3
a. sebelah utara berbatasan dengan Ds. Himalaya, Ds. Tolangohula b. sebelah selatan berbatasan dengan Ds. Suka Maju, Ds. Wonosari c. Sebelah Barat berbatasan dengan Ds. Tiohu, Ds. Asparaga Topografi
4
a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar + 563,5 Ha
5
b. Ketinggian Hidrologi : di atas permukaan laut (rata-rata) 14 m Irigasi berpengairan tehnis Klimatologi :
6
a. Suhu
27 – 30 °C
b. Curah Hujan 7
8 9
2000/3000 mm
c. Kelembaban udara Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi
: 264 Ha
b. Sawah tadah hujan
: - Ha
c. Lahan Kering/ jagung & Palawija
: 210 Ha
Luas lahan pemukiman
: 255 Ha
Kawasan rawan bencana :
a. B anjir : - Ha Sumber data : Arsip data potensi desa tahun 2013
4
4.1.2
Keadaan Pegawai Pada Kantor Kepemerintahan Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Dalam suatu kepemerintahan baik formal maupun informal tentunya
memiliki orang-orang didalamnya, sebagai penggerak kepemerintahan. Peranan dari anggota kepemerintahan sangat berpengaruh pada maju atau tidaknya kepemerintahan itu sendiri. Berdasarkan penelitian pada Kantor Kepemerintahan Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo bisa diketahui bahwa keadaan pegawai-nya diangkat berdasarkan rapat musdes dan tentunya dengan tingkat pendidikan dan pengalaman serta kecakapan dalam melayani masyarakat yang kurang memadai. Lebih jelas-nya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Pada Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo NO JABATAN
PENDIDIKAN
1.
Kepala Desa
S.Pdi (Sarjana)
2.
Sekretaris Desa
SMA
3.
Kaur Umum
Paket C
4.
Kaur Kepemerintahan
SMP
5.
Kaur Pembangunan
SMP
6.
Operator Computer
SMA
Sumber data : Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo 2013
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo berjumlah 6
5
orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, LPM, BPD, dan Kadus. Dengan tingkat pendidikan rata-rata sederajat SMTA. 4.1.3
Struktur Bagan Kepemerintahan Pada Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo Dalam struktur bagan kepemerintahan pada kantor Desa Sidoharjo Kec.
Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo dapat di ketahui bahwa jabatan tertinggi terletak pada kepala desa (Kades) sebagai jabatan fungsional kemudian BPD, LPM, Sekdes, Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, dan Kaur Umum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut :
6
Gambar 1. Struktur Kepemerintahan Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo KADES (KEPALA DESA) SAMSUL HADI, S.Pdi
BPD ABDUL UTAMAM
JABATAN FUNGSIONAL
LPM NANANG KOSIM
KAUR PEMERINTAH
MAROTIB
KAUR PEMBANGUNA N KOESTADJIE
KAUR UMUM SUTAJAP
SEKDES HAMIDA GIASI
KADUS I MUNAJAT.
RT I - IV
KADUS II
KADUS III
HATTA
I KT. SUWARDIKA
RT I - IV
RT I - IV
KADUS IV SODIKIN
B.SUJARWO
KADUS VI ARDI R.
RT I - IV
RT I - IV
RT I - IV
Sumber data : Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo 2013
7
KADUS V
4.1.4
Fungsi Dan Tugas Pegawai Yang Ada Pada Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo Dalam setiap kepemerintahan tentunya mempunyai program kerja atau kegiatan rutin
apalagi pada kepemerintahan formal yang secara setruktural memiliki beberapa bagian atau bidang-bidang. Pada setiap bidang tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda, Berikut ini tugas dan fungsi masing-masing bagian yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan terampil, tepat dan akurat yang ada pada kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa (Kades) Kepala desa (Kades) merupakan kepala pemerintahan desa yang berada di bawah camat dan bertanggung jawab kepada camat, dan memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum serta mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dengan instansi-instansi vertikal. Selain itu kepala desa berfungsi sebagai penyusun rencana program, pembinaan atministrasi dan ketata usahaan. 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan badan permusyawaratan yang berada dibawah, yang bertugas menyusun rencana program pembangunan Jangka panjang, menengah dan masa sekarang yang telah dirumuskan dan di prioritaskan di dalam MUSDES.
3. Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM)
8
Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) adalah yang merupakan wakil masyarakat, dalam meneruskan aspirasi baik di bidang pembangunan infrastruktur, kemasyarakatan, sosial, serta umum. 4. Sekretaris Desa (Sek-Des) Sekretaris Desa adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang biasa disebut (Sek-Des) yang berada dibawah dab dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam penyelelenggaraan tugas-tugasnya Sekdes memiliki fungsi yaitu penyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan urusan keuangan dan ketata usahaan, administrasi kepegawaian, dan kelengkapan. 5. Kaur Pemerintahan Kaur pemerintah merupakan unsur pelaksana pemerintahan pada Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, dibidang Pemerintahan ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Fungsi utamanya adalah sebagai penyelenggara pemerintahan umum desa dan pembinaan pemerintahan Dusun Dan RT. 6. Kaur Pembangunan Kaur pembangunan merupakan unsur pelaksana pemerintah desa dibidang pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas melakukan penyusunan dan perencanaan program serta melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan. Sedangkan fungsinya adalah penyusunan
program dan
pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup. 7. Kaur Umum
9
Kaur umum merupakan seksi pelayanan umum yang bertugas pada bidang pelayananan umum seperti masalah kependudukan, kebersihan dan perizinan. Seksi ini menyusun program pembinaan kependudukan dan catatan sipil, kebersihan, keindahan, dan pertamanan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 8. Kepala Dusun (Kadus) Kepala Dusun (Kadus) memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan diwilayah dusun, pembinaan kehidupan masyarakat dusun, pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. 4.1.5
Informan Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah para warga masyarakat setempat yang
ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hal ini dilakukan karena peneliti membutuhkan informan yang betul-betul mengerti pertanyaan yang peneliti ajukan, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan benar sehingga informasi yang didapatkan benar-benar terjadi dilingkungan desa tersebut. Selain itu, informan yang di diambil oleh peneliti pada penilitian ini adalah mereka yang pada dasarnya tercatat pada warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah setempat. Daftar nama Informan yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Tabel 1.5 Daftar Nama Informan No
Nama Informan
Keterangan
1
Bapak Samsul Hadi, S.Pdi
Kepala Desa Sidoharjo Kabag Kaur Umum Sidoharjo,
2
Bapak Sutajab
4
Ibu Hamidah Giasi
SekDes Desa Sidoharjo
5
Mbah Jiran
Warga di Desa Sidoharjo
10
Desa
4.1.6
6
Bapak Agus Sulaeman
Warga di Desa Sidoharjo
7
Bapak Jaswadi
Warga di Desa Sidoharjo
8
Bapak Nurhariyadi
Warga di Desa Sidoharjo
9
Bapak Ketut Suadana
Warga di Desa Sidoharjo
10
Bapak Sumaji
Warga di Desa Sidoharjo
11
Ibu Poninten
Warga di Desa Sidoharjo
12
Ibu Suminem
Warga di Desa Sidoharjo
13
Ibu Marfuah
Warga di Desa Sidoharjo
14
Ibu Kusminah
Warga di Desa Sidoharjo
Jenis Bantuan Dan Sumber Bantuan Yang Disalurkan oleh
Sidoharjo Kecamatan Tolangohula
Kabupaten
Pemerintah
Desa
Gorontalo
Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang baik disuatu wilayah maka dibutuhkan koordinasi dari pembangunan Nasional dengan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan pemerataan penyebaran pembangunan Nasional diseluruh wilayah tanah air khususnya di daerah sidoharjo sehingga keselarasan laju pertumbuhan antar daerah serta memperkuat kesatuan nasional dengan meningkatkan ikatan ekonomi dan social antar wilayah. Pada pembangunan dibidang cipta karya di desa Sidoharjo masih ditemukan bahwa kebijakan penyaluran bantuan social ke masyarakat masih belum terpenuhi dengan baik dan
11
belum tertibnya penyelenggaraan pembangunan dan penataan kawasan. Untuk mengatasi itu semua pemerintah senantiasa mengusahakan dan mengupayakan program peningkatan pelayanan dasar masyarakat sebagai bagian target pencapaian MDGs (Millienium Development Goals), penanggulan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat/PNPM, BTM, BLSM, BLSMD, PNPM dan PPIP meningkatkan tertib penyelenggaraan bangunan
gedung dan penataan
lingkungan. Tidak terlepas dari itu semua pembangunan berkesinambungan diseluruh sector kehidupan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Tabel. 1.6 Jenis Bantuan Yang Disalurkan Oleh pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo No
Jenis Bantuan
Sumber Bantuan
1
Program Keluarga Harapan (PKH)
2
Peternakan
3
Bantuan Miskin
BLSM
4
Bantuan Raskin
BLSMD
5
Generesai Sehat Cerdas
6
Pembangunan Struktur Pedesaan
Ket
PNPM BTN
PNPM PPIP
Tabel diatas menunjukan bahwa distribusi jenis bantuan di desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo kurang lebih terdapat 6 jenis bantuan yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada para masyarakat yang ada di desa Sidoharjo. Dengan demikian untuk itu penelitian mengenai Kebijakan Bantuan Sosial di Desa Sidoharjo ini tepat berada pada perkembangan kehidupan masyarakat sekitar dan perlu dikaji lebih mendalam lagi.
