BAB IV EVALUASI DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS ASURANSI KENDARAN PADA PT ASURANSI EKA LLOYD JAYA
IV.1.
Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Sebagai perusahaan Asuransi umum yang berkembang pesat, PT Asuransi Eka Lloyd Jaya sedang melakukan perubahan secara struktural dan secara sistem. Perusahaan sadar akan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi bagi perkembangan perusahaan. Salah satu bidang yang paling menentukan ketepatan dan kecepatan penyajian informasi adalah mempunyai suatu sistem informasi yang cepat dan tepat guna. Oleh sebab itu, penggunaan komputer dan program yang tepat sangatlah penting. Pada sistem yang berjalan di PT Asuransi Eka Lloyd Jaya, proses-proses yang penting telah dilakukan secara komputerisasi yang dirasakan kurang memadai pada saat skripsi ini disusun adalah perubahan secara sistem. Sistem yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini masih memiliki beberapa kelemahan. Untuk itu akan dijabarkan lebih lanjut mengenai kelemahan dari sistem tersebut. Selain itu akan diusulkan perbaikan – perbaikan untuk setiap kelemahan yang ada, sehingga diharapkan untuk masa yang akan datang sistem pada perusahaan dapat berjalan secara maksimal. Pada bab sebelumnya telah dijabarkan sistem informasi akuntansi penjualan yang berjalan pada perusahaan, dari penjabaran tersebut ditemukan
72
beberapa kelemahan dari sistem yang berjalan. Adapun evaluasi yang dilakukan terhadap sistem yang berjalan meliputi : 1. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan 2. Evaluasi terhadap prosedur penjualan. 3. Evaluasi terhadap pengendalian yang diterapkan. 4. Evaluasi terhadap sistem pelaporan. Untuk lebih lanjut, evaluasi tersebut di atas akan dibahas lebih rinci dalam bab ini.
IV.2. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan Dari evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen yang digunakan, terdapat beberapa dokumen penting yang tidak terdapat dalam proses–proses yang berlangsung dan nomor urut tercetak. Berikut adalah kelebihan dari segi dokumen yang digunakan: 1. Secara umum dokumen yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar dokumen yang digunakan secara umum. Dalam hal ini pihak manajemen telah cukup berupaya dalam membangun suatu sistem pengendalian dokumen yang memenuhi sistem pengendalian internal. 2. Dokumen yang digunakan mempunyai format yang sederhana, padat dan jelas dan mudah dimengerti oleh user sehingga dalam proses pengisian user tidak mengalami kesulitan. Hal ini untuk mencegah kesalahan pengisian oleh user. 3. Dokumen yang penting, misalnya dokumen SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) telah mendapat otorisasi dari manajemen yang
73
berwenang. Hal ini menunjukkan telah adanya sistem otorisasi yang tepat dalam perusahaan yang akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya. Berikut adalah kelemahan dari segi dokumen yang digunakan : 1. Bagian Pemasaran a. Di bagian pengajuan SPPA pada sistem yang berjalan, untuk setiap objek pertanggungan yang ditolak, tidak terdapat surat tolakan dari setiap aplikasi yang diajukan oleh calon tertanggung. Bagian Pemasaran hanya akan konfirmasi kepada calon tertanggung dengan menyampaikan penolakan penanggungan secara lisan melalui telepon. Proses ini dapat menimbulkan kecurangan karena penolakan dapat saja tanpa otorisasi dari manajemen. Skenario yang mungkin terjadi adalah jika ada staf Pemasaran yang berencana memindahkan bisnis perusahaan ke perusahaan lain, staf tersebut dapat langsung menolak pertanggungan dengan mereferensikan calon tertanggung ke perusahaan lainnya. Seharusnya untuk setiap aplikasi yang ditolak, dibuat surat penolakan pertanggungan dengan alasan mengapa objek pertanggungan tersebut ditolak, karena dengan adanya surat penolakan ini, perusahaan dapat mempertanggungjawabkan semua permohonan yang diterima maupun yang ditolak dan diotorisasi atau diketahui oleh pejabat yang berwenang. Alasan mengapa tidak terdapatnya surat penolakan pertanggungan pada awalnya karena dengan melalui telepon, dirasakan lebih cepat dan lebih efisien. Namun sebagai konsekuensi dari ini, sering tidak terdata
