BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Dinas Dikpora Kota Surakarta terletak di Jl. Panjaitan, Banjarsari, Solo

42 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau lebih dikenal dengan Dinas Dikpora Kota Surakarta terletak di Jl. Panjaitan, Banjarsari, Solo. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Dikpora dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris

Daerah.

Dinas

Dikpora

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan olah

raga.

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Dinas

Dikpora

menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak usia dini; 4. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah, non formal, kepemudaan dan olah raga; 5. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan; 6. Penyelenggaraan sosialisasi; 7. Pembinaan jabatan fungsional; 8. Pengelolaan UPTD. Keberadaan

Dinas

Dikpora

sesuai

dengan

visinya

yaitu

“Terwujudnya insan yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif”. Sebagai commit to user

42



penjabaran dari visi tersebut di atas, dirumuskan misi-misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta yakni sebagai berikut : 1. Mewujudkan insan yang professional, terampil, dan bugar 2. Mewujudkan akses pendidikan yang terjangkau 3. Mengembangkan pendidikan seni dan budaya daerah 4. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter. 5. Membentuk kepribadian yang religius, berkompetensi ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. 6. Mewujudkan pencitraan publik yang kredibel dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. 7. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing 8. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 9. Memassalkan olah raga, mengintensifkan pembibitan dan pembinaan olahragawan berprestasi. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Dikpora Kota Surakarta memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam struktur organisasi dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olah raga. 2. Sekretariat, membawahkan : a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan;

commit to user



c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan adminstrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 3. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini, membawahkan: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini; b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, pengendalian mutu pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, dan sarana prasarana pendidikam sekolah dasar dan anak usia dini. c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, membawahkan: d. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama; e. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

commit to user



Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah menengah pertama, pengendalian mutu pendidikan dasar sekolah menengah pertama dan sarana prasarana pendidikan dasar sekolah menengah pertama. 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

kurikulum

pendidikan

menengah,

pengendalian

mutu

pendidikan menengah, dan sarana prasarana pendidikan dasar sekolah menengah. 5. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan : a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar; b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sekolah dasar, pendidik dan tenaga commit to user



kependidikan dasar sekolah menengah pertama, dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah. 6. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan : a. Seksi Pendidikan Masyarakat; b. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan. Kepala

Bidang

melaksanakan

Pendidikan

penyiapan

Non

bahan

Formal

mempunyai

tugas

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan non formal. 7. Bidang Pemuda, membawahkan : a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; b. Seksi

Perlindungan

Pemuda

dan

Pemberdayaan

Lembaga

Kepemudaan. Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan. 8. Bidang Olah Raga, membawahkan : a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga; b. Seksi Pengembangan Ilmu Olah Raga dan Lembaga Keolahragaan; c. Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan. Kepala Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang commit to user



pemberdayaan dan pengembangan olahraga, pengembangan ilmu olah raga dan lembaga keolahragaan , dan sarana prasarana dan kemitraan. 9. Unit Pelaksana Teknis. 10. Sekolah Menengah Kejuruan. 11. Sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 12. Kelompok Jabatan Fungsional Adapun struktur organisasi dari Dinas Dikpora Kota Surakarta adalah: (Terlampir)

B. Hasil Penelitian 1. Implementasi Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik, yaitu tahap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran kebijakan. Program BPMKS dijalankan berdasarkan Perwali No 11.A Tahun 2012. BPMKS sendiri diluncurkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Sasaran dari program ini adalah untuk penduduk usia sekolah dan bertempat tinggal tetap dan bersekolah di Kota Surakarta yang dinyatakan miskin berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta. commit to user



Dalam implementasi program BPMKS terdapat 3 tahapan yaitu dimulai dari sosialisasi, implementasi, dan evaluasi. Untuk lebih jelasnya berikut pembahasan secara rinci mengenai tahapan dalam Program BPMKS : a. Sosialisasi Program dimulai dari pemberian wewenang walikota kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta sebagai pelaksana kebijakan. DPPKA berfungsi sebagai penyedia dana dan

dikpora

sebagai

tangan

kanan

pemerintah

kota

dalam

mengimplementasikan program BPMKS. Dinas Dikpora berkewajiban untuk melaksanakan proses sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. Dalam program ini sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan bertatap muka langsung antara Dikpora dengan pihak yang berkepentingan dalam implementasi program yaitu sekolah-sekolah yang kemudian sekolah meneruskan sosialisasi kepada orangtua wali sedangkan

sosialisasi

tidak

langsung adalah

sosialisasi

yang

menggunakan media baik media cetak maupun media elektronik. 1) Sosialisasi Langsung Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Dikpora kepada sekolahsekolah dengan melakukan pertemuan dan koordinasi secara commit to user



langsung. Pertemuan dilakukan untuk memperkenalkan program kepada sekolah dan memberikan informasi bagaimana pelaksanaan program BPMKS dijalankan. Sosialisasi dilakukan Dikpora kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah membentuk tim pengelola dan pelaksana BPMKS di masing-masing sekolah. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepala sekolah kepada Tim BPMKS di sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora dalam pernyataannya: “Sebelum program diberlakukan kami mengadakan pertemuan dengan sekolah-sekolah melalui rapat. Kami membahas bagaimana berjalannya program yang sudah jelas sesuai dengan perwalinya. Setelahnya setiap 3 bulanan kami mengadakan rapat kepala sekolah di setiap satuan sekolah dalam waktu yang tidak bersamaan untuk membahas apa ada permasalahan dalam sekolah baik itu BPMKS ataupun masalah yang lain”. (wawancara tanggal 15 Maret 2013) Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Drs. Maryanto selaku Kepala Sekolah SD 02 Mangkuyudan dalam pernyataannya: “Sebelumnya kami diundang oleh Dinas untuk mengadakan pertemuan untuk membahas sosialisasi Program BPMKS. Pada saat itu kami diundang rapat untuk Kepala Sekolah dan disangoni Perwali untuk dipelajari dan untuk segera menyusun Tim BPMKS di masing-masing sekolah.” (wawancara tanggal 20 Mei 2013) Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Anisa Bendahara BPMKS SMP Negeri 25 Surakarta dalam pernyataannya: “Bapak Kepala yang menghadiri rapat tentang BPMKS setelah itu baru diadakan rapat intern sekolah untuk commit to user



menunjuk siapa yang menjadi pengurus BPMKS di sekolah.” (wawancara tanggal 15 Maret 2013) Selain

itu

dikpora

memberikan

pedoman

untuk

melaksanakan program yaitu melalui pemberian selebaran perwali sehingga akan membantu sekolah dalam memahami program BPMKS.

