50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Kondisi Objektif Lokasi Penelitian PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dan PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan termasuk dalam sejumlah Unit Pelayanan Operasional (UPO) PT Pegadaian (Persero) yang saat ini tercatat dalam laporan tahunannya untuk tahun 2012
telah mencapai
4.604 unit. Berdasarkan hasil wawancara juga yang dilakukan dengan pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, Bapak Teguh, bahwa kedua unit pelayanan operasional, yakni PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan merupakan dua divisi yang berbeda namun berada dalam satu naungan PT Pegadaian (Persero). Oleh sebab itu, gambaran umum terkait Profil Perusahaan yang berupa sejarah singkat, visi dan misi, serta budaya perusahaan wajib dijalankan oleh masingmasing unit pelayanan operasional yang ada di seluruh Indonesia, termasuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Selatan dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan. Berikut ini gambaran umum profil perusahaan terkait objek penelitian. 4.1.1
Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero) Bertempat di Batavia, tanggal 20 Agustua 1746 adalah momentum
tonggak awal berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia. Saat itu
51
pemerintahan
colonial
Belanda
melalui
Vereenigde
Oostindische
Compagnie atau VOC mendirikan Bank Van Leening, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Saat Inggris mengambil alih
pemerintahan,
Bank
Van
Leening
sempat
dibubarkan,
dan
masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun, dalam perkembangannya metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Sebagai solusinya saat itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Metode pacth stelsel masih tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa kembali, namun kembali lagi, metode ini membuka peluang penyelewengan
dari
pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya. Mencari jalan keluar, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan cultuur stelsel yang dalam kajiannya tentang pegadaian disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penerapan atas kajian tersebut adalah dikeluarkannya Staatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1901 didirikan lembaga Pegadaian Negara
52
pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Momentum itulah yang menjadikan setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT. Pegadaian (Persero). Ketika kekuasaan beralih dari Belanda ke Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat
Raya 162
sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Selama kekuasaan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian atau yang dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku. Kala itu, pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan Jepang dengan wakilnya, M. Saubari, seorang warga pribumi. Kantor Jawatan Pegadaian kemudian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia karena situasi perang yang kian memanas. Setelah itu, pada era Agresi Militer Belanda kedua, Kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah. Kembalinya Kantor Jawatan Pegadaian ke Jakarta dilakukan pasca perang dan saat itu Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961. Perubahan status kedua adalah berdasarkan PP nomor 7 tahun
53
1969
yang
menjadikan
Pegadaian
sebagai
Perusahaan
Jawatan
(PERJAN). Kemudian dikeluarkan kembali PP Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP nomor 103 tahun 2000 sebagai dasar hukum status Perusahaan Umum (PERUM) untuk Pegadaian. Status PERUM bertahan hingga tahun 2011. Pada 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero). Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian(Persero) nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta, dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian (Persero). Terjadi perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 05 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH,M.Kn yang berkedudukan di Jakarta selatan dan diterima pemberitahuannya
oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat AHU-AH.01.10-32516 tahun 2012 tanggal 06 September 2012. Berkaitan dengan kedua objek penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diketahui dari salah satu karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, Bapak Tamrin Nusi, bahwa PT Pegadaian (Persero)
54
Syariah Cabang Gorontalo didirikan pada bulan April tahun 2006 dan bekerjasama dengan Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Beliau juga mengungkapkan
bahwa
usaha
pendirian
tersebut
dilakukan
atas
beberapa pertimbangan, yakni kondisi masyarakat Gorontalo yang mayoritas muslim dan juga dukungan dari pemerintah daerah Gorontalo itu sendiri. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo diresmikan pada tanggal 17 April 2006 oleh Pemerintah Kota Gorontalo, yakni Bapak Medi Botutihe yang kala itu menjabat sebagai Walikota Gorontalo. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo tercatat sebagai lembaga Pegadaian Syariah yang ke-35 se Indonesia dengan Pimpinan Cabang pertama, yakni Bapak Makum Ihsan, S.E. Saat ini, jumlah produk yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo ada empat jenis, yakni Rahn, ARUM, MULIA, dan AMANAH yang nanti akan dijelaskan dalam sub bab Produk PT Pegadaian (Persero). Sementara untuk latar belakang berdirinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, Bapak Teguh, menyatakan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan didirikan sejak tahun 1950 dengan aktif menawarkan sejumlah produk yang terdiri dari KCA, KRASIDA, Fidusia, MULIA, Jasa Pembayaran Online (listrik/air/telepon), Jasa Taksiran, dan Jasa Titipan. 4.1.2
Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dan PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan mempunyai visi dan misi
55
yang sama seperti yang telah diungkap sebelumnya oleh peneliti bahwa dalam menjalankan fungsinya, kedua objek penelitian tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan PT Pegadaian (Persero) di tingkat pusat. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut. Visi Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Misi 1.
Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2.
Memastikan
pemerataan
pelayanan
dan
infrastruktur
yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 3.
Membantu
Pemerintah
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 4.1.3
Budaya Perusahaan Budaya kerja PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
disimbolkan dari kata INTAN (Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi
56
layanan, Nuansa Citra). Penjelasan dari simbol tersebut adalah sebagai berikut. 1.
Inovatif, berarti PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggapan terhadap perubahan.
2.
Nilai Moral Tinggi, artinya seluruh karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan saling memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
3.
Terampil, artinya setiap karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
4.
Adi layanan, artinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada privasi, memberikan kenyamanan dan kecepatan.
5.
Nuansa citra, artinya karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.
4.1.4
Produk PT Pegadaian (Persero) Dalam
menjalankan
aktivitasnya,
PT
Pegadaian
(Persero)
menawarkan berbagai produk. Masing-masing produk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Produk-produk PT Pegadaian (Persero) yang ditawarkan kepada nasabah adalah sebagai berikut.
57
1.
Pegadaian KCA (KREDIT CEPAT AMAN) Pegadaian KCA atau Kredit Cepat dan Aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp50.000 s.d. Rp200.000.000 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,15% per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktuwaktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman.
2.
Pegadaian Rahn Pegadaian Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.
Besar
kredit
yang
diberikan
sama
dengan
Gadai
Konvensional/KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai Syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendahrendahnya Rp2.000 dan setinggi-tingginya Rp100.000 untuk jumlah pinjaman maksimum Rp200.000.000. Tarif Ijaroh dikenakan sebesar Rp80 - Rp90 per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap
58
kelipatan
Rp10.000
dari
taksiran
barang
jaminan
yang
dititipkan/diagunkan 3.
Pegadaian Jasa Taksiran Pegadaian Jasa Taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.
4.
Pegadaian Jasa Titipan Pegadaian Jasa Titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah Haji, pergi ke luar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.
5.
Pegadaian Kreasi Pegadaian
Kreasi atau
Kredit Angsuran
Fidusia
merupakan
pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro – kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skema penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 s.d. 36 bulan. Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1,0% perbulan, flat. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang
59
sebelumnya
dikenal
dengan
nama
Kredit
Kelayakan
Usaha
Pegadaian. 6.
Pegadaian Krasida Pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dengan jangka waktu kredit 12 s.d 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. Bunga ditetapkan sebesar 1,0% perbulan, flat.
7.
Pegadaian Kresna Pegadaian Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman
kepada
pegawai/karyawan
dalam
rangka
kegiatan
produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulanan, minimum 12 bulan dan maksimum 60 bulan. Besar kredit yang diberikan berdasarkan jumlah angsuran maksimum 1/3 dari penghasilan bersih. Kredit Serba Guna/Kresna merupakan modifikasi dari produk lama yaitu kredit untuk pegawai (Golongan E). 8.
Pegadaian KtJg (Kredit tunda Jual gabah) Memberikan pinjaman/talangan dana cepat kepada petani pada saat panen raya dengan jaminan gabah kering giling (GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya. Diharapkan
60
petani memperoleh daya saing di pasar domestik sehingga memberikan
peluang
tambahan
pendapatan
dan
sekaligus
memberikan pendidikan bagi petani untuk menjadikan hasil panenan sebagai komoditas bisnis. 9.
Pegadaian Kremada (Kredit perumahan rakyat) Pegadaian Kremada ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam kelompok untuk pembangunan rumah baru dan renovasi. Besarnya pinjaman Rp5 juta dan Rp10 juta. Atas kredit ini nasabah dikenakan biaya administrasi 1% dan biaya pengelolaan 8% yang langsung dipotong di muka.
