BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA
III.1
Sejarah Perusahaan PT Adiliman Makmur merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas
dan bergerak dalam bidang industri dan distribusi tali kipas (v-belt & fan belt) untuk mesin-mesin produksi pabrik dan mobil. Berdasarkan akta notaris, perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 September 1988 (Notaris Darsono Purnomosidi, S.H.,di Jakarta) dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C2-8345.HT.01.01.Th.88. Seiring dengan perkembangan usahanya, PT Adiliman Makmur dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 9 Januari 1989 sebagai salah satu bukti atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.339.210.5.032.000 dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (N.P.P.K.P) 01.339.210.5.032.000. Berdasarkan Risalah Rapat nomor 136, pada tanggal 13 November 1989 Notaris Darsono Purnomosidi, S.H., selaku kuasa dari Perseroan Terbatas (PT) Adiliman Makmur mengajukan surat permohonan dengan nomor: 435/ HN/ XI/ 1989 untuk persetujuan perubahan pasal-pasal anggaran dasar Perseroan Terbatas. Menimbang bahwa dalam akta perubahan pasal-pasal yang diajukan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perubahan pasal-pasal anggaran dasar perseroan terbatas, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 4 anggaran dasar perseroan dan menyetujui penggantian seluruh susunan pengurus perseroan (Keputusan Menteri 33
Kehakiman
Republik
Indonesia
Nomor
C2-11392-HT.01.04-Th.89.).
Jumlah
keseluruhan saham PT Adiliman Makmur yaitu 2500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per saham. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah Tabel susunan pemegang saham PT Adiliman Makmur dan jumlah saham yang disetor.
Tabel III. 1 Susunan Pemegang Saham PT Adiliman Makmur Nama Pemegang
Nilai Nominal
Jumlah
Jumlah
Saham
Saham (Rp)
Saham
Disetor (Rp)
Tuan Very Iskandar Tirta
1.000.000,00
175
175.000.000,00
Nyonya Shinta Trisnawati
1.000.000,00
25
25.000.000,00
Tuan Tumin
1.000.000,00
150
150.000.000,00
Tuan Tukiman
1.000.000,00
150
150.000.000,00
500
500.000.000,00
Jumlah Total Sumber: Company Profile PT Adiliman Makmur.
Perusahaan ini sahan kepemilikannya belum dijual kepada publik dan didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
34
III.2
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Berdasarkan akta pernyataan Keputusan rapat nomor 136 perseroan tanggal 17
Juli 1990, dibuat dihadapan Notaris Darsono Purnomosidi, S.h., yang berkedudukan di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Komisaris Utama
: Tuan Very Iskandar Tirta
Komisaris
: Nyonya Shinta Trisnawati
Direktur Utama
: Tuan Tumin
Direktur
: Tuan Tukiman.
Tugas dan Wewenang RUPS Tugas dari RUPS adalah: 1. Merencanakan dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan. 2. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris Komisaris (terdiri dari Komisaris Uatama dan Komisaris) merupakan pemegang saham di perusahaan yang disebut sebagai pemilik perusahaan secara tertulis komisaris tidak memiliki tugas secara rutin hanya saja bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan dan menerima laporan dari keseluruhan kegiatan. Dewan Direksi Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur
yang bertanggung
jawab penuh terhadap semua kegiatan perusahaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Pemegang keputusan/ kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. 35
2. Mengawasi jalannya perusahaan. 3. Merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan dan membahas perkembangan perusahaan, Dewan Direksi membawahi: a. Manajer Keuangan Bertanggung jawab atas laporan permintaan dan pengeluaran kas. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dari pembiayaan perusahaan.
•
Menganalisa laporan keuangan.
•
Membuat perencanaan anggaran.
Manajer Keuangan membawahi bagian-bagian sebagai berikut: ¾ Kepala Bagian Akuntansi Bertanggung jawab membuat laporan akuntansi sebagai pertanggungjawaban kepada manajer keuangan. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Mengawasi kelancaran pencatatan transaksi perusahaan dan kelengkapan maupun keabsahan dokumen dan laporan.