Table. 1.7 Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo yang termasuk dalam Data Warga (DWM)
12
Miskin
No
Sumber Bantuan
Jumlah Warga Yang Menerima
Ket
1
Raskin
249 Kk
2
BLSM
249 Kk
3
BLSMD
92 Kk
4
Peternakan
10 Kk
5
PNPM
42 Peserta Didik SD/SMP
4.2
Pembahasan
4.2.1
Pelayanan Pemerintahan Tentang Kebijakan Bantuan Sosial Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tilangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tugas utama pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan di
wilayahnya, termasuk pelayananan administrasi yang dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka segenap aparatur harus dapat berperan aktif, bekerja sama yang kondusif demi terciptanya sistem pelayanan yang koordinatif, integratif dan singkronisasi guna mencapai tujuan. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah
untuk
meningkatkan peran aparatur
pemerintah guna meningkatkan pelayananan kepada warga masyarakat, peningkatan kualitas aparat dan penyedia berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai serta memenuhi persyaratan teknis yang baik. Aparat pemerintah diharapkan dapat menjadi pelaksana roda pemerintahan yang berwibawa, tekun dan tertib. Selain itu aparat pemerintah merupakan sosok aparatur negara yang kredibilitas, guna menjalankan tugas dalam pengolahan pelayanan secara baik dan teratur sehingga mampu menghilangkan persepsi yang tidak bagik dari masyarakat. 13
Sebagai aparat negara merupakan salah satu faktor penentu kunci keberhasilan pelayananan kepada warga masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengembangan kemampuan, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dalam segi ketrampilannya dalam memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Aparat yang berhasil dengan baik melayani berbagai kepentingan bagi warga masyarakat, apabila mampu memahami dan melaksanakan peran sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan. Tugas seorang aparat pemerintah merupakan sentral dalam menentukan, mengembangkan, dan memajukan kepemerintahan pemerintahan. Rumusan ini mengindikasikan betapa pentingnya peran aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pelayananan publik. Disisi lain yang nampak adalah hubungan kerjasama sistem koordinasi antara satu unit dengan unit yang lainnya dalam sistem pelayanan yang menjadi tugas utama dalam kepemerintahan desa belum berjalan secara optimal. Disamping itu kemampuan aparat dalam pemberian pelayanan yang belum optimal sehingga sering timbul keluhan masyarakat karena permintaan mereka tidak terselesaikan tepat waktu. Kualitas pemberian pelayanan dari apara aparatur pemerintah desa adalah gambaran dan karakteristik
menyeluruh, dengan kata lain kualitas tersebut sebagai faktor utama dari
keberhasilan pelayanan terbaik dan harus menjadi pegangan utama bagi aparatur pemerintah dan staf-stafnya
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian penerapan pelaksanaan
pelayanan bagi masyarakat yang dilandasi pengetahun dan kecakapan yang memadai akan menghasilkan sistem pelayanan yang berkualitas dan tentunya mampu mencegah persepsi miring dari masyarakat tentang kepemerintahan desa.
14
1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Yang Diberikan Tentang Kebijakan Bantuan Sosial Masyarakat Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada atasan/publik unit pelayanan instansi ataupun dengan masyarakat dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa maka perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi/saran/pendapat/tanggapan /complain/pengaduan yang berfungsi untuk menerima dan menyelasaikan masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, motto pelayanan, serta pejabat/petugas yang berwewenang serta bertanggung jawab dalam tugas tersebut. Kembali pada persoalan hak mendapatkan pelayanan, dapat dinyatakan bahwa hak ini berlaku kepada siapapun dan untuk siapapun, baik ia anggota kepemerintahan yang berkewajiban melayani atau orang luar yang bukan anggota kepemerintahan itu. Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal yang berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan oleh kepemerintahan apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan yang diadakan oleh aparatur desa yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hal-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yang kinerjanya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat baik melalui surat pembaca maupun pada media pengaduan yang lainnya., seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang inovatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana
15
dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (huku, waktu dan biaya) serta masih
dijumpai
praktek
pungutan
liar
serta
tindakan-tindakan
yang
berindikasikan
penyimpangan dan KKN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutajab selaku Kabag Kaur Umum Desa Sidoharjo, beliau mengatakan bahwa : “Buruknya kinerja pelayanan yang terjadi ini dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat serta dalam penyalurannya. oleh karena itu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat terutamanya dalam hal yang berhubungan langsung dengan bantuan sosial masyarakat yang berasal dari pemerintah di tekankan untuk dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit instansi pemerintah desa khususnya untuk desa Sidoharjo karena kualitas kinerja dalam melayani masyarakat memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat”. Selaras dengan hal tersebut Ibu Hamidah Giasi selaku Sekretaris Desa Sidoharjo Kecamatana Tolangohula Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan :
“Kami sebagai pelayan masyarakat selalu berusaha yang terbaik dalam melayani masyarakat, meskipun pada kenyataannya dalam sistem pelayanannya kami masih terdapat banyak kekurangan dan masih ada beberapa dari aparatur pemerintah desa yang bekerja dalam melayani masyarakat hanya dengan penuh kesantaian semata”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa perlu penjabaran lebih rinci mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan terhadap masyarakat. Transparansi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang meiputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan laporan hasil kerjanya. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat terutama dalam hal pembagian bantuan sosial karena hal ini sangat terkait dengan kepastian masyarakat umum yang memerlukan dan 16
berhak atas pelayanan tersebut. Dalam sebuah unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan hendaknya berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih didahulukan untuk dilayanani/diselesaikan agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara masyarakat. 2. Sikap Yang Kurang Bersahabat dan Kurang Simpatik Yang Sering Ditunjukan Oleh Para Aparat Desa Dalam Pembagian Bantuan Sosial Masyarakat Bersikap merupakan kunci utama keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatankegiatan jasa dimasyarakat itu dapat digunakan sesuai dengan dan sebagai mestinya. Interaksi sosial dalam bermasyarakat sangat berperan sekali dalam pembentukan kepedulian antar sesama. Menelusuri arti tersebut semua ini tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, meskipun dalam perkembanganya lebih lanjut pelayanan umum juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan sebuah kepemerintahan. Secara singkat sistem, prosedur dan metode kerja di kepemerintahan desa Sidoharjo yang tidak memadai mekanisme kerja yang tengah berjalan seperti kurangnya adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya, mereka bekerja dan melayani seenaknya (santai), petugas bekerja sambil ngobrol dengan teman sehingga berakibat dalam pelayanan dan pekerjaan, kurang bersimpatik (memberikan perhatian) sepenuhnya kepada masyarakat, padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaswadi, S.Pd selaku salah satu warga yang ada di Desa Sidoharjo, beliau mengatakan : “Kemampuan bersikap para petugas kepemerintahan desa yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Banyak dari para petugas aparat kepemerintahan yang bersikap 17
acuh tak acuh, tidak begitu memperhatikan, dan sering dari warga yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam bentuk pelayanan seperti para petugas kepemerintaha desa lebih mengutamakan warga yang dikenal dekat olehnya sehingga warga tersebut harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanannya ”.
