PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SECARA INDIVIDUAL OLEH DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB SUATU TINJAUAN TERHADAP TAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI

Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016 ISSN : 2356-4164

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SECARA INDIVIDUAL OLEH DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB SUATU TINJAUAN TERHADAP TAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI I Gusti Ayu Apsari Hadi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: [email protected] ABSTRAK Munculnya era baru Dewan HAM sebagai pengganti dari Komisi HAM PBB memiliki fungsi pokok ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi. Salah satu peran Dewan HAM PBB yang dibentuk sejak tahun 2006 ialah menjamin HAM secara individu terhadap tahanan rumah Aung San Suu Kyi, seorang tokoh prodemokrasi di Myanmar.Penahanan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada Suu Kyi telah melanggar pasal 9, 10, dan 19 UDHR, yakni bahwa seseorang berhak atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat, larangan atas penangkapan sewenang-wenang hingga memiliki hak atas pengadilan yang adil dalam pasal 10. Sedangkan dalam ICCPR juga terdapat ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukan Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi pada pasal 9 angka (1) tentang penahanan sewenang-wenang.Melalui mekanisme Universal Periodic Review Dewan HAM, UPR 10th di Geneva, 24 Januari – 4 Februari 2011 par. 29 menyatakan agar pemerintah Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumahnya.Hal tersebut mengisyaratkan bahwa negara-negara tidak lagi dapat berlindung di balik kedaulatan teritorialnya atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah negaranya, termasuk Myanmar. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Individu, Dewan HAM PBB, Aung San Suu Kyi.

Jurnal Komunikasi Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha| 35


ABSTRACT The advent of a new era in lieu of the Human Rights Council of the UN Human Rights Commission has the principal function as a watchdog, as in uncovering cases of human rights violations on earth. One of many role of the UN Human Rights Council is to ensure individual rights against the house arrest of Aung San Suu Kyi, a pro-democracy leader in Myanmar. Detention and human rights violations that occurred on Suu Kyi had violated Articles 9, 10, and 19 UDHR, generally; that a person is entitled to freedom of expression, the prohibition on arbitrary arrest to have the right to a fair trial under article 10. Whereas in the ICCPR there are also provisions regarding violations committed against Aung San Suu Kyi by Myanmar in article 9 point (1) of arbitrary detention. Through the mechanism of the Universal Periodic Review by the Human Right Council, UPR 10th in Geneva date 24 January-4 February 2011 in paragraph 29 stated that; the government of Myanmar to immediately release Aung San Suu Kyi from house arrest. This suggests that countries can no longer hide behind its territorial sovereignty over human rights violations that occurred in the country, including Myanmar. Keywords :Human Rights, Individual, Human Rights Council, Aung San Suu Kyi.

dianggap

PENDAHULUAN Sejak berakhirnya Perang Dunia I yakni pada akhir dekade kedua Abad ke 20, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional sudah mulai menampakkan eksistensinya.Hukum HAM Internasional bermula

dari

doktrin-doktrin

sejarah dan

perkembangan institusi-institusi

internasional (http://elsam.or.id/pdf/kursusham/Poko k_pokok_HAM).Namun baru sejak tahun 1945

kebanyakan

dari


semua

yang

sebagai

Internasional

Hukum

muncul

yakni

HAM sebagai

implikasi dari bencana yang ditimbulkan oleh pengingkaran lain dari kaum Nazi terhadap

hak

asasi

manusia

(http://elsam.or.id/pdf/kursusham/Tinja uan_Umum_Hukum_HAM.pdf).Dengan adanya peristiwa tersebut maka negaranegara di dunia memutuskan bahwa peningkatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar haruslah merupakan satu

diantara

tujuan

utama

dari



pembentukan

organisasi

Bangsa-Bangsa adanya

yang

jaminan

Perserikatan

fundamental human rights, in the dignity

baru.Kendatipun

and worth of the human person, in the

HAM

telah

equal rights of men and women and of

progresif

oleh

nations large and small” (Charter of The

banyak pihak, mulai dari negara hingga

United Nations1945).Jadi adanya tekad

aktor-aktor non negara, namun dalam

untuk memperteguh kepercayaan pada

kenyataannya masih banyak pihak terjadi

hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat

pelanggaran HAM di berbagai belahan

manusia, serta persamaan hak bagi pria

dunia.

