Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Pencarian

Beranda

Profil

Akun

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN Kembali ke Perkumpulan Sarjana Hukum

Forum Diskusi

Tampilan Topik Buat Iklan

Topik: 2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN Menampilkan 1 - 30 dari 57. Semar Mesem Surat MABES POLRI No.Pol : B/446/XI/2007KR/Divbinkum 9 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Inspektur Jendral Polisi DR Teguh Soedasrsono mengatakan bahwa pelaporan pidana yang dilakukan oleh lembaga finance atas sangkaan terjadinya penggelapan dan pengalihan barang jaminan fiducia yang dilakukan oleh debirurnya kepada pihak kepolisian, maka penyidik polri wajib menerima dan melakukan penyidikan dan tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hal tersebut adalah masalah perdata. Hal ini sesuai dengan UU 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia psl. 35 dan 36. Dengan dikeluarkannya surat ini, maka para lembaga finance merasa plong, karena memang pada kenyataannya, pelaporan yang dilakukan lembaga finance selalu tidak diproses manakala telah terjadi penggelapan unit yang dilakukan oleh debiturnya.

Happy...Income Plus Plus 1 2 Selanjutnya

pastisuksesvemma.weebl...

Tetap melakukan aktifitas rutin, mendapatkan income hanya dari rumah, sistem online & mudah. Pasti menyenangkan, tambah income & sehat

Tour CityVille! Tampaknya, lembaga finance harus kembali gigit jari karena surat MABES POLRI sebelumnya kembali dimentahkan oleh surat ke 2 yaitu surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen. Surat ke dua ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia : 1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya. 2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan pslpsl penggelapan dll sebagainya. Yang perlu disayangkan adalah bahwa surat bareskrim ini hanya mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut TANPA MEMPERTIMBANGKAN UU No. 42 Tahun 1999. Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen. Jadi siap-siap sajalah bagi para lembaga finance yang telah memiliki sertipikat fiducia untuk GIGIT JARI lagi....

Visit CityVille, the newest destination from Zynga, makers of FarmVille. The city of your dreams awaits. Play now! Ananto Pratikno, Wildan Alimudin, dan 13 teman lainnya bermain ini.

Tunjukkan kemampuanmu! technet.microsoft.com

Ingin meningkatkan kemampuan TI-mu? Klik di sini kalau ingin menjadi ahli TI: Microsoft TechNet

Ada pendapat dan butuh surat itu untuk ditelaah oleh teman-teman ?? Salam...

Obat Pinggang Terbaik

lebih dari setahun yang lalu — Laporkan

sakitpinggang.com

Ucok Lasdin Om Semar terimakasih atas ulasan tentang kaitan perjanjian dgn perlindungan konsumen dan uu jamiinan fidusia.sepertinya saya sependapat dengan anda jika betul surat bareskrim itu mencantumkan 2 hal pokok diatas ada maka akan akan berdampak pada pengabaian UU Jaminan fidusia dan Perlindungan konsumen. Konsistensi penegakan hukum atas ketaatan pelaku usaha seyogianya mendapat perlindungan hukum ketika terjadi perbuatan melawan hukum oleh konsumen demikian juga sebaliknya. Bahwa ketentuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum mengatur tentang ketentuan pidana seyogiannya POLRI menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yg berlaku. Memang menarik untuk dikaji mengapa harus mengedepankan BPSK jk jelas unsur pidananya untuk itu saya perlu mendapatkan coppy surat dari bareskrim itu Om. Tks lebih dari setahun yang lalu — Laporkan

Rematik, Pekapuran, Asam Urat & Saraf Kejepit, Kini dapat disembuhkan, Tanpa Operasi, Tanpa Makan Obat, Tanpa Suntikan, Tanpa Akupuntur Iklan Lainnya

Ucok Lasdin Om Oemar sepertinya surat kedua dari mabes itu saya perlukan...bisa ya dikirim lagi . Menanggapi makna surat kedua dari tulisan Anda saya lihat utk poin ke 2 ada benarnya karena ketentuan pidana pengalihan unit sudah diatur dalam UU No.42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia, sedangkan utk Angka 1 saya tidak sependapat dengan Mabes Polri. lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Aris Suhadi Bang Semar tolong berkenan untuk memberikan copy surat-surat yg berkeaan dengan hal tsb tq

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

1/7

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S…

lebih dari setahun yang lalu — Laporkan

Semar Mesem @ Aris S : Lha kirim kemana bung.... lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Aris Suhadi oiya, melalui email mas, [email protected],id, ditunggu tq lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Agustinus Risa Bayudiharja Salam kenal Pak Semar, pak kalau Bapak berkenan saya boleh di emailkan ke [email protected] tentang 2 surat dari mabes polri tersebut. Thx a lot lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Adam Siswanto Bos....lam kenal ya..., jg klo berkenan teruskan ke alamat saya ya : [email protected] lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Suci Lestari om semar..maaf..nama aku suci, sekarang aku lagi nulis skripsi tentang jaminan fidusia didalam pembiayaan konsumen berbasis syariah (prinsip murabahah) aku baca tulisan om semar sebelumnya..kayanya om nguasain bgt ttg fidusia ini..menurut om gimana ttg skripsi aku ini?? trus boleh ga aku minta surat dari mabes polri itu?? send ke email aku di [email protected] makasi sebelumnya om.. lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Semar Jambie Om Semar,... Mohon Petunjuk,.. Berdasarkan petunjuk yg saya dapatkan dari BIDBINKUM POLDA JATIM (Donwnload) menjelaskan bahwa untuk perkara tentang Fidusia bisa dilakukan penyidikan, bahkan didalam petunjuk tersebut ada beberapa kasus Fidusia yang tersangkanya telah divonis oleh Hakim. Mohon petunjuk.... agar kami tidak salah untuk melakukan proses penyidikan sehubungan dengan pelaporan dari Pihak Finance tentan Fidusia. Jadi saya selaku Penyidik Pembantu harus berpedoman pada yang mana.....? Terima Kasih...... lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Semar Jambie Om Semar minta surat dari Mabes nya dunk..... lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Semar Mesem Saya senang ada kawan Penyidik bergabung di sini....terimakasih. Saya akan memberikan komentar dan catatan.... 1. Surat Kabareskrim MABES Polri yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2009 dan ditandatangani oleh Bpk. Soesno Djuaji merujuk pada 2 Undang-Undang yaitu KUHAP dan UU Perlindungan Konsumen. Tampaknya surat Kabareskrim ini, banyak dipahami salah oleh banyak penyidik Polri terutama di daerah-daerah. Artinya lebih banyak yang menolak ketimbang menerima laporan. Sehingga pelaporan -pelaporan yang dilakukan para lembaga finance berkaitan dengan pidana undang-undang fiducia sejak bulan agustus 2009 hingga saat ini seringkali ditolak oleh Penyidik sekalipun lembaga finance telah memegang sertipikat fiducia. Seharusnya Penyidik Polri tetap menerima, memproses dan menyidik laporan lembaga finance sepanjang lembaga finance dapat menunjukan sertipikat fiducianya. Hal ini sejalan dengan surat Divbinkum MABES Polri tanggal 9 Nopember 2007. Karena dalam tindak pidana fiducia berlaku asas lex spesialisnya yaitu UU 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia. Namun bilamana sertipikat fiducia tidak dapat ditunjukan oleh Lembaga Finance maka Penyidik dapat menolaknya berdasarkan surat Kabareskrim tersebut. Dan menyerahkan persoalan itu kepada BPSK untuk dilakukan pemeriksaan dan persidangan di BPSK. Kemudian bilamamana terdapat indikasi pidana UU Perlindungan Konsumen, maka barulah PPNS pada Direktorat Perlindungan Konsumen menyerahkan penyidikan lebih lanjut kepada pihak Polri. Demikian komentar saya, tanggapan dari rekan-rekan dan kawan penyidik lebih lanjut dapat memperkaya kasanah diskusi ini. Terimakasih....

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

2/7

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Oscar Craigpine Wijaya Salam Kenal Om Semar, Saya Oscar dengan background ilmu ekonomi. Numpang nanya nih. Bila pada awalnya pihak leasing (penerima fidusia) tidak mendaftarkan perjanjian fidusianya dan setelah merasa bahwa konsumen (pemberi fidusia) mulai "batuk2" dalam mengangsur, apakah bisa dengan serta-merta pihak leasing dapat seketika mengurus sertifikat fidusia guna mempermudah parate eksekusi terhadap barang jaminan? bukankah persyaratan pendaftaran fidusia harus melampirkan akta notaris? sedangkan pada awalnya keduanya tidak pernah menghadap notaris untuk membuat akta tersebut. Mohon petunjuk. Mohon juga dikirim Surat Kabareskrim No Pol B/2110/VIII/2009/Bareskrim Agustus 2009 ke email saya [email protected] Terima kasih ya Om Semar.... Hormat saya, Oscar lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Jonggi Siallagan Om Semar, boleh dunk dikirimkan Surat MABES POLRI No.Pol : B/446/XI/2007KR/Divbinkum 9 Nopember 2007 dan surat Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 ke [email protected]. saya setuju dengan pendapat anda, bahwa penyidik polri harus menyidik semua laporan pelanggaran pasal 35 & 36 UUJF. permasalahan apakah itu bertentangan dengan UUPK atau tidak bukan wilayah polri yang memutuskan, melainkan pengadilan. penolakan menerima laporan atau menindaklanjuti laporan sama dengan pelanggaran terhadap UUJF. Om Oscar, menurut saya pihak leasing memang tdk diharuskan mendaftarkan fidusia pada saat perjanjian pokok dibuat, krn UUJF memang tidak mengatur demikian. psl 11 UUJF hanya mengharuskan jaminan tsb wajib didaftarkan. memang pada prakteknya pihak leasing & nasabah tdk serta merta membuat akta JF pd saat penandatangan perjanjian pokok, krn pihak leasing telah menyiasati hal tersebut dgn meminta kuasa dari nasabah utk membebankan fidusia objek perjanjian. yg menjadi soal adalah apabila selama berjalannya perjanjian tdk ada masalah & objek JF tdk jadi dijaminkan, krn pihak leasing bs kena pasal penggelapan atau penipuan atas biaya fidusia tsb. Thanks lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Semar Mesem Bung Jonggi ada yang perlu saya kritisi soal kalimat terakhir anda : yg menjadi soal adalah apabila selama berjalannya perjanjian tdk ada masalah & objek JF tdk jadi dijaminkan, krn pihak leasing bs kena pasal penggelapan atau penipuan atas biaya fidusia tsb. **** Pertanyaan saya....apa dasarnya anda mengatakan hal ini...bagi saya tidak ada dasar hukumnya....kalau boleh tahu argumentasi anda apa ???? Menurut hemat saya, setiap lembaga finance yang tidak mendaftarkan fiducianya, maka barang yang dijadikan jaminan fiducia bukanlah barang jaminan..(tertera jelas dalam undang-undang fiducia) Dengan memakai penafsiran terbalik, maka berdasarkan hukum, maka segala barang jaminan fiducia yang tidak didaftarkan fiducia maka bukan barang jaminan fiducia. Melainkan jaminan hutang piutang dan hal ini secara tegas diatur dalam KUHPerdata. Dalam uu fiducia, tidak ada 1 pasal pidana pun yang mengatakan bahwa finance yang tidak mendaftarkan fiducianya merupakan tindak pidana penggelapan atau penipuan....mohon anda liha unsur-unsur penggelapan dan pinupuan.... Dan menurut hemat saya UU Fiducia hanya mengatur pidana Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). dan Pasal 36 Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

