BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Gambaran Umum Obyek Penelitian 4.1.1 Sejarah Humas Mabes Polri Terbentuknya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya. Tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, POLRI memproklamirkan diri sebagai pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin di Surabaya. Selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.1 Dalam keadaan perkembangan paling akhir dalam Kepolisian yang semakin modern dan global, POLRI bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalahmasalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam
1
www.facebook.com/DivHumasPolri
35
36
berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia). 4.1.2 Profil POLRI Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang berada di sebelah Timur dan Barat. Ditandai dengan keberadaan dua patung, yaitu patung Kapolri dan patung Gajah Mada. a. Mabes POLRI yang berada disebelah Timur dibangun pada tanggal 17 Oktober 1987 diatas luas tanah 29.840 m2. Dimana kesatuan organisasi yang berada pada sebelah Timur ini terdiri dari : gedung TNCC, gedung Bapinkam, ex gedung NCB, ex gedung personalia / SDM, gedung Infolahta Divtelematika, gedung Bhayangkari, gedung DivHumas, gedung Litbang, gedung Denma b. Satuan organisasi yang berada di Mabes Polri sebelah Barat adalah
:
gedung
Utama,
gedung
Bareskrim,
gedung
Baintelkam, Setum, Satkes, Divkum, dan Apotik, Piket umum dan penjagaan, PP Bhayangkari, Komunikasi elektronik, Pombensin.
37
4.1.3 Tribrata POLRI
Makna logo Tribrata : 1.
Perisai
pelindung rakyat dan Negara
2.
Tiang dan nyala obor
3.
Pancoran obor
Penegasan tugas POLRI POLRI tak pernah lepas dari perjuangan
bangsa dan Negara. 4.
Tangkai padi dan Kapas
cita cita bangsa menuju adil dan
makmur. 5.
Tiga bintang di atas logo
Tribrata adalah pedoman hidup
POLRI 6.
Warna hitam dan kuning
Warna legendaries POLRI.
7.
Warna kuning keemasan
Kebesaran dan Keagungan hati
nurani segenap personil POLRI. 8.
Warna Hitam
Keabadian dan sikap tenang mantap.
38
4.1.4 Logo Divisi Humas Mabes POLRI
Makna Gambar, Tulisan dan Warna : 1.
Lingkaran luar hitam Melambangkan/membendung
NKRI
dari
pemecah
belahan
propaganda lawan. 2.
Tiga Bintang dengan Segi Lima berwarna Putih. Bintang Segi Lima menunjukan kelima sila “Pancasila” sebagai dasar NKRI, sedangkan Tiga Bintang mencerminkan pedoman hidup POLRI “Tribrata” yang tulus dan ikhlas.
3.
Lingkaran dalam Merah putih. Melambangkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Garis tengah Hitam. Melambangkan garis khatulistiwa dimana NKRI berada.
5.
Tameng berwarna hitam Melambangkan
pengabdian
POLRI
dalam
memberikan
perlindungan, pengayom dan pelayanan terhadap Masyarakat. 6.
Obor Putih dengan empat Kuncup Api Merah.
39
Melambangkan memberikan penerangan, pemberian informasi secara obyektif, benar, akurat dan seimbang kepada masyarakat. 7.
Enam Berkas Sinar Api Kuning Menunjukan Kegiatan Humas POLRI dalam rangka membentuk opini untuk menciptakan Citra POLRI yang Baik.
8.
Bola Dunia. Era Globalisasi mempengaruhi setiap manusia, dimana penyebaran informasi yang cepat tidak mengenal waktu dan ruang.
9.
Hari Bhayangkara 1-7-1946 tergambar dalam bentuk : 1 = Obor 7 = Sinar Obor Orange 4 = Pegangan Obor 6 = Sinar Obor warna Kuning
4.1.5
Divisi Humas POLRI Berawal dari pertengahan Oktober 2002, berdasarkan Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/53/X/2002, dikenal sebagai Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Divisi Hubungan Masyarakat adalah unsur pelaksana staff khusus POLRI yang berada dibawah Kapolri. Divisi Hubungan Masyarakat bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dalam lingkungan POLRI. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Divisi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
40
a.
Pembinaan fungsi Humas bagi seluruh jajaran POLRI yang meliputi: 1. Perumusan atau pengembangan sistem dan meyode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Divisi Humas. 2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Humas. 3. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran atau pertimbangan penempatan atau pembinaan karier personel pengemban. 4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian secara statistik baik yang berkenan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi pengembang fungsi Humas.
b.
Perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra terkait dalam bidang hubungan masyarakat.
c.
Penyelenggaraan penerangan umum untuk membentuk opini bagi kepentingan pelaksanaan tugas POLRI.
d.
Penyelenggaraan penerangan satuan.
e.
Penyelenggaraan produksi dan dokumentasi hubungan masyarakat.
41
Sasaran Prioritas Divisi Humas POLRI 1.
Pengembangan Kekuatan Personel Humas POLRI dalam rangka mengawaki Humas Polda yang belum terpenuhi.
2.
Pengembangan kemampuan Personel Humas POLRI melalui pendidikan dan pelatihan Kehumasan.
3.
Penataan kelembagaan Humas POLRI.
4.
Pembangunan Materiil dan Fasilitas Humas POLRI.
5.
Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat melalui kegiatan Kehumasan POLRI.
6.
Meningkatkan dan melaksanakan kegitan Kehumasan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan masyarakat.