maupun wanita dan bagi segala bangsa

dikembangkan

Jika

secara

melihat

kembali,

kasus

besar

maupun

kecilmenjadi

pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak

pertimbangan utama PBB dalam rangka

hanya terjadi ketika perang terjadi namun

ikut serta untuk menyelesaikan kasus

bahkan tidak mungkin menimpa seorang

pelanggaran HAM yang dialami oleh Suu

individu di suatu negara berdaulat. Kasus

Kyi (Sri Setianingsih, 2004).

paling

menjadi

sorotan

publik

Munculnya era baru Dewan HAM

internasional ketika salah satu tokoh pro-

sebagai pengganti dari Komisi HAM PBB

demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi

memiliki fungsi pokok ialah sebagai

menjadi tahanan rumah selama hampir

pengawas yang membongkar kasus-kasus

20 tahun tanpa adanya penuntutan dan

pelanggaran HAM di muka bumi, di

pengadilan

samping

yang

jelas

membantu

negara

anggota

(http://library.uinsby.ac.id).Dalam

menyusun instrument-intrumen tentang

berbagai kesempatan, PBB telah berusaha

HAM.Dewan memperkenalkan lembaga

untuk

memberikan

peringatan

keras

baru bernama Universal Periodical Review

Junta

Militer

(UPR) yang dapat meninjau situasi HAM

Myanmar agar menghentikan tindakan-

di seluruh negara besar atau kecil. Kiprah

tindakan represif mereka yang tidak

Dewan HAM ke depan sangat dipengaruhi

mengindahkan

oleh kultur banyak negara, terutama

kepada

pemerintah

hak

asasi

manusia

(http://dunia.vivanews.com). Mukadimah Piagam PBB pada

negara besar hingga dapat dikatakan tugas Dewan HAM PBB sangat berat.

paragraf 2 menyebutkan, “to reaffirm I Jurnal Komunikasi Hukum



Di tahun 2011, salah satu peran Dewan HAM dengan kasus yang dialami

hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh Suu Kyi.

Suu Kyi dapat dilihat pada resolusi yang diadopsi

oleh

Dewan

melihat

pada

uraian

PBB

tersebut, penulis berasumsi bahwa dirasa

situasi

perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut

HAM di Myanmar. Pada paragraph 3

terhadap perlindungan HAM khususnya

resolusi tersebut dinyatakan:

bagi individu yang dilakukan oleh Dewan

A/HRC/RES/16/24

HAM

Dengan

mengenai

Welcomes the release of Daw Aung

HAM PBB.Tindakan penahanan tanpa

San Suu Kyi following the most

alasan yuridis yang jelas tentu tidak

recent period of her arbitrary house

sejalan dengan apa yang digariskan di

arrest, and noting that her release

dalam International Convenant on Civil

is

unconditional,

on

the

and Political Rights (ICCPR) article 9 part

Myanmar

to

(1) menyatakan “Everyone has the right to

guarantee the full enjoyment of all

liberty and security of person. No one shall

human rights, including civil and

be subjected to arbitrary arrest or

political rights, and fundamental

detention. No one shall be deprived of his

freedoms,

in

liberty except on such grounds and in

Myanmar, including Daw Aung

accordance with such procedure as are

San Suu Kyi, in particular with

established by law. Dalam konteks ini,

regard to unrestricted movement in

bagaimana sesungguhnya peran Dewan

and

HAM

Government

of

for

outside

unrestricted

calls

all

the

people

country

contact

with

and all

domestic stakeholders

PBB

perlindungan mengingat

dalam

memberikan

secara terdapat

individual prinsip

non-

Merujuk pada isi resolusi tersebut, dapat

intervensi sebagai prinsip fundamental

dilihat secara jelas betapa perlindungan

dalam hukum internasional.

HAM individu memang menjadi perhatian khusus bagi Dewan HAM PBB.Resolusi tersebut

secara

tegas

mendesak

Pemerintah Myanmar untuk menjamin

METODE PENELITIAN Pengumpulan data/bahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif




Secara garis besar penelitian kepustakaan

pembentukan Dewan HAM ialah sebagai

yang dilakukan berkaitan dengan asas –

berikut :

asas

1.

hukum

yakni

asas

hukum

Membentuk sebuah badan baru

internasional berkaitan dengan prinsip

untuk membantu negara-negara

non-intervensi yang ada dalam Piagam

bangkit

PBB.PBB berhak mengambil tindakan

ketidakcocokan

apabila terjadi pelanggaran HAM di suatu

kontrolnya, dilakukan oleh DK PBB

negara seperti yang terjadi di Myanmar

atau oleh MU PBB.

dalam kasus Aung San Suu Kyi.