Setelah

informasi

dipahami

sekolah,

sekolah

bertanggungjawab meneruskan informasi kepada orangtua wali. Sosialisasi kepada orangtua wali dilakukan dalam 2 bentuk yaitu secara langsung dalam rapat pertemuan walisiswa dengan komite sekolah serta pemberian informasi melalui selebaran atau surat edaran yang dibuat sekolah untuk orangtua wali. Selain itu siswa juga diberikan pengertian tentang apa itu BPMKS dan bagaimana prosedur mendapatkannya dan apa keuntungannya sehingga diharapkan siswa mampu menjelaskan juga kepada orangtua serta masyarakat di sekitarnya. 2) Sosialisasi Tidak Langsung Sosialisasi tidak langsung yaitu pemberian informasi terkait program BPMKS melalui media-media baik cetak maupun elektronik. Pemkot mengenalkan program BPMKS kepada masyarakat dimulai sebelum program BPMKS ini diluncurkan tahun 2010. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora dalam pernyataannya: “Kami berupaya mengenalkan program ke masyarakat terlebih dahulu karena menyadari program ini harus commit user dipahami dulu olehtomasyarakat yang nantinya mereka akan



mampu untuk mengakses. Banyak media yang kita gunakan. Dari penayangan di berita stasiun TV lokal. Tepatnya kapan saya lupa, tapi dulu sebelum program mulai dijalankan Bapak Kepala Dinas sudah mempublikasikannya di media-media tentang apa dan bagaimana manfaat BPMKS”. (wawancara 15 Maret 2013) Pemerintah melalui media masa yaitu koran-koran sudah mulai memperkenalkan program BPMKS secara bertahap sampai sekarang BPMKS masih mendapat sorotan media sebagai bahan berita untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana

program

diimplementasikan

dan

bagaimana

perkembangannya agar masyarakat mengetahui dan ikut berperan dalam memantau program berjalan. Selain media cetak, media elektronik juga ikut berperan dalam sosialisasi program BPMKS, melalui acara-acara yang ditayangkan di TA TV salah satu stasiun TV di kota Surakarta serta beberapa televisi yang ikut menyiarkan berita BPMKS. Penyebaran informasi dapat pula diakses melalui internet, yaitu melalui web dikpora.go.id kita dapat mengakses beberapa informasi BPMKS. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anisa bendahara BPMKS SMP N 25 dalam pernyataannya: “Kami dapat mengakses informasi terbaru mengenai Program BPMKS melalui website Dikpora disana sudah ada informasi yang disajikan dalam bentuk umum. Apabila ada permasalahan nantinya kami menghubungi pihak Dikpora.” (wawancara 15 Maret 2013) b. Pelaksanaan Program/ Implementasi Setelah sosialisasi dilaksanakan dan informasi sudah dipahami commitmaupun to user masyarakat, maka program bisa baik oleh dikpora, sekolah,



memasuki tahap selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Tahapan implementasi dimulai dengan pengumpulan dan verifikasi data yang akan diusulkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora dalam pernyataannya: “Setelah proses sosialisasi dilakukan, maka selanjutnya adalah kita harus menjalankannya. Semua mekanismenya ada dan diatur dalam peraturan. Jadi, sekolah silahkan memahami lebih lanjut dengan melihat isi dokumen. Apabila ada permasalahan baru menghubungi kami. Bukannya tidak mungkin kami mendampingi setiap proses tapi setidaknya semua ini bisa untuk dikerjakan oleh sekolah. Pemahaman tentang bagaimana BPMKS silahkan baca di Perwalinya”. (wawancara 15 Maret 2013) Semua peraturan dan tata cara pelaksanaan program BPMKS tercatat dalam perwali. Dimulai dari tata cara permohonan sampai dengan pelaporannya. Mekanisme permohonan kartu baru BPMKS dimulai dari: 1) Orang tua siswa mengajukan permohonan melalui sekolah dengan disertai persyaratan lengkap dan benar; 2) Sekolah

melakukan

verifikasi

kelengkapan

dan

kebenaran

persyaratan dan kompilasi permohonan, kemudian menyampaikan secara resmi ke dinas Dikpora; 3) Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Keikutsertaan BPMKS melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan kartu, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPT untuk diproses dan diterbitkan kartu BPMKS sesuai kategorinya; commit to user



