BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Gorontalo merupakan salah wilayah dan menjadi ibukota Provinsi
Gorontalo. Luas keseluruhan wilayah Kota Gorontalo adalah 64,79 km2 atau 0,58 persen dari luas Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 9 kecamatan, terdiri dari 50 kelurahan. Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak antara 00° 28' 17'' - 00° 35' 56'' Lintang Utara dan antara 122° 59' 44'' - 123° 05' 59'' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Gorontalo memiliki batas-batas: Utara–Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Selatan–Teluk Tomini, Barat – Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Timur–Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Kondisi topografi Kota Gorontalo adalah tanah datar yang dilalui tiga buah sungai yang bermuara di Teluk Tomini, Pelabuhan Gorontalo. Bagian selatan diapit dua pegunungan berbatu kapur/pasir. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai 470 meter. Pesisir pantai landai berpasir. Jumlah penduduk Kota Gorontalo pada tahun 2013 tercatat sebanyak 196.677 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.488 per km 2. 4.1.2
Karakteristik Informan Karakteristik Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
43
44
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian Umur No Kode Informan Jabatan (Tahun) Kepala Bagian Pemantauan Kualitas 1 RB 40 Udara 2 AL 46 Kepala Badan Lingkungan Hidup 3 HS 39 Kepala Dinas Perhubungan 4 MM 45 Staf Badan Lingkungan Hidup 5 SM 32 Staf Badan Lingkungan Hidup 6 OH 30 Staf Dinas Perhubungan 7 RI 42 Bagian Teknisi Pengujian Emisi 8 FA 29 Bagian Teknisi Pengujian Emisi 9 AI 60 Bagian Teknisi Pengujian Emisi 4.1.3 Data Hasil Penelitian Hasil wawancara dan observasi Analisis Implementasi Kebijakan Uji Emisi Dalam Penanggulngan Pencemaran Udara Oleh Sektor Transportasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Hasil Observasi Alat Dan Dokumen Uji Emisi Nama Instansi Alat Dan Dokumen uji emisi
Balihristi BLH Dinas Perhubungan
Alat
Dokumen
Tidak ada Tidak ada Ada
Ada Tidak Ada Tidak ada
Pada tahap observasi di tiga instansi terkait dengan penelitian ini peneliti mendapatkan suatu gambaran bahwa di dua instansi yang merupakan pelaksana dalam pengujian emisi tidak mempunyai alat untuk pengujian emisi. Sedangkan di dinas perhubungan mempunyai alat untuk menguji emisi tetapi alat tersebut dalam keadaan rusak. Sedangkan untuk dokumen-dokumen tentang pengujian emisi seluruhnya ada di Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi (Balihristi).
45
Tabel 4.2 Hasil Observasi Alat Dan Dokumen Pencemaran Udara Nama Instansi Alat Dan Dokumen Pencemaran Udara
Balihristi BLH Dinas Perhubungan
Alat
Dokumen
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Ada Ada Tidak ada
Pada obsrvasi mengenai pencemaran udara di tiga tempat yang menjadi lokasi penelitian di di peroleh suatu gambaran bahwa di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo tidak mempunyai data-data tentang pencemaran udara dalam hal ini pencemaran udara yang di timbulkan oleh gas buangan (Emisi). 4.2 Pembahasan Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang meneliti tentang analisis implementasi kebijakan uji emisi dalam penanggulngan pencemaran udara oleh sektor transportasi. Adapun lokasi penelitian ini adalah badan lingkungan hidup, riset dan teknologi informasi (Balihristi), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Gorontalo, dan dinas perhungan Kota Gorontalo. Alasan pemelihan emisi yang menjadi objek dalam penelitian ini karena emisi merupakan gas buang yang mencemarkan udara serta dpat membahayakan kesehatan. Selain itu mengapa penelitian ini di laksanakan di Kota Gorontalo karena Kota Gorontalo merupakan pusat atau Ibu Kota dari Provinsi Gorontalo yang merupakan tempat dari segala aktifitas manusia. Akibat dari segala aktifitas manusia maka pertumbuhan transportasi pun semakin meningkat setiap tahunnya dan menghasilkan gas buang (Emisi) yang menyebabkan pencemaran udara. Data tentang uji emisi dan penggulangan pencemaran udara di peroleh di tiga instansi yakni Badan Lingkungan Hidup, Dan Riset Teknologi Informasi
