23
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
2.1
Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sebagai Badan Khusus PBB Dalam latar belakang sebelumnya telah dijelaskan secara cukup mendetail
mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Myanmar kepada warga negaranya, dalam hal ini Aung San Suu Kyi yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional. 52 Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan HAM yang dilakukan oleh kelompok kerja pada UPR 10th di Geneva, 24 Januari – 4 Februari 2011 yaitu : In 2007, following a series of peaceful demonstrations, the United Nations High Commissioner for Human Rights expressed grave concerns about the well-being and safety of the demonstrators, those who had been detained and the welfare of the opposition leader, Daw Aung San Suu Kyi. The Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar stated that organized groups such as associations of monks, students and human rights defenders have been harshly suppressed. 53
Resolusi Dewan HAM tersebut menekankan bahwa terjadi beberapa aksi damai sekitar tahun 2007 sehingga membuat Komisioner Tinggi HAM Internasional (badan dari PBB) memberikan perhatian pada keamanan daripada para demonstran. Demonstrasi tersebut menyangkut kedudukan dan keamanan serta kesejahteraan pemimpin mereka, Daw Aung San Suu Kyi. Badan khusus bentukan Dewan HAM yang diutus untuk memantau situasi HAM di Myanmar 52
Lihat kembali uraian sub-bab 1 mengenai latar belakang A/HRC/WG.6/10/MMR/2, lihat substansi B. Implementation of international human rights obligations, taking into account applicable international humanitarian law, no. 28 53
24
melaporkan bahwa demonstrasi damai yang diatur oleh para biksu, pelajar-pelajar dan pembela HAM mandapat perlakuan yang kasar oleh pemerintah Myanmar. Begitu berperannya Dewan HAM dalam membantu penyelesaian pelanggaran HAM di Myanmar menimbulkan pertanyaan tentang apa Dewan HAM tersebut dan perannya sebagai badan khusus PBB. Dewan HAM, sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah salah satu badan khusus (specialized agency) PBB. Badan ini resmi didirikan tahun 2006 menggantikan Komisi HAM PBB yang berdiri tahun 1946. Secara garis besar sesuai Resolusi 60/251 salah satu fungsi penting Dewan HAM disebutkan “to undertake a universal periodic review (UPR), based on objective and reliable information, of the fulfillment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States.” Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan UPR ini terdapat dalam resolusi Dewan HAM 5/1 on Institution-building of the United Nations Human Rights Council.54 Lembaga ini dapat meninjau situasi HAM di seluruh negara besar atau kecil yang akan dilaporkan setiap empat tahun sekali oleh masing-masing negara anggota PBB tanpa tergantung pada perjanjian HAM yang telah diratifikasi oleh tiap-tiap negara.55 Resolusi 5/1 Dewan HAM tentang UPR lebih mendasarkan pada Piagam PBB, UDHR, instrumen-instrumen HAM yang mana negara peserta dan bukan anggota (volunter) menyanggupi dan berkomitmen dalam penegakan hak asasi.
54
Rhona K. M. Smith, 2010, Textbook on International Human Rights-Fourth Edition, Oxford University Press, h. 61 55 Ibid.
25
Bila melihat kembali dalam Piagam PBB Pasal 7 angka (2) yang berbunyi “Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter”, bahwa dapat dibentuk alat perlengkapan tambahan atau badan khusus berdasarkan Piagam ini. PBB sendiri memiliki pula organ-organ utama sesuai dengan isi Pasal 7 angka (1) “There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.” Majelis Umum memiliki kewenangan penanganan hak-hak asasi berdasarkan pasal 55 (c) Piagam PBB yang menyebutkan : With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
Pasal ini menegaskan penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa maupun agama. Selain itu Majelis Umum juga dibantu oleh salah satu organ utama PBB yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial yang dapat membuat rekomendasi-rekomendasi agar terlaksananya penghormatan yang efektif terhadap hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok.56 Dewan Hak Asasi Manusia sebagai badan antar-pemerintah dalam sistem PBB memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan 56
UN Charter, article 62 (2) : It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.
