39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1. Profil Kota Tasikmalaya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 17.156,20 Ha atau 171,56 km2, meliputi wilayah 8 Kecamatan. Yaitu Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang, dan Cibeureum. Kedelapan kecamatan mencakup 69 kelurahan. Seiring dengan perkembangan kemasyarakatan dan dinamika pemerintahan
maka
untuk
memperlancar
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka pada tanggal 19 Mei 2008 disahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan
Indihiang dan Cibeureum.
Dengan demikian jumlah
Kecamatan di Wilayah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan sebagai berikut:
40
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan Setelah Pemekaran Jumlah No. Kecamatan Luas Wilayah (km2) Kelurahan 1. Cihideung 5,30 6 2.
Cipedes
8,10
4
3.
Tawang
5,33
5
4.
Indihiang
17,34
6
5.
Bungursari
2,84
7
6.
Kawalu
41,12
10
7.
Cibeureum
29,41
9
8.
Purbaratu
9.92
6
9.
Tamansari
28,52
8
10.
Mangkubumi
23,68
8
171,56
69
Jumlah
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 1080 08’38”-1080 24’ 02” BT dan 70 10’-70 26’ 32” LS di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung ± 105 km. Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan: a. Sebelah Utara
: Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy).
b. Sebelah Barat
: Kabupaten Tasikmalaya.
41
c. Sebelah Timur
: Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
d. Sebelah Selatan
: Kabupaten Tasikmalaya (Batas Sungai Ciwulan).
Lokasi Sekretariat DPC PKB Kota Tasikmalaya terletak di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Jl. Tawangsari No. 1 Kota Tasikmalaya 46112. Jarak sekretariat DPC PKB Kota Tasikmalaya ke pusat pemerintahan 1 km. Tabel 4. 2 Perbandingan Perolehan Suara DPC PKB Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 Perolehan Persentase Pemilu No. (Tahun) Suara Kursi Suara Kursi 1. 2004 25.821 4 7,87 8,8 2. 2009 15.357 1 4,72 2,2 Sumber: Hasil Pengolahan Penulis Pada Pemilihan Umum 2009 di Kota Tasikmalaya diikuti oleh 27 partai politik, dengan suara sah sebanyak 325.019 suara. Pada Pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya memperoleh suara sebanyak 15.357 suara untuk DPRD Kota dengan memperoleh 1 kursi. Fakta ini merupakan sebuah hasil yang diluar dugaan. Merosotnya suara PKB disebabkan berbagai aspek, antara lain konflik internal PKB antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin. Sedangkan pada Pemilihan Umum 2004 perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 25.821 suara dari 328.015 suara sah dengan memperoleh 4 kursi di DPRD Kota. Ini berarti telah terjadi penurunan perolehan suara sebesar 59,4% pada Pemilu 2009.
42
Ada pun visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2007 – 2012, visinya yaitu “Dengan berlandaskan iman dan taqwa, Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur Tahun 2012”. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa; b. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum; c. Menumbuhkan kekuatan ekonomi Kota; d. Menciptakan pemerintahan yang professional dan bersih; e. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota; f. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan; g. Mengoptimalkan dan membangun saran dan prasarana Kota. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (tahun 2012) yang akan dituju oleh segenap masyarakatnya guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa. Upaya mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya dapat dicapai secara efektif apabila keseluruhan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program yang diamanatkan di dalam Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 – 2007 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah bersama-sama dengan seluruh unsur pelaku pembangunan (stake holders) Kota Tasikmalaya, yaitu melalui berbagai jenis kegiatan yang dirumuskan
43
secara tepat dan dilaksanakan secara efektif pada setiap tahun anggaran, yang dioperasionalisasikan menjadi 28 Tujuan, 98 Sasaran, dan 150 Program. 2. Naskah Deklarasi PKB Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi; tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-
44
nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di dalam tatanan kehidupan yang demokratis
itu warga
jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah SWT, serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Cita-cita Politik PKB Cita-cita politik PKB adalah sebagai wadah penyaluran aspirasi politik kaum Nahdliyin, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki cita-cita politik yang bersumber dari landasan politik NU. Cita-cita politik yang dimaksud ialah terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka dan berdaulat, yang terjamin hak-hak asasinya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala bentuk
45
penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusakan keturunan serta kebebasan harta benda secara sah. 4. Asas dan Prinsip Perjuangan PKB PKB berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan prinsip perjuangan PKB adalah pengabdian kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah. 5. Sifat dan Fungsi PKB Partai Kebangkitan Bangsa bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. PKB berfungsi sebagai: a) Wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi; b) Salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik; c) Saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat; d) Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik;
46
e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara. 6. Tujuan dan Usaha PKB PKB bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; serta mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Untuk mencapai tujuan tersebut, PKB melakukan usaha-usaha yang diantaranya di Bidang Agama, meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bidang Politik, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Bidang Ekonomi, menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Bidang Hukum, berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
47
Bidang Sosial Budaya, berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Bidang Pendidikan, berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, professional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. Dan Bidang Pertahanan, membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang dating dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat. 7. Mabda’ Siyasiy a. Cita-cita
proklamasi
kemerdekaan
bangsa
Indonesia
adalah
terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsabangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
menuju
tercapainya
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang
48
mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan. c. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan
nilai-nilai
kemanusiaannya.