4) Khusus permohonan kartu BPMKS platinum dan gold akan dilakukan kunjungan rumah (home visit) pada pemohon oleh Tim; 5) Hasil kunjungan rumah (home visit) ditindaklanjuti Dinas Dikpora dengan melakukan validasi data permohonan; 6) Berkas permohonan kartu BPMKS yang tidak memenuhi syarat dikembalikan oleh KPPT ke Dinas Dikpora untuk diputuskan tindak lanjutnya; 7) KPPT menerbitkan Kartu BPMKS yang sudah dipastikan kebenaran

dan

kelengkapan

persyaratannya,

kemudian

menyerahkan kartu BPMKS kepada Dinas Dikpora; 8) Dinas Dikpora meneruskan kartu BPMKS kepada Sekolah: (perwali No.6.B Tahun 2011 tentang BPMKS) Penerbitan kartu BPMKS baru bagi siswa yang alih jenjang pendidikan diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Dikpora berdasarkan Kartu BPMKS sebelumnya. Dan penerbitan kembali Kartu BPMKS karena rusak atau hilang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik kartu kepada Dinas Dikpora melalui sekolah dengan dilengkapi surat keterangan kerusakan atau kehilangan dari Kepala Sekolah. Masa berlaku Kartu BPMKS yaitu selama siswa yang bersangkutan masih bersekolah sesuai jenjangnya di Kota Surakarta dan berstatus sebagai penduduk Kota Surakarta. Perubahan jenis kartu BPMKS disesuaikan dengan peralihan jenjang dan atau disesuaikan commit to user



dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin. Pada tahun 2012 terdapat perubahan warna Kartu BPMKS dan nominalnya tidak dicantumkan dalam kartu. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh

Bapak

Sri

Sutopo

selaku

Ka.Sub.Bagian

Perencanaan Program (PEP) Dinas Dikpora Kota Surakarta: “Perubahan kartu ini juga berpengaruh terhadap jenis kartu yang didapat siswa karena kartu baru yang akan diberikan dibuat berdasarkan pengusulan peserta penerima BPMKS yang baru pada awal periode kedua (untuk bulan Juli sampai dengan Desember) dan masuk ajaran 2012/2013 Pemerintah Kota Surakarta menambah adanya sekolah plus ditingkat satuan SMP yang semula hanya 2 sekolah sekarang menjadi 10 sekolah yaitu SMP N 11, SMP N 12, SMP N 17, SMP N 18, SMP N 20, SMP N 21, SMP N 22, SMP N 24, SMP N 25, dan SMP N 26. Dengan adanya sekolah plus diharap warga dapat memanfaatkannya.” (wawancara tanggal 15 Maret 2013) Sekolah plus yang dimaksudkan disini adalah adalah satuan pendidikan yang berstatus sebagai sekolah yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Mekanisme pencairan dana BPMKS sesuai dengan Peraturan Walikota No.6 B Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Sekolah mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai proposal pencairan dana BPMKS sesuai jumlah siswa pemilik kartu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah; 2) Khusus untuk permohonan pencairan dana BPMKS jenjang SD/MI, Kepala UPTD Dikpora melakukan verifikasi dan commit to user



merekapitulasi atas seluruh permohonan sekolah di wilayah kerjanya, dan selanjutnya mengirimkannya ke Dinas Dikpora; 3) Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Proposal BPMKS melakukan verifikasi dan validasi atas semua proposal yang diajukan sekolah; 4) Dinas Dikpora menetapkan Keputusan tentang Sekolah Penerima BPMKS; 5) Dinas Dikpora menyampaikan surat permohonan pencairan dana BPMKS ke DPPKA; 6) DPPKA melakukan verifikasi atas permohonan pencairan dana BPMKS dari Dinas Dikpora; 7) Bendahara PPKD mengajukan pencairan dana BPMKS yang dilengkapi dengan: a) Proposal; b) Keputusan Kepala Sekolah c) Berita Acara Penerusan Dana BPMKS dari Kepala Sekolah kepada siswa dan Pelimpahan yang diketahui Kepala Dinas Dikpora dan dilengkapi tanda terima uang dari setiap siswa; d) Naskah perjanjian hibah daerah; e) Berita acara penyerahan dana hibah sebagai perangkat pengajuan SPP LS; f) Kwitansi pembayaran Dana BPMKS yang dicairkan dan diterima sekolah. commit to user



Dana BPMKS oleh Bendahara PPKD ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. Pengajuan proposal pencairan dana BPMKS tahun 2012 dalam satu tahun anggaran terbagi menjadi 2 kali periode yaitu periode 1 (pertama) bulan Januari sampai dengan Juni dan periode 2 (kedua) bulan Juli sampai dengan Desember. Pencairan dana BPMKS dilakukan secara triwulanan dalam satu tahun anggaran, yaitu: 1) Triwulan kesatu, bulan Januari sampai dengan Maret; 2) Triwulan kedua, bulan April sampai dengan Juni; 3) Triwulan ketiga, bulan Juli sampai dengan September; 4) Triwulan keempat, Oktober sampai dengan Desember. Dalam prakteknya pencairan Dana BPMKS tidak sesuai dengan jadwal triwulan yang telah diatur. Adanya ketidaktepatan waktu serta pembuatan ulang kartu menjadi suatu permasalahan dimana sekolah harus mempunyai strategi dalam mengatasinya. Menurut Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP yang menangani program BPMKS ini juga mengklarifikasi bahwa selama ini sekolah menuntut kepada Dinas Dikpora untuk tepat waktu dan memberikan jadwal yang jelas kapan turunnya BPMKS sedangkan Dinas Dikpora sendiri juga tidak mengetahui secara pasti kapan turunnya melalui pernyataannya: “Kami sendiri selaku dinas yang menangani program ini juga tidak tahu pasti kapan dana hibah untuk BPMKS ini bisa cair karena jadwal pencairan kan triwulan dan tidak dipastikan tanggal berapa. Kita hanya akan dihubungi oleh DPPKA apabila uang sudah cair dan sesegera kami menghubungi pihak sekolah commit to user untuk segera mengecek di rekening sekolah masing-masing



apakah uang sudah diterima sekolah.” (wawancara tanggal 15 Maret 2013) Setiap sekolah mempunyai strategi masing-masing dalam mengatasi

