BAB III PERATURAN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILINGKUNGAN UNIT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BAB III PERATURAN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILINGKUNGAN UNIT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

A.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang

Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi. Bahwa tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi di bidang transportasi, khususnya transportasi udara merupakan persyaratan untuk mencapai keberhasilan pembangunan disektor transportasi, untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan pendidikan dan pelatihan transportasi yang terencana, terarah dan terpadu serta memenuhi standar nasional dan internasional, yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan transportasi tersebut adalah : 1. Pendidikan dan Pelatihan Transportasi yang selanjutnya disebut diklat transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku

sumber

daya

manusia

(SDM)

yang

diperlukan

dalam

penyelenggaraan transportasi. 2. Diklat aparatur transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan

Universitas Sumatera Utara

sikap perilaku sesuai kompetensi yang di perlukan untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Departemen Perhubungan. 3. Pembina Diklat aparatur pemerintah yang selanjutnya disebut instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Pemerintah 4. Instansi pembina Diklat transportasi yang selanjutnya disebut pembina Diklat transportasi adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan yang selanjutnya disebut Badan Diklat Perhubungan, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat di lingkungan Departemen Perhubungan. 5. Instansi pembina jabatan fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan. 6. Unit Pelaksana Teknis Badan Diklat Perhubungan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan diklat di lingkungan Badan Diklat Perhubungan.


B.

Tujuan dan Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Transportasi menurut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007. Pendidikan dan Pelatihan transportasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kepegawaian negara dan ketenagakerjaan nasional, memiliki tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan dilandasi moral, disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi; 2. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi, yang memiliki semangat korsa serta mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Memantapkan sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta mendahulukan keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam penyelenggaraan jasa transportasi; 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir demi terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang handal dan memberikan nilai tambah. Sasaran Pendidikan dan Pelatihan transportasi adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) perhubungan sektor transportasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan transportasi nasional di dalam negeri dan transportasi internasional di luar negeri serta bersaing mengisi pasar kerja di manca negara.


C.

Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi menurut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007. Pendidikan dan pelatihan transportasi dikelompokkan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur serta pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang dimaksud adalah : 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Departemen Perhubungan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Departemen Perhubungan. 2. CPNS Departemen Perhubungan wajib diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan

prajabatan

selambat-lambatnya

2

(dua)

tahun

setelah

pengangkatannya sebagai CPNS 3. CPNS Departemen Perhubungan wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. 4. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas Departemen Perhubungan dan budaya organisasinya, serta teknis transportasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. 5. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembagunan di sektor transportasi dengan


sebaik-baiknya. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terdiri dari DIKLATPIM, Diklat fungsional dan Diklat teknis. 6. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan stukturan. 7. Pendidikan dan pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masingmasing. 8. Pendidikan dan pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis di bidang transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan dilaksanakan secara berjenjang. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat yang dimaksud adalah : 1. Pendidikan dan pelatihan pembentukan merupakan diklat yang secara sistematis melaksanakan program pembelajaran, bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi peserta diklat, sehingga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi, didukung moral, disiplin, integritas dan tanggung jawab yang tinggi. 2. Pendidikan dan pelatihan pembentukan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dalam bentuk Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


D.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara. Kantor Administrator Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Administrator Bandar Udara

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta keamanan dan ketertiban di bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Administrator Bandar Udara saat ini sebayak 5 (lima) lokasi, yang terdiri dari Kantor Administrator Bandar Udara kelas Utama sebanyak 1 (satu) lokasi, yaitu Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta SoekarnoHatta dan Kantor Administrator Bandar Udara sebanyak 4 (empat) lokasi, yaitu Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan,

Kantor Administrator

Bandar Udara Juanda Surabaya, Kantor Administrator Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar dan Kantor Administrator Bandar Udara Hasanuddin Makassar. 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2004. a.

Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,

administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, administrasi memberikan ijin masuk orang


dan kendaraan (PAS), pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta evaluasi dan penyusunan laporan.

b.

Bidang Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Penerbangan (K3P)

mempunyai tugas : 1).

Menyiapkan penutupan atau perpanjangan jam operasi (operating hours) bandar udara dan penggunaan atau penutupan sebagaian fasilitas pokok sisi udara untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu.

2).

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap personil bersertifikat (lecency), meliput i : a). Petugas pemandu lalu lintas udara b). Petugas bantu operasi penerbangan. c). Petugas penerangan / informasi aeronautika d). Petugas teknisi fasilitas elektronika dan listrik e). Petugas pengatur pergerakan pesawat udara di apron f). Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) g). Petugas salvage h). Petugas pengamanan bandar udara i). Petugas pengamanan operator penerbangan j). Petugas pasasi

3).