7.
Meningkatkan dan melaksanakan kegitan Kehumasn dalam rangka pelaksanaan program Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat.
8.
Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung
program
pengaturan
dan
penertiban
kegiatan
masyarakat/Instansi. 9.
Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan.
10.
Meningkatkan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan dukungan umum,
antara
lain
mempublikasikan
42
penegakan hukum dilingkungan POLRI dan pengawasan fungsional internal POLRI.
4.1.6
Visi dan Misi Divisi Humas Mabes POLRI2 Visi Humas POLRI Humas POLRI yang mampu menjadi penjuru untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat serta opini publik guna mewujudkan citra positif sesuai dengan visi POLRI. Misi Humas POLRI Berdasarkan pernyataaan
visi
yang
dicita-citakan tersebut,
selanjutnya diuraikan dalam Divisi Humas Mabes POLRI yang mencerminkan koridor tugas-tugas tersebut. 1. Membangun kemampuan public relations, anggota POLRI pada umumnya dan pelaksana tugas POLRI. 2. Membentuk iklim Humas POLRI yang mendukung (kebijakan, sistem, struktur, anggaran dan sebagainya) dan menetapkan standarisasi sistem Humas POLRI. 3. Membangun saran dan prasarana kehumasan POLRI. 4. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan semua komponen masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan.
2
Website Divisi Humas Mabes POLRI
43
5. Menghimpun, mengolah dan mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun komunikasi dua arah. 4.1.7
Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi Mabes POLRI
44
2. Struktur Organisasi Divisi Humas Mabes POLRI
Sumber : 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan Divisi Humas Polri a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin)
45
Bagrenmin bertugas dalam hal menyusun dan menyiapkan perencanaan umum dan anggaran, melaksanakan pengawasan dan pengendalian program anggaran serta menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang kemudian disingkat menjadi Renja dan menyusun anggaran yang dibantu oleh: 1.
Subbagian Perencanaan (Subbagren) Subbagren bertugas untuk menyusun dan menyiapkan renja, menganalisis
dan
mengevaluasi
menyiapkan data yang
laporan
dari
kewilayahan,
setiap saat diminta pimpinan
serta
merencanakan dan melaporkan kegiatan supervisi 2.
Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda) Subbagsumda bertugas untuk melaksanakan teknis administrasi personel berupa upaya peningkatan kemampuan dan karier personel, melaksanakan teknis administrasi logistik, meliputi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan barang baik yang diselenggarakan secara terpusat maupun sendiri.
3.
Subbagian Pembinaan Fungsional (Subbagbinfung) Subbagbinfung bertugas untuk melakukan pembinaan fungsi humas, menganalisis dan mengevaluasi laporan dari kewilayahan, melakukan penataran, pendidikan dan pelat ihan kehumasan.
4.
Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud) Taud bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap naskah dinas baik yang masuk maupun keluar, pengarsipan, penelitian terhadap
46
format naskah dinas keluar, dan pelaksanaan sistem penomoran, pengkodean serta pendistr ibusian naskah dinas.
b.
Urusan Keuangan (Urkeu) Urkeu bertugas untuk penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengajuan anggaran pada Renja, penyiapan bahan untuk penyusunan RKA-KL
(Rencana
Kegiatan
Anggaran
Kementerian
Lembaga),
melaksanakan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan, dan penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan (perwabku) masing-masing Biro. c.
Biro Pelayanan Masyarakat (Ro Penmas) Tugas dan fungsinya yaitu menyusun, memberi penyuluhan dan kerjasama dibidang pelayanan masyarakat dengan dibantu oleh tiga bagian serta satu Urusan Tata Usaha (Urtu) yaitu: 1. Bagian Penerangan Umum (Bag Penum) Bag. Penum bertugas dalam hal mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pembentukan opini publik dan kontra opini masyarakat. Melakukan pengawasan / evaluasi pelaksanaan piket monitoring berita menonjol yang berkaitan dengan tugas Polri, melaksanakan penggalangan dengan para wartawan di lingkungan Mabes Polri. Bag Penum dibantu oleh: a)
Sub Bagian Pemberitaan (Subbag Berita).
47
Tugas dan fungsi Subbag Berita adalah mencari data dan bahan untuk membuat siaran pers serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers. b)
Sub Bagian Opini dan Analisa dan Evaluasi (Subbag Opinev). Tugas dan fungsi Subbag Opinev adalah mengevaluasi berita yang telah disiarkan dan dimuat di media massa serta memonitoring opini masyarakat.
2. Bagian Kemitraan (Bag Mitra) Bag. Mitra bertugas melaksanakan kerjasama dengan badan-badan kehumasan di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan sistem pembinaan kehumasan. Bag. Mitra dibantu oleh: a)
Sub Bagian Mitra Dalam Negeri (Subbag Mitra Dagri). Subbag Mitra Dagri bertugas untuk Mengikuti dan melaksanakan kegiatan Bakohumas dengan instansi terkait dan humas perusahaan swasta (Perhumas). Mengikuti rapat-rapat dan seminar-seminar yang diadakan di instansi lain. Mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan production house (PH) serta menerbitkan surat ijin shooting dalam rangka produksi film yang menyangkut kegiatan Kepolisian.
