BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. a. Kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi 1. Gambaran

Umum

Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan

Kota

Surakarta a. Kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta atau biasa disebut DKP Kota Surakarta merupakan salah satu dinas dalam jajaran dinas yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta berlokasi di Jl. Menteri Supeno No. 10 Surakarta. Memiliki tugas pokok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surkarta, khususnya BAB VI bagian Kesembilan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan

di

bidang kebersihan,

pertamanan,

pemakaman,

penerangan jalan dan pengelolaan sampah. Secara

struktural

kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta “Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Dalam Kebun Kota Dalam Hutan yang bersih, Teduh dan indah yang berkarakter Surakarta”.

commit to user

71

72 digilib.uns.ac.id


1) Mewujudkan Kota Surakarta yang bersih setiap saat melalui peningkatan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan dukungan partisipasi masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai 2) Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Taman dengan Revitalisasi Taman Kota, Jalur hijau, Lapangan dan Tempat Pemakaman Umum sebagai RTH serta Taman yang indah, teduh dan berkarakter Surakarta c. Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dalam mewujudkan visinya, melakukan misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan pengelolaan sampah dan kebersihan sejak dari sumbernya sampai dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir dengan dukungan partisipasi masyarakat serta penyediaan sarana prasarana persampahan yang memadai. 2) Meningkatkan Taman Kota, jalur Hijau, Lapangan dan Tempat Pemakaman Umum sebagai ruang terbuka hijau dan taman yang bersih, indah, teduh yang berkarakter Surakarta. 3) Mendorong kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan indah. 4) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas umum sebagai sarana sosial, pariwisata, budaya dan olahraga. commit to user



d. Tujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah : a) Tujuan 1: 1) Meningkatkan Pengelolaan sampah dan kebersihan dengan dukungan partisipasi masyarakat. 1) Meningkatkan Sarana Prasarana Kebersihan dan Persampahan. b) Tujuan 2: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Taman kota, Jalur Hijau, Lapangan dan Tempat Pemakaman Umum yang bersih, indah, teduh yang berkarakter Surakarta. 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana pertamanan, Jalur Hijau, Lapangan dan Tempat Pemakaman Umum yang memadai. 3) Peningkatan, pemeliharaan serta efisiensi penggunaan daya penerangan jalan umum. 4) Meningkatkan pengelolaan sampah dan kebersihan sejak dari sumbernya sampai dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir dengan dukungan partisipasi masyarakat serta penyediaan sarana prasarana persampahan yang memadai. 5) Meningkatkan Taman Kota, Jalur Hijau, Lapangan dan Tempat Pemakaman Umum sebagai ruang terbuka hijau dan taman yang bersih, indah, teduh yang berkarakter Surakarta. commit to user



e. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-L Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Sruktural pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan,

pertamanan,

pemakaman,

penerangan

jalan

dan

pengelolaan sampah di Kota Surakarta. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta mempunyai fungsi : 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan 3) Pengelolaan kebersihan lingkungan dan pendapatan 4) Pelaksanaan

pengelolaan

taman,

pemeliharaan

perkuburan umum dan penerangan jalan 5) Penyelenggaraan pengelolaan sampah 6) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan 7) Pembinaan jabatan fungsional

commit to user

jaringan,



f. Bagan Organisasi Gambar 4.1 Struktur Organisasi DKP Kota Surakarta

KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG KEBERSIHAN

SEKSI KEBERSIHAN KOTA

SEKSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

BIDANG PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN

SEKSI PERTAMANA N

SEKSI PENERANGA commit to user N JALAN

SUB BAGIAN PERECANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PEMAKAMAN UMUM

SEKSI PELAYANAN PEMAKAMAN

SEKSI PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN

BIDANG PERSAMPAHA

SEKSI ANGKUTAN SAMPAH

SEKSI PENGELOLA AN SAMPAH



Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dengan Struktur yang ada, dimaksudkan untuk memudahkan setiap jajaran untuk mengetahui posisi dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional harus mampu

menerapkan

kerja

manajemen

yang

efektif

seperti

pengorganisasian, koordinasi, integrasi serta pengawasan menyeluruh baik dalam maupun antar satuan organisasi. Masing-masing jabatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki tugas, pokok dan fungsi masing-masing yang menjelaskan kedudukannya dan tanggung jawabnya, dalam kehidupan manajemen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta masing-masing jabatan fungsional harus mampu menjalankan segala kegiatan yang menjadi tugasnya, memberi arahan dan panduan bagi masing-masing bawahan agar mampu bekerja sesuai arahan dari atasan. Mereka yang berada pada semua jajaran struktural yang ada wajib bertanggung jawab kepada atasan dan wajib memberikan laporan hasil kinerjanya dengan baik dan tepat waktu. g. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta commit to user



Nomor 19-L Tahun 2009 mengenai Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, meliputi : a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan b) Subbagian Keuangan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian 3) Bidang Kebersihan, meliputi : a) Seksi Kebersihan Kota b) Seksi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan 4) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, meliputi : a) Seksi Pertamanan b) Seksi Penerangan jalan 5) Bidang Pemakaman Umum, meliputi : a) Seksi Pelayanan Pemakaman b) Seksi Pengelolaan Pemakaman Umum 6) Bidang Persampahan, meliputi : a) Seksi Angkutan Sampah b) Seksi Pengelolaan Sampah h. Prosedur dan Aturan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Struktur organisasi dan aturan kerja Dinas Kebersihan dan commit to user Pertamanan Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta



Nomor 19-L tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta yang mana merupakan instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan

urusan

pemerintah

dalam

bidang

kebersihan,

pengelolaan sampah dan pertamanan serta pengelolaan pemakaman umum. Maka dari itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta memiliki prosedur dan aturan kerja yang fungsinya untuk memudahkan pelaksanaan manajemen yang efektif, dengan adanya aturan dan bagan struktural organisasi diharapkan membantu dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi, membantu dalam mendelegasikan tugas secara merata, alur perintah yang jelas serta pertanggungjawaban yang komprehensif . sehingga masing-masing jabatan fungsi mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing . Tata aturan dan Prosedur kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dijelaskan sebagai berikut: 1) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. 2) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugasnya memperhatikan prinsipprinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, commit to user



pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 3) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 4) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala

Seksi

bertanggung

jawab

dalam

memimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 5) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung

jawab

pada

atasan

masing-masing

serta

menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain dilingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih commit to user



lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 8) Sekertaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, kemudian Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas dan Kepada Walikota melalui Sekda. 9) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang masih mengenai teknis pelaksanaan, dalam pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas. i. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Ada beberapa bidang di dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk juga Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan memiliki tugas dalam melaksanakan tugas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau yang dikelola DKP adalah Taman kota, Jalur hijau, Taman pemakaman umum, commit to user Hutan kota dan Lapangan olahraga, masing-masing jenis Ruang



Terbuka Hijau ini menerapkan proses manajemen yang sama yang membedakan adalah bentuk pola dan medan lokasinya. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP berada dalam satu komplek dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, yakni beralamat di Jalan Menteri Supeno Nomor 10 Surakarta, tepatnya berada dibelakang Stadion Manahan Solo. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan memiliki tugas dalam penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Di dalam Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan terdiri dari 2 seksi yaitu: 1) Seksi Pertamanan memiliki tugas dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan

pelaksanaan

di

kebijaksanaan

bidang

teknis,

pertamanan,

pembinaan

meliputi

:

dan

penataan,

pengaturan, pembuatan atau pemeliharaan taman-taman kota beserta ornamennya, gapura, tugu, monumen, jalur hijau, lapangan olahraga, pembuatan dan pemeliharaan taman-taman umum dan jalur hijau, serta pembibitan tanaman hias dan tanaman pelindung. 2) Seksi

penerangan Jalan memiliki

tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penerangan

Jalan,

meliputi

perbaikan,

pemeliharaan,

dan

pengawasan instalasi listrik dan kelengkapannya, pengaturan, commit to user pengadaan dan pemasangan lampu hias serta lampu penerangan



pada jalan umum, taman, fasilitas umum, tempat-tempat rekreasi, rumah dinas, kantor serta bangunan milik Pemerintah Kota. Pegawai dalam Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) klasifikasinya sebagai berikut : Tabel 4.1 PNS Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta No

Jumlah

Bidang Kerja

(Orang)

1.

Kepala Bidang

1

2.

Kepala Seksi Pertamanan

1

3.

Kepala Seksi penerangan Jalan

1

4.

Pegawai Seksi Pertamanan

5.

Pegawai Seksi Penerangan Jalan

6.

Tenaga Landscape

114 18 1

Jumlah Total

136

Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013 Tidak hanya Pegawai negeri Sipil , pegawai di Bidang Pertamanan dan penerangan jalan Dinas Kebersiha dan Pertamanan Kota Surakarta juga terdapat beberapa pegawai honorer atau tenaga harian

lepas

(THL).

Pegawai

THL

dalam

perekrutan

dan

pengangkatannya menggunakan sistem kontrak 1 tahun dan dapat diperpanjang dikemudian hari, berikut data THL Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan : commit to user



Tabel 4.2 Tenaga Harian Lepas Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta No

Bidang Kerja

1.

THL Seksi Pertamanan

2.

THL Seksi Penerangan Jalan

Jumlah (Orang) 40

Jumlah tenaga

2 42

Sumber :DKP kota Surakarta tahun 2013 Seksi yang mengurusi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta adalah Seksi Pertamanan. Seksi inilah yang menjadi ujung tombak dalam penataan dan pemeliharaan taman kota, jalur hijau dan hutan kota Berikut ini kondisi

pegawai

pada

seksi

Pertamanan

berdasarkan

data

kepegawaian: Tabel 4.3 Status Kepegawaian Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta No

Status Kepegawaian

Jumlah (Orang)

1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS/ CPNS)

120

2.

Tenaga Harian Lepas (THL)

40

3.

Tenaga Kontrak (outsourcing)

21

Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013 Selain data megenai jumlah pegawai yang ada di seksi Pertamanan beserta status kepegawaian dibawah ini data mengenai kondisi pegawai yang ada beserta jabatannya di organisasi Dinas commit to user



Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dimaksudkan untuk lebih mengetahui posisi dan tanggung jawab masing-masing pegawai dalam manajemen Ruang terbuka hijau di Surakarta. Tabel 4.4 Jabatan Kepegawaian Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta

No

Jumlah

Jabatan Kepegawaian

(Orang)

1.

Struktural

2

2.

Administrasi

3

3.

Mandor

4.

Sopir

5.

Tenaga Lapangan

6.

Pengawas

12 9 131 3

Jumlah total (Tanpa outsourcing)

160

Sumber : DKP kota Surakarta tahun 2013 2. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Tata Ruang Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan pembangunan dengan konsep penataan kota modern, di dalam kota tampak terdapat berbagai ruang publik dengan masing-masing konsep taman kota, jalur hijau dilengkapi dengan area pedestrian. Ada beberapa Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Surakarta diantaranya Taman Monumen 45 Banjarsari, Taman Terminal Tirtonadi, areal Satwa Taru Jurug,

Kompleks

Stadion

Manahan

yang

menjadi

etalase

ikon

penampakan Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta. ruang terbuka hijau commit to user



dibangun dan dilestarikan atas pertimbangan terwujudnya keseimbangan ekologis dalam kota, serta mempertimbangkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang seimbang

dan selaras dengan perkembangan kota. Ruang

Terbuka Hijau dimaksudkan keberadaannya di tengah-tengah kota sebagai paru-paru kota, untuk mengantisipasi ruang-ruang terbangun sebagai konsekuensi pembangunan khususnya di kota Surakarta. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau pada sebuah kota perlu didukung dengan kebijakan dan keinginan kuat para stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah, swasta dan masyarakat, sedangkan di sisi lain perkembangan ruang terbangun

yang tidak dikendalikan dengan

mengabaikan fungsi dan keberadaan Ruang Terbuka Hijau di dalamnya akan berakibat pada hilangnya efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan yang ada dan kualitas kehidupan masyarakat sekitar, sehingga akan berdampak pada perkembangan kawasan secara menyeluruh. Maka dari itu para stakeholder harus menyadari betul arti pentingnya sebuah perencanaan ruang dan lahan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang cukup, sehingga perkembangan pembangunan fisik di kota dapat selaras dan seimbang dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian keberadaan ruang terbuka hijau akan berkaitan erat terhadap potensi spesifik pada masing-masing kawasan kota, harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun commit to userarah bagi keseimbangan kawasan mempunyai kontribusi dalam memberi



baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya maupun fungsi ekonominya. Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta sebagai stakeholder pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupaya memberikan peran dan kontribusi seoptimal mungkin demi terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang bersih, rapi dan tertata dan memenuhi kebutuhan kota, berikut ini data ruang terbuka hijau yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Data Ruang Terbuka Hijau Yang Dikelola Oleh DKP Kota Surakarta No

Jenis RTH

Jumlah lokasi

Luas (m²)

1.

Taman Kota

71

94.490,70

2.

Jalur hijau

62

156.822,70

3.

Hutan Kota

6

15.434,00

4.

Lapangan Olahraga

18

174.681,00

6

417.967,00

5.

Taman Pemakaman Umum TOTAL LUAS

859.395,40

Sumber : DKP Kota Surakarta 2013 Total Luas Keseluruhan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta adalah 859.395,40 , dari commit to user total keseluruhan itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta



berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat mengakomodir Ruang Terbuka Hijau yang dikelola tersebut. Untuk lebih jelas dibawah akan dipaparkan mengenai lokasi dan luas masing-masing jenis Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Tabel 4.6 Data Taman Kota yang Dikelola DKP Kota Surakarta No 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Taman Taman Jl. Slamet Riyadi a. segmen rel bengkongperempatan SE b. segmen perempatan SE-palang rel c. palang purwosari-solo square d. Taman slamet riyadi-swadaya warga (palang purwosari-SMP Batik) e. segmen KPN-Kleco f. Median tengah slamet riyadi (St. purwosari-Halte panti waluyo) g. Rel bengkong-Ps. Pon h. Pasar pon- Gladag Total luas Taman Jl Slamet Riyadi Taman bundaran tugu adipura Taman barat tugu adipura Taman timur tugu adipura Taman depan Pom bensin Manahan Taman timur SMKN 6 Jl.A Yani Taman pintu selatan Stadion Manahan Taman depan GOR Manahan Taman bundaran Tugu Adipura Taman barat Tugu Obor Taman timur Tugu Obor Taman selatan Tugu Obor Taman bunderan Tugu Wisnu commit to user

Luas Taman (m²) 1,800.00

1,200.00 1,200.00 1,600.00

1,800.00 500.00

6,965.00 3000.00 18,065.00 16.00 9.00 9.00 128.00 312.00 711.00 830.00 16.00 109.00 126.00 10.00 16.00



12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

Taman Kodok (hasanuddin PKL) Taman depan pintu utara Manahan Taman depan gd.Wanita-DLLAJ Taman Mapam Taman segitiga DLLAJ a.Taman pintu balekambang (timur) b.Taman pintu balekambang (barat) Taman timur Poltabes a.pojok selatan b.pojok utara c.Taman depan shelter PKL

41.20 308.00 1,600.00 960.00 20.00 85.00 84.00 72.00 63.00 240.75

21. 22.

Taman perempatan Sumber a. sisi utara b. selatan Taman Komplang a. Utara b. Selatan Taman Bunderan Baron Taman Tugu Lilin

23. 24.

Taman Solo baru Taman Patung Slamet Riyadi

25.

Bunderan depan balaikota

26.

Taman depan balaikota-BNI46

27.

28. 29.

Taman tengah tugu cembengan a. Taman segitiga barat cembengan b. Taman segitiga selatan cembengan Taman Cembengan (timur tugu) Taman Segitiga barat gapura jurug

30. 31. 32.

Taman Timur gapura jurug Taman Timur pos polisi jurug Taman Sekitar tugu adipura jurug

1,579.00 55.00 492.00

33. 34. 35.

Taman Bawah jembatan sebelah barat Taman Selatan pos polisi jurug Taman Utara gapura jurug depan pintu masuk TSTJ to userjurug Taman utaracommit tugu adipura

2,144.00 447.00 148.00

20.