46
(Balihristi), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dan Dinas Perhubungan di peroleh dengan cara wawancara yang menggunakan panduan wawancara serta observasi. Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Analisis Implementasi Kebijakan Uji Emisi Dalam Penanggulngan Pencemaran Udara Oleh Sektor Transportasi Kota Gorontalo, peneliti telah melakukan wawancara mendalam yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu dan perlengkapan alat pengujian dan keahlian pelaksana, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci menurut teori Charles Jones aktivitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah pelaksanan dan interpretasi, berikut ini pembahasannya: 4.2.1
Keahlian pelaksana dan Perlengkapan Alat Pengujian
1) Perlengkapan alat Untuk menjamin laik atau tidak laik jalannya suatu kendaraan bermotor tergantung pada fungsi alat uji kendaraan bermotor tersebut, sehingga factor perlengkapan alat
uji
kendaraan
bermotor sangat
diperlukan dalam
melaksanakan suatu kebijakan disamping sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Pengujian kendaraan bermotor yang maksimal sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi, pasal 127 meliputi: 1. Emisi gas buang kendaraan bermotor
47
2. Kebisingan suara kendaraan bermotor 3. Efisiensi sistem rem utama 4. Efisiensi sistem rem parker 5. Kincup roda depan 6. Tingkat suara klakson 7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama 8. Radius putar 9. Alat penunjuk kecepatan 10. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan 11. Kedalaman alur ban luar Berbeda dengan kondisi perlengkapan alat uji kendaraan bermotor di Kota Gorontalo pada saat ini hanya ada alat uji emisi tidak dapat berfungsi sebagaimana
mestinya,
sehingga
Dinas
Perhubungan,
Kota
Gorontalo
menjalankan pengujian dengan bekerja sama denga Balihristi Provinsi Gorontalo dalam upaya pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis pada Bapak (HS 39 tahun) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo sebagai berikut: “Pada tahun 2013 tepatnya pada bulan September telah terlaksana pengujian kendaraan bermotor sebagaimana mestinya bekerjasama dengan Balihristi dan BLH, karena alat yang di sini dalam keadaan rusak sehingga alat di pinjam dari kementrian pusat”. Sementara wawancara yang di lakukan dengan BLH dalam hal ini kepala badan lingkungan hidup Kota Gorontalo (AL 46 tahun) bahwa:
48
“Torang di sini tidak mempunyai alat untuk pengujian emisi dan anggaran dari pemerintah daerah juga tidak ada tapi trang bekerja sama dengan Balihristi dalam pengujian emisi”. Hal ini juga di sampaikan oleh kepala bidang pemantuan kualitas udara Balihristi (RB 40 tahun) mengatakan bahwa: “Iya, pada bulan september 2013 otrang dari balihristi melakukan pengujian gas buang (Emisi) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, BLH Kota Gorontalo dan Mahasiswa dari UNG. untuk mahasiswa dari UNG itu dorang da ba catat jumlah kenderaan yang di uji”. Torang juga tidak ada alat pengujian emisi itu trang cuma pinjam dari kementrian pusat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengujian kendaraan bermotor telah dilakukan sejak tahun 2012, sementara pada saat penelitian ini dilakukan kondisi alat pengujian tersebut dalam keadaan rusak dalam arti tidak bisa digunakan. Sebagaimana yang diketahui pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menguji gas buang. Hal ini berarti jika tetap dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, maka pengujian yang dilakukan tidak maksimal. Sementara berdasarkan standar pengujian kendaraan bermotor, maka pengujian terhadap kendaraan bermotor yang harus dilakukan meliputi uji gas buang, Selanjutnya belum ada penanganan yang serius terhadap kondisi kerusakan alat penguji, hal ini terjadi karena tidak adanya dana pemeliharaan alat penguji dimaksud dan masih belum ada tenaga ahli teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor dimaksud sehingga tidak bisa segera diperbaiki.
