BAB III PROFIL DIVISI HUMAS MABES POLRI A. Sejarah Polri Tentang Polri Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkan ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.
28
29
Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahanperubahan melalui tiga aspek yaitu: Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional. Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi. B. Divisi Humas Mabes Polri Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi
di
lingkungan Divisi Humas, dalam penyelenggaraan fungsi hubungan masyarakat diseluruh jajaran Polri serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri. Divisi Humas Polri secara
30
struktural terdapat pada satuan wilayah di setiap Polda. Divisi Humas Polri terdapat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Jl. Trunojoyo no. 03 Jakarta Selatan. Postur Humas Polri memposisikan sebagai Front Office merupakan kebutuhan dalam rangka memenuhi berlakunya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi kehumasan Polri yaitu sebagai juru bicara institusi, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindak lanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa institusi. C. Visi –Misi Divisi Humas Mabes POLRI Visi : “Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern dibidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat” Misi : Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Divhumas Polri yang mencerminkan koridor tugastugas sebagai berikut : 1. Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarpras, Sismet, anggaran menuju Front Office Polri; 2. Menjalin
kerjasama
komunikasi;
dengan
komponen
masyarakat
dan
pelaku
31
3. Mencari,
menghimpun,
mengolah,
mendistribusikan,
menyimpan
informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah 4. Mendukung kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian; 5. Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang sudah diberlakukannya UU KIP, sehingga realisasi Humas Polri sebagai Front Office perlu segera diwujudkan. Karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana prasaran berbasis TI, sistem dan metoda serta anggaran yang memadai D. Struktur Organisasi Divisi Humas Mabes POLRI
Gambar 1. Struktur Organisasi Divisi Humas Mabes Polri
32
E. Job Description Divisi Humas Mabes Polri 1) Kadivhumas (Kepala Divisi Hubungan Masyarakat) Bertugas membina dan menyelenggarakan hubungan masyarakat di lingkungan Polri, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat, melayani permohonan informasi publik, serta menerima dan menyalurkan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Divhumas Polri untuk kepentingan pencitraan Polri. Dan juga merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di lingkungan Polri. 2) Bagrenmin (Bagian Perencanaan Administrasi) Bertugas merencanakan, membina, mengembangkan, dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan humas di lingkungan Divhumas Polri. 3) Kasubbagren ( Kepala Sub Bagian Perencanaan ) Bertugas menyusun dan menyiapkan konsep rencana strategi, rencana kebutuhan dan berbagai produk perencanaan lainnya dan membuat konsep surat dinas sesuai perintah pimpinan. 4) Kasubbaginfung ( Kepala Sub Bagian Pembinaan Fungsi ) Bertugas merumuskan, menyusun serta menganev sismet, Juklak/Juknis dan produk kehumasan lainnya. Serta menyusun, merumuskan serta meningkatkan profesi kehumasan.
33
5) Kasubbagsumda (Kepala Bagian Sumber Daya) Bertugas
menyelenggarakan
pembinaan
personel
dalam
rangka
meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas. 6) Urkeu (Urusan Keuangan) Bertugas untuk membantu Kadivhumas dalam rangka menyelenggarakan pelayanan keuangan ditingkat satker yang meliputi menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan , mempertanggungjawabkan Uang dan Surat Berharga dalam pengelolaannya. 7) Ro Penmas (Biro Penerangan Masyarakat) Bertugas
membina
dan
menyelenggarakan
hubungan
kemitraan,
penerangan umum dan penerangan satuan dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik intern Polri maupun masyarakat umum. Biro Penmas terdiri atas : a. Bagian Mitra, bertugas melaksanakan kerjasama dan atau kemitraan dengan badan – badan Kehumasan di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan sistem pembinaan Kehumasan. b. Bagian Penum ( Penerangan Umum ), bertugas menyampaikan penerangan umum dan melakukan analisa dan evaluasi opini public untuk kepentingan pencitraan Polri.
34
c. Bagian Pensat ( Penerangan Satuan ) , bertugas menyelenggarakan penerangan satuan terhadap produksi dan penerbitan serta penerangan internal. 8) Biro PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Bertugas merencanakan, membina dan menyelenggarakan pengelolaan pengumpulan informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi public baik intern Polri maupun masyarakat umum. Biro PID terdiri atas : a. Bagian Yan Infodok (Pelayanan Informasi dan Dokumentasi), bertugas menyediakan informasi berupa data atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polri kepada informasi public. b. Bagian Prodok (Produksi dan Dokumentasi), bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap kegiatan Pimpinan Polri dalam kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan dan produk bantuan teknis c. Bagian Anev (Analisa dan Evaluasi), bertugas menganalisa dan merumuskan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi dikecualikan dan menyusun jadwal uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tersebut.