•
Mengelola administrasi akuntansi.
¾ Perpajakan Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal memperhatikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan agar tidak mendapatkan sansksi perpajakan dan bertanggung jawab langsung kepada bagian akuntansi dan manajer keuangan.
36
¾ Kasir Bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban ke kepala bagian keuangan. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Melakukan pembayaran.
•
Menerima pembayaran.
b. Manajer Produksi Bertanggung jawab atas produktivitas dan efisiensi kinerja. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Memonitor kegiatan produksi.
•
Memeriksa laporan produksi.
•
Memeriksa kualitas dan kuantitas produksi.
•
Mengevaluasi hasil laporan produksi.
Manajer Produksi membawahi: ¾ Kepala Bagian Produksi Bertanggung
jawab
menerima
laporan
jalannya
produksi.
Tugas
dan
wewenangnya adalah : •
Membuat laporan produksi bulanan.
•
Mengawasi jalannya produksi.
c. Manajer Maintainance Bertanggung jawab mengambil tindakan atas keadaan mesin. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Memeriksa laporan keadaan aktiva tetap (mesin).
•
Mengevaluasi hasil laporan aktiva tetap (mesin).
37
Manajer Maintainance membawahi: ¾ Kepala Bagian Maintainance Bertanggung jawab untuk memerintah karyawan dalam penggunaan mesin. Tugas dan wewenangnya adalah : • Membuat laporan tentang keadaan aktiva tetap (mesin) untuk diberikan kepada manajer maintainance. • Mengawasi penggunaan mesin. d. Manajer Gudang Bertanggung jawab mengambil tindakan untuk gudang serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh direktur. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Mengawasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang yang dilakukan oleh bagian gudang.
•
Memeriksa stok barang digudang.
¾ Kepala Bagian Gudang Bertanggung jawab mengeluarkan surat jalan dan melaporkan jumlah barang yang keluar. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang ada digudang.
•
Membuat laporan barang keluar.
¾ Bagian Pengiriman Bertanggung jawab atas barang yang dikirim serta menolak barang yang akan dikirim jika tidak sesuai dengan surat jalan. Tugas dan wewenangnya adalah :
38
•
Melakukan pengawasan terhadap barang yang telah dipesan sesuai dengan surat jalan.
•
Mengecek keadaan barang yang akan dikirim.
e. Manajer Marketing Bertanggung jawab kepada Direktur dan Direktur Utama. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Membuat rencana pemasaran produk.
•
Memberikan pertimbangan tentang harga jual dan harga beli.
¾ Bagian Penjualan Bertanggung jawab terhadap jalannya siklus selama satu periode tertentu serta membuat laporan secara periodik tentang penjualan. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Menerima order dari pelanggan.
•
Membina hubungan baik dengan pelanggan.
f. Manajer Personalia Bertanggung jawab menerima dan memberhentikan karyawan serta membuat, merevisi, memonitor dan mengevaluasi peraturan perusahaan. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Menetapkan
peraturan
dan
prosedur
untuk
memperlancar
administrasi
kepegawaian. •
Menghitung gaji para karyawan.
¾ Kepala Bagian Personalia
39
Bertanggung jawab dalam peningkatan mutu sumber daya manusia di dalam mencapai tujuan perusahaan dengan mengadakan pengecekan situasi lapangan. Tugas dan wewenangnya adalah : •
Melakukan pelatihan- pelatihan kepada semua karyawan.
•
Membayarkan gaji secara langsung.
•
Mewakili perusahaan kepada pihak ketiga dalam hal- hal yang berkaitan dengan perizinan dan perselisihan karyawan.
•
Memperhatikan kesejahteraan karyawan serta keamanan lingkungan kerja.
Untuk keterangan yang lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar III.1 mengenai bagan struktur organisasi PT Adiliman Makmur.
40
Gambar III.1 Sumber: Company Profile PT Adiliman Makmur.