Selaras dengan hasil wawancara dengan ibu Marfuah selaku warga masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan : “ Ngeneki sorone yen dadi wargo ra mampu, entok mboten nate entok bantuan pastine desek-desekan kaleh wargo liane, Kulo niki sampon tuwo yen pancene pasti kalah nek desekdesekan kaleh seng enom-enom nompo bantuan sosial teko pemerintah deso, kulo niki mboten pernah di utama’o kaleh poro pegawe nipun kulo niki mboten pernah di disek’o”.
Maksud Ibu Marfuah yakni : “Beginilah susahnya jadi orang-orang yang tidak mampu. Dapat tidaknya bantuan yang pasti mengantri dengan warga yang lainnya, saya ini sudah tua dan memang pasti kalah apabila mengantri dan berdesak-desakan dengan warga yang muda dalam menerima bantuan dari masyarakat desa, saya ini tidak pernah diutamakan dengan para pegawai itu tapi saya ini tidak pernah didahulukan”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa dalam bersikap dan dalam memberikan pelayanan bagi warga desa seharusnya mereka mampu menunjukan dan memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dn tidak pandang bulu. Kelancaran layanan hak tergantung pada kesadaran para petugas terhadap kewajiban yang telah dibebankan, layanan yang kurang baik dan kurang memuaskan pasti akan berdampak negatif bagi masyarakat, namun bila layanan yang diberikan baik dan memuaskan pasti akan berdampak positif pula bagi masyarakat setempat. 3. Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Memenuhi Standar dan Tidak Merata (Tidak Tepat Sasaran) 18
Sasaran adanya kepemerintahan kepemerintahan desa dalam memberikan pelayanan umum sederhana saja, yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu sangat sederhana tetapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang sering kali tidak mudah. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur dengan pasti, paling hanya dapat dikenali dari beberapa sudut. Seperti yang dimaklumi bahwa kepuasan manusia sangat berbeda satu dengan yang lain terhadap suatu hal tertentu.dalam hubungan dengan pelayanan umum pengenalan kepuasan seseorang, dalam hal ini pihak yang memperoleh layananan untuk mendapatkan haknya. Memang dewasa ini telah mulai nampak sikap para aparat desa yang menunjukan kurangnya kesadaran dan keberanian untuk menyatakan ketidak setujuannya (protes) misalnya dalam hal Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Memenuhi Standar dan Tidak Merata (Tidak Tepat Sasaran). Kesadaran dan keberanian yang mulai pudar. Dengan demikian akan sangat sulit sekali keadaan seperti ini untuk menunjang upaya keterbukaan terhadap masyarakat. Menurut Drs. H..A.S Monier (2010 : 197) mengatakan bahwa dalam hubungan dengan masalah manajemen pelayanan mempunyai fu, sedangkan wargo sg ora langsi untuk menetapkan pola pelayanan yang terbaik menurut ukuran kepemerintahan (berdasarkan sistem, prsedur dan metode yang baku) dan etika umum yang berlandaskan falsafah pancasila sehingga mampu memenuhi hak pihak lain secara utuh dan bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurhariyadi dan Ibu Poninten selaku warga yang ada di desa Sidoharjo, beliau berdua senada mengatakan : “ngene lo penyaluran bantuan social seng diwehno pemerintah deso sering banget ora tepak sasarane akeh wargo seng sakjane layak entok malah ora entok terus seng ora layak entok malah entok bantuan, misalke koyo pembagian beras miskin, pembagian rumah kumuh seng
19
layak huni penyalurane akeh seng ijek ora roto mergo akeh wargo seng ora layak entok jatah padahal uwong-uwong iku layak entok jatah”
Maksud dari Bapak Nurhariyadi dan Ibu Poninten yakni : “Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa sering kali bantuan-bantuan tersebut tidak tepat sasarannya, banyak warga yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan malah mendapat bantuan tersebut, sedangkan warga yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan sosial tersebut, contoh seperti : dalam pembagian bantuan Beras Miskin (RASKIN), pembagian Bantuan Sosial yang lain dalam bentuk Rumah Kumuh yang layak huni penyalurannya masih sering sekali tidak merata banyak warga yang tidak mendapatkan jatah padahal sebenarnya mereka layak menerima”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa dalam pelayanan sekaligus penyaluran bantuan sosial hendaknya benar-benar dioptimalkan secara rinci mulai apa, siapa, kemana, dimana dan bagaimana prosesnya sampai bantuan tersebut berada ditangan masyarakat yang layak sebagai penerima bantuan sehingga mampu memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah desa dan tentunya tepat sasaran. Adapun penjelsan mengenai pengoptimalan penyaluran bantuan sosial antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Apa Pemerintah desa wajib mengetahui bantuan-bantuan apa saja yang akan disalurkan kepada masyarakat, yang nanti dapat membantu kehidupan masyarakat setempat.
