41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Puhuwato, berikut ini deskripsi lokasi penelitian mengenai sejarah, visi, misi, sasaran,strategi, kebijakan, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Puhuwato: a. Sejarah Sejarah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Puhuwato berawal berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor: 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada tanggal 6 April 2005 Badang Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan BPKD Kabupaten pohuwato dibentuk. Pembentukan Kabupaten
Badan
Pohuwato
Pengelola
adalah
Keuangan
Penggabungan
Daerah
dari
Dua
(BPKD) Lembaga
Pemerintah Daerah secara terpisah yaitu: 1. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Puhuwato dengan tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah.
42
2. Bagian Keuangan yang semula tergabung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puhuwato (SETDA) dengan tugas Pokok dan Fungsi Mengelola Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor: 1 tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menyesuaikan menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato. b. Visi Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional, efisien,efektif dan akuntabel. c. Misi Adapun Misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparat Pengelola keuangan daerah 3. Meningkatkan pembinaan penatausahaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 4. Meningkatkan sistem saran dan prasarana pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang memenuhi standar pelayanan.
43
d. Tujuan Adapun tujuan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan profesional 2. Terwujudnya aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah 3. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 4. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi standar pelayanan e. Sasaran Adapun sasaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Tersediannya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang pengelolaan keuangan daerah 3. Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah 4. Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah f. Strategi Adapun strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:
44
1. Melaksanakan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Melaksankan sistem dan prosedur pengelolaan dan aset daerah yang memenuhi standar pelayanan g. Kebijakan Adapun kebijakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sumber daya aparatur guna peningkatan pembangunan daerah 2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjang sarana dan prasaran yang memadai 3. Menyusun peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah,
tentang
penatausahaan
dan
pelaporan
keuangan dan aset daerah 4. Penatausahaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah penataan.
45
h. Tugas Berdasarkan
peraturan
daerah
Kabupaten
Pohuawato
dimana
didalamnya susunan orgnisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penunjang pemerintah daerah, bidang keuangan dan aset memeiliki tugas pokok “Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah” i. Fungsi Fungsi menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuawato mempunyai fungsi. 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Pengelolaan administrasi keuangan daerah 3. Pelaksanaan pelayanan umum. 4. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis kinerja dan pendapatan daerah 5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan.
46
47
4.1.2 Pengujian Kualitas Instrumen Instrument yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Oleh karena itu untuk meyakinkan akan kualitas data yang akan diolah, terlebih dahulu diujivaliditas dan reliabilitasnya sebagai berikut: 4.1.2.1 Uji Validitas Pengujian
validitas
dilakukan
unutk
dapat
mempertanggungjawabkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Dengan kata lain kuesioner tersebut perlu diuji
ketepatan
kemampuna
kuesioner
sebagai
instrumen
untuk
mengungkapkan sesuatu yang menajadi sasaran pokok pengukuruan yang dilakukan instrumen tersebut. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasipearsron product moment, dimana pengujian validitas dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara skor butir pernyataan dengan skor total. Butir pernyataan dikatakan validjika nilai koefisien korelasi rhitung> 0,3 (Sugiyono, 2012). Hasil uji validitas masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Uji Validitas Penerapan Standar akuntansi pemerintah Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan 11 item pernyataan yang terbagai ke dalam 4 indikator,