Yang
meliputi,
terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, tepenuhinya hakhak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas penghidupan/perlindungan perkerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda
49
(hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran. d. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan. e. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
50
f. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemashlahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang
institusionalistik,
bukan
bertumpu
pada
kekuasaan
individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan
dalam
tatanan
kenegaraan,
melainkan
juga
harus
terefleksikan dalam tubuh internal partai. g. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
51
persatuan
Indonesia,
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah
diniyah),
kebanggaan
(ukhuwah
wathoniyah),
dan
kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, koperatif, dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya. h. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan caracara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah lading persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
52
i. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengetian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai. 8. Struktur Kepengurusan PKB Susunan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa pada masingmasing tingkatan organisasi partai sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PKB BAB IX tentang Susunan Kepengurusan Partai Pasal 16 dan Pasal 17 terdiri dari: a. Mustasyar, yaitu penasehat partai yang memberikan nasehat-nasehat organisasi kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz baik diminta maupun tidak diminta; b. Dewan Syura, yaitu dewan pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai; c. Dewan Tanfidz, yaitu pimpinan eksekutif partai yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai.
53
Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya
DEWAN PEMBINA ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA DEWAN SYURO WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
SEKRETARIS WKL. SEK.
WKL. SEK.
WKL. SEK.
WKL. SEK.
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA DEWAN TANFIDZ WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
SEKRETARIS WKL. SEK.
WKL. SEK.
WKL. SEK.
WKL. SEK.
BENDAHARA WKL. BDH.
WKL. BDH.
WKL. BDH.
WKL. BDH.
54
B. Karakteristik Informan Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa informan sebagai berikut: 1. AS adalah laki-laki berusia 40 tahun yang berasal dari Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dan bekerja sebagai seorang wiraswasta dengan pendidikan terakhir Sarjana Agama di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kota Tasikmalaya. AS adalah Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 – 2015. AS terpilih sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya pada saat Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kota Tasikmalaya di kediaman Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Masa Khidmat 2008 – 2009, Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. AS merupakan orang yang baik, ramah dan serius, dan beliau begitu disegani. AS adalah Calon Legislatif pada Pemilu 2004 dan 2009 Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Cibeureum – Tamansari pada Pemilu 2004) dan Daerah Pemilihan 4 (Cibeureum – Tamansari – Purbaratu pada Pemilu 2009). 2. Whd adalah laki-laki yang berusia 31 tahun yang berasal dari Tamansari Kota Tasikmalaya dan berpendidikan terakhir SLTA. Whd adalah Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 – 2015. Selain menjadi pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya Whd juga seorang wiraswasta. Whd merupakan sosok seorang yang ramah dan sopan. Secara fisik fostur tubuh Whd tidak terlalu tinggi sekitar 165 cm dengan badan agak gemuk dan berkulit gelap. Whd adalah Calon
55
Legislatif pada Pemilu 2009 Daerah Pemilihan 4 (Cibeureum – Tamansari – Purbaratu). 3. AEMS adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertempat tinggal di Jl. Panyingkiran I No. 4 Indihiang Kota Tasikmalaya. AEMS adalah Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 – 2015 dan berpendidikan terakhir sarjana. Selain menjadi pengurus DPC PKB Kota Tasikmalay AEMS juga berwiraswasta. AEMS merupakan sosok yang ramah dan tidak terlalu serius. AEMS adalah anak dari salah seorang Dewan Pembina DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 – 2015. 4. ER adalah seorang laki-laki berusia 34 tahun yang berasal dari Jl. Bantar No. 116 Kota Tasikmalaya, dan berpendidikan sarjana di Institut Agama Islam Cipasung (IAIC). Di DPC PKB Kota Tasikmalaya ER sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 – 2015. Selain sebagai pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya, ER juga seorang wiraswasta. ER adalah Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2008 – 2010. ER merupakan sosok orang yang sangat humoris, namun ER juga seorang yang pandai. Sehingga
membuatnya
cukup
disegani
oleh
orang-orang
yang
mengenalnya. Postur tubuh ER tidak terlalu tinggi sekitar 165 cm dengan badan agak gemuk. ER juga merupakan anak dari salah seorang tokoh NU di Kota Tasikmalaya.