2.
Siapa Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah desa harus mengetahui betul siapa saja masyarakatnya yang berhak untuk mendapat bantuan sosial tersebut, sehingga tidak akan terjadi kecemburuan social antar warga yang lainnya.
20
3.
Kemana Dalam penyaluran bantuan social hendaknya pemerintah desa sebangai pondasi utama harus dapat mengetahui kemana sebenarnya bantuan ini akan disalurkan, sehingga bantuan yang akan disalurkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada didesa tersebut.
4.
Dimana Dalam menyalurkan bantuan social segenap aparatur pemerintah desa harus mampu menguasai tempat tinggal dimana para warganya sehingga secara pasti diketahui tentang sandang, pangan dan papannya. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.
5.
Bagaimana Dalam proses pemnyaluran bantuan social, pemerintah desa memiliki tugas yang sangat signifikan sekali antara lain bagaimana proses yang nantinya akan dilakukan dalam penyaluran bantuan social sehinnga bantuan yang diberikan sampai ketangan para warga masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.
4.2.2
Pandangan Masyarakat Tentang Kebijakan Bantuan Sosial Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tilangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
1. Dalam Pemberian Bantuan Sosial Yang Kurang Adil Dan Seringkali Menjadi Lahan Bisnis Bagi Para Aparatur Pemerintah Desa Aktifitas mengendalikan pelaksanaan tugas/pekerjaan yang telah dibebankan haruslah selalu dilakukan sejak permulaan sampai berakhirnya tugas/pekerjaan pada tahap-tahap tertentu. Sistem pengendalian yang efektif memungkinkan tugas/pekerjaan berjalan lancar dan
21
menghasilkan sesuatu yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Pengendalian dalam bekerjapara aparatur pemerintah terutama dalam bidang pembagian Bantuan Sosial harus selalu dilakukan karena adanya kecendrungan manusia berbuat kesalahan tanpa unsur kesengajaan , disamping ada juga kecendrungan yang disertai unsur kesengajaan yang bermotif keuntungan peribadi dengan melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Motif pelanggaran/penyimpangan tugas/pekerjaan tersebut memang pada mulanya timbul karena faktor pendapatan yang sama sekali tdak memenuhi kebutuhan. Akan tetapi perkembangan selanjutnya menjadi lain, tidak hanya semata-mata berdalih memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) melainkan berkembang kearah kebiasaan seakanakan telah membudaya. Pelanggaran/penyimpangan dalam hal ini sering terjadi dibidang kegiatan penyaluran Bantuan Sosial, yang sebagian besar kegiatan tersebut masih dilakukan melalui ketrampilan langsung tangan manusia, belum merata digantikan peranannya oleh peralatan canggih. Memang kalau sudah menyangkut pada unsur manusia dengan segala perangainya maka akan sulit mengatasinya. Memberantas sama sekali suatu hal yang tidak mungkin. Segala daya dan upaya sampai pada tingkat mengurangi menjadi seminimal mungkin. Memang pengendalian ini dimaksudkan mengendalikan kegiatan atau pekerjaan, tetapi karena kegiatan atau pekerjaan itu dilaksanakan oleh orang, maka mau tidak mau akan berhadapan juga dengan orang-orang dengan segala wataknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suminem selaku warga yang ada di Desa Sidoharjo beliau mengatakan bahwa : “pas pembagian bantuan sosial teko, akeh wargo seng entok jatah bantuan akeh tapi pas diterimo uwes ora podo karo seng aslinen. Enek neh bantuan social teko pemerintah iki kulo kaleh wargo liyane seng entok bantuan kadang bayar duwit tebusan bantuan sosial yo lumayan sangat tinggi. Malah kadang aku berfikir opo ini bantuan seng uwes dicanangno pemerintah
22
kanggo warga seng kurang mampu atau bantuan kanggo para aparatur deso kanggo ngelakoni pungutan liar mergo neng jerone uwes jadi lahan bisnis kanggo poro aparat deso.”
Maksud dari Ibu Suminem yakni : “Ketika pembagian bantuan sosial yang dari pemerintah tiba, banyak dari warga kami yang tidak mendapat jatah yang seharusnya bisa diterima oleh mereka, hal ini terjadi dikarenakan banyak dari para aparatur pemerintah desa yang banyak mengurangi jatah bantuan yang seharusnya diterima. Adakala bantuan sosial dari pemerintah ini kami sebagai warga yang berhak menerima harus selalu membayar uang tebusan bantuan sosial yang lumayan sangat tinggi. Terkadang saya berfikir sebenarnya ini bantuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk warga yang kurang mampu atau bantuan untuk para aparatur pemerintah desa untuk melakukan pungutan liar (Pungli), karena didalamnya telah menjadi lahan bisnis bagi para aparatur desa”. Selaras dengan wawancara bersama Mbah Jiran selaku warga di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan : “Biasane nek wes enek bantuan koyo ngeniki, akeh teko sedulur ku podo wargane ora entok bantuan ko pemerintah deso, karo pemerintah’e ki seng di wehi mak seng ketok-ketok miskin tok, ora didelok tenan ora mampune sokor ngeneki bantuan tok”.
