BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang akan digunakan sebagai bahan masukan dengan melakukan penelitian lapangan (Field Research), yaitu data dan keterangan diperoleh dari tempat penelitian dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tangerang melalui : 1. Studi lapangan (field research) Dalam pengumpulan data dilapangan, penulis menganalisa langsung pada objek yang diteliti dengan maksud untuk memperoleh data primer (data yg diambil langsung dari perusahaan) tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tekhnik pengumpulan data yg digunakan dalam pengumpulan dilapangnan adalah : a. Inquires of the client yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui masalah yang akan diteliti. b. Documentation yaitu dengan mengumpulkan dokumen dan laporan sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Dari hasil penelitian dokumen yang diperoleh adalah laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.
27
2. Studi kepustakaan. Dengan menerepakan tekhnik pengumpulan data tersebut penulis berharap dapat memperoleh perbandingan antara teori dengan kenyataan, untuk mendukung pengujian hipotesis yang telah diajukan serta untuk menarik kesimpulan. III.1. Gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tangerang. Menurut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2000, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan dan perumusan di bidang anggaran, perbendaraan, pengembangan pendapatan daerah, verifikasi, pembukuan dan perhitungan serta merencanakan dan melaksanakan pendapatan, pemeriksaan, penatausahaan, penetapan hasil perhitungan dan penyelesaian perselisian pajak, retribusi dan hasil usaha daerah atau sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada didaerah bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Organisasi badan terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Bagian Tata Usaha 3. Bidang Anggaran 4. Bidang perbendaharaan dan pemegang kas daerah
28
5. Bidang Pembukuan dan Verifikasi 6. Bidang Pendataan dan Pemeriksaan 7. Bidang Penetapan dan Penagihan 8. Kelompok Jabatan Fungsional Selanjutnya seiring dengan keluarnya Keputusan Bupati Tangerang Nomor 23 tahun 2004, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengalami perubahan, untuk melaksanakan tugas pokok badan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan bahan kebijaksanaan keuangan daerah. 2. Pengumpulan dan penolahan bahan untuk penyusunan perubahan dan perhitungan APBD. 3. Perumusan dan penyiapan kebutuhan pelaksanaan pendapatan serta pemungutan objek pajak dan subjek pajak. 4.
Pembinaan pelaksanaan dan pengelolaan APBD dan anggaran BUMD.
5.
Pengelolaan administrasi pinjaman daerah.
6. Pelaksanaan Penagihan pajak bumi dan bangunan serta dana perimbangan lain. Selanjutnya Organisasi BPKD mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2004 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Tangerang, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 29
1. Kepala Badan 2. Bidang Tata Usaha 3. Bidang Anggaran 4. Bidang Perbendaharaan dan Pemegang Kas Daerah 5. Bidang Pajak Daerah 6. Bidang Akuntansi, Pelaporan, Verifikasi 7. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 8. Kelompok jabatan fungsional Setiap bidang-bidang yang terdapat di BPKD membawahi sub bidang yang selengkapnya dapat Dilihat pada bagan struktur organisasi.
30
III.2
Struktur organisasi
KEPALA BADAN
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN & PEMEGANG KAS DAERAH
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BAGIAN KEPEGAWAI-AN SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG AKUNTANSIPELAP ORAN&VERIFIKASI
BAGIAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
VE
SUBID PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
SUBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
SUBID ANGGARAN BELANJA
SUBID PERBENDAHARAAN DAERAH
SUBID PENDATAAN DAN PENDAFTAR-AN
SUBID BELANJA NON PEGAWAI
SUBID PENETAPAN
SUBID BELANJA PEGAWAI
SUBID PENAGIHAN
UPT
31
SUBID AKUNTANSI & PELAPORAN
SUBID VERIFIKASI
SUBID AKUNTANSI ASET DAERAH
SUBID PENGENDALIAN&PENERIMA AN DAERAH
SUBID PENGENDALIAN & PENGELUARAN DAERAH
SUBID EVALUASI PENERIMAAN& PENGELUA-RAN DAERAH
III.3 Uraian Tugas dan Tanggung jawab. Dalam Badan Pengelola Keuangan Daerah, struktur organisasi yang teratur dan sistematis sangat diperlukan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka kesatuan dalam perintah serta pendelegasian wewenang dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif. Struktur organisasi tersebut dibuat sesuai dengan jenis organisasi yang digunakan. Secara umum, tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Daerah ini dipimpin oleh seorang yang bertugas sebagai mandataris Bupati dalam memberi imbauan, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian, bidang, subbidang dan kelompok jabatan fungsional.
2.
Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum
32
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat
dan
kearsipan,
serta
urusan
rumah
tangga
dan
perlengkapan. b. Sub bagian Kepegawaian Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus pembendaharaan rutin. 3.
Bidang Anggaran Bidang
Anggaran
mempunyai
tugas
pokok
menyiapkan
bahan
penyusunan RAPBD dan perubahan APBD serta nota keuangan, bahan jangka menengah bidang keuangan dan petunjuk pelaksanaan APBD serta pengolahan otorisasi rutin dan pembangunan. Bidang Anggaran terdiri dari a. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
33
Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melakukan kajian, perencanaan, penyusunan dan evaluasi kebijakan keuangan daerah b. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan pendapatan daerah, dan pengkajian sumber-sumber alternative pembiayaan. c. Sub Bidang Anggaran Belanja Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk penyusunan anggaran belanja rutin dan anggaran pembangunan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD, mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. 4.