35
F. Makna Logo Divisi Humas Mabes Polri
Gambar 2. Logo Divisi Humas Mabes Polri 1) Lingkaran luar berwarna hitam bertuliskan objektif, dipercaya dan partisipasi berwarna putih, merupakan moto Humas Polri. Kemampuan Humas Polri dalam memberikan informasi secara objektif agar dapat membentuk opini dan citra positif terhadap institusi Polri, guna membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan dukungan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 2) Lingkaran dalam berwarna merah putih. a. Melambangkan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara terus menerus mengadakan interaksi dengan lingkungan dan selalu waspada
36
terhadap propaganda lawan, untuk mewujudkan kesatuan wilayah, bangsa dan keamanan dalam menciptakan keutuhan NKRI. 3) Garis tengah berwarna hitam a. Melambangkan garis Khatulistiwa dimana letak Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua merupakan letak Negara yang strategis. 4) Tiga buah bintang segi lima berwarna putih. a. Melambangkan
Bintang
Segi
Lima
menunjukkan
kelima
sila
"Pancasila" dan sebagai dasar NKRI. b. Tiga bintang berwarna putih melambangkan Humas Polri dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada "Tribrata" secara tulus dan ikhlas. 5) Tameng berwarna hitam. Melambangkan
pengabdian
Humas
Polri
dalam
memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi dan publikasi yang objektif. 6) Tulisan Humas Polri berwarna kuning. Melambangkan keagungan fungsi Humas Polri yang sangat diperlukan dalam memasyarakatkan kinerja Polri.
37
7) Obor berwarna putih. a. Melambangkan memberikan informasi dan penerangan secara cepat, benar, tepat dan akurat. b. Memberikan informasi tentang tugas mulia Polri dalam memelihara Kamtibmas, penegakan hukum dengan melaksanakan perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat. 8) Lidah api berwarna merah. Melambangkan bahwa "Catur Prasetya" dijadikan sebagai pedoman kerja dalam bidang kehumasanLingkaran 9) Bola dunia berwarna biru laut. a. Melambangkan era globalisasi yang diwarnai oleh transparansi, kebebasan, demokrasi,
menghormati
Hak
Asasi
Manusia dan
pemeliharaan lingkungan hidup. b. Dalam tugas dan peran Humas Polri harus dapat memberi dan menetralisir informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang berskala internasional, regional maupun nasional khususnya yang menyangkut bidang keamanan dan budaya patuh hukum.
38
10) Enam sinar api berwarna kuning. a. Melambangkan kegiatan fungsi Humas Polri dalam rangka membentuk opini positif untuk menciptakan citra Polri yang baik. b. Membuat perencanaan kegiatan Humas Polri dalam upaya mencapai tujuan organisasi. c. Menyelenggarakan
kerja
sama
dengan
media
massa
dengan
menginformasikan dan mengkomunikasikan serta mempublikasikan keberhasilan kinerja Polri. d. Menjalin kemitraan dengan intansi terkait, LSM, cendekiawan, Orpol, Ormas. e. Memberikan informasi dan penerangan kepada Personel Polri. f. Menganalisa dan mengevaluasi informasi, berita media massa serta opini yang berkembang di masyarakat. g. Mendokumentasikan kegiatan Polri baik kegiatan operasional maupun pembinaan dalam bentuk VCD dan foto. 11) Satu obor berwarna putih, 7 sinar obor berwarna oranye, 4 cincin obor berwarna hitam, dan 6 sinar obor berwarna kuning. a. Melambangkan hari Bhayangkara 1 juli 1946. b. Tiang obor dan nyala obor melambangkan di samping pemberian penyuluhan dan penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani
39
masyarakat agar selalu sadar dan patuh hukum guna menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap. G. Fungsi Divisi Humas Polri 1) Divisi Humas Polri yang disingkat menjadi Div Humas Polri adalah unsur pembantu Pimpinan bidang Hubungan Masyarakat yang berada di bawah Kapolri. 2) Div Humas Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat untuk kepentingan pencitraan Polri dan pelayanan informasi publik. 3) Merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode termasuk petunjuk dan pelaksanaan fungsi Div Humas. 4) Memantau dan supervisi staff termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi humas. 5) Merencanakan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personil pengemban fungsi Humas. 6) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan – satuan organisasi pengemban fungsi Humas.