36.

30.4 18.9 18.8 16.5 32.00 224.00

25.00

t.

50.00 10.00

t.

20.00 720.00 95.00

3,069.00



37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Taman Ronggowarsito Taman Juanda Taman Pasar nongko selatan Taman Pasar nongko Utara Taman Monumen kali pepe Taman Balapan Median jalan Monginsidi balapan Taman Proliman balapan Taman Gilingan Taman Pena mas Taman Batik kleco Taman depan Pasar kleco Taman Pertigaan kerten Taman Windu kerten Taman depan eks kodim Taman depan SMU Muh 1 Taman Kompleks Monumen 45 Taman Sadinoe Totogan Mangkunegaran Taman Setabelan Utara & Selatan 57. Taman Ngesus 58. Taman depan Pasar Gedhe 59. Taman Ps. Gading-Baturono 60. Taman dpn SD Gading 61. Taman Pojok perempatan gading 62. Taman timur eks KODIM 63. Taman Tirtonadi 64. Taman Sekartaji JUMLAH Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013

commit to user

2,225.00 1,488.00 108.00 75.00 260.00 310.00 81.00 240.00 1,070.00 154.00 150.00 120.00 256.00 300.00 214.50 52.00 17,500.00 123.50 136.00 946.00 434.00 670.00 25.00 810 157.5 20 200 1860 13740 94,761.85



Tabel 4.7 Data Jalur Hijau yang Dikelola DKP Kota Surakarta No 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Nama Jalur Hijau Jalur Hijau Jl. Adisucipto Tugu wisnu-tugu adipura Sisi selatan jalan Jalur hijau Jl. Adisucipto Tugu wisnu-tugu obor Sisi utara jalan Jalur Hijau Jl. Adisucipto Tugu wisnu-tugu obor Sisi selatan jalan Jalur Hijau Jl.Adisucipto Tugu wisnu-tugu obor Sisi utara jalan (jalur hijau tengah) dari wartel-poltabes Jalur Hijau sisi utara Jl. Adisucipto Utara jalur lambat wartel-poltabes Jalur Hijau sisi utara Jl. Adisucipto menempel pagar pagar stadium Jalur Jl.Dr.Muwardi a. Timur jalan b. Barat jalan c. Median jalan (jalur tengah) b) Selatan rel KA c) Utara rel KA Jalur Hijau MT Haryono A. Barat jalan (sebelah timur mapam) B. Timur jalan C. Jalur hijau pagar dekat SMP 1 Jalur Hijau Jl. Menteri Supeno a. Jalur hijau utara (PKS-Pintu kolam renang) b. Jalur hijau tengah (PKS1/3an) c. Jalur hijau selatan (trotoar PKL) Timur lapangan sumber Pot Jl. A. Yani (dekat pos polisi) Jalur hijau Dr. Radjiman commit to user Singosaren-sabar motor

Luas Taman (m²) 4,600.00

3,640.00

2,100.00

2,375.00

1,560.00

862.50 230.00

64.00 43.20

540.00 810.00 336.00

856.00 528.00

3,928.00



8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.

18. 19. 20.

24. 25. 26.

27. 28.

29. 30. 31.

32.

Jalur hijau Jl. Gatot subroto Pasar pon-sraten Jalur hijau Jl. Honggowongso Patung tipes-perempatan ps. Kembang Jl. Bayangkara Jl. Veteran Makro-perempatan sraten Jl. Dr.Wahidin Jl. Yos sudarso Perempatan nonongan-gemblegan Jl. Veteran Perempatan gemblegan-baturono Taman depan puskesmas gading Jl. Kapt. Mulyadi-perempatan Baturono Jl. Brigjend Sudiarto Jl. Jend Sudirman Perempatan gladag-BNI 46 - barat jalan - pot tengah - timur jalan Jalan. Kapt. Mulyadi Jl. Mayor kusmanto Jl. Urip Sumohardjo 21. Barat jalan 22. Depan pasar gede 23. Timur jalan Jl. Kol.Sutarto ¼ panggung-cembengan Jl.A.Yani (ringin-panggung) Pot tengah ringin semar -pot tengah barat panggung - pot tengah timur panggung Jl.Ir.Sutami Trotoar +pot sebelah utara jembatan KA Sisi timur median jalan utara jemb.KA sisi barat trotoar sisi timur hutan kota median jalan lokasi:pintu masuk TMP-Rumah Makan commit to user -jalur hijau gilingan

290.00

470.00

284.00 150.00 2,300.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00

740.00 570.00 1,140.00 200.00 1,671.00 1,650.00 1,650.00 6,000.00 600.00 80.00 20.00 20.00 2,400.00

135.00



33.

34. 35. 36. 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

59.

60.

61.

Jl.A Yani (gilingan) Jalur hijau depan ps.kleco-panti waluyo sisi utara slamet riyadi Jalur hijau stasiun purwosaringapeman & kawasan kalitan Jalur hijau jl.Kartini Jalur hijau Jl.dr.Cipto M Jalur hijau Jl.Ronggowarsito Jalur hijau Jl.Yosodipuro Jalur hijau Jl.Monginsidi Jalur Hijau Ahmad Yani (Panti Waluyo - Pom Bensin Manahan) Jl.KH.Agus Salim Grapari - pertigaan Jongke Jl.Perintis Kemerdekaan (perempatan SE - Ps.Kabangan) Jl.Hasanudin Jl.Sam Ratulangi Jl.Letjen Suprapto Jl. Thamrin Jl. Mangunsarkoro Jl. Ahmad Yani Manahan Jl. Adisumarmo Jl. Letjen Sutoyo Jl. Sutan Syahrir Jl. S. Parman (Ratu Luwes) Jl. RM Said Jl. GajahMada Jl. Setiabudi Jl. Dr Supomo Jl. Imam Bonjol Jl. A Yani (terminal-ringin semar) Jl. Arif Rahman Hakim Jl. Bayangkara Barat jalan Timur jalan Jl. M Yamin Utara jalan Selatan jalan Jl. Tentara Pelajar Utara jalan Selatan jalan commit to user Jl. Ki Hajar Dewantoro

150.00 6,000.00 8,000.00 200.00 2,000.00 3,900.00 5,000.00 2,300.00 9,600.00 8,000.00 8,000.00 4000 3600 3200 2000 3600 5200 3400 2000 1000 700 1000 1100 1200 800 400 1800 400 1800 1800 775 900 3300 3150



Utara jalan Selatan jalan 62. Jl. Untung Suropati Utara jalan Selatan jalan JUMLAH Sumber : DKP Kota Surakarta Tahun 2013

3450 3300 1205 1350 156,822.70

Tabel 4.8 Data Hutan Kota yang Dikelola Oleh DKP Kota Surakarta No

Nama hutan kota

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hutan kota utara PMK Hutan kota Soekarno –Hatta Hutan kota barat ringin jurug Hutan kota timur TMP Hutan kota barat tugu wahana tata Hutan kota taman setabelan JUMLAH Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013

Luas (m²) 3.517,00 3.415,00 1.387,00 2.550,00 3.400,00 1.165,00 15.434,00

Tabel 4.9 Data Taman Pemakaman Umum yang Dikelola DKP Kota Surakarta No

Nama tempat pemakaman umum

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TPU Untoroloyo TPU Purwoloyo TPU Bonoloyo TPU Mojo TPU Pracimaloyo TPU Daksinoloyo JUMLAH Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013

commit to user

Luas (m²) 58.627,00 90.300,00 156.930,00 90.810,00 11.000,00 10.300,00 417.967,00



Tabel 4.10 Data Lapangan Olahraga yang Dikelola DKP Kota Surakarta No

Nama lapangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Lapangan Pajang/ Legon Lapangan Sri Waru Lapangan Penumping Lapangan Kota barat Lapangan Kartopuran Lapangan Prawit Lapangan Cengklik-Ngemplak Lapangan Demangan Lapangan Losari Lapangan Karang Asem Lapangan Jajar Lapangan banyuanyar Lapangan Sumber Lapangan Mojosongo Lapangan Sewu Lapangan Kenteng Lapangan Ngipang Lapangan JUMLAH Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013

Luas (m²) 9.687,00 10.044,00 6.392,00 17.750,00 8.900,00 6.000,00 20.000,00 8.270,00 11.040,00 9.850,00 6.578,00 11.850,00 7.020,00 9.162,00 9.000,00 6.580,00 8.508,00 8.050,00 174.681,00

3. Mekanisme Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perencanaan lingkungan merupakan suatu upaya terpenting dalam perencanaan kota yang menempatkan prioritas utama pada berbagai masalah lingkungan, masalah penggunaan lahan serta kebijakan yang menjadi fokus pemerintah. Perencanaan lingkungan termasuk didalamnya perencanaan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi salah satu unsur terpenting dalam struktur ruang suatu kota seiring dengan proses pertumbuhannnya commit keberagaman to userbudaya yang hidup di dalamnya.



Ruang Terbuka Hijau diurus dan dikelola oleh pemerintah setempat yang kemanfaatannya akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Ada berbagai macam jenis Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah antara lain taman kota, jalur hijau, taman pemakaman umum, hutan kota. berbagai jenis Ruang Terbuka Hijau ini merupakan ruang terbuka yang ditanami tumbuh-tumbuhan yang dimaksudkan untuk menjaga lingkungan sekitar tetap dalam kondisi bersih dan sehat dari pencemaran, hanya bentuk dan pola nya saja yang beragam. Pemerintah dalam hal ini melalui SKPD yang ditunjuk yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta mengemban tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman, penerangan jalan dan pengelolaan sampah termasuk didalamnya ruang terbuka hijau berupaya menjalankan tugas dan fungsinya untuk bisa merealisasikan ke dalam bentuk pelayanan berupa pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kota. Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau

ditangani

oleh

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta, khususnya menjadi tugas Bidang Pertamanan dan penerangan jalan DKP kota Surakarta, bidang ini melakukan kegiatan berupa pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau. Untuk tahun berjalan ini kegiatan pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau

difokuskan

pada

kegiatan

pemeliharaan. Maka dari itu dalam rangka pemeliharaan Ruang Terbuka commit to user Kota Surakarta mengacu pada Hijau Dinas Kebersihan dan Pertamanan



peraturan dari Tata Cara Pemeliharaan Tanaman Lansekap Jalan No. 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Binas Marga Departemen Pekerjaan Umum. Diharapkan dengan adanya literartur ini bisa dijadikan petunjuk dan arahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, berikut ini beberapa tahapan dalam rangka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 1) Penyiraman Penyiraman dilakukan pada pagi hari pukul 06.00- 09.00 dan sore hari pukul 15.00-18.00. Siraman tidak boleh terlalu keras sehingga media tanam dan tanaman tidak terganggu, dan dilakukan merata pada seluruh tanaman. 2) Pendangiran atau Penyiangan Pendangiran dan penyiangan merupakan pekerjaan penggemburan tanah dan pembersihan tanaman rumput liar di sekitar tanaman, pendangiran dan penyiangan dilakukan minimal 1 bulan sekali agar tanah teraerasi dan memudahkan pertumbuhan akar sehingga tanaman menjadi kokoh. 3) Pemangkasan Pemangkasan dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman

yang

sudah

tidak

teratur

dan

mengganggu

lingkungan/pandangan bebas pemakai jalan, serta mempertahankan bentuk/ dimensi ukuran tanaman. Pemangkasan dilakukan miring (45 derajat) dan rata agar hujan tidak tergenang pada batang yang baru dipotong.

commit to user



4) Pemupukan Pemupukan

tanaman

dilakukan

minimal

1

bulan

sekali

menggunakan pupuk anorganik atau pupuk organik. Penaburan pupuk dilakukan pada tanah yang sudah didangir sedalam 0,150,20 m di sekeliling batang pohon selebar diameter tajuk tanaman. 5) Pencegahan dan Pemberantasan hama dan penyakit Agar tanaman tidak terserang oleh hama/ penyakit perlu dilakukan penyemprotan insektisida ke arah batang, daun serta semua percabangan. Penyemprotan tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari yang terik, karena dapat menyebabkan terbakarnya daun. Usahakan agar penyemprotan merata pada seluruh bagian tanaman. Waktu dan dosis yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan kondisi hama atau penyakit tanamannya. 6) Penggantian tanaman atau penyulaman Tanaman perlu diganti apabila : - mati atau rusak - Terkena serangan hama yang parah sehingga dapat menular kea rah lain Jadwal pemeliharaan tanaman pasca penanaman dan pemeliharaan rutin terlihat dalam tabel sebagai berikut :

commit to user



Tabel 4.11 Jadwal Pemeliharaan Tanaman No 1. 2. 3.

Kegiatan Pemeliharaan

Frekwensi pemeliharaan Pagi & sore hari 1 bulan sekali 3 bulan sekali

Penyiraman Pendangiran/ Penyiangan Pengendalian dan Pemberantasan hama penyakit 4. Pemangkasan daun dan ranting 1 bulan sekali 5. Pemangkasan rumput 1 bulan sekali 6. Pemupukan 1 bulan sekali 7. Penyulaman dan penggantian Tergantung kondisi tanaman penutup tanah/ rumput 8. Peremajaan dan mempertahankan Sesuai kebutuhan bentuk tanaman tanaman 9. Pembersihan area taman Pagi & sore Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013 Tabel diatas bisa dipahami sebagai bentuk kegiatan khususnya pada Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta yang dilaksanakan rutin setiap hari dan apabila kondisi memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diupayakan untuk dilakukan dalam rangka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara umum dengan menerapkan proses manajemen secara intensif dilakukan mulai dari perencanaan sebelumnya kemudian membagi tugas secara merata, alur wewenang dan perintah bergulir dari manajemen atas ke pekerja lapangan sebagai eksekutor. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen atas kemudian pelaksanaannya diatur oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sebagai Koordinator. Setelah itu tugas diserahkan pada Kepala Seksi Pertamanan untuk dilanjutkan ke Mandor, mandor memberikan instruksi teknis ke para Pekerja lapangan. Pekerjaan commit to user dibagi rata ke jajaran dibawahnya, Pekerja lapangan bekerja dengan sistem



area kerja, dengan berpindah-pindah dari satu area ke area lain yang masih berada dalam cakupan wilayah kerjanya. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dimulai setiap hari mulai pukul 07.15 WIB diawali dengan apel pagi para pejabat struktural. Kemudian pengarahan kerja dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau. Setelah mendapatkan pengarahan pekerja lapangan selanjutnya langsung menuju lokasi kerja masing-masing. Pekerjaan selesai pada pukul 03.15 WIB kemudian mengikuti apel sore dan dilakukan evaluasi harian. Selain itu Bidang pertamanan dan penerangan jalan juga memiliki kebun pembibitan tanaman seluas 0,5 hektar di kebun pembibitan ini memiliki tugas menyediakan bibit-bibit yang sekiranya dibutuhkan untuk kebutuhan taman, jalur hijau dan hutan kota. B. Manajemen Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Ruang Terbuka Hijau sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan yang semakin lama semakin pesat dalam hal pembangunan fisik. Tata ruang kota yang baik sangat memperhatikan keseimbangan ekologi didalamnya, komposisi antara pembangunan fisik dengan ruang terbuka dimaksukan agar kehidupan didalamnya lebih tertata dan manusiawi. Kota dengan pembangunan yang begitu pesat, diiringi dengan perkembangan penduduk di dalamnya perlu diimbangi dengan kebutuhan akan nilai-nilai lingkungan, udara segar dan kondisi alam yang asri. Maka dari itu commit to user



perlu sebuah langkah berupa kebijakan dan kelembagaan yang terpadu untuk mengurus masalah tersebut. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman, penerangan jalan dan pengelolaan sampah. Dengan ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya revitalisasi taman-taman lama, menambah jumlah jalur hijau dan hutan kota, mengisi pemakaman-pemakamn umum dengan tanaman-tanaman sebagai ruang terbuka hijau. Namun yang terjadi sekarang adalah beberapa Ruang Terbuka Hijau yang masih terbengkalai dan meranggas. Hal tersebut disebabkan karena aspek pemeliharaan yang kurang optimal. Dalam penelitian ini akan membahas terkait hasil penelitian yang telah diperoleh. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tentang manajemen Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta memiliki titik perhatian pada beberapa jenis ruang terbuka hijau seperti taman kota, jalur hijau, hutan kota dan taman pemakaman umum dengan mengambil indikator seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan dan hal lain yang penting adalah menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung manajemen Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota commit to user