3/7

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Jadi, kalau kalimat terkhir anda dianggap sebagai hal yang benar, maka tidak akan ada orang yang berbisnis dalam lembaga pembiayaan. Yang rugi siapa, yang masyarakat itu sendiri....coba bandingkan volume kendaraan diperkotaan saat ini dengan jaman anda masih kecil....sangat-sangat jauh berbeda...Karena apa ? karena saat ini, masyarakat sangat mudah mendapatkan kendaraan seiring tumbuh suburnya pelaku-pelaku usaha dibidang pembiayaan konsumen... Mohon koreksi kalau argumen saya, dianggap bertentangan dengan pendapat anda...

lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Jonggi Siallagan Terima kasih Om Semar, Tentu saja finance company tsb dapat di pidanakan bila mereka tdk mendaftarkan fidusianya, memang hal ini tdk diatur dlm UUJF, namun perlu kita liat secara detail bangunan kasusnya. Pada saat nasabah finance company & nasabah menandatangani perjanjian pokok, maka nasabah diahruskan membayar biaya-biaya termasuk ada komponen biaya fidusia, krn finance company mensyaratkan pembebanan fidusia thd objek perjanjian berarti ada biaya yg harus dikeluarkan. Pada umumnya tdk ada perusahaan jasa keuangan manapun (bank atw MF) yg mau menanggung pembebanan jaminan atas biayanya sendiri, krn itu mereka pasti membebankan itu kpd nasabah. Nah disinilah letak unsur pidananya Om Semar, krn ada keuntungan atw sesuatu manfaat yg didapat oleh PJK tsb bukan krn sesuatu yg sah/halal. Sudah pasti PJK mempunyai keuntungan dari biaya tsb, krn dia terima itu namun tdk ada cost yg dikeluarkan. Bukankah itu merupakan penggelapan? atau bisa juga penipuan? Rgds, lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Semar Mesem Ya...ya... kebetulan saya punya banyak contoh copy berkas debitur lengkap dari mengisi permohonan pembiayaan, perikatan pokok, surat kuasa, akta, sertipikat, history payment yang telah diisi....dari contoh-contoh ini, tidak ada peluang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal adanya penggelapan atau penipuan berkaitan dengan biaya yang muncul ketika terjadi perikatan..... Karena hal ini sudah diperhitungkan dengan masak-masak...untuk itu sangat sulit untuk menuntut pidana penggelapan atau pidana penipuan seperti yang menjadi ulasan bung Jonggi. Thanks.... lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Wahyoe 'Ershi' Bali Yth. Om Semar Mohon dikirimkan surat dari kabareskrim tersebut ke email [email protected] terima kasih sebelumnya om isi surat di tunggu sekitar 12 bulan yang lalu — Laporkan Awi Saudale Kalau memang itu yang menjadi acuan buat penyidik Polri, saya minta tolong dikirmkan ke ([email protected]) surat edaran Pa susno tanggal 31 agustus 2009 perihal jaminan fiducia, supaya saya bisa lebih tegas dan jelas apakah setiap pengaduan/pelaporan langsung diadukan ke BPSK dan bagaimana apabila laporan itu ada indikasi pidana apakah bisa dilimpahkan kembali ke pihak Polri..mohon petunjuk bangg.... sekitar 12 bulan yang lalu — Laporkan Awi Saudale pa semar, saya mo tanya contoh satu kasus, pihak kreditur (leasing) menarik barang bergerak dari pihak debitur cara penarikannya pihak leasing tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan sewaktu barang itu diambil subuh dan keesokkannya karena pihak debitur tidak ketahui yang mengambil itu pihak leasing sehingga debitur membuat laporan polisi tentang pencurian, apakah perkara itu pidana (pencurian) atau perdata dan apakah pihak Polri bisa melanjutkan perkara tersebut setelah diketahui barang debitur yang mengambil adalah pihak leasing.. mohon petunjuk pak... (dalam contoh kasus ini pihak debitur sudah menunggak angsuran selama sepuluh bulan dan susahnya mencari serta menghubungi pihak debitur sehingga pihak leasing langsung mengambilnya dengan cara ambil tanpa sepengetahuan pihak debitur (saat pihak debitur lengah) sekitar 12 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Pertama : saya kurang yakin kalau pihak Finance tidak pernah memberikan peringatan baik tertulis maupun lisan. Sebab Finance memiliki suatu SOP yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika melakukan penarikan. Namun kalau ternyata hal ini tidak dilakukan oleh pihak Finance, maka Financenya tidak profesional apapun alasannya. Karena penarikan unit kendaraan harus melalui tahaptahap.

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

4/7

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Kedua : Soal penarikan barang saat subuh, kalau tidak diketahui oleh debitur saat mengambil mungkin saja. Bsa jadi ketika mengambil unit kendaraan, si debiturnya lagi ngorok atau lagi ke luar kota dan saat itu ada orang lain dalam rumah tersebut sehingga unit bisa ditarik. Namun kalau ternyata, pengambilan unit kendaraan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh pihak debitur (bisa orang rumah) artinya unit kendaraan itu diangkat lalu di bawa, maka tindakan petugas atau kuasa Finance telah melakukan tindak pidana pencurian sekalipun itu milik finance. Tentunya, pihak penyidik dapat memprosesnya tetapi hanya untuk pelaku yang melakukan pengambilan dengan cara "NEKAT", dan Finance tidak dapat dipidana. Untuk soal ini, coba telusuri lebih dalam, karena biasanya yang terjadi, pengambilan unit sudah diketahui oleh debitur atau keluarganya atau pemegang unit yang akan ditarik. Tetapi dasarnya debitur mau ngerjain Finance (biasalah orang ngutang itu banyak alasannya) debitur atau pihak debitur merangkai-rangkai sebuah kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi menjadi sebuah kejadian pidana. Nah bila menemukan debitur yang seperti ini, ada kiat-kiatnya boss...artinya semacam tindakan kontra laporan debitur....sesuai dengan keadaan yang terjadi....jadi gak bisa diuraikan di sini...kepanjangen..... sekitar 12 bulan yang lalu — Laporkan Awi Saudale ok bang semar makasih nih, hanya saya belum dapet nih bang semar surat edarannya pa susno sewaktu menjabat kabareskrim, dari permohonan saya tertulis tgl 29 januari 2010 pukul 22.55 ada email saya tertulis bang semar mohon dikirimi aku bang semar supaya jelas ambil tindakan......kalo menemui kasus tersebut.... monggo mass ta tunggu yo mass semarrr.... sekitar 12 bulan yang lalu — Laporkan Vanda Fajriani Bang Semar...sy kerja di kantor Notaris bagian Pendaftaran Fidusia & nanti sy ingin mengambil skripsi tentang fidusia. Setelah bergabung disini banyak ilmu yg sy dptkan, mohon diemail ke aq surat dari mabes pollri tgl. 9/11/07 & tgl. 31/08/09 ke [email protected]. Thx sekitar 11 bulan yang lalu — Laporkan Reza Aditya Salam kenal Pak Semar, pak kalau Bapak berkenan saya boleh di emailkan ke [email protected] tentang 2 surat dari mabes polri tersebut.Terima kasih sekitar 10 bulan yang lalu — Laporkan Fery Nugros bang minta 2 surat edarannya dong...kirim ke [email protected] sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Yeni Udayani Yusriansyah pak...semar yth...saya juga pengin..tlg di email ke [email protected],.....matur nuwun...nggihh!!!! sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Irwan Supriadi tetapi pada kenyataan nya pihak finance dalam praktek di lapangan tidak sesuai dengan ap yang ad dalam uu pinducia&sangat bertentangan dengan uu 45/pancasila. apakah ada sangsi/hukum pidana bagi perusahaan? kami minta pendapatnya dari bang semar yg kayanya lebih tau tentang perusahaan finance.! sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem @ Bela Pancasila, saya bertanya pada anda bagian mana yang menurut anda tidak sesuai dengan undang-undang fiducia (bukan piducia. red) dan juga bertentangan dengan UU 45 atau Pancasila ? Mohon dijelaskan agar diskusi tidak glabrah kemanamana. Kalau kalimat anda saya pakai, maka bisa tidak anda menerangkan APAKAH debitur yang sudah ngutang terus tidak mau bayar, lalu ada oknum LPKSM atau oknum LSM yang ngajarin debitur untuk hanya bayar hutang kepada finance 1 kali saja lalu selanjutnya tidak bayar lagi, lalu ada debitur yang sudah dapat pembiayaan dari finance eee kendaraannya digadaikan itu TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU FIDUCIA, UU 45 / PANCASILA ? Saya sengaja bertanya kepada anda semacam itu, agar sekali lagi Anda dapat lebih cerdas untuk mengungkapkan hal-hal mana yang menurut Anda perlu dipertanyakan dan bagi Anda bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan penilaian Anda mengenai saya yang lebih tahu tentang perusahaan finance, hmmm saya katakan tidak juga, karena saya masih terus belajar dan oleh karenanya tidak menjadikan diri saya lebih tahu. Dan untuk teman-teman yang meminta 2 surat Mabes Polri, mohon maaf saya belum sempat mengirimkannya karena file saya rusak terkena virus. Mungkin rekan-rekan yang sudah pernah mendapatkannya, dapat membantu terlebih dahulu. sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