2.

dari

konflik.

Timbul

dalam

masalah

Menyerukan negara-negara untuk memikirkan kasus

intervensi

dalam

genosida/pembantaian

etnis. Tujuannya untuk mencegah negara-negara

melakukan

kejahatan genosida.

PEMBAHASAN

3.

Kedudukan dan Kewenangan Dewan

Mengutuk terorisme dalam segala bentuknya.

Hak Asasi Manusia PBB

Majelis Umum PBB yang terdiri

Dewan HAM merupakan salah satu

dari

170

negara

anggota

setuju

badan PBB yang baru dibentuk untuk

mendirikan Dewan HAM pada tanggal 15

menggantikan Komisi HAM PBB. Komisi

Maret 2006, tetapi empat anggota lainnya

HAM dibentuk pertama kali oleh ECOSOC

yakni Amerika Serikat, Israel, Kepulauan

pada tahun 1946 dan bersidang setiap

Marshall dan Palau menolak. Sedangkan

tahun

yang

tiga negara lainnya yaitu Bela Rusia, Iran,

diselenggarakan setiap musim semi di

dan Venezuela abstain (Masyhur Effendi

Jenewa) (C. de. Rover, 2000).

&

Tahun

(enam

2005

mingguan

disepakati

penggantian

Taufani

pemilihan

Sukmana,

anggota

2010).Pada

putaran

pertama,

Komisi HAM PBB dengan Dewan HAM

Indonesia bersama-sama dengan India,

PBB yang tercantum dalam dokumen

Filipina, Qatar, Bolivia, Nikaragua, Mesir,

akhir KTT PBB. Dalam KTT tersebut juga

Angola,

disepkati beberapa isu utama terkait

Belanda, dan Slovenia ditetapkan sebagai


Afrika

Selatan,

Madagaskar,



anggota Dewan HAM untuk periode 2007

secara langsung berada di bawah Dewan

– 2010. Sedangkan putaran kedua terpilih

Ekonomi Sosial, namun sebagai badan

anggota Korea Selatan, Saudi Arabia,

subsiderdari Majelis Umum Dewan HAM

Srilangka, Pakistan, Malaysia, Yordania,

PBB memiliki kewenangan yang lebih

Jepang, Banglades, Cina, dan Bahrain.

luas dari Komisi HAM PBB.

Fungsi pokok Dewan HAM PBB ialah

sebagai

yang

tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM

membongkar kasus-kasus pelanggaran

yang terjadi di dunia Dewan HAM

HAM

memiliki

di

pengawas

Dengan tugas utama melakukan

muka

bumi,

di

samping

mandat

subinstitusi

undang-undang tentang HAM. Melalui

menetapkan cara kerja yang lebih efektif.

Resolusi MU PBB yang berbunyi, “Decide

Sebuah kelompok kerja untuk pemerintah

to establish the Human Rights Council,

telah dibentuk yang transparan bagi

based in Geneva, in replacement of the

semua

Commission on Human Rights, as a

rekomendasi – rekomendasi kongkrit

subsidiary organ of the General Assembly;

dalam proses peninjauan kembali (Knut

the Assembly shall review the status of the

D. Asplund, dkk, 2008).

Assembly

within

five

Resolution,

2006).Menurut

years”

(General

A/RES/60/251,

ketentuan

tersebut

walaupun tidak seperti Komisi HAM yang

subinstitusi

membentuk

membantu negara anggota menyusun

Council

-

untuk

dalam

Untuk

lebih

hal

jelas

baru

dan

perumusan

mengenai

kedudukan dan kewenangan Dewan HAM akan diuraikan dalam bentuk struktur organisasi sebagai berikut :

Majelis Umum

Dewan Hak Asasi Manusia

Country & Thematic Rapporteurs Jurnal Komunikasi Hukum

ECOSOC

Human Rights Council Advisory Comittee Universitas Pendidikan Ganesha| 40


Meskipun pembentukan Dewan HAM

– lain. Metode menurut badan –

dilakukan sesuai resolusi Majelis Umum

badan ini lebih bersifat politik dan

namun kedudukannya tetap tidak dapat

kurang bersifat hukum daripada

disejajarkan dengan Dewan ECOSOC.

mekanisme perjanjian – perjanjian

Mekanisme pemantauan kerja Dewan

hak asasi manusia.