Maksud dari Mbah Jiran yakni : “Biasanya kalau sudah ada bantuan seperti ini, banyak dari keluarga saya orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, karena pemerintah desa hanya memberikan bantuan kepada warga yang hanya terlihat seperti miskin-miskin buatan saja, tanpa melihat secara pasti mampu tidaknya warga tersebut atau dengan kata lain hanya melihat sekilas saja”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa dalam sebuah organiasasi agar manajemen dapat mengendalikan kegiatan atau pekerjaan harus diciptakan fungsi yang tidak hanya memantau secara tetap terhadap proses pekerjaan (yang terbatas pada pekerjaan fisik), tetapi juga sebagai fungsi alternatif yaitu (kejujuran) yang harus benar-benar dipupuk pada
23
diri setiap para aparatur pemerintah desa sehingga hal-hal negatif seperti kurang adilnya dalam pemberian bantuan sosial masyarakat dan terjadinya pemungutan liar terjadi di kepemerintahan desa. 2. Selalu Mendahulukan Serta Mengutamakan Warga Yang Dekat Dengan Aparat Desa Walaupun aparatur pemerintah desa sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang peran mereka akan berubah, namun yang menjadi masalahnya adalah adanya kesenjangan antara pemahaman dengan kemauan untuk berubah. Masih banyak terdapat para aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya dalam proses apapun itu masih sering mengutamakan serta mendahulukan warga yang dekat dengan mereka saja. Sehingga pelayanan yang yang seharusnya diberikan secara merata dari kepemerintahan desa untuk masyarakat luas menjadi berat sebelah dan tidak seimbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Suwadana selaku warga yang tinggal di desa Sidoharjo, beliau mengatakan : “Terkadang saya juga merasa sangat kesal apabila tengah mengantri bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa, karena mereka lebih sering memilih untuk mendahulukan warga-warga tertentu saja/warga-warga yang cukup dikenal dengan baik oleh para aparat desa tersebut. Hal ini menimbulkan sebuah konsep pemikiran saya bahwa saya merasa sangat enggan sekali untuk berurusan dengan pemerintah desa jika tidak benar-benar terpaksa”.
Selaras dengan jawaban wawancara sebelumnya, Ibu Kusminah selaku warga di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan : ”ngeniki kadong pas teko waktune njikok bantuan neng kantor deso, kadang aku wes teko ndimek’an tapi aku yo sering banget di wehi giliran paling tengah nek ora ki paling mburi dewe mergao poro aparate luweh ndisek no wargo seng luweh dikenal cedek karo wonge”.
Maksud dari Ibu Kusminah yakni : 24
“Terkadang apabila waktunya tiba untuk mengambil bantuan social di kantor desa, terkadang saya sudah dating terlebih dahulu tapi saya selalu dilayani paling tengah bahkan paling akhir karena para aparatur desa lebih mengutamakan warga yang lebih dikenal (lebih dekat) dengan aparat desa tersebut ”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa dalam sebuah kepemerintahan seharusnya mampu menempatkan diri serta pelaksanaan pelayanannya tanpa memandang nama, status atapun gelar orang tersebut karena mereka semuanya tercatat sebagai warga masyarakat desa sidoharjo maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai aparatur pemerintah desa memberikan pelayanan yang terbaik dan tentunya nyaman bagi warga dengan cara yang datang pertama dilayani pertama dan yang datang terakhir harus dilayani terakhir bahkan kalau bisa buatlah antrian agar para warga tertata rapi dan lebih menghargai budaya antri. 3. Proses Bantuan Yang Tidak Efektif Semakin dewasa manusia dan semakin tinggi peradabannya, maka kegiatan pengelompokannyapun semakin teratur dan sempurna. Seorang aparat kepemerintahan desa tentunya sangat mengerti bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utamanya, tanpa diperintah lagi oleh atasan
karena hal itu telah tercantum dalam rincian
pekerjaan. Namun ia dengan sengaja tidak menjalankan tugasnya itu dengan alasan yang dibuatbuat didepan mengatakan sanggup tapi dibelakang pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Kepemerintahan Desa merupakan wadah kerja sama orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu, menyatukan kepentingan-kepentingan pribadinya menjadi kepentingan bersama. Kepemerintahan desa bekerja sama dengan sendrinya harus ada pembagian tugas/pekerjaan yang meliputi semua orang yang ada didalamnya, sehingga ada keserasian tugas/pekerjaan. Disamping itu, meskipun kepentingan pribadi orang-orang yang ada di kepemrintahan desa bersama masyarakat telah dilebur untuk kepentingan bersama, tetapi porsi kepentingan pribadi haruslah
25
tetap diperhatikan, sehingga ada keseimbangan dalam kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Agus Sulaeman selaku salah satu warga yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo beliau mengatakan bahwa : “penyaluran bantuan social teko pemerintah seng diwehno kanggo wargo kadang sering ketemu karo jenenge ngakal-ngakali bantuan social, contohe wargo seng dicantumke jenenge mergo ate entok bantuan social seng wes koyo dijanjeke kaleh pemerintah desaseng ate digawekno omah seng layak huni, wc yo seng layak pake tapi sekabehane iku Cuma janji-janji tok, ora enek praktek babar blas. Sekabehane bantuan-bantuan iku Cuma dadi bahan omongan sekilas in fo tok neng kalangan pemerintah deso ”.