48
adapun hasil uji validitas masing-masing butir pernyataan tersebut disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4: Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Indikator Pertanyaan Rhitung Keterangan
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 Laporan Arus Kas
PSAP 04 CaLK
P1
0.599
Valid
P2
0.450
Valid
P3
0.450
Valid
P4
0.399
Valid
P5
0.961
Valid
P6
0.541
Valid
P7
0.961
Valid
P8
0.961
Valid
P9
0.826
Valid
P10
0.961
Valid
P11
0.961
Valid
Sumber: Data Olahan, 2014 Berdasarkan tabel di atas terlihat dari 11 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur hal-hal yang berkaitan dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, semuanya telah memiliki koefisien korelasi (Rhitung)> 0.3, maka dapat disimpulkan bahwa semuaitem pernyataan pada kuesioner penerapan standar akuntansi pemerintah valid dan dapat digunakan untuk olah data selanjutnya. 2. Pengujian Validitas Kualitas Laporan keuangan
49
Kualita laporan keuangan diukur dengan menggunakan 11 item pernyataan yang terbagi kedalam 4 idnikator, adapun uji validitas 11 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada taebel berikut ini:
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan keuangan Indikator Pertanyaan Rhitung Keterangan
Relevan
Andal
Dapat dibandingkan Dapat Dipahami
P1
0.953
Valid
P2
0.953
Valid
P3
0.480
Valid
P4
0.953
Valid
P5
0.953
Valid
P6
0.495
Valid
P7
0.953
Valid
P8
0.614
Valid
P9
0.634
Valid
P10
0.953
Valid
P11
0.479
Valid
Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan tabel di atas terlihat dari 11 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur hal-hal yang berkaitan dengan variabel Kualitas laporan keuangan, semuanya telah memiliki koefisien korelasi
50
(Rhitung)> 0.3, maka dapat disimpulkan bahwa semuaitem pernyataan pada kuesioner kualitas laporan keuangan valid dan dapat digunakan untuk olah data selanjutnya. 4.1.2.2Uji Reliablitas Reliabilitas adalah pengujian tingkat kestabilan dari suatu kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur tiap variabel. Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam artian bahwa kesioner yang digunakan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama atau stabil jika digunakan dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini Uji reliabilitas dilakukanmenggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0.60 maka disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Ghozali dalam Pakaya, 2011). Hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 6: Hasil Uji relabilitas Cronbach’s Keterangan Variabel Alpha Penerapan Standar Reliabel 0.769 Akuntansi Pemerintah Kualitas Laporan Reliabel 0.777 keuangan Sumber: Data olahan, 2014 Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas sebagaimana yang terlihat dalam tabel 6 nilai koefisien Cronbach’s Alpha masing-masing varibael > 0.60. sehingga dapat disimpulkan bwaha variabel penerapan standar akuntansi
51
pemerintah dan variabel kualitas laporan keuangan reliabel dan dapat digunakan untuk olah data selanjutnya. 4.1.3 Hasil analisis Data Berdasarkan tujuan penelitiandan hipotesis penelitian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Sebelum melakukan uji regresi sederhana terlebih dahulu data penelitian dilakukan transfromasi data dan pengujian asumsi klasik. Sesuai denga tujuan penelitian maka model regresi yang membentuk pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: Ŷ = a + bX 4.1.3.1Transformasi Data Untuk
mengukur
variabel-variabel
tersebut
akan
dilakukan
penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah adalah data yang berskala ordinal, sedangkan syarat data untuk dapat digunakannya statistik inferensial (analisa regresi) sebagai analisis utama dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Oleh karena itu seluruh variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu dikonversi untuk selanjutnya dinaikkan ketinggian pengukuran interval. Teknik yang digunakan dalam konversi data ini adalah metode interval berurutan (method successive intervals). Hasil transforamasi data lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran.