Mengawasi pergerakan orang dan kendaraan di daerah terbatas (non public area / NPA) dan (restricted public area / RPA) yang meliputi :


a). Pemberian tanda ijin mengemudi kendaraan yang beroperasi di sisi udara (air side); b). Pengawasan terhadap petugas yang mengoperasikan kendaraan di sisi udara (air side); c). Pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di sisi udara (air side) d). Pemberian ijin khusus (dalam keadaan tertentu) terhadap Kendaraan yang bukan kendaraan khusus sisi udara ke sisi udara; e). Pengawasan terhadap kendaraaan yang diberi ijin khusus akan ke dan dari sisi udara (air side). d). Melaksanakan pengamanan terhadap pesawat udara yang mengalami kecelakaan dan kejadian untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. e). Mengawasi ijin terbang (flight approval) terhadap kegiatan angkutan udara nasional maupun internasional. f). Mengawasi pelaksanaan rute penerbangan oleh perusahaan angkutan udara nasional dan internasional. g). Mengawasi penggunaan hak angkut (traffic rights) oleh perusahaan angkutan udara nasional dan internasonal. h). Melaksanakan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan untuk pesawat udara yang beregistrasi Indonesia (PK), meliputi : 1). Dokumen sertifikat pendaftaran (C of R). 2). Dokumen sertifikat kelaikan udara (C of A). 3). Dokumen izin radio (radio permit).


4). Dokumen asuransi pihak ketiga. 5). Dokumen sertifikat kacakapan pilot dan personil kabin. 6). Daftar pemeriksaan ruang kemudi (cockpit checklist). 7). Kapasitas (load sheet) termasuk daftar penumpang (manifest). 8). Catatan perawatan pesawat udara (aircraft maintenance log book). 9). Buku pedoman penerbangan pesawat udara (aircraft flight manual). 10).Rencana terbang (flight plan).

c.

Bidang keamanan dan ketertiban Bandar Udara mempunyai tugas : 1). Melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

sistem

pengamanan dan pelayanan bandar udara yang meliputi pengamanan personil, pengamanan fisik materiil, pengamanan informasi dan pengamanan

kegiatan,

serta

melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan unsur-unsur pengamanan yang bertugas di bandar udara dalam kondisi normal (situasi hijau). 2). Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban dalam menghadapi ancaman (situasi kuning), meyiapkan bahan peningkatan sistem pengamanan bandar udara, meyiapkan bahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta menyiapkan bahan pemberitahuan kepada aparat POLRI setempat. 3). Mengawasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja bandar udara dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.


4). Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program pengamanan bandar udara bersama-sama dengan pelaksanaan kegiatan di bandar udara. 5). Mengawasi terlaksananya program pengamanan bandar udara. 6). Mengamankan sementara terhadap pelaku tindak pidana di daerah lingkungan kerja bandar udara, guna proses lebih lanjut oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang keamanan. 7). Mengawasi pelaksanaan ketentuan Rencana Induk Bandar Udara di wilayah kewenangan. 8). Mengawasi pelaksanaan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya. 9). Mengawasi pelaksanaan ketentuan Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya. 10). Mengawasi pelaksanaan ketentuan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara di wilayah kewenangannya. 11). Mengawasi pelaksanaan ketentuan Dampak Lingkungan di wilayah kewenangannya. 12). Menyiapkan pemberian rekomendasi pembangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di wilayah kewenangannya. 13). Mengawasi dan mengendalikan fasilitas dan peralatan bandar udara. 14). Mengawasi pelaksanaan tugas keamanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang, bagasi dan jinjingan, pos, kargo, personil,


petugas, pegawai yang akan melakukan aktivitas di daerah terbatas (non public area / NPA dan restricted public area / RPA) dan tempattempat khusus di bandar udara. 15). Mengawasi pelayanan jasa bandar udara dan jasa angkutan udara sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Administrator Bandar Udara menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor Administrator Bandar Udara; 2. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan; 3. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan; 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara; 6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancaran operasional di bandar udara.


7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Administrator Bandar Udara; 8. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat. Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud diatas adalah pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan, serta keamanan dan ketertiban di bandar udara, mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan, serta keamanan dan ketertiban di bandar udara, pemberian arahan, petunjuk dan pemberian bimbingan serta penyuluhan dalam pelaksanaan keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan, serta keamanan dan ketertiban di bandar udara.


2.

Struktur Organisasi Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2004. KEPALA KANTOR

KABAG T.U

KETUA KELOMPOK PELAKSANA URUSAN UMUM & DATA STATISTIK

KETUA. KELOMPOK PELAKSANA URUSAN KEUANGAN &

KABID. KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KELANCARAN PENERBANGAN

KETUA KELOMPOK PELAK. PENGAWASAN OPERASI, ACCIDENT / INCIDENT PESAWAT UDARA & PENUTUPAN BANDAR UDARA

KETUA KELOMPOK PELAK. PENGAWASAN GSE / STKP DAN PERGERAKAN NPA/RPA

KET. KEL. PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALI SISTEM PENGAMANAN, JASA BANDARA & JASA ANGKUTAN UDARA

KETUA PELAKSANA URUSAN PAS

KABID. KEAMANAN DAN KETERTIBAN BANDARA

KETUA KELOMPOK PELAKSANA PENGAWASAN ANGKUTAN UDARA

KETUA KELOMPOK PELAKSANA PENGAWASAN FASILITAS BANDAR UDARA

KETUA KELOMPOK PELAKSANA PENGAWASAN KKOP KEBISINGAN AMDAL & DLKR

Struktur Organisasi Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I Polonia Medan


Dari struktur organisasi diatas dapat kita lihat bahwa semua jabatan yang ada bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan jasa transportasi udara yang handal, aman, dan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi demi terlaksananya kinerja Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Polonia Medan yang baik dan bertujuan untuk peningkatan keamanan, keselamatan dan kelancaran transportasi udara serta keamanan dan ketertiban di bandar udara berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang keselamatan transportasi penerbangan yang cukup dan handal, baik dalam lingkunganya maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.