5/7

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Irwan Supriadi Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Akibat Hukum Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandaskan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masingmasing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan. Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

Proses Eksekusi

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

6/7

24/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Bahwa asas perjanjian “pacta sun servanda” yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting. sekarang ini banyak sekali eksekusi yang dilakukan oleh pihak pembiayaan kendaraan bermotor terhadap konsumen kredit sepeda motor/mobil yang menunggak angsurannya, padahal tindakan mereka tersebut adalah ilegal karena mereka tidak mempunyai hak eksekutorial akibat dari tidak terdaftarnya perjanjian jaminan fidusia antara konsumen dgn perusahaan pembiayaan. hal ini sudah lama berlangsung sampai sekarang tanpa adanya tindakan yang diambil dari pihak pemerintah sedangkan dari pihak konsumen mereka kebanyakan tidak tahu apakah perjanjian jaminan fidusia yg mereka tanda tangani tsb tidak didaftarkan. seharusnya eksekusi ilegal tersebut mendapat sanksi dari aparat penegak hukum karena sudah diatur dalam UU No.42/1999 ttg jaminan fidusia. bahkan ini terjadi di kota kami sendiri om semar menurut anda gimana? karna masyarakat di kota kami banyak yg merasa tidak adil oleh pihak perusahaan dengan penarikan unit oleh preman(dep colektor) secara paksa yg telah di sewa oleh perusahaan. makanya pihak dari masyarakat banyak yang minta bantuan kepada lsm. karna lsm di sini pungsi nya untuk membantu masyarakat yg betul2 membutuhkan perlindungan dr oknum2 pihak perusahaan. sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Irwan Supriadi seandai nya konsumen g ad no loan apakah mungkin terdaptar di kantor finducia? apakah itu kelalayan pihak finance/kelalayan pihak konsumen? sementara disini konsumen dari awal merasa bertanggung jawab atas cicilan tersebut sampai membayar 9x. apabila pihak konsumen mengalami masalah dalam keadaan ekonomi sementara bulan k 10 blm bs membayar cicilan tersebut. trs pihak perusahaan tersebut langsung memberikan sangsi dan ancaman akan melakukan eksekusi penarikan lngsung kpd konsumen. 1:apakah itu pelanggaran oleh pihak konsumen? 2:apakah itu pelanggaran oleh pihak perusahaan? 3:sangsi apakah bg pelanggaran tersebut? mohon minta pendapat nya dr rekan2 om semar tentang masalah ini..........! terimakasih:dari ajuan masyarakat bawah yg tertindas oleh kaum kapitalis. sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan 1 2 Selanjutnya

Facebook © 2011 — Bahasa Indonesia

Tentang — Iklan — Pengembang — Karier — Privasi — Ketentuan — Bantuan Obrolan (3)

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

7/7

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Pencarian

Beranda

Profil

Akun

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN Kembali ke Perkumpulan Sarjana Hukum

Forum Diskusi

Tampilan Topik Buat Iklan

Topik: 2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN Menampilkan 31 - 57 dari 57. Semar Mesem Bela Pancasila saya komentar dulu tentang uraian panjang Anda ya. Yang pertama dan sudah saya pastikan bahwa artikel yang Anda uraikan begitu panjang adalah merupakan tulisan dari seorang Advokat di Lampung bernama Grace Nugroho (kalau tidak salah). Dan tulisan itu sudah dimuat di Hukum Online 2 tahun lalu dan dimuat di beberapa situs. Jadi artikel itu sudah saya baca lama sekali. Tidak salah kok untuk kembali mencantumkan artikel orang lain, tapi mohon, sekali lagi mohon agar Anda juga mencantumkan nama penulis tersebut, sehingga tidak di cap sebagai plagiator. Khan katanya sama-sama menghormati proses hukum....ya...to....ya...yo....Mohon Anda dan kawan-kawan yang berada dalam diskusi ini dapat mensearch artikel di situs hukumonline dengan mengetik Jaminan Fiducia. Dijamin Anda semua akan menemukan nama Grace Nugroho pada artikel seperti yang ditulis kembali oleh Bela Pancasila.

Toko Elektronik Online Sebelumnya 1 2

galerielektronik.com

CLICK or CALL 021-7238723 tersedia lebih dari 3000 items di toko elektronik real online pertama dengan cicilan 0% dari Citibank Eazypay

Jalan-Jalan Seru Oleh karena itu saya tidak akan mengomentari sebuah artikel yang ditulis ulang oleh seseorang yang tidak pernah mau mencantumkan nama penulisnya. Maaf itu salah satu bentuk pelanggaran hak cipta lho. Dan tentunya BERTENTANGAN DENGAN UU 45, PANCASILA, dan UU HAK CIPTA. Pertanyaannya, kok semar mesem tahu, ya jelas tahu dong, lihat saja uraian Bela Pancasila sebelum ini dan setelah tulisan panjangnya. Tentunya saya bisa melihat bagaimana seseorang menyusun sebuah artikel apalagi artikel hukum. Ok selanjutnya saya menanggapi tulisan Bela Pancasila selanjutnya : Pada prinsipnya pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk usaha dari Lembaga Keuangan non Bank. Sebagai lembaga pembiayaan tentunya dalam memberikan pembiayaan kepada anggota masyarakat membutuhkan sebuah perjanjian yang menjadi tanda/bukti adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Bahwa setiap orang berhak atau para pihak berhak mengatur isi perjanjian asal memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Jadi pertanyaannya, apakah perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur itu sah ? (dalam hal ini perjanjian pada lembaga finance di Indonesia) jawabnya adalah sah. Lalu dapatkah disebut bahwa perjanjian antara finance (kreditur) dengan debitur dikatakan perjanjian fiducia ? jawabnya adalah bukan. Sebenarnya Perjanjian itu adalah perjanjian hutang piutang, saya tidak sepakat kalau dikatakan perjanjian fiducia bawah tangan sekalipun bentuk perjanjian ini seperti pengertian fiducia. Perjanjian Fiducia berdasarkan UU 42 Tahun 1999 harus dibuat dihadapan notaris dan wajib didaftarkan. Menjadi pertanyaan, apakah perjanjian yang telah disepakati tetapi tidak dilakukan dihadapan notaris menjadi batal ? ya tentunya tidak dapat dikatakan batal atau tidak sah. Khan 1320 KUHPerdatanya sudah terpenuhi, dan berdasarkan psl 1338 KUHPerdata semua persetujuan yang telah memenuhi syarat dan kemudian telah disepakati akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

dealkeren.com

Diskon 50-90% untuk paket jalan-jalan dan wisata seru! Dapatkan hanya di Dealkeren.com

METRO SALON MOBIL

Panggilan se-Jabodetabek. Mudah-Murah-Mutu Suka

Ejakulasi Dini tokopasutri.com

Nah, pada umumnya perjanjian yang dibuat oleh pihak Finance dengan debitur memuat syarat dan itu telah disepakati oleh debitur, yaitu bahwa bila debitur lalai maka debitur memberikan PERINTAH kepada kreditur untuk mengambil unit kendaraan dari tangan debitur atau siapapun yang memegan unit kendaraan yang bermasalah.

Foredigel memperpanjang durasi hubungan suami istri (tetap berkhasiat 5-8 jam, rekom Boyke)

Pihak finance ketika berhadapan dengan debitur yang lalai, tentunya akan melakukan tahap-tahap sesuai SOP (standard operasional prosedur), yaitu :

Iklan Lainnya

Pertama : pihak finance melalui deskcall nya akan menghubungi debitur lalai terlebih dahulu dengan cara mengingatkan bahwa jatuh tempo pembayaran telah terlewati. Gunanya adalah agar debitur melaksanakan kewajibannya. Kedua : bila upaya deskcall tidak berhasil, tentunya staff kreditur akan mengunjungi debitur dan menanyakan mengapa debitur terlambat membayar. Ketiga : bila hal ini juga tidak membuat debitur sadar, maka finance akan mengirimkan surat peringatan 1. Bila ini juga tidak juga digubris maka surat peringatan 2 akan dikirim, kalau tidak juga maka berdasarkan PERINTAH dari debitur, Kreditur melakukan pengambilan unit sesuai kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Oleh karenanya, janggal sekali dan tidak mungkin bila finance kemudian secara serta merta langsung melakukan pengambilan tanpa melalui tahap-tahap seperti yang saya terangkan di atas. Nah di lapangan seringkali debitur berbicara atau bercerita lain dengan mengatakan bahwa saya belum pernah dihubungi, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah menerima surat peringatan dll..dll...guna melepaskan dirinya dari kewajiban membayar hutangnya sekaligus mencitrakan diri sebagai debitur yang terjepit.