74
penolakan yang terjadi dan tertanggung juga tidak mendapat alasan secara tertulis mengapa pengajuannya ditolak. Berdasarkan kondisi diatas, disarankan segala penolakan yang terjadi tetap didata dan diinformasikan kepada tertanggung secara tertulis. Dengan demikian kredibilitas perusahaan dapat dipertahankan serta untuk data penolakan, dapat dijadikan sebuah dasar statistik resiko. Dari statistik ini, perusahaan dapat melakukan seleksi resiko yang lebih baik. b. Di bagian pemasaran, tidak terdapat pembuatan Surat Permintaan Survey yang akan menjadi dasar dari survey yang dilakukan oleh surveyor. Pada sistem yang berjalan sekarang, bagian Pemasaran hanya meminta surveyor secara lisan dan dengan menyampaikan SPPA saja. Proses ini berhubungan secara tidak langsung dengan bagian penolakan pertanggungan seperti yang telah dijelaskan di atas. Idealnya, permintaan survey oleh bagian pemasaran kepada bagian survey harus secara tertulis, dengan begitu segala proses mempunyai history dokumen secara jelas serta bagian survey dapat bekerja lebih teratur dan rapi. Mungkin untuk volume kerja yang kecil, belum ditemukan kebutuhan yang berarti, maka dari itu perusahaan sampai dengan sekarang masih belum menerapkan surat permintaan survey dan dirasakan permintaan survey secara lisan saja, sudah memadai. Namun jika diperhatikan secara seksama, dapat ditemukan ada kelemahan pada sistem yang berjalan sekarang, karena tanpa catatan permintaan
75
survey, kesalahpahaman dapat terjadi antara bagian survey dengan bagian pemasaran. Untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan kesalahpahaman, maka sangat disarankan untuk mempunyai suatu permintaan survey yang berfungsi sebagai suatu surat perintah kerja. Dengan adanya surat ini, maka setiap permintaan pertanggungan akan mempunyai data dokumen yang lengkap sehingga untuk mengetahui sejarah dokumen dapat lebih mudah untuk diketahui dan output dari survey bisa dijadikan dasar tentang nilai pertanggungan dan besarnya premi. 2. Bagian Keuangan a. Di bagian Keuangan, tidak terdapat rekap dari polis-polis yang akan dilunasi oleh bagian Akuntansi. Bagian Akuntansi hanya mencatat pelunasan polis-polis yang telah dibayar berdasarkan voucher yang diterima dari bagian keuangan. Selain untuk supaya semua data dapat terdata secara rapi dan jelas, dengan adanya rekapan polis-polis yang akan dilunasi, bagian akuntansi dapat melakukan pemeriksaan terhadap voucher-voucher yang diterima dari bagian keuangan dan dapat mengontrol penerimaan kas dari polis yang seharusnya sudah dibayar. Kembali lagi perusahaan mengambil langkah untuk melakukan proses demi efisiensi kerja, namun tanpa pendataan yang rapi, kemungkinan kesalahan dapat lebih sering terjadi dan dari kesalahan yang terjadi berakibat fatal terhadap unit penagihan pada bagian keuangan, karena jika
76
