BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA
III.1
Sejarah Singkat Perusahaan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Pada awalnya bernama “POST EN TELEGRAAFDIENST” yang didirikan pada tahun 1884 dengan staatsblad No.52 kemudian pada awal tahun 1996 diubah menjadi “POST TELEGRAAF EN TELEFOONDIENTS” (PTT) dengan staatsblad No.395 dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. Selanjutnya pada tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.19 tahun 1960, tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara dengan PERPU No.240 tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara POS dan TELEKOMUNIKASI. Lapangan usaha Perusahaan Negara POS dan TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang pesat, maka pada tahun 1965 Pemerintah mengadakan peninjauan kembali. Hasilnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 dan No.30 tahun 1965 terjadi pemecahan
menjadi
Perusahaan
Negara
POS
dan
Perusahaan
Negara
TELEKOMUNIKASI. Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.129/U/1970 Perusahaan Negara TELEKOMUNIKASI diubah menjadi PERUSAHAAN
UMUM
TELEKOMUNIKASI
(PERUMTEL).
Keberadaan
PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 yang
49
menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar negeri. Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membeli seluruh saham PT INDOSAT sebuah perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang kemudian diubah statusnya menjadi BUMN berbentuk PERSERO. Pernyataan modal negara Republik Indonesia dalam saham PT INDOSAT tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.52 tahun 1980. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, maka dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan PERUMTEL sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri dan PT INDOSAT sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi luar negeri. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 tentang PERUMTEL juga dirubah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1980. Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1983 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO, diterbitkan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1984 tentang PERUMTEL sebagai Pengganti dari Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1980. Satu hal yang sangat menggembirakan dalam sejarah Perundang-undangan ini adalah ditetapkannya Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, yang memberi angin segar dalam pengembangan pertelekomunikasian Indonesia. Mengingat perkembangan yang demikian pesat ditambah dengan pola manajemen yang lebih 50
terbuka. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991. Tanggal 1 Mei 1991 menetapkan pengalihan bentuk PERUMTEL menjadi PERSERO. Pengalihan bentuk tersebut ditandai dengan penandatanganan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA oleh Notaris Imas Fatimah, SH. bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo Sudarman yang bertindak selaku kuasa dari Menteri Keuangan sebagai pemegang saham, hari Selasa tanggal 24 September 1991 jam 09.30 di Deparpostel, Jalan Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat. Pada tanggal 14 November 1995, PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA melakukan penawaran umum perdana saham PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (Initial Public offering/IPO). Sejak saat itu saham PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New york Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering Without Listing/POWL) di Tokyo Exchange. Kemudian pada tanggal 26 Mei 1995, PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) didirikan dengan pemegang sahamnya adalah PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. 51 % dan INDOSAT 49 %. Tahun 1996 mulai diimplementasikan Kerja Sama Operasi (KSO) yaitu pada tanggal 1 Januari 1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatera dengan mitra PT Pramindo Akai Nusantara, Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten dengan mitra PT Aria West International (AWI), Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI), Divisi Regional VI Kalimantan dengan mitra PT Daya Mitra Telekomunikasi (Daya Mitra) dan Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia dengan mitra PT Bukaka Simtel. KPN dan SEDCO masuk ke PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. sehingga komposisi 51
kepemilikan saham TELKOMSEL adalah 42,72%, INDOSAT 35%, KPN 17,28% dan SEDCO 5%. PT
TELEKOMUNIKASI
INDONESIA
Tbk.
membeli
35%
saham
TELKOMSEL dari INDOSAT sebagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomnikasi di Indonesia pada tahun 2000 yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. dengan INDOSAT. Setelah transaksi ini, PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. menguasai 77,72% saham TELKOMSEL. Pada tahun itu juga PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. membeli 90,32% saham Daya Mitra dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan Daya Mitra ke dalam laporan keuangan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Kemudian PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. membeli seluruh saham Pramindo melalui tiga tahap yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual beli tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisa 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. menjual 12,72% saham TELKOMSEL kepada Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (Singtel) sehingga setelah penjualan ini PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. memiliki
65%
saham
TELKOMSEL.