10. Pegadaian Krista Pegadaian
krista ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro
(pedagang kecil/tukang sayur/pedagang kaki lima) yang tergabung dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi usahanya 11. Pegadaian Persewaan Gedung Pegadaian Persewaan Gedung adalah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan untuk melakukan kegiatan acara pernikahan, reuni, meeting, seminar, dll. 12. Jasa Lelang PT Pegadaian (Persero) memiliki satu anak perusahaan PT Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% (PT Pegadaian (Persero)) dan 0,01% (Drs. Deddy Kusdedi, MM.). PT
61
Balai Lelang Artha Gasia bergerak di bidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010 kegiatan operasional PT Balai Lelang Artha Gasia dibekukan. 13. Pegadaian Investa Merupakan pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek indonesia (BEI). 14. Pegadaian KuCiCA (Kiriman uang Cara instan Cepat Aman) Pegadaian KUCICA adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pengiriman uang dari/ke dalam dan luar negeri. Layanan kiriman uang ini bekerja sama dengan Western Union. 15. Pegadaian MULIA Pegadaian MULIA adalah penjualan emas oleh Perseroan kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapat respon yang baik dari pelanggan. 16. Pegadaian Arrum (Ar rahn untuk Usaha Mikro/kecil) Melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berupa BPKP
62
kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha. 17. Pegadaian KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) Adalah layanan pemberian pinjaman bagi pegawai/karyawan suatu instansi/lembaga yang berpenghasilan tetap dengan sistem fidusia dan diangsur setiap bulan. Calon nasabah adalah pegawai dari suatu instansi/lembaga (telah memiliki kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) ) dan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun. 18. Pegadaian AMANAH (murabahah) untuk kepemilikan kendaraan bermotor) Pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad Murabahah. 4.1.5
Struktur Organisasi PIMPINAN CABANG
Manajer Operasional
PAP
ANALIS KREDIT
Pengelola UPC
PAP
Penaksir
Penyimp anan
Pemegang Gudang
PAP
Sumber: Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan dan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
63
4.2
Deskripsi Hasil Penelitian
4.2.1
Perbedaan antara Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional
pada
PT
Pegadaian
(Persero)
Cabang
Gorontalo Selatan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan maka penjelasannya adalah sebagai berikut. 1.
Sistem Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Alasan didirikannya PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Gorontalo adalah untuk menjawab berbagai kebutuhan nasabah yang saat ini makin kompleks. Banyaknya pesaing yang juga menawarkan berbagai produk yang sama, serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang kian bertambah, ditambah lagi dengan melihat kondisi masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama muslim, maka pada tahun 2006 lahirlah Unit Pelayanan Syariah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo. Salah satu produk yang merupakan bisnis inti PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo adalah produk pembiayaan gadai/rahn. Pembiayaan rahn merupakan transaksi utang piutang dengan mempersyaratkan adanya barang jaminan yang dilakukan berdasarkan sistem syariah. Sistem syariah yang dimaksud adalah
64
dengan tidak menetapkan sewa modal sebagai pendapatan perusahaan, melaikan menetapkan biaya ijarah (jasa simpan). Hal lainnya yang berbeda adalah dari segi penyebutan istilah yang gunakan. Artinya, PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo menggunakan istilah dalam Islam seperti berikut ini. 1)
Murtahin, adalah pihak penerima gadai dalam hal ini dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
2)
Rahin, artinya nasabah yang memiliki barang gadai atau pihak pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum dalam SBR (Surat Bukti Rahn)
3)
Marhun, artinya objek yang digadaikan yakni berupa perhiasan
4)
Golongan marhun bih, yaitu penggolongan rahin sesuai dengan besarnya pinjaman yang dibagi menjadi menjadi 8 golongan, yakni seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 6: Penggolongan Marhun Bih Gol. Pinjaman A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D
Marhun Bih (Rp) 50.000-500.000 550.000-1.000.000 1.050.000-2.500.000 2.550.000-5.000.000 5.100.000-10.000.000 10.100.000-15.000.000 15.100.000-20.000.000 20.100.000 ke atas
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
65
5)
Tarif ijarah, artinya tarif yang ditetapkan untuk barang jaminan (marhun) sesuai dengan ketentuan 8 golongan marhun bih per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun sebesar Rp 10.000. Tabel 7: Tarif Ijarah untuk setiap Marhun Bih
Gol. Pinjaman
Marhun Bih (Rp)
A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D
50.000-500.000 550.000-1.000.000 1.050.000-2.500.000 2.550.000-5.000.000 5.100.000-10.000.000 10.100.000-15.000.000 15.100.000-20.000.000 20.100.000 ke atas
Tarif Emas 45 71 71 71 71 71 71 62
Elektronik 45 72 72 72 72 72 72 65
Kenderaan 45 73 73 73 73 73 73 70
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Dalam hal pembiyaan rahn yang berlangsung di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, jenis barang yang dapat digadaikan hanya terbatas pada perhiasan saja. Alasannya, di Gorontalo ini rata-rata nasabah yang ingin melakukan pembiayaan rahn sebagian besar dengan menggadaikan perhiasan emasnya seperti cincin dan kalung. Sementara untuk barang elektronik maupun barang bergerak lainnya hanya disediakan
untuk
nasabah
yang
melakukan
pembiyaan
gadai
konvensional/KCA. Dalam hal pengajuan pembiayaan rahn, nasabah diharapkan dapat melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, yakni berupa Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan marhun atau barang jaminan yang akan digadaikan. Sementara untuk prosedur yang dilakukan
66
pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo adalah sebagai berikut. 1)
Rahin/ nasabah membawa persyaratan yang berupa foto copy KTP dan membawa serta marhun atau barang yang akan digadaikan
2)
Selanjutnya, rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman yang telah disediakan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo selaku murtahin
3)
Rahin menyerahkan marhun ke bagian penaksir untuk melihat berapa kelayakan uang pinjaman yang dapat diberikan kepada Rahin.