56
5. EN adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun yang berasal dari Jl. Dr. Sukardjo No. 47 Kota Tasikmalaya dan saat ini masih kuliah S1 di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Kota Tasikmalaya. EN adalah Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2008 – 2010. EN merupakan sosok yang berparadigma kritis transformatif. EN adalah seorang aktifis gerakan yang mengontrol kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Untuk mengetahui konflik internal di dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa di DPC Kota Tasikmalaya, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data dan keterangan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dalam penelitian ini. 1. Konflik Internal PKB Sudah terlalu sering PKB konflik. Dari konflik internal PKB tersebut memunculkan nama-nama baru selain Gus Dur. Mereka adalah Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Muhaimin Iskandar. Meskipun sebelum Muktamar PKB di Semarang Alwi sempat duet dengan Muhaimin, yang pada akhirnya mereka harus pecah. Konflik internal PKB selalu diselesaikan lewat Muktamar Luar Biasa. Namun sayangnya perpecahan diantara mereka sering menimbulkan
57
Muktamar Luar Biasa yang sifatnya tandingan. Dan hal ini pula yang menyebabkan semakin meruncingnya konflik internal antar kubu. Pada Muktamar II PKB di Semarang, posisi Muhaimin Iskandar begitu kuat. Dan hasil dari Muktamar II PKB di Semarang dimenangkan oleh Gus Dur – Muhaimin Iskandar. Meskipun hasil Muktamar II PKB di Semarang dipertanyakan oleh Forum Kiai Langitan yang notabene selama ini sebenarnya adalah pendukung Gus Dur. Upaya untuk mediasi demi tercapainya islah sudah dilakukan. Dengan melibatkan para mediator yang diharapkan bisa membawa mereka kepada islah. Namun kata “islah” tidak dapat dicapai. Hingga akhirnya harus dilanjutkan dengan melaksanakan Muktamar PKB. Kedua kubu yang berseteru sama-sama mengadakan Muktamar. kubu Muhaimin melaksanakan Muktamar PKB di Semarang, sedangkan kubu Alwi melaksanakan Muktamar PKB di Surabaya. Yang pada akhirnya kedua Muktamar tersebut menghasilkan hasil yang berbeda pula. Muktamar II di Semarang menghasilkan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB, sedangkan Muktamar di Surabaya menghasilkan Anam sebagai Ketua Umum PKB. Duet antara Gus Dur – Muhaimin Iskandar ternyata tidak bertahan lama. Mereka pecah menjadi dua kubu, yakni kubu Gus Dur dan Kubu Muhaimin. Pecat memecat seakan menjadi budaya di PKB. Bahkan Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenni Wahid dipecat dari kursi Sekjen DPP PKB yang kemudian digantikan oleh Lukman Edy. Dan ironisnya PKB
58
kubu Gus Dur dan PKB kubu Muhaimin sama-sama mendaftar ke KPU sebagai partai politik peserta Pemilu 2009 dengan nama parpol yang sama. Sebelum menjelang Pemilu 2009, PKB kubu Muhaimin bermaksud untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Muktamar Luar Biasa tersebut tersebut diselenggarakan pada tanggal 2 – 4 Mei 2008. Perseteruan semakin meruncing ketika kubu Gus Dur pun bertekad untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa tandingan. Kubu Gus Dur menggelar MLB mendahului kubu Muhaimin, yakni pada hari rabu tanggal 30 April 2008 hingga hari kamis 1 Mei 2008 di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ashriyyah Nurul Iman, Kecamatan Parung,
Kabupaten
Bogor.
Sedangkan
PKB
kubu
Muhaimin
menyelenggarakan MLB pada tanggal 2 – 4 Mei 2008 di sebuah hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lukman Edy menyatakan bahwa yang pertama kali mencetuskan akan melaksanakan MLB adalah DPP PKB Muhaimin Iskandar. Persiapan yang dilakukan pun sudah matang karena berdasarkan masukan dari cabang-cabang melalui surat dukungan untuk menyelesaikan konflik melalui MLB. Gus Dur pun selaku Ketua Dewan Syuro diundang dalam acara tersebut untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya. MLB yang diselenggarakan kubu Yenni Wahid tidak representatif dan banyak melanggar AD/ART. Banyak syarat-syarat menyelenggarakan MLB yang terdapat dalam AD/ART yang dilanggar oleh Yeni Wahid. Salah satunya adalah pengiriman materi MLB ke cabang-cabang di seluruh
59
Tanah Air seharusnya dilakukan minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan Muktamar Luar Biasa. Di dalam AD/ART PKB ditegaskan bahwa keputusan partai ada di tangan Dewan Tanfidz. Sedangkan Dewan Syuro hanyalah sebagai pengawas. Bagi sebuah partai politik – dan organisasi sosial modern yang lain – Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan urat nadi bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya. AD/ART merupakan landasan hukum yang utama, sehingga kinerja partai politik bisa berjalan sesuai aturan dan pada gilirannya sesuatu sesuai fatsun (akhlaq karimah). AD/ART mengatur keseluruhan tata-kelola partai politik, sehingga pelanggaran terhadap salah satu pasal saja bisa merusak kinerja partai bersangkutan. Karena itu, manajemen partai politik akan berjalan efektif dan akumulatif dari segi apapun, jika AD/ART selalu menjadi landasan dan tujuan dalam kehidupan kepartaian. Ketundukan kepada AD/ART merupakan manifestasi dari kehidupan partai politik modern. Tidak dibenarkan adanya posisi tertentu yang berada di atas AD/ART atau menafsirkan AD/ART sesuai kepentingannya. Kalau demikian yang terjadi, maka kehidupan partai politik akan rusak dan hancur dari dalam. Di masa lalu, dalam sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada gejala di mana sejumlah pihak seringkali menempatkan diri berada di atas AD/ART – meskipun AD/ART PKB sendiri sama sekali tidak mengatur demikian. Akibat hal itu, untuk jangka waktu yang lama kehidupan politik PKB mengalami proses yang cenderung disharmonis, disintegratif dan
60
degraditif, dan mencapai titik kulminasinya pada Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Ancol, Jakarta 2 – 4 Mei 2008. Berangkat dari pengalaman itulah, pada Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Ancol, Jakarta itu, kemudian disepakati AD/ART yang baru, yang isinya dirumuskan dengan niat tulus dan tekad kuat untuk mewujudkan PKB sebagai partai modern, partai yang berjalan di atas aturan dan etika yang jelas, dimana segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun sudah ditutup, dan efektifitas kerja partai didorong seluas-luasnya. Karena itu, penerbitan AD/ART hasil MLB PKB di Ancol, Jakarta ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan partai di semua level kepengurusan. Sehingga program-program dan kebijakan partai selalu sesuai dengan aturan yang ada, etika politik dan selaras dengan aspirasi anggota serta masyarakat luas. Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkaitan tentang perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa sebagai forum permusyawaratan tertinggi partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai yang memiliki kewenangan untuk merubah maupun menambah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada Muktamar II PKB di Semarang tahun 2005 dipandang
61
perlu untuk diadakan perubahan dan tambahan. Karena itulah perlu diputuskan Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini dilakukan mengingat Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa, Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, dan Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1/MLB/PKB/V/2008 tentang Peraturan Tata Tertib Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa. Dan hal ini juga memperhatikan Hasil Musyawarah dalam komisi Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa yang bertugas untuk membahas Rancangan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Serta saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yang disampaikan dalam Sidang Pleno V Muktamar Luar Biasa PKB pada tanggal 3 Mei 2008. Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol ini menghasilkan
beberapa
keputusan.