41
III.3
Gambaran Sistem yang Berjalan
III.3.1 Prosedur Perpajakan Selama tahun 2006, kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan diantaranya: 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan atas gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pembayaran PPh Pasal 25 (angsuran pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan) merupakan pembyaran di muka terhadap Pajak Penghasilan yang akan dihitung sendiri (Self Assesment) oleh perusahaan pada akhir tahun pajak. 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai diterapkan PT Adiliman Makmur dalam hal penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif. Faktur Pajak Standar dibuat oleh PT Adiliman Makmur sebagai bukti pungutan pajak dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Bea dan Cukai. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan setiap Masa Pajak dengan menggunakan sarana SPT Masa PPN.
42
Sistem pepajakan di PT Adiliman Makmur dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Membuat SPT Masa atau tahunan untuk setiap jenis pajak sesuai dengan petunjuk umum pengisian SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak berikut pengisian SSP. 2. Melaporkan penyetoran pajak terutang sesuai dengan SPT dan SSP dengan mendatangi secara lansung Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar dan atau melalui pos dan tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak . 3. Meyetorkan pajak terutang tepat waktu di Bank DKI dan atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak 4. Setiap dokumen pajak yang diterbitkan perusahaan dan diterima oleh pihak luar beserta SPT dan dokumen pendukungnya dikelompokkan per periode dan dimasukkan ke dalam arsip tetap tahunan. 5. Melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan penyetoran pajak sesuai tata cara perpajakan yang berlaku.
III.4
Mekanisme dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur
III.4.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahn Nilai tidak terlepas dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai, terutama penerapannya pada PT Adiliman Makmur. Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PT Adiliman Makmur memperhatikan hal-hal penting yang terdapat dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai berikut: 1. Pemungutan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak. 2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak.
43
3. Menyampaikan laporan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selambat-lambatnya pada hari ke 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak. 4. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan tertib. 5. Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak. 6. Melampirkan daftar ringkasan penjualan dan pembelian pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila diminta.
III.4.2 Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal
9
Januari
1989
dengan
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
(NPWP)
01.339.210.5.032.000 untuk industri tali kipas. Dalam sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan antara lain: 1. Nama, alamat, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemasok dan pembeli. 2. Jumlah kuantitas dan nilai nomilal penjualan menurut jenis produknya. 3. Jumlah kuantitas dan nilai nominal pembelian menurut jenis produknya. 4. Besarnya Pajak Masukan yang dipungut perusahaan dan Pajak Keluaran yang dibayarkan perusahaan. 5. Otorisasi pejabat yang berwenang.
44
Dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan untuk mendukung sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: 1. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SPT Masa PPN adalah dokumen yang digunakan PT Adiliman Makmur sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 2. Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Standar ini merupakan bukti pungutan pajak untuk mengetahui jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, identitas penjual atau pembeli, jenis Barang Kena Pajak yang dibeli dan yang dijual, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. 3. Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan untuk transakasi penjualan yang dilakukan kepada pihak yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana ini merupakan bukti pungutan pajak untuk mengetahui jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan jenis Barang Kena Pajak yang dijual. 4. Surat Setoran Pajak Merupakan dokumen yang digunakan oleh PT Adiliman Makmur untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang ke Kas Negara melalui Bank DKI dan atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui kantor pos.
45
5. Bukti Penerimaan Surat Merupakan dokumen yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti bahwa PT Adiliman Makmur telah menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar. 6. Invoice/ Surat Tagihan Merupakan dokumen yang berisi tentang rincian barang yang dibeli oleh pelanggan. Dalam hal transaksi penjualan, PT Adiliman Makmur membuat Surat Tagihan sebanyak dua rangkap. Rangkap pertama untuk diberikan kepada pelanggan dan rangkap kedua untuk disimpan sebagai arsip perusahaan.