4)
Setelah diketahui hasil taksirannya, maka dilihat penggolongan marhun bih untuk melihat jenis golongan Rahin dengan persentase penetapan marhun bih (uang pinjaman) dari nilai taksiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8: Tabel Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran Gol. Pinjaman
Marhun Bih (Rp)
A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D
50.000-500.000 550.000-1.000.000 1.050.000-2.500.000 2.550.000-5.000.000 5.100.000-10.000.000 10.100.000-15.000.000 15.100.000-20.000.000 20.100.000 ke atas
Tarif Emas 95 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 %
Elektronik 95 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 %
Kenderaan 95 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 %
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
5)
Jika
Rahin telah setuju dengan besaran marhun bih yang akan
diberikan, maka selanjutnya adalah proses menandatangani akad
67
rahn dan akad ijarah yang berisi ketentuan para pihak yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR). 6)
Selanjutnya, Rahin menerima uang pinjaman dari murtahin beserta SBR (Surat Bukti Rahn) yang harus dibawa kembali pada saat ingin melunasi pinjamannya.
7)
Langkah terakhir adalah membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan marhun bih seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.
Tabel 9: Besaran Biaya Administrasi Golongan A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D
Marhun Bih (Rp) 50.000-500.000 550.000-1.000.000 1.050.000-2.500.000 2.550.000-5.000.000 5.100.000-10.000.000 10.100.000-15.000.000 15.100.000-20.000.000 20.100.000 ke atas
Tarif Administrasi (Rp) 2.000 8.000 15.000 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Dalam hal pelunasan, pihak rahin dapat melakukannya secara langsung 1 kali dalam jangka waktu maksimal 120 hari dengan ketentuan tarif Ijaroh yang dikenakan sesuai penggolongan marhun bih per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp10.000 dari taksiran barang jaminan yang dititipkan/diagunkan. Dapat juga dilakukan dengan cara mengangsur atau memperpanjang gadai. Cara melakukan pelunasan adalah dengan membawa serta SBR dan menunjukkan KTP si pemilik marhun tersebut. jika yang datang melunasi adalah orang lain maka wajib
68
menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP baik pemberi kuasa maupun pemegang kuasa. Apabila dalam jangka waktu 120 hari sejak transaksi dilakukan, pihakl Rahin belum juga melunasi kewajibannya, maka PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo selaku murtahin akan menghubungi Rahin berdasarkan alamat dan nomor telepon yang diberikan serta melakukan
pengumuman
lewat
radio
jika
Rahin
tidak
diketahui
keberadaannya dengan jelas. Waktu menghubungi Rahin dilakukan satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo. Jika setelah jatuh tempo, Rahin masih belum menanggapi, maka PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo masih memberikan tenggang waktu satu minggu sebelum tanggal pelelangan. Apabila tetap tidak ada tanggapan dari Rahin, maka sesuai akad yang telah disepakati, marhun tersebut siap dilelang. Untuk pelelangan dapat dilakukan di Kantor Cabang atau dengan menyewa tempat seperti mall, stand, dan lain sebagainya. 2.