HAM

akan

dibantu

oleh

subdivisi-

2. Berdasarkan perjanjian (the treaty

subdivisi di bawa Dewan baik melalui

based mechanism)

laporan

Berdasarkan

negara-negara

(Country

&

perjanjian

adalah

Thematic Rapporteurs) dan Komisioner

mekanisme yang dibentuk melalui

Tinggi Hak Asasi Manusia (Human Rights

perjanjian – perjanjian hak asasi

Council Advisory Committee). Adapun

manusia yang berada di bawah

sistem pemantauan HAM sendiri terbagi

sistem PBB, terutama komite –

menjadi dua mekanisme yaitu :

komite dengan kewenangan untuk

1. Berdasarkan piagam (the charter based mechanism) Berdasarkan badan-

piagam

badan

yang

adalah dibentuk

melalui piagam PBB.Mekanisme ini yang bersifat khas adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan

Keamanan.

Selain

itu

terdapat banyak sub-komite dan sub-mekanisme di bawah badan – badan

utama

Komisioner

Tinggi

ini, Hak

seperti Asasi

Manusia, Kelompok Kerja, dan lain Jurnal Komunikasi Hukum

memeriksa

dan

praktik

praktik

–

mengevaluasi hak

asasi

manusia negara – negara anggota menurut tugas yang berasal dari konvensi – konvensi. Metode kerja mereka

terkait

dokumen

erat

–

dengan dokumen

pembentukannya yang membuat badan

–

badan

ini

bersifat

legalistik sejak awalnya. Perlindungan

Hak

Asasi

Manusia

Dewan HAM PBB Terhadap Aung San Suu Kyi Universitas Pendidikan Ganesha| 41


Hak asasi manusia sebagai hak

negaranya dari pihak-pihak yang ingin

universal yang dimiliki individu sejak

meniadakannya serta bertindak sebagai

lahir dan tidak berhak direnggut oleh

hakim yang adil untuk melindungi dari

orang lain. Sesuai dengan isi pasal 2

tindakan pemaksaan, penipuan, dan lain

UDHR yang menyebutkan bahwa :

sebagainya

yang

Everyone is entitled to all the rights

kebebasan

dari

and freedoms set forth in this

(Ambarwati, dkk, 2009).

Declaration, without distinction of

Instrumen

mengganggu

warga hak

negaranya

asasi

manusia

any kind, such as race, colour, sex,

terkait penegakan hukum HAM dapat

language, religion, political or other

ditemukan

mulai

opinion, national or social origin,

Deklarasi

Universal

property, birth or other status.

Manusia (UDHR) tahun 1948.Bahkan

Furthermore, no distinction shall be

ketika pembentukan Piagam Perserikatan

made on the basis of the political,

Bangsa-Bangsa pernyataan tentang HAM

jurisdictional

sudah tercermin dalam penggalan kalimat

or

international

dibentuknya

Hak-Hak

which a person belongs, whether it

adalah penting untuk menjaga kehidupan,

be independent, trust, non-self-

kebebasan, independence, dan kebebasan

governing or under any other

beragama serta untuk mempertahankan

limitation of sovereignty.

Hak Asasi Manusia dan keadilan.

merupakan

hak-hak

yang

membuat mereka diakui kemanusiannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya.Termasuk juga dalam hal ini hak untuk hidup layak, merdeka, dan selamat. Sehingga menjadi tugas negara melindungi

hak


asasi

warga

Setelah

“bahwa

Asasi

yang

manusia

berbunyi

dari

status of the country or territory to

HAM yang melekat pada diri setiap

untuk

dapat

UDHR

semenjak

itu

PBB

berusaha

keras

kemenangan

diterima terus

maka

menerus

memprakarsai

suatu

usaha untuk membentuk perjanjian yang mempunyai UDHR

kekuatan

hanya

mengikat.

bersifat

Bila

himbauan,

instrumen-instrumen internasional hak asasi yang timbul dan bersifat mengikat secara

tidak

langsung

akan

dapat



mengawasi pelaksanaan yang efektif hak-

penangkapan dan penahanan sewenang-

hak asasi tersebut.