Surakarta. Manajemen Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta dapat diketahui dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut : 1. Perencanaan Perencanaan menjadi sebuah tahapan penting dalam proses manajemen, karena perencanaan sebagai pondasi untuk bekerjanya manajemen selanjutnya. Perencanaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai manajemen pada sebuah organisasi telah berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan dalam organisasi merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya, sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana-rencana yang memberikan arah dan tujuan organisasi. Perencanaan dalam konteks penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perencanaan itu berorientasi memudahkan pencapaian tujuan, apakah dalam perencanaan mengakomodasi pihakpihak yang memenuhi persyaratan keahlian teknis, perencanaan dilakukan dengan kecermatan dan perencanaan itu mengedepankan fleksibilitas dan kesederhanaan. Dari masing-masing kriteria tadi dimaksudkan untuk menganalisa konsep perencanaan yang ada di dalam organisasi terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta tentunya berupaya sebuah perencanaan itu bisa memberi arah, memberi kemudahan commit to user



organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah direncanakan. Secara umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta memiliki tujuan menciptakan kota Surakarta menjadi sebuah Kota dalam kebun pada tahun 2020 dan Kota dalam hutan di tahun 2015. Seperti kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta berikut ini : “ Jadi gini pengelolaan RTH itu selain DKP, BLH juga ikut andil dalam pengelolaan RTH terutama untuk RTH yang pendanaannya dari pusat , perencanaan bahwa sesuai visi misi 2020 kota dalam kebun terwujud dan untuk 2025 kota dalam hutan.” Surakarta berupaya menasbihkan diri menjadi sebuah kota yang konsen menjadikan Ruang Terbuka Hijau sebagai identitas kota dengan membuat kebijakan yang memfokuskan pada pengelolaan lingkungan dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang ekologis di tengah gencarnya pembangunan fisik sebagai konsekuensi kemajuan kota. dalam hal ini DKP dan beberapa SKPD lain mendapat tanggungjawab untuk mendorong dan menjalankan kebijakan tersebut. Sebuah organisasi seperti DKP Kota Surakarta tentunya memiliki target yang ingin dicapai, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan menuju ke arah pencapaian dalam hal ini target, target DKP dalam pemenuhan alokasi luas RTH. DKP memiliki target bahwa pemenuhan alokasi RTH sebesar 30% dari luas wilayah Surakarta. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta : commit to user



“ kalau target kami itu konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, RTH sebesar 20% untuk publik dan alokasi RTH 10% untuk privat. Maka dari itu kita terus melakukan pengembangan RTH, dengan mengisi lahan-lahan kosong dengan tanaman-tanaman walaupun hanya diruas-ruas/ sisi-sisi jalan sekaligus juga melakukan pemeliharaan terhadap RTH yang sudah ada.” Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dalam realisasinya sekarang ini lebih rasional mengingat juga anggaran, maka pihak DKP sendiri dalam pengelolaan RTH akan lebih mengintensifkan dalam hal pemeliharaan karena sebuah Taman maupun Jalur hijau yang sudah dibangun dan dibuat sedemikian megah dan indah kalau tidak diringi dengan sebuah perawatan maka akan menjadi tidak efektif mubadzir karena kurang terawat bahkan mati. Informasi ini didapat saat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “Mengenai fokus pengelolaan RTH sekarang ini atau untuk setahun anggaran ini kita memfokuskan pada kegiatan pemeliharaan selain itu juga penyulaman atau penanaman kembali tanaman-tanaman yang rusak sama kita melakukan penambahan jalur hijau di pojok, median maupun sisi-sisi jalan yang masih kosong.” Pendapat Mandor Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta : “ kalau di program kita sekarang ini memang cenderung ke pemeliharaan, tapi kadang kala kita juga sesuai arahan dari atas kita membuat taman /jalur hijau itu baru dengan mengganti tanaman-tanaman yang ada dengan tanaman baru.” (wawancara tanggal 11 Juli 2013).

Upaya realistis yang dilakukan DKP Kota Surakarta dalam tahun commit to user anggaran ini lebih mengintensifkan pada pemeliharaan dan tidak untuk



membangun Taman baru. sementara ini hanya melakukan penyulaman atau mengisi tanaman-tanaman pada ruas/ sisi jalan protokol atau lahanlahan kosong agar terlihat hijau. Hal itu rasional dilakukan mengingat banyak beberapa taman dan jalur hijau yang terlihat meranggas dan mati. Ditambah sudah ada banyak aspirasi yang masuk baik dari elemen masyarakat dsb agar lebih memperhatikan RTH yang sudah ada. Dalam perencanaan dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian tujuan, maka diperlukan sebuah panduan baik berupa dokumen maupun arahan sebagai pedoman untuk memudahkan pengelolaan RTH yang dilakukan. Dalam DKP kota Surakarta juga memiliki sebuah panduan berupa dokumen yang dijadikan semua jajaran DKP dalam mekanisme pengelolaan RTH. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta sebagai berikut: ” jadi dalam melaksanakan pengelolaan RTH itu kita punya pedoman berupa dokumen Tata cara Pemeliharaan Tanaman Lansekap Jalan No. 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, jadi di dalam dokumen tersebut sudah ada cara bagaimana melakukan pemeliharaan dan sebagainya.” Pendapat Mandor Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta sebagai berikut : “ jadi mengenai kerja teknis disini sebenarnya ada dokumennya saya lupa itu di bagian kantor ada mas, cuma kalau masalah penyiraman, penyulaman, pendangiran itu sudah menjadi kegiatan rutin, kalau ada pegawai baru ya pegawai lama yang member contoh/ super visi ke pegawai baru gitu.” Pengelolaan RTH dilakukan dengan panduan berupa dokumen commit userPemeliharaan Tanaman Lansekap yang bersifat nasional yakni Tatatocara



Jalan No. 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang sudah dipahami semua jajaran baik yang memiliki otoritas maupun para pekerja lapangan. Bedanya pada pekerja lapangan mereka sudah melakukan kegiatan teknis pengelolaan sebagai rutinitas sehari-hari. Dan mereka mendapat pemahaman cara pengelolan/ mekanisme kerja bukan karena mempelajari langsung dokumen tadi, melainkan dari arahan para mandor yang memang memiliki tugas untuk memberikan instruksi dan arahan ke para pekerja lapangan. Dan para mandor tersebut mendapat arahan langsung dari kepala seksi yang sudah mempelajari dan memahami dokumen Tata cara Pemeliharaan Tanaman Lansekap Jalan No. 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen

Pekerjaan Umum yang kemudian menerjemahkannya ke

dalam kegiatan teknis operasional sehingga dapat dimengerti jajaran dibawahnya. Perencanaan yang baik selain berorientasi pada kemudahan pencapaian tujuan juga mempertimbangkan dalam hal terpenuhinya persyaratan keahlian teknis para pelaku manajemen di dalam sebuah organisasi. di dalam DKP menjadi penting apabila semua pihak yang berwenang dalam perencanaan paham betul dan memiliki kompetensi yang cukup, agar perencanaan yang dilakukan berjalan baik dan terlihat arahnya dan perencanaan tersebut haruslah demokratis, mengakomodir semua elemen maupun stakeholder yang berkepentingan. Seperti yang commit to user



diungkapakan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “secara umum beberapa pertemuan antara pemerintah kota dengan masyarakat , dengan tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder, dalam hali ini Walikota, Wawali dan didampingi SKPD-SKPD itu. Dalam pertemuan ini kita membahas program jangka pendek “kota dalam kebun” kemudian program jangka panjang “kota dalam hutan”. Masyarakat sangat mendukung dan antusias karena sudah disampaikan beberapa titik yang sudah terbangun. Itu hanya baru sebagian kecil , kalau misalkan nanti semua itu sudah terlaksana masyarakat juga akan nanti partisipasinya juga akan meningkat.” Hal tersebut dipertegas Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta sebagai berikut : “Mengenai perencanaan kita berkoordinasi dengan beberapa stakeholder , DPRD termasuk juga masyarakat, nantinya kepala dinas berperan dalam perencanaan, program itu juga ada karena permintaan masyarakat, DKP untuk sekarang fokus ke pelimpahan pemeliharaan. Seperti contoh kawasan teduh di depan lapangan kota barat, itu kan DKP yang merencanakan , kemudian DPR yang punya anggaran lalu masyarakat minta dibuat konsep malamnya untuk PKL, siang sebagai kawasan teduh.” Secara prosedur DKP sudah mengikuti tahapan yang seharusnya dalam perencanaan dalam hal birokrasi perencanaan DKP melibatkan Walikota, para SKPD terkait dan beberapa elemen masyarakat untuk memusyawarahkan rencana RTH ke depan. Dalam hal ini DKP sudah menerapakan prinsip demokratis dalam perencanaan dan mereka yang dilibatkan adalah pihak-pihak yang secara prosedur maupun teknis berkaitan dengan pengelolaan RTH di kota Surakarta. Dan pihak-pihak tersebut nantinya yang bersama-sama mendorong kebijakan pengelolaan RTH berjalan dengan baik. Namun permasalahannya adalah di internal commit to user



DKP Kota Surakarta belum mempunyai seorang dikatakan ahli/ pakar dalam urusan landscaping, seperti yang diutarakan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta sebagai berikut : “Mengenai perencanaan Kita juga belum punya tenaga landscape khusus, jadi kalo mau buat denah taman yang mau dilelangkan kita masih minta tolong konsultan untuk perencanaanya. Seperti pengalaman yang dulu Villa Park Banjarsari juga seperti itu, dulu waktu mau dipagari, perencanaanya ada kemudian dilelangkan untuk konstruksi bangunan tamannya.” Pendapat Kepala Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ya sekarang kita mestinya kita itu punya perencana yang baik, seorang arsitek untuk perencanaan sebuah taman, seorang ahli landscaping yang memadahi. Lha yang kurang sementara itu mas ahli teknik khusus untuk perencanaan taman mendukung keberadaan taman itu.” Belum adanya seorang perencana yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang teknik landscaping merupakan kelemahan tersendiri yang perlu segera dicarikan solusinya, selama ini memang masalah tersebut telah terpecahkan dengan mengambil konsultan dari luar, namun untuk jangka panjang masalah ini perlu segera mendapat penanganan. dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam konteks terpenuhinya keahlian teknis pihak DKP Surakarta selama ini masih mempunyai kendala. Setelah kemudahan pencapaian tujuan dan terpenuhinya keahlian teknis, perencanaan yang baik juga perlu memperhatikan apakah perencanaan itu sudah dilakukan secara cermat. Dalam konteks organisasi DKP perencanaan yang cermat adalah perencanaan yang didasari kemampuan si pembuat rencana dalam menganalisa dan memahami commit to user kondisi yang dialami organisasi , kondisi kekuatan dan kelemahan yang



dimiliki juga kemampuan membaca peluang dan hambatan dalam sebuah organisasi tak ketinggalan kriteria penentuan standar waktu juga menjadi poin penting dalam terselesainya pekerjaan/ kegiatan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta dalam hal ini selalu memperhitungkan kekuatan dan kelemahan dalam organisasi, hal ini senada yang diungkapakan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta sebagai berikut : “Perencanaan kita selalu mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki, aset kekuatan maupun kelemahan dalam hal anggaran juga , jadi sebelum kita merencanakan program, itu kita ya harus paham kondisi dan kemampuan kita jangan asal nyusun program saja.” Perencanaan yang baik sangat mengedepankan efektivitas dalam hal ini penentuan standar waktu. DKP kota Surakarta menginginkan sebuah kegiatan yang ada standar waktunya agar bisa terselesaikan sesuai target yang direncanakan. informasi ini seperti yang didapatkan dari wawancara ke informan yakni dengan Kepala Seksi Pertamanan sebagai berikut : “Oiya mas jadi setiap program kerja di DKP ini harus ada target waktunya dimana harus diselesaikan sesuai dengan aturan, seperti pekerja lapangan itu memang diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis dan itu harus dilaporkan perhari, klo pegawai administrasi juga wajib membuat laporan tertulis tapi dalam konteks yang berbeda.” Fleksibilitas

dalam

perencanaan

sangat

diperlukan

agar

perencanaan bisa sesuai dan lebih adaptif dengan situasi lingkungan yang dinamis, perencanaan tidak hanya diperuntukan untuk suatu kondisi commit to user



sekarang namun juga mampu mengakomodasi lingkungan dimasa yang akan datang. Dalam wawancara didapat informasi bahwa selama ini DKP juga memperhitungkan situasi lingkungan yang dinamis, agar perencanaan yang disusun nantinya tidak kaku dan usang ketika diterapkan pada dimensi waktu dan kondisi yang berbeda. Hal ini seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta : “ Tentu saja mas yang mana perencanaan itu harus mempertimbangkan kondisi sekarang dan yang akan datang , kita tahu bahwa lingkungan itu kan berubah-ubah jadi sebisa mungkin perencanaan itu sesuai, misalnya untuk pengelolaan RTH bahwasanya sangat dipengaruhi lingkungan seperti iklim, jd perencanaan harus bisa mengakomodir pada waktu kondisi hujan dan pada waktu kondisi kemarau , karena penanganannya pun juga berbeda.” Disamping

fleksibilitas

perencanaan,

faktor

kesederhanaan

perencanaan juga memiliki peranan karena dengan perencanaan yang sederhana maka itu bisa dipahami oleh pelaksana. Meskipun menariknya perencanaan, begitu besarnya sebuah rencana kalau dalam pelaksanaannya dinilai kompleks dan rumit oleh pelaksananya maka sama saja perencanaan tersebut tidak efektif. Faktor ini pula sepertinya juga ditekankan DKP kota Surakarta dalam perencanaan, sesuai yang dipaparkan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP kota Surakarta sebagai berikut : “ Iya mas sejauh ini memang perencanaan itu ya diterima, ya harus lha wong itu kewajiban, dan bisa dipahami karena sudah didesain ke kegiatan teknis jadi semua jajaran organisasi bisa memahami. Jadi di dkp ini memang dilakukan pengelompokan pekerjaan mas, disini itu 20% tenaga administrasi dan 80% tenaga lapangan, commit to user



memang seperti itu karena urusan kita ini kan bersentuhan langsung ke lapangan.” Hal senada diungkapkan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta: “ Ya jadi dengan program kerja yang sudah direncanakan itu juga mempermudah dan diterima dengan baik oleh mereka yang kerja dilapangan, mereka mengerti kok mas harus bagaimana dan melakukan apa, selama ini belum ada yang protes terkait pekerjaan mereka.” Kesederhanaan sendiri menjadi faktor yang penting karena tidak semua unsur pelaksana khususnya para tenaga lapangan di DKP ini memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama pula, dalam hal tugas yang dilimpahkan kepadanya. Yang utama adalah kebijakan yang sifatnya makro dalam perencanaan tadi bisa diterjemahkan secara sederhana dan operasional dan terpenting lagi bisa dipahami dan diterima semua unsur pelaksana dalam lingkungan DKP kota Surakarta. 2. Pengorganisasian Pengorganisasian sebagai suatu cara pengalokasian kegiatankegiatan organisasi untuk ditugaskan ke para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Pengorganisasian memiliki dua proses penting yang pertama adalah departementalisasi dan yang kedua adalah pembagian kerja. Untuk menjalankan kegiatan pengelolaan RTH , DKP kota Surakarta menempatkan upaya departementalisasi sebagai pondasi untuk menyusun departemen-departemen atau bagian yang memiliki segemen pekerjaan Seksi yang bertugas commit masing-masing. to user



langsung melakukan pengelolaan RTH adalah seksi pertamanan berikut adalah struktur jabatan kepegawaian seksi pertamanan DKP Kota Surakarta : Tabel 4.12 Jabatan Kepegawaian Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta No

Jabatan kepegawaian

Jumlah (Orang)