Yaitu
menetapkan
Ketetapan
Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Serta mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Hasil Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa kubu Muhaimin Iskandar tidak diterima oleh kubu Gus Dur. Karena mereka
62
menganggap bahwa keputusan MLB mereka lah yang sah. Dengan demikian konflik internal PKB pun semakin meruncing. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bab XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Pasal 32 disebutkan bahwa, (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan cara musyawarah mufakat; (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; Dan (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Pada pasal 33 pun disebutkan bahwa (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri; (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi Mahkamah Agung; (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Upaya untuk islah sudah banyak dilakukan antara kedua kubu. Namun selalu mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Hingga pada
63
akhirnya perkara konflik internal kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin diajukan ke Mahkamah Agung. Keputusan kasasi oleh Mahkamah memenangkan PKB kubu Munas Ancol yakni Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Dan akhirnya kubu Gus Dur “menerima” keputusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut, meski tidak menyebut kata “islah” melainkan kata “harmonisasi”. Ada pun hasil wawancara dengan informan mengenai konflik internal PKB sebagaimana dibawah ini:
No. 1.
Tabel 4. 3 Matriks Mengenai Konflik Internal PKB Tingkat Pusat Informan Usia/Pekerjaan Hasil Wawancara AS
40 tahun/
Konflik yang saya ketahui
wiraswasta
adalah konflik antara Gus Dur dengan Matori Djalil, Gus Dur dengan Alwi Shihab. Konflik yang terjadi di PKB sebenarnya Gus Dur ingin memberikan pelajaran kepada pengurus muda PKB agar tidak hanya mengandalkan figur Gus Dur.
2.
Whd
31 tahun/
Konflik di tingkat pusat terjadi
wiraswasta
seolah-olah timbulnya ketidakpercayaan terhadap seorang pemimpin, namun pada
64
dasarnya konflik tersebut terjadi dari pihak luar. Selain adanya kepentingan kepengurusan/ kepemimpinan, juga adanya kepentingan dari pihak ketiga/ luar yang menginginkan PKB tidak besar. Dan itu sudah diketahui pelakunya. 3.
AE
30 tahun/
Konflik di tingkat pusat terjadi
wiraswasta
akibat perbedaan pemahaman dan sebagai suatu langkah kaderisasi/ pematangan yang dilakukan oleh Gus Dur terhadap Muhaimin Iskandar.
4.
ER
34 tahun/
Konflik di tingkat pusat terjadi
wiraswasta
akibat perebutan kepentingan struktur dan pengaruh di PKB.
5.
EN
27 tahun/
Konflik di PKB ini cenderung
mahasiswa
dialektika. PKB dibesarkan orang-orang yang di PKB hari ini jadi figur-figur di PKB itu banyak yang dibesarkan dari konflik itu. Sehingga positifnya
65
konflik di PKB itu bisa membesarkan orang-orang yang ada di PKB. Tapi ada juga sisi negatifnya, sisi negatifnya ini masyarakat Indonesia secara psikologis. Psikologis masyarakat Indonesia tidak juga dengan ruang-ruang konflik. Lebih suka dengan nalar yang bersifat akomodatif, yang lebih tidak mengedepankan konflik, tapi lebih mengedepankan kekeluargaan, dan sebagainya. Sehingga PKB secara kepartaian dari Pemilu ke Pemilu cenderung menurun. Artinya ada kejenuhan di tingkatan dalam memilih PKB. Konflik di PKB tingkat nasional disebabkan karena adanya perbedaan pemikiran dan perbedaan orientasi gerak antara Ketua Tanfidz dan Dewan
66
Syuro. Dalam hal ini (yang terbaru) antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, ketidaknyambungan itu. Terlepas ini didalamnya ada kepentingan apa pun. Sumber: hasil wawancara Konflik yang kita fahami cenderung hanya pada perpecahan dan perselisihan. Namun penulis memandang lain dalam memahami konflik yang terjadi di PKB. Dengan adanya konflik internal di PKB ternyata memunculkan sejumlah nama-nama baru. Dan pada saat ini adalah Muhaimin Iskandar. Nama-nama yang muncul adalah mereka yang berlawanan arus dengan sosok Gus Dur. Mereka pun muncul ke permukaan dengan membawa nuansa baru. Muhaimin membawa pengaruh yang besar di PKB. Yaitu munculnya kader-kader muda di Partai Kebangkitan Bangsa. Kader-kader muda PKB ini tidak hanya muncul di tingkat pusat saja. Namun juga sampai ke tingkat wilayah dan daerah. Terjadi perubahan struktur kepengurusan di PKB. Hal ini bukan berarti mereka yang sudah tidak lagi muda tidak mempunyai kapabilitas. Melainkan ini salah satu keputusan yang dilakukan PKB ketika melihat parpol lain sudah mulai diduduki oleh kader-kader muda mereka.