Menerima kunjungan mahasiswa yang
sedang tugas dilapangan. Mengadakan pertemuan dengan LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Memberikan teguran terhadap tayangan media film, televisi dan periklanan yang menyimpang
48
dengan kegiatan Kepolisian. Melaksanakan nota kesepahaman bersama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait, dalam rangka mendukung tugas kehumasan. b)
Sub Bagian Mitra Luar Negeri (Subbag Mitra Lugri). Subbag Mitra Lugri bertugas untuk menerima kunjungan Kepolisian Negara tetangga dalam rangka koordinasi kehumasan. Mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh lembaga asing. Mengadakan kunjungan kehumasan pada Kepolisian Negara tetangga. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah yang menangani orang asing. Mengadakan koordinasi dengan kedutaan asing.
3. Bagian Penerangan Satuan (Bag Pensat) Bag. Pensat bertugas untuk melaksanakan kegiatan penerangan kesatuan dalam rangka pemerataan informasi di kalangan personel Polri. Bag. Pensat dibantu oleh: a)
Sub Bagian Penerangan Internal (Subbag Penint). Tugas dan fungsi Subbag Penint adalah menghimpun dan mensosialisasikan Undang - undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keppres, Bijak Pimpinan dan photo-photo yang dapat dijadikan bahan dalam rangka Penerangan Kesatuan polri.
b)
Sub Bagian Produksi Penerbitan (Subbag Probit).
49
Tugas dan fungsi Subbag Probit adalah mencari, mengumpulkan dan mengolah materi dalam pembuatan produk-produk Penerangan Kesatuan berupa Lembar Pensat, majalah Rastra, brosur, leaflet, serta booklet pada hari-hari besar untuk mendukung operasi Kepolisian sesuai kebutuhan.
4. Urusan Tata Usaha (Urtu) dibantu oleh: Urtu bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap naskah dinas yang masuk, pengarsipan, dan pelaksanaan sistem penomoran dan pengkodean
d.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ro PID) Tugas dan fungsinya adalah mengadakan pembinaan dan menyelenggarakan pengumpulan,
pengolahan,
penyajian data dan
informasi serta dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal Polri maupun masyarakat umum, melaksanakan, melayani sengketa informasi sampai dengan proses pidana yang dibebankan pada Divisi Humas Polri dengan dibantu oleh tiga bagian serta satu Urusan Tata Usaha (Urtu) yaitu: 1. Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Bag Yan infodok) Bag. Yan Infodok bertugas menyediakan dan memverifikasi informasi berupa data atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polri
50
kepada pemohon informasi publik. Bag. Yan Infodok terdiri dari dua subbagian, yaitu: a)
Sub Bagian Pengumpul dan Mengolah Data (Subbagpulah). Subbagpulah bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik (website: www.humas.polri.go.id ; Facebook page: Divisi Humas Mabes Polri)
b)
Sub Bagian Penyedia Informasi (Subbagsediainfo). Subbagsediainfo bertugas untuk menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan.
2. Bagian Analisa dan Evaluasi (Bag Anev) Bag. Anev bertugas menganalisa dan merumuskan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menyusun jadwal uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tersebut. Bag. Anev terdiri dari dua subbagian, yaitu: a)
Sub Bagian Pelayanan Pengaduan (Subbag Yanduan). Subbag Yanduan bertugas untuk menerima dan membalas pengaduan masyarakat, melalui surat langsung & melalui jejaring sosial atau meneruskan surat pengaduan sebagai tindak lanjut kesatuan kerja Mabes yang terkait.
b)
Sub Bagian Pelayanan Sengketa (Subbag Yansengketa). Subbag Yansengketa bertugas untuk membuat surat perintah (sprin)
menghadiri sidang
sengketa,
mengajukan anggaran
51
koordinasi penyelesaian sengketa informasi, pembuatan laporan mengikuti sidang penyelesaian sengketa informasi. 3. Bagian Produksi dan Dokumentasi (Bag Proddok) Bag. Proddok bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi untuk kegiatan pimpinan Polri serta kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan dan produk bantuan teknis. Bag. Prodk terdiri dari dua subbagian, yaitu:
a)
Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan (Subbag Dokliput). Subbag Dokliput bertugas untuk mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual.
b)
Sub Bagian Bantuan Teknologi (Subbag Bantek) Subbag Bantek bertugas untuk menyiapkan peralatan peliputan, melaksanakan monitoring berita dan editing hasil rekaman berita tayangan televisi serta hasil peliputan kegiatan Polri.