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

1/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Ironisnya, hal ini kemudian diterima mentah-mentah oleh oknum-oknum LSM entah itu LPKSM atau LSM bentuk lain, atau LSM abal-abal (tdk punya akta pendirian atau TDPLK). Tahukah Anda TDLPK ? silahkan baca Kepmenperindag No.302/MPP/Kep10/2001Tentang LPKSM. Dan dengan gagah berani bagaikan tentara yang maju perang datang ke lembaga finance sembari marah-marah. Bagaimana solusinya agar benturan-benturan antara lembaga finance dengan debitur tidak terjadi ? Pihak Finance harus selektif dan pandai membaca anggota masyarakat yang memohon pembiayaan. Apakah anggota masyarakat calon debitur ini memang masyarakat yang memang layak diberi pinjaman atau para penjahat (serigala berbulu domba). Pihak Finance juga harus memiliki sales force yang handal, dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya serta tidak ngawur memilih calon debitur. Pihak Debitur harus bertanya sejelas-jelasnya mengenai perjanjian dan jangan karena nafsu keinginan mendapatkan kendaraan, debitur lupa bertanya. Lalu asal tanda-tangan saja. Pastikan yang datang adalah benar-benar pihak finance dan bukan pihak lain yang mengaku-aku orang dekat atau bisa mengusahakan pembiayaan. Jangan sekali-sekali meminjamkan nama kepada siapapun untuk melakukan proses pengajuan kredit unit kendaraan. Karena hal itu sangat beresiko. Debitur harus siap dengan segala konsekwensi atas disepakatinya perjanjian tersebut, oleh karenanya BACA DONG perjanjiannya. Yang terakhir adalah bahwa Pemerintah telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai tugas negara. Termasuk dibidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu masyarakat diberikan hak mendirikan LSM-LSM sekalipun undang-undang yang secara khusus tentang pendirian LSM sedang digodok (semoga tahun ini kelar). Oleh karena itu, jadilah LPKSM yang mumpuni yang didirikan melalui akta pendirian yang dibuat notaris, dan didaftarkan kepada pengadilan serta mendapatkan TDLPK, karena itu merupakan bukti Pemerintah mengakui keberadaan LPKSM. Terus terang saya sering bertemu dengan LPKSM atau LSM abal-abal (memang tidak semua) yang bergerilya mempengaruhi konsumen / debitur untuk tidak membayar hutangnya dll...dll dan mengambil keuntungan dari persoalan antara kreditur dengan debitur. Bahkan ada yang lucu, bahkan menjadi bahan tertawaan banyak orang termasuk para penggiat LSM, yaitu bahwa ada LPKSM di Blitar yang merasa dirinya berhak menerima kuasa untuk beracara di pengadilan bagaikan advokat. Padahal pengurus LPKSM itu tdk ada satupun yang memiliki ijin advokat. Ironisnya, argementasi ngawur mereka adalah adanya hak gugat atau legal standing yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Nah bukankah ini sebuah kekonyolan ??? Saya yang bertahun-tahun berkecimpung di dunia hukum sekalipun hingga saat ini masih belajar dan belajar, telah menyarankan mereka agar mereka menurunkan pengurus yang memiliki ijin advokat agar gugatan mereka tidak sia-sia. Hehehe padahal saya ini pihak lawan mereka saat itu. Eh...malah gak didengar, dan dengan arogannya menunjukan kepongahan seolah-olah mengerti hukum acara. Ending dari gugatannya ya diputus bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Kalau dah gitu khan jadi memalukan dan tidak akan dihargai oleh orang yang diwakilinya to.... Akhir kata saya tertarik dengan kalimat anda yang terakhir "dari ajuan masyarakat bawah yg tertindas oleh kaum kapitalis" Jangalah buruk rupa cermin dibelah !! yang buruk wajah kita, tapi cerminnya yang dibelah.....wah...ini khan kekonyolan lagi namanya. Haturnuhum, maturnuwun, tararengkyu, kamsia, thanks bila kawan-kawan tidak bosan dengan ulasan saya ini. Monggo kita berdiskusi lagi dengan yang lebih berbobot, dan jangan lupa sekali lagi, kalau mau menuliskan artikel milik orang TOLONG DICANTUMKAN NAMA YANG MENULIS ATAU DIDAPAT DARIMANA artikel itu.....ya....ya....jangan sampai saya atau orang lain bernyanyi O...O...O kamu ketahuan....!!! HEHEHE piss kacang buncis... Mari kita menghormati karya oranglain karena itu bentuk penghormatan pada PANCASILA, UU 45, UU Hak Cipta....

sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Awi Saudale selamat pagi mas semar.....yang terpenting dalam menyikapi pihak Finance menarik barangnya dari kreditur yang sengaja atau tidak disengaja ...Pihak Finance harus selalu memperhatikan etika dan sopan santun dalam situasi menarik barang dari kreditur jika pihak finance tidak memperhatikan rambu-rambu etika didalam situasi penarikan barang tersebut....ada celah hukum yang dapat dan diduga bisa dilaporkan kepihak Kepolisian,,,yang mana pihak kreditur....bisa membuat laporan tentang "MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN" yaitu Pasal 335 ayat 1 ke-(1e) KUHP, karena dalam pasal ini perbuatan melanggar hukum mengenai perasaan orang lain...dan itulah konsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh pihak finance yg bertugas menarik barang dari kreditur....dan bisa juga timbul Pasal 336 pengancaman,Pasal 315 penghinaan KUHP....semua itu bisa dihindarkan apabila Pihak finance yang bertugas untuk menarik barang dari kreditur cara menariknya dengan memakai hati yang dingin jangan sampai terpancing dan melakukan perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud didalam Pasal-pasal yang dapat dilaporkan pihak kreditur terhadap pihak finance yag melakukan penarikan (dalam hal ini pribadi orang yang melakukan penarikan) dan bukan PT Financenya.....TERIMA KASIH MAS SEMAR SEMOGA HIMBAUAN SAYA INI BERMANFAAT UNTUK MENCARI SOLUSINYA.....SIIPPP

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

2/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… WASALAMMMM.......AWIE sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Irwan Supriadi trimakasih om semar atas saran dan kritikan nya. saya mersa kagum atas artikel yg di buat oleh grace p nugroho cuma saya lupa tuk mencantum kan nama penulis artikel di atas tersebut. saya mengutip sedikit tentang tulisan anda di atas om semar apakah pihak finance berhak seenaknya mengeksekusi langsung tanpa ad dulu rujukan kpd pihak konsumen? apakah pihak perusahaan bisa seenaknya karna mereka yang membuat aturan,yg tentunya aturan itu sebelah pihak yg menurut saya menguntungan pihak perusahaan. apakah seharusnya pihak pengadilan yg melakukan eksekusi? yang saya tau pihak perusahaan jarang melakukan eksekusi melalui pihak pengadilan. apakah hasil eksekusi jaminan finducia pernah di buktikan oleh pihak finance? saya sebagai masyarakat tentunya awam tentang hukum yg sebagaiman tercantum dalam uu finducia.*maklum lah yg namanya jg masyarakat bawah* beda dengan orang2 yg ngerti hukum tapi maaf*knp yg ngerti hukum selalu melanggar aturan hukum*yg dah jelas tertulis sebagaimana tercantum dalam uu finducia? terimakasih:atas nama masyarakat korban lising. sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Bung, artikel yang Anda copy paste itu masih sangat bisa dikritisi secara hukum. Saya pernah bertanya kepada penulisnya melalui email, dan tidak pernah mampu dijawab olehnya. Kalau Anda merasa kagum, ya saya anggap wajar sekali, karena itu menguntungkan posisi Anda yang mengaku korban lising. (padahal leasing itu salah satu bentuk usaha dari Lembaga Keuangan Non Bank). Bung Bela Pancasila, coba anda baca perlahan ulasan saya tentang bagaimana SOP pihak Finance melakukan pengambilan unit. Oleh karena itu bilamana ada finance yang tidak melakukan SOP seperti yang saya katakan, tentunya itu bertentangan dong. Namun terus terang, saya tidak pernah menemukan finance yang serta merta langsung mengambil unit kendaraan tanpa melalui SOP tersebut. Yang saya temukan selalu alasan dari debitur saja, tetapi setelah ditelusuri, debiturnya yang bercerita bohong..untuk menghindari kewajiban dan mencitrakan diri saja.... Perjanjian pokok yang dibuat dibawah tangan telah mensepakati bahwa bilamana debitur lalai, maka debitur memerintahkan kreditur untuk mengambil kendaraan. Oleh karenanya campur tangan pengadilan tidak diperlukan dalam melakukan pengambilan unit kendaraan. Karena pengambilan itu merupakan perintah dari debitur. Sedangkan dalam perjanjian fiducia yang telah ada sertipikat fiducia, pengadilan juga tidak diperlukan untuk melakukan pengambilan. Dalam penjelasan UU Fiducia, bahwa sertipikat fiducia dipersamakan dengan putusan pengadilan. Oleh karenanya kreditur berhak mengambil unit kendaraan tersebut dan debitur berkewajiban menyerahkan barang. Bilamana terjadi kesuliltan, maka Finance dapat (sekali lagi dapat artinya tidak harus) meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengambilnya atau bisa meminta juru sita pengadilan berdasarkan pasal 200 ayat 11 HIR. Monggo dilihat HIRnya ya..... Masalahnya, banyak kali debitur itu mensiasati dan berlagak lupa kalau dirinya pernah memerintahkan kreditur ketika perjanjian pokok disepakati....bahkan kemudian marahmarah tanpa alasan yang masuk akal.... Bahkan sekalipun sudah ada sertipikat fiducianya, debitur pun juga gak mau menyerahkan bahkan malah menyembunyikan dan menggadaikan. Lalu menurut Anda, debitur kayak gini debitur apa ? bukankah itu debitur jahat....atau memang penjahat.... Ada contoh di PN Blitar, sekelompok debitur menggugat ramai-ramai finance, dalilnya mereka mengatakan terjadi kekhilafan dalam mengadakan perjanjian. Oleh karena ada kekhilafan maka perjanjian harus dibatalkan. Para penggugat meminta pengadian untuk membatalkan perjanjian tersebut dan memerintahkan kreditur untuk menyerahkan BPKB kepada Para Penggugat. Lho nih gugatan kok aneh, perjanjian minta dibatalkan, kok terus minta BPKB dikembalikan. Logikanya kalau minta dibatalkan ya motornya dikembalikan dong ke Finance seperti semula dan utuh. Apa yang terjadi bung...? ya gugatan seperti ini tidak dapat diterima.... Saya menghadapi gugatan semacam ini ya ketawa saja, apalagi LPKSM ini bertindak seolah-olah bagaikan advokat. Waaaa....teriak penegakan hukum tp dirinya melanggar hukum. Maka itulah saya katakan pada tulisan sebelumnya, JANGAN BURUK MUKA CERMINNYA YANG DIBELAH..... Jadi, jangan lalu kemudian yang harus selalu disalahkan adalah perusahaan finance, karena kenyataannya banyak sekali debitur sejak awal memiliki itikad tidak baik guna tujuan-tujuan mencari keuntungan. Coba deh anda teliti selaku penggiat LSM, berapa banyak tukang gadai swasta yang tumbuh subur seiring dengan munculnya lembagalembaga finance ? banyak mas...banyak....karena ya itu tadi, mereka mencari peluang. Oya ngomong-ngomong LSM anda sudah ada TDLPKnya belum ? karena itu salah satu bukti LSM anda diakui oleh Pemerintah. Saya pernah punya pengalaman dengan LSM abal-abal mas....maksudnya ngototnya yang didahulukan dan cuma kasih surat kuasa dari konsumen. Ya terhadap LSM seperti ini sih saya ketawa saja dan tidak terbawa emosi. Saya hanya bilang saat itu, apakah anda selaku LPSKM memiliki akta pendirian dan TDLPK ? selama anda tidak dapat menunjukan, maaf saya tidak akan melayani Anda. Urusan saya lebih penting ketimbang melayani LSM abal-abal, karena ujung-ujungnya LSM seperti ini minta duit atas nama