III.4.3 Faktur Pajak Dalam transaksi penjualan maupun pembelian, PT Adiliman Makmur menggunakan Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana digunakan untuk transaksi penjualan/ penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pihak yang non-PKP (bukan Pengusaha Kena Pajak), sedangkan Faktur Pajak Standar digunakan untuk setiap transaksi penjualan maupun pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dari dan atau kepada pihak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam transaksi penjualan, PT Adiliman Makmur membuat dua rangkap Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak Sederhana. Rangkap pertama untuk diserahkan kepada pembeli, dan rangkap kedua untuk disimpan dalam arsip perusahaan. Pembuatan Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana dilakukan oleh PT Adiliman Makmur pada saat pembayaran atau selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirya Masa Pajak agar tidak muncul kendala bagi perusahaan dalam ketetapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai setiap masanya. 46
PT Adiliman Makmur membuat Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana dengan pengetikan semi manual dan untuk penyimpanan data-datanya belum dilakukan komputerisasi dalam bentuk file komputer tetapi telah dilakukan penyimpanan data secara rapi dan tertib. Dalam transaksi pembelian yang terjadi pada PT Adiliman Makmur, seringkali Faktur Pajak Standar dari pemasok dikirimkan kepada PT Adiliman Makmur melalui faximili tanpa mengirimkan kembali lembar Faktur Pajak Standar yang asli kepada PT Adiliman Makmur, sehingga data atau tulisan pada Faktur Pajak Standar yang diperoleh PT Adiliman Makmur tersebut lama-kelamaan akan menjadi pudar dan sulit dibaca.
III.4.4 Tata Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur menggunakan cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang, yaitu dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan Tarif. PPN Terutang = DPP x Tarif Pajak
Dari perumusan di atas, PT Adiliman Makmur menggunakan tarif tunggal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu 10% (sepuluh persen) dan DPP yang digunakan dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekpor, atau Nilai lain menurut ketetapan Menteri Keuangan untuk mengetahui PPN terutangnya.
47
Hasil yang diperoleh dari perumusan di atas adalah PPN Terutang yang wajib dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT Adiliman Makmur selaku Pengusaha Kena Pajak. Bagi PT Adiliman Makmur, Pajak atas pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak merupakan Pajak Masukan dan Pajak atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak adalah Pajak Keluaran. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Adiliman Makmur adalah sebagai berikut: 1. Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak Contoh: Pada tanggal 04 Desember 2006 PT Adiliman Makmur menjual Barang Kena Pajak kepada UD Central Motor yang bukan Pengusaha Kena Pajak secara tunai dengan total Harga Jual termasuk PPN 10% Rp 2.325.600,00. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 2.325.600,00 x 100/110 = Rp 2.114.182,00 Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut dan disetorkan adalah: 10% x Rp 2.114.182,00 = Rp 211.418,00. 2. Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Contoh: Pada tanggal 29 September 2006 PT Adiliman Makmur membeli Barang Kena Pajak secara tunai dari Budyardi Widjaya yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dengan Harga Jual total Rp 27.501.100,00. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, yaitu Rp 27.501.100,00, dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan adalah: 10% x Rp 27.501.100,00 = Rp 2.750.110,00
48
Pada akhir Masa Pajak, Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilaporkan adalah nilai bersih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Pajak Keluaran – Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atau disebut juga Pajak Kurang Bayar. Contoh, untuk Masa Desember 2006, PT Adiliman Makmur melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut: Masa Pajak Desember 2006: Pajak Keluaran
Rp 2.917.510,00
Pajak Keluaran yang dipungut oleh PPN: SSP telah diterima
-
SSP belum diterima
-
Jumlah Pajak Keluaran Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama
Rp 2.917.510,00 Rp 2.750.100,00
Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama
-
Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama
-
Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
-
-
Rp 2.750.100,00
49
Dari penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur adalah: Pajak keluaran
Rp 2.917.510,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp 2.750.100,00
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Pajak Kurang Bayar
Rp
-
167.410,00
Pajak yang kurang bayar tersebut harus disetor ke Kas Negara dengan PPN yang terutang pada Masa Pajak.