4. Urusan Tata Usaha (Urtu) Urtu bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap naskah dinas yang masuk, pengarsipan, dan pelaksanaan sist em penomoran dan pengkodean. 3
3
Panduan Struktur organisasi Divhumas POLRI
52
4.2
Hasil Penelitian Dalam membuat sebuah program selain menyiapkan strategi apa yang
harus diterapkan sebagai bentuk agar tercapainya sebuah tujuan, Divhumas POLRI juga telah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu sesuai dengan program yang ingin dilaksanakan. Peran humas sebagai penasehat ahli adalah humas Polri membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Menurut
bapak
menyampaikan,
Helfi,
peran
mengumpulkan
Humas
Polri
macam-macam
bertanggung bentuk
jawab
informasi
untuk berupa
dokumen yang di butuhkan oleh masyarakat selaku pemohon informasi. Bila masyarakat memiliki permasalah dengan pihak kepolisian ataupun informasi yang sudah diberikan tidak cukup maka masyarakat dapat berkonsultasi dengan pihak humas. Masyarakat bisa menanyakan langsung melalui website atau bisa datang langsung ke pusat pengelola informasi dan dokumentasi (PID) Divhumas Polri perihal informasi yang diingikan. Peran humas sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator) adalah Humas Polri membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat (adviser) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Menurut Basuki Bastiar, informasi melalui website yang diberikan Humas Polri kepada masyarakat harus melalui uji konsekuensi terlebih dahulu, jadi Humas Polri mengkonfirmasi dengan meminta izin ke bagian-bagian
53
lain serta memberikan masukan-masukan kepada pimpinan maupun anggota sehingga terdapat keputusan apakah informasi tersebut layak atau tidak untuk di publikasikan. Pengertian Public Relations sendiri telah banyak diartikan oleh pakar komunikasi dari sudut pandang yang berbeda-beda, meskipun pada intinya sama. Demikian juga pengertian Public Relations yang disampaikan oleh Bapak Ronie Frengky Sompie Kepala Divisi Humas Polri. Berikut adalah hasil kutipan dari Bapak Ronie Frengky Sompie tentang pengertian Public Relations. Public Relations ya di Polri kan kita mencoba dialih bahasakan menjadi Humas, Public Relations adalah bagaimana sebuah institusi di Polri ini menyampaikan informasi tentang kinerjanya tentang hal-hal yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat melalui media dan juga menyampaikan informasi yang diperoleh dari web, kepada kawan internal atau menyampaikan kebijakan institusi kepada internal jadi Humas merupakan bagian dari manajemen di dalam menyampaikan pesan-pesan baik kepada anggota internal institusi ataupun kepada masyarakat. Dari kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa istilah Public Relations di lingkungan Polri biasa dikenal dengan Humas. Pengertian tentang Humas sendiri oleh Polri dipahami sebagai kegiatan menyampaikan informasi tentang kinerja Polri atau hal-hal yang dilakukan oleh Polri kepada anggota internal maupun kepada masyarakat. Kepada internal Polri informasi yang disampaikan
biasanya
mengenai kebijakan
institusi.
Sedangkan
kepada
masyarakat luas informasi yang disampaikan lebih kepada kinerja yang dicapai oleh institusi Polri.
54
Kemudian peneliti melihat juga adanya alasan atau faktor yang membuat Divhumas Mabes POLRI harus memberi pelayanan website kepada masyarakat, seperti yang dikatak Bapak Helfi : ”Polisi selalu mengevaluasi pelayanan informasinya, polisi selalu memperbaiki dirinya tetapi masyarakat banyak tidak tahu, dengan menggunakan sarana program website ini lah jadinya masyarakat jadi tahu, ya itu lah bagian dari sosialisai jadi program website sangat membantu polisi dalam mensosialisasikan pelayanan informasi” Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Basuki Bast iar : ”bukan semata karena adanya masalah dalam pelayanan kepolisian lalu di lakukan sosialisasi kinerja melalui program website tersebut, dalam hal ini kepolisian ingin masyarakat mengetahui lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang tidak terpublikasi oleh media, maka dari itu dibentuknya program website yang pure tentang pelayanan polisi agar masyarakat dapat mengetahui bahwa polisi juga bekerja” Peneliti menyimpulkan dari kedua peryataan tersebut bahwa sebenarnya Divhumas POLRI ini menyadari bahwa kendaka yang di hadapi pihak kepolisian mengenai kinerja kepoliasian ialah sarana yang media untuk menginformasikan mengenai kepolisian secara ringkas yang hanya di lingkungan kota saja, tetapi menginformasikan pelayanan yang di daerah – daerah terutama terutama daerah yang terpencil yang tidak tersentuh sama sekali oleh pemberitaan media. Peran humas sebagai Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) adalah Humas Polri menjembatani komunikasi antara publik dengan perusahaan sebagai mediator atau penengah jika terjadi misscommunication. Dalam hal ini menurut bapak Helfi bila tejadi misscommunication Humas Polri berupaya untuk mencari data, meluruskan dan mengklarifikasi, karena kadang-kadang masyarakat
55
mendapatkan informasi sepihak dan informasi yang mereka terima belum tentu benar. Peran humas yang dijalankan Humas Polri sebagai Teknisi Komunikasi (Technician Communication) adalah Peranan communication technician ini menjadi praktisi Public Relations sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan method of communication in organization. Humas Polri menyediakan layanan dibidang teknis, seperti menyediakan cukup komputer untuk operator dalam memberikan informasi, menyediakan data-data yang dibutuhkan perihal pemberian informasi yang dibutuhkan masyarakat, saat jumpa pers meng-counter berita yang sedang in, mengabsensi wartawan dan menyiapkan narasumber bagi wartawan yang ingin mendapatkan informasi saat press release. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Humas Polri sebagai lembaga pemerintah turut berkewajiban memberikan dan menanggapi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya segala sesuatu yang berkenaan dengan kepolisian. Menurut bapak Helfi, kebebasan informasi publik itu adalah keputusan kebutuhan dari masyarakat, masyarakat memerlukan banyak informasi dan sebagai badan publik Humas Polri harus memberikan informasi atau pun data yang cukup bagi masyarakat agar transparansi atau akuntabilitas pekerjaan Polri dapat dimonitor langsung oleh masyarakat dan keterbukaan informasi publik itu sudah merupakan hal yang wajib diberikan oleh badan publik kepada para pemohon informasi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan.
56
Dalam hal ini, website Polri dipilih sebagai alat dan sarana penyampaian informasi serta pengaduan masyarakat dengan biaya yang ringan, cepat dan tepat waktu.