Sistem Pembiayaan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Sejak tahun 1950, PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan telah hadir di tengah-tengah masyarakat Gorontalo dengan berbagai layanan produk yang diberikan khusus untuk membantu masyarakat agar memperoleh pinjaman dengan syarat dan proses yang mudah. Hingga saat ini, produk yang ditawarkan tidak sebatas pada pembiayaan gadai, akan tetapi telah ada berbagai produk Krasida,
69
Fidusia, MULIA, juga aneka jasa lainnya seperti jasa pembayaran online, jasa taksiran dan juga jasa titipan. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah nama produk pembiayaan gadai konvensional yang merupakan bisnis inti PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan. Diungkap oleh Bapak Teguh, selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, KCA merupakan pembiayaan dengan sistem gadai. Artinya, pembiayaan gadai tersebut adalah perjanjian utang piutang yang ciri khasnya adalah disertai dengan barang jaminan. Barang jaminan tersebut adalah barang bergerak. Untuk jenis barang yang dapat dijadikan sebagai agunan itu beragam mulai dari perhiasan seperti emas dan berlian, barang-barang elektronik, kenderaan bermotor, hingga perlngkapan rumah tangga yang dinilai layak untuk dijadikan barang jaminan. Misalnya, untuk kenderaan seperti motor, maka ditetapkan umur kenderaan wajib 5 tahun terakhir sejak tanggal pembelian dan harus dari Polda setempat. Dalam hal pembiayaan gadai/KCA, nasabah wajib memenuhi persyaratan yakni menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan membawa barang jaminan yang akan digadaikan. Untuk prosedur pengajuan Kredit Cepat Aman (KCA) tahapannya adalah sebagai berikut. 1)
Memenuhi persyaratan yang diajukan
2)
Mengisi Formulir Permintaan Kredit
3)
Menyerahkan barang jaminan ke penaksir
70
4)
Penaksir menentukan besarannya sesuai kondisi barang, dan menyampaikan hasilnya kepada nasabah
5)
Setelah nasabah setuju, PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan segera membuat perjanjian atau Surat Bukti Kreditnya.
6)
Penandatangan perikatan/perjanjian oleh nasabah
7)
Kasir menyerahkan uang kepada nasabah Sementara untuk proses pelunasannya, nasabah wajib membawa
Surat Bukti Kredit disertai dengan KTP. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, jika yang melakukan pelunasan adalah orang lain, maka harus disertai dengan Surat Kuasa dan KTP masing-masing pihak. Jangka waktu kredit yang diberikan kepada nasabah adalah 120 hari dengan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari maupun tarif maksimalnya yang berlaku sejak tanggal 1 April 2012, ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 10: Perubahan Tarif Sewa Modal Pembiayaan KCA Tarif Sewa Tarif Sewa Modal Per 15 Modal hari Maksimum A 50.000-500.000 0,75 % 6,00 % B1 550.000-1.000.000 1,15 % 9,20 % B2 1.050.000-2.500.000 1,15 % 9,20 % B3 2.550.000-5.000.000 1,15 % 9,20 % C1 5.100.000-10.000.000 1,15 % 9,20 % C2 10.100.000-15.000.000 1,15 % 9,20 % C3 15.100.000-20.000.000 1,15 % 9,20 % D 20.100.000 ke atas 1,00 % 8,00 % Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Gol. Pinjaman
Pagu Kredit (Rp)
Prosentase terhadap taksiran 95 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 %
71
Untuk biaya administrasi yang dibebankan dalam pembiayaan KCA, ditetapkan
berdasarkan
jumlah
pinjaman
yang
diterima
nasabah
disesuaikan dengan golongan pinjaman seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 11: Penggolongan Uang Pinjaman,Pembulatan Uang Pinjaman, dan Tarif Biaya Administrasi Gol. Pembulatan Tarif Biaya Administrasi Pagu Kredit (Rp) Pinjaman Pinjaman (Rp) (Rp) A 50.000-500.000 10.000 2.000 B1 550.000-1.000.000 50.000 8.000 B2 1.050.000-2.500.000 50.000 15.000 B3 2.550.000-5.000.000 50.000 25.000 C1 5.100.000-10.000.000 100.000 40.000 C2 10.100.000-15.000.000 100.000 50.000 C3 15.100.000-20.000.000 100.000 80.000 D 20.100.000 ke atas 100.000 100.000 Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Untuk sistem pelelangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo
Selatan,
prosedur
yang
dijalankan
adalah
menghubungi nasabah baik melalui surat, sms, telepon, maupun pengumuman lewat radio yakni satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo. Jika setelah diingatkan, ternyata nasabah belum ada tanggapan. Maka setelah jatuh tempo kita ada tenggang waktu selama 1 minggu setelah jatuh tempo. Jika setelah diingatkan, nasabah tidak datang atau memperbaharui kreditnya, maka sesuai perjanjian, barang jaminan tersebut akan dilelang. Lelang adalah upaya yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan untuk mengembalikan modal dengan cara menjualnya ke masyarakat umum. Sesuai perjanjian,
72
apabila penjualan itu melebihi kewajiban nasabah (uang pinjaman, sewa modal, bea lelang), maka itu adalah hak nasabah yang dapat diambil dalam jangka waktu satu tahun. Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah. Jika dalam jangka waktu satu tahun, nasabah belum mengambilnya, maka itu akan menambah hak PT pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan.