1. Struktural

2

2. Administrasi

3

3. Mandor

12

4. Sopir

9

5. Tenaga Lapangan

131

6. Pengawas

3

Jumlah total (Tanpa outsourcing)

160

Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013 Jabatan

Kepegawaian

pada

Seksi

Pertamanan

diatas

menggambarkan bahwa DKP kota Surakarta khususnya Seksi Pertamanan melakukan departementalisasi pekerjaan ke beberapa jabatan fungsional yang ada sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing agar pekerjaan bisa terdistribusi dengan baik tanpa ada duplikasi dan tumpang tindih karena masing-masing bagian memiliki pekerjaan masing-masing. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Staff di Seksi Pertamanan DKP kota Surakarta : “ Jadi di seksi pertamanan ini memang dilakukan pengelompokan pekerjaan mas, disini itu 20% tenaga administrasi dan 80% tenaga commit to user lapangan , memang seperti itu karena urusan kita ini kan



bersentuhan langsung ke lapangan, ada yang bagian adminitrasi, kepala seksi dan para mandor sama pekerja lapangan .” Untuk

seksi

Pertamanan

yang

mana

dalam

kegiatannya

berhubungan langsung dengan urusan lapangan maka jabatan yang memiliki jumlah anggota cukup dominan adalah tenaga lapangan termasuk juga para mandor yakni 80%. Kemudian untuk urusan administrasi perkantoran seksi pertamanan memiliki tenaga administrasi 20% dari keseluruhan. Itu artinya seksi pertamanan dalam menjalankan kegiatannya memfokuskan ke urusan-urusan langsung dilapangan dengan kegiatankegiatan rutin untuk pengelolaan RTH di lapangan. Dalam Seksi Pertamanan peran mandor dan tenaga lapangan menjadi krusial karena bagian inilah yang melakukan eksekusi pekerjaan yang dijalankan melalui rutinitas harian. Dalam Seksi Pertamanan mandor masih

dibagi

kedalam

beberapa

bagian

berdasarkan

tugas

dan

pekerjaannya. ketika melakukan wawancara didapat informasi dari Mandor di seksi pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Mengenai sistem kerja yang dilakukan DKP itu memang melakukan pembagian pekerjaan. Pembagian kerja berdasarkan tugas dengan sistem kemandoran dapat dikatakan sudah efektif maksudnya setiap mandor mempunyai tugas masing-masing sehingga dalam melakukan proses kegiatan secara keseluruhan, mandor berkoordinasi dengan mandor lain sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaannya.” Pendapat Mandor di Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta: “jadi dari kemandoran sendiri pembagian kerja sudah jelas mas ada mandor penyiraman, pembibitan, satgas bangunan yang mengurusi user ornamen- ornamentcommit taman to yang rusak .”



Berikut adalah pembagian beberapa kemandoran pada Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta : 1. Mandor Taman dan Jalur Hijau tugasnya mengawasi tenaga dalam pemeliharaan taman seperti penyapuan sampah taman, perawatan tanaman, pendangiran, pemupukan, penyulaman tanaman. 2. Mandor pembibitan tugasnya mengawasi tenaga dalam pembibitan tanaman 3. Mandor pembangunan taman tugasnya membuat batas taman, membangun pagar taman, menanam tanaman baru 4. Mandor rempel tugasnya merempel pohon, menebang pohon 5. Mandor penyiraman dan potong rumput tugasnya menyirami taman dan memotong rumput 6. Mandor peralatan dan kendaraan tugasnya mengawasi peralatan dan tenaga sopir Pembagian kerja di masing-masing kemandoran dimaksudkan agar terjadi pemfokusan pekerjaan dan kerja sama yang integratif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan RTH khususnya seksi pertamanan. Pembagian kerja dilakukan agar masing-masing bagian khususnya kemandoran tidak terjadi silang pekerjaan dan tumpang tindih pekerjaan . seperti hasil wawancara yang didapat dengan Staff pada seksi Pertamanan sebagai berikut: “ Kalau tumpang tindih ini ga ada mas, karena di lapangan itu

diatur dan diawasicommit sedemikan rupa oleh mandor dan kepala regu to user jadi pekerjannya ya masing-masing, kalau timpang tindih itu disini



tidak ada karena bidang satu dengan yang lainnya sudah memiliki fungsi dan urusan sendiri-sendiri.” Setelah dilakukannya departementalisasi proses pengorganisasian berikutnya adalah pembagian pekerjaan ke seluruh anggota organisasi, pemerincian tugas pekerjaan ke individu-individu. DKP melakukan pembagian pekerjaan ke beberapa bidang dibawahnya seperti bidang Pertamanan

dan

Penerangan

Jalan

kemudian

melakukan

departementalisasi ke Seksi Pertamanan kemudian dalam seksi ini, yang mana seksi yang mengurusi secara langsung pegelolaan RTH membagi pekerjaan ke masing-masing pekerja dalam naungan seksi pertamanan baik mereka sebagai mandor maupun tenaga lapangan masing-masing memiliki tugas jobdesk masing-masing agar pekerjaan yang dilakukan bisa fokus dan mencapai tujuan organisasi. Senada yang diutarakan oleh Kepala Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ untuk kegiatan pemeliharaannya RTH, kita bagi per mandor. Jadi 1 mandor mempunyai bagian wilayah tertentu dan mengepalai tenaga per regu. 1 mandor biasanya mengepalai 2 regu , 1 regu terdiri atas 5-7 tenaga kerja dengan 1 kepala regu yang kemudian bekerja sesuai pembagian wilayah yang sudah ditentukan. Mandor mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan RTH. Mandor merupakan jembatan /penghubung dari level pembuat kebijakan atau dari kepala seksi ke tenaga harian.” Pembagian pekerjaan per mandor dilanjutkan pendistribusian pekerjaan ke jajaran dibawahnya yakni para tenaga lapangan, sekumpulan tenaga lapangan yang dikepalai mandor mempunyai kepala regu, kepala regu inilah yang mengkoordinir para pekerja lapangan sesuai instruksi mandor. Para mandor ini bertugas memberikan pengarahan langsung ke commit to user



ketua regu dan tenaga lapangan lain. Seperti yang diutarakan Mandor pada seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta : “ Dalam melakukan perawatan taman maupun jalur, saya bertugas membagi personil ke tempat-tempat tertentu. Misalnya si A kerja disini , dan si b kerja disini. Mandor memberi arahan mana yang harus dibersihkan, nanti kepala regu memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan tempat yang ditentukan tadi. Untuk proses pekerjaannya itu, merapikan tanaman dahulu, misalnya memangkas, mendangir, baru kemudian dibersihkan atau disapu. Setelah itu, sampah dedaunan dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam karung. Nanti saya sebagai mandor lapor ke bagian pengambilan sampah. Terus sekitar jam 12 keatas , sampah akan diambil.” Job desk atau gambaran kerja per individu menjadi penting untuk memberi pedoman bagi para individu bekerja. Dalam Seksi pertamanan mulai dari tenaga administrasi hingga tenaga lapangan memiliki gambaran kerja masing-masing agar dalam penyelesaian tugas menjadi lebih fokus. Berikut adalah tugas-tugas atau gambaran kerja para pegawai di lingkup Seksi Pertamanan : a. Kepala Seksi Pertamanan 1. Melakukan penyusunan rencana kerja berdasarkan program kerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan. 2. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksinya masingmasing 3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahannya 4. Melakukan pengawasan kerja bawahannya commit to kerja user 5. Melakukan koreksi hasil



6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan b. Personil / staf kantor 1. Mengerjakan administrasi kerja 2. Membuat dan menerima surat 3. Melakukan pencatatan laporan dari masyarakat 4. Membuat rencana pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pertahun 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan c. Mandor Mandor Jalur dan Taman : 1. Bertanggung jawab terhadap kondisi jalur dan taman sesuai dengan lokasi kerjanya 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan 3. Mengawasi pelaksanaan tugas di lapangan sesuai dengan lokasi kerjanya 4. Membuat laporan kepada atasan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

commit to user



Mandor Satgas Bangunan & Taman, Penyiraman & Potong Rumput dan Mandor Perempelan Pohon : 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan 2. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan tim 3. Mengawasi pelaksanaan tugas di lapangan 4. Membuat laporan kepada atasan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan Mandor Kebun Pembibitan : 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan 2. Bertanggung jawab dalam perawatan dan produksi tanaman di kebun pembibitan 3. Melakukan pengawasan terhadap kondisi tanaman di kebun pembibitan 4. Membuat laporan kepada atasan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan Mandor Lapangan OR Kota Barat dan Outsourching : 1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan lapangan olah raga (Kota Barat) 2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengguna lapangan commit to user olah raga (Kota Barat)



3. Melakukan pengawasan pekerjaan outsourching 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan 5. Membuat laporan kepada atasan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan Mandor Angkutan, Mekanik dan Administrasi Peralatan : 1. Bertanggung jawab dalam kondisi peralatan dan armada angkutan 2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan jadwal angkutan dan pengambilan sampah taman 3. Melakukan pengawasan penggunaan peralatan dan armada angkutan 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan 5. Membuat laporan kepada atasan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan Dalam sebuah organisasi formal seperti DKP pengaturan individuindividu tidak melulu masalah mekanisme kerja dan gambaran kerja, melainkan pengaturan waktu/ jam kerja menjadi batasan anggota organisasi bekerja dan sejauh mana mereka menjalankan kegiatannya. DKP kota Surakarta menerapkan jam kerja pada para pegawainya relatif commit to user



sama seperti instansi-instansi lainnya. Senada yang jelaskan Mandor pada Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ kalau aturan kerja disini itu, dimulai jam 07.00-15.00 jadi pekerja kami yang PNS itu harus ikut apel dulu mas kalau yang THL sama outsourcing itu tidak diwajibkan ikut apel, biasanya mereka langsung pulang.” Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Selain aturan teknis pemeliharaan RTH , DKP sebagai instansi publik terkait juga oleh aturan waktu hari kerja dan jadwal. DKP kota Surakarta memiliki hari kerja sama seperti instansi-instansi pemerintahan yang lain di kota Surakarta yaitu 5 hari kerja . untuk jadwalnya , pegawai dan dan pekerja masuk kerja mulai pukul 7 pagi dan pulang pukul 4 sore, sebelum kerja ada apel pagi dan sesudah kerja ada apel sore.” Pengelolaan RTH dimulai pukul 07.15 WIB sebelumnya dilakukan apel pagi oleh seluruh pejabat struktural DKP kota Surakarta. Setelah itu dilanjutkan koordinasi antara Kepala Bidang dengan kepala seksi kemudian ke mandor-mandor, setelah itu para mandor berkoordinasi dan member arahan harian kepada para tenega lapangan kemudian langsung menuju wilayah kerja masing-masing. Istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai 13.00 WIB, setelah itu mereka kembali bekerja dan selesai pada pukul 03.15 WIB dan kembali ke kantor DKP untuk melakukan apel sore dan melakukan evaluasi sekaligus melaporkan kegiatan harian. Selain mengikuti jadwal kerja pegawai negeri secara umum, namun berhubung DKP khususnya seksi Pertamanan ini bekerja berurusan dengan tanaman maka jadwal kerjanya commit topun user perlu menyesuaikan kebutuhan



tanaman itu sendiri, sesuai tugas masing-masing personel pekerja lapangan seperti

penyiraman,

pemotongan,

penyemprotan/

pemupukan

dan

pendangiran, sesuai dengan informasi yang didapat ketika wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan DKP Kota Surakarta : “Sistem kerja disini terutama yang lapangan di bagian penyiraman itu ya harus menyesuaikan, kalau pagi ya harus jam 5, walaupun umumnya PNS itu kan masuknya jam 7 selesai jam setengah 4, ya karena menyangkut kebutuhan tanaman ya mereka harus masuk pagi, kemudian sore harinya untuk penyiraman dilakukan mulai jam 4 sampai selesai malam hari, untuk bagian penyemprotan dilakukan jam 8-10, kalau terlampau siang nanti malah tidak efektif, efeknya bisa meracuni tanaman, kemudian untuk kegiatan lainnya seperti menyapu, pendangiran, pemotongan itu normal kapanpun bisa dilakukan karena tidak terbatas waktu.” Dalam penjelasan lain ditegaskan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ kalau ada pekerjaan-pekerjaan incidental mas, misalkan ada puting beliung, ada hujan lebat, ada angin lha itu kan kadang di malam hari kita harus siap, jadi tidak terukur waktu mas, soalnya kalau tidak segera ditangani potongan pohon yang tumbang tadi akan mengganggu lalu lintas, dan akan mengganggu orang beraktivitas disekitar itu.jadi bisa di bilang kita bekerjanya 24 jam mas.” Para personel khususnya para personel yang bertugas di lapangan senantiasa dalam jam kerja memang tidak sama dengan jam kerja PNS lain, bagian-bagian tertentu misalnya untuk kebutuhan tanaman, personel/ petugas yang bertugas melakukan penyiraman harus siap bekerja lebih pagi dibanding para pekerja lain, kemudian untuk sore harinya juga harus commit userselesai malam. Kemudian untuk memulai pekerjaannya lebih soreto dan



urusan pemotongan harus siap bekerja sesuai kondisinya, kalaupun tengah malam ada angin besar kemudian merobohkan pohon-pohon maka pihak DKP secara umum dan seksi pertamanan secara khusus harus siap sesegera mungkin melakukan penanganan, karena kalau tidak segera ditangani maka akan membahayakan masyarakat sekitar dan para pengguna jalan yang melintas kalau pohon-pohon yang bersangkutan tumbang di jalan utama kota. 3. Pengkoordinasian Setelah kegiatan-kegiatan dibagi dan didepartementalisasikan maka perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal baik dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Masingmasing jajaran bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Pengkoordinasian sangat dibutuhkan organisasi sebagai upaya to user memroses pengintegrasiancommit tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan pada satuan-



satuan yang terpisah. Demikian halnya dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta pengkoordinasian terus diupayakan agar setiap bagian selain bisa fokus bekerja juga mampu memahami posisi dan keberadaannya terhadap organisasi secara keseluruhan. Pengkoordinasian dalam DKP kota Surakarta dapat dilakukan dengan tiga cara koordinasi antara atasan dan bawahan, koordinasi antara unit-unit sederajat dan koordinasi organisasi DKP dengan organisasi lain. Koordinasi anatara atasan dan bawahan baik berupa instruksi maupun arahan penting dilakukan hal ini juga diterapkan di DKP Kota Sarakarta, seperti yang diungkapkan oleh Mandor di Seksi Pertamanan Kota Surakarta : “ jadi bentuk instruksi dari atas itu ketika pas apel kita diberi arahan kegiatan harian, tapi juga kita biasanya waktu dilapangan itu kita di calling, atasan minta kita mengerjakan apa gitu yang jelas kita selalu siap dan melaksanakan apa yang diperintahkan.” Semua personel harus siap dimanapun dan kapanpun dalam melaksanakan instruksi yang diperintahkan, yang utama adalah mereka menyelesaikan dulu tugas rutin masing-masing, kalaupun ditengah kegiatan mereka mendapat instruksi untuk mengerjakan pekerjaan lain, maka mereka harus siap. Namun dalam prakteknya bukan tanpa kendala tidak semua pekerjaan yang diinstruksikan mandor dapat diselesaikan semuanya, seperti informasi yang diberikan Tenaga lapangan di Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta : “ kita kadang-kadang itu bekerja kan berdasarkan instruksi jadi ada commit to user instruksi untuk mengurus taman banjarsari kemudian muncul