Sudah lama sejak website www.humas.polri.go.id ada dan berperan
sebagai pemberi pelayanan informasi. Sarana yang paling mudah dan cepat terjangkau untuk memberikan informasi salah satunya adalah website yang merupakan media elektronik karena media cetak tidak semua data tercatat sampai ketingkat lapisan yang paling bawah sedangkan media internet lebih cepat dari pada komunikasi secara langsung dan website dapat menjangkau seluruh lapisan dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Menurut bapak Helfi, Kasubbag Sedia Yan Infodok, menjelaskan sebagai berikut : “Saat ini Humas Polri berupaya memperbaiki sistemnya, kontennya, termasuk bagaimana agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara langsung dan tidak harus melalui biografi yang sulit. Informasi tersebut memang sudah harus disediakan secara berkala, ada yang serta merta, ada informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh dipublikasikan secara umum dan masyarakat dapat mengecek secara langsung. Nantinya konten-konten inilah yang akan diperbaiki sistemnya agar lebih banyak, lebih lengkap dan Polri pun sudah melibatkan seluruh satuan kerja berbagai informasi yang ada di masing-masing satuan kewilayahan atau satuan kerja dan dapat di upload atau download secara langsung oleh masyarakat”. Keuntungan lain yang didapat Polri dalam menggunakan website untuk menanggapi dan menyampaikan informasi bagi masyarakat, yakni Menurut bapak Helfi dapat menyimpan data yang diperlukan secara bertahap dan disimpan dalam waktu yang lebih lama, dapat di copy dan di file-ng di hardisk , karena bila disimpan manual misalnya di kertas, dokumen tersebut mungkin dapat hilang. Sumber informasi yang diberikan oleh Humas Polri berasal dari berbagai satuan-satuan kerja (satker) atau Polda-polda kewilayahan lalu memasukkan
57
informasinya dalam bentuk press release ke dalam website kemudian mengupload data dari website Polri untuk disebarluaskan melalui twitter dan facebook yang terdapat di kepolisian, jadi sumbernya dari website. Sumbernya pun tergantung dalam hal apa pemohon menanyakan informasi yang dibutuhkan yang nanti pihak Humas koordinasi dengan bagian-bagian lain. Di dalam pemberian informasi kepada publik, menurut UUKIP no.14 tahun 2008 terdapat beberapa informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh diberikan kepada masyarakat. Menurut bapak Helfi terdapat informasi yang tidak boleh diberikan secara langsung sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan ada informasi yang dikecualikan, informasi tersebut dikaji terlebih dulu, di analisa, kemudian nanti akan disidangkan bagaimana informasi ini kirakira sudah boleh atau belum atau tidak boleh sama sekali diberikan. Klasifikasinya tergantung bagaimana hasil uji konsekuensinya dan ada mekanismenya. Bila memang masih dalam proses penyidikan maka informasi tidak dapat diberikan karena datanya belum akurat. Hadirnya website Polri sangat membantu bagi kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan informasi. Bagi kepolisian, informasi dari masyarakat dapat membantu kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan serta keluhan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, informasi dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi perkembangan suatu kasus yang sedang berkembang dan ditangani pihak kepolisian serta memperoleh informasi misalnya saja tentang penerimaan anggota kepolisian, PNS, dan lain sebagainya, Pengunjung website Polri pun cukup banyak.
58
Selain hal tersebut di atas Menurut bapak Helfi, bahwa : “memberikan informasi bukan hanya secara formil dan masyarakat datang kepada petugas pelayanan informasi tapi juga secara langsung bisa lewat. jejaring social seperti facebook, twitter, website Polri tanpa harus repot datang ke Mabes dan bila ada masyarakat yang meminta dokumen, mereka bisa menanyakan dan meminta informasi secara langsung. Selain itu, tampilan yang disajikan dalam website Polri pun cukup menarik dan atraktif yang nantinya akan di evaluasi kembali bila terdapat kekurangan. Tampilan web sekarang sudah cukup bagus dan tahun depan akan dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (IT), bila nanti teknologi akan lebih canggih lagi mungkin tampilan website akan lebih bagus. Dengan demikian, walaupun tampilan web sekarang sudah cukup baik Humas Polri akan bebenah lagi agar tampilan web yang disajikan lebih baik lagi kedepannya”. Dengan banyaknya tingkat kriminalitas di internet seperti misalnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merusak akun jejaring sosial (meng-hack), Humas Polri memiliki sistem keamanannya tersendiri. Menurut bapak Helfi Humas Polri berusaha menjaga sistem keamanan, dalam website mereka terdapat security system yang akan mengamankan seluruh jaringan yang sudah dibangun. Tetapi walau seketat apapun keamanannya, terdapat kelemahan yang masih dapat ditembus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena sistem keamanan pun merupakan buatan manusia dan memang seharusnya dibutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa tidak mudah mengumpulkan informasi yang begitu banyaknya, karena masyarakat juga yang nantinya merugi karena data hilang dan masyarakat pun tidak terpenuhi kebutuhan informasinya. Penggunaan website Polri sebagai salah satu sarana Divisi Humas Mabes Polri dalam menyampaikan dan menanggapi kebutuhan informasi masyarakat masih terdapat kendala yang membuat arus informasi tidak berjalan dengan baik. Menurut bapak Helfi sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki IT belum