49
Gambar 4.1 Kondisi Alat Yang Rusak Di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo 2) Keahlian pelaksana Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menyatakan bahwa harus memiliki sertifikat pengujian yang diperoleh dengan melakukan sekolah pelatihan pengujian kendaraan bermotor, sementara di Kota Gorontalo kurangnya sumber daya merupak suatu permaslahan dalam pengujian emisi ini. Dengan kondisi seperti ini, tentunya kualitas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Menurut para informan dalam pelaksanaan pengujian diperlukan petugas yang memiliki tenaga skill dalam bidang pengujian tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan (RI 42 tahun) selaku bagian teknisi pengujian kendaran bermotor, yang mengatakan: ”Ya... selama ini pelaksanaaan pengujian mempunyai kendala pada SDM (Sumber Daya Manusia) dengan di bidang tekinisi. Setidaknya diperlukan empat orang dalam pengujian ini karena setiap alat pengujian dipegang atau diawasi oleh satu orang yang pernah sekolah pengujian jadi pengujian di Kota Gorontalo berukuran standar yang terdiri dari uji rem,
50
gas buang dan lampu masing-masing satu orang dan seorang lagi untuk pembuat keputusan atau kepala pengujian”. Sesuai dengan wawancara (OH 30 tahun) selaku staf dalam dinas perhubungan mengatakan hal yang sama. “masih kurangnya SDM dalam bidang tersebut dan anggaran dari pemerintah daerah”. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang berada di bidang pengujian kendaraan bermotor masih kurang. Dimana, dibutuhkan setidak-tidaknya tenaga ahli yaitu yang bertugas pada uji gas buang, sehingga tugas pengujian baik dibidang uji gas buang, dilakukan oleh tenaga-tenaga honor dibawah pengawasan Kepala Pengujian Kendaraan bermotor tersebut, yang semestinya ada tenaga-tenaga yang terlatih dan memiliki keahlian dibidang pengujian kendaraan bermotor pada masing-masing alat uji. Berangkat dari kondisi tersebut, pihak-pihak yang terkait dalam pengujian emisi ini, harus segera mungkin melakukan pembenahan dilingkungan internalnya untuk mendukung ketersediaan tenaga professional pengujian, maka diikutsertakan pengirim PNS untuk mengikuti pendidikan dan latihan pengujian kendaraan bermotor, guna memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat akan tenaga profesional dibidang pengujian. 4.2.2 Interpretasi Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwewenang.
51
a. Sesuai dengan peraturan Untuk mengenai kebijakan retribusi daerah di Kota belum ada peraturan daerah tentang pengujian emisi. Ini yang merupak kendala dalam pengujian emisi ini. Hal ini di benarkan oleh staf Balihristi (RB 40 tahun) beliau mengatakan bahwa: ”salah satu yang menjadi penghambat torang melakukan pengujian emisi ini karena tidak ada PERDA, sehingga masyrakat pun menganggap pengujian itu tidak penting”. Hal ini juga di benarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo (AL 46 tahun): ” kendalanya karena tidak adanya aturan yang di buat oleh pemerintah Kota Gorontalo”. Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Gorontalo belum memiliki PERDA sehingga pelaksanaan uji emisi ini belum bisa di laksnakan. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak supir atau pemilik kendaraan yang mestinya melakukan pengujian kendaraan tetapi tidak dilakukan hal ini karena masih belum adanya PERDA tentang pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap pemilik angkutan umum (baik barang maupun penumpang). b. Petunjuk pelaksana Petunjuk pelaksana yang dimaksud disini adalah bersifat kelengkapan dan tata pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo. Sebagaimana diungkapkan oleh (HS 39 tahun) Dinas Perhubungan mengatakan bahwa:
52
”Sebenarnya tata pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor system loket, tetapi kita melihat kondisi gedung pengujian, dimana dengan kondisi gedung seperti ini tidak bisa dibuat sistem loket. Prosedur administrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya yaitu dalam satu ruang dapat terpenuhi tata administrasi yaitu penerima persyaratan administrasi, memeriksa pengisian formulir beserta kelengkapan surat-surat lainnya, penerima biaya retribusi uji, pemeriksa kendaraan dan terakhir pengesahan tanda lulus bagi kendaraan yang lulus uji dan bagi yang tidak lulus uji memerintahkan untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak”.