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

3/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… penderitaan rakyat katanya.....Maaf Bela Pancasila, itu kenyataannya. Nah ada lagi LSM yang bener, punya akta punya TDLPK, datang dengan baik, ngomong juga dengan santai, ya saya layani dan sama-sama mencari solusi bagaimana baiknya. Dan ternyata ya clear... Oya nama LSM Anda apa Bung Bela Pancasila ? sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Irwan Supriadi yang saya tau dilapangan pihak lising mengeksekusi nya secara arogan dan tanpa ada belas kasihan kpd pihak konsumen. makanya konsumen merasa takut karna mendapat perlakuan yg kasar dr pihak lising dengan alasan dia membawa surat tugas(skp) dr pihak perusahaan. apakah pihak perusahaan mengharuskan tindakan seperti itu kpd konsumen? harusnya kan ada solusi mencari jaln yg terbaik agar pihak perusahaan/konsumen tdk merasa di rugikan? terus tentang pengambilan bpkb kdng pihak perusahaan selalu mempersulit&g punya kebijakan kpd konsumen,dengan alasan denda yg blm di bayar padahal konsumen sudah melakukan tanggung jawab full membayar cicilan. apakah itu sesuai dengan pancasila?sila ke 5.(keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia) saya sebagai masyarakat emang aktip di lsm gmbi(gerakan masyarakat bawah indonesia) yg tentu nya terdaptar di notaris silahkan cek aj keberadaan lsm gmbi om semar. saya sangat berterima kasih sekali kpd om semar yg telah memberikan wawasan yg tentunya itu akan menjadi motipasi tuk saya agar lebih berpikir&terus belajar. sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Abdul Gafur Idris Salam kenal Pak Semar, pak kalau Bapak berkenan saya boleh di emailkan ke [email protected] tentang 2 surat dari mabes polri tersebut.salam hormat....Terima kasih sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Mas Awie Saudale saya sepakat dengan Anda perihal etika pengambilan unit kendaraan pada debitur yang menunggak harus elegant. Sayapun tidak mentolelir penarikanpenarikan yang tidak beretika. Sekalipun penilaian soale etika kadang sangat relatif. Mungkin bila mas Awie Saudale melihat statistik tindak pidana dalam dunia finance terutama dalam kasus-kasus penarikan kendaraan jauh telah berkurang ketimbang dahulu. Mengapa demikian, selain semakin ketatnya peraturan juga para penerima perintah telah jauh lebih cerdas melakukan pengambilan. Oleh karena itu, Penyidik POLRI harus juga lebih cerdas menggali sebuah laporan dari debitur atau pemengang unit yang unitnya ditarik oleh pihak Finance. Perlakuan yang obyektif, fair dan imparsial pada terlapor ketika dilakukan saat lidik dan sidik haruslah dijunjung tinggi. Sehingga fungsi POLRI sebagai Pengayom, Pelindung Masyarakat berfungsi dengan baik. Saya tidak menutup mata, bilamana masih ada oknum penerima perintah debitur melakukan pengambilan dengan cara-cara yang kasar dan mengarah pada tindak pidana, oleh karenanya saya setuju bilamana hal ini diproses sebagai bagian dari penegakkan hukum. Tetapi, kita semua juga harus tidak menutup mata seringkali debitur, pemegang unit atau oknum-oknum siapa saja membuat sebuah perkara yang sebenarnya tidak ada tindak pidanannya tetap diproses dengan target menjerat seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Saya banyak contoh dan kasus, bagaimana sebuah kasus penarikan yang sederhana, dan telah disetujui oleh pihak debitur tahu-tahu bisa P-21 yang kemudian menyidangkan orang yang tidak bersalah. Mas Awie S mungkin lebih tahu dari saya, bahwa sekarang banyak sekali penggadaipenggadai swasta yang menerima gadai unit-unit kendaraan bermotor finance seiring dengan tumbuh suburnya perusahaan finance. sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Eko Kurniawan slmt pagi, numpang ngisi... pak bila berkenan saya penyidik, kebetulan nyari-nyari surat itu belum ketemu. jd kalo boleh di emailkan ke [email protected] , TKS sebelum nya sekitar 9 bulan yang lalu — Laporkan Joko Santoso Salam Kenal Pak Semar... Terima kasih atas ulasan dan berbagi ilmunya... Saya mau menanyakan beberapa hal kepada Bapak.. Pertama.. Apakah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur wajib dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pandaftaran Fidusia?? Kedua.. Apakah terdapat potensi kerugian negara atas tidak didaftarkannya perjanjian tersebut dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak?? Mohon tanggapannya... Dan saya minta dong dikirimin 2 Surat Mabes Polri tersebut ke email saya [email protected] Terima kasih sebelumnya sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan

Upix Ankle Salam kenal om..kebetulan saya bekerja disalah satu Finance dan Divisi Collection..

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

4/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S…

saya sangat berharap om berkenan mengirimkan 2 surat Mabes Polri tersebut ke email saya [email protected] saya pengen dibagi ilmunya donk om, antara UU Fidusia Dengan UU kehutanan.. apa bisa kita mengambil Benda yang sudah disita oleh negara karena kasus illegal loging yang dilakukan oleh Debitur..?? menurut Amanat UU Fidusia Pasal 20 : Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan Pasal Pasal 27 : (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Trus dengan Pasal 24 : Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. apakah kita bisa menuntut Debitur untuk tetap bertanggung jawab.dan apa kita bisa untuk melaporkan smpai dengan P-21. Satu lagi om, Saya pernah dengar ada ASAS yang disebut dengan " LEX POSTERIORI DEROGAT LEGE PRIORI " yg klo ga salah artinya Undang-Undang yang diberlakukan kemudian,mengesampingkan Undang-Undang yang Terdahulu.dan Fakta menyatakan bahwa Undang-Undang Fidusia diberlakukan setelah ada Undang-Undang Kehutanan.jadi bisa ga om Undang-Undang Fidusia mengenyampingkan Undang-Undang Kehutanan..??? Atas ilmu yg akan saya terima saya banyak2 tengkiyu om... Mohon Petunjuk. sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Mas Joko saya coba menjawab pertanyaan anda : Apakah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur wajib dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pandaftaran Fidusia?? Menurut hemat saya, bahwa undang-undang fiducia hanya mewajibkan adanya pendaftaran bagi akta jaminan fiducia yang dibuat oleh Notaris dan bukan pada perjanjian pokoknya (bawah tangan). Dengan adanya pendaftaran fiducia pada kantor pendaftaran fiducia, maka barang tersebut telah dibebani fiducia dan menjadi barang jaminan fiducia. Dibuatnya UU 42 tahun 1999 tentang Fiducia, sebenarnya diperuntukan untuk melindungi para pihak, artinya hak dan kewajiban debitur dan kreditur menjadi jelas terlindungi hukum dan tidak perlu melalui gugatan keperdataan. Karena sertipikat fiducia pada dasarnya dipersamakan dengan putusan pengadilan. Siapapun yang memegang sertipikat fiducia, maka dirinya dapat secara langsung tanpa proses gugatan melakukan pengambilan barang jaminan fiducia atas wanprestasinya debitur. Namun prakteknya, amanah undang-undang bagaikan macan diatas kertas, banyak kendala dan persoalan yang muncul dilapangan sehingga sekalipun ada sertipikat fiducia, si kreditur tidak dapat juga melakukan eksekusi (melakukan pengambilan barang jaminan fiducia). Bahkan ketika debitur diketahui telah melakukan penggelapan, dibeberapa tempat, penyidik polri yang dilapori oleh kreditur mengenai pelangaran psl 35 dan 36 UU Fiducia tidak mau memprosesnya dengan alasan bahwa ini adalah persoalan perdata. Apalagi pada bulan agustus 2009, muncul surat kabareskrim yang juga disalah artikan oleh banyak penyidik POLRI di Indonesia yang selalu mengatakan bahwa adanya penggelapan jaminan fiducia harus di selesaikan dulu melalui BPSK....nah ini menjadi rancu. Kembali kepada pertanyaan anda....sekali lagi tidak ada kewajiban lembaga finance membuat perjanjian hutang piutang dihadapan notaris. Dan bisanya itu dilakukan oleh lembaga keuangan bank, karena bank pada dasarnya terikat juga dengan peraturan BI. Apakah terdapat potensi kerugian negara atas tidak didaftarkannya perjanjian tersebut dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak?? Saya tidak tahu kok banyak pertanyaan seperti ini, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk korupsi...ckckck...terlalu berlebihan. Yang dinamakan adanya potensi kerugian negara bilamana memang sudah ada peraturannya serta sanksi yang mengikutinya. Lha peraturannya mana ? yang ada hanya bila akta jaminan fiducia yang tidak didaftarkan maka barang yang dijaminkan bukan jaminan fiducia. That's it, gak ada yang lainnya. Mau dijerat pidana pakai apa....?? gak ada peraturannya.... Lain halnya bila si kreditur ketika mendaftarkan tidak mau bayar biaya pendaftaran, maka itulah potensi kerugian negara baru muncul.... Saya mau tanya neh...kalau seseorang membuat pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa rumah misalnya apa HARUS pakai meterai ??? lalu apakah tanpa meterai perjanjian itu batal ??? Jawabannya ya nggak batal dan tetep syah....lalu meterai itu fungsinya apa dong....ya fungsinya tanda bayar pajak dokumen. Lalu kalau itu dijadikan alat bukti dalam proses hukum bagi dokement tidak bermeterai bagaimana ? ya tinggal di meteraikan termasuk bayar dendanya....itu amanah UU Permeteraian... Nah apakah dokumen tidak bermeterai itu merupakan bentuk potensi kerugian negara ? ya tetep gak bisa dikatakan seperti itu dong... Nah menurut saya seperti itu mas....!! Mas Black Dahlia.....hahaha anda ini lucu juga ya, anda kerja di perusahaan finance yang pernah membuat surat kepada Divbinkum Mabes Polri soal penanganan atas terjadinya pelanggaran fiducia. Coba mas Blcak Dahlia minta ke Legal HO di Jakarta, soal surat Divbinkum Mabes Polri, karena surat MABES POLRI itu dikeluarkan sebagai tanggapan dari surat dari perusahaan anda kepada MABES POLRI.....Hayo...cari dulu