59
semuanya ada dan masih terbatas. Di daerah-daerah pedalaman pun sulit, seperti misalnya, peralatannya sudah dikirim tapi sinyalnya kurang bagus, ada juga bagaimana teknis pengisiannya mereka format-format yang harus diisi setiap saat dan di update, mungkin datanya tidak lengkap. Hal itulah yang menjadi tanggung jawab Polri secara bertahap dan harus dibenahi semua. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan upayaupaya yang perlu dilakukan oleh Humas Polri guna mendukung tercapainya kinerja yang baik. Bapak Helfi berkata terdapat pelatihan-pelatihan khusus terkait SDM, pelatihannya dilaksanakan secara bertahap, untuk operator, untuk servernya dan nanti tugas-tugas pelayanan akan dilakukan secara bertahap, jadi akan diputuskan hingga mereka mahir dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Menurut Basuki Bastiar, menjelaskan bahwa : “dimana Humas Polri harus membangun sistem, sosialisasi ke daerahdaerah tentang UUKIP no. 14 karena didaerah-daerah terpencil biasanya belum tentu tahu apa itu keterbukaan informasi publik. Kedua hal tersebut pastinya perlu dilakukan guna mendapatkan kinerja Polri yang bagus dan dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat”. Menurut bapak Helfi, upaya yang dilakukan sudah terkoordinasi secara bertahap, terus menerus, secara rutin maupun insidentil dan harus koordinasi dengan PID yang ada diwilayah, dengan satuan kerja, maka semakin cepat
mendapatkan
informasi bagi mereka dan mereka pun sekarang sudah disamakan persepsinya bahwa kebutuhan informasi itu dibatasi waktu. Dalam undang-undang, pemberian informasi hanya 17 hari bagi Humas Pori dalam memberikan data kepada publik,
60
karena bila lewat dari waktu yang ditentukan maka masyarakat dapat menggugat pihak terkait. Oleh karena itu Humas Polri sebisa mungkin cepat dalam memberikan informasi dan biasanya direspon dengan baik oleh masyarakat, maka dari itu perlu disosialisasikan secara terus menerus. Untuk saat ini sarana yang diperlukan oleh Humas Polri untuk menunjang kegiatan pemberian informasi sudah cukup memadai. Bapak Helfi mengatakan bahwa untuk sementara ini sarananya sudah cukup dan nanti akan dikembangkan lagi. Saat ini sarana sampai tingkat Polda, untuk di wilayah nanti akan dikembangkan ke tingkat Polres, kemudian ke tingkat Polsek kesatuan sehingga bila masyarakat butuh informasi tidak perlu datang ke Polres karena di kecamatan juga bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan tidak perlu datang ke tingkat kabupaten atau ke Divhumas Polri. Peran Humas Polri yang diharapkan untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat menurut bapak Helfi yakni lebih transparan lagi dan lebih cepat dalam memberikan pelayanan informasi pada masyarakat. Hal lain dikatakan Basuki Bastiar yang berharap Peran Humas Polri nantinya akan menjadi corong pemberian informasi, jadi semua informasi Polri yang akan handle, jadi semua yang dibutuhkan sudah ada di Divhumas Polri. Kedua peran tersebut tentunya merupakan salah satu dari sekian banyak harapan yang nantinya menjadi motivasi tersendiri bagi Polri dalam meningkatkan perannya bagi masyarakat, baik dalam hal memberikan informasi maupun mengayomi dan melindungi masyarakat.
61
Selain memberikan dan menanggapi kebutuhan informasi masyarakat, peran website bagi Humas Polri juga dapat meningkatkan citra bagi Polri. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat melihat kinerja dan akuntabilitas Polri dengan transparan. Menurut bapak Helfi masyarakat tidak perlu segan terhadap polisi, dengan adanya UUKIP no. 14 tahun 2008 masyarakat dengan bebas menanyakan perihal apa saja tentang kepolisian kecuali informasi yag dikecualikan atau tidak boleh di publikasikan. Karena dengan uang dari rakyat inilah Polisi menunjukkan kinerjanya dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kinerja kepolisian yang ditujukan kepada masyarakat maka akan terbentuk citra Polri dimata masyarakat
62
Berikut tampilan website www.humas.porli.go.id Tampilan “Home Website”
Sumber : homepage www.humas.polri.go.id
63
4.3
Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh berupa data-data dan
hasil wawancara mendalam maka penulis akan membahas berdasarkan judul penelitian yaitu peran Humas Polri dalam meningkatkan pelayanan informasi publik melalui website Polri, dan di dalam pembahasan ini penulis akan mendeskripsikannya berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana peran Humas Polri dalam meningkatkan pelayanan informasi publik melalui website. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayanai permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem komunikasi dan pelayanan informasi. Dari serangkaian teknologi baru yang ada di dunia ini, penggunaan internet banyak dipilih badan publik di Indonesia, salah satunya instansi kepolisian. Internet muncul dipertengahan tahun 1990-an sebagai media massa baru yang amat kuat. Kehadirannya mampu menggeser keberadaan medi massa lainnya seperti televisi, radio dan surat kabar. Kemampuannya yang mudah diakses oleh semua orang kapanpun dan dimamapun merupakan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya.