Bidang Perbendaharaan dan Pemegang Kas Daerah Bidang Perbendaharaan dan Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas pokok meneliti dan menguji kebenaran setiap permintaan pembayaran yang membebani APBD dan menerbitkan surat perintah membayar uang (SPMU), penerbitan daftar penguji, penerimaan dan perintah pengihan. Bidang Perbendaharaan dan Pemegang Kas Daerah terdiri dari a. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah
34
Sub Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok mengatur dan mengendalikan proses penerimaan daerah. b. Sub Bidang Belanja Non Pegawai Sub Bidang Belanja Non Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbendaharaan untuk belanja non pegawai (belanja aparatur,belanja rubrik dan pembiayaan) yang meliputi penyusunan, pencatatan, pengevaluasian SPMU serta penyusunan laporan realisasi belanja non pegawai. c. Sub Bidang Belanja Non Pegawai Sub Bidang Belanja Non Pegawai mempunyai tugas pokok mengatur dan memproses pengeluaran belanja pegawai. 5.
Bidang Pajak Daerah Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menyusun bahan perencanaan pendapatan pajak daerah, melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan subjek dan objek pajak daerah. Bidang Pajak daerah terdiri dari : a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
35
Sub
Bidang
Pendataan
dan
Pendaftaran
mempunyai
tugas
merencanakan dan melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan informasi dokumen data pelaporan. b. Sub Bidang Penetapan Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah dan menyiapkan informasi, dokumen, data dan laporan daerah. c. Sub Bidang Penagihan Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan penatausahaan piutang dan penerimaan pendapatan pajak daerah. 6.
Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Verifikasi Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok membukukan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran serta menyiapkan bahan penyusunan APBD, Meneliti, Menguji, Memeriksa realisasi anggaran kebijakan langsung dan tidak langsung serta pelaksanaan pendapatan. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Verifikasi terdiri dari a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
36
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pembuatan laporan keuangan atas pelaksanaan APBD. b. Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengujian dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban(SPJ). c. Sub Bidang Administrasi Asset Daerah. Mempunyai tugas pokok mengelola dan memelihara data asset daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 7.
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok memantau, mengendalikan dan mengevaluasi serta menganalisa pelaksanaan pengelola keuangan daerah (APBD). Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari a. Sub Bidang Pengendalian Penerimaan Daerah Mempunyai
tugas
pokok
memantau,
mengendalikan
dan
mengevaluasi operasional penarikan dan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sub bidang pengendalian penerimaan daerah mempunyai fungsi :
37
1. pemantauan pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan pajak daerah. 2. pengawasan dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah. 3. Melakukan pembinaan tekhis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. 4. Melakukan koordinasi dengan bidang data pihak lain untuk melakukan penertiban penyelenggaraan pemasangan reklame, penyegelan atau penghentian usaha rumah penginapan, tempat hiburan, tempat karcis dan/atau sejenisnya yang melakukan pelanggaran
terhadap
peraturan
perundang-undangan
pajak
daerah. b. Sub Bidang Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah Mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya operasional badan. c. Sub Bidang Evaluasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD dan Non APBD. 8.
Kelompok Jabatan Fungsional
38
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan badan secara professional sesuai dengan kebutuhan. III.4
Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Berdasarkan cita dan citra
yang ingin diwujudkan oleh instansi
pemerintah ini, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib efisien dan transparansi “ Melalui visi tersebut diharapkan dapat mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk meningkatkan kinerja pengelolaan, pelayanan, perencanaan dan manajemen keuangan daerah Kabupaten tangerang dan sekaligus juga menciptakan standar keunggulan serta mampu menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Untuk mewujudkan visi diatas, badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang merencanakan misi sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM sebgai jembatan kearah peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Peningkatan penerimaan daerah. 3. Peningkatan kualitas kinerja dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan daerah. 39
4. Peningkatan sistem informasi dan manajemen pengelolaan keuangan daerah. 5. Peningkatan kendali dan pengawasan keuangan daerah. 6. Peningkatan mutu kebijakan perencanaan anggaran daerah. III.5
Prosedur penerimaan pajak reklame Formulir yang terkait : 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 2. Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) / Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Prosedur penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut : 1. Pemohon mengisi SPTPD di Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pajak daerah sub bagian pendataan 2. Bidang pendataan melakukan registrasi atas SPTPD yang di isi pemohon. 3. Bagian pendataan mengeluarkan SKPD atau SSPD atas dasar SPTPD yang diisi oleh pemohon. 4. SKPD/SSPD yang dikeluarkan oleh sub bagian pendataan, diberikan kepada pemohon. 5. Pemohon menyampaikan SKPD/SSPD beserta jumlah uang yang harus dibayarkan atas penyelenggaraan reklame ke bagian kas daerah.
40
6.
Bagian kas daerah memverifikasi SKPD/SSPD dan mengeluarkan bukti pembayaran, dalam hal ini bagian kas daerah yang nanti akan menyetorkan ke Bank.
7. Bukti pembayaran dan SKPD/SSPD yang dimiliki pemohon diberikan ke sub bagian penagihan. 8. Bagian penagihan memverifikasi bukti pembayaran dan SKPD/SSPD
41