4.2.2
Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, dan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, bahwa pencatatan transaksi dilakukan secara online dan terpusat sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo. Penyajian transaksi dalam laporan keuangan serta pengungkapan juga dilakukan secara otomatis terpusat. Contoh kasus: Pada tanggal 01 Januari 2014, nasabah memiliki kebutuhan mendesak guna membiayai berbagai keperluan skripsi dan wisuda. Ia pun membawa barang jaminannya berupa kalung dan gelang
73
yang dimilikinya untuk digadaikan. Menurut juru taksir, emas yang dibawanya itu memiliki nilai sebesar Rp 2.150.428. Dari contoh kasus di atas, maka perhitungan yang dilakukan oleh kedua objek penelitian adalah sebagai berikut. Pengakuan dan Pengukuran 1.
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Nilai Taksiran
: Rp 2.150.428
Golongan Pinjaman
: B2
Presentase Taksiran
: 92 %
Biaya Administrasi
: Rp 15.000
Tarif Ijarah
: 71 /10 hari
Konstanta
: 10ribu
Penyelesaian: Jumlah Pinjaman yang diberikan: Nilai Taksiran x % taksiran = Rp 2.150.428 x 92 % = Rp 1.978.393,8 dibulatkan Rp 1.950.000 Perlakuan Akuntansi: 1. Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan Surat Bukti Rahn yang telah ditandatangani. Jurnal: Piutang Kas
Rp 1.950.000 Rp 1.950.000
74
2. Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan marhun bih pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari Rahin, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketetapan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Kas
Rp 15.000 Pendapatan B.Adm. Gol. B2
Rp 15.000
3. Transaksi Pelunasan: (1) Jika dilakukan sekalian dalam jangka
waktu
maksimum
120
hari, maka: a. Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan Jurnal: Piutang
Rp 1.950.000
Kas
Rp 1.950.000
b. Pendapatan ijarah dihitung: 71 / 10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000 Nilai Taksiran x Tarif 10.000 Rp 2.736.909 x 71 10.000 = Rp 19.432 dibulatkan Rp 19.500/ 10 hari Pendapatan ijarah = Rp 19.500 x 12 = 234.000 Jurnal: Kas
Rp 179.400 Pendapatan Ijarah
Rp 179.400
75
(2) Jika pelunasan dilakukan pada 30 hari kemudian sejak tanggal transaksi. Jika nasabah misalnya baru melunasi setengah dari jumlah pinjaman yakni Rp 975.000, maka: Tarif ijarah: Rp 19.500 x 3 = Rp 58.500 Kas
Rp 1.034.900 Piutang
Rp 975.000
Pendapatan ijarah
Rp 58.500
Pendapatan B.Adm. Gol. B2
Rp 15.000
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti Rahn untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif ijarah dan biaya admnistrasi akan ikut menyesuaikan. (3) Jika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan pelelangan dengan harga yang diperoleh: a.
Rp 2.500.000
b.
Rp 2.000.000
Jawab: a. Jika hasil penjualan atas lelang barang gadai lebih dari kewajban nasabah, maka akan diakui sebagai hutang kelebihan uang nasabah. Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 1 % dari harga barang yang laku dilelang.
76
Jurnal: Kas
Rp 2.500.000 Utang kepada nasabah
Rp 266.000
Piutang
Rp 1.950.000
Pendapatan ijarah
Rp 234.000
Bea lelang pembeli
Rp 25.000
Bea lelang penjual
Rp 25.000
Jika dalam jangka waktu 1 tahun nasabah tidak datang mengambil haknya, maka akan diakui sebagai pendapatan uang kelebihan kadaluarsa sebesar hutang kelebihan uang nasabah Jurnal: Utang kepada nasabah
Rp 266.000
Pend. uang kelebihan lewat waktu
Rp 266.000
b. Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban nasabah, maka masih akan diakui sebagai piutang nasabah. Jurnal: Kas
Rp 2.000.000 Piutang
Rp 1.726.000
Pendapatan ijarah Gol B2
Rp 234.000
Bea lelang pembeli
Rp 20.000
77
Bea lelang penjual 2.