52
4.1.3.2 Pengujian Asumsi Klasik Sebelum melakukan analisis regresi dan pengujian hipotesis, data penelitian yang digunakan harus memenuhi syarat dalam pengujian regresi yaitu data harus memenuhi asumsi normalitas data dan Heteroskedastisitas: 1. Uji Normalitas Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi adalah data variabel dependen harus berdistribusi normal.Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian.Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penentuan Hipotesis Ho : data variabel dependen berdisribusi normal H1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal 2. Penentuan tingkat signifikansi Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signfikansinya (alpha) sebesar 5%. 3. Penentuan Statistik Uji
53
Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode Kolmogorov Smirnovdengan menggunakan indikator Z. 4. Penentuan Kriteria uji Karena
menggunakan
metode
kolmogorov
smirnov,
maka
pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara nilai Zhitung dengan Z tabel.Jika nilai Z hitung lebih kecil dari nilai Z tabel maka Ho diterima. Penentuan hasil uji juga dapat dilakukan dengan melihat signifkansi yang dihasilkan dengan kriteria terima H0 jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai alpha 5. Kesimpulan Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 7: Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Kualitas laporan keuangan N Normal Parametersa Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
23 21.31665 6.740768 .214 .174 -.214 1.026 .243
54
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Kualitas laporan keuangan N Normal Parametersa Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. Sumber: Data Olahan, 2014
23 21.31665 6.740768 .214 .174 -.214 1.026 .243
Hasil analisis diatas menunjukkan nilai koefisien Kolmogorov Smirnov (KS) sebesar 1,026.Sedangkan nilai Z pada tingkat signifikansi 5% dengan df = n-k-1 = 23-2-1 = 20 adalah sebesar 0.265Karena nilai KS lebih kecil dari nilai Z-tabel maka Ho diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen (kualitas laporan keuangan) telah berdistribusi normal. 2. Uji Heterokedastisitas Pengujian heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.
55
Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat diagram scatterplot dengan dasar pengambilan keputusan bahwa, jika tidak ada pola yang jelas, serta titi-titik (point-point) tidak menyebar ke atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka terjadai heterokedastisitas. Dari hasil output SPSS diperoleh Gamabar scatterplot sebagai berikut:
Gambar 3: Hasil Uji Heterokedastisitas Berdasarkan chart diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar keatas dan dibawah 0, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 4.1.3.3 Hasil Analsis Regresi Setelah persyaratan asumsi klasik dipenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD
56
Kabupaten Pohuwato. Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 8: Hasil Uji Regresi Coefficientsa Standardi zed Unstandardized Coefficien Coefficients ts B
Std. Error
(Constant)
-.803
2.828
Penerapan standar akuntansi pemerintah
.928
.115
Model 1
Beta
.870
a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan hasil pada tabel 8 tersebut, maka model regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = -0.803 + 0.928X Hasil dari perumusan model regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Nilai konstanta pada peramaan ini sebesar -0.803, menjelaskan nilai rata-rata
kualitas
laporan
keuangan
pada
BPKAD
Kabupaten
Pohuwato, pada saat penerapan standar akuntansi konstan (tidak
57
berubah maka nilai rata-rata laporan keuangan menghasilkan nilai negatif yaitu -0.803. hal ini berarti jika BPKAD Kabupaten Pohuwato dalam
menyusun
menggunakan
dan
standar
menyajikan akuntansi
laporan
pemerintah
keuangan kualitas
tidak laporan
keuangan yang dihasilkannya akan sangat rendah. 2. Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah daerah sebesar 0.928 dengan arah positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 0.928 4.1.4 Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Secara statistik Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: H0
: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
Ha
: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
58
Adapun hasil pengujian hipotesi adalah sebagai berikut: Tabel 9: Pengujian Hipotesis Coefficientsa Standardi zed Unstandardized Coefficien Coefficients ts Model 1
(Constant)
Std. Error
B -.803
Beta
2.828
Penerapan standar .928 .115 akuntansi pemerintah a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan Sumber: Data Olahan, 2014
Setelah
pengujian
model
t
regresi
.870
dilakukan
Sig.
-.284
.779
8.081
.000
selanjutnya
akan
dilaksanakan pengujian signfikansi pengaruh dari variabel X (penerapan standar akuntansi pemerintah) terhadap varaibel Y (kualitas laporan keuangan), makauji statistik yang digunakan adalah uji t. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung dengan nilai ttabel. Untuk menentukan nilai ttabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel untuk masing-masing koefisien regresi.