BAB IV PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KEAHLIAN DAN KUALITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR ADMINISTRATOR BANDAR UDARA INTERNASIONAL POLONIA MEDAN

A.

Dasar Hukum Dan Petunjuk Tentang Pendidikan Dan Pelatihan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Diatur Dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 225 UURI Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Personil Bandar Udara. Setiap personil bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Personil bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi dan masih berlaku. Lisensi tersebut diberikan oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi persyaratan : a. Administratif, b. Sehat jasmani dan rohani, c. Memiliki kompetensi di bidangnya, dan d. Lulus ujian. Sertifikat kompetensi di bidangnya diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Menteri Perhubungan. Personil bandar udara yang telah memiliki lisensi wajib : a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dibidangnya,


b. Mempertahankan (sustainability) kemampuan yang dimiliki, dan c. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Personil bandar udara yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan, b. Pembekuan lisensi, dan c. Pencabutan lisensi. Menurut pasal 224 UURI Nomor 1 Tahun 2009, lisensi personil bandar udara yang diberikan oleh negara lain dan dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi Menteri Perhubungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

B.

Petunjuk Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Diatur Dalam Bab VII PP Nomor 3 Tahun 2001 Personil dan Kesehatan Penerbangan, Pasal 77 tentang Personil Penerbangan. (1). Personil Penerbangan meliputi : a. Personil Pesawat Udara; b. Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. (2). Personil Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :


a. Personil Operasi Pesawat Udara; b. Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara. (3). Personil Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi : a. Penerbang; b. Juru Mesin Pesawat Udara; c. Juru Navigasi Pesawat Udara. (4). Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi : a. Personil Ahli Perawatan Pesawat Udara; b. Personil Penunjang Operasi Penerbangan; c. Personil Kabin. (5). Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliput i : a. Personil Pelayanan Navigasi Penerbangan; b. Personil Pelayanan Pengoperasian Bandar Udara; dan c. Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Perusahaan Angkutan Udara. Pasal 78 (1). Personil Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), wajib memiliki sertifikat kecakapan yang sah dan masih berlaku; (2). Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan :


a. usia; b. sehat jasmani dan rohani; c. lulus ujian kecakapan dan keterampilan. (3). Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh setelah terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat kecakapan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. Kewajiban Personil Penerbangan Pasal 79 (1). Personil penerbangan yang telah memiliki sertifikat kecakapan diwajibkan : a. Mematuhi ketentuan sesuai dengan sertifikat kecakapan yang dimilik; b. Mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimilik; c. Mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan secara berkala. (2). Personil penerbangan yang akan melaksanakan tugas diwajibkan : a. Memiliki sertifikat sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan; b. Dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani; c. Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas. (3). Personil penerbangan selama melaksanakan tugas diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan. (4). Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

kewajiban

personil

penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.


Wewenang Kapten Penerbang Pasal 80 (1). Dalam melaksanakan tugas selama terbang, Kapten Penerbang Pesawat Udara bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan. (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kapten Penerbang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan. (3). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi : a. mengambil tindakan pengamanan terhadap penumpang atau kondisi darurat lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; b. menurunkan dan/atau menyerahkan pelaku yang diduga mengganggu atau

membahayakan

keamanan

dan

keselamatan

penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada pejabat yang berwenang pada bandar udara terdekat. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam melaksanakan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri. Wewenang Personil Operasi Pesawat Udara dan Personil Kabin Pasal 81 (1). Selama melaksanakan tugas, personil operasi pesawat udara dan/atau personil kabin wajib membantu Kapten Penerbang atas keamanan dan keselamatan penerbangan.


(2). Dalam keadaan darurat selama penerbangan, personil operasi pesawat udara dan/atau personil kabin dapat berbuat atau bertindak diluar peraturan yang berlaku, atas perintah Kapten Penerbang. Wewenang Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara Pasal 82 (1). Dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara bertanggung jawab atas kesiapan pesawat udara untuk melakukan penerbangan. (2). Dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara dapat menunda penerbangan karena alasan tertentu dengan berkoordinasi dengan Kapten Penerbang. Kesehatan Penerbangan Pasal 87 (1). Pelayanan kesehatan penerbangan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaanya dapat dilimpahkan kepada badan hukum Indonesia atau perorangan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan. (2). Pelayanan kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan : a. Pengujian dan/atau pemeliharaan kesehatan terhadap : 1).

Personil operasi pesawat udara;

2).

Personil penunjang operasi pesawat udara;

3).

Personil pelayanan navigasi penerbangan;

4).

Personil pelayanan pengoperasian bandar udara;


5).

Personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.

b. pemeriksaan higiene dan sanitasi bandar udara, fasilitas penunjang bandar udara, kesehatan dan keselamatan kerja fasilitas penunjang penerbangan. c. pemeriksaan higiene dan sanitasi pesawat udara.

C.

Uraian Tugas Kantor Administrator Bandara Udara menurut

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 001/I/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2004. 1. Bidang Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Penerbangan (K3P). 1.1. Penentuan Penutupan atau Perpanjangan Jam Operasi Bandar Udara dan Penggunaan atau Penutupan Sebagian Fasilitas Pokok sisi udara untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu. 1.1.1. Meneliti, mengevaluasi terhadap kesiapan sebagian dan/atau keseluruhan fasilitas pokok sisi udara untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu. 1.1.2. Menutup sebagian dan / atau seluruh fasilitas pokok sisi udara, untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 Pasal 46 ayat (2) penutupan dimaksud dapat terjadi karena sebab-sebab :


1). Huru-hara / kekacauan : unjuk rasa, ledakan bom termasuk sabotase di daerah apron ; 2). Adanya bencana alam : gempa bumi, bandar udara dalam keadaan dibawah persyaratan cuaca minimum (weather below minima) untuk kedatangan dan pemberangkatan pesawat udara 3). Adanya kecelakaan pesawat udara (aircraft accident / incident) dibandar udara ; 4). Adanya pekerjaan konstruksi: pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan perawatan landasan pacu (run way), jalan penghubung landasan pacu (taxi way), atau pelataran parkir pesawat udara (apron) ; 5). Adanya VVIP movement : Kepala Negara (Presiden), Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden) dan tamu Negara. 6). Adanya kerusakan peralatan dan fasilitas dibandar udara ; 7). Kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan

penerbangan

yang

memerlukan

pembuatan

NOTAM (notice to airman). 1.1.3. Memperpanjang jam operasi bandar udara. 1). Meneliti dan mengevaluasi terhadap permintaan perusahaan penerbangan atau pihak lain yang berkepentingan, misalnya instansi

pemerintah

(Sekretariat

Negara),

sehubungan


pergerakan VVIP, atau instansi pemerintah yang lain sehubungan usaha pertolongan dalam bencana alam ; 2). Menyampaikan laporan hasil perpanjangan jam operasi bandar udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

1.2. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Personil Yang Bersertifikat. 1.2.1. Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara (PLLU) . 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pemandu lalu lintas udara. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 172 Tahun 1997 ; a). Memeriksa

masa

berlakunya

Sertifikat

Kecakapan

Personil (SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut :


(1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga membahayakan keselamatan penerbangan maka personil yang memberikan

pelayanan

diberhentikan

dengan

pencabutan sertifikat.

1.2.2. Petugas Bantu Operasi Penerbangan (BanOps). 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan operasi penerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 171 Tahun 1997 ;


a). Memeriksa masa berlakunya Sertifikat Kecakapan

Personil

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

keselamatan

ditetapkan penerbangan

sehingga maka

membahayakan personil

yang


memberikan

pelayanan

diberhentikan

dengan


1.2.3. Petugas Penerangan / Informasi Aeronautika. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penerangan / informasi penerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 8 Tahun 1998 ; a). Memeriksa masa berlakunya Sertifikat Kecakapan

Personil

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui.


(2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan


1.2.4. Petugas Teknisi Fasilitas Elektronika dan Listrik. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan

kegiatan

fasilitas

elektronika

dan

listrik

penerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

176

tahun

2001,

Keputusan

Direktur

Jenderal


Personil

Perhubungan Udara Nomor 157 Tahun 2003 ;

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan


sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan



1.2.5. Petugas Pengatur Pergerakan Pesawat Udara di Apron (Apron Movement Control) . Petugas Pengatur Pergerakan pesawat Udara di Apron (AMC) termasuk didalamnya petugas Marshaler merangkap sebagai petugas Operator Garbarata. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pergerakan pesawat di apron. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 11 / I / tahun 1997, Keputusan Direktur Jenderal Udara Nomor

140

Tahun

1999,

Keputusan

Direktur

Jenderal


Personil

Perhubungan Udara Nomor 100 Tahun 1985 ;

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut :


(1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan


1.2.6. Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.


2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 345 Tahun 1999 ; a). Memeriksa masa berlakunya Sertifikat Kecakapan

Personil

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui .


(4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan


1.2.7. Petugas Salvage Pesawat Udara. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan salvage. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 345 tahun 1999 ; a). Memeriksa masa berlakunya Sertifikat Kecakapan

Personil

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut :


(1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan


1.2.8. Petugas Pengamanan Bandar Udara (AVSEC). 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bandar udara. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2004, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010,



Personil

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

keselamatan

ditetapkan penerbangan

sehingga maka


yang


memberikan

pelayanan

diberhentikan

dengan


1.2.9. Petugas Pengamanan Operator Penerbangan (Security Airlines). 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan operator penerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2004 ; a). Memeriksa masa berlakunya Sertifikat Kecakapan Personil (SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui.