26
hak asasi manusia di seluruh dunia dan untuk mengatasi situasi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu Dewan HAM memiliki kapasitas untuk membahas isuisu tematik pelanggaran hak asasi manusia dan situasi yang memerlukan perhatian sepanjang tahun. 57 2.2
Sejarah Terbentuknya Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Dewan HAM
merupakan salah satu badan PBB yang baru dibentuk untuk menggantikan Komisi HAM PBB.58 Komisi HAM dibentuk pertama kali oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun (enam mingguan yang diselenggarakan setiap musim semi di Jenewa).59 Di awal pembentukannya Komisi HAM beranggotakan 54 anggota yang dipilih oleh ECOSOC untuk masa jabatan 3 tahun. 60 Kala itu Komisi HAM merupakan badan yang memiliki misi penting dalam penanganan hak asasi manusia. Komisi HAM dapat mencari fakta, mempersiapkan rancangan konvensi dan deklarasi untuk disetujui oleh badan-badan yang lebih tinggi, membahas pelanggaran-pelanggaran HAM serta memperbaiki prosedur HAM PBB. Komisi
57 United Nations Human Rights Council, “Background information on the Human Rights Council”, diakses pada 30 Maret 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 58 Lihat kembali pada uraian sub-bab 2.1 tentang Dewan HAM sebagai Badan Khusus PBB, h. 24 59 C. de Rover, 2000, To Serve & to Protect – Acuan Universal Penegakan HAM, PT. RajaGrafindo Persada, h. 67 60 Commission on Human Rights, “Report of the sixty-second session of the Commission on Human Rights”, diakses pada 31 Maret 2012, URL : http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
27
HAM juga telah membentuk sejumlah mekanisme terkait penelitian, penyelidikan dan perbaikan keadaan atas pelanggaran berat dan luas HAM. 61 Pelanggaran berat seperti disebutkan di atas ialah yang dimaksud pelanggaran HAM yang terjadi pasca Perang Dunia II. Kondisi pasca Perang Dunia II menyisakan banyak penjahat perang yang tentunya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya UDHR, ICCPR, dan kovenankovenan lain berkaitan dengan hak asasi dirasakan belum efektif karena pelanggaran HAM masih banyak terjadi. 62 Namun sayangnya, Komisi HAM kurang berani bertindak sehingga penegakan HAM dirasa kurang efektif. Sebagai contoh, keengganan negara yang menang perang untuk mengadili warga negaranya yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat HAM.63 Kekurangan lain ialah terkait dengan tenggat waktu pertemuan anggota komisi yang hanya tiga kali setahun dan sekalipun ada pertemuan tidak pernah mengadakan dengar pendapat serta tidak memanfaatkan kesaksian para saksi yang ada. Sehingga kredibilitasnya pun terus menerus mengalami gugatan dari negara-negara terlebih karena tidak melakukan eksaminasi terhadap laporan-laporan pemerintah. 64 Bagaimanapun Komisi HAM juga cukup berguna dalam beberapa kasus, misalnya ketika Komisi HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap kebebasan mengemukakan pendapat orang-orang dari provinsi Quebec yang
61
C. de Rover, Op. Cit, h. 68 Masyhur Effendi, Op. Cit, h. 167 63 Ibid 64 Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM, Rajawali Press, Jakarta, h. 93 62
28
berbahasa Inggris.65 Waktu itu, provinsi tersebut mengesahkan sebuah undangundang yang memaksa mereka untuk mengadakan iklan dengan bahasa Perancis. Sejak tahun 1992, komisi sedikit lebih efektif dengan meminta laporan tambahan dengan mengadopsi kesimpulan-kesimpulan dari laporan negaranegara. 66 Komisi HAM PBB mulai diuji dengan munculnya beberapa kasus pelanggaran berat HAM. Mulai dari kasus Somalia di mana terjadi pembantaian tentara Amerika lewat Operasi Restore Hope tahun 1993. Ditambah munculnya pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi pula di Rwanda dan Yugoslavia. Misalnya di Rwanda terjadi pembantaian masal suku Hutu yang merupakan suku mayoritas terhadap suku Tutsi yang minoritas. Kasus Rwanda memberikan nilai terendah atas kinerja PBB, yang mana PBB dianggap telah gagal melindungi suku Tutsi yang saat genosida terjadi menelan korban tewas mencapai 800 ribu orang. Kasus lain terjadi di Srebenica (Bosnia) pada tahun 1995, di mana lebih dari 24 ribu muslim sipil dieksekusi oleh tentara Bosnia. 67 Kejahatan kemanusiaan yang terjadi juga telah melanggar ketentuan atas Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.68 Ketika kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan genosida masih banyak terjadi Dewan Keamanan PBB dituntut untuk mengambil sikap. sesuai ketentuan Pasal 7 angka (2) Piagam PBB menyebutkan organ PBB dapat mengambil langkah-langkah lanjutan yakni dengan membentuk badan tambahan Canada Education, “Tentang Kanada”, diakses pada 7 April 2012, URL : http://www.canada-education.org/index.php/id/welcome/about_canada 66 Masyhur Effendi, Op. Cit, h. 168 67 Ibid¸ h. 169 68 Uraian konvensi –konvensi Jenewa ada dalam buku Haryomataram,2005, Pengantar Hukum Humaniter, PT RajaGrafindo, Jakarta, h. 48 65
29
seperti Pengadilan Kejahatan Internasional. Pengadilan ini bertujuan menghukum apara pelaku kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan perang. Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi terus menerus di berbagai belahan dunia menjadi cikal bakal untuk segera mendirikan lembaga yang berwenang mengadili
kejahatan
berat
HAM.