40
7) Merumuskan, menyiapkan dan menyelenggarakan kerja sama dengan mitra terkait dalam bidang Hubungan Masyarakat. 8) Menyelenggarakan , mengelola informasi dan dokumentasi ( PID ) , pelayanan informasi public serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Div Humas Polri. 9) Menyelenggarakan penerangan umum untuk membentuk opini bagi kepentingan tugas Polri,dan 10) Menyelenggarakan penerangan satuan. H. Program Kerja Divisi Humas Mabes Polri 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadivhumas Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkornisasi baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain. 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Divhumas Polri wajib : a. Mengawasi
bahawahnnya
masing-masing
dan
bila
terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
41
c. Menjamin ketertiban administrasi keuangan dan peredarannya baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. d. Mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi e. Menjarbakan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. I. Sarana dan Prasarana Divisi Humas Mabes Polri Humas membutuhkan saran dan prasaran yang memadai untuk mendukung program kerja Divhumas Polri memiliki sarana dan prasarana berupa media internal. Media internal adalah media yang digunakan untuk kepentingan kalangan terbatas dan non komersial serta lazim digunakan dalam aktifitas Humas. Media internal ini ada beberapa jenis yaitu; a. Profil mabes POLRI (Company Profile), laporan tahunan Mabes Polri (annual report) propektus, bulletin, tabloid b. Printed materials , seperti barang cetakan untuk publikasi dan promosi, berupa kop surat, kartu nama, memo, dan kalender c. Spoken and Visual Word, seperti audio visual, video record, tape record, slide film, perlengkapan radio dan televise d. Media pertemuan seperti seminar, rapat, presentasi, diskusi, acara khusus (special event)
42
Sarana dan prasarana lain yang terdapat di Divisi Humas selain alat-alat administrasi seperti computer,scanning,mesin fotokopi, faksimili, juga terdapat meeting room pers yang didalamnya tersedia televisi dengan fasilitas computer internal cable, video, dan tv cable. J. Kegiatan Kelembagaan Divisi Humas Mabes Polri Polri adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dikarena Polri merupakan sebuah lembaga Negara yang bersifat militer sehingga program kerja yang mereka buat tidak dapat diberikan ataupun diinformasikan kepada publik eksternal. Hal ini dikarenakan di dalam program kerja tersebut banyak yang terdiri hal-hal yang sifatnya rahasia guna penanganan suatu kasus dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Namun, Polri juga berisi hal-hal atau informasi yang memang diperuntukan bagi konsumsi publik, yakni : 1) Media Information Divisi Humas Mabes Polri meliputi Media monitoring. Humas melakukan monitoring untuk mengetahui tentang berita-berita Polri yang ada di media Televisi. 2) Press Release/ Siaran Pers Divisi Humas melakukan Press Release untuk menjelaskan masalahmasalah yang sedang dihadapi Mabes Polri agar berita yang disampaikan tidak rancu.
43
K. Sasaran Prioritas Divisi Humas Mabes Polri 1) Pengembangan Kekuatan Personel Humas Polri dalam rangka mengawaki Humas Polda yang belum terpenuhi. 2) Pengembangan kemampuan Personel Humas Polri melalui pendidikan dan pelatihan Kehumasan. 3) Penataan kelembagaan Humas Polri. 4) Pembangunan Materiil dan Fasilitas Humas Polri. 5) Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat melalui kegiatan Kehumasan Polri. 6) Meningkatkan dan melaksanakan kegitan Kehumasan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan masyarakat. 7) Meningkatkan dan melaksanakan kegitan Kehumasn dalam rangka pelaksanaan program Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. 8) Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung
program
pengaturan
dan
penertiban
kegiatan
masyarakat/Instansi. 9) Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan.
44
10) Meningkatkan
kegiatan
kehumasan
dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan dukungan umum, antara lain mempublikasikan penegakan hukum dilingkungan Polri dan pengawasan fungsional internal Polri, mempublikasikan penegakan tata tertib (Gaktib) terhadap pelanggaran disiplin bagi anggota Polri dan lain-lain. L. Kebijakan dan Strategi Divisi Humas Polri 1) Kebijakan Divhumas Polri a. Melalui kegiatan kehumasan menumbuhkan opini positif dan membangun kepercayaan masyarakat pada keberadaan, pelayanan Kepolisian dan kiprah Polri. b. Melalui kegiatan Kehumasan membangun dengan sesama komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam penanggulangan masalah keamanan. c. Melalui kegiatan kehumasan menumbuhkan opini positif dan membangun supremasi hukum oleh masyarakat yang patuh hukum yang dilakukan bersama aparatur penegak hukum lainnya, maupun elemen-elemen masyarakat. d. Melalui kegiatan kehumasan membangun dan memperkuat lapis depan pelayanan kepolisian secara optimal. e. Melalui kegiatan kehumasan mendukung dan membangun budaya pelayanan dalam pelaksanaan peran, tugas dan fingsi kepolisian sesuai
45
dengan keberadaan Polri selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. f. Melalui kegiatan kehumasan, mendorong untuk membangun dan memberdayakan
kekuatan
fungsi-fungsi
lini
dalam
kegiatan
operasioanal dan pembinaan melalui upaya pengembangan ahli teknologi, ahli keterampilan maupun bantuan teknik dan teknologi kepolisian dari lembaga kepolisian internasional. g. Melalui kegiatan kehumasan membangun dan mengembangkan Community Policing sehingga dapat terbentuk kemampuan tugas dan fungsi kepolisian yang berbasis kemampuan unsur masyarakat. h. Melalui kegiatan kehumasan mengembangkan dan memberdayakan kemampuan Polri sebagai aparat penegak hukum. 2. Strategi Divisi Humas Polri Dengan fokus untuk membangun landasan pendukung (struktur dan sistem), menyiapkan serta melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan untuk : a. Menghasilkan SDM Kehumasan yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. b. Membangun jaringan media. c. Menerapkan sistem informasi yang efektif. d. Merubah kultur menjadi Polisi Sipil.