instruksi lagi di taman lain jadi kadang-kadang memang tidak bisa selesai dalam sehari.” Para pekerja lapangan biasanya bekerja sesuai instruksi dan berpindah-pindah sesuai kebutuhan pengelolaan, ada kalanya di tengah pekerjaan mereka, mendapat tugas lain untuk pindah ke lokasi/ area lain hal tersebut tidak serta merta akan bisa diselesaikan sesuai yang di perintahkan mengingat juga faktor jumlah tenaga, produktivitas dan luasnya area yang mereka kerjakan. Maka ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan. Dalam hal ini perlunya koordinasi antara atasan dan bawahan agar lebih diintensifkan khususnya komunikasi antara Kepala seksi dan Mandor agar kondisi pekerjaan yang dijalankan para tenaga lapangan bisa terselesaikan dengan baik Koordinasi antara atasan dan bawahan tidak sebatas pemberian perintah dan instruksi saja melainkan proses komunikasi berupa keluhan yang dialami kendala pada saat di lapangan. Aspirasi-aspirasi inilah yang dijadikan masukan untuk perbaikan kedepannya seperti yang diutarakan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Iya jadi aspirasi dari tenaga lapangan itu kita perhatikan , masalah-masalah apa yang mereka hadapi kita tampung dan kita jadikan bahan evaluasi, sebenarnya masukan-masukan dari mereka itulah yang dijadikan materi-materi untuk perbaikan, mereka kan ujung tombak yang mengeksekusi langsung di lapangan jadi kurang etis kalau perencanaan atau kebijakan apapun tidak mengakomodasi aspirasi mereka.” Selain koordinasi atasan dan bawahan, koordinasi antar unit-unit sederajat juga sangat diperlukan mengingat urusan RTH ini terkait dengan commit to user



bidang lain dalam lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Untuk Seksi Pertamanan koordinasi antar kemandoran menjadi penting maka perlu menjadi perhatian dan penerapan dalam prakteknya seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Mengenai sistem kerja yang dilakukan DKP sendiri sudah cukup baik. Pembagian kerja berdasarkan tugas dengan sistem kemandoran dapat dikatakan sudah efektif dalam arti setiap mandor mempunyai tugas masing-masing sehingga dalam melakukan proses kegiatan pengelolaan RTH secara keseluruhan, mandor harus berkoordinasi dengan mandor lain sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaannya.” Hal senada juga diutarakan oleh Staff administrasi di Seksi Pertamanan: “ jadi kalau departementalisasi disini dibagi ke beberapa bidang, jadi kita memang selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada seperti penanaman RTH di pemakaman itu kita berkoordinasi dengan bidang pemakaman, dalam taman kota kita memerlukan tong sampah dan truk sampah untuk mengangkut sampah-sampah dari taman, kita berkoordinasi dengan bidang persampahan.” Koordinasi berupa kerjasama inilah yang seharusnya terus dilakukan agar kegiatan yang dilakukan lebih efektif dan efisien, sulit jika masing-masing bidang atau satuan kerja berdiri sendiri masing-masing mementingkan pekerjaan dan menutup untuk melakukan kerja sama dengan bidang lain, karena DKP terdiri dari masing-masing bagian yang secara garis besar arah tujuannya sama. Hal ini ditegaskan dari informasi yang didapat dari wawancara dengan Mandor di Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta :

commit to user



“ kita sebelum kerja itu sudah dikoordinasikan dengan jelas, seperti kemaren ada bencana putting beliung itu kita back up semua , kita saling membantu jadi tidak peduli itu bagiannya siapa, kami semua turun karena kalau tidak segera diatasi malah mengganggu pengguna jalan yang melintas karena banyak pohon-pohon yang tumbang.” Pendapat Mandor pada Seksi Pertamanan DKP kota Surakarta sebagai berikut : “ kalau kerja sama dengan bidang lain itu juga baik, misal kalau ada TPU yang mau ditanami tanaman-tanaman dibuat taman itu kita berkoordinasi dengan bidang pemakaman lalu kita langsung membersihkan setelah itu kita beri bibit lalu di tanam dan dirawat. misal ada sampah di jalan itu ga peduli itu sampah rumah tangga atau sampah taman itu kita angkut semua .jadi kita bekerja sama dengan seksi pengangkutan di bidang persampahan juga.” Melaksanakan

koordinasi

antar

unit-unit

sederajat

selalu

dilaksanakan semua bidang yang ada tanpa terkecuali, meskipun pemahaman akan pentingnya koordinasi sudah diyakini dan dijalankan pada semua elemen atau bagian dalam organisasi namun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Kendala tersebut seperti yang diinformasikan Mandor di Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ kendala kita misal gini mas kita diminta hari ini menanam di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) , namun karena TPS masih digunakan jadi kita terpaksa menunggu bidang persampahan menyelesaikan pekerjaannya, dan otomatis nanti ga akan selesai per hari ini.” Kendala-kendala bisa saja terjadi karena konsekuensi kompleksnya bidang-bidang yang ada, sama-sama diketahui bahwa DKP kota Surakarta bukan bicara masalah RTH sajato melainkan ada bidang Persampahan, commit user



Pemakaman Umum dsb. seperti yang dijelaskan diatas bahwa koordinasi yang bersifat komunikasi antara bidang persampahan dengan bidang pertamanan harus lebih diintensifkan agar masing-masing bidang bisa menyesuaikan kepentingan mana yang didahulukan agar tercipta tujuan bersama. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya utamanya yang berurusan dengan RTH tidak berdiri dan bekerja sendiri namun juga berhubungan dengan instansi lain yang berkaitan, itu artinya koordinasi dengan instansi di luar DKP merupakan keharusan yang harus dilaksanakan demi pencapaian tujuan pengelolan RTH. Informasi terkait hal tersebut seperti yang diutarakan Kepala Bidang Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Jadi kalau bicara koordinasi yang jelas kita selalu bekerja sama dengan instansi lain seperti dengan dinas TRK dalam hal perijinan, dinas pengelolaan pasar kita itu ya harus responsif misal ada relokasi pasar baru dikarenakan akan ada penggalakan RTH maka setelah itu kita langsung eksekusi bekas pasar tadi untuk dijadikan kawasan RTH ,kalau lama-lama nanti takutnya para pedagang tadi kembali lagi, dengan dinas pertanina kita juga berkoordinasi dalam bibit mana yang sesuai untuk RTH, dengan BLH kita juga berkerjasama mengurus hutan kota.” Pendapat Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Perencanaan berkolaborasi dinas tataruang kota untuk perijinan pembangunan kawasan RTH , dinas pertanian dan BLH juga swasta, untuk mmbantu baik pngelolaaan dan pmbangunan dan juga tak lupa melibatkan semua unsur masyarakat,” commit to user



Dalam hal pembangunan kawasan RTH baru, DKP kota Surakarta harus berkoordinasi dengan DTRK (Dinas Tata Ruang Kota) dalam hal perijinan agar tidak menyalahi kebijakan tata ruang secara keseluruhan. Kemudian kalau ada kegiatan relokasi pasar maka DKP kota Surakarta perlu berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Pasar untuk segera melakukan penanaman dan pembangunan kawasan RTH di bekas lokasi pasar yang bersangkutan. Kemudian dalam mengelola hutan kota bekerjasama dengan BLH (Badan Lingkugan Hidup), kerena pengelolaan Hutan kota di Surakarta ada sebagian yang dikelola BLH. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pertanian dalam pemilihan bibit-bibit mana yang cocok untuk ditanam di kawasan RTH kota. Dan yang terakhir tentunya masayarakat sendiri bersama-sama dengan DKP agar senantiasa merawat dan mejaga Kawasan RTH agar tetap asri dan bersih. 4. Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi tercapai. Pengawasan dilakukan dengan berbagai cara bisa dengan menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan pelaksanaan, bisa dilakukan dengan merancang sistem umpan balik, bisa dengan upaya membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, pada akhirnya adalah mengambil tindakan korektif untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi digunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. commit to user



Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta melaksanakan proses pengawasan dimaksudkan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan bisa tercapai, dengan proses pencapaian yang berupa kegiatan-kegiatan pengelolaan RTH yang dijalankan oleh para pelaksana khususnya para petugas pada Seksi Pertamanaan. Dalam penelitian ini ada beberapa kriteria/ instrument

pengawasan

untuk

menilai apakah

pengelolaan RTH sudah berjalan sebagaimana mestinya, apakah terjadi penyimpangan dan apakah kegiatan-kegiatan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan. kriteria-kriteria tersebut diantaranya kejelasan standar hasil yang direncanakan, kejelasan anggaran, kejelasan berupa data statistik dan kejelasan laporan, kejelasan auditing, kejelasan observasi langsung ke lapangan. Pengawasan dengan cara menetapkan standar yang direncanakan sudah diterapakan oleh DKP seperti kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta Sebagai berikut : “ Jadi setiap kegiatan kita itu harus disesuaiakan dengan standar yang telah disusun dalam RKA, jadi dalam segi pengelolaanya itu memang diawasi betul-betul.” Kegiatan-kegiatan yang dilakukan DKP khususnya untuk urusan pengelolaan RTH harus didasarkan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran). Apa yang harus DKP lakukan semua telah tertuang dalam RKA, maka pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan dengan benar sesuai di RKA agar kegiatan bisa terarahcommit dan tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan to user



RTH. Mekanisme teknis pengelolaan pun DKP menggunakan standar berupa dokumen yang bersifat nasional, seperti yang diutarakan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan RTH, DKP Kota Surakarta mengacu peraturan dan Tata Cara Pemeliharaan tanaman Lansekap Jalan No 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Jadi pelaksanaannya harus sesuai dengan Standar Pemeliharaan RTH Tersebut yang sekarang ini menjadi rutinitas kegiatan pemeliharaan.” Pedoman berupa dokumen tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan operasional yang secara rutin dijalankan para tenaga di lapangan sehingga mampu dipahami dan dijalankan para pelaksana di lapangan. Seperti informasi yang didapat dari wawancara dengan Mandor di Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ kalau standarisasi itu setiap harinya ada mas tergantung masing, masing kemandoran kalau urusan taman itu biasanya mereka harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai cakupan wilayahnya, kalau di pembibitan itu kita harus menyelesaikan membuat 400 polibek perharinya.” Setiap bidang yang ada memiliki standar masing-masing untuk mandor pembibitan harus membuat 400 polibek setiap harinya. Untuk mandor jalur dan taman standarnya setiap hari harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai wilayah dan luas area yang menjadi cakupan wilayah kerjanya. disinilah peran mandor sangat penting dalam mengarahakan para bawahannya agar bekerja efektif dan efisien, memberi arahan area mana yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian setelah selesai mandor commit to user



mengarahkan tenaga lapangan untuk segera berpindah ke area lain yang membutuhkan penanganan. Pengawasan juga dilakukan DKP kota Surakarta melalui mekanisme kejelasan anggaran , pengawasan ini dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui berapa dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu, dan apakah penggunaanya sesuai sebaimana mestinya. Dalam wawancara didapat informasi mengenai kejelasan pengelolaan anggaran, informasi tersebut diutarakan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta : “ Kalau dalam anggaran mas kita itu ya harus mengelola dan menjalankan sesuai rencana anggaran jadi tidak ada peluang untuk melakukan penyimpangan. Kita juga menyusun laporan pertanggungjawaban kerja setiap tahun. kita menyusun laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan. Kita laporkan kegiatan kita setiap tahun kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat Dinas.” Pengelolaan RTH dengan berbagai kegiatannya harus disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, mulai dari kegiatan apa yang harus dilakukan beserta penggunaan dananya. Jadi setiap kegiatan harus disertai dasar anggaran yang jelas agar kegiatan pengelolaan RTH bisa berjalan sesuai tujuan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan kegiatan maupun praktek memainkan anggaran (dana) yang ada. Kemudian setiap tahunnya pun diwajibkan untuk menyusun sebuah laporan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan tersebut, commit to user



Setelah itu dilaporkan kepada kepala dinas melalui sekretariatan dinas. Kemudian yang terakhir dilaporkan ke Walikota. Sebagai instansi publik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta mempunyai tanggung jawab atas kinerja terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan RTH kepada publik, publik perlu mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama ini dan bagaimana anggaran diperuntukan sebagaimana mestinya, maka DKP perlu memberikan laporan ke publik melalui beberapa pertemuan seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Pertanggungjawaban ke masyarakat yang kita lakukan selama ini baru sebatas dari Kasubag Evaluasi dan Pelaporan jadi dilakukan semacam diskusi gitu, melibatkan beberapa stakeholder, para tokoh masyarakat, disana juga sebagai wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat terkait kegiatan-kegiatan kedepan tentunya dalam masalah pengelolaan taman dan RTH keseluruhan.” Pertanggungjawaban

yang dilakukan

DKP

Kota

Surakarta

utamanya dalam konteks pelaporan kegiatan maupun anggaran kepada publik selama ini masih kurang baik, belum adanya konsep maupun mekanisme pertanggungjawaban secara langsung kepada publik menjadi alasan utama, selama ini hanya sebatas pertemuan dengan konsep diskusi yang melibatkan beberapa elemen masyarakat khususnya para stakeholder dan para tokoh masyarakat tertentu. Membuat pertanggungawaban ini terkesan formalitas dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi pertanggungjawaban, masyarakat secara luas tidak commit to user



bisa mengakses secara langsung materi pertanggungjawaban ,sehingga dinilai konsep seperti ini kurang efektif dan tidak berdampak ke masyarakat secara umum. Pengawasan berikutnya bisa dilakukan dengan mekanisme data statistik, pengawasan dengan data statistik dapat dilakukan dengan teknik penyajian data berupa tebel, bagan, kurva maupun grafik. Data tersebut dimaksudkan agar diolah sedemikian rupa sehingga mengandung pengertian yang memudahkan pengguna untuk memahaminya. Namun dalam wawancara yang dilakukan didapat informasi bahwa Dinas Kebersihan

dan

Pertamanan

khususnya

Bidang

Pertamanan

dan

Penerangan jalan tidak menggunakan data-data statistik khususnya terkait laporan kegiatan yang biasanya disusun perharinya oleh petugas baik administrasi maupun petugas lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Kalau teknik penyajian laporan sendiri disini belum ada yang berbentuk grafik, tabel atau bagan, biasanya mereka (tenaga lapangan) itu melaporkan kegiatannya ya lewat tulisan tangan biasa saja, nanti bagian administrasi yang mengolahnya.” Setelah dilakukan wawancara dengan kepala bidang pertamanan dan penerangan jalan didapatkan informasi bahwa mekanisme pengawasan berupa kegiatan pelaporan yang dilakukan rutin setiap harinya para tenaga lapangan melaporkan kegiatannya dengan tulisan tangan sederhana, menuliskan kegiatan apa saja yang dilakukan setiap harinya. Dan commit to user cenderung bersifat deskriptif tidak ada teknik pengolahan data berupa



tabel, grafik, maupun kurva kemudian diserahakan ke bagian kantor (admintrasi) untuk diolah ke dalam komputer. Kejelasan laporan juga menjadi perihal penting digunakan sebagai cara pengawasan khususnya antara atasan dan bawahan, laporan ada yang berbentuk lesan maupun tulisan, laporan harus sesuai dengan realita yang sesungguhnya dan dengan bahasa yang sederhana agar mudah diterima dan dipahami oleh pengguna. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta melakukan pengawasan masing-masing jajaran sesuai prinsip hierarki yang ada masing-masing jajaran bertanggung jawaban pada jabatan diatasnya. Dan mewajibkan seluruh jajarannya untuk membuat laporan kegiatan setiap harinya, seperti yang diutarakan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan DKP Kota Surakarta : “Jadi kami ini semua seluruh jajaran dari Kepala dinas hingga tenaga lapangan diwajibkan untuk membuat laporan harian mulai dari melakukan kegiatan apa, dimana mulai jam berapa selesai jam berapa jadi semua harus dilaporkan secara runtut agar jelas kinerjanya dalam sehari itu.” Hal senada juga di utarakan oleh Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta : “ Setiap hari mas para pekerja lapangan itu memang kami wajibkan untuk membuat laporan secara tertulis, kalau laporan lesan itu kami biarkan alami seperti interaksi biasa (informal).” Pengawasan dengan cara membuat laporan harian sangat penting dilakukan mengingat segala kegiatan yang dilakukan pada hari itu adalah penting untuk mendukung terciptanya tujuan organisasi kedepan. dari kegiatan-kegiatan rutin inilah perlu dilakukan pengawasan agar tidak commit to user



menyimpang dengan standar organisasi yang telah ditetapkan. Laporan harian diwajibkan untuk semua jajaran organisasi tanpa terkecuali Kepala Dinas. Untuk pekerja lapangan bentuk laporan tidak hanya tertulis namun juga lesan seperti halnya komunikasi dengan mandor interaksi informal inilah dibiarkan alami dan telah membudaya sebagai bentuk penyampaian keluhan dan informasi ke mandor dan sebagai wujud perhatian mandor ke tenaga lapangan. Selain laporan harian organisasi DKP juga diwajibkan membuat laporan triwulan dan tahunan seperti yang dijelaskan oleh Staff Administrasi Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ Jadi selain membuat laporan tahunan kita juga berinisiatif membuat laporan triwulan jadi lebih efektif , jadi setiap kegiatan yang kita lakukan dalam 3 bulan kita susun laporannya.” Laporan triwulan dan tahunan dibuat masing-masing bidang pada jajaran DKP Kota Surakarta, sebagai upaya pelaporan kinerja kegiatan selama kurun waktu 3 bulan dan satu tahun penuh. Hal tersebut bertujuan agar dalam kurun waktu tersebut segera mungkin diketahui pencapaian atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan agar segera dilakukan evaluasi apabila ada program kegiatan yang macet atau terkendala sesuatu. Untuk pengawasan dengan mekanisme auditing di DKP kota Surakarta dilakukan oleh pihak inspektorat sebagaimana instansi-instansi daerah lainnya. Hal tersebut sesuai wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan Kota Surakarta sebagai berikut : commit to user