salah satu voucher terselip sewaktu diserahkan ke bagian akuntansi, maka status pada system untuk polis-polis tersebut tidak akan dilunasi, karena bagian akuntansi hanya melunasi berdasarkan voucher yang diterima. Hal ini memungkinkan terjadinya duplikasi penagihan yang akan merugikan tertanggung dan merusak kredibilitas perusahaan. Berdasarkan analisa tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya rekapan polis-polis yang akan dilunasi dan oleh sebab itu disarankan pengadaan rekap polis yang akan dilunasi dari bagian keuangan untuk diserahkan ke bagian akuntansi yang dilekatkan bersama dengan voucher-voucher yang bersangkutan. b. Nomor urut yang terdapat pada dokumen membantu untuk menghindari duplikasi dokumen. Hal ini juga berfungsi untuk : c. Menghindari ada lebih dari satu dokumen dengan nomor yang sama tetapi berbeda isinya. d. Menyadari jika ada dokumen yang hilang. e. Menghindari kurangnya pengendalian untuk mengurangi kecurangan. 3. Proses persetujuan Pertanggungan Pada proses persetujuan pertanggungan, manajemen hanya menyetujui objek pertanggungan dengan cara menandatangani SPPA yang diajukan. Manajemen terlebih dahulu menganalisa laporan survey yang disampaikan oleh surveyor dan kemudian berdasarkan panduan penerimaan resiko dan pengalaman,
manajemen
kemudian
menetapkan
untuk
menerima
pertanggungan atau tidak. Pada proses ini tidak terdapat pencatatan dokumen
77
secara benar dan lengkap, karena manajemen hanya akan membubuhkan tanda tangan dan menambahkan informasi tambahan seperti rate yang menjadi dasar perhitungan premi. Untuk idealnya segala keputusan yang telah diambil tidak dilakukan hanya dengan membubuhkan tanda tangan pada SPPA saja, tetapi harus melalui pendokumentasian yang tegas dan jelas. Berhubung karena perusahaan pada awalnya merancang sistem asuransi dari sistem manual, maka pada proses ini menurut perusahaan sudah memadai atau cukup hanya dengan menanda tangani SPPA. Karena informasi persetujuan pertanggungan ditambahkan secara manual, maka informasi ini juga dapat diganti secara manual. Sebagai contoh, angka 0(nol) dapat dengan mudah diganti menjadi 6(enam) dan seterusnya. Dan ini sangat berpengaruh pada perhitungan premi selanjutnya. Untuk mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi, maka disarankan untuk menerbitkan sebuah Surat Penerbitan Polis yang berisi semua informasi yang dibutuhkan. Dan surat penerbitan polis ini secara otomatis diterbitkan oleh sistem dan juga terdapat nomor register. Jika terdapat kesalahan pada surat persetujuan, manajemen dapat melakukan pergantian (koreksi) terhadap informasi yang telah dimasukkan, namun informasi lama di dalam sistem tetap ada. 4. Bagian Survey
78
Di bagian survey, tidak terdapat analisa terhadap setiap objek pertanggungan yang disurvey. Surveyor hanya menyampaikan detil dari objek pertanggungan tanpa menyampaikan rekomendasi apapun. Seharusnya, surveyor akan mengambil gambar dari objek pertanggungan dan mengisi formulir survey sesuai dengan informasi yang terdapat dalam formulir tersebut. Selanjutnya surveyor yang melakukan survey terhadap objek pertanggungan harus merekomendasikan apakah perusahaan harus menerima atau menolak pertanggungan tersebut karena yang mengetahui fisik objek pertanggungan secara langsung adalah surveyor. Pada sistem yang berjalan, dirasakan masih belum membutuhkan rekomendasi dari surveyor, karena menurut perusahaan bagian survey hanya bertugas mengambil data sedangkan keputusan ditentukan dari manajemen. Jadi semua keputusan masih berdasarkan keputusan murni dari manajemen. Karena manajemen tidak berhubungan langsung dengan objek pertanggungan, maka keputusan yang diambil hanya berdasarkan gambar yang diambil oleh surveyor. Dari gambar, kondisi yang terlihat hanyalah sebatas gambar yang diambil. Dan oleh sebab itu, banyak klaim yang seharusnya dapat dicegah jika surveyor memberikan rekomendasi secara tepat dan jelas sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Untuk menekan supaya resiko yang diterima oleh perusahaan adalah resiko bagus, maka disarankan agar surveyor memberikan rekomendasi yang disurvey secara lengkap dan menggambarkan secara jelas keadaan objek
79
pertanggungan sehingga pihak manajemen sewaktu membaca laporan survey dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat.