masalah

keterlambatan

pencairan

bantuan

guna

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Anis Bendahara BPMKS SMP Negeri 25 Surakarta: “Setiap sekolah selalu mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah keterlambatan dalam pencairan dana BPMKS. Karena masalah keterlambatan pencairan dana merupakan masalah umum yang dihadapi semua sekolah di Kota Surakarta. Oleh karena itu setiap sekolah harus mempunyai strategi yang bersifat problem solving sehingga proses pendidikan dapat terus berjalan.” (wawancara tanggal 13 Maret 2013) Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Sriyati bendahara BPMKS SMP Negeri 23 Surakarta dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh DPPKA pada tanggal 23 Januari 2013 yang menyatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan program BPMKS hal yang menyulitkan sekolah salah satunya adalah sekolah harus mencari dana talangan karena penerimaan bantuan turun di akhir periode dan bahkan mengalami keterlambatan. Oleh karena itu sekolah harus bisa mengusahakan bagaimanapun strateginya karena proses belajar mengajar adalah kewajiban sekolah untuk menyelenggarakan”. Dalam implementasi program BPMKS sudah ditemukan permasalahannya yaitu terutama masalah dana, karena nominal untuk menyelenggarakan program tidaklah sedikit sehingga dengan adanya commit to user



keterlambatan

pencairan

menyebabkan

terhambatnya

realisasi

program. c. Evaluasi Untuk memantau dan memperbaiki pelaksanaan program, maka pemerintah Kota Surakarta mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi, monitoring dilakukan oleh dinas kepada sekolah-sekolah dengan mengawasi cara kerja dan membantu setiap permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dengan membentuk tim verifikasi yang mengurusi BPMKS. Sedangkan untuk evaluasi pertemuan-pertemuan dengan kepala sekolah ataupun penanggungjawab BPMKS di setiap satuan sekolah. Evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan program di waktu akan datang. Dalam proses evaluasi diharapkan mampu menemukan masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam implementasi program dan kemudian dapat ditemukan jalan keluarnya. Permasalahan dana merupakan problem umum yang ditemui oleh semua sekolah. Sehingga keluhan yang disampaikan dalam Diskusi Publik yang diadakan pada tanggal 23 Januari 2013 oleh LSM Patiro sebagai pelaksana dan DPPKA sebagai penanggungjawab kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Tim BPMKS sekolah di Kota Surakarta mulai dari satuan SD sampai dengan SMA serta diikuti oleh lembaga mitra

yang

membahas

implementasi

BPMKS

berikut

dapat

disimpulkan hasil diskusi publik yaitu mengenai apa saja kendala yang di hadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program BPMKS : commit to user



1) Pelaporan a) Waktu mepet b) Instruksi waktu yang mendadak c) BPMKS awalnya pemahaman untuk personal, saat ini LPJ dituntut seperti BOS (ada kerepotan dalam LPJ). Alokasi untuk kebutuhan anak (peruntukan). d) Kartu BPMKS dari SMP langsung bisa digunakan jenjang SMA. Sekarang harus ganti baru. Kenaikan kelas harus ganti kartu baru  memperlama. e) SPJ, dirubah untuk pelaporan per bulan 2) Persyaratan a) Persyaratan harus memilki Jamkesmas. b) Ada peraturan Home visit. c) Kartu tiap tahun berganti d) Rekomendasi: dapat digunakan seterusnya. e) Kriteria kemiskinan memberatkan persyaratan f) Perubahan SMP ke SMA. Terjadi perubahan ekonomi sehingga ada perubahan penerima BPMKS. g) Sekolah harus mengawal. h) Rekomendasi: SKTM yang dikeluarkan harus selektif, jadi tanpa home visit dapat berjalan baik. 3) Kartu BMPKS a) Di tahun 2012 terbit 2 kali commit to user



b) Yang mendapat BPMKS adalah siswa yang mendapatkan kartu terbaru  ada pengurangan sekitar 20% 4) Penyerahan BPMKS a) Ada pengurangan biaya sekolah (permohonan keringanan biaya sekolah) b) Dana turun tidak sesuai dengan rekening yang diajukan c) Sekolah ada yang masih kurang perihal pajak, pagu telah dipenuhi  petugas inspektorat tidak ada koordinasi yg lancar d) Belum begitu memahi SK walikota tentang BPMKS e) Ada pajak yang sering tidak dipenuhi. f) Sekolah menutup dahulu lalu Ketika BPMKS cair barulah ditukar g) Sekolah tidak melakukan pungutan jadi tidak ada dana talangan. 5) Pajak a) Kenyataan terkena pajak, pengelola masih bingung bagian dana BPMKS yang terkena pajak. 6) Pendataan a) Sosialisasi kepada siswa, ada beberapa anak yg kemudian tidak mengumpulkan data terbaru.  memunculkan komplain dari orang tua b) Pemberkasaan, untuk pengumpulan foto ada yg dibiayai sekolah untuk foto anak (bagi yg tidak memiliki foto) commit to user



c) Verifikasi dari pemerintah atau SKTM membuat kesalahan penerima BPMKS d) Deadline pengumpulan berkas yg pendek untuk sekolah melakukan verifikasi e) Verifikasi data siswa masuk dalam keluarga kurang mampu tetapi kemudian tidak masuk dalam SK walikota. 2. Faktor

yang

Mempengaruhi

Program

Bantuan

Pendidikan

Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Untuk mengetahui sejauh mana program dijalankan maka kita harus mengetahui faktor apa saja untuk menilai berjalannya program tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk menilai atau mengukur efektivitas dari implementasi program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang diambil dari beberapa teori implementasi dimana indikator tersebut disesuaikan dengan kesesuaian antara program dengan prosesnya, indikatornya yaitu: a. Komunikasi (George C. Edward III, 1980) Komunikasi disini adalah proses transfer informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan serta pada sasaran kegiatan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka kemungkinan kesalahan penerimaan informasi yang tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan akan terminimalisir. Implementasi yang baik akan terlaksana apabila semua stakeholder baik pembuat, pelaksana maupun sasaran kebijakan sudah mengetahui apa yang akan commit to user