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

5/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… ke pusat....hehehe masa saya yang kasih.... Apa bisa kita mengambil Benda yang sudah disita oleh negara karena kasus illegal loging yang dilakukan oleh Debitur..?? Menurut undang-undang jelas, bahwa seharusnya jaminan fiducia yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana memang harus dikembalikan kepada penerima fiducia. TETAPI hukum di Indonesia itu seringkali diterapkan tidak sesuai dengan aturannya alias das sain das solen....jauh api dari panggangannya. Maka pinter-pinternya pihak kreditur...ajukan gugatan atau yang lainnya... apakah kita bisa menuntut Debitur untuk tetap bertanggung jawab.dan apa kita bisa untuk melaporkan smpai dengan P-21. Sehubungan dengan kasus elagal loging, jawabannya debitur tetep bisa dimintai pertanggungan jawabnya namun sebatas kewajiban hutangnya dan bilamana benda jaminan itu hilang bukan karena pencurian maka dia harus mengganti senilai jaminannya itu. Di UU Fiducia ada tuh.... Lalu apakah bisa dipidana, ya lihat kasusnya dong, soalnya berdasarkan pasal 35 dan 36 UU Fiducia tercantum jelas, yaitu membuat keterangan palsu (psl 35) dan penggelapan (psl 36). Oleh karena itu harus dibuktikan unsur pidana fiducianya dulu.... Soal LEX POSTERIORI DEROGAT LEGE PRIORI artinya yang tepat adalah Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Jadi UU Kehutanan tidak bisa digantikan dengan UU Fiducia karena sifat pengaturan yang berbeda. Maksud asas ini adalah misalnya UU Perseroan Terbatas tahun 1990 sudah digantikan dengan UU Perseroan Terbatas tahun 2009...ini contoh lho... Sebagai pengingat ada beberapa asas dalam hukum berkaitan dengan yang ditanyakan : Lex superiori derogat lege inferiori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah Lex specialis derogat lege generali Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum Lex posteriori derogat lege priori Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya Res judicata pro veritate habeteur Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya Lex dura sed tamen scripta Undang-undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat Die normatieven kraft des faktischen Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif Nullum crimen nulla poena sine lege Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Semoga bermanfaat sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan Upix Ankle hihihi iya om saya salah yg saya minta itu cuma surat yang ke 2 saya sudah pegang surat yg pertamanya..thx om..ditunggu yah.. kebetulan saya punya kasus illegal loging,benda disita Kejaksaaan dan debitur sudah saya buatkan laporan polisi karena ada unsur merubah bentuk ( pada waktu awal kredit benda / truck menggunakan bak dump dan pada saat ditangkap dan saya cek ke kejaksaan ternyata benda sudah dirubah menjadi bak kayu ) pertanyaan saya, pada saat BAP saya juga meminta Penggabungan perkara sesuai amanat KUHAP Pasal 98,99,100.apakah langkah saya salah om..? saya juga pernah share dengan Kepala pembinaan di kejaksaaan tentang Hak yang didahulukan dan beliau bilang Pasal tersebut tidak menjamin tergantung nanti pada saat pelelangan benda lah yang menentukan.bagaimana jika pemenang lelangnya bukan dari pihak Finance.. bukankah pada Amanat UU Fidusia Pasal 20 sangat jelas sekali,dan apakah pemegang Sertifikat Fidusia masih bisa untuk mengEksekusi Benda tersebut ditangan pemenang lelang..??? ( kan Fidusianya belum hapus om, menurut UU fidusia Pasal 25 ) mohon petunjuk.. sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan Joko Santoso Thx Pak Semar untuk informasi dan penjelasannya..... Minta tolong satu lagi ni untuk dikirimkan 2 Surat dari Mabes Polri nya ke email saya [email protected].... Maaf ya merepotkan lagi.. Atas bantuannya terima kasih. sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Mas Black coba saya jawab ya : Dalam putusan pengadilan terhadap kasus pidana apa saja yang menggunakan barang jaminan fiducia sebagai alat untuk melakukan tindak pidana seringkali tidak diketahui oleh pihak Finance. Hal ini biasanya disebabkan sebagai berikut : 1. pelaku pidana yang menggunakan barang jaminan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tidak/bukan dilakukan oleh debiturnya sendiri. Alias dilakukan oleh pihak lain yang mungkin saja meminjam jaminan fiducia dari debitur;

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

6/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… 2. atau debitur tidak jujur atau menyembunyikan asal usul diperolehnya jaminan fiducia yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana ketika di sidik (BAP), baik ketika debitur itu jadi tersangka atau debitur menjadi saksi; 3. atau penyidik sebenarnya sudah tahu dari hasil BAP bahwa jaminan fiducia yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana adalah milih sebuah perusahaan finance, tetapi penyidik tidak memanggil pihak finance untuk dijadikan saksi yang menerangkan bahwa jaminan itu memang jaminan fiducianya. Nah dari 3 hal tersebut diatas, maka tentunya ketika berkas pidana itu P-21 lalu kemudian diputus oleh pengadilan, kepemilikan /legal owner atas barang jaminan fiducia tidak pernah diketahui sehingga pengadilan memutuskan menyita untuk negara atau mengembalikan kepada debitur asal barang tersebut bila diketahui kalau ternyata debitur bukan lah pelaku atau bagian dari pelaku pidana. Lalu apakah hal ini berlaku pada kasus illegal Loging ? Tampaknya hal yang anda maksud tidak dapat dilakukan. Karena saya pernah mendengar dibeberapa tempat bahwa barang sitaan dalam tindak pidana ilegal loging harus dirampas dan diserahkan kepada negara. Ya kayunya ya alat untuk melakukan tindak pidananya (kendaraannya). Lha kok bisa, terus terang saya juga nggak ngerti kenapa barang yang disita tersebut tidak dikembalikan kepada finance selaku penerima fiducia bila sejak awal pihak finance telah dimintai keterangan baik di BAP atau Pengadilan. Solusinya adalah, pihak finance tentunya berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan selaku pejabat yang melakukan eksekusi putusan pidana. Sehingga ketika barang itu dilelang, maka pihak finance penerima fiducia itulah yang terlebih dahulu didahulukan untuk mengambil hasil lelang. Memang terkesan rancu sih....tp mau gimana lagi khan kita berada dalam sistem hukum yang seringkali jauh api dari panggangnya. Saya punya kasus dimana barang jaminan disita karena dipergunakan untuk melakukan pencurian. Ceritanya kendaraan APV itu dibeli oleh debitur melalui fasilitas pembiayaan lembaga finance di Surabaya, kemudian APV itu dipinjam oleh kawan debitur dgn alasan akan dipakai berlibur. Ternyata rekan debitur bukan berlibur melainkan melakukan pencurian ternak yaitu sapi di Situbondo dengan cara sapi tersebut dimasukan ke APV. Sial bagi pencuri tersebut, ada Polantas melihat keanehan di mobil APV, lha sapi kok dimasukan ke APV, lalu dihentikan tetapi pencuri tersebut tidak mau, lantas kejarkejaran dan berakhir ditangkapnya pencuri tersebut. Penyidik kemudian menelusuri asal-usul APV tersebut hingga ditemukan bahwa APV tersebut merupakan jaminan fiducia sebuah lembaga finance. Akhirnya penyidik memanggil lembaga finance untuk di BAP, stlh P 21 dan diajukan disidang ketika persidangan si lembaga finance juga diajukan olhe JPU. Putusannya adalah mengembalikan APV itu kepada lembaga finance. Tapi ada lagi kasus di Sumatra, hampir mirip dengan kasus yang saya ceritakan, tetapi putusan PNnya adlah mengembalikan barang jaminan itu kepada debitur. Padahal debitur ini telah baddebt 10 bulan. Artinya lembaga finance harus mengeksekusinya dari tangan debitur dulu dan tidak serta merta didapat dari putusan PN. Yah itulah hukum kita mas....das sein das solen....1 perkara yang sama... solusi bedabeda atau putusannya bisa beda-beda.... Soal penggabungan perkara... kalau anda maksud penggabungan perkara pidana ilegal loging dengan ganti rugi pidana karena merubah bak dump jadi bak kayu ya gak bisa to mas....Kalau kerugian yang dialami dari adanya tindak pidana merubah bentuk dari bak dump ke bak kayu ya bisa saja dilakukan untuk melakukan penggabungan. Artinya tindak pidana merubah tersebut menyebabkan kerugian materil senilai X rupiah bagi korban (finance). Namun ingat kerugian yang diajukan dan digabungkan itu hanya sebesar kerugian materiil yang dialami lho ya....dan bukan kerugian imateriilnya. BTW, terlepas dari hal tersebut diatas namun tetep nyambung dengan topik diskusi...saya tuh punya harapan besar agar kiranya POLRI, Direktorat Pajak, Kejaksaan dan Finance bekerjasama dalam pengolahan data-data kendaraan yang dijadikan jaminan hutang. Sehingga bisa saling mengecek apakah kendaraan ini merupakan jaminan hutang, jaminan fiducia atau bukan. Karena banyak sekali pengalihan-pengalihan unit kendaraan dengan cara gadai kepada pihak lain tetep bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di Jatim memang POLDA telah mengeluarkan maklumat, bahwa pembayaran pajak STNK harus menunjukan BPKB dan bila itu jadi jaminan hutang, maka harus ada surat rekomendasi atau keterangan dari lembaga atau pihak yang memberi hutang. Namun sistem ini masih sangat amat bisa ditembus dengan mudah, terutama calo-calo yang bekerjasama dengan oknum-oknum samsat sendiri. Boleh saja ada poster haram ngurus lewat calo, tetapi kenyataannya poster itu hanya slogan asal bunyi yang malah menunjukan kemunafikan. Ada poster..eeee calonya masih sliwar-sliwer..... Mau dibantah ??!!! tambah kelihatan munafiknya...hehehe..... sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan Upix Ankle wah tengkiuyu om semar ilmu2nya... saya setuju banget tuh dengan kata2 om " pihak finance tentunya berkoordinasi "emang seharusnya gitu deh biar segala2nya bisa mulus... tengkiyu juga bwt surat BARESKRIMnya. saya jadi bingung nih om ko jadi nyangkut2 ke Undang-undang No 8 Tahun 1999 ( perlindungan konsumen ) bukannya sangat jelas namanya aja UU perlindungan KONSUMEN bukan DEBITUR sedangkan Penerima Fidusia ( leasing ) tidak Memproduksi / Memperdagangkan seperti yang dikatakan oleh UU perlindungan konsumen Pasal 8