Rp 20.000
PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Diketahui: Nilai Taksiran
: Rp 2.150.428
Golongan Pinjaman
: B2
Presentase Taksiran
: 92 %
Biaya Administrasi
: Rp 15.000
Tarif Sewa Modal Maks.
: 9,2 % /120 hari
Tarif Sewa Modal
: 1,15% / 15 hari
Penyelesaian: Jumlah Pinjaman yang diberikan: Nilai Taksiran x % taksiran = Rp 2.150.428 x 92 % = Rp 1.978.393,8 dibulatkan Rp 1.950.000 Perlakuan Akuntansi: 1) Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan Surat Bukti Kredit yang telah ditandatangani. Jurnal: Piutang
Rp 1.950.000
Kas
Rp 1.950.000
2) Transaksi Pelunasan: (1) Jika dilakukan sekalian dalam jangka
waktu
maksimum
hari, maka: a. Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
120
78
Jurnal: Piutang
Rp 1.950.000
Kas
Rp 1.950.000
b. pendapatan sewa modal sesuai jenis golongan diakui sebesar tarif sewa modal maksimum /120 hari dan diukur 9,2 % dari jumlah pinjaman yang diberikan (9,2% x Rp 1.950.000) Jurnal: Kas
Rp 179.400 Pendapatan SM Gol. B2
Rp 179.400
c. Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan jenis golongan pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari nasabah, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketetapan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Kas
Rp 15.000 Pendapatan B.Adm. Gol. B2
Rp 15.000
(2) Jika pelunasan dilakukan pada 30 hari kemudian sejak tanggal transaksi. Jika nasabah misalnya baru melunasi setengah dari jumlah pinjaman yakni Rp 975.000, maka: Tarif Sewa modal: 2 x 1,15 % = 2,3 % = 2,3 % x 1.950.000 = Rp 44.850 dibulatkan Rp 44.900 Biaya administrasi: Rp 15.000 Piutang diakui mengurangi jumlah pokok pinjaman, pendapatan sewa modal dan pendapatan biaya adminitrasi diakui pada saat
79
menerima pembayaran dari nasabah, diukur sejumlah ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Kas
Rp 1.034.900 Piutang
Rp 975.000
Pendapatan Sewa modal gol. B2
Rp 44.900
Pendapatan B.Adm. Gol. B2
Rp 15.000
PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan akan menerbitkan kembali Surat Bukti Kredit untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif sewa modal dan biaya administrasi kembali disesuaikan berdasarkan golongan pinjaman. (4) Jika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan pelelangan dengan harga yang diperoleh: a. Rp 2.500.000 b. Rp 2.000.000 Jawab: a. Jika hasil penjualan atas lelang barang gadai lebih dari kewajban nasabah, maka akan diakui sebagai hutang kelebihan uang nasabah. Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 1 % dari harga barang yang laku dilelang.
80
Jurnal: Kas
Rp 2.500.000 Utang kepada nasabah
Rp 305.600
Piutang
Rp 1.950.000
Pendapatan SM Gol B2
Rp 179.400
Pendapatan B.Administrasi
Rp 15.000
Bea lelang pembeli
Rp 25.000
Bea lelang penjual
Rp 25.000
Jika dalam jangka waktu 1 tahun nasabah tidak datang mengambil haknya, maka akan diakui sebagai pendapatan uang kelebihan kadaluarsa sebesar hutang kelebihan uang nasabah. Jurnal: Utang kepada nasabah
Rp 295.600
Pend. uang kelebihan Lewat Waktu
Rp 296.500
Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban nasabah, maka masih akan diakui sebagai piutang nasabah. Jurnal: Kas
Rp 2.000.000 Piutang
Rp 1.765.600
Pendapatan SM Gol B2
Rp 179.400
Pendapatan B.Administrasi
Rp 15.000
81
Bea lelang pembeli
Rp 20.000
Bea lelang penjual
Rp 20.000
Penyajian dan Pengungkapan 1. Piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya. 2. Utang kepada nasabah juga disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.
82
3. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual. Untuk pendapatan sewa modal diungkapkan terdiri dari Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijaroh Gadai Syariah, dan Sewa Modal
dan
Pendapatan
Usaha
Lainnya.
Sementara
untuk
pendapatan administrasi, terdiri dari usaha gadai, usaha syariah, dan usaha lainnya. 4. Uang kelebihan Lewat Waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari kredit usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.