“ Kalau disini yang melakukan auditing itu pihak inspektorat.” Pengawasan yang terakhir dan yang paling berdampak adalah pengawasan dengan mekanisme langsung turun ke lapangan atau melakukan obervasi langsung ke para tenaga lapangan. Pengawasan model seperti ini dilakukan agar atasan dapat mengetahui secara langsung kondisi yang ada di lapangan, juga bisa sebagai motivasi untuk para bawahan agar bekerja lebih giat lagi. Dalam wawancara didapat informasi terkait pengawasan langsung ke lapangan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta : “ Kalau observasi langsung itu bisasanya dilakukan kepala seksi mas, saya mengakomodir urusan-urusan lain yang sifatnya umum, kalau hal pengawasan langsung sudah saya serahkan ke pak Suranto, nanti jenengan silahkan tanyakan langsung ke beliau.” Dalam hal Pengawasan berupa observasi langsung ke lapangan sejauh ini bidang Pertamanan dan Penerangan jalan mendelegasikan tugas pengawasan langsung berdasarkan hierarki yang ada, bapak Suhanto selaku kepala Bidang mendelegasikan fungsi pengawasan langsung tersebut ke bapak Suranto selaku Kepala Seksi Pertamanan. Sementara Kepala Bidang mengurusi hal-hal yang bersifat umum. Hal semacam ini wajar dilakukan karena urusan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan tidak hanya berkaitan dengan urusan pengelolaan RTH semata, melainkan ada urusan-urusan lain yang tidak kalah pentingya. maka fungsi pendelegasian wewenang efektif dijalankan untuk situasi seperti ini, agar pengawasan yang dilakukan tidak mengganggu kegiatan dan urusan commit to user



eksekutif lainnya. Dan itu wajar dalam manajemen. Pendapat Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ O iya mas jadi saya memang kebanyakan turun ke lapangan , untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi, tapi sejauh ini ga ada keluhan dari para pekerja lapangan, semuanya baik-baik saja. Peran Kepala seksi dalam hal ini sebagai pengawas yang sebagian besar waktunya dihabiskan dilapangan karena dengan pengamatan langsung,

melakukan

observasi

ke

kegiatan-kegiatan

operasional

memungkinkan bisa langsung berhadapan dengan situasi dan kendalakendala yang ada di lapangan dan bisa segera dicarikan solusinya. Sementara itu para tenaga lapangan bekerja seperti biasa tidak merasa diawasi dengan ketat apalagi terintimidasi atau terancam dalam hal kebebasannya. Selain itu peran mandor sangat penting khususnya dalam hubungannya dengan Kepala Seksi, karena mandor bisa dikatakan adalah “ tangan kanan” kepala seksi yang bertugas menyampaikan secara langsung instruksi-instruksi dari kepala seksi kepada para Tenaga lapangan. Seperti yang diutarakan Mandor di Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ Jadi kami Seorang mandor itu punya wilayah kerja yang cukup luas. Peran mandor disini bertanggungjawab atas pengelolaan taman kota dan jalur hijau yang ada di dalam wilayah masingmasing. Mandor bertugas menyampaikan perintah dari kepala seksi ke personil dilapangan dan sekaligus mengawasi pekerjaan masingmasing personil, memberikan arahan dan mengatur pembagian areal kerja personil, kemudian dilaporkan ke kepala seksi pertamanan untuk dievaluasi.” Mandor selalu berkoordinasi dengan Kepala Seksi dalam user perantara antara Kepala Seksi pengelolaan di lapangan. commit Selain to sebagai



dengan Tenaga lapangan, mandor berperan mengatur dan mengarahkan tenaga lapangan dalam melakukan pekerjaannya, area mana yang dikerjakan terlebih dahulu dan menginstruksikan untuk berpindah ke area lain sesuai kebutuhan. kemudian mandor bertugas membagi tenaga lapangan per kelompok-kelompok agar kegiatan dilapangan bisa efektif dan selesai dengan baik. Tabel 4.13 Matrik Hasil Penelitian Manajemen Ruang Terbuka Hijau Oleh DKP Kota Surakarta No 1

Indikator Perencanaan

Kriteria

Hasil Penelitian

Kemudahan pencapaian tujuan -

-

Terpenuhinya persyaratan keahlian teknis

-

Terperincinya perencanaan secara cermat

-

Penentuan target DKP jelas yakni 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Fokus pengelolaan RTH jelas yakni difokuskan pada pemeliharaan RTH. Adanya panduan pedoman teknis pengelolaan RTH berupa dokumen Tata cara pemeliharaan tanaman Lansekap Jalan No. 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Perencanaan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua stakeholder, instansi terkait, walikota dan masyarakat. Kekurangan ahli landscaping.

Perencanaan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, aset (sumber daya) yang dimiliki. - Kegiatan-kegiatan pengelolaan RTH yang disertai standar waktu penyelesaian. commit to user



Fleksibilitas dan Kesederhanaan perencanaan

-

-

2

Pengorganisa sian

Kejelasan Departementalisa si

-

-

3

Pengkoordin asian

Kejelasan pembagian beban pekerjaan ke individu-individu

-

Kejelasan koordinasi antara atasan dan bawahan

-

-

-

-

Kejelasan koordinasi antara unit-unit sederajat -

-

Fleksibilitas perencanaan berupa pengelolaan RTH yang disesuaikan dengan iklim hujan maupun kemarau. Kesederhanaan perencanaan sehingga dapat diterima oleh pelaksana khususnya tenaga lapangan DKP melakukan pembidangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Seksi pertamanan dibagi kembali menjadi beberapa kemandoran. Adanya job desk yang jelas mulai dari kepala dinas hingga tenaga lapangan. Adanya jadwal kerja yang jelas. Koordinasi atasan dengan bawahan berupa instruksi harian yang dilakukan pada waktu apel pagi. Instruksi dadakan (perintah baru) berpengaruh pada pekerjaan asal yang tidak terselesaikan. Penjaringan aspirasi dilakukan kepala seksi pertamanan untuk mengetahui keluhan, masukan dan hambatan para tenaga lapangan. Koordinasi antara kemandoran berjalan baik. Koordinasi antara bidang pertamanan dengan bidang lain pemakaman/persampahan berjalan baik. Beberapa kendala dalam koordinasi disebabkan kurangnya komunikasi antar bidang.

commit to user



Kejelasan koordinasi antara organisasi dan organisasi lain

-

-

-

4

Pengawasan

Kejelasan Standard hasil yang direncanakan

-

-

-

Koordinasi antara DKP dengan DTRK dalam hal perijinan penggunaan lahan. Koordinasi antara DKP dengan Dispertan dalam hal penyediaan bibit unggul untuk RTH. Koordinasi antara DKP dengan BLH dalam pengelolaan hutan kota. Pengawasan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang didasarkan atas RKA. kegiatan pemeliharaan RTH, mengacu peraturan dan Tata Cara Pemeliharaan tanaman Lansekap Jalan No 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Standarisasi kerja masing-masing kemandoran disesuaikan dengan jenis pekerjaan masing-masing.

Kejelasan Anggaran

-

Kegiatan pengelolaan RTH desesuaikan dengan RKA.

Kejelasan berupa data statistik

-

Penyampaian laporan kegiatan tidak dalam bentuk data statistik (tabel, bagan) .

Kejelasan Laporan

-

Pertanggungjawaban ke masyarakat dilakukan selama ini baru sebatas dari Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan diskusi melibatkan beberapa stakeholder, para tokoh masyarakat. Laporan pekerjaan dilakukan setiap harinya baik secara lesan maupun tulisan. DKP menyusun laporan triwulan dan tahunan atas program kerja yang telah dilakukan.

-

-

Kejelasan - Auditing dilakukan oleh Auditing commit to user inspektorat



Kejelasan Observasi langsung oleh pimpinan

C. Faktor-Faktor

Penghambat

-

Pengawasan langsung dengan terjun ke lapangan dilakukan oleh kepala seksi pertamanan. Pengawasan dilakukan tidak mengancam kebebasan para tenaga lapangan.

-

Atau

Pendukung

Manajemen

Ruang

Terbuka Hijau Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surakarta Manajemen Ruang Terbuka Hijau merupakan proses kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian hingga pengawasan. Masing-masing tahapan fungsi manajemen tersebut dijalankan secara berurutan dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam penerapan manajemen RTH Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di lingkungan organisasi, faktor-faktor tersebut akan bisa menjadi penghambat dan pendukung sesuai dengan ketergantungan organisasi dengan keberadaaan faktor-faktor tersebut. Dalam penelitian ini penulis menganalisa faktor-faktor apa saja yang ada di lingkungan organisasi dan seberapa penting faktor-faktor tersebut dalam manajemen RTH, dan seberapa besar ketergantungan Organisasi dalam hal ini DKP akan keberadaan faktor-faktor tersebut. Keberhasilan manajemen yang dilakukan organisasi DKP agar bisa mencapai tujuannya sangat tergantung pada berbagai faktor berikut ini : commit to user



1. Kemampuan manajerial dalam organisasi menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya. Kemampuan jajaran manajerial dalam organisasi DKP Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi manajemen, merupakan suatu bentuk upaya jajaran manajerial berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk keberhasilan organisasi DKP mencapai tujuannya. Kemampuan

jajaran

manajerial

dalam

mengorganisasi

dan

mengkoordinasi jajaran dibawahnya sudah cukup baik, seperti Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan mendelegasikan tugas berupa wewenang untuk melakukan observasi langsung ke para tenaga lapangan agar praktek pengelolaan RTH di lapangan bisa berjalan dengan baik, perintah dan instruksi dari atasan bergulir berdasarkan hierarki jabatan yang ada yakni perintah dari Kepala Bidang didistribusikan melalui Kepala Seksi, Kepala Seksi langsung berkoordinasi dengan para Mandor jajaran dibawahnya kemudian mandor mengkomunikasikan perintah dan tugas dari atasan ke para Tenaga lapangan. Prinsip pengkoordinasian seperti ini telah menjadi budaya kerja yang terefleksi melalui praktek yang selama ini menjadi rutinitas kegiatan para personel di DKP. Dengan adanya jenjang jabatan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing diharapkan arus komunikasi berupa perintah, arahan maupun tugas bisa terdistribusi dengan baik, karena masing-masing jabatan paham akan fungsinya, kegiatan pun dijalankan sesuai instruksi commit to user dari atas. Namun walaupun secara prosedural sudah cukup baik, masih



terjadi beberapa kendala seperti pekerjaan yang tidak terselesaikan dikarenakan adanya instruksi dadakan yang mengharuskan pekerja lapangan untuk berpindah ke area lain sehingga tugas aslinya tidak terselesaikan. Kemudian kurang koordinasinya antar bidang yang disebabkan kurangnya intensitas komunikasi antara bidang yang bersangkutan. Sehingga pekerjaan terhambat dikarenakan belum siapnya salah satu bidang, sehingga bidang yang lain harus menunggu kesiapan bidang yang bersangkutan. Hal semacam ini sebenarnya wajar terjadi mengingat begitu kompleksnya bidang-bidang yang ada dan memiliki tugas dan kepentingan masing-masing. Harapannya DKP segera merespon permasalahan tersebut untuk segera dievaluasi agar tugas antar bidang bisa berjalan beriringan, dan masing-masing tahu dan bisa menempatkan kepentingan bersama (organisasi) diatas kepentingan bidang (kelompok). Sehingga pekerjaan tidak kembali terhambat. 2. Tersedianya tenaga operasional yang matang secara teknis dan mempunyai ketrampilan

yang

sesuai

dengan

tuntutan

tugas

yang

harus

diselenggarakan. Tenaga operasional sangat dibutuhkan organisasi karena merekalah ujung tombak sebagai eksekutor di lapangan. Tenaga operasional mengenai kondisi dan seluk beluk yang ada di lapangan dan berperan langsung melakukan mekanisme pengelolaan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta khususnya Seksi Pertamanan memiliki tenaga commit to user lapangan sejumlah 131 personel dan 21 pekerja outsourcing yang masing-



masing mempunyai area/ wilayah kerja tertentu. Informasi terkait keberadaan personel di lapangan diutarakan Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Kota Surakarta sebagai berikut : “ Untuk sekarang itu kita dalam perekrutan tenaga lapangan melalui sistem outsourcing mas, jadi lebih efektif , memang dulu kita jujur kewalahan karena luasnya RTH namun tidak diimbangi dengan jumlah tenaga lapangan yang cukup, namun sekarang masalah tersebut sudah tertangani.” Seksi Pertamanan sebelum melakukan perekrutan outsourcing hanya memberdayakan jumlah tenaga lapangan yang ada. Dengan luasnya area RTH yang dikelola maka dalam melakukan pekerjaan di lapangan sempat terganggu, banyak area lain yang tidak mendapat penganganan karena keterbatasan jumlah personel pada waktu itu, namun untuk sekarang DKP bertindak lebih responsif dengan mendatangkan pekerja baru melalui sistem outsourcing, sehingga masalah yang sebelumnya terjadi sejauh ini tertangani jumlah tenaga lapangan dinilai sudah cukup untuk mengakomodir luas area yang dikelola DKP. Masalah tidak berhenti disana para tenaga lapangan yang mayoritas adalah seorang PNS, dalam bekerja nampaknya kurang mempunyai produktivitas yang baik, hal tersebut sperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Kalau permasalahan kita ini sebenarnya ada di kemampuan dan tingkat kedisiplinan para pegawai mas, sebelum melakukan outsourcing para pegawai yang memang sudah lama di dkp ini user tapi setelah diangkat itu malah memang diangkat commit sebagaitopns,



mengalami penurunan kinerja, jadi tidak semangat ,tidak disiplin, mungkin juga karena merasa iri dan gengsi , kesannya PNS kok kerjanya di lapangan, namun bila diputar kebelakang , mereka itu harusnya sadar, mereka dulu kan juga berangkat dari pegawai lapangan.” Faktor gengsi nampaknya berimbas pada produktivitas kaitannya dengan kinerja para tenaga di lapangan, mereka yang memang sudah lama bekerja atas kebijakan dari pemkot diangkat menjadi seorang PNS, namun tidak diwujudkan dengan syukur karena sudah diangkat menjadi pegawai negeri melainkan berdampak negatif pada kinerjanya selama ini, dari wawancara dengan Bapak Suhanto alasan mereka tidak bersungguhsungguh dalam bekerja mungkin dikarenakan mereka merasa gengsi karena sudah menjadi PNS dan tidak etis apabila bekerja di lapangan, bukan peningkatan kinerja melainkan turunnya produktivitas. Masalah