Sejak
Agustus
2002
terjadi
duopoli
penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. membeli seluruh saham AWI. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. melakukan pelepasan kepemilikan pada PT Telekomunikasi Selular Raya, PT Telekomunikasi Selular Indonesia, PT Menara Jakarta dan PT Metro Selular Indonesia serta meningkatkan kepemilikan saham pada PT Pro Infokom Indonesia, PT Multimedia
52
Nusantara, PT Indonusa Telemedia, PT Napsindo Primatel International dan PT Pasifik Nusantara. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti mempunyai visi dan misi, begitu pula dengan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Visi dan misi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. adalah sebagai berikut : 1.
Visi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. adalah berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan Infocom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik.
2.
Misi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. dalam menjalankan usahanya adalah memberikan layanan “One Stop Infocom” dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan, produk, dan jaringan berkualitas dengan harga kompetitif. TELKOM akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan, dan saling mendukung secara sinergis.
III.2
Bidang Usaha Perusahaan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di
bidang industri telekomunikasi. Bidang usaha yang digeluti PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. saat ini menunjukan pertumbuhan yang pesat pada kelima pilar bisnisnya, antara lain :
53
1.
Fixed Phone (TELKOM Phone) Jasa fixed phone adalah layanan jasa telepon tidak bergerak yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi melalui telepon. Jasa fixed phone meliputi Personal Line, Corporate Line, Wartel dan Telepon Umum.
2.
Mobile Phone (TELKOMSEL) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. menyediakan jasa telekomunikasi selular melalui anak perusahaannya yaitu TELKOMSEL. Jasa telekomunikasi ini meliputi kartu telepon selular prabayar dengan nama “SimPATI” dan kartu telepon selular pasca-bayar dengan nama “Kartu HALO” dengan berbagai pilihan paket. Jasa selular yang disediakan meliputi : Voice, Short Messaging Service (SMS), Pelayanan Jelajah Internasional, Global Pocket Radio Service (GPRS), Multimedia Messaging Service (MMS), Multy-party Calling, Mobile Banking, dan lain sebagainya.
3.
Network & Interconnection (TELKOM Intercarrier) TELKOM Intercarrier merupakan layanan interkoneksi untuk penyelenggara jasa dan jaringan berlisensi lainnya (other licensed operator) TELKOM Intercarrier mencakup layanan interkoneksi jaringan, interkoneksi jasa dan sirkit sewa.
4.
Data & Internet Akses internet dan jasa multimedia yang disediakan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. antara lain : a.
Leased Channel Service (TELKOM Link)
b.
Internet Service (TELKOM Net)
c.
VoIP Service (TELKOM Save & Global 017)
d.
SMS Service (dari TELKOMSEL, TELKOM Flexi, dan TELKOM SMS) 54
5.
Fixed Wireless Access (TELKOM Flexi) Fixed Wireless Access adalah layanan jasa telepon yang memungkinkan pelanggan untuk berkomuniksai melalui telepon dengan penggunaan berbasis CDMA. Jasa telekomunikasi ini meliputi layanan prabayar dengan nama Flexi Trendy dan layanan pasca-bayar dengan nama Flexi Classy.
III.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, posisi-posisi, maupun orangorang yang menunjukan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Bentuk organisasi yang diterapkan di PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. adalah organisasi lini dan staff (Line Staff Organization) dimana kesatuan perintah tetap dipertahankan, atasan memiliki bawahan tertentu dan bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan kepada atasan tersebut bawahan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Berikut ini adalah susunan manajemen PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. yang kemudian diikuti dengan struktur organisasi perusahaan beserta dengan tanggung jawabnya masing-masing :
55
Gambar III. 1 Struktur Organisasi PT TELEKOMUNIKASI Tbk. Divre II
Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen
Dewan Direktur Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Enterprise & Wholesale
Direktur Konsumer
Direktur Network & Solution
Direktur Sumber Daya Manusia
Direktur Keuangan
Direktur Complience & Management
Direktur Information Technology
Senior Manajer Keuangan
sekretaris
Manajer Perbendaharaan
Manajer Anggaran
Asisten Manajer Anggaran Pendapatan
Asisten Manajer Anggaran Beban
Staff Administrasi Anggaran
Asisten Manajer Anggrana Investasi
Asisten Manajer Verifikasi
Asisten Manajer Kas dan Bank
Staff Administrasi Perbendaharaan
Asisten Manajer Pengendalian dan manajemen kas
Manajer Akuntansi
Manajer Perpajakan
Asisten Manajer Akuntans Operasi Keuangan
Asisten Manajer Perpajakan
Staff Administrasi Akuntansi
Staff Administrasi Perpajakan
56
Penjelasan Struktur Organisasi PT TELEKOMUNIKASI Tbk. Divre II : Dewan Komisaris : Komisaris Utama
: Tantri Abeng, MBA
Komisaris
: Anggito Abimanyu, P. hD
Komisaris
: Gatot Trihargo
Komisaris independen
: P. Sartono
Komisaris Independen
: Arif Arryman
Dewan Direksi : Direktur Utama
: Rinaldi Firmansyah
Wakil Direktur Utama
: Garuda Sigardo
Direktur Enterprise & Wholesale
: Arief Yahya
Direktur Konsumer
: Ermady Dahlan
Direktur Network & Solution
: I Nyoman G. Wiryanata
Direktur Keuangan
: Sudiro Asno
Direktur Sumber Daya Manusia
: Faisal Syam
Direktur Complience & Management : Prasetyo Direktur Information Technology
: Indra Utoyo
Struktur organisasi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Divisi Regional II, meliputi : Senior Manager Keuangan Bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi manajemen keuangan Divisi Regional II dengan mendayagunakan :
57
1.