IV.3. Evaluasi terhadap penjualan Dari evaluasi yang dilakukan, ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penjualan. Berikut adalah kelebihan dari penjualan : 1. Transaksi penjualan tidak dilaksanakan secara lengkap oleh satu bagian, tetapi dilaksanakan oleh beberapa bagian yang saling terkait, meliputi : •
Bagian Pemasaran
•
Bagian Produksi
•
Bagian Keuangan
•
Bagian Akuntansi Sehingga setiap pelaksanaan transaksi selalu ada internal check yang
mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek keandalan dan ketelitiannya oleh karyawan lainnya. 2. Sistem informasi akuntansi dilakukan dua kali proses, yakni oleh bagian Pemasaran secara manual dan sederhana karena hasilnya tidak untuk dilaporkan kepada manajer tetapi hanya sebagai bahan perbandingan dengan keluaran
yang
dihasilkan
oleh
system
informasi
penjualan
secara
komputerisasi. Proses kedua dilakukan oleh bagian akuntansi secara komputerisasi dan dilakukan secara lengkap. Laporan ini kemudian akan
80
diserahkan kepada manajemen yang digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai strategi penjualan. 3. Adanya survey terhadap setiap resiko yang diajukan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya klaim terhadap resiko tersebut. 4. Sistem penjualan yang berjalan sangatlah sederhana sehingga memudahkan penjualan asuransi oleh bagian pemasaran. 5. Sistem informasi akuntansi penjualan secara keseluruhan menghasilkan laporan-laporan yang cukup memadai untuk keperluan intern perusahaan. 6. Penjualan yang dilakukan semua melalui pengisian formulir SPPA, sehingga dapat
dijadikan
bukti
adanya
keinginan
dari
tertanggung
untuk
mengasuransikan objek pertanggungannya. 7. Fungsi penjualan terpisah dari fungsi pencatatan piutang, sehingga menghilangkan adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan. Berikut adalah kelemahan dari sistem penjualan yang berjalan : 1. Pendistribusian data dan informasi yang lambat Pada sistem yang berjalan, pendistribusian data dan informasi terhitung lambat. Bagian pemasaran hanya menyampaikan informasi kepada bagian lain melalui SPPA yang ada dan setiap bagian yang terlibat dalam serah terima data harus mencatat proses serah terima tersebut dalam buku register. Setelah dianalisa, proses ini dapat disederhanakan. Melalui suatu sistem register secara terpusat, entry data hanya perlu dilakukan sekali saja, yakni pada bagian Pemasaran. Pada saat Pemasaran melakukan entry data, maka akan terbentuk suatu nomor register untuk setiap SPPA, baik itu diterima
81
maupun tidak. Berdasarkan register SPPA ini, semua serah terima manual dapat digantikan oleh system. Satu satunya alasan yang ditemukan sewaktu penganalisaan dilakukan adalah pada saat penerapan system yang berjalan sekarang, proses register juga masih merupakan proses yang masih dalam tahap manual, karena belum dilihat kebutuhannya pada saat penerapan proses yang berjalan. Akibat dari adanya proses manual seperti yang dijelaskan di atas, maka akibat yang sudah benar-benar terjadi adalah lambatnya pendistribusian data. Dengan lambatnya informasi sampai ke bagian lain, secara otomatis proses selanjutnya akan terhambat. Untuk memperlancar dan mempercepat proses yang berjalan pada system,
sangat
disarankan
untuk
mendesign
suatu
sistem
yang
terkomputerisasi yang hanya dengan menginput pada bagian Pemasaran dan setiap bagian yang membutuhkan informasi dapat melihat dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan hak akses masing-masing. 2. Belum terdapat Internal Audit. Pada struktur organisasi system berjalan, dapat dilihat belum terdapatnya bagian internal audit. Pada sistem berjalan semua pengecekan dilakukan melalui 2 tahap, yakni pengecekan pertama melalui supervisor masing-masing bagian. Supervisor akan mengecek semua pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Tahap kedua adalah melalui manajemen yang mengecek. Manajemen akan mengecek sesuai dengan pedoman yang ada.
82
Untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya, diperlukan suatu bagian independent yang bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap sistem-sistem yang berjalan dan untuk memastikan bahwa segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Melalui analisa yang dilakukan, ditemukan bahwa manajemen merasa yakin dan percaya terhadap hasil kerja masing-masing karyawan, sehingga pada saat analisa dilakukan, manajemen masih belum merasa perlu adanya bagian Intenal Audit dalam struktur organisasi. Tanpa internal audit, pengecekan dapat menjadi tidak objektif, karena setiap manajer akan berusaha untuk mempertahankan citra bagiannya masingmasing. Sehingga ada kemungkinan kecurangan maupun kesalahan yang terjadi pada bagiannya yang mungkin saja dapat berakibat fatal terhadap proses bisnis perusahaan namun ditutup-tutupi. Untuk itu, sangatlah disarankan perusahaan mempunyai suatu bagian Internal Audit yang bertanggung jawab secara langsung kepada Badan Direksi. Internal audit ini mempunyai tugas dan kewajiban menganalisa sistem yang berjalan dan memastikan semua proses dan prosedur telah berjalan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku pada perusahaan.