Gambar 4.2 Tempat Pengujian Emisi Di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.
53
Gambar 4.3 Alur Pengujian Emisi Dinas Perhubungan Kota Gorontalo Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengujian kendaraan bermotor secara tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak penguji dan pemilik kendaraan. Tetapi pengujian kendaraan bermotor tetap dapat dilakukan meskipun semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan. Dapat penulis tambahkan bahwa petunjuk pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Kota Gorontalo
bahwa dalam prosedur uji periodik pengujian
kendaraa bermotor wilayah terdapat empat loket yaitu loket pertama untuk pendaftaran, loket kedua untuk pemeriksaan administrasi, loket ketiga pembayaran retribusi dan loket keempat untuk mengambil hasil uji. Tujuan dibuat loket-loket dimaksud adalah untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengujian kendaraan bagi pihak penguji dan pihak pemilik kendaraan bermotor yang diuji kendaraannya.
54
c. Petunjuk Teknis Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Berdasarkan wawancara dengan (OH 30 tahun) di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, mengatakan bahwa: ”Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pengujian kendaraan sudah tertata dengan sebagaimana mestinya karena alat uji tersebut sudah ada tempatnya masing-masing, tata pelaksanaan teknis pengujian yaitu : pertama kendaraan datang langsung diuji gas buang melebihi ambang batas atau tidak, lalu diuji lampu yang sekarang dengan cara manual karena kondisi alat tersebut rusak, setelah uji lampu kendaraan tersebut di timbang dan uji rem pada kendaraan tersebut dan yang terakhir pengukuran kendaraan. Apabila tidak lulus uji harus direkomendasikan untuk diperbaiki dan yang lulus uji dapat pengesahan lain jalan”. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika suatu kendaraan bermotor akan diuji maka dilakukan pengujian gas buang, lampu dan rem tetapi setelah terjadi kerusakan pada alat pengujian kendaraan bermotor, ada pengujian yang terpaksa dilakukan secara manual atau dengan kasat mata yaitu uji gas buang dan uji lampu. Tentunya hal ini mengurangi kualitas pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya dilakukan dengan alat uji sehingga dapat dilihat hasil uji yang lebih akurat karena dapat secara jelas diketahui apakah nilai hasil uji melewati ambang batas atau tidak (bagi uji gas buang dan uji lampu). 4.2.2
Pelaksanaan Maksudnya disini apakah peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana
dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketetentuan. Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program
55
kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor tersebut. a) Prosedur kerja Petugas-petugas pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, BLH dan Balihristi mempunyai tugas pokok masing-masing. Tugas-tugas pokok tersebut telah ditentukan oleh Kepala Pengujian Kendaraan dimaksud, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengujian. Kenyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan pada (RB 40 tahun) selaku staf dari Balihristi . “ya trang mempunyai prosedur kerja atau tata cara pengujian emisi, di lihat saja di laporan pemantauan kualitas udara”. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana masing-masing personil sudah paham tupoksi dan melaksanakan tupoksi dimaksud, meskipun dengan jumlah tenaga penguji masih sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan penulis jumlah tenaga pengujian yang profesionaldan memiliki keahlian di bidang pengujian kendaraan bermotor masih sangat kurang. Menurut penulis jika jumlah sumber daya manusia dibidang pengujian kendaraan bermotor dimaksud dapat ditambah untuk kelancaran pelaksanaan tugas lapangan akan bisa lebih maksimal. b) Program kerja Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo telah sesuai Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993, tetapi realisasi pelaksanaan di lapangan tetap ada kendala.