Maksud dari Bapak Agus Suleman yakni : “Dalam menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada warga sering kali terjadi yang namanya manipulasi bantuan sosial, seperti contoh warga yang di cantumkan namanya akan mendapatkan bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah desa akan dibangunkan rumah layak huni, wc yang layak pakai hanya berkutat pada janji-janji semata yang tidak ada realisasi yang tepat untuk melaksanakan serta mewujudkannya sama sekali, sehingga semua bantuan-bantuan tersebut hanya menjadi bahan perbincangan sekilas info di kalangan pemerintah desa”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa kepemerintahan desa sebagai alat pencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendirisendiri. Jadi dengan adanya kepemerintahan desa yang berfungsi sebagai alat inilah orang-orang ingin mencapai tujuan. Meskipun kepemerintahan desa sebagai alat, tetapi jangan sampai terjadi kepemerintahan desa yang diperalat oleh orang atau orang-orang tertentu untuk tujuan atau
26
kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan bersama. Sebagai alat, kepemerintahan desa harus tetap efektif agar tujuannya dapat tercapai dengan selamat, tepat, hemat dan cermat. 4. Kurangnya Pembaharuan Dalam Data Bantuan Sosial Pembaharuan adalah suatu kegiatan yang sangat penting, yang hasilnya yang berupa tulisan, angka, gambar, simbol, atau kode. Mencatat artinya mengabadikan suatu peristiwa, kejadian atau keadaan, baik dengan menggunakan alat yang sederhana maupun dengan menggunakan
alat
tehnologi
yang
tinggi
dalam
rangkaian
pekerjaan
perkantoran,
kepemerintahan secara keseluruhan maupun bagi keperluan pribadi sekalipun. Kegunaan pencatatan dan pembaharuan data sudah sangat jelas ialah membantu ingatan seseorang terhadap sesuatu, sehinggan mampu menjadi alat komunikasi dan informasi diantara waktu dan jarak yang berbeda. Dengan demikian pencatatan dan pembaharuan menjadi sesuatu yang penting dalam dunia layanan karen berfungsi mengingatkan akan tugas layanan yang harus diteruskan/diselesaikan dan tugas berikutnya sebagai rangkaian tugas sebelumya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaji selaku salah satu warga dan ketua adat di Desa Sidoharjo beliau mengatakan : “Seperti halnya pembaharuan data-data calon penerima bantuan sosial yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, masih jauh dari kesan selektif, efektif dan sempurna karena pembaharuan data bantuan sosial sering kali tidak diperbaharui oleh aparat kepemerintahan setempat sehingga data-data dari calon penerima dana bantuan sosialpun selalu dengan warga yang sama dan nama yang sama. Sehingga warga baru yang seharusnya juga layak untuk mendapatkan bantuan sosial karena nama mereka tidak tercantum dalam data pembaharuan untuk bantuan sosial lanjutan sehingga akhirnya merekapun tidak bisa menikmati bantuan sosial dari pemerintah tersebut”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa Mengingat akan kegunaaan pembaharuan dalam data yang demikian penting dalam kepemerintahan maka pengurusan 27
terhadap pencatatan dan pembaharuan harus dilakukan secara tertib dan sungguh-sungguh dengan menggunakan sistem dan metode yang dapat menjamin keamanan, keefektivitasan dan keefesiensian. Apalagi jika catatan dan pembaharuan yang ada pada kepemerintahan tersebut cenderung bertambah setiap saat bersamaan dengan bertambahnya usia kepemerintahan yang bersangkutan. 4.2.3
Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kebijakan Pelayanan Bantuan Sosial Di Kantor Kepemerintahan Desa Desa Sidoharjo Kecamatan Tilangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
1. Meningkatkan dan mengembangkan Aktualisasi Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat Perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang pada dasarnya berkembang dari dari waktu kewaktu, sehingga upaya perbaikan harus pula dilakukan secara berkesinambungan. Pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan. Perbikan kualitas pelayanan kiranya akan relevan dan bermanfaat apabila setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memuaskan untuk seluruh warga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Pdi selaku Kepala Desa Sidoharjo, beliau mengatakan bahwa : “Kami selaku aparat Desa yang terhimpun dalam perangkat yang ada di Desa Sidoharjo selama ini kami telah berusaha sebaik mungin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta berusaha sebaik mungkin dalam bersikap dan bertutur, meskipun pada kenyataannya masih terdapat banyak sekali kekurangannya namun semua itu akan selalu dibenahi demi terjalinya hubungan yang baik antara pemerintah Desa dengan masyarakat ”.