67
Ada pun yang menjadi pemicu konflik internal PKB berdasarkan hasil wawancara di bawah ini:
No. 1.
Tabel 4. 4 Matriks Pemicu Konflik Internal PKB Tingkat Pusat Informan Usia/Pekerjaan Hasil Wawancara AS
40 tahun/
Konflik diakibatkan oleh orang-
wiraswasta
orang yang memiliki kepentingan pribadi maupun golongan
2.
Whd
31 tahun/
Konflik dilahirkan oleh orang-
wiraswasta
orang yang memiliki kepentingan kepengurusan/ kepemimpinan
3.
4.
AE
ER
30 tahun/
Konflik diakibatkan oleh
wiraswasta
perebutan struktur DPP
34 tahun/
Konflik diakibatkan oleh
wiraswasta
perbedaan kepentingan dan target
5.
EN
27 tahun/
Kalau ngobrol partai politik,
mahasiswa
lebih yang menjadi pemicu konflik itu masalah kepentingan. Ketidaksamaan kepentingan di partai ini cenderung melahirkan konflik.
68
Apalagi seperti halnya PKB yang karakternya dibangun yang sudah terbangun karakter konflik di internal PKB. Dan ini cenderung mengemuka, konfliknya tidak berdesain. Sumber: hasil wawancara Ketika berbicara mengenai konflik, jawaban yang paling banyak dilontarkan adalah adanya kepentingan individu/golongan. Serta perebutan kekuasaan/kepemimpinan. Namun yang harus dicermati adalah bagaimana orientasi dari kepentingan dan penggunaan kekuasaan. Setiap AD/ART suatu organisasi masyarakat dan parpol pasti memiliki cita-cita yang sangat mulia. Namun dengan adanya konflik di PKB membuat adanya kekhawatiran dari berbagai pihak apabila aspirasinya tidak tersampaikan. Muktamar Luar Biasa PKB yang diselenggarakan di Ancol sebenarnya bertujuan untuk menyempurnakan arah gerakan politik PKB. Bukan bertujuan untuk memperuncing konflik internal PKB. Hal ini terlihat dengan berubahnya kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai daerah. Yakni dengan diduduki oleh kader-kader muda PKB. Dengan harapan mereka bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Berbicara kekuasaan, pengurus PKB yang menjadi pejabat sebenarnya bisa dijadikan sebagai suatu cara untuk memudahkan dalam
69
penyampaian aspirasi masyarakat. Hal ini tidak hanya berpotensi bagi PKB, tapi juga bagi segenap warga masyarakat. 2. Konflik DPC PKB Kota Tasikmalaya Konflik internal PKB merambah dari pusat ke daerah, tak terkecuali di DPC PKB Kota Tasikmalaya pada masa kepemimpinan Didin C Nurdin. Ada pun hasil wawancara mengenai gambaran konflik DPC PKB Kota Tasikmalaya dalam tabel di bawah ini:
No. 1.
Tabel 4. 5 Matriks Gambaran Konflik di DPC PKB Kota Tasikmalaya Informan Usia/Pekerjaan Hasil Wawancara AS
40 tahun/
Dalam menghadapi Pemilu
wiraswasta
Legislatif 2009, DPC PKB Kota Tasikmalaya memiliki dua struktur kepengurusan. Namun meskipun demikian, PKB DPC Kota Tasikmalaya tetap satu. Dikarenakan orang-orang yang masuk kepengutusan DPC Kota Tasikmalaya tetap sama, tapi terdapat pergeseran posisi. Pergeseran posisi tersebut pada Ketua Dewan Tanfidz, Sekretaris Tanfidz, dan Sekretaris Dewan Syuro.
70
2.
Whd
31 tahun/
konflik internal DPC PKB Kota
wiraswasta
Tasikmalaya berkaitan dengan tingkat pusat dengan adanya kelompok yang mengatasnamakan kelompok Gus Dur dan kelompok Muhaimin, sementara untuk tingkat DPC loyalitas pengurus DPC PKB Kota Tasikamalaya kepeda pimpinan pusat. Sementara untuk DPC PKB Kota Tasikmalaya pada saat kepemimpinan Didin C Nurdin, padahal sudah tahu bahwa kepengurusan yang legal adalah kepemimpinan Muhaimin. Sementara pada saat kepemimpinan Didin C Nurdin loyalitasnya bukan kepada Muhaimin, melainkan kepada Gus Dur. Artinya pimpinan yang di bawah harus sama.