Proses penyusunan, pengendalian, pengawasan, serta pelaporan anggaran, sehingga semaksimal mungkin realisasi anggaran sesuai dengan program yang direncanakan.
2.
Proses pengelolaan kas Divisi Regional II sehingga mampu semaksimal mungkin menjaga likuiditas perusahaan, serta optimalisasi penggunaan kas.
3.
Proses akuntansi Divisi Regional II, sehingga mampu manyajikan Laporan Keuangan Divisi Regional II dengan tepat waktu, akurat, dan valid. Serta menjamin terlaksananya akuntansi secara wajar, dan secara konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan telekomunikasi.
4.
Analisis Finansial (investasi, analisa kelayakan pemantauan revenue atas investasi)
5.
Pengelolaan anggaran investasi
6.
Surat-surat berharga.
Manager Anggaran 1.
Betanggung jawab dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi anggaran Divisi Regional II untuk pencapaian target Divisi, baik dalam pengelolaan anggaran maupun performansi Divisi Regional II.
2.
Mencari dan mengelola sumber-sumber dana investasi
Asisten Manager Anggaran Pendapatan Bertanggung jawab atas penyusunan anggaran pendapatan dan pegawasan realisasi pencapaian target anggaran pendapatan berikut penjelasan deviasinya. Asisten Manager Anggaran Beban Bertanggung jawab atas penyusunan, pengawasan, dan analisa realisasi anggaran, sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran beban dapat terpantau setiap saat. 58
Asisten Manager Anggaran Investasi Bertanggung jawab dalam menyusun, mengawasi, dan menganalisa usulan anggaran investasi maupun realisasi anggaran investasi. Staff Administrasi Anggaran Bertanggung jawab atas pengelolaan surat-surat,dokumen-dokumen, kebutuhan alat tulis kantor serta pengelolaan imprest fund untuk kelancaran operasional bagian anggaran. Manager Perbendaharaan Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan perbandaharaan yang meliputi pengelolaan kas, bank, surat-surat berharga, dan pengelolaan penerimaan piutang usaha sehingga dicapai tingkat likuiditas Divisi Regional II yang optimal. Asisten Manager Verifikasi Bertanggung jawab atas pengujian kebenaran, keabsahan dan validitas serta kelengkapan dokumen-dokumen, dan surat tagihan sebelum dilakukan pembayaran interen dan maupun eksteren. Asisten Manager Kas dan bank Bertanggung jawab dalam : 1.
Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dan surat berharga serta membayar kepada unit kerja dan karyawan.
2.
Mengawasi dan menyetorkan pajak serta mengelola saldo kas bank sesuai peraturan.
3.
Melakukan verifikasi dan validasi surat-surat berharga dengan instansi yang menerbitkan.