(2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan


1.3.0. Petugas Passasi (chek-in counter). Petugas

passasi

termasuk

didalamnya

Petugas

Penanganan

Pengangkutan Barang Berbahaya. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan passasi. 2). Pengawasan dilakukan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 pasal 10, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 293 Tahun 1999 ; a). Memeriksa masa berlakunya Sertifikat Kecakapan

Personil

(SKP) dan rating, kepemilikan sertifikat dan keadaan


sertifikat (rusak, kabur, hilang, dll). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sekali. b). Menilai dengan cara meneliti prosedur pelaksanaan kerja berdasarkan standar, prosedur, norma, kriteria yang telah ditetapkan. c). Apabila hasil pemantauan dan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). SKP masa berlakunya telah habis, personil yang memiliki sertifikat dilarang memberikan pelayanan sampai sertifikat dan rating diperbaharui. (2). Sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik maka personil dilarang memberikan pelayanan sampai yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sesuai dengan identitas pemilik. (3). SKP dalam keadaan rusak, kabur dan hilang diberikan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk segera diperbaharui . (4). Terjadi penyimpangan terhadap norma dan prosedur yang

telah

ditetapkan

keselamatan

penerbangan

memberikan

pelayanan

sehingga maka


diberhentikan

yang dengan



1.3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara. 1.3.1. Fasilitas Sisi Udara (Airside). Fasilitas sisi udara meliputi : landasan pacu, taxiway, apron dan airstrip. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan prosedur pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan sisi udara. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 161 Tahun 2003 : a). Memantau fasilitas dan peralatan sisi udara minimal 1 (satu) bulan sekali. b). Meneliti sertifikat fasilitas dan peralatan sisi udara dalam waktu 3 bulan sekali serta meneliti fungsi dan kinerja fasilitas dan peralatan sisi udara (performance check). c). Apabila hasil pengawasan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Kinerja fasilitas dan peralatan berkurang, diberikan saran atau diperintahkan untuk dilakukan perbaikan /diganti.


(2). Sertifikat masa berlaku akan habis, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara bandara untuk diperpanjang. (3). Sertifikat masa berlakunya telah habis dan tidak sesuai

dengan

peruntukan,

dilarang

untuk

dioperasikan sampai sertifikat diperbaharui . (4). Kegiatan pelayanan tidak sesuai prosedur karena kelalaian diberikan teguran tertulis. (5). Kegiatan pelayanan membahayakan keamanan dan keselamatan

penerbangan,

pengoperasiannya

dihentikan dan penyelengara bandara diberikan peringatan tertulis. (6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ditemukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

1.3.2. Fasilitas Sisi Darat (Landside). Fasilitas sisi darat temasuk terminal penumpang, bangunan operasi, menara pengawas lalu lintas udara dan depo pengisian bahan bakar pesawat udara. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan prosedur pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan sisi darat bandar udara.


2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002 ; a). Memantau fasilitas dan peralatan sisi darat minimal 1 (satu) bulan sekali. b). Meneliti sertifikat fasilitas dan peralatan sisi darat dalam waktu 3 bulan sekali serta meneliti fungsi dan kinerja fasilitas dan peralatan sisi darat (performance check). c). Apabila hasil pengawasan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Kinerja fasilitas dan peralatan berkurang, diberikan saran atau diperintahkan untuk dilakukan perbaikan / diganti. (2). Sertifikat masa berlaku akan habis, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara bandara untuk diperpanjang. (3). Sertifikat masa berlakunya telah habis dan tidak sesuai

dengan

peruntukan,

dilarang

untuk

dioperasikan sampai sertifikat diperbaharui . (4). Kegiatan pelayanan tidak sesuai prosedur karena kelalaian diberikan teguran tertulis.


(5). Kegiatan pelayanan membahayakan keamanan dan keselamatan

penerbangan,

pengoperasiannya

dihentikan dan penyelengara bandara diberikan peringatan tertulis. (6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ditemukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

1.3.3. Fasilitas Navigasi Penerbangan (Telnav). Fasilitas navigasi penerbangan termasuk diantaranya ; NDB, DVOR, ILS, RADAR. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan prosedur pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor 47

Tahun 2002, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 157 Tahun 2002 ; a). Memantau fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan minimal 1 (satu) bulan sekali. b). Meneliti

sertifikat

fasilitas

dan

peralatan

navigasi

penerbangan dalam waktu 3 bulan sekali serta meneliti fungsi


dan kinerja fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan (performance check). c). Apabila hasil pengawasan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Kinerja fasilitas dan peralatan berkurang, diberikan saran atau diperintahkan untuk dilakukan perbaikan / diganti. (2). Sertifikat masa berlaku akan habis, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara bandara untuk diperpanjang. (3). Sertifikat masa berlakunya telah habis dan tidak sesuai dengan peruntukan, dilarang untuk dioperasikan sampai sertifikat diperbaharui . (4). Kegiatan pelayanan tidak sesuai prosedur karena kelalaian diberikan teguran tertulis. (5). Kegiatan pelayanan membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, pengoperasiannya dihentikan dan penyelengara bandara diberikan peringatan tertulis. (6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ditemukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.