64
Dalam hal ini Humas Polri dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat berperan sebagai jembatan sekaligus mediator dalam menanggapi dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website atau yang lebih dikenal dengan www.humas.polri.go.id. Sarana yang paling mudah dan cepat terjangkau untuk memberikan informasi salah satunya adalah website, karena media elektronik ataupun media cetak tidak semuanya mungkin tercatat sampai ketingkat yang lapisan yang paling bawah sedangkan media internet lebih cepat dari pada komunikasi secara langsung, Karena website ini bisa menjangkau seluruh lapisan dan dapat dibuka secara langsung oleh masyarakat. Penyampaian informasi dengan menggunakan sarana website ini merupakan suatu sarana atau media yang digunakan oleh Polri dalam menjalin hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakatnya. Dengan keberadaan website Polri di tengah-tengah masyarakat, informasi seputar seluk beluk kepolisian menjadi mudah diperoleh seperti tentang tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia, penerimaan calon anggota Polri, pegawai negri sipil (PNS). Membincarakan mengenai kegiatan Humas Polri berarti membicarakan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Humas Polri itu sendiri. Secara garis besar tugas Humas Polri tidak berbeda dengan tugas Humas di perusahaan pada umumnya yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak publiK internal maupun publik eksternal. Ke dalam Humas Polri mengadakan komunikasi yang harmonis
65
dengan seluruh anggota Polri sedangkan ke luar membina hubungan dengan masyarakat sehingga tercipta opini positif sebagaimana tujuan Polri. Keberadaan Humas Polri ini relevan dengan fungsi utama Humas yang disampaikan Rachmadi (2003:21) mengenai fungsi Humas sebagai berikut : “Fungsi utama dari Public Relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi terhadap publiknya, intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini public) yang menguntungkan lembaga/organisasi”.
Pada dasarnya pelaksanaan tugas Humas Polri tidak terpisahkan dari kegiatan komunikasi. Agar komunikasi yang disampaikan memperoleh feedback sebagaimana yang diharapkan diperlukan perencanan yang matang, sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan publik. Dalam rangka kegiatan komunikasi ini Humas Polri membutuhkan media yang dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, baik media cetak maupun media elektronik. Kehadiran media sangat vital dan strategis, oleh karena itu kerjasama dan hubungan yang baik perlu terus dilakukan oleh Humas Polri sehingga pemberitaan yang dimuat dapat saling menguntungkan semua pihak. Dalam pengelolaan informasi diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan dukungan khusus yang menunjang kemampuan mengelola dan menyajikan informasi yang berklasifikasi, berkala, serta merta, setiap saat, dan atas permintaan. Proses penyampaian informasi didalam website Polri dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari satker-satker yang bersangkutan, misalnya
66
tentang penyidikan bisa dimintai ke Bareskim atau meminta dokumen secara langsung dapat langsung datang ke pusat informasi dan dokumentasi (PID) dan juga dapat melalui jejaring sosial seperti web Polri, facebook atau twitter, tergantung bagaimana pemohon meminta informasi yang mereka butuhkan. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Humas Polri menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di humas Polri penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yakni, senin sampai dengan jumat yang nantinya diperbaharui dan akan ada outsourching piket untuk jaga 2x24 jam setiap hari, jadi hari sabtu dan minggu pun masyarakat dapat menanyakan informasi yang dibutuhkan. Selain melalui website polri, informasi juga bisa didapat melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter, serta mengadakan press release dan mengundang wartawan dan pelayanan langsung kepada publik. Sebagai badan publik Humas Polri memberikan informasi ataupun data yang cukup bagi masyarakat, hal ini agar transparansi atau akuntabilitas pekerjaan dari kepolisian dapat dimonitor langsung oleh masyarakat dan keterbukaan informasi publik merupakan hal yang wajib diberikan oleh badan publik kepada para pemohon informasi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Peran Humas Polri dalam menggunakan website sebagai sarana menyampaikan informasi salah satunya adalah memberikan kemudahan informasi pada masyarakat, dengan keterbukaan informasi ini tingkat kepuasan masyarakat secara bertahap akan lebih tinggi dan tingkat kepercayaan terhadap keterbukaan
67
terhadap polisi juga akan lebih baik dan informasi melalui website ini lebih bagus dari pada permintaan informasi yang dilakukan secara manual. Menurut teori peran Humas Cultip, Center dan Broom dalam buku Rosady Ruslan, menjelaskan bahwa peranan humas dalam suatu organisasi itu terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu Expert Presciber Communication (Penasehat Ahli), Problem Solving Proscess Facilitator (Fasilitator Proses Pemecahan Masalah), Communication
Facilitator
(Fasilitator
Komunikasi),
dan
Tehnician
Communication (Teknisi Komunikasi). Dalam penelitian ini peran yang dilaksanakan oleh Humas Polri adalah Expert Presciber Communication (Penasehat Ahli), yaitu Humas Polri berperan sebagai mediator antara perusahaan dengan publiknya dengan menerima permasalahan-permasalahan dari masyarakat yang dituliskan dan dikirimkan melalui website Polri. Bila terdapat suatu masalah yang simpang siur yang terkadang masyarakat mendapat informasi sepihak atau adanya komentarkomentar negatif tentang Polri maka pihak humas akan mencari data, meluruskan berita tersebut dan mengklarifikasinya kembali kepada masyarakat. Dalam menjalani perannya sebagai Problem Solving Proscess Facilitator (Fasilitator Proses Pemecahan Masalah), memberi masukan-masukan kepada ketua dan anggota dalam pemberian informasi. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, pihak humas mendiskusikan terlebih dahulu kepada bagianbagian lain seperti Bareskim, Dirlantas atau bisa juga Polda-polda, tergantung informasi yang diminta, baru kemudian disampaikan kepada masyarakat. Jika
68
terdapat tanggapan berupa masukan maka akan meneruskan laporan tersebut ke pimpinan, lalu disampaikan lagi kepada yamg memberi tanggapan secara langsung. Peran humas sebagai Communication Facilitator (Fasilitator Komunikasi), Humas Polri menjembatani komunikasi antara publik dengan perusahaan sebagai mediator atau penengah
jika terjadi misscommunication.