Pembentukan
Pengadilan
Kejahatan
Internasional yang kemudian disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma sudah berkekuatan hukum tetap karena telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara. 69 Terkait dengan sebab-sebab diatas, tahun 2005 disepakati penggantian Komisi HAM PBB dengan Dewan HAM PBB yang tercantum dalam dokumen akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB. Dalam KTT tersebut juga disepkati beberapa isu utama terkait pembentukan Dewan HAM sebagai berikut : 1.
Membentuk sebuah badan baru untuk membantu negara-negara bangkit dari konflik.
2.
Menyerukan negara-negara untuk memikirkan intervensi dalam kasus genosida/pembantaian etnis. Tujuannya untuk mencegah negara-negara melakukan kejahatan genosida.
3.
Mengutuk terorisme dalam segala bentuknya. Majelis Umum PBB yang terdiri dari 170 negara anggota setuju
mendirikan Dewan HAM pada tanggal 15 Maret 2006, tetapi empat anggota lainnya yakni Amerika Serikat, Israel, Kepulauan Marshall dan Palau menolak. Sedangkan tiga negara lainnya yaitu Belarusia, Iran, dan Venezuela abstain.70 Pada pemilihan anggota putaran pertama, Indonesia bersama-sama dengan India, 69 70
Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, Op. Cit, h. 170 Ibid
30
Filipina, Qatar, Bolivia, Nikaragua, Mesir, Angola, Afrika Selatan, Madagaskar, Belanda, dan Slovenia ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2007 – 2010.71 Sedangkan putaran kedua terpilih anggota Korea Selatan, Saudi Arabia, Srilangka, Pakistan, Malaysia, Yordania, Jepang, Banglades, Cina, dan Bahrain. 72 Jadi diharapkan dengan pembentukan Dewan HAM dapat membangun politik yang lebih demokratis dengan memerhatikan perlindungan hukum yang pada akhirnya HAM di negara masing-masing semakin baik pula. 2.3
Kedudukan dan Kewenangan Dewan Hak Asasi Manusia PBB Seperti yang telah dibahas bahwa secara eksplisit Dewan HAM merupakan
organ pengganti dari Komisi HAM yang dibubarkan tahun 2005. Kedudukan Dewan HAM pada dasarnya hanya sebatas yang ditetapkan dalam resolusi Majelis Umum 60/251 pada 15 Maret 2006. Walaupun tidak seperti Komisi HAM yang secara langsung berada di bawah Dewan Ekonomi Sosial PBB sesuai dalam Piagam PBB, sebagai badan subsider Majelis Umum PBB secara formal, Dewan HAM memiliki kewenangan yang lebih luas dari Komisi HAM PBB. 73 Menurut isi Pasal 7 angka (1) Piagam PBB yang menyebutkan “There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.” Jadi organ-organ tersebut merupakan alat perlengkapan utama dari PBB. Dalam kaitan dengan Dewan HAM 71
Majda El Muhtani, Op. Cit, h. 96 United Nations Human Rights Council, “Membership of the Human Rights Council 19 June 2007 – 18 June 2008 by Year”, diakses pada 31 Maret 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Group20072008.aspx 73 Majda El Muhtaj, Op. Cit, h. 93 72
31
PBB yang merupakan specialized agency PBB, Dewan HAM akan ditinjau secara langsung kinerjanya oleh Majelis Umum. 74 Dewan HAM sebagai badan khusus Majelis Umum terdapat dalam Resolusi Majelis Umum 60/251 Paragraf 1, “The General Assembly decides to establish the Human Rights Council … as a subsidiary organ of the General Assembly; the Assembly shall review the status of the Council within five years.” Dewan HAM yang notabene sejak awal pembentukannya diberikan kewenangan yang luas dalam perkembangannya melakukan pembaruan yang membentuk hak asasi manusia. Dalam artian pembaruan yang dilakukan ialah memungkinkan lebih banyak pertemuan bahkan dimungkinkan untuk mengadakan pertemuan yang mendesak di luar pertemuan-pertemuan reguler. 75 Keanggotaan dilakukan pengurangan aggota yang semula 54 menjadi 47 anggota.76 Pembagian kursi keanggotaan dalam Dewan HAM juga didasarkan pada pembagian geografis yang equitable yakni negara-negara Afrika dan Asia masing-masing tiga belas negara, Eropa Timur sebanyak enam negara, kelompok Amerika Latin dan Karibia sebanyak delapan negara, dan kelompok negaranegara Eropa Barat sebanyak tujuh negara. 77 Dengan tugas utama melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia Dewan HAM memiliki mandat untuk membentuk