3.
AE
30 tahun/
Tidak ada yang serius karena
71
wiraswasta
semua sudah terakomodir dalam struktur kepengurusan yang sekarang.
4.
ER
34 tahun/
Terjadi karena perbedaan target,
wiraswasta
kepentingan dan polarisasi kepengurusan.
5.
EN
27 tahun/
Imbas daripada konflik di PKB
mahasiswa
kubu Gus Dur dan Cak Imin di Kota Tasikmalaya ini sangat kentara. Kita masih bisa melihat ketika PKB ini masih satu antara Gus Dur dan Muhaimin pada 2004, perolehan suara di Kota Tasik ini mempu mencapai 4 kursi. Ketika muncul konflik menjelang Pemilu 2009, tahun 2009 ini hanya tersisa 1 kursi. Sehingga kelihatan sekali ada perubahan yang sangat signifikan, tetapi cenderung perubahan ini kemunduran untuk PKB.
Sumber: hasil wawancara
72
Konflik di DPC PKB Kota Tasikmalaya terjadi beberapa saat ketika terjadinya konflik di pusat. Yakni beberapa saat menjelang Pemilu 2009. Di DPC PKB Kota Tasikmalaya pun terjadi dualisme kepemimpinan yang mengatasnamakan diri mereka kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar.
Namun
sebenarnya
hanya
segelintir
orang saja
yang
mengatasnamakan diri mereka adalah kubu Gus Dur. Sebagian besar adalah kubu Muhaimin. Konflik ini pun membuat beberapa pihak kecewa dan bahkan harus terlibat kedalam konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Di DPC PKB Kota Tasikmalaya Didin C Nurdin merupakan pimpinan DPC PKB Kota Tasikmalaya versi kubu Gus Dur. Sedangkan Darul Kutni merupakan pimpinan DPC PKB Kota Tasikmalaya versi kubu Muhaimin. Perubahan struktur kepemimpinan yang terjadi di DPC PKB Kota Tasikmalaya terletak pada pergantian Ketua Dewan Tanfidz, Sekretaris Dewan Tanfidz dan Sekretaris Dewan Syuro sebagaimana terdapat dalam lampiran. Konflik yang terjadi di DPC PKB Kota Tasikmalaya membawa dampak yang buruk bagi DPC PKB Kota Tasikmalaya. Yakni berkurangnya kursi PKB di DPRD Kota Tasikmalaya. Yaitu 1 kursi, yang pada hasil Pemilu 2004 mampu memperoleh 4 kursi di DPRD Kota Tasikmalaya. Ini merupakan suatu kemunduran bagi DPC PKB Kota Tasikmalaya. Imbas konflik pusat ke daerah membawa pengaruh yang begitu buruk. Citra PKB menjadi buruk di mata masyarakat, perolehan
73
suara berkurang, kursi di DPRD Kota Tasikmalaya berkurang, serta terjadinya perubahan struktur kepengurusan. Konflik antara kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin di DPC PKB Kota Tasikmalaya pun mendapat beberapa pandangan. Seperti dalam tabel dibawah ini:
No. 1.
Tabel 4. 6 Matriks Deskripsi Konflik Antara Kubu Gus Dur dan Kubu Muhaimin Iskandar di DPC PKB Kota Tasikmalaya Informan Usia/Pekerjaan Hasil Wawancara AS
40 tahun/
Konflik PKB kubu Gus Dur dan
wiraswasta
kubu Muhaimin Iskandar di DPC PKB Kota Tasikmalaya terjadi hanya diawal kepengurusan saja. Namun, sekarang dari pimpinan pusat sudah menyatakan islah.
2.
Whd
31 tahun/
Konflik PKB kubu Gus Dur dan
wiraswasta
kubu Muhaimin Iskandar di DPC PKB Kota Tasikmalaya merupakan konflik pemikiran. Artinya bahwa mereka seolaholah mereka (kubu Gus Dur) adalah kepengurusan yang sah. Kedua, masalah
74
ketidakpercayaan terhadap kepengurusan. Yang menurut pengurus-pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya sendiri bahwa kepengurusan yang lama sudah tidak sesuai. Tetapi yang paling utama bahwa mereka tetap tidak mengakui kepengurusan Muhaimin. Kubu Gus Dur kecewa karena Muhaimin ketika dalam berpidatonya kurang menghormati Gus Dur. Loyalitas DPC PKB Kota Tasikmalaya terjadi karena melihat figur seorang Gus Dur, agar mereka tidak tergantung pada satu figur. Dan mengembalikan kepercayaan menjadi PR internal PKB. 3.
AE
30 tahun/
Konflik PKB kubu Gus Dur dan
wiraswasta
kubu Muhaimin Iskandar di DPC PKB Kota Tasikmalaya
75
begitu rame. 4.
ER
34 tahun/
Konflik PKB kubu Gus Dur dan
wiraswasta
kubu Muhaimin Iskandar di DPC PKB Kota Tasikmalaya cukup serius. Konflik ini sampai ke tingkat Pengadilan dan dimenangkan oleh kubu Muhaimin Iskandar.