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

7/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… jadi pngen dijelasin banyak lagi nih om antara Undang-Undang Fidusia dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen. Atas ilmu yang akan saya dapatkan lagi saya banget2 makasih dah om..... Btw....yg laen pada kemana nih..??ko sepi2 aja...sama2 bagi ilmunya yuk.... sekitar 8 bulan yang lalu — Laporkan Bintang Ade Wirawan 1. Administrator grup sangat prihatin dengan usaha plagiasi yg dilakukan pada topik fiducia ini..boleh juga disebut FIDUSIA (asal jangan PINDUCIA/PIDUCIA ya!) ketidaktahuan boleh2 saja...namun usaha utk menutupi ketidaktahuan dgn ke-soktahuan dan plagiasi akan dicela pada grup ini. 2. Administrator khawatir, setelah dikait2kan dengan Pancasila dan UUD 1945, nanti (jangan2) akan dikait2kan pula dengan Keluarga Berencana, Repelita, Pembangunan Nasional, hingga Panca Usaha Tani. utk itu, mohon menjaga kualitas diskusi agar tetap ilmiah. sekitar 7 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem hahahaha.....nah siapa tuh..... sekitar 7 bulan yang lalu — Laporkan Sitepu Naman Njulu Salam Kenal Bang Semar....Bravo Leasing. Hukum harus ditegakkan. :) sekitar 6 bulan yang lalu — Laporkan Berhati Nyaman banyak orang ikutan komen ini itu tapi gada dasar sama sekali ckckckkckc kita lihat dulu sejak awal syarat sah perjanjian : 1. SEPAKAT 2. CAKAP HUKUM 3. HAL TERTENTU 4. CAUSA Yg HALAL coba lihat isi dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara kreditur dan debitur pada umumnya apakah sudah memenuhi 4 syarat ini???TENTU SUDAH hubungfan hukum apa yg tercipta dalam perjanjian ini? HUTANG PIUTANG atau Kreditur menyediakan dana kepada Debitur untuk mengadakan barang??? apakah ada penipuan dalam perjanjian ini??? tentu saja tidak ada....malah sebaliknya DEBITUR yang sering memanipulasi data agar bisa mendapatkan pembiayaan....itu FAKTA.... mengenai FIDUSIA yang disebutkan beberapa teman2 diatas bahwa sejak awal telah dimasukan kedalam biaya2 yg harus ditanggung oleh DEBITUR maka faktanya adalah...itu semua cuma omongan KATANYA dan KATANYA sejak awal KREDITUR tidak membuat FIDUSIA dengan alasan tidak ingin memberatkan DEBITUR yg akibatnya dapat merugikan KREDITUR sendiri karena tidak akan ada orang yang mau menjadi konsumen mereka....(intinya jika semua DEBITUR beritikad baik maka tidak diperlukan namanya FIDUSIA jika dalam masa perjanjian semua pihak melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakatinya sejak awal tanpa ada PAKSAAN) faktanya banyak DEBITUR yang mau mendapatkan fasilitas KREDIT tapi ga mau bayar....nah masak iya orang HUTANG ga mau bayar dibilang di ZOLIMI???itu bohong besar......seharusnya kalau tidak mampu maka jangan mengajukan KREDIT...itu saja intinya dari awal agar tidak ada masalah....tapi ternyata banyak orang sudah jelas ga bakal mampu tapi memanipulasi data seolah-olah mampu..akibatnya KREDIT MACET....nah giliran sudah macet dan kendaraan harus di EKSEKUSI untuk dilelang dengan tujuan pelunasan HUTANG kok lembaga pembiayaan KONSUMEN yang disalahkan??? ini namanya sudah KERE mau menang sendiri.....kalau tau sudah tau tidak mamu ya jangan hutang demi gengsiiiiii......... PADA FAKTANYA LEBIH BANYAK ORANG YANG MERASA TERTOLONG DENGAN ADANYA LEMBAGA PEMBIAYAAN KOSUMEN!!!!!! JADI SEKALI LAGI KALAU TIDAK MAMPU JANGAN HUTANG BIAR GA BIKIN ORANG LAIN RIBUT...... SEKIAN TERIMA KASIH sekitar 4 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Nyambung dengan uraian awan Berhati Nyaman, ini ada kasus di Malang dimana bekas debitur menggugat kreditur. Kronologisnya begini : Debitur beli kendaraan seharga 135 jt, uang muka 25 jut dibayarkan kepada dealer oleh debitur, maka sisanya dibayarkan oleh finance yaitu 110 jt. Debitur terikat hutang piutang dengan kreditur sebesar 110 jt plus bunga 1,5% selama 5 tahun. Kelengkapan dan syarat-syarat pembiayaan dilengkapi oleh debitur, dan setelah diperiksa dinyatakan clear, finance memerintahkan dealer untuk mengirim mobil tersebut kepada debitur. 7 hari mobil diterima debitur, pihak finance mengirimkan salinan perjanjian kepada alamat debitur. 2 hari setelah salinan itu diterima (+/- 12 hr sejak mobil dibawa debitur), isteri debitur datang ke kantor finance dengan membawa salinan perjanjian, dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa perihal suaminya mengajukan pembiayaan konsumen

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

8/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… pada finance ini. Oleh karena nya dirinya tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan suaminya. Finance kaget, dan kemudian mengecek seluruh kelengkapan dan syarat-syarat pembiayaan debitur dan diketemukan : 1. Nama dan alamat pada KTP isteri adalah benar dan sesuai dengan nama isteri yang datang ke kantor finance dengan membawa salinan perjanjian tersebut. Namun foto dan tanda-tangan isteri adalah berbeda; 2. Rekening tabungan debitur dengan saldo yang sangat fantastis ternyata bukan milik debitur. Nama pada rekening diganti dengan nama debitur; 3. bukti pembayaran PBB, pada kolom nama wajib pajak, juga diganti dengan nama orang tuanya. Padahal rumah yang diserahkan PBBnya adalah rumah kontrakan milik orang lain yang tidak ada hubungan saudara sama sekali; 4. Dan beberapa data-data palsu. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, seketika itu juga, finance memanggil debitur untuk diajak berunding dan menyerahkan kendaraan kepada finance. Debitur mengakui bahwa data-data yang diberikan adalah palsu dan kemudian debitur membuat pernyataan. Finance memberikan solusi agar terjadi over kredit kepada pihak lain sehingga debitur mendapatkan uang pengganti sebagai ganti dari uang muka yang telah dikeluarkannya. Artinya debitur mendapatkan uang dari debitur alih kredit tersebut, sehingga debitur nakal ini tidak lagi memiliki hubungan dengan finance. Tawaran ini ternyata disetujui oleh pihak debitur, maka beberapa hari kemudian debitur mengajak seseorang yang diakuinya akan menerima pengalihan kewajiban hutang. Pihak Finance melakukan wawancara terharap calon debitur alih kredit, dan diketemukan indikasi bahwa ternyata ini adalah akal-akalan debitur awal agar mobil dapat kembali kepadanya dan dikemudian hari kabur. Demikian selanjutnya, ketika debitur awal mengajkan 2 nama lain untuk menjadi debitur alih kredit. Pihak finance tetap menolak. Ketika 3 orang yang diajukan ditolak oleh finance, debitur nakal tersebut datang bersama LPKSM dan seorang pengacara. Bagaikan pejuang dengan semangat perang LPKSM ngotot bahwa finance telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan pengacara yang dibawanya berbicara dengan santai. Setelah LPKSM itu dibiarkan ngomong ngablak tentang UU Perlindungan Konsumen, pihak finance bertanya, apakah anda selaku LPKSM tahu persoalan yang sebenarnya bahwa telah terjadi pemalsuan data ? dijawab sama LPKSM itu ndak penting.......waaaaaakkk LPKSM Cap apa ini.... Singkatnya perundingan saat itu gagal. Selanjutnya dikemudian hari, debitur dan pengacaranya datang dan berunding dengan pihak Finance, lalu disepakati bahwa pihak finance tetap mengambil kendaraan tersebut yang kemudian memberikan sejumlah uang kepada debitur yang nilainya tidak lebih besar dengan uang muka yang diserahkan debitur kepada dealer. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian dan membatalkan perjanjian pembiayaan konsumen sebelumnya. Serta tidak saling menuntut dikemudian hari. Clear semua kah.....??? ternyata 5 bulan sejak kesepakatan itu terjadi debitur yang didamping LPKSM lain menggugat finance tersebut ke pengadilan dengan judul gugata Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil 2 milyar dan imateriil 10 milyar serta minta sita jaminan seluruh aset-aset yang bergerak maupun tidak bergerak milik finance..... Uraian saya diatas bukanlah cerita bohong, karena saat ini sidang pertama akan dilakukan pada tanggal 25 oktober 2010. Kita-kita ini (finance) cukup geli dengan dalildalil gugatan LPKSM, tampaknya mereka ini tidak pernah mengerti cara mengajukan gugatan dengan baik dan benar. Yang harus memenuhi syarat formil dan materiil. Apalagi para sarjana hukum yang terhimpun dalam LPKSM yang menjadi kuasa hukum debitur telah bertindak gegabah. Emangnya sejak kapan LPKSM ini bisa menjadi KUASA HUKUMnya debitur atau konsumen untuk melakukan gugatan ???? MIMPI KALI.... Ini sebuah pelajaran bagi banyak anggota masyarakat, bahwa ini bukti seringkali pihak kreditur dirugikan oleh tingkah polah debitur manakala dirinya berupaya mengajukan pembiaayan konsumen pada pihak finance. Dan ketika debitur diminta kewajiban hukumnya, seringkali ngeles dan mengabaikan upaya-upaya persuasif yang telah dilakukan oleh finance. Kalau sudah begitu, ya TARIK MAAANNNGG..... Nah saya mau tahu apa sih komentarnya para debitur finance atau para penggiat LPKSM terhadap kasus yang saya uraikan di atas....???