56
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (SM 32 tahun) selaku staf dari Badan Lingkungan Hidup bahwa: “Program kerja pengujian sudah terprogram dengan baik, sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang No.14 tahun 1992 dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993. Namun peraturan telah terprogram dengan baik pelaksanaan dilapangan tetap saja ada kendalanya, yaitu alat pengujian kendaraan bermotor, prasarana gedung tersebut serta sumber daya manusia yang memahami tentang pengujian”. d. Jadwal kegiatan Dari hasil wawancara tersebut maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang diprogramkan oleh instansiinstansi terkait dalam hal ini Balihristi, BLH Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan. Wawancara dengan (RB 40 tahun) bahwa ” pelaksanaan uji emisi pada tahun 2013 ini di laksnakan selama 3 hari. Yakni dari tanggal tiga sampai dengan tanggal 5 september 2013 dan di laksnakan secara gratis”. Hal ini di benarkan oleh staf dari BLH (SM 32 tahun) ”Saya merupakan perwakilan dari BLH untuk melakukan pengujian emisi secara gratis dengan BALIHRISTI”. 4.2.3
Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan uji emisi Dalam pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Kota
Gorontalo terdapat beberapa kendala sebagai faktor penghambat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan (RB 40 tahun): “Faktor penghambatnya itu SDM dan APBD beserta alat pengujian emisi”. Hal ini di benarkan oleh teknisi pengujian kenderaan dinas perhubungan Kota Gorontalo (FA 29 tahun). ”Menurut saya alat-alat belum memadai”
57
Berdasarkan beberapa wawancara dari berbagai pihak, maka dapat disimpulkan faktor-faktor penghambatnya adalah: 1. Kurangnya tenaga kerja yang professional dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. 2. Kondisi alat pengujian kendaraan bermotor yang tidak dapat berfungsi karena dalam keadaan rusak 3. Prasarana gedung pengujian yang kurang memadai untuk melakukan pengujia kendaraan bermotor baik secara administrasi maupun teknis. 4.2.4
Manfaat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Manfaat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat
setelah dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sangat banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pandangan berikut ini: Berdasarkan wawancara dengan (RI 42 tahun) “Manfaat yang diperoleh untuk masyarakat bila kendaraan umum melakukan pengujian kendaraan bermotor, yaitu dari segi keamanan dalam berkendaraan karena telah teruji laik untuk berjalan dan dari segi kesehatan dalam asap buang kendaraan sesuai dengan direkomendasikan oleh peraturan” Didukung oleh (FA 29 tahun) bahwa: “Manfaat yang diperoleh kepada masyarakat yaitu Keselamatan perjalanan baik untuk pemilik kendaraan maupun pengguna jalan bagi masyarakat, pencegahan dini terjadinya kecelakaan lalu lintas dan ikut berperan serta memberikan kontribusi kepada pemda”. Pandangan (OH 30 tahun) beliau mengatakan bahwa:
58
“Dalam manfaatnya agar supaya masyarakat dapat mengetahui kendaraan tersebut layak jalan atau tidak”. Sedangkan menurut ibu (RB 40 tahun) beliau méngatakan bahwa: “masayrakat dapat mengetahui masalah kendaraannya Dapat disimpulkan manfaat kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang dirasakan oleh masyarakat, sebagai berikut: 1. Dari segi keselamatan dalam berkendaraan baik materi maupun jiwa, apabila dinyatakan laik jalan kendaraan tersebut. 2. Dari segi kesehatan, karena polusi udara sebagian besar keluar dari asap gas buang kendaraan bermotor yang akan mengakibatkan terganggu kesehatan dan dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor berarti ikut menjaga kelestarian lingkungan. 3.