5.
EN
27 tahun/
-
mahasiswa Sumber: hasil wawancara Konflik antara kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin cukup menarik. Selain terjadinya perebutan kekuasaan, juga mereka merebutkan legalitas mereka di DPC PKB Kota Tasikmalaya. Kubu Gus Dur melakukan perlawanan agar kepengurusan mereka tetap diakui. Menurut kubu Gus Dur, kepengurusan mereka lah yang legal dan masih berlaku. Konflik ini berlangsung di awal kepengurusan Darul Kutni. Darul Kutni adalah Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Periode 2008-2009 menggantikan Didin C Nurdin selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Periode 2006-2011. Itu lah mengapa kubu Gus Dur kepemimpinan Didin C Nurdi ingin tetap diakui dan melakukan perlawanan secara pemikiran.
76
Selain itu adanya masalah ketidakpercayaan dari pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya. Menurut pengurus-pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya, kepengurusan yang lama sudah tidak sesuai. Namun yang utama adalah kubu Gus Dur tetap tidak mengakui kepengurusan kubu Muhaimin. Loyalitas pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya terlihat hanya kepada figur Gus Dur saja. Namun seharusnya tidak demikian. Pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya jangan hanya mengandalkan pada satu figur saja. Tetapi harus mulai untuk mempercayai figur-figur baru yang setara dengan figuritas Gus Dur, dalam hal ini adalah Muhaimin Iskandar. Upaya penyelesaian konflik internal PKB tingkat pusat, diputuskan oleh Mahkamah Agung. Begitu pun di DPC PKB Kota Tasikmalaya, perkara ini sampai di pengadilan negeri. KPU pun dimintai untuk menjadi saksi persidangan antara PKB kubu Gus Dur dan PKB kubu Muhaimin. Pada akhirnya keputusan dimenangkan oleh PKB kubu Muhaimin. Dikarenakan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kasasi PKB kubu Muhaimin. Sehingga dalam pencalonan anggota legislatif Kota Tasikmalaya calon anggota legislatif yang berhak mengikuti Pemilu Legialtif DPRD Kota Tasikmalaya 2009 adalah mereka yang diajukan dan disetujui oleh kubu PKB versi Muhaimin, yakni nama-nama calong anggota legislatif yang diajukan dan disahkan oleh Darul Kutni.
77
3. Faktor-faktor Penyebab Konflik di DPC PKB Kota Tasikmalaya Ada beberapa faktor yang mengakibatkan konflik internal di DPC PKB Kota Tasikmalaya terjadi. Berdasarkan hasil wawancara diantaranya sebagai berikut: Tabel 4. 7 Matriks Faktor-faktor Penyebab Konflik Internal di DPC PKB Kota Tasikmalaya No. Informan Usia/Pekerjaan Hasil Wawancara 1.
AS
40 tahun/
Faktor penyebab konflik
wiraswasta
internal DPC PKB Kota Tasikmalaya adalah ketidaksolidan antara pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya. Selain itu, adanya SK Revisi yang menggeser Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya.
2.
Whd
31 tahun/
Faktor penyebab konflik
wiraswasta
internal DPC PKB Kota Tasikmalaya adalah imbas dari pusat. Selain itu, figuritas pimpinan DPC Kota Tasikmalaya yang sudah seolaholah (bukan melanggar) kurang
78
dalam menentukan kebijakan. 3.
AE
30 tahun/
Faktor penyebab konflik
wiraswasta
internal DPC PKB Kota Tasikmalaya adalah adanya perebutan struktur DPC PKB Kota Tasikmalaya.
4.
ER
34 tahun/
Faktor penyebab konflik
wiraswasta
internal DPC PKB Kota Tasikmalaya adalah akibat imbas dari perebutan kekuasaan DPP.
5.
EN
27 tahun/
Pada prinsipnya kalau dilihat
mahasiswa
perjalanan PKB di Kota Tasik, yang paling dominan memang ada celah dari pusat. Di pusat PKB nya ada 2, sehingga sampai ke tingkatan cabang pun ada yang ngambil faksunnya ke Cak Imin, ada yang ngambil ke Gus Dur. Sehingga semuanya menunggu selesainya konflik di tingkatan pusat. Tapi juga ada imbas dari pemilihan Ketua
79
DPC tahun 2006. Artinya imbas disini barisan yang kalah kemudian semakin mengkristal membangun kekuatan di internal PKB. Dan pada akhirnya ketika ada potensi konflik PKB di tingkatan pusat, ini semakin kentara. Yang kalah kemudian merapat ke kelompoknya Cak Imin, yang menang tetap di kelompoknya Gus Dur. Sumber: hasil wawancara Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik internal di DPC PKB Kota Tasikmalaya, diantaranya sebagai berikut: a. Imbas konflik internal PKB Kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar dari tingkat pusat ke tingkat daerah, b. Adanya 2 SK Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya, c. Perebutan Struktur
Kepengurusan/Kekuasaan
DPC
PKB
Kota
Tasikmalaya, d. Figuritas Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya. Konflik internal yang terjadi di DPP PKB antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar ternyata berimbas ke daerah. Hal ini
80
disebabkan keputusan yang di ambil di tingkat pusat, maka akan berpengaruh ke tingkat daerah. Tak terkecuali konflik internal PKB antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin. Meskipun pengurus yang mengklaim dirinya kubu Gus Dur hanya segelintir orang saja. Konflik yang terjadi di tingkat pusat ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar. Di tingkat pusat terjadi perubahan struktur kepengurusan yang baru. Begitu pun di DPC PKB Kota Tasikmalaya. Beredarnya Surat Keputusan yang baru tentang Susunan Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya yang baru. Yaitu diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 3556/DPP-03/V/A.I/VII/2008 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya Periode 2008-2009 dengan mencabut Surat Keputusan Nomor: 1459/DPP-02/IV/A.I/X/2006 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Periode 2006-2011. Hal di atas jelas semakin memperuncing konflik internal DPC PKB Kota Tasikmalaya. Pada SK yang pertama, Periode Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya adalah 2006-2011. Sedangkan pada SK yang kedua, Periode Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya adalah 20082009. Dua SK Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya ini sangat bertentangan. SK yang pertama masih berlaku, namun diterbitkan SK yang kedua dari pimpinan pusat.