United Nations Human Rights Council, “Background Information - Human Rights Council Review”, diakses pada 31 Maret 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCReview.aspx 75 Majda El Muhtaj, Op. Cit, h. 94 76 Ibid, h. 95 77 United Nations Human Rights Council, “Membership of the Human Rights Council”, diakses pada 31 Maret 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx 74
32
subinstitusi - subinstitusi baru dan menetapkan cara kerja yang lebih efektif. Sebuah kelompok kerja untuk pemerintah telah dibentuk yang transparan bagi semua dalam hal perumusan rekomendasi – rekomendasi konkret dalam proses peninjauan kembali. 78 Kedudukan dan kewenangan Dewan HAM PBB mengalami beberapa perbedaan dari Komisi HAM yang menjadi dasar pembentukannya, yaitu : 1.
Dewan HAM merupakan bagian dari Majelis Umum dan memiliki posisi yang lebih tinggi dari Komisi HAM;
2.
Kerangka kerja Dewan HAM didasari oleh prinsip dialogis dan kooperatif;
3.
Dewan HAM memiliki mekanisme untuk melaksanakan pertemuan di luar pertemuan regular;
4.
Keanggotaan yang dipilih secara adil dengan berdasarkan kelompok kewilayahan; Dewan HAM bertemu secara regular sepanjang tahun. 79
5.
Dengan demikian, Dewan HAM dengan berbagai kewenangannya merupakan perkembangan baru tidak saja bagi struktur organisasi dalam PBB tapi juga dalam proses promosi dan proteksi perlindungan HAM. Perubahan dari Komisi ke Dewan HAM menunjukkan adanya keinginan dan konsensus bersama negara-negara untuk pemajuan hak asasi manusia. Selain itu reformasi yang
78
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, h. 203 79 Pidato Jan Eliasson dalam Majda El Muhtaj, Op. Cit, h. 94
33
terjadi di PBB juga ingin memberikan kekuatan baru dan lebih baik untuk mengatasi problematika kehidupan masyarakat dunia. 80 Untuk lebih jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan HAM akan diuraikan dalam bentuk struktur organisasi sebagai berikut :
Majelis Umum Dewan Hak Asasi Manusia
Country & Thematic Rapporteurs
2.4
ECOSOC
Human Rights Council Advisory Comittee
Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Dewan Hak Asasi Manusia Setelah diuraikan mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan HAM
PBB, berikut akan diuraikan mekanisme Dewan HAM dalam melaksanakan kewenangannya. Uraian ini penting karena untuk menjelaskan lebih rinci lagi proses-proses yang akan dilakukan oleh Dewan HAM PBB dalam memberikan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia. Satu tahun setelah pembentukannya, Dewan HAM PBB tahun 2006 membentuk "Institution-building package" yang akan memandu dan menyusun
80
Ibid
34
segala mekanisme yang dilakukan organ subsider di bawah Dewan HAM.81 Mekanisme pelaksanaan kewenangan Dewan Hak Asasi Manusia yang dimaksud diantaranya adalah Universal Periodic Review yang akan memantau seluruh situasi hak asasi manusia semua anggota PBB, Advisory Committee semacam Komite Penasehat sebagai wadah berpikir yang khusus menangani dan memberikan nasehat terhadap isu-isu tematik HAM, Complaint Procedure yang memungkinkan bagi individu dan organisasi-organisasi mengadukan pelanggaran HAM kehadapan Dewan.82 Dewan HAM juga bekerja sama dengan Special Procedure dari PBB yang didirikan oleh mantan Komisi Hak Asasi Manusia. Mekanisme ini terdiri dari pelapor khusus, perwakilan khusus, para ahli independen dan kelompok kerja yang memantau, memeriksa, memberikan saran dan melakukan laporan publik mengenai isu-isu tematis atau situasi HAM di negara-negara tertentu.83 a.