IV.4. Evaluasi atas prosedur piutang Setelah melakukan evaluasi terhadap prosedur piutang, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada system yang berjalan. Berikut adalah kelebihan dari prosedur piutang :
83
1. Adanya pemisahan fungsi dari bagian–bagian yang terlibat, yaitu bagian penagihan dengan bagian pencatatan. 2. Terdapat daftar tagihan yang memuat daftar-daftar tertanggung mana saja yang belum melakukan pembayaran sehingga memudahkan bagian penagihan dalam melakukan penagihan terhadap piutang perusahaan. 3. Sistem informasi yang ada menghasilkan keluaran berupa informasi yang cukup memadai untuk keperluan manajemen perusahaan dan dapat dibaca, dimengerti oleh user dan dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan piutang. Misalnya laporan analisa umur piutang. Sedangkan kelemahan dari sistem yang ada adalah sebagai berikut : Tidak terdapat Surat Pernyataan Piutang Sistem tidak menghasilkan suatu keluaran berupa Surat Pernyataan Piutang kepada tertanggung yang memiliki hutang kepada perusahaan sebagai konfirmasi. Pada sistem berjalan, bagian keuangan hanya menagih piutang sesuai dengan yang terdata di sistem, sedangkan tertanggung tidak mengetahui status piutangnya. Agar masing-masing pihak yang terkait mempunyai data yang akurat, selain pihak perusahaan yang mengetahui status tagihan, tertanggung juga seharusnya menerima pemberitahuan mengenai status tagihan polis yang dimilikinya. Pada awal usaha, perusahaan hanya mempunyai pelanggan retail, namun dengan berkembangnya perusahaan, bisnis Asuransi tidak hanya lagi pada pelanggan retail, namun telah terdapat beberapa corporate business.
84
Pada usaha retail, perusahaan merasa masih belum memerlukan Surat Pernyataan Piutang, karena pada dasarnya 1 pelanggan hanya mempunyai 1 polis. Baik dari segi retail maupun corporate, perusahaan Asuransi terkait dengan kebijakan pemerintah, yakni setiap polis mempunyai usia piutang maksimal 2 bulan. Sehingga jika masih terdapat piutang yang melebihi umur piutang, maka perusahaan mempunyai hak untuk memutuskan Asuransi secara sepihak. Melihat dari efek yang dijelaskan di atas, sangat disarankan kepada perusahaan untuk memiliki surat pernyataan piutang. Dari satu sisi, perusahaan dapat lebih mengendalikan usia piutang, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi RBC (Risk Based Capital) perusahaan. Dengan RBC yang rendah, maka perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang dituntut oleh Departemen Keuangan.
IV.5.
Evaluasi terhadap Pengendalian yang diterapkan. 1. Pengendalian Umum (General Control) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pada pengendalian umum (general control) perusahaan telah memadai, hanya beberapa bagian yang perlu diusulkan perubahan. a. Pengendalian organisasi Pada Bab III telah dipaparkan bahwa setiap unit dalam struktur organisasi telah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap
85
bagiannya masing-masing, dan tidak terjadi overlapping antar bagian. Untuk manajer Keuangan dan Akuntansi, diusulkan dibagi menjadi 2 bagian supaya tidak terjadi overlapping dalam proses. Selain itu, dengan adanya keharusan dalam mengambil hak cuti juga tetap dijaga. Dengan adanya keharusan dalam mengambil hak cuti, maka kinerja staf yang sedang cuti dapat direview dan adanya rotasi secara rutin sehingga staf dapat mengetahui pekerjaan yang lain dan tidak jenuh dalam bekerja, yang secara tidak langsung mempunyai efek terhadap kinerja dan ketelitian bekerja staf yang bersangkutan. b. Pengendalian Dokumen Semua dokumen yang digunakan telah mempunyai nomor register tersendiri
sehingga
keamanan
dokumen
yang
beredar
dapat