mereka kerjakan sesuai dengan peranan dan fungsinya. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Proses komunikasi dalam program ini merupakan suatu rangkaian dimana melibatkan banyak aktor, mulai dari pembuat kebijakan yaitu walikota sampai dengan masyarakat sebagai sasaran program. Komunikasi dilakukan pertama kali oleh walikota kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dan Dinas Dikpora. DPPKA sebagai pengatur besarnya dana yang akan diberikan untuk membiayai program sesuai dengan rancangan APBD Kota Surakarta untuk Tahun 2012. Sedangkan Dinas Dikpora sebagai panjang tangan pemerintah kota untuk melaksanakan program ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora Kota Surakarta: “Kami adalah sebagai fasilitator dimana yang ikut berpengaruh dalam program ini adalah pihak sekolah serta masyarakat secara langsung. Kami berusaha memberikan informasi kepada pihak sekolah untuk disampaikan kepada wali murid dan siswanya. Bukan tidak mungkin kita melakukan komunikasi dengan pihak orang tua wali tapi kita kan bisa saling bagi tugas sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal.” (wawancara tanggal 15 Maret 2013) Komunikasi dalam implementasi program BPMKS terdapat 2 bentuk, yaitu komunikasi secara vertikal dan komunikasi secara horizontal.

commit to user



1) Komunikasi secara vertikal Adalah komunikasi yang terjalin secara hierarkhi mulai dari Dinas Dikpora dengan sekolah dan sekolah dengan masyarakat yaitu disini orangtua wali. Komunikasi secara vertikal yang terbentuk dalam implementasi program sangat mempengaruhi hasil atau kinerja dari program. Karena kesalahan dalam penerimaan informasi biasanya terjadi pada kesalahan dalam menerima dan memahami

informasi

dari

atasan

sehingga

menimbulkan

pemahaman yang berbeda. Dalam komunikasi vertikal, kurangnya komunikasi dan koordinasi masih ditemukan selama proses implementasi Program BPMKS. Seperti hal berikut, dalam prakteknya sekolah masih mengalami beberapa masalah yaitu merasa masih kurangnya informasi yang diberikan pihak Dinas Dikpora kepada sekolah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sriyati, Bendahara BPMKS SMP Negeri 23 Surakarta (dalam Diskusi Publik Implementasi BPMKS tanggal 23 Januari 2013):

“Buku pedoman yang baru tidak sampai pada kami, terkait dengan perwali apalagi dengan adanya revisi-revisi sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi kepada siswa dan orang tua wali. Pada tahun 2012 masuk ajaran baru (periode 2) mengalami perubahan dimana untuk SMP bukan lagi Kartu Gold dan Silver tetapi berubah menjadi Silver dan Platinum dikarenakan adanya kenaikan anggaran. Sehingga perlu membuat ulang kartu. Dimana pada pembuat ulangan kartu memerlukan waktu lagi padahal pada saat pengajuan kartu sekolah diberikan waktu yang singkat, terkadang siswa-siswa belum memenuhi persyaratan dengan lengkap, serta masih adanya to user siswa yang commit lambat yang tentu menyulitkan sekolah.”



Di lain pihak orang tua wali yang tentunya ikut serta berperan dalam pelaksanaan program ini masih ada yang merasa tidak mengerti kapan jadwal pengajuan dan cairnya serta bagaimana pemanfaatannya secara jelas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Nana salah satu orang tua wali siswa penerima BPMKS : “Kami orang tua merasa tidak tahu berapa besaran dari BPMKS yang diberikan kepada anak saya. Kapan cair dan penggunaannya untuk apa kami kurang paham. Kami sangat berharap adanya sosialisasi yang rutin diadakan dari sekolah kepada orang tua wali agar sama-sama ngerti kalau perlu ada orang yang dari Dinas Dikpora ikut serta.” (wawancara 14 Maret 2013) Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD 02 Mangkuyudan, Bapak Drs. Maryanto dalam pernyataannya: “Dalam pelaksanaan Program BPMKS kami dari pihak sekolah tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam komunikasi. Setiap ada info penting kami selalu mendapat undangan dari Dikpora untuk melakukan pertemuan yaitu dengan rapat koordinasi. Setelah itu kami akan mendapat edaran atau surat terkait tata pelaksanaan BPMKS, edaran tersebut sudah cukup jelas dan mudah dipahami sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik.” Sedangkan menurut Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora Kota Surakarta, dalam menanggapi hal ini menjelaskan bahwa proses sosialisasi dilakukan serentak dan berjenjang sehingga

dibutuhkan kerjasama.

Sesuai dengan

pernyataan beliau: “Selama proses sosialisasi kami tidak mengalami kendala, hanya saja masih adanya masyarakat yang pemahamannya masih kurang tentang BPMKS dan atau kehadirannya ke sekolah dalam sosialisasi tidak serius. Karena selama ini to usersosialisasi melalui rapat triwulan dari Dinas commit memberikan



kepada sekolah-sekolah dan tentunya sekolah meneruskan informasi ke orang tua apabila ada perubahan. Selain itu proses sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Jadi semua pihak bisa mencari informasi dari media mana saja yang sekiranya dapat dimanfaatkan dan membantu.” Jadi kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah Komunikasi secara vertikal dalam implementasi program BPMKS berjalan dengan baik antara dikpora dengan sekolah. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara sekolah dengan dinas, dinas berupaya memberikan fasilitasi kepada sekolah terkait penyediaan layanan program baik komunikasi tatap muka maupun dengan menggunakan telefon. Namun, di sisi lain komunikasi antara sekolah dengan orangtua wali masih kurang, terbukti dengan adanya pemahaman orangtua yang belum jelas mengenai program BPMKS.