produktivitas

juga

dibenarkan

Mandor

di

Seksi

Pertamanan sebagai berikut : “ Kalau kendala kita itu lebih ke kualitas SDM nya mas kalau jumlahnya itu sudah cukup, hanya kualitas mereka itu , karena gini mas, kebanyakan pegawai di kita itu lulusan SD dan kebanyakan sudah tua-tua ya kadang kita ngasih perintah itu ya ada yang langsung bisa nangkap namun ada juga yang masih belum paham, lha nanti pas praktek ada kesalahan-kesalahan, belum lagi yang tua-tua kasihan mas banyak yang bekerja sebisa mereka.” Masalah produktivitas nampaknya menjadi masalah utama dalam pemberdayaan tenaga di lapangan menurut bapak sugeng selaku mandor, kebanyakan pekerja yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang hanya lulusan SD, jadi dalam pemberian instruksi maupun informasi ke commit to user pekerja kadang ada beberapa pekerja yang belum paham dan bedampak



pada prakteknya di lapangan yang melakukan pekerjaan kurang sesuai yang diperintahkan mandor. Kondisi para tenaga lapangan yang sudah berumur juga menjadi penyebab lemahnya produktivitas mereka, karena keterbatasan fisik mereka hanya bisa bekerja sesuai kemampuan mereka. Secara kuantitas atau jumlah Tenaga lapangan yang dimiliki DKP khususnya Seksi pertamanan sudah mencukupi setelah adanya kebijakan perekrutan melalui outsourcing namun untuk kualitas kinerja mereka masih kurang dikarenakan beberapa faktor, seperti gengsi bekerja di lapangan karena sudah menjadi PNS sehingga produktivitas turun. Selain itu faktor latar belakang pendidikan dan kondisi tenaga lapangan yang tuatua menyebabkan tingkat pemahaman akan instruksi yang diberikan menjadi rendah ditambah kemampuan fisik mereka yang terbatas Karena umur. imbasnya produktivitas dilapangan menjadi lemah. 3. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pembiayaan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan untuk diselenggarakan. Anggaran (dana) merupakan faktor penting sebagai sumber pendanaan seluruh kegiatan yang dijalankan, anggaran berpengaruh langsung pada kegiatan-kegiatan, semakin besar anggaran semakin memperlancar jalannya kegiatan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta mendapat dana penyelenggaraan urusan pengelolaan Ruang terbuka hijau dari dana APBD kota yang telah disetujui oleh anggota dewan, maka dari itu dalam penggunaannya pun DKP bertindak commit to user konservatif dan hati-hati agar dana bisa terserap sesuai peruntukannya,



seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “Dalam anggaran mas kita itu ya harus mengelola dan menjalankan sesuai rencana anggaran jadi tidak ada peluang untuk melakukan penyimpangan, kita menjalankan kegiatan ya sesuai anggaran kita, seberapa besar jumlahnya ya kita jalankan apa yang ada.” Anggaran yang diberikan oleh Pemkot dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan RTH. Didasarkan dari rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya, menurut Suhanto besar kecilnya anggaran itu relatif DKP dalam hal ini hanya sebagai operator (penyelenggara) dan tidak terlalu mempermasalahkan dana yang diberikan. Dana yang ada dioptimalkan untuk kepentingan organisasi, dan tidak ada niatan untuk melakukan praktek penyimpangan dalam penggunaannya. Terkait dengan adanya anggota dewan yang mengkritik kinerja DKP utamanya dalam pengelolaan RTH, yang mana dana yang dikucurkan dari Banggar DPRD sudah cukup besar namun masih ada beberapa titik RTH yang kurang terawat dan kondisinya gersang, ditanggapi Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Dulu memang ada anggota dewan yang mengkritik kinerja kita terkait anggaran yang diberikan cukup besar namun tidak berdampak pada kondisi sebenarnya , masih banyak taman-taman yang kurang tertata, saya tanya balik ukuran besar itu seperti apa , kan juga tergantung pada penggunaannya untuk apa, lha wong disini itu kalau membuat taman baru itu masih kalah besar sama biaya pemeliharaanya.” Dari hasil wawancara dengan Bapak Suhanto didapat informasi commit to RTH user sendiri mulai dari penataan dan bahwa anggaran untuk pengelolaan



pemeliharaannya membutuhkan dana

yang cukup besar, bahkan

pemeliharaannya sebenarnya membutuhkan dana yang lebih besar daripada pembangunan taman baru. Jadi besar kecilnya anggaran yang diberikan itu relatif dari sisi DKP sendiri menjelaskan bahwa yang di klaim besar oleh anggota DPRD tersebut sebenarnya sudah diperuntukan sesuai alokasinya. Namun kalau masih ada beberapa titik RTH yang masih gersang dan kurang terawat itu bukan karena ketidakseriusan dan penyimpangan anggaran melainkan merupakan memang kondisi yang membuat seperti itu, luas area yang ada masih belum terakomodir secara keseluruhan terutama dalam penyiramannya (pemeliharaan). Sehingga terkesan ada beberapa titik RTH yang gersang dan kurang terawat. DKP dalam hal ini sudah mengoptimalkan anggaran yang ada. Untuk tahun 2012 DKP Kota Surakarta mendapat kucuran dana dari APBD sebesar Rp 4.756.778.000 untuk program penataan ruang terbuka hijau dan Rp 2.330.750.000 untuk program pemeliharaan ruang terbuka hijau. Untuk anggaran selama ini dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan RTH. Namun selama ini dengan anggaran yang begitu besar menurut anggota dewan masih belum mengakomodir keseluruhan RTH yang dikelola DKP, jadi masih ada beberapa titik atau lokasi RTH yang terkesan tidak terawat dan gersang. Hal tersebut disebabkan karena dalam sisi pemeliharaan DKP masih terkendala pada masalah penyiraman, yang belum mampu mengakomodir keseluruhan RTH yang ada. Namun DKP commit to user



sendiri mengklaim bahwa anggaran yang ada sudah diperuntukan sesuai dengan alokasinya. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang jenis, jumlah, dan mutunya sesuai dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana dalam organisasi merupakan salah satu faktor penunjang jalannya kegiatan dalam organisasi. Keberadaan sarana dan prasarana ini dalam jumlah dan kualitasnya sangat sangat penting untuk kebutuhan penyelenggaran kegiatan. Berikut adalah data mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki DKP Kota Surakarta : Tabel 4.14 Data Fasilitas Penunjang No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama fasilitas Mobil tangki penyiraman Truk sampah Truk Operasional Pick Up Mesin pompa air tangki

Jumlah (unit)

Kondisi fasilitas

Keterangan jumlah

4

Baik

Kurang

2 3 2

Baik Baik Baik

Kurang Kurang Kurang

4

Baik

Kurang

Baik

Cukup

Baik

Kurang

Baik

Kurang

Baik

Cukup

36 (Aktif 19 unit) Mesin potong 14 7. rumput gendong (Aktif 8 unit) Mesin potong 6 8. rumput dorong (aktif 3) 9. Gergaji senso 3 Sumber : DKP Kota Surakarta tahun 2013 6. Mesin Pompa air

Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta khususnya Seksi Pertamanan memiliki beberapa sarana penunjang kegiatan pengelolaan commit to user



RTH, dari data diatas bahwa mayoritas sarana yang dimiliki dalam kondisi baik namun dalam segi jumlahnya nampaknya masih kurang terutama sarana yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan penyiraman mulai dari mobil tangki penyiraman hingga truk operasional tampaknya jumlahnya masih belum mencukupi untuk mengakomodir keseluruhan area yang dikelola. Tampaknya keberadaan sarana prasarana cukup dibutuhkan dalam organisasi DKP, keterbatasan yang dimiliki menjadi kendala pengelolaan selama ini seperti yang dijelaskan Kepala Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Ya karena meskipun kita punya target, tapi kan hambatannya kita kan juga banyak mas, kendala yang utama adalah masalah anggaran kemudian kurangnya partisipasi masyarakat mas, kemudian masalah tenaga kerja, masalah sarana pendukung. Contohnya ketika musim hujan tiba, itukan pertumbuhan rumput cepat sekali keterbatasan kita di fungsi sarana potong rumput terbatas kemudian kalau musim kemarau datang itu banyak kekeringan, itu kita tangki penyiraman terbatas, kita Cuma punya 4 yang seharusnya paling tidak punya 10.” Pendapat yang sama juga disamapikan oleh Mandor di Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ kendala yang dihadapi adalah kalau musim kemarau, tangkinya kan disini Cuma ada 4, padahal idealnya ya harusnya 10. Jadi penyiramannya di atur tempat-tempatnya. Akhirnya ada yang 3 hari sekali, harusnya kan rutin itu mas pagi dan sore. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan luas areal kerjanya. Idealnya sebenarnya 10 tangki untuk mencukupi luas wilayah dan secara rutin. Dengan kondisi seperti ini, kita hanya bisa menyiram satu tempat itu rata-rata 3 hari sekali dimana seharusnya setiap hari.” Keterbatasan dalam jumlah sarana prasarana terutama yang commit toseperti user tangki air sangat berpengaruh berhubungan dengan penyiraman



terhadap kinerja selama ini, areal yang seharusnya disiram sehari 2 kali pagi dan sore, menjadi 3 hari sekali, permasalahan seperti ini yang meyebabkan banyaknya areal RTH yang terkesan gersang bahkan diantaranya ada yang sudah mati. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Tenaga lapangan di Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta : “ kalau mengenai alat-alat disini sebenarnya sudah memadahi cuma memang tangki air itu masih kurang kita seharusnya idealnya punya 10 tangki, jadi kebanyakan jalur hijau di kita itu kan hanya punya sumur tancapkadang malah beberapa titik tidak ada jadi ya harus pakai tangki, kecuali kalau ada sumur duduk itu malah bisa rutin mas penyiramnnya bisa sehari sekali, kalau ga ada ya mungkin seminggu sekali.” Dengan kondisi seperti ini otomatis untuk sementara harus segera dicarikan cara lain untuk menyiasati keterbatasan dalam sarana prasarana khususnya penyiraman, hal ini seperti yang dijelaskan Mandor di seksi pertamanan DKP Surakarta : “ upaya untuk menngatasi kendala ya karena memang armada tangki penyiraman terbatas, maka tindakan saya sebagai mandor mengatur daerah mana yang saya bawahi , kemudian saya mintakan ke satgas penyiraman untuk menyiram daerah mana yang mendapatkan penyiraman terlebih dahulu, dipilih yang lebih mendesak mana.” Peran mandor sangat penting dalam menghadapi situasi seperti ini, mandor harus inisiatif dengan menyiasati dengan melakukan memilih daerah-daerah mana yang sekiranya butuh penyiraman terlebih dahulu. Bisa dipahami selama ini terdapat beberapa areal RTH yang kurang terawat

dan

cenderung

gersang,

permasalahannya

adalah

pada

keterbatasan sarana prasarana yakni dalam urusan penyiraman, maka dari commit to user



itu sepertinya DKP harus mengambil sebuah solusi untuk permasalahan ini kalalu ingin pengelolaan terutama dalam urusan penyiraman menjadi lebih baik, maka harus menambah mobil tangki air atau dengan menambah sumur duduk di setiap titik areal RTH, agar penyiraman bisa dilakukan secara rutin sebagaimana mestinya. 5. Kejelasan mekanisme kerja yang tingkat formalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kejelasan peraturan dalam organisasi harus disertai dengan tingkat formalisasi yang tinggi, segala sesuatunya harus dituangkan secara tertulis agar tidak timbul interpretasi yang beragam dari anggota. DKP Kota Surakarta memiliki mekanisme kerja yang telah tersusun secara tertulis diantaranya adalah mekanisme pengelolaan RTH yang bersumber dari “Peraturan Tata Cara Pemeliharaan Tanaman Lansekap Jalan No 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang didalamnya tertuang standar pengelolaan RTH sebagai berikut : a. Penyiraman Penyiraman dilakukan pada pagi hari pukul 06.00- 09.00 dan sore hari pukul 15.00-18.00. Siraman tidak boleh terlalu keras sehingga media tanam dan tanaman tidak terganggu, dan dilakukan merata pada seluruh tanaman. b. Pendangiran atau Penyiangan commit to user



Pendangiran dan penyiangan merupakan pekerjaan penggemburan tanah dan pembersihan tanaman rumput liar di sekitar tanaman, pendangiran dan penyiangan dilakukan minimal 1 bulan sekali agar tanah teraerasi dan memudahkan pertumbuhan akar sehingga tanaman menjadi kokoh. c. Pemangkasan Pemangkasan dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mengganggu lingkungan/pandangan bebas pemakai jalan, serta mempertahankan bentuk/ dimensi ukuran tanaman. Pemangkasan dilakukan miring (45 derajat) dan rata agar hujan tidak tergenang pada batang yang baru dipotong. d. Pemupukan Pemupukan tanaman dilakukan minimal 1 bulan sekali menggunakan pupuk anorganik atau pupuk organik. Penaburan pupuk dilakukan pada tanah yang sudah didangir sedalam 0,15- 0,20 m di sekeliling batang pohon selebar diameter tajuk tanaman. e. Pencegahan dan Pemberantasan hama dan penyakit Agar tanaman tidak terserang oleh hama/ penyakit perlu dilakukan penyemprotan insektisida ke arah batang, daun serta semua percabangan. Penyemprotan tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari yang terik, karena dapat menyebabkan terbakarnya daun. Usahakan agar penyemprotan merata pada seluruh bagian tanaman. commit to user



Waktu dan dosis yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan kondisi hama atau penyakit tanamannya. f. Penggantian tanaman atau penyulaman Tanaman perlu diganti apabila : - mati atau rusak - Terkena serangan hama yang parah sehingga dapat menular kea rah lain Dokumen tersebut dijadikan panduan untuk mengelola RTH di lapangan mulai dari penyiraman, pendangiran hingga pengantian tanaman/ penyulaman. Kegiatan ini berlaku untuk semua jenis RTH mulai dari taman kota, jalur hijau, hutan kota dan taman pemakaman umum dan berjalan sebagai rutinitas kerja. Dengan adanya dokumen pengelolaan ini menunjukkan kepastian mekanisme kerja di DKP khususnya Seksi Pertamanan sehingga menghindarkan dari keberagaman dari interpretasi dalam pengelolaan di lapangan. Sehingga terjadi keseragaman pola dan mekanisme kerja sehingga kegiatan yang satu dengan lain bisa berjalan dan terorganisir dengan baik. Formalisasi lainnya ditunjukkan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan

DKP Kota Surakarta dalam hal jam kerja pegawai

seperti terlihat tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.15 Jam Kerja Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang (WIB) (WIB) (WIB) 1. Senin 07.00 11.30 - 13.00 16.00 2. Selasa 07.00 11.30 - 13.00 16.00 3. Rabu 07.00 11.30 - 13.00 16.00 4. Kamis 07.00 11.30 - 13.00 16.00 5. Jumat 07.00 11.30 - 13.00 16.00 Pekerja masuk selama 4 jam dan dihitung 6. Sabtu lembur per jam, mulai jam 07.00 11.00 WIB. Upah kerja Rp. 5000/ jam kerja Hari libur nasional lebih dari 2 hari maka pekerja masuk dengan sistem shift dan dihitung 7. Libur hari besar lembur / jam. Jam kerja diatur tersendiri dan upah kerja juga di atur tersendiri. Sumber DKP Kota Surakarta tahun 2013 No