dikendalikan dengan bagus. Selain itu, perlu dibatasi juga akses ke media penyimpan eksternal, misalnya untuk setiap komputer yang ada sebaiknya tidak memiliki floppy disk, cd writer, flash disk, maupun internet, sehingga setiap orang tidak bisa mengambil atau menyimpan data ke dalam disket, cd, flash disk atau email disetiap komputer yang ada. Karena dengan dibatasinya akses ke media penyimpan external, maka keamanan data juga lebih terjamin. c. Pengendalian Keamanan Data Semua program yang digunakan telah mempunyai password dan hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing- masing. Karyawan bertanggung jawab penuh terhadap passwordnya masing-
86
masing. Bagian IT mempunyai tanggung jawab penuh terhadap back up yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. d. Pengendalian Perangkat Keras. Bagian IT melakukan pemeriksaan untuk komputer yang mengalami kerusakan dan kesalahan serta memelihara jaringan-jaringan komputer di perusahaan. Untuk pengendalian perangkat keras fasilitas ruang server perusahaan munggunakan sistem pin atau sidik jari untuk menjaga ruang server, sehingga hanya bagian IT saja yang mempunyai akses ke server secara fisik. e. Pengendalian Keamanan Fisik. Pengendalian terhadap keamanan fisik sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan adanya penggunaan stabilizer dan UPS pada setiap komputer. Tetapi perlu juga diperhatikan tentang lokasi fisik komputer, dimana lokasinya harus aman dari bahaya alam yaitu sebuah gedung yang memiliki konstruksi yang kuat dan memiliki akses terbatas ke fasilitas komputer dan memiliki pendingin ruangan. 2. Pengendalian Aplikasi (Application Control) Pengendalian input. Pada sistem yang berjalan, setiap input yang dilakukan oleh user telah dilakukan verifikasi data terlebih dahulu. Pengendalian input yang dilakukan tidak lain adalah dengan melakukan echo check terhadap input yang dilakukan.
87
Sesaat sebelum dilakukan update maupun insert ke dalam database, user diberikan kesempatan terakhir untuk melakukan verifikasi yaitu suatu preview dari setiap input yang dilakukan. Apabila data yang dimasukkan telah benar / sesuai, user akan melanjutkan dengan menekan tombol submit dan system akan melakukan update maupun insert ke dalam database. Namun jika masih terdapat kesalahan input, maka user akan mendapat sebuah warning message yang akan meminta user untuk melakukan koreksi terhadap data-data yang salah.
88
IV.6. Flowchart untuk sistem yang diusulkan
Gambar IV.1 Flowchart yang diuslkan
Manajemen
2
Laporan Survey SPPA
1
Analisa resiko diterima atau ditolak Register
Terima atau ditolak
Terima
Entry No.SPPA Cetak surat Penerbitan polis
Tolak
Entry No.SPPA Register
Laporan Survey SPPA Surat penerbitan polis
Cetak surat Penolakan pertanggungan
5
3 Laporan Survey SPPA Surat penolakan pertanggungan
6 4
Gambar IV.2 Flowchart yang diuslkan lanjutan pertama
90
Gambar IV.3 Flowchart yang diuslkan lanjutan kedua
Bagian Pengiriman 8 16 Polis 5 Polis 4 Polis 3 Polis 2 Polis 1 Kwitansi 5 Kwitansi 4 Kwitansi 3 Pemakaian Kwitansi 2 Materai 1 Kwitansi
Surat pernyataan piutang
Tertanggung
Proses Materai dan pembuatan tanda terima
Polis 5 Polis 4 Polis 3 Polis 2 Polis 1 Kwitansi 5 Kwitansi 4 Kwitansi 3 Kwitansi 2 1 Kwitansi
Enty No.polis
Register
Piutang
Cetak Tanda terima
Polis 5 Polis 4 Polis 3 Polis 2 Polis 1 Kwitansi 5 Kwitansi 4 Kwitansi 3 Kwitansi 2 Kwitansi Tanda terima Tanda terima Lap.Materai
Distribusi Polis & Kwitansi
1 2
1
Polis 5 Kwitansi 5 Polis 3 Kwitansi 3 Polis 2 Polis 4 Kwitansi 4 Lap. Materai 9
Tanda terima 2 Kwitansi 2 Polis Kwitansi Tanda terima
1
N
10
11
1 1
12
13
Tertanggung
Gambar IV.4 Flowchart yang diuslkan lanjutan ketiga
92
Gambar IV.5 Flowchart yang diuslkan lanjutan keempat
Gambar IV.6 Flowchart yang diuslkan lanjutan kelima
Gambar IV.7 Flowchart yang diuslkan lanjutan keenam
Gambar IV.8 Flowchart yang diuslkan lanjutan ketujuh