2) Komunikasi Secara Horizontal Merupakan

komunikasi

yang

terjalin

antara

aktor

kebijakan di tatanan yang sama seperti komunikasi yang terjadi antar pegawai bidang PEP yang menangani Program BPMKS di Dinas Dikpora dan komunikasi para pengurus BPMKS di sekolahsekolah. Komunikasi secara horizontal di Dinas Dikpora tidak mengalami permasalahan, semua pegawai mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Dengan komunikasi yang terjaga, pemahaman informasi dan kerjasama dapat terjalin dengan baik hal commit to user



ini terbukti dengan kinerja tim BPMKS di dikpora mampu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan peranannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sri Sutopo selaku kasubag

PEP

Dinas

Dikpora

Kota

Surakarta

melalui

pernyataannya:

“Kami dari dinas tidak mengalami masalah dalam bekerja. Kami sudah mempunyai porsi masing-masing dalam bekerja. Komunikasi antar anggota dalam tim BPMKS adalah hal penting yang terus kami jaga. Setiap perkembangan dan permasalahan selalu disampaikan pada waktu dan orang yang tepat. Kami berharap hal ini juga terjadi di tatanan lain.” (wawancara 15 Maret 2013). Begitu pun yang terjadi dalam komunikasi pengurus BPMKS di sekolah. Selama ini semua berjalan dalam koordinasi yang baik dan tidak ditemukan adanya konflik sesama anggota di tim, sebagaimana Dikpora di sekolah-sekolah pun komunikasi serta koordinasi juga terbentuk dengan baik yaitu terbukti tanpa adanya kerjasama dan koordinasi maka sekolah sebagai penggerak program di lapangan

tentu program tidak akan mampu

diimplementasikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Anisa selaku bendahara BPMKS SMP N 25 Surakarta: “Sekolah tidak mempunyai masalah dalam melaksanakan tugas. Tim yang dibuat oleh sekolah pada dasarnya untuk melayani dan melaksanakan program. Oleh karena itu, kami selalu berkoordinasi dalam menjalankan tugas karena ada banyak pekerjaan dalam Program ini mulai dari pengusulan, pengadaan, pelaporan. Semuanya butuh kerjasama tim.” (wawancara 15 maret 2013) commit to user



Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara horizontal sudah tidak ada permasalahan yang menghambat sedangkan untuk komunikasi secara vertikal masih kurang. Komunikasi yang dijalankan secara hierarki mulai dari Pemerintah kota sampai dengan masyarakat rentan dengan adanya kesalahan penerimaan informasi yang tentu akan menghambat keberhasilan program. b. Sumberdaya ( Van Metter dan Van Horn, 1975) Sumberdaya

dalam

implementasi

Program

BPMKS

dipengaruhi oleh 2 sumberdaya penting yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah semua aktor yang berkepentingan serta ikut ambil andil dalam pelaksanaan program. Sedangkan sumberdaya finansial adalah besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah kota untuk membiayai program BPMKS yang bersumber dari APBD Kota Surakarta. 1) Sumberdaya Manusia Sumberdaya

Manusia

dalam

pelaksanaan

Program

BPMKS adalah semua aktor yang ikut mempunyai peranan dalam melaksanakan program BPMKS. Dalam implementasi BPMKS sumberdaya manusia dilihat secara kuantitas dan kualitas. a)

Kuantitas, menunjukkan jumlah aktor yang berperan sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau belum. Dalam hal kuantitas, Dinas Dikpora sebagai implementer program serta commit to user



sebagai fasilitator sumberdaya manusia di dalamnya secara kuantitas, tidak mengalami hambatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sutopo melalui pernyataannya dalam wawancara 15 Maret 2013 : “Kami mempunyai tim verifikasi yang bertanggungjawab menjalankan program. Dari tim ini sudah cukup untuk menangani program. Walaupun pengerjaan membutuhkan waktu yang relatif lama tapi sampai sekarang kami mampu.” Namun di satuan yang berbeda masih ditemukan adanya kekurangan sumberdaya manusia yaitu diantaranya jumlah implementer di satuan Sekolah Dasar. Menurut Kepala Dinas Dikpora, Bapak Rahmad dalam Diskusi Publik Implementasi BPMKS tanggal 23 Januari 2013 menyatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan BPMKS satuan sekolah yang disulitkan adalah Sekolah Dasar (SD). Dimana di SD Negeri jumlah guru kurang. Sedangkan untuk urusan administrasi tidak adanya petugas TU. Gedunggedungnya pun banyak yang rusak. Dan permasalahan lainnya adalah SD bukan merupakan UPTD sehingga tidak bisa menerima bantuan secara langsung.” Terkait masalah keberadaan TU di sekolah dasar dibenarkan oleh Bapak Drs. Maryanto selaku Kepala Sekolah SD 02 Mangkuyudan dalam pernyataannya bahwa: “Secara resmi memang keberadaan TU tidak ada. Dan hal ini tentu akan menjadi kendala. Karena dengan menggunakan tenaga guru kelas berarti akan mengganggu dan mengurangi jam belajar anak-anak di kelas. Sehingga, anak-anak sendiri yang nanti dirugikan commit to user