Universal Periodic Review (UPR) UPR adalah mekanisme baru Dewan HAM PBB diyakini mampu
menjembatani sekaligus mengenali taraf perkembangan pemenuhan HAM di setiap negara. Selain itu UPR adalah mekanisme antarpemerintah yang memungkinkan setiap negara melakukan dialog secara setara. Sehingga dalam hal ini negara-negara yang menyampaikan laporan (country under review) bukanlah
81 Human Rights Council Resolutions, 5/1. Institution-building of the United Nations Human Rights Council, diakses pada 1 April 2012, URL : ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc 82 United Nations Human Rights Council, “Background Information – Creation”, diakses pada 1 April 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 83 Ibid
35
“pesakitan” bagi negara-negara lain melainkan untuk membangun kesetaraan, integritas, dan kredibilitas Dewan HAM.84 Menurut Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa, “The Universal Periodic Review has great potential to promote and protect human rights in the darkest corners of the world.”85 Dalam pernyataan oleh Sekjend PBB tersebut menyiratkan bahwa UPR merupakan suatu proses yang berpotensi besar untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dari sisi-sisi buruk di dunia. UPR melakukan review terhadap satu negara setiap empat tahun sekali, yang mana negara pertama yang di-review dipilih berdasarkan kelompok regional dengan memperhatikan distribusi secara geografis. Kemudian pemilihan dilakukan berdasarkan Alphabetical order kecuali ada negara yang bersedia secara sukarela mengajukan diri sebagai negara yang menyampaikan laporan. Review dilakukan oleh kelompok kerja yang terdiri dari negara anggota Dewan yang bertemu 3 kali setiap tahun selama 2 minggu dan akan difasilitasi oleh kelompok tiga negara anggota Dewan yang akan berperan “Rapporteurs”. UPR sebagai mandat dari Dewan HAM sesuai dengan resolusi 60/251 Par. 5 huruf (e) merupakan suatu keniscayaan yang mungkin disampaikan di hadapan sidang Dewan HAM PBB.86 Selain itu UPR juga memungkinkan menerima rekomendasi dari Special Procedures dan Human Rights treaty bodies, serta informasi dari berbagai sumber seperti NGOs dan KOMNAS HAM suatu negara 84
Majda El Muhtaj, Op. Cit, h. 100 Universal Periodic Review, diakses 1 Maret 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx 86 Ketentuan tersebut menyatakan, “Undertake a universal periodic review, based on objective and reliable information, of the fulfilment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States…” 85
36
yang akan diperhitungkan sebagai sumber tambahan. 87 Sehingga diharapkan hasil akhir yang didapatkan akan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. b.