1.3.4. Fasilitas Pengamatan Penerbangan. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan prosedur

pemeliharaan

terhadap

fasilitas

dan

peralatan

pengamatan penenerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 157 Tahun 2002 ; a). Memantau fasilitas dan peralatan pengamatan penerbangan minimal 1 (satu) bulan sekali. b). Meneliti sertifikat fasilitas dan peralatan pengamatan penerbangan dalam waktu 3 bulan sekali serta meneliti fungsi dan kinerja fasilitas dan peralatan pengamatan penerbangan (performance check). c). Apabila hasil pengawasan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Kinerja fasilitas dan peralatan berkurang, diberikan saran atau diperintahkan untuk dilakukan perbaikan / diganti.


(2). Sertifikat masa berlaku akan habis, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara bandara untuk diperpanjang. (3). Sertifikat masa berlakunya telah habis dan tidak sesuai

dengan

peruntukan,

dilarang

untuk

dioperasikan sampai sertifikat diperbaharui . (4). Kegiatan pelayanan tidak sesuai prosedur karena kelalaian diberikan teguran tertulis. (5). Kegiatan pelayanan membahayakan keamanan dan Keselamatan penerbangan, operasinya dihentikan dan penyelengara bandara diberikan peringatan tertulis. (6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ditemukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

1.3.5. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual. Fasilitas alat bantu pendaratan visual termasuk diantaranya runway, lighting, taxiway lighting, visual approach slope indicator/VASI, visual approach precission indicator/PAPI. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan prosedur pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan bantu pendaratan visual.


2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor 44

Tahun 2002, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 157 Tahun 2002 ; a). Memantau fasilitas dan peralatan bantu pendaratan visual minimal 1 (satu) bulan sekali. b). Meneliti sertifikat fasilitas dan peralatan bantu pendaratan visual dalam waktu 3 bulan sekali serta meneliti fungsi dan kinerja fasilitas dan peralatan bantu pendaratan visual (performance check). c). Apabila hasil pengawasan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Kinerja fasilitas dan peralatan berkurang, diberikan saran atau diperintahkan untuk dilakukan perbaikan / diganti. (2). Sertifikat masa berlaku akan habis, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara bandara untuk diperpanjang. (3). Sertifikat masa berlakunya telah habis dan tidak sesuai dengan peruntukan, dilarang untuk dioperasikan sampai sertifikat diperbaharui .


(4). Kegiatan pelayanan tidak sesuai prosedur karena kelalaian diberikan teguran tertulis. (5). Kegiatan pelayanan membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, pengoperasiannya dihentikan dan penyelengara bandara diberikan peringatan tertulis. (6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ditemukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

1.3.6. Fasilitas Komunikasi Penerbangan. Fasilitas komunikasi penerbangan antara lain ; komunikasi antar stasiun

penerbangan,

AMSC

dan

komunikasi

lalu

lintas

penerbangan. 1). Pengendalian : memberikan arahan, petunjuk, bimbingan prosedur

pemeliharaan

terhadap

fasilitas

dan

peralatan

komunikasi penerbangan. 2). Pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, pasal 11, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

157

Tahun

2002,

Keputusan

Direktur

Jenderal

Perhubungan Udara Nomor 115 Tahun 2002, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 114 Tahun 2002 ;


a). Memantau fasilitas dan peralatan komunikasi penerbangan minimal 1 (satu) bulan sekali. b). Meneliti sertifikat

fasilitas dan peralatan

komunikasi

penerbangan dalam waktu 3 bulan sekali serta meneliti fungsi dan kinerja fasilitas dan peralatan komunikasi penerbangan (performance check). c). Apabila hasil pengawasan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Kinerja fasilitas dan peralatan berkurang, diberikan saran atau diperintahkan untuk dilakukan perbaikan/ diganti. (2). Sertifikat masa berlaku akan habis, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara bandara untuk diperpanjang. (3). Sertifikat masa berlakunya telah habis dan tidak sesuai dengan peruntukan, dilarang untuk dioperasikan sampai sertifikat diperbaharui . (4). Kegiatan pelayanan tidak sesuai prosedur karena kelalaian diberikan teguran tertulis. (5). Kegiatan pelayanan membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, pengoperasiannya dihentikan dan penyelengara bandara diberikan peringatan tertulis.


(6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ditemukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

1.4. Pengawasan Pergerakan Orang dan Kendaraan di Daerah Terbatas (non public area / NPA dan restricted public area / RPA) Pemberian izin masuk orang atau kendaraan (PAS) yang akan melakukan kegiatan di daerah terbatas (non public area/ NPA dan restricted public area/ RPA) di Bandar Udara. 1).

Menyeleksi dan/atau memeriksa permohonan ijin masuk (PAS) orang

dan

kendaraan,

memberikan

persetujuan

terhadap

permohonan tersebut dan menerbitkan Ijin masuk orang dan kendaraan. 2).