karena guru kelas mengurusi BPMKS.” (wawancara 20 Mei 2013) Pernyataan di atas menjelaskan bahwa masih adanya kekurangan Sumberdaya Manusia untuk satuan Sekolah Dasar. Karena keberadaan TU yang dinilai penting tidak tersedia di satuan sekolah dasar. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah tidak ada permasalahan berkaitan dengan kuantitas sumberdaya karena di sekolah menengah mempunyai tim penanggungjawab di masing-masing sekolah. b) Kualitas, yaitu menunjuk pada kapasitas implementer sudah sesuai belum dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Dalam implementasi BPMKS tidak ada kualifikasi bagi para pelaksananya. Kepala Subbag membentuk tim verifikator sebagai tanggungjawabnya melaksanakan program yang kemudian Dinas menunjuk semua sekolah di Kota Surakarta untuk menjalankan program dan sekolah melanjutkan dengan membentuk tim penanggungjawab BPMKS untuk menjalankan program di sekolah masing-masing. Karena tidak adanya standar kualitas bagi pelaksana program maka dalam implementasi program ini tidak berfokus pada sumberdaya secara kualitas karena dalam program ini yang terpenting adalah pelaksana mampu menjalankan program agar program mampu berjalan sesuai dengan waktu dan tujuan. Meskipun commit program to user ditemukan masalah karena dalam berjalannya



kurangnya kualitas personal implementer seperti yang terjadi di

satuan sekolah tingkat menengah. Dalam pembuatan

Laporan Pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh sekolah untuk Dinas Dikpora masih mengalami kendala yang dikarenakan kemampuan personal dari pembuat laporan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Rahmad selaku Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta: “Selama ini saya masih menemui banyak kesalahan dalam pembuatan LPJ dikarenakan masih adanya budaya copas yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan mungkin dari sekolah tidak mau pikir panjang sehingga budaya copas pun masih digunakan. Pembuatan LPJ disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya padahal sudah mulai ada beberapa perubahan bentuk laporan yang harus diperhatikan oleh sekolah. Hal inilah yang menjadi kendala dan sangat memprihatinkan pihak kami.” (dalam diskusi publik tanggal 23 januari 2013). 2) Sumberdaya Finansial Besarnya APBD untuk pembiayaan program adalah faktor utama dalam mewujudkan tujuan program. Pemkot Solo pada tahun 2010 menganggarkan 20 miliar rupiah untuk program itu. Kemudian pada tahun 2011 anggaran ditingkatkan menjadi 22 miliar rupiah dan tahun 2012 diproyeksikan menjadi 30 miliar rupiah. Hingga tahun 2011, sekitar 70.000 siswa sekolah di Solo sudah merasakan manfaat BPMKS (Anas Syahirul A.dkk, 2012:86). Namun menurut pernyataan Bapak Jokowi selaku commit to user



Walikota Kota Surakarta dalam Anas Syahirul (2012:85) menyatakan bahwa: “Gimana ya, belum bisa menukik istilahnya. Hambatannya ada di dana yang sedikit, anggaran kurang, dan sistemnya memang perlu dikoreksi lagi. Sampai sekarang pun, masih juga ada keluhan-keluhan tentang pendidikan anak-anak itu sampai langsung ke saya. Ada yang ikut testing enggak bisa, ambil ijazah terakhir enggak bisa, dan macammacam.” Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Rahmad selaku Kepala Dinas Dikpora dalam Diskusi Publik :

“Besarnya APBD yang digunakan untuk membiayai program BPMKS di Kota Surakarta dengan besarnya kebutuhan pendidikan di Kota Surakarta belum sebanding. Jadi BPMKS belum bisa membiayai 100% biaya pendidikan di Kota Surakarta. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian bagi semuanya bahwa BPMKS bersifat membantu tidak sepenuhnya berarti memberikan sekolah gratis. Karena masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak hanya sedikit dan APBD yang digunakan tentu harus besar sehingga diharapkan program ini benar-benar diakses oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga tepat sasaran.” (Sukarta, 23 Januari 2013)

Meskipun APBD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota sudah cukup besar namun pada implementasinya jumlah tersebut masih kurang untuk membiayai pendidikan di Kota Surakarta karena pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi maka peningkatan alokasi dana untuk program BPMKS diharap dapat meningkat.

commit to user



c. Dukungan Masyarakat Dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan. Suatu program yang berhasil adalah program yang didukung penuh oleh semua aktor di dalamnya terutama masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat tentu program tidak akan bisa berjalan. Dalam implementasi Program BPMKS merupakan

faktor

penting

yang

dukungan masyarakat

mempengaruhi

keberhasilan

implementasi program. Selama ini dukungan masyarakat terhadap Program BPMKS sangat baik. Masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini. Program BPMKS dirasa mampu membantu memecahkan pendidikan di Kota Surakarta, masyarakat yang mengetahui akan manfaat program ini sehingga dengan penuh kesadaran masyarakat mendukungnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Maryanto selaku Kepala Sekolah Dasar 02 Mangkuyudan : “Selama ini dukungan masyarakat penuh terhadap adanya Program BPMKS hal ini terbukti dengan melihat bagaimana respons masyarakat dalam memenuhi persyaratan pengajuan BPMKS yang sesuai dengan batas waktu pengumpulan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mencerna dengan baik apa yang harus diupayakan untuk dapat memanfaatkan program.” (wawancara 13 Mei 2013)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Anis selaku Bendahara BPMKS SMP Negeri 25 Surakarta dalam pernyataannya : commit to user