Pengujian kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali, maka pemilik kendaraan akan lebih teliti dalam kerusakan-kerusakan yang dialami kendaraan tersebut dan akan mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas.
4.
Pengemudi merasa aman bila ada pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dijalan oleh petugas aparat.
4.2.5
Implementasi Kebijakan Uji Emisi Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Terdapat beberapa teori implementasi antara lain. 1. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.
59
2. Sumberdaya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula. 3. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. 4. Struktur birokrasi, jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan
dalam
struktur
birokrasi.
model
implementasi
kebijakan
dipengaruhi 6 faktor, yaitu: a. Standar dan sasaran kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. b. Sumberdaya kebijakan berupa dana pendukung implementasi. c. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai. d.
Karakteristik pelaksanaan, yaitu karakteristik organisasi
yang
merupakan factor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program. e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan. f.
Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.
Dari penjelasan di atas tentang penilaian dari informan terhadap Analisis Implementasi Kebijakan Uji Emisi Dalam Penanggulngan Pencemaran Udara
60
Oleh Sektor Transportasi Kota Gorontalo, ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan, yaitu perlengkapan alat pengujian dan keahlian pelaksana, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegian. Ketiga aspek-aspek tersebut telah di jalaskan di atas. Menurut wawancara yang di lakukan peneliti bersama bagian pemantauan kualitas udara (Balihristi) (RB 40 Tahun) mengatakan bahwa: “menurut saya kebijakan pemerintah tentang uji emisi ini belum bisa di implementasikan karena belum adanya aturan derah yang mengharuskan kendaraan untuk di uji kendaraannya, tapi untuk menaggulanginya untuk sementara kami mengadak uji emisi secara gratis”. Hal ini di benarkan juga oleh kepala BLH (AL 46 tahun) beliau mengatakan bahwa: “Kebijakan ini dapat di implementasikan jika sudah ada peraturan daerah tentang uji emisi ini, sedangkan yang kita ketahui bahwa peraturan ini belum di Perda kan oleh pemerintah derah”. Peraturan ini harus di Perdakan karena Perda itu sangat penting sebagai acuan untuk kita dapat melaksanakan uji emisi ini. Hal ini di benarkan oleh kepala dinas perhubungan (HS 39 tahun): “Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan penindakan emisi. Makanya akan kami upayakan untuk memberikan usulan kepada pemerintah dengan penyusunan Perda,” Namun sebelum pembahasan Perda Emisi, pihaknya menginstruksikan kepada semua bengkel resmi untuk menyediakan alat pengukur emisi. Sehingga, pada saat pemilik kendaraan melakukan perawatan rutin, bisa memantau sejauh mana kondisi kendaraan masing-masing. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan uji emisi Di Kota Gorontalo belum bisa di implementasikan dengan baik, kerena belum adanya Perda. Hal ini di karenakan belum ada perhatian dari yang membuat peraturanperaturan tersebut. Maka dengan belum terlaksananya kebijakan atau aturan-
61
aturan ini maka pemerintah derah harus secepatnya merancang aturan-aturan tersebut. Tapi untuk menaggulangi agar uji emisi ini tetap terlaksana maka dinasdinas terkait bekerja sama untuk melaksnakan uji emisi secara gratis dalam dua tahun terakhir ini, tetapi untuk tahun 2014 ini menurut informan bahwa uji emisi ini belum di adakan kesepakatan kapan akan di laksanakan. Beberapa solusi upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan uji emisi kendaraan di Kota Gorontalo, adalah : 1. Program uji emisi di Kota Gorontalo dilakukan secara berkala, artinya program uji emisi awalnya ditujukan bagi kendaraan milik pemerintah, sehingga memberikan kelonggaran/kesempatan
kepada masyarakat
pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraannya. 2. Program uji emisi dilakukan secara sederhana atau gratis agar tidak memberatkan bagi masyarakat. 3. Perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda)
di Kota Gorontalo tentang
pengendalian pencemaran udara di Kota Gorontalo. Perda ini harus mencakup semua yang berkaitan dengan timbulnya pencemaran udara seperti
mengatur tentang kewajiban bagi semua kendaraan bermotor
untuk melakukan uji emisi gas buang. 4. Sebelum penerapan uji emisi kendaraan terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat (LSM dan masyarakat) untuk memberikan masukan dalamrangka pelaksanaan uji emisi tersebut.