sekitar 3 bulan yang lalu — Laporkan Andi Suwardi Salam kenal teman2. Saya mau bertanya perihal jaminan fiducia. Teman saya melakukan pinjaman kepada lembaga finance sebesar 3.700.000 rupiah, dengan jaminan bpkb motor. Angsuran kreditnya sebesar 450.000 selama 12 bulan. Nah, ketika pembayaran macet selama 3 bulan, pihak collector dari finance mau menarik motor tsb, dengan berkata, " jika anda melunasi 3 bulan angsuran, maka motor anda akan dikembalikan kepada anda." Karena waktu itu temen saya tidak punya uang untuk membayar kredit selama 3 bulan, maka ia menyerahkan motor tsb ke collector. Kemudian esok harinya temen saya ingin mulunasi tunggakan 3 bulan, dengan tujuan agar motornya dikembalikan sesuai dengan perkataan collector itu. Tetapi ketika ia datang ke kantor lembaga finance tsb, pihak finance mengatakan bahwa motor anda tidak bisa dikembalikan jika anda tidak melusani angsuran seluruhnya yakni hingga sisa angsuran lunas, dengan alasan temen saya dianggap sebagai debitor yang "nakal" dalam pembayaran angsuran. Lalu temen saya berkata, "Lho kok tidak sesuai dengan perkataan collector anda?" tapi pihak finance mengatakan, "Itu cara kami agar debitur mau menyerahkan motor sebagai jaminan pelunasan." Nah, yang jadi pertanyaan adalah, pertama, apakah syarat pelunasan tsb di atas yang

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

9/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… mengharuskan pelunasan kredit seluruhnya baru motor dan bpkb dikembalikan, itu sudah sesuai dengan UU No.42 Th 1999 tentang jaminan fiducia? Kedua, perkataan collector diatas apakah bertentangan dengan UU perlindungan konsumen? mengingat pihak collector mengatakan akan mengambalikan motor tersebut ke debitur jika melunasi angsuran yang tertunggak selama 3 bulan? Ketiga, apakah tidak cukup bkpb yang menjadi jaminan hingga pelunasan selesai walaupun terjadi angsuran yang menunggak? karena dalam kasus ini bpkb dan motor ditahan pihak finance, jadi pihak debitur tidak memiliki apa2 lagi. Mohon pencerahanya... sekitar 2 bulan yang lalu — Laporkan Berhati Nyaman oke bro suwardi saya coba memberikan sedikit pendapat atas masalah teman anda.... pertama kasus teman anda tidak ada kaitanya dengan Jmainan Fidusia karena lembaga Pembiayaan/Finance Company pada umumnya tidak menjaminkan kendaraan secara Fidusia,kecuali terhadap Unit yg macet dan itupun jika unit yg bermasalah adalah mobil bukan motor.kenapa begitu?karena biaya pengurusan penjaminan secara fidusia tidak seimbang dengan harga unit,jd karena mahal pihak finance tidak mau membuat jamina fidusia?bukan itu permasalahanya, masalhnya adalah dalam UU tentang jainan Fidusia bahwa kewajiban untuk menjaminkan benda secara fidusia ada pada PEMBERI FIDUSIA atau KONSUMEN itu sendiri sehingga jika dibuat jaminan fidusia maka akan lebih memberatkan Konsumen Motor yang tingkat ekonominya dibawah Konsumen Motor...itulah alasannya mengapa lembaga finance tidak membuat jaminan fidusia yg sebenarnya jg sangat merugikan bagi lemabaga Finance. yg terjadi pada teman anda adalah...beliau telah wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yg beliau sepakati dengan pihak finance sehingga ketika wanprestasi terjadi maka ada akibatnya yaitu pertama beliau bisa memilki motor tersebut kembali apabila melakukan prepayment atau pembayaran secara keseluruhan terhadap sisa hutang/angsuran yang tersisa bersama dengan bunga, kedua apabila beliau tidak sanggup melakukan pilihan diatas maka beliau wajib menyerahkan motor(JAMINAN) yang kemudian akan di lelang oleh lembaga finance yg kemudian hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang beliau...jika ada sisa maka akan dikembalikan kepada beliau dan jika hasil penjualan kurang untuk pelunasan hutang maka belia tetap bekewajiban utk membayar sisa utang tersebut. pernyataan collector seperti bro sebutkan diatas buat saya adalah wajar karena tidak ada konsumen bermasalah yg mau menyerahkan kendaraan jika kredit telah macet, hal tersebut dilakukan agar unit dapat dikuasai dan tidak dialihkan oleh si konsumen bermasalah tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru yg mungkin saja masuk dalam ranah pidana (dengan sengaja menghilangkan jaminan) BPKB tidaklah cukup untuk menjamin hutang seseorang, karena pada prinsipnya JAMINAN dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah unit atau kendaraan yang dibiayai tersebut. BPKB atas nama Konsumen/Debitur namun hak kepemilikan dari kendaraan ada pada lembaga Finance dari sini kita bisa melihat bahwa selama hutang belum lunas maka sidebitur/konsumen hanya sebagai peminjam pakai sedangkan pemilik dari kendaraan adalah pihak Finance. mengapa. sejak awal BPKB ditahan oleh lembaga Finance?itu dilakukan hanya untuk mempersempit ruang gerak konsumen agar selama hutang belum lunas maka unit atau kendaraan tidak djual/dialihkan kepada pihak lain, maka JELAS bahwa BPKB bukanlah JAMINAN dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. terima kasih semoga membantu. sekitar 2 bulan yang lalu — Laporkan Berhati Nyaman buat semar mesem.... very like it brother... :) sekitar 2 bulan yang lalu — Laporkan Berhati Nyaman oh iya om semar kalo bisa bagi surat MABESnya dong... [email protected] thanks om sekitar 2 bulan yang lalu — Laporkan Andi Suwardi thx om berhati nyaman atas pencerahannya... penjelasan anda sangat membantu... :) sekitar 2 bulan yang lalu — Laporkan Semar Mesem Brother Andi Suwardi ... seringkali ditemukan bahwa cerita debitur kepada siapa saja hanya diceritakan akhirnya saja sbb : Tetapi ketika ia datang ke kantor lembaga finance tsb, pihak finance mengatakan bahwa motor anda tidak bisa dikembalikan jika anda tidak melusani angsuran seluruhnya yakni hingga sisa angsuran lunas, dengan alasan temen saya dianggap sebagai debitor yang "nakal" dalam pembayaran angsuran. Lalu temen saya berkata, "Lho kok tidak sesuai dengan perkataan collector anda?" tapi pihak finance mengatakan, "Itu cara kami agar debitur mau menyerahkan motor sebagai jaminan pelunasan." Rangkaian kalimat di atas itulah yang saya katakan "hanya bagian akhri dari seluruh rangkaian cerita masalah yang sebenarnya". Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa cerita kawan anda kepada anda tidak semua diceritakan seluruhnya. Kawan Anda selaku debitur memiliki potensial atau peluang besar sehingga menyebabkan pihak finance memutuskan agar kawan anda melunasi seluruh hutangnya.

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

10/11

25/01/2011

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S… Ada hal-hal yang menyebabkan mengapa finance meminta agar debitur melunasi seluruh hutangnya sekalipun debitur gak bayar selama 3 bulan, sbb : 1. Sejak awal debitur meminjam uang, pada angsuran pertama saja debitur telah melakukan wanprestasi pembayaran. Dibayar memang tetapi telat melulu, demikian untuk bulan-bulan selanjutnya; 2. Atau debitur telah diketahui oleh pihak finance, kalau kendaraan tersebut telah digadaikan oleh debitur kepada pihak lain. Artinya kendaraan yang seharusnya tetap berada di tangan debitur dan dipelihara oleh debitur ternyata digadaikan. 3. Atau debitur memang sulit sekali ditagih dan kesulitan itu dirasakan oleh finance sejak awal. Nah dari alasan seperti yang disebut diatas, si pemberi hutang wajar untuk tidak percaya lagi kepada orang yang berhutang. Oleh karenanya, finance pada akhirnya meminta debitur untuk lunasi hutangnya agar motor dan bpkb sagera diserahkan ke debitur. Alias finance sudah ogah berhubungan hukum dengan pihak debitur. Bagaimana solusinya ? Lakukan pertemuan antara finance dengan debitur berkaitan hal ini. Alias musyawarahkan dan pasti bisa, karena bagi saya tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Sehubungan dengan pertanyaan lain soal pelanggaran UU 42 ttg Fiducia dan UU Perlindungan Konsumen, saya tidak melihat kolerasinya sehubungan dengan uraian anda. Namun yang jelas ini adalah perikatan murni perdata. sekitar 2 bulan yang lalu — Laporkan Deden Hidayat salam kenal om semar, om minta 2 surat mabes nya dong saya bth bgt . [email protected] sekitar 3 minggu yang lalu — Laporkan Sebelumnya 1 2

Balas

Kirimkan balasan

Facebook © 2011 — Bahasa Indonesia

Tentang — Iklan — Pengembang — Karier — Privasi — Ketentuan — Bantuan Obrolan (3)

www.facebook.com/topic.php?uid=383…

11/11