“Masyarakat disini adalah orang tua/ wali siswa. Selama ini tanggapan masyarakat sangat baik. Walau ada beberapa diantaranya yang masih kurang. Namun secara keseluruhan program ini sangat didukung oleh masyarakat terbukti dengan adanya banyak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan program ini. Terbukti untuk mendapatkan program ini harus memenuhi beberapa persyaratan, masyarakat tetap mengupayakannya dan mengumpulkannya tepat waktu.” (wawancara 13 Maret 2013) Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Fira selaku orangtua wali yang ikut mengakses program BPMKS untuk anaknya : “Kami sangat mendukung dengan adanya program BPMKS. Selain persyaratan dan alur yang tidak berbelit-belit, program ini sangat membantu kami dalam membiayai sekolah anak. Semakin tingginya biaya pendidikan menyulitkan kami apalagi tidak hanya satu anak saja yang menjadi beban tanggungan tetapi dengan adanya BPMKS, setidaknya kami terbantu” (wawancara : 16 Maret 2013) Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program BPMKS mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Sehingga

program

ini

mampu

berjalan

dan

diimplementasikan dengan baik. Respon yang diberikan masyarakat terhadap adanya program sangat mendukung keberhasilan program. Sejauh ini masyarakat memberi dukungan penuh sehingga program BPMKS pun mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. d. Sikap Pelaksana Sikap

pelaksana

berperan

penting

dalam

mewujudkan

implementasi kebijakan yang sesuai tujuan. Sikap pelaksana adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggungjawab commit to user



untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak dan responsif terhadap kelompok sasaran. Dalam implementasi Program BPMKS pelaksana program yaitu dinas dan sekolah kepada kelompok sasaran bersifat membantu dan sebagai fasilitator. Dari dinas menunjukkan sikap responsifnya yaitu dengan mengupayakan akses tersebut dengan dibentuknya tim verifikator

yang bertanggungjawab dengan masalah BPMKS dan

sekolah pun membentuk Tim BPMKS di setiap sekolah masingmasing. Setiap sekolah yang mengalami permasalahan selama ini menghubungi dinas dengan mendatangi langsung kantor dinas dan berkomunikasi secara langsung sedangkan dari kelompok sasaran tidak terlalu mendapatkan permasalahan dalam mengakses program karena Program BPMKS sudah jelas disosialisasikan terlebih dahulu melalui banyak media baik cetak maupun elektronik. Karena program ini merupakan program untuk sasaran massal sehingga diharapkan mampu diakses oleh kelompok sasaran dengan mudah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora Kota Surakarta dalam pernyataannya: “Kami selaku dinas berupaya penuh dalam mewujudkan program ini. Akses dari program ini dibuat sedemikian mudah untuk bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Kita tidak pernah mempersulit teknisnya, tapi untuk pengajuan harus sesuai syarat agar pelaksanaan program ini tidak membuat masalah yang baru. Program ini ditujukan untuk mereka yang sesuai kategori program jadi sudah jelas bagaimana akses mendapatkan hak dari program ini.” (wawancara 15 Maret 2013) commit to user



Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Anis selaku Bendahara BPMKS SMP N 25 melalui pernyataannya: “Selama ini sekolah tidak mengalami kendala yang berujung menyulitkan sekolah dalam melaksanakan program BPMKS pada saat pengajuan meskipun waktunya mepet. Semua aturan pelaksanaan jelas ada di dasar hukumnya, apabila kami mengalami kesulitan maka kami segera menghubungi pihak Dikpora dan mereka merespon kami dengan baik. Dari pihak walimurid pun tidak ada yang menyampaikan masalah terkait program ini hanya saja masih ada yang lambat dalam prosesnya seperti pengumpulan berkas sehingga pihak sekolah harus mengobrak-obrak siswa untuk segera mengumpulkan. Kami selalu memberikan edaran kepada wali murid terkait informasi yang berhubungan dengan program ini. Karena dalam program ini kelompok sasaran hanya perlu membuat usulan yang berupa kelengkapan administrasi persyaratan setelahnya kelompok sasaran tidak diberatkan dalam urusan apa pun karena yang bertugas nanti nya adalah sekolah untuk melanjutkan pengajuan ke dinas.” (wawancara tanggal 13 Maret 2013). Sikap

pelaksana

berhubungan

dengan

tanggungjawab

pelaksana program sebagai aktor yang berperan dalam menyediakan layanan terhadap kelompok sasaran. Selama ini pembuatan web belum dijalankan namun dinas sudah mempunyai database secara lengkap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sri Sutopo selaku Kasubag PEP Dinas Dikpora Surakarta: “Kami baru membuat dan menyelesaikan database siswa penerima BPMKS seluruhnya. Dengan adanya database ini diharapkan akan membantu dinas. Terkait dengan layanan web dinas belum membuat dan untuk layanan call center atau sms center belum kami fasilitasi karena selama ini sekolah yang mengalami masalah bisa langsung menghubungi kami dengan datang ke kantor dan kami bisa menjelaskannya dengan lebih mudah. Namun, apabila keberadaan web nanti sudah dirasa perlu maka kami akan mengupayakan untuk menyediakannya.” (wawancara 15 Maret 2013) commit to user



Peningkatan penyediaan jaringan atau fasilitas yang mendukung program dibutuhkan dalam perbaikan program ini. Oleh karena itu dinas berupaya untuk memberikan perbaikan dengan meningkatkan layanan. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Rahmad selaku Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta melalui pernyataannya: “Kami berupaya mengadakan penyempurnaan, sementara kami baru membuat database dimana database yang kami buat berdasarkan data jumlah penerima BPMKS per kelurahan sehingga untuk mengecek lebih mudah terutama untuk home visit. Kami juga membuat pelaporan nominal yaitu Dana Sekolah dipampangkan besarannya, Dana BOS, Dana Provinsi, dan Dana BPMKS, sehingga nantinya terlihat berapa besaran dan kurangannya, sekolah wajib memberitahu apabila mengeluarkan pungutan digunakan untuk apa. Dan bagi sekolah yang merasa butuh akan data tersebut silahkan bisa menghubungi kami.” (Diskusi publik 23 Januari 2013). Dengan melihat wawancara di atas maka dapat kita simpulkan bahwa

Pelaksana

kegiatan

sudah

mempunyai

sikap

yang

bertanggungjawab. Pelaksa menunjukkan tanggungjawabnya dalam hal memberikan layanan terhadap kelompok sasaran.

commit to user

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Dinas Dikpora Kota Surakarta terletak di Jl. Panjaitan, Banjarsari, Solo

Recommend Documents