Hari Kerja

Tabel diatas menunjukkan formalisasi dalam hal jadwal kerja, selama satu minggu yaitu 5 hari kerja dan satu hari lembur. Untuk hari kerja antara hari senin sampai hari jumat juga diadakan lembur yaitu setelah jam 4 sore, upah lembur diberikan sebesar Rp. 5000,00 / jam kerja, upah lembur libur hari besar yang mempunyai hari libur panjang pekerja masuk dengan sistem shift kalau hari minggu ditetapkan menjadi hari libur. Dengan adanya jadwal tersebut memungkinkan para pekerja mendapat kepastian dalam waktu bekerja. DKP Kota Surakarta ,memiliki kejelasan dalam hal mekanisme kerja hal tersebut ditunjukkan dari pedoman pengelolaan yang berupa dokumen yang bersifat nasional yang didalamnya mengatur cara dan bagaimana kegiatan pengelolaan dilakukan sehingga pekerja mendapat commit to user



kepastian tugas yang jelas. Kemudian dalam hal jadwal kerja adanya kejelasan tentang jam berapa masuk, istirahat dan kapan selesai membuat kegiatan sehari-hari dibatasi dengan waktu yang jelas, dan pada hari sabtu pekerja masuk namun dihitung lembur hal ini di lakukan agar pengelolaan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan tanaman. Hanya untuk hari minggu ditetapkan libur. 6. Situasi Iklim kerja organisasi yang mendorong terwujudnya kerja sama yang harmonis. Semakin demokratis iklim dalam organisasi maka semakin mudah menggerakkan para pekerja operasional. Dan iklim kerja yang baik apabila didalamnya terdapat wujud kerja sama yang harmonis antar satuan kerja organisasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surakarta memiliki iklim kerja yang harmonis baik antara atasan dengan bawahan maupun antar unit-unit sederajat, hubungan interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan sudah menjadi budaya kerja organisasi. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Aspirasi dari tenaga lapangan itu kita perhatikan , masukanmasukan apa yang mereka kasih kita tampung dan kita jadikan bahan evaluasi. Jadi mereka itu di setiap harinya kalau ada permasalahan yang mereka dapat di lapangan itu langsung koordinasi dengan mandor kalu ga ya biasanya mereka tulis di laporan harian.” Hubungan yang baik antara jajaran, baik jajaran manajerial dan jajaran operasional terwujud dari interaksi dalam penjaringan aspirasi, commit Bidang to user dan Kepala Seksi selalu meminta jajaran manajerial seperti Kepala



masukan dan menerima keluhan dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dari para mandor dan tenaga lapangan. Kemudian masukan tadi dijadikan materi untuk perbaikan selanjutnya. Prinsip demokratis seperti inilah yang terus didorong sehingga menjadi budaya kerja yang menciptakan iklim kerja yang baik dan kerja sama yang harmonis. Instruksi dan perintah kerja yang diberikan dari atasan harus bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh para tenaga lapangan. Komunikasi yang baik, penyampaian informasi yang jelas menjadi kunci keberhasilan pekerjaan di lapangan. Seperti yang dijelaskan Kepala Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut ini : “ Ya jadi dengan program kerja yang sudah direncanakan itu saya instruksikan ke mereka (tenaga lapangan) selama ini instruksi yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh mereka yang kerja dilapangan, selama ini ga ada keluhan-keluhan dari mereka terkait pekerjaan . O iya mas jadi saya memang kebanyakan turun kelapangan , masalah-masalah apa yang terjadi, tapi sejauh ini ga ada keluhan dari para pekerja lapangan, semuanya baik-baik saja,” Komunikasi yang baik antara Kepala seksi dengan para mandor dan Tenaga lapangan berjalan dengan baik selama ini instruksi yang diberikan mendapat tanggapan yang baik, belum pernah diantara tenaga lapangan memprotes terkait perintah dan instruksi yang diberikan, hal tersebut terjadi karena Kepala Seksi maupun mandor mengetahui kondisi, kemampuan dan kebutuhan para tenaga lapangan. Sehingga instruksi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, pekerjaan pun bisa berjalan sesuai standar yang diinginkan. commit to user



Selain hubungan atasan dengan bawahan berjalan baik hubungan antar unit sederajat juga berjalan dengan efektif, hal tersebut ditunjukkan dengan kerjasama yang baik antar bidang yang ada, seperti yang diutarakan Staff Administrasi di Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ Departementalisasi disini dibagi ke beberapa bidang, jadi kita memang selalu bekerja sama dengan bidang-bidang yang ada seperti penanaman RTH di pemakaman itu kita berkoordinasi dengan bidang pemakaman, dalam taman kota kita memerlukan tong sampah dan truk sampah untuk mengangkut sampah-sampah dari taman.” Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Mandor di Seksi Pertamanan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ kita sebelum kerja itu sudah dikoordinasikan dengan jelas, seperti kemaren ada bencana putting beliung itu kita back up semua , kita saling membantu jadi tidak peduli itu bagiannya siapa, kami semua turun karena kalau tidak segera diatasi malah mengganggu pengguna jalan yang melintas karena banyak pohon-pohon yang tumbang.” Kerja sama yang terjadi antar unit-unit sederajat terwujud dari beberapa kegiatan , dalam pembuatan RTH di kawasan TPU, kerjasama dilakukan Seksi pertamanan dengan bidang pemakaman. Apabila dalam taman kota memerlukan tong sampah dan truk sampah maka bekerja sama dengan bidang persampahan. masih banyak lagi hubungan kerja sama antar bidang yang ada, tekait kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi antar bidang, karena dalam menjalankan kegiatannya masingmasing bidang saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Kondisi lain yang memerlukan penanganan segera seperti ketika terjadinya commit to user



bencana puting beliung, seluruh pekerja dioptimalkan dalam proses penaganan situasi tersebut. dan tidak membedakan dari bagian apa, dan semua saling bantu membantu tidak peduli tugas bagian apa dan siapa. Iklim kerja di DKP sudah berjalan dengan baik, Kerja sama antar bidang antar atasan dan bawahan sudah menjadi budaya kerja selama ini. Aspirasi dari para pekerja lapangan dibutuhkan untuk materi perbaikan kedepan, instruksi dari atasan diterima dengan baik, tanpa ada penolakan dari bawahan. Departementalisasi yang dilakukan bukan berarti kegiatankegiatan berdiri sendiri namun dibutuhkan kerjasama dengan bidang lain agar kegiatan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan prinsip demokratis diterapkan dengan baik, kondisi seperti ini harus tetap dijaga karena menjadi faktor pendukung kegiatan yang diprogramkan DKP agar mencapai tujuannya. 7. Situasi lingkungan yang diharapkan mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta merupakan bagian dari lingkungan. Semua organisasi termasuk DKP tidak dapat melepaskan diri

dari keterkaitan dengan

lingkungannya.

Bentuk

keterkaitan pun beraneka ragam . DKP merupakan instansi publik yang memiliki keterkaitan hubungan dengan PEMKOT dan DPRD Kota Surakarta, sebagai instansi penyelenggara urusan publik di bidang kebersihan dan pertamanan termasuk didalamnya penyelenggaraan commit to user pengelolaan RTH. Keterkaitan tersebut sebenarnya sudah terjadi pada saat



melakukan perencanaan kebijakan, DKP harus berkoordinasi dengan DPRD dan walikota juga beserta stakeholder terkait agar perencanaan mengakomodir berbagai masukan dan kepentingan masing-masing elemen. Belakangan ini terjadi sedikit gesekan hubungan antara DPRD dan DKP Kota Surakarta terkait dengan protes DPRD atas pengelolaan RTH yang dinilai masih kurang baik. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Surakarta sebagai berikut : “ Dulu memang ada anggota dewan yang mengkritik kinerja kita terkait anggaran yang diberikan cukup besar namun tidak berdampak pada kondisi sebenarnya , masih banyak taman-taman yang kurang tertata, saya Tanya balik ukuran besar itu seperti apa , kan juga tergantung pada penggunaannya untuk apa, lha wong disini itu kalau membuat taman baru itu masih kalah besar sama biaya pemeliharaanya , apalagi sekarang kan sudah berganti kepemimpinan, dulu era pak Joko widodo dengan sekarang pak Rudi memang ada berbedaan komitmen, keberpihakan terkait RTH pun berkurang dibanding dulu.” Hubungan antara DKP dengan DPRD belakangan memang agak panas, terutama setelah ada anggota DPRD yang memprotes atau mempertanyakan kinerja pengelolaan RTH selama ini jauh dari harapan, dengan dana yang dikucurkan yang di klaim cukup besar namun tidah berdampak dengan realita, banyak area-area yang gersang dan tidak terurus, hal ini disanggah oleh Kepala Bidang Pertamanan dan penerangan Jalan Bapak Suhanto, bahwasanya dana yang besar itu relatif tergantung juga pemanfaatannya untuk apa, dan memang dana yang diberikan sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Bapak Suhanto commit to user Kepala daerah dari Bapak Joko menambahkan bahwa setelah pergantian



widodo ke FX Rudiyatmo memang terjadi penurunan komitmen. Hal tersebut dikarenakan perbedaan komitmen antara walikota yang dahulu dengan sekarang yang berdampak pada kurangnya keberpihakan terkait program-program yang dimiliki DKP sekarang. Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta juga bekerja sama dengan instansi lain agar kegiatan pengelolaan RTH berjalan dengan baik. Instansi lain seperi BLH, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pertanian dsb merupakan lingkungan eksternal organisasi DKP yang harus terus dijaga hubungannya. Walaupun secara umum berjalan selama ini kerjasama dengan instansi lain berjalan dengan baik, namun sebelumnya memang ada permasalahan kerjasama tersebut terutama dalam hal birokrasi, seperti yang diutarakan oleh Kepala Seksi Pertamanan di DKP Kota Surakarta sebagai berikut : “ Dahulu sempat ada tarik ulur dalam pengelolaan taman sekartaji mas, jadi Sekartaji itu kan sebenarnya yang buat Badan lingkungan Hidup, namun setelah dibuat kok dibiarkan, ga ada tindak lanjut pemeliharaan, sampai akhirnya DKP yang handel sampai sekarang.” Selain keterkaitan di bidang birokrasi dan politik, DKP dalam pengelolaan RTH juga sangat dipengaruhi kondisi iklim yang terjadi sesuai dengan informasi yang didapat dari wawancara dengan beberapa pegawai di DKP khususnya Seksi Pertamanan proses pengelolaan RTH yang dilakukan pada musim hujan dan kemarau memang berbeda yang mana pada musim kemarau lebih diintensifkan pada penyiramnnya commit to user sedangkan musim penghujan karena tanaman tumbuh begitu cepat maka



perlu dilakukan penyiangan dan pemotongan secara rutin. Belum juga masalah binatang yang seringkali merusak dan memakan tanaman di area RTH. Seperti yang dijelaskan oleh mandor di Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ Masalah binatang itu sebenarnya sangat mengganggu khususnya dalam pengelolaan RTH kadang para penggembala itu seenaknya saja melepas kambingnya di taman atau jalur hijau itu , lalu memakan dan merusak tanaman disana.” Faktor

masyarakat

merupakan

faktor

lingkungan

yang

keterkaitannya paling berdampak pada pengelolaan RTH oleh DKP, masyarakat selama ini cenderung acuh terhadap keberadaan taman maupun jalur hijau yang ada, mereka seringkali melakukan perusakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti yang diungkapkan Tenaga lapangan di Seksi Pertamanan sebagai berikut : “ Biasanya dari masyarakat sendiri itu acuh kok mas, ya kaya ga peduli gitu, kemaren itu pas ada acara-acara karnaval kan banyak masyarakat yang nonton , terus mereka seenaknya duduk sama injak-injak jalur hijau terutama yang kawasan hijau slamet riyadi, lha wong itu ditanam untuk keindahan ya harus dijaga jangan malah dirusak.” Sosialisasi dan pelibatan masyarakat akan pemeliharaan RTH dibutuhkan agar keberadaan RTH di Surakarta ini tetap terjaga dan terawat. Khususnya untuk acara yang seringkali diselenggarakan di Kota Surakarta ini seharusnya panitia berkoordinasi dengan DKP agar bersamasama menghimbau para masyarakat yang perlu memperhatikan area hijau di sekitarnya. Sehingga pada waktu menyaksikan kirab karnaval, tindakancommit tobaik userdisengaja maupun tidak disengaja tindakan yang menjurus perusakan



bisa dihindari. Karena pemeliharaan RTH bukan hanya menjadi tanggung jawab DKP melainkan seluruh lapisan masyarakat. Agar keberadaannya terus dilestarikan dan dikembangkan. Situasi lingkungan selama ini berpengaruh pada kinerja DKP , keberpihakan pemimpin dalam hal ini Kepala daerah sangat penting untuk kebijakan-kebijakan RTH kedepan, selama ini setelah bergantinya pemimpin dari Bapak Joko Widodo ke Bapak FX Rudyatmo memang berdampak pada kebijakan dan orientasi pengelolaan RTH, dikarenakan perbedaan komitmen diantara keduanya. Hubungan kerjasama antar instansi dan DPRD selama ini mengalami pasang surut namun secara keseluruhan berjalan dengan baik. Belakangan memang DKP mengalami gesekan sedikit dengan DPRD dikarenakan perbedaan persepsi. Hal tersebut bisa disimpulkan keterkaitan lingkungan politik dengan DKP selama ini disisi lain berdampak kurang bagus dan sisi lainnya berdampak positif. Kemudian faktor lingkungan yang lainnya adalah faktor iklim dan binatang yang selama ini berpengaruh pada pengelolaan RTH juga faktor masyarakat agar lebih memperhatikan keberadaan RTH sehingga berkontribusi dalam Perawatan dan Pemeliharaan.

commit to user



Tabel 4.16 Matrik Hasil Penelitian Faktor Penghambat atau Pendukung Manajemen Ruang Terbuka Hijau No 1

2.

3.

4.

Indikator Kemampuan manajerial menjalankan fungsi.

Ketersediaan tenaga operasional.

Ketersediaan anggaran

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Hasil Penelitian -

Kemampuan jajaran manajerial dalam melakukan pengorganisasian dan pengkoordinasia terhadap jajaran dibawahnya sudah berjalan baik.

-

Kepala bidang pertamanan dan penerangan jalan mendelegasikan tugas berupa wewenang untuk melakukan observasi langsung ke para tenaga lapangan.

-

Perintah dan instruksi dari atasan bergulir berdasarkan hierarki jabatan yang ada yakni perintah dari Kepala Bidang didistribusikan melalui Kepala Seksi, Kepala Seksi langsung berkoordinasi dengan para Mandor jajaran dibawahnya kemudian mandor mengkomunikasikan perintah dan tugas dari atasan ke para tenaga lapangan.

-

Dalam segi jumlah tenaga operasional (tenaga lapangan) pada seksi pertamanan sudah memadahi.

-

Dalam segi produktivitas masih menemui beberapa kendala dikarenakan kondisi tenaga lapangan yang sudah tua-tua dan latar belakang pendidikan yang hanya tamatan SD.

-

Faktor gengsi dikarenakan sudah menjadi PNS berimbas pasa produktivitas tenaga lapangan.

-

Anggaran yang ada sudah diperuntukan sesuai alokasinya.

-

Anggaran yang ada belum mampu mengakomodir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan RTH. Masih ada sebagian titik yang belum tersentuh khususnya penyiraman.

-

Armada penyiraman masih kurang sehingga masih ada beberapa titik RTH yang belum tertangani secara optimal. commit to user



5.

6.

7.

Kejelasan mekanisme kerja.

Situasi iklim kerja.

Situasi lingkungan.

-

Mekanisme pengelolaan RTH yang bersumber dari “Peraturan Tata Cara Pemeliharaan Tanaman Lansekap Jalan No 009/TBt/1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan.

-

Adanya jadwal kerja yang jelas.

-

iklim kerja yang harmonis baik antara atasan dengan bawahan maupun antar unit-unit sederajat, hubungan interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan sudah menjadi budaya kerja organisasi.

-

Penjaringan aspirasi para tenaga lapangan bukti iklim kerja dalam DKP cukup demokratis.

-

Instruksi dan perintah kerja yang diberikan dari atasan dipahami dan diterima dengan baik oleh para tenaga lapangan.

-

Kerja sama yang baik antara bidang pertamanan dengan bidang-bidang lain seperti pemakaman dan kebersihan.

-

Kaitan dengan lingkungan politik, belakangan ini terjadi sedikit gesekan hubungan antara DPRD dan DKP Kota Surakarta terkait dengan protes DPRD atas pengelolaan RTH yang dinilai masih kurang baik.

-

Menurunnya komitmen walikota sekarang (Fx Rudiyatmo) terhadap pengelolaan RTH.

-

Faktor binatang yang merusak keberadaan RTH.

-

Faktor masyarakat yang selama ini kurang peduli akan pentingnya menjaga dan melestarikan RTH.

-

Faktor iklim seperti penghujan maupun kemarau mempengaruhi keberadaan RTH.

commit to user

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. a. Kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta

Recommend Documents