Advisory Committee ( Komite Penasehat) Badan ini dibentuk berdasarkan resolusi Dewan HAM PBB 5/1 Angka 65
yang berbunyi, “The Human Rights Council Advisory Committee (here in after “the Advisory Committee”), composed of 18 experts serving in their personal capacity, will function as a think-tank for the Council and work at its direction.” Berdasarkan resolusi tersebut menerangkan bahwa fungsi Advisory Committee yang terdiri dari 18 ahli memiliki fungsi sebagai wadah berpikir bagi Dewan HAM dan juga bekerja secara langsung sesuai arahannya. Dalam rangka menjalankan tugasnya Komite tidak akan mengadopsi resolusi atau keputusan namun dapat mengusulkan kepada Dewan dalam lingkup tugasnya sebagaimana ditetapkan oleh Dewan HAM. Dalam mandatnya pun komite dituntut untuk melakukan interaksi kepada negara, LSM hak asasi manusia, NGOs, dan entitas masyarakat sipil lainnya. 88 Komite melaksanakan dua sesi selama maksimal sepuluh hari kerja setiap tahun. Sesi perdananya telah diadakan pada 4-15 Agustus 2008 di Kantor PBB, Jenewa dan sesi tambahan dimungkinkan selama disetujui oleh Dewan. 89 c.
Complaint Procedure (Prosedur Pengaduan) Menurut Resolusi 5/1 angka 85 menyebutkan, “A complaint procedure is
being established to address consistent patterns of gross and reliably attested
87
Majda El Muhtadi, Op. Cit, h. 101 Background information on the Advisory Committee, diakses 3 Maret 2012, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx 89 Ibid 88
37
violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.” Jadi Prosedur ini dibentuk untuk melihat ciri-ciri umum serta seberapa sering terjadinya pelanggaran HAM dan hak-hak fundamental lainnya yang terjadi di seluruh belahan dunia tanpa pengecualian. Prosedur Pengaduan baru didirikan sesuai dengan mandat yang dipercayakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia oleh resolusi Majelis Umum yang menyebutkan Dewan diminta untuk meninjau dan jika diperlukan memperbaiki dan merasionalisasi dengan jangka waktu satu tahun setelah penyelenggaraan sidang pertamanya untuk mengurus semua mandat, mekanisme, fungsi dan tanggung jawab Komisi Hak Asasi Manusia terdahulu termasuk prosedur 1503 dalam rangka untuk mempertahankan sistem prosedur khusus, saran para ahli dan prosedur pengaduan.90 Sesuai dengan resolusi pembentukannya Complaint Procedure bekerja dengan mekanisme yang memungkinkan individu dan organisasi untuk melaporkan adanya pelanggaran berat HAM yang membutuhkan perhatian Dewan HAM. Prosedur ini mengacu kepada victims-oriented dan bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel. Dalam artian bahwa pengaduan ini bersifat rahasia dengan tujuan meningkatkan kerjasama dengan negara yang bersangkutan yakni negara tersebut akan diberitahu ketika diadakan review. 91
Resolusi Majelis Umum, 60/251 tanggal 15 Maret 2006 angka 6, “Decides also that the Council shall assume, review and, where necessary,improve and rationalize all mandates, mechanisms, functions and responsibilities of the Commission on Human Rights in order to maintain a system of special procedures, expert advice and a complaint procedure; the Council shall complete this review within one year after the holding of its first session.” 91 Human Rights Council Complaint Procedure, diakses 3 Maret 2012, URL: 90
38
Melalui prosedur ini juga dibentuk dua kelompok kerja, yakni Kelompok Kerja bidang Komunikasi (The Working Group on Communications) dan Kelompok Kerja bidang Situasi (The Working Group on Situations). Dua tersebut dibentuk untuk memeriksa laporan yang dikirmkan dan meminta perhatian Dewan mengenai pelanggaran berat HAM dan kebebasan fundamental yang terjadi. Kedua Kelompok Kerja tersebut akan bertemu setidaknya dua kali setahun selama lima hari setiap periode. Prosedur menyediakan banyak pilihan mengenai langkah-langkah yang mungkin diambil Dewan sebagai kesimpulan dari proses tersebut. d.