4.3
Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1
Perbedaan Produk Pembiyaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT Pegaaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
83
Di
awal
peneliti
melakukan
penelitian,
hasil
observasi
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang menonjol jika dilihat dari sistem pelayanan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan. Hasil wawancara peneliti dan narasumber PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, Bapak Tamrin Nusi, terungkap bahwa saat ini belum ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan untuk karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, akan tetapi dalam jangka waktu dekat PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo akan melakukan pelatihan untuk penerapan SOP tersebut. Dalam hal pembiayaan gadai syariah dan gadai konvensional, persyaratan yang diajukan sama, akan tetapi untuk jenis barang yang dapat digadaikan pada PT Pegadaian (Syariah) Cabang Gorontalo hanya terbatas pada gadai perhiasan sementara untuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan itu terdapat berbagai macam jenis barang yang bisa dijadikan agunan. Hal lainnya yang berbeda adalah dari segi istilah yang digunakan, untuk produk gadai syariah, menggunakan istilah syariah sementara untuk gadai konvensional menggunkan istilah umum. Dilihat dari prosedurnya, untuk produk pembiayaan gadai dalam gadai konvensional juga mempersyaratkan adanya perjanjian/perikatan yang berisi segala ketentuan yang akan disepakati oleh nasabah. Namun perbedaannya dalam gadai syariah menggunakan dua jenis akad yakni
84
akad rahn sebagai ketentuan terhadap transaksi gadai dan akad ijarah sebagai bentuk persetujuan untuk membebankan biaya ijarah barang yang digadaikan. Dalam akad tercantum bahwa jika terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Sementara dalam
perikatan gadai konvensional, jika terjadi sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui pengadilan setempat. 4.3.2
Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Berikut ini analsis pengakuan dan pengukuran 1.
Pengakuan dan Pengukuran Dalam hal penentuan piutang atau uang pinjaman
dari hasil
penaksiran dikalikan dengan presentase berdasarkan golongan, antara PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan ditetapkan sama berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 84/UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA per 15 hari maupun tariff maksimalnya yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012 dan Surat Keputusan Direksi No. 84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012
85
tentang Penurunan Tarif Sewa Modal (SM) Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman yang diakui PT Pegadaian (Persero) sebagai piutang maka akan timbul biaya bunga untuk nasabah yang akan diakui sebagai pendapatan sewa modal oleh PT Cabang Konvensional Gorontalo Selatan. Sementara untuk Cabang Syariah Gorontalo, nasabah (rahin) dibebankan biaya ijarah sebagai sewa atas marhun yang digadaikan. Jika terjadi pemeliharaan objek ijarah, dalam PSAK 107 disebutkan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan-pembiyaan
yang
dilaporkan
kepada
nasabah
terkait
pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya ijarah yang dibayarkan oleh pemilik itu dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Unit Syariah Cabang Gorontalo yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Perbedaannya dengan gadai konvensional yaitu penentuan sewa modal yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menandakan telah terjadinya praktik uang yang dijadikan sebagai komoditas. Karena
86
sewa yang ditetapkan dihitung berdasarkan modal pinjaman yang diberikan. Dalam pandangan umum, masyarakat akan menilai bahwa sistem sewa modal ternyata sama saja dengan ijarah bahkan hasil perbandingan dari contoh transaksi di atas menghasilkan bahwa biaya ijarah jauh lebih besar dibandingkan dengan sewa modal. Bahkan, dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari kedua objek penelitian mengungkapkan bahwa konvensional.
gadai syariah
Perbedaannya
adalah
sama saja
dari
sisi
dengan gadai
istilah
dan
alasan
diluncurkannya produk gadai syariah adalah untuk mempertahankan nasabah dengan menyediakan alternatif pilihan sesui keinginan nasabah itu sendiri. Sangat disayangkan, menurut peneliti, segala sistem operasional yang dijalankan secara syariah beserta konsep dasar syariah haruslah dipahami oleh para actor/pelakunya dengan tujuan tidak hanya sekadar untuk duniawi akan tetapi juga ukhrawi, tidak hanya materiil tetapi juga aspek sosial, sehingga tujuan falah untuk mendapatkan kemenangan dunia akhirat dapat tercapai. 2.
Penyajian dan Pengungkapan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa ternyata
laporan keuangan untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
tidak
dilakukan
secara
terpisah
dengan
Pegadaian
konvensional, melainkan semua terpusat disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian diungkapkan penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan.