59
Asisten Manager Pengendalian & Manajemen Kas Bertanggung jawab dalam mengendalikan arus kas untuk menjamin likuiditas perusahaan khususnya Divisi Regional II. Staff Administrasi Perbendaharaan Bertanggung jawab atas pengelolaan surat-surat, dokumen, kebutuhan alat tulis kantor serta impres fund untuk kelancaran operasional bagian perbendaharaan. Manager Akuntansi Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Divisi regional II yang wajar, akurat, konsisten, dan tepat waktu sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen. Asisten Manager Akuntansi Operasi Keuangan Bertanggung jawab atas perhitungan dan penyajian besaran biaya perunit kegiatan produk dalam kaitannya dengan efisiensi operasional perusahaan. Staff Administrasi Akuntansi Bertanggung jawab atas pengelolaan surat-surat, dokumen, kebutuhan alat tulis kantor serta impres fund untuk kelancaran operasional bagian akuntansi. Manager Perpajakan Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perpajakan Divisi regional II yang wajar, akurat, konsisten, dan tepat waktu sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen. Asisten Manager Perpajakan Bertanggung jawab atas perhitungan dan penyajian perpajakan dalam kaitannya dengan penyetoran dan pelaporan perpajakan perusahaan. 60
Staff Administrasi Perpajakan Bertanggung jawab atas pengelolaan surat-surat, dokumen, kebutuhan alat tulis kantor serta impres fund untuk kelancaran operasional bagian perpajakan.
III. 4 Deskripsi Kegiatan Usaha yang Berkaitan dengan Pengenaan PPN Seperti diketahui, bahwa PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi terbesar di Indonesia. Tentu kegiatan usahanya adalah kegiatan yang berkenaan dengan bidang telekomuniksi antara lain penyerahan jasa telekomunikasi. Semua jasa telekomuniksai pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. merupakan Jasa Kena Pajak. Jenis-jenis Jasa Kena Pajak yang bekaitan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. tersebut antara lain: 1.
Phone (P) Net Yang dimaksud dengan Phone (P) Net adalah produk yang ditawarkan oleh PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. dibidang jaringan telepon. Adapun produk-produk yang ditawarkan antara lain. 1) Telepon Pelanggan Adalah layanan jaringan telepon yang dapat digunakan pelanggan untuk bekomunikasi, seperti telepon rumah. 2) Sambungan Pelanggan Jarak Jauh Merupakan layanan telekomunikasi jarak jauh antar pelanggan yang masih dalam suatu wilayah negara. Pada umumnya pelanggan-pelanggan tersebut berada dalam wilayah kode area yang berbeda. 61
3) Centrex Adalah fasilitas tambahan pada sentral telepon yang memberikan layanan PABX (Private Automatic Branch Exchange) beserta fitur-fiturnya. Pelanggan Centrex seolah-olah mempunyai PABX yang harus menyediakan sentral PABX sendiri. 4) Direct Inward Dialing Adalah fasilitas dari PABX (Private Automatic Branch Exchange) \ STLO (Sentral Telepon Langganan Otomatis) yang memungkinkan pelanggan telepon biasa \ PSTN (Public Switched Telephone Network) dapat memanggil langsung dari cabang PABX tanpa melalui operator. 5) Telkom ISDN Jaringan digital yang menyediakan layanan telekomunikasi multimedia, merupakan pengembangan dari sistem telepon yang telah terintegrasi. 6) TELKOM Teleconference Merupakan layanan teleconference melaui telepon fixed maupun mobile (Audio Conference) yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konfrensi. 7) Telkom Fote 8) Telkom Unical Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi suatu perusahaan yang mempunyai banyak kantor cabang untuk dihubungi pelanggannya dengan cara menghubungi satu nomor unik. Panggilan secara otomatis akan tersambung ke kantor / kantor cabang di lokasi terdekat.
62
9) Telkom Flexi, yang terdiri dari: a.
Flexi Classy Flexi Classy adalah layanan flexi dengan sistem prabayar.
b.
Flexi Trendy Flexi Trendy adalah layanan Flexi dengan sistem pascabayar berbasis kartu \ simcard yang dapat diisi ulang.
c.
Flexi Home Flexi Home adalah layanan Flexi untuk perumahan atau kantor ditalani menggunakan teminal fixed berbasis nomor ESN, tarif aktifasi, abodemen dan biaya pemakaian\usage sama dengan tarif telepon rumah.
d.
Flexi Combo Flexi Combo merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan Flexi Classy dan Flexi Trendy untuk tetap berkomunikasi diberbagai kota menggunakan beberapa Nomor temporer.
2.