Bila terdapat
kesalahpahaman atau masalah yang terjadi dengan publik, Humas Polri mencari tahu apa penyebabnya dengan menelusuri fakta-fakta yang ada, lalu bila sudah mendapat kejelasan maka pihak humas akan langsung mengkonfirmasi informasi yang
sebenar-benarnya
dan
meluruskan
kesalahpahaman
yang
terjadi.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, samapai saat ini tidak ada komplain perihal pemberian informasi yang menyatakan masyarakat tidak puas. Dalam penelitian ini peran yang dilaksanakan oleh Humas Polri sebagai Tehnician Communication (Teknisi Komunikasi), Pihak Humas menyediakan layanan dibidang teknis, melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap kegiatan pimpinan Polri dan kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan. Humas juga mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik. Selain itu pihak humas mengatur jadwal confrensi press dan menginformasikannya kepada wartawan serta menyediakan alat-alat yang dibutuhkan pada saat jumpa pers. Humas Polri juga menyediakan prasarana-prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan teknis kehumasan seperti komputer, printer, kaset rol untuk meliput, rekaman, dan lain sebagainya.
69
Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, untuk meningkatkan pelayanan informasinya Humas Polri harus berupaya memperbaiki sistem web mulai dari kontennya, tampilannya, termasuk bagaimana agar masyarakat lebih mudah lagi untuk mendapatkan informasi secara langsung jadi tidak harus melalui biografi yang sulit. Kendala dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hambatan tersendiri bagi Humas Polri, karena keterbatasan SDM Dapat membuat pelayanan dalam memberikan informasi tidak maksimal. Dan belum semua staff yang ada sekarang menguasai teknologi informasi serta terdapat penempatan personel tidak sesuai dengan pendidikannya, untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan khusus bagi staff yang kurang mahir maupun yang sudah mahir agar dapat ditingkatkan lagi kemampuannya dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu kendala dari segi teknis seperti susahnya mengirim peralatan ke daerah-daerah terpencil dan sinyal juga terkadang tidak ada, yang membuat arus pemberian informasi terhambat. Upaya yang dilakukan Humas Polri sudah terkoodinir secara bertahap, terus menerus secara rutin dan sudah harus di koordinasi dengan PID yang ada diwilayah agar arus informasi berjalan cepat dan tepat waktu. Maka dari itu harus terus disosialisasikan kapada Polda-Polda kewilayahan. Humas Polri membuka ruang transparansi dan akuntabilitas pemberian informasi kepada publik agar terciptanya citra positif serta kepercayaan publik. semua kegiatan polisi yang terkait dengan tugas-tugas pokok Polri akan
70
disampaikan secara transparan di website. Jadi masyarakat dapat melihat apa saja yang dilakukan Polri sehingga dapat membentuk citra Polri. Dari hasil penelitian maka terjawablah rumusan masalah dari penelitian ini, bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik melalui website Polri, Humas Polri memperbaiki sistem dan konten web lebih lengkap lagi serta mudah bagi masyarakat. Lalu megkoordinasi kepada stker-satker serta Polda untuk lebih cepat dalam menanggapi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Dalam menyampaikan informasi terkait menaggapi kebutuhan informasi masyar akat, PID selalu memberikan feedback langsung dengan membalas setiap pertanyaan dan laporan yang disampaikan masyarakat melalui website Polri. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima informasi yang disampaikan dan pihak kepolisian dapat meningkatkan image positif serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya terhadap masyarakat. Menurut penulis, Humas Polri dalam memberikan informasi secara jelas dan konsisten dalam setiap pesan yang disampaikan, untuk menghindari kesalahpahaman antara Polri sendiri dengan publiknya. Dalam memberikan informasi, keterbukaan dan kepercayaan sangat penting karena merupakan salah satu dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang harmonis bagi Polri dengan publiknya. Sehingga dapat terbangunnya rasa kebersamaan dan kerja sama yang lebih baik sebagai jembatan dalam hubungan antara Polri dengan masyarakat.
71
Karena Polri merupakan penjuru no. 1 tentang keterbukaan informasi publik, maka Humas Polri mendapat piagam dari KIP sebagai instansi yang paling merespon informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan itu dapat memotivasi Polri untuk meningkatkan pelayanan informasinya. Dapat disimpulkan bahwa peran Humas Polri yakni sebagai penghubung atau jembatan bagi Polri dengan publiknya dengan menggunakan sarana website Polri sebagai pemberi informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Humas Polri mencari data-data informasi dari satuan-satuan kerja terkait. Selain itu data informasi yang akan diberikan harus di uji konsekuensi, dianalisis terlebih dahulu kemudian diambil keputusan apakah informasi tersebut layak diberikan atau tidak agar informasi yang diberikan nanti berdasarkan faktual dan akurat sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran atau miss understunding yang dapat merugikan masyarakat maupun pihak kepolisian.