Special Procedures (Prosedur Khusus) Merupakan suatu mekanisme yang ditetapkan Dewan HAM untuk
mengatasi situasi spesifik suatu negara ataupun masalah-masalah tematis dunia. Saat ini terdapat 31 tematis dan 8 mandat negara untuk memperkokoh sistem review dan menjamin sinergi dengan mekanisme HAM yang lain dalam sistem PBB.92 Prosedur ini biasanya memanggil pemegang mandat untuk memeriksa, memantau, menasehati, dan secara terbuka melaporkan situasi HAM di suatu negara atau wilayah tertentu, dikenal dengan country mandates. Selain itu dikenal pula mandat tematik atau thematic mandates yang akan memeriksa pelanggaranpelanggaran berat HAM diseluruh dunia. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Special Procedures, termasuk menanggapi pengaduan individu, melakukan studi,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm 92 Special Procedures of The Human Rights Council, diakses 3 Maret 2012, URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
39
memberikan rekomendasi untuk kerja sama teknis di tingkat negara, dan terlibat dalam kegiatan promosi secara keseluruhan. Prosedur Khusus bagi individu (disebut Special Rapporteur atau Pelapor Khusus, Special Representative of the Secretary-General atau Wakil Khusus Sekretaris Jenderal atau Independent Expert atau Pakar Independen) atau kelompok kerja biasanya terdiri dari lima anggota (satu dari masing-masing wilayah regional). Mandat Prosedur Khusus ditetapkan dan ditentukan oleh resolusi yang mereka keluarkan. Pemegang mandat juga melakukan kunjungan ke negara-negara untuk menyelidiki situasi HAM di tingkat nasional. Mereka biasanya mengirimkan surat kepada Pemerintah negara yang bersangkutan untuk melakukan kunjungan jika pemerintah tersebut setuju undangan untuk mengunjungi diperpanjang. Beberapa negarapada prinsipnya siap untuk menerima kunjungan dari setiap pemegang mandat. Setelah kunjungan, pemegang mandat akan melaporkan segala permasalahan yang mereka temukan dan rekomendasi-rekomendasi sesuai misi yang dilakukan. Prosedur Khusus terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu mandat tematik dan mandat spesifik negara. Mandat tematik mencakup : Pelapor Khusus tentang perumahan yang layak, hak atas pendidikan, kelompok kerja tentang penahanan sewenang – wenang, kelompok kerja tentang penggunaan tentara bayaran sebagai cara untuk menghalangi pelaksanaan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, ahli independen tentang isu minoritas, Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyiksaan, dan situasi tentang pembela
40
HAM. Sedangkan mandat spesifik negara mencakup : wakil khusus Sekjen untuk HAM di Kamboja, Pelapor Khusus tentang situasi HAM di Republik Korea, ahli independen yang diangkat oleh Sekjen tentang HAM di Haiti, Myanmar, dan lain sebagainya. 93 Prosedur Khusus yang terakhir ialah adanya Prosedur Pengaduan. Walaupun posisi awalnya Komisi HAM menyatakan komisi ini tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa pengaduan individual tentang pelanggaran HAM namun secara bertahap diubah melalui dua resolusi penting Dewan ECOSOC yaitu resolusi 1235 (XLII) tertanggal 6 Juni 1967 dan resolusi 1503 (XLVIII) tertanggal 27 Mei 1970.94 Kedua Resolusi tersebut membuka kesempatan untuk komunikasi individual dan langkah-langkah yang diambil oleh komisi, dan nomor-nomor resolusi tersebut di atas kemudian menjadi nama populer untuk kedua prosedur karena prosedur ini telah diterima oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Prosedur 1503 telah dikritik, karena berbagai alasan terutama karena menghabiskan banyak waktu dan tidak efisien. Konfidensialitas merupakan hal yang baik dalam arti bahwa cenderung bersikap lebih positif terhadap kerja sama menurut rezim ini daripada menurut razim yang didasarkan konfrontasi, namun kurangnya tranparansi kemudian menjadi masalah. Fungsi prosedur-prosedur yang paling penting adalah menetapkan fokus pada negara-negara yang memiliki masalah yang gawat dan bahwa individu mempunyai badan untuk menyampaikan keprihatinannya. Pada sisi positifnya, dapat ditambahkan bahwa prosedur 1503 93 94
Rhona K. M. Smith, Op. Cit, h. 63 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, Op. Cit, h. 211
41
tidak bergantung pada pengesahan negara atas perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, melainkan dapat mendasarkan keputusannya pada gagasan norma-norma hak asasi manusia yang lebih umum. Prosedur 1503 diperbaiki pada tahun 2000 menurut Resoulusi Dewan Ekonomi dan Sosial, 2000/3 tertanggal 16 Juni 2000. Satu perubahan yang penting adalah pembentukan Kelompok Kerja baik di bawah Subkomisi maupun Komisi. Perubahan penting lainnya adalah penyaringan kasus-kasus (pengujian untuk dapat diterima).95
95
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, Op. Cit, h. 213