Mobile Net Produk-produk yang bersifat mobile net antara lain: 1) Kartu HALO Kartu HALO merupakan market leader pada segmen kartu prabayar. 2) SIMPATI SIMPATI merupakan kartu prabayar pertama di Asia dan merupakan produk TELKOMSEL yang paling sukses. 3) Kartu AS diluncurkan pada tahun 2004, merupakan kartu prabayar yang dapat diisi ulang seperti halnya kartu prabayar lainnya. 4) TELKOMSEL Siaga 63
3.
View Net 1) Pay TV Cable 2) Pay TV Satelite
4.
Internet 1) Telkom Net Instan Merupakan layanan akses internet dial-up tanpa perlu berlangganan dengan konsep layanan mudah dan sederhana. 2) Telkom Net ISDN Terdiri dari : i. TELKOMNET ISDN PRA. ISDN\Panduan Solusi Pelayanan Teknologi Informasi adalah jaringan digital yang menyediakan layanan telekomunikasi multimedia, merupakan pengembangan dari sistem telepon yang telah terintegrasi. ii. TELKOM ISDN BRA ISDN\Panduan Solusi Pelayanan Teknologi Informasi adalah jarngan atau digital yang menyediakan layanan telekomunikasi multimedia. Merupakan pengembangan dari sistem telepon yang telah terintegrasi. 3) Telkom Net Instan ASTINet adalah layanan akses internet dan multi media TELKOMNet untuk akses internet menuju Global Internet. Layanan ini menyediakan fasilitas koneksi akses ke internet yang disediakan pada port router TELKOMNet
. 64
4) SPEEDY Layanan akses internet dengan kecepatan tinggi (Board Band) menggunakan teknologi Asymmetric Digital Subcriber line (ADSL), yang memungkinkan terjadinya komunikasi data Voice dan Video secara bersamaan. 5) TELKOMNet Whole Sale (Vpn Dial) Layanan akses dial up ke internet suatu perusahaan yang dilakukan secara remote dan mobile melalui jaringan data berbasis TCP IP (MPLS\tunneling) pada TELKOMNet. 6) Plasa.com Merupakan layanan portal web TELKOM yang menyajikan layanan informasi serta komunitas internet berbahasa Indonesia dengan fokus layanan pada komunitas pendidikan nasional. 7) I-Manage Layanan yang menyediakan fasilitas Hosting dan collocation bagi perusahaan yang memerlukan outsource dalam menempatkan aplikasi dan datanya (application outsource enterprise). 8) I-Settle Layanan yang memberikan fasilitas settlment transaksi perdagangan dan pembayaran dalam sistem pembayaran elektronis (electronic payment). 9) I-Deal Layanan yang menyediakan aplikasi dan fasilitas untuk kesepakatan bisnis secara elektronis (on-line dealling) untuk mempertemukan pembeli dengan penjual, investor dengan mitra lokalnya dan produsen dengan supliernya.
65
10) I-Exchange Implementasi
aplikasi
e-business
pada
umumnya
bertujuan
untuk
mengefisisenkan serta mempercepat suatu proses. I-Exchange merupakan bisnis kolaborasi yang menghubungkan suatu perusahaan ke perusahaan lain. 11) E-Public Service a.
Internet Telepon Terdiri dari: i. TELKOMSave Merupakan layanan panggilan internasional yang mirip dengan TELKOM Global 017 namun menggunakan metode Two Stage Dialing, jadi untuk melakukan panggilan internasional, pelanggan terlebih dahulu harus memutar nomor akses, memasukan nomor pin, setelah itu baru memutar nomor tujuan. Tarif layanan ini lebih murah 40% dari tarif SLI. Layanan ini terdiri dari pasca-bayar dan pra-bayar. ii. TELKOM Global 017 Layanan baru dari TELKOM yang berupa akses layanan untuk panggilan internasional ke mancanegara.
5.
Services Net 1) Telkom Intercarrier Merupakan layanan interkoneksi untuk penyelenggara jasa dan jaringan berlisensi
lainnya
(other
licenses
operator).
TELKOM
Intercarrier
mencangkup layanan interkoneksi jaringan, interkoneksi jasa, dan sirkit sewa.
66
2) Telkom Satelite Jasa sewa kanal atau saluran pada satelit. Transponder yang disewakan adalah transporter satelit yang bekarja pada pita frekuensi radio klasifikasi C (CBand) 3) Pengendali Satelit 6.