28
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa dalam pengembangan perbaikan kualitas pelayanan untuk masyarakat perlu adanya pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka (trasnparan) tanpa ada hal yang ditutup-tutupi bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan baik masyarakat maupun . 2. Meningkatkan Inovasi Dari Lapisan Atas ke Lapisan Bawah Yang menjadi penelaahan dalam bagian ini adalah masalah komunikasi dengan orangorang dari “lapisan bawah”, yang pada umumnya merupakan “penerima lambat” agar menjadi tertarik untuk mengadopsi atas pengaruh-pengaruh tentang sesuatu pembenahan dari orang-orang yang telah mengadopsi terlebih dahulu. Dalam sebuah kepemerintahan kepemerintahan Desa sudah sangat lumrah bahwa hubungan yang terjalin bukan hanya sebatas antara aparat-aparat Desa saja namun menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat luas yang merupakan salah satu lapisan bawah dalam sebuah pemerintahan desa juga merupakan hal yang tidak bisa hanya disepelekan.1 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Pdi selaku Kepala Desa Sidoharjo, beliau mengatakan bahwa : “Meningkatkan inovasi dari lapisan atas ke lapisan bawah itu membutuhkan waktu sangat yang panjang, untuk mendapatkan adanya saling pengertian dan menerima itulah yang menjdi sumber pokok yang selama telah diusahakan dalam kepemerintahan yang ada didesa kami, meskipun belum sepenuhnya berhasil namun kami selalu berusaha untuk dapat mengembangkan hal tersebut”.
1
Sajogyo Pudjiwati Sajogwo (2005) “Meningkatkan Inovasi Dari Lapisan Atas ke Lapisan Bawah”. Bandung: Rieneka Cipta
29
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa masyarakat sebagai lapisan bawah dalam sebuah kepemerintahan kepemerintahan desa pada dasarnmya dalah suatu masyarakat yang lugas, yang mengisi kehidupan mereka sehari-hari dengan berbagai usaha untuk melengkapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang nyata yang terdapat dalam lingkungan mereka. Pada taraf perkembangan saat ini, masyarakat desa Sidoharjo nampak sebagai suatu masyarakat yang lebih bersifat kritis yang nampaknya merupakan perkecualian dalam hal ini adalah golongan pejabat setempat. 3. Meningkatkan Kerja Sama dan Struktur Masyarakat Kantor Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo Dalam sebuah kepemerintahan instansi kepemerintahan baik swasta maupun negeri yang dalam hal ini adalah kepemerintahan desa telah menjadi sebuah keharusan “Bekerja Sama” dengan semua lapisan yang ada baik antar perangkat desa maupun antar masyarakat, hal ini menunjukan bahwa sebuah kepemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama antar pendukung yang ada didalamnya seperti aparat desa dan masyarakat luas. Kerja sama merupakan hal yang paling signifikan dalam menunjang keberhasilan bahkan bisa dikatakan menjadi prioritas yang utama dalam kepemerintahan desa, bagaimana tidak kepemerintahan desa tanpa masyarakat tidak akan berarti apa-apa keberadaanya, begitu pula sebaliknya masyarakat tanpa kepemerintahan desa maka tidak akan ada yang mengatur serta mengendalikan kepependudukan yang ada. Sehinggan antara masyarakat dan kepemrintahan desa saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Pdi selaku Kepala Desa Sidoharjo, beliau mengatakan : “Kerja sama yang terjalin antara kepemerintahan desa dalam hal ini aparat desa dengan masyarakat yang ada memang belum bisa terjalin dengan baik ini terbukti dengan masih 30
banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh aparat/staff apalagi kalau sudah berhubungan dengan bantuan sosial pemerintah pasti akan menjadi sangat kacau dan protesan serta kritikan pedas dari masyarakat tersebut menjadi sangat susah untuk dibendung oleh para staff/aparat desa karena pastinya semua menganggap bahwa dirinya merasa berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah tersebut” .
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut peneliti bahwa seyogyanya pemerintah desa terus mencanangkan sikap kerja sama yang baik dengan masyarakat luas, terutama dalam hal bantuan sosial. Hal ini harus benar-benar diteliti dan dinilai secara seksama bahwa warga mana saja yang berhak menerima dan warga mana saja yang tidak berhak menerima agar tidak akan muncul kecemburuan sosial yang karena kesalahan menetapkan penerima bantuan sosial dalam masyarakat. Pemerintah desa wajib mencanangkan kerukunan antar pemerintah desa dengan warga, warga dengan warga sehingga hasil yang didapat nantinya oleh pemerintah desa sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat. 4.2.4
Perbandingan Warga Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Menerima Bantuan Sosial Kebijakan pemerintah Desa Sidoharjo dalam Bantuan Sosial yang telah diberikan dan
disalurkan kepada para masyarakat dari bantuan dalam bentuk penanggulan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat/PNPM, BTM, BLSM, BLSMD, PNPM dan PPIP meningkatkan tertib penyelenggaraan bangunan
gedung dan penataan lingkungan, belum bisa memberikan
perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena bantuan social yang diberikan dan disalurkan pemerintah desa belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah menerima bantuan social tersebut yang dari hari ke hari semakin meningkat.
31