81
Pemilu tahun 2009 menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi partaipartai politik, tidak terkecuali PKB. Pemilu Legislatif DPRD Kota Tasikmalaya menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi partai-partai politik yang terdaftar sebagai partai peserta Pemilu 2009 di Kota Tasikmalaya. Ajang 5 tahunan ini pun menjadi sebuah kompetisi bagi para pengurus partai. Pengurus-pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya pun ikut andil dalam perebutan kekuasaan tersebut. Namun dalam upaya perebutan kekuasaan tersebut, DPC PKB Kota Tasikmalaya disibukkan dengan konflik internal. Terjadinya perubahan struktur di beberapa posisi strategis partai membuat DPC PKB Kota Tasikmalaya terpecah belah. Dan keputusan yang sah ada pada pimpinan DPC PKB Kota Tasikmalaya kubu Muhaimin, dalam hal ini Darul Kutni. Faktor kekuasaan dan kepentingan menjadi alasan paling dominan dalam upaya perebutan kekuasaan. Namun loyalitas terhadap organisasi (PKB) dan AD/ART pun harus ditaati. Karena ini merupakan suatu bentuk kesetiaan terhadap pimpinan dan organisasi. Pergantian beberapa pengurus PKB di tingkat pusat terjadi begitu cepat. Tidak terkecuali di DPC PKB Kota Tasikmalaya. Surat Keputusan Nomor: 1459/DPP-02/IV/A.I/X/2006 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2006 – 2011 yang menetapkan Didin C Nurdin sebagai Ketua Dewan Tanfidz dicabut/tidak berlaku lagi. Dan digantikan dengan Surat Keputusan Nomor: 3556/DPP-03/V/A.I/VII/2008 tentang Penetapan
82
Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2008 – 2009 yang diketuai oleh Darul Kutni. Pergantian
kepengurusan
tersebut
berdasarkan
beberapa
pertimbangan, yang diantaranya: a. Bahwa untuk memperluas jangkauan program-program perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, maka dipandang perlu untuk segera membuat dan mengkonsolidasikan jaringan organisasi dengan membentuk perwakilan di setiap Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; b. Bahwa DPP PKB telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1459/DPP-02/IV/A.I/X/2006 tentang penetapan kembali Susunan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya periode 2006 – 2011; c. Bahwa DPP PKB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 3270/DPP-03/V/B.I/VII/2008 perihal Intruksi Perubahan/Penyesuaian Surat Keputusan DPW/ DPC seluruh Indonesia; d. Bahwa dalam rangka pembenahan struktural partai, maka dipandang perlu DPP PKB perlu segera mengesahkan kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya; e. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya.
83
Keputusan ini pun mengingat pada mabda’ siyasiy Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa, dan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ART PKB. Selain itu juga memperhatikan pada rekomendasi Dewan Pengurus Wilayah
Partai
Kebangkitan
Bangsa
Jawa
Barat
Nomor:
015/Carateker/DPW-JB/A.I/VII/2008. Sehingga didapat keputusan yang menetapkan: a. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan DPP PKB Nomor: 1459/DPP-02/IV/A.I/X/2006 tentang penetapan kembali Susunan
Pengurus
Cabang Partai
Kebangkitan
Bangsa
Kota
Tasikmalaya Periode 2006 – 2011. b. Mengesahkan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya Periode 2008 - 2009. c. Memberkan
tugas,
wewenang
dan
tanggujawab
sebagaimana
diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Figuritas dan kinerja Ketua Dewan Tanfidz pun menjadi faktor terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan kinerja yang diberikan kurang begitu maksimal dan kurang membawa perubahan kea rah yang lebih baik. Kemudian terjadilah pergantian beberapa posisi strategis pada struktur kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya. Yakni Sekretaris Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfidz dan Sekretaris Dewan Tanfidz.
84
Dengan berbedarnya 2 SK Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya, semakin membuat konflik antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar meruncing. Disinilah terjadinya konflik antara kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin mencapai pada titik yang membahayakan dan menjadikan image PKB buruk di Kota Tasikmalaya. Dan terjadi penurunan perolehan suara pada Pemilu 2009 dan berkurangnya kursi anggota legislatif DPRD Kota Tasikmalaya.