62
5. Penerapan uji emisi di Kota Gorontalo sebaiknya secara selektif, yakni untuk strata sosial tertentu terlebih dulu serta dimulai dari bengkelbengkel milik Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Bengkel milik ATPM dinilai lebih jelas pertanggugjawabannya secara teknis. 6. Program uji emisi ini dijalankan secara menyeluruh. Jika tujuannya ingin membuat udara Di Kota gorontalo bersih, maka kendaraan dari Kabupaten-kabupaten yang selalu membanjiri Kota Gorontalo harus juga dilakukan uji emisi. 7. Kendaraan yang sudah melakukan uji emisi diberikan surat keterangan (tanda bukti) dan stiker yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut lulus uji emisi dan laik jalan di Kota Gorontalo. 8. Setiap pemilik kendaraan wajib melakukan uji emisi 2 (dua) kali dalam setahun 9. Pemerintah harus menyediakan bengkel-bengkel yang melakukan uji emisi yang memiliki peratalan yang canggih dan berfungsi sebagai pelaksana uji emisi juga mampu memperbaiki kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji emisi. 10. Bengkel pengujian emisi harus memiliki peralatan jenis digital agar pelaksanaan uji emisi tidak memakan waktu yang lama. 11. Pemerintah harus menetapkan jumlah biaya yang harus dibayar untuk melakukan uji emisi baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat atau lebih.
63
12. Pemerintah Kota Gorontalo harus menganggarkan dana yang lebih banyak untuk program tersebut. 13. Program uji emisi dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh antara masyarakat dan pemerintah sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan yang positif dari masyarakat. 4.2.6
Kualitas Udara Di Kota Gorontalo Kualiats udara di suatu kota di tentukan oleh berbagai faktor yaitu:
1. Jumlah dan ketinggian zat-zat pencemar yang di keluarkan dari sumbersumber pencemar 2. Meteorologi, seperti kecepatan dan arah angin, temperatur , radiasi, matahari dan lain-lain. 3. Tata letak kota, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, daerah datar berbukit atau lembah. 4. Keterbukaan lingkungan kota, yaitu apakah kota di penuhi bangunanbangunan tinggi yang rapat atau bangunan-bangunan rendah dengan kepadatan rendah atau apakah kota memiliki ruang terbuka. Dari faktor-faktor di atas, faktor yang pertama dan keempat adalah yang dapat di kelola atau di kontrol oleh manusia sehingga upaya-upaya pengelolaan kualitas udara di arahkan pada pengendalian emisi zat-zat pencemar dan ketinggian tempat di keluarkannya zat-zat pencemar serta penataan ruang kota. Semakin berkurangnya emisi, maka semakin baik kualitas udara. Hasil wawancara yang di lakukan dengan (RB 40 tahun) staf dari Balihristi, mengatakan bahwa:
64
“kualitas udara di Kota Gorontalo masih bae. Dan masi dalam ambang batas baku mutu udara ambien, dan yang menyebabkan pencemaran udara di Kota Gorontalo ini adalah makin tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor tapi menurut saya uji emisi ini belum bisa menekan pencemaran udara di Kota Gorontalo” . Hal ini di benarkan oleh staf dari badan lingkungan hidup Kota Gorontalo (MM 45 tahun): “ Akibat dari kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan pencemran udara dan menurut saya bahwa uji emisi jelas dapat mengendalikan pencemran udara di kota gorotalo”.