III.4.5 Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mengisi Formulir 1195 lampiran A1 (Pajak Keluaran) dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pihak lain selain pemungut Pajak Pertambahan Nilai. PT Adiliman Makmur tidak melakukan pengisian pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 lampiran A2 (Pajak Keluaran yang tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditangguhkan pemerintah) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 lampiran A3 (Pajak Keluaran Kepada Pemungut PPN). Untuk transaksi pembelian, PT Adiliman Makmur melakukan pengisian Formulir 1195 lampiran B1 (Pajak Masukan yang dapat dikreditkan). PT Adiliman Makmur tidak melakukan pengisian pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 lampiran B2 (Pajak Masukan yang memperoleh pembayaran pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 lampiran B4 (Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan). 50
Setelah melakukan pengisian pada lampiran 1195 A1 dan
1195 B1, maka
selanjutnya dilakukan rekapitulasi dengan mengisi Formulir 1195 Induk untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai yang lebih/ kurang bayar.
III.4.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Keluaran yang dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT Adiliman Makmur maupun Pajak Masukan yang dibayarkan melalui Pengusaha Kena Pajak penjual untuk setiap Masa Pajak, dilaporkan dengan sarana SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menyetorkan Pajak terutang menggunakan Formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Penyiapan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Bagian Perpajakan PT Adiliman Makmur beserta lampiran yang dibutuhkan berupa daftar penyerahan Barang Kena Pajak (termasuk pemungutan PPN-nya), daftar pembelian serta penrhitungan pajak yang harus disetorkan, daftar Pajak Masukan dan daftar Pajak Penjualan. Kemudian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ditandatangani oleh pihak yang diberikan wewenang untuk menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut lalu diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur sudah dilakukan dengan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan, PT Adiliman Makmur telah menerima Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Satu.
51
III.4.7 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian, PT Adiliman Makmur menggunakan prinsip akrual untuk mencatat tranaksi-transaksi tersebut ke dalam pembukuan. Pencatatan yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memberi informasi yang diperlukan perusahaan agar dapat menghitung, membayar, dan melaporkan PPN terutang. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT Adiliman Makmur adalah sebagai berikut: 1. Jurnal atas pembelian Barang Kena Pajak yang PPN-nya dapat dikreditkan Pada bulan Desember 2006, PT Adiliman Makmur membeli barang persediaan berupa karet Compound batang dan Karet Compound lem dari Budyardi Widjaya dengan total harga sebesar Rp 27.501.100,00. PPN = 10% x 27.510.100,00 = Rp 2.750.100,00. Faktur Pajak Standar dibuat pada saat pembayaran yaitu tanggal 29 Desember 2006 dan Pajak Masukan PT Adiliman Makmur diperlakukan sebagai Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan. Jurnal transaksi dibuat berdasarkan metode perpetual. Jurnal: Dr.
Persediaan
Rp 27.501.100,00
Cr.
PPN Masukan
Rp 2.750.110,00
Cr.
Kas
Rp 30.251.210,00
52
2. Jurnal atas Penjualan atau Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran) Pada tanggal 04 Desember 2006, pencatatan Pajak Keluaran PT Adiliman Makmur adalah pencatatan atas transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dengan harga jual termasuk PPN 10% yaitu Rp 2.325.600,00. DPP = Rp 2.325.600,00 x 100/110 = Rp 2.114.182,00 dan PPN = 10% x Rp 2.114.182,00 = Rp 211.418,00. Faktur Pajak Sederhana dibuat pada saat pembayaran tanggal 04 Desember 2006. Jurnal: Dr.
Kas
Rp 2.325.600,00
Cr.
Persediaan
Rp 2.093.040,00
Cr.
PPN Keluaran
Rp
232.560,00
3. Jurnal Pengkreditan Pajak Masukan Telah diketahui dalam SPT Masa PPN Desember 2006 bahwa total Pajak Keluaran PT Adiliman Makmur adalah Rp 2.917.510,00 dan total Pajak Masukannya adalah Rp 2.750.110,00. Jurnal: Dr.
PPN Keluaran
Rp 2.917.510,00
Cr.
PPN Masukan
Rp 2.750.110,00
Cr.
Kas
Rp 167.400,00
53