59
Jika thitung> ttabel (n-k-1) maka H0 ditolak, artinya H1 diterima Jika thitung< ttabel (n-k-1) maka H0 diterima, Artinya H1 ditolak 2) Selain kriteria perbandingan thitung dengan ttabel, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kriteria nilai p value (kekuatan koefisien regresi dalam menolak H0). Jika p value< 0,05 maka Ho ditolak dan apabila p value> 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan output pada tabel 9 dapat dilihat nilai t-hitung yang diperoleh. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah menerima atau menolak Ho, terlebih dahulu harus ditentukan nilai t-tabel yang akan digunakan. Nilai t-tabel ini bergantung pada besarnya df (degree of freedom) serta tingkat signifikansi yang digunakan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df sebesar n-k-1 = 23-2-1 = 20 diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.724. Hasil analisis pada tabel 9, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel penerapan
standar
akuntansi
pemerintah
adalah
adalah
sebesar
8.081.Jika dibandingkan dengan nilai ttabel yang hanya sebesar 1.724maka nilai t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tebel sehingga Ho ditolak dengan signifikan kurang dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabelpenerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.
4.1.5 Interpretasi Koefisien Determinasi
60
Koefisien
Determinasi
pada
intinya
mengukur
seberapa
jauh
kemampuan model dalam menerangkan variabel, dalam hal ini Koefisien determinasi
digunakan
kemampuanpenerapan
untuk
standar
mengetahui
akuntansi
seberapa
pemerintah
(X)
jauh dalam
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato (Y). Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahterhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato tersebut, maka digunakan analisis koeifsien determinasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai R2 berkisar antara 0< R2 <1. Jika nilai R2 semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi untuk model regresi dari pengaruh penerapan
standar akuntansi pemerintahterhadap
kualitas laporan
keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut: Tabel 10: Hasil Uji Determinasi Model Summaryb Model
R
1
.870a
R Square .757
Adjusted R Std. Error of Square the Estimate .745
3.403366
61
a. Predictors: (Constant), Penerapan standar akuntansi pemerintah b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R Square (R2)sebesar 0.757. Nilai ini berarti bahwa sebesar 75.7% perubahan kualtias laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Pohuwato dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 24.3% dipengaruhi oleh variabel lain. 4.2
Pembahasan Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara,
SAP
ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Mardiasmo (2004) mengatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dilakukan harus berdasarkan pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam
62
standar keuangan dan dapat dimengerti oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan berhasil jika tujuan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat tercapai. Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulakn bahwa penerapan standar
akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini disebabkan karena dalam SAP mengatur tata cara penyajian dan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil analsisi regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Pohuwato akan semakin baik. Angka
R2atau Koefisien determinan dari hasil penelitian ini adalah
sebesar 0.757 hal ini berarti 75.7%kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Pohuwato dapat dijelaskan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan 24.3% dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel kompetensi aparat, sistem pengendalian intern dan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini membuktikan teori yang dijelaskan oleh Mahmudim (2010: 29) mengatakan dengan adanya standar akuntansi
63
pemerintah
maka
pelaporan
keuangan
lebih
berkualitas.
Standar
akuntansi pemerintah mengatur pedoman penyusunan laporan keuangan, mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya serta bagaimana melaporkannya, sehingga itu dengan berpedoman pada standar akuntasi pemerintah laporan keuangan yang disusun tentunya akan lebih berkualitas. Penelitian ini juga mendukung penelitian Kusumah (2012) dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari dari Nugraheni dan Subaweh (2008) membuktikan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian Pakaya (2011) juga sejalan dengan penelitian ini dimana hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah yang meliputi akuntansi neraca,
akuntansi
laporan
realisasi
anggaran
dan
catatan
atas
laporankeuangan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerapan standar akuntasi pemerintah menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah dalam menerapkan dan menyajikan lapotan keuangan yang berkualitas. Adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam
64
standar akuntansi pemerintahan ini termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, akan dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung dalam standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