Pengawasan

dilakukan

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Perhubungan Nomor 54 Tahun 2004, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 100 Tahun 1985, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 140 / VI / 1999 ; a). Memantau pelaksanaan pemeriksaan PAS orang dan kendaraan oleh petugas security dan AMC dengan pengamatan secara langsung. b). Petugas sekurity dan AMC harus segera memberikan laporan kepada Kepala Administrator Bandar Udara apabila, ditemukan orang atau kendaraan yang tidak memiliki ijin masuk, PAS


tidak sesuai dengan identitas pemegang PAS, PAS tidak sesuai dengan peruntukannya dan PAS dalam keadaan rusak. c). Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan laporan petugas sekurity dan

AMC

ditemukan

penyimpangan

terhadap

ketentuan yang berlaku maka diberikan tindakan korektif sebagai berikut : (1). Orang atau kendaraan yang tidak memilik ijin masuk dilarang untuk memasuki daerah terbatas. (2). PAS tidak sesuai dengan identitas pemengang PAS, maka PAS dicabut dan pemilik PAS dilarang untuk memasuki daerah terbatas, pengguna PAS dicatat identitasnya dan diberikan teguran serta akan ditolak permohonan PAS baru.. (3). PAS tidak sesuai dengan peruntukannya, diberikan teguran dan arahan sesuai peruntukannya yang tercantum dalam PAS. (4). PAS dalam keadaan rusak harus segera diperbaharui. (5). Prosedur dan tata cara penerbitan izin masuk orang atau kendaraan (PAS) yang akan melakukan kegiatan di daerah terbatas di Bandar Udara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.


(6). Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

apabila

ditemukan

penyimpangan

terhadap

prosedur yang telah ditetapkan.

2.

Bidang Keamanan dan Ketertiban Bandar Udara (K2B). 2.1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem pengamanan dan pelayanan bandar udara yang meliputi pengamanan personil, pengamanan fisik materiil, pengamanan informasi dan pengamanan

kegiatan

serta

melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan unsur-unsur pengamanan yang bertugas di bandar udara (situasi hijau). 1).

Memberikan petunjuk, bimbingan, arahan tentang program pengamanan bandar udara dan penerbangan sipil.

2).

Pengawasan

dilakukan

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010. a). Memantau kegiatan pengamanan bandar udara secara langsung atau berdasarkan laporan harian yang diterima dalam kondisi aman, memantau unsur-unsur pengamanan yang bertugas di bandar udara dan memantau situasi bandar udara secara langsung. b). Menganalisis

kemungkinan

terjadinya

situasi

yang

menggangu keamanan dan ketertiban di bandar udara.


c). Melaporkan

hasil

pemantauan

apabila

ditemukan

kemungkinan terjadi situasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di bandar udara dan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

2.2. Sebagai koordinator, pemengang komando dan pengendali keamanan dan ketertiban dalam menghadapi ancaman (situasi kuning), dan meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan bandar udara, serta mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan

dan

segera

memberitahukan kapada aparat POLRI setempat. 1). Pelaksanan : a). Sebagai komando dalam keadaan tak terduga (contigency plans) yang terjadi sejak pesawat udara mendarat di bandara atau sampai terbang. b). Melaksanakan program penanggulangan keadaan tak terduga (contingency plans). c). Melaporkan pelaksanaan program penanggulangan keadaan tak terduga kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara d). Koordinasi dengan instansi terkait terhadap ancaman keamanan di bandar udara. e). Menetapkan kondisi keamanan di bandar udara berdasarkan tingkat ancaman.


2). Meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan bandar udara (situasi kuning) : a). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan b). Segera memberitahukan kepada Polri setempat c). Sebagai pemengang kendali keamanan dan ketertiban d). Melakukan pemeriksaan atau skrining terhadap orang, barang, jinjingan, pos, dan kargo di daerah RPA dan NPA. e). Melaporkan pelaksanaan program penanggulangan keadaan tak terduga kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 3). Dalam situasi merah, memberikan dukungan operasional kepada POLRI. 2.3. Pengawasan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja bandar udara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.4. Penanggung jawab atas terlaksananya Program Pengamanan Bandara Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010. 1).

Membentuk komite pengamanan bandara.

2).

Menyusun, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program pengamanan bandara bersama-sama dengan penyelenggara bandara.

3)

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pengamanan bandar udara dengan instansi terkait.

4).

Melakukan survei situasi dan identifikasi kerawanan di bandara.


5).

Melakukan inspeksi pelaksanaan prosedur pengamanan di bandar udara.

6).

Melaksanakan pengujian terhadap seluruh aspek pelaksanaan pengamanan di bandar udara.

7).

Melaksanakan pelatihan kemampuan pengamanan bandar udara secara berkala

8).

Memadukan kebutuhan pengamanan penerbangan kedalam perancangan dan pembangunan fasilitas baru serta peningkatan fasilitas yang telah tersedia.

9).

Melakukan

pengawasan

terhadap

implementasi

program

pengamanan operator pesawat udara yang harus memuat penjelasan tentang tindakan dan prosedur wajib oleh operator pesawat udara untuk melindungi penumpang, awak pesawat, petugas di darat, pesawat terbang dan fasilitas operator pesawat udara dari tindakan melawan hukum. 2.5. Pengamanan sementara terhadap pelaku tindak pidana di daerah lingkungan kerja bandar udara, guna proses lebih lanjut oleh instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan melawan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010, tindakan yang di kategorikan :


1).

Tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat udara dalam

penerbangan

yang

memungkinkan

membahayakan

keselamatan pesawat udara 2).

Menghancurkan atau merusak pesawat udara yang akan dioperasikan sehingga menyebabkan pesawat udara tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan selama penerbangan.

3).

Menempatkan alat atau bahan di pesawat udara dengan cara apapun sehingga pesawat udara tidak dapat terbang, rusak, hancur, atau membahayakan keselamatan penerbangan.

4).

Menghancurkan, merusakdan mengganggu operasi fasilitas navigasi

penerbangan

yang

berakibat

membahayakan

keselamatan penerbangan. 5).

Komunikasi informasi palsu yang berakibat membahayakan keselamatan penerbangan.

6).

Melakukan tindakan melawan hukum yang disertai dengan menggunakan peralatan, zat atau bahan atau senjata.

Pelaksanaan pengamanan sementara dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 tahun 2010.


D.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan di Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan. 1. Kurangnya informasi dari kantor pusat ke daerah tentang program pendidikan dan pelatihan teknis menyangkut tugas pokok dan fungsi kantor administrator bandar udara polonia medan. 2. Belum adanya sistem yang mengatur tentang bagian-bagian dalam pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan para pegawai pada kantor administrator bandar udara polonia medan. 3. Kurang terprogramnya pendidikan dan pelatihan teknis di kantor administrator bandar udara polonia medan. 4. Tidak adanya usulan-usulan pendidikan dan pelatihan teknis dari kantor administrator bandar udara polonia medan yang di sampaikan kepada kantor pusat. 5. Adanya kesenjangan antara pegawai kantor pusat dengan pegawai di daerah dalam hal pendidikan dan pelatihan, dimana pegawai pada kantor pusat lebih di prioritaskan. 6. Tidak adanya kerjasama yang baik antar unit kerja pada kantor administrator bandar udara polonia medan dalam hal pendidikan dan pelatihan. 7. Kurangnya koordinasi antara kantor pusat dengan daerah dalam hal program pendidikan dan pelatihan. 8. Terbatasnya dana pada kantor administrator bandar udara polonia medan dalam program pendidikan dan pelatihan para pegawai.


E.

Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-kendala

Dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan. 1. Melakukan koordinasi antara kantor administrator bandar udara polonia medan dengan kantor pusat dalam hal program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor administrator bandar udara. 2. Meminta kantor pusat agar mengimformasikan apabila ada program pendidikan dan pelatihan teknis menyangkut tugas pokok dan fungsi kantor administrator bandar udara. 3. Membentuk sistem pada kantor administrator bandar udara polonia medan yang mengatur tentang bagian-bagian dalam program pendidikan dan pelatihan. 4. Membuat program pendidikan dan pelatihan teknis yang dibutuhkan pegawai di kantor administrator bandar udara polonia medan. 5. Membuat usulan-usulan program pendidikan dan pelatihan teknis dari kantor administrator bandar udara polonia medan dan di sampaikan kepada kantor pusat. 6. Melakukan koordinasi agar tidak ada kesenjangan antara pegawai kantor pusat dengan pegawai di daerah dalam hal pendidikan dan pelatihan. 7. Membina kerjasama yang baik antar unit kerja pada kantor administrator bandar udara polonia medan dalam hal pendidikan dan pelatihan.


8. Melaksanakan kerjasama antara kantor pusat dengan kantor administrator bandar udara polonia medan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pegawai.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan teknis bagi pegawai Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan sangat penting dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misinya, yaitu terwujudnya

keselamatan,

keamanan,

kelancaran

penerbangan

dan

ketertiban maupun kenyamanan di Bandar Udara serta penyelenggaraan transportasi udara nasional yang handal dan berdaya saing sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Dan faktor yang paling berpengaruh terhadap keahlian dan kualitas kerja pegawai pada kantor administrator bandar udara polonia adalah : 1. Faktor pendidikan dan pelatihan memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan keahlian dan kualitas kerja pegawai dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan. 2. Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan saat ini belum dan/atau kurang dikenal keberadaannya oleh pengguna jasa bandar udara sehingga fungsinya sebagai regulator yang ditunjuk pemerintah kurang berjalan dengan baik.


3. Peran pendidikan dan pelatihan teknis sangat penting bagi seluruh pegawai kantor administrator bandar udara polonia medan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku demi menyongsong kebijakan road map to zero accident.

B.

Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka saran yang hendak disampaikan terhadap upaya peningkatan keahlian dan kualitas kerja pegawai pada Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan adalah : 1.

Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan teknis guna meningkatkan keahlian dan kualitas kerja pegawai sehingga pengawasan terhadap keselamatan penerbangan dapat berjalan dengan baik.

2.

Perlunya sosialisasi keberadaan Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan, sehingga fungsinya sebagai regulator yang ditunjuk pemerintah dapat berjalan dengan baik.

3.

Solusi yang perlu diterapkan Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan adalah memberikan peningkatan keahlian dan kualitas kepada pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing pegawai sehingga road map to zero accident dapat tercapai.


BAB III PERATURAN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILINGKUNGAN UNIT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Recommend Documents