Produk Lainnya 1) I-Vas I-Vas adalah ‘Suatu Kartu Multi Layanan Internet’ yang menjadi alat bayar untuk berbagai konten atau layanan internet yang bersifat micro payment. 2) Ventus Merupakan layanan jasa nilai tambah dan konvergensi dari layanan suratmenyurat elektronis (email) dan Mobile System (cellural \ wireless). 3) DID Direct Inward Dialing (DID) adalah fasilitas dari PABX (Private Automatic Branch Exchange) \ STLO (Sentral Telepon Langganan Otomatis) yang menemukan pelanggan telepon biasa \ PSTN (Public Switched Telephone Network) dapat memanggil secara langsung nomor telpon cabang dari PABX tanpa melalui operator.
III.5
Prosedur Pajak Pertambahan Nilai Pada tanggal 18 Pebruari 2004 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-427 J/WPJ.04/KP.0607/PPN/2006 dari Kantor Pelayanan Pajak BUMN. Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.000-013-1-051-000. 67
PT
TELEKOMUNIKASI
INDONESIA
Tbk.
termasuk
subyek
Pajak
Pertambahan Nilai, karena PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak. Objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Dalam sisten perpajakan khususnya sistem pajak Pertambahan Nilai, fungsi yang terkait adalah : 1.
Fungsi Piutang (Account Receivable) Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencaat Nomor invoice dan membubuhkan paraf sebagai tanda bahwa invoice tersebut telah diperiksa oleh fungsi piutang. Setelah itu, fyngsi piutang bertangung jawab untuk membuat Faktur Pajak sebanyak dua rangkap lalu memeriksa kesesuaiannya berdasarkan invoice, delivery order, purchase order yang diterima dipermintaan keluar barang (PKB) controller, invoice, delivery order, purchase order kemudian diserahkan kepada penagih (collection).
2.
Fungsi Penagihan (Collection) Fungsi ini menerima Faktur Pajak, invoice, delivery order, purchase order yang berasal dari fungsi piutang. Bertanggung jawab untuk mengirimkan Faktur Pajak yang asli bersama dengan invoice, delivery order, purchase order kepada pelanggan yang telah dibubuhi materai.
3.
Fungsi Pembelian Fungsi ini menerima invoice serta Faktur Pajak asli yang berasal dari penjual (pemasok). Fungsi ini bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan data-data yang terdapat dalam invoice, kemudian membubuhkan paraf sebagai tanda bahwa 68
invoice telah diperiksa oleh fungsi pembelian. Faktur Pajak asli yang diperoleh dari penjual (pemasok) kemudian diberikan ke fungsi pajak. 4.
Fungsi Pajak Fungsi ini melakukan pengisian dokumen yang berhubungan dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai seperti SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak (SSP). Fungsi ini juga melakukan penghitungan Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih Bayar, dan melakukan persiapan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
5.
Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi melakukan pencatatan berdasarkan invoice kedalam buku besar dengan menggunakan sistem manual. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai adalah : • Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk tertentu • Jumlah nilai pembelian menurut jenis produk atau kelompok produk tertentu. • Nama, alamat, serta NPWP pembeli atau pemasok • Kuantitas produk yang dibeli atau dijual • Besarnya Pajak keluaran yang dibayarkan perusahaan atau Pajak Masukan yang dipungut perusahaan • Otorisasi perusahaan.
69
III.6
Proses Pengumpulan Data Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan dan
wawancara untuk membantu proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan dan wawancara dilaksanakan pada bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008. Pertanyaan yang diajukan penulis adalah tentang aspek perpajakan dan penerapan Pajak pertambahan Nilai yang dipakai oleh perusahaan. dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan metode-metode sebagai berikut : 1.
Observasi Yaitu, penulis memperoleh informasi melalui proses observasi. Penulis melakukan pengamatan
dan
wawancara
langsung
kepada
Bagian
Perpajakan
PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan khususnya informasi penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. 2.
Dokumentasi Penulis mendapatkan data-data yang harus diteliti antara lain Laporan Keuangan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. tahun 2007 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Rugi Laba. Kemudian SPT Masa Januari-Desember 2007 dan Buku Besar.
3.
Reperformace Penulis melakukan penghitungan kembali besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang PT TELEKOMUNIKASI INDINESIA Tbk. Divre II untuk Masa JanuariDesember 2007 berdasarkan data-data yang diterima dengan menggunakan metode penghitungan dan tarif PPN yang berlaku.
70