wenang yang dilakukan Junta Militer

Sejalan dengan hal tersebut maka

telah melanggar ketentuan yang termuat

tanggal 16 Desember 1966, Majelis

dalam pasal 9.1 ICCPR “Everyone has the

Umum menerima dua perjanjian tentang

right to liberty and security of person. No

hak-hak asasi manusia yaitu International

one shall be subjected to arbitrary arrest

Covenant on Economic, Social and Cultural

or detention. No one shall be deprived of

Rights dan International Covenant on Civil

his liberty except on such grounds and in

and Political Rights(Boer Mauna, 2005).

accordance with such procedure as are

Kedua perjanjian tersebut menyebutkan

established by law”.Aturan ini ditujukan

adanya hak rakyat untuk menentukan

kepada

nasib

untuk

nasional dan kepala badan penegak

mengatur kekayaan dan sumber-sumber

hukum. Dalam artian tindakan sewenang-

nasional secara bebas seperti tercantum

wenang

dalam masing-masing perjanjian (ICCPR,

penangkapan serta prosedur penahanan

1966).Sejak munculnya perjanjian ICCPR

harus ditemukan di dalam hukum negara

dan ICESCR tahun 1966 kedudukan

tersebut.

sendiri

termasuk

hak

badan

pengundang-undangan

seperti

alasan

-

alasan

individu tidak hanya sebagai objek tetapi

Tidak adanya asas legalitas dalam

juga dalam hal-hal tertentu sebagai

penahanan Suu Kyi selama hampir 20

subjek hukum internasional.Peningkatan

tahun terakhir yang dilakukan oleh Junta

status

Militer

individu

semakin

bertambah

telah

jelas

setelah banyaknya terjadi pembunuhan

pelanggaran

missal, genosida, kejahatan kemanusiaan,

Myanmar terhadap warga negaranya

kejahatan perang, dan pelanggaran HAM

sendiri. Dalam teori hubungan antara

berat lainnya di belahan dunia setelah

hukum internasional dan hukum nasional

Perang Dunia II.

“suatu negara tidak dapat mengemukakan

Dalam

perspektif

HAM

menyiratkan

yang

dilakukan

hukum

ketentuan di dalam konstitusi atau hukum

internasional kasus pelanggaran HAM

nasionalnya sebagai (alasan) pemaaf atas

yang terjadi pada seorang aktivis pro

kegagalan – kegagalannya melaksanakan

demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi

kewajibannya


berdasarkan

hukum



internasional”.Adanya

bahwa

situasi pelanggaran HAM yang terjadi di

hukum internasional mengikat terhadap

negara-negara, khususnya pelanggaran

semua negara sehingga negara dianggap

HAM yang dialami Aung San Suu Kyi :

bertanggung

1.

jawab

pelanggaran

jika

terhadap

internasional. Myanmar

fakta

Begitu

yang

pula

telah

terjadi hukum terhadap

Universal Periodic Review (UPR) UPR

Dewan

adalah

HAM

mekanisme

PBB

diyakini

baru

mampu

melakukan

menjembatani sekaligus mengenali taraf

pelanggaran HAM dengan menangkap

perkembangan pemenuhan HAM di setiap

dan menahan Suu Kyi yang dianggap

negara. Selain itu UPR adalah mekanisme

menentang pemerintahan Junta Militer

antarpemerintah yang memungkinkan

kala itu.

setiap negara melakukan dialog secara

Penahanan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada Suu Kyi telah melanggar pasal 9, 10, dan 19 UDHR (Human Rights Council, A/HRC/10/19, 2009). Ketiga pasal tersebut sama – sama menyebutkan bahwa seseorang berhak atas kebebasan untuk

mengemukakan

pendapat,

larangan atas penangkapan sewenangwenang

hingga

memiliki

hak

atas

pengadilan yang adil dalam pasal 10. Sedangkan dalam ICCPR juga terdapat ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukan Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi pada pasal 9 angka (1) tentang penahanan sewenang-wenang. Dewan HAM sebagai organ khusus PBB dalam pelaksanaan kewenangannya memiliki badan-badan subsider yang tugasnya melaporkan secara langsung Jurnal Komunikasi Hukum

setara. Sehingga dalam hal ini negaranegara

yang

(country

menyampaikan

under

“pesakitan”

review)

bagi

laporan bukanlah

negara-negara

lain

melainkan untuk membangun kesetaraan, integritas, dan kredibilitas Dewan HAM (Majda El Muhtadj, 2008). UPR periodik tentang

berupa

setiap

laporan

empat

pemenuhan

secara

tahun

kewajiban

sekali HAM

semua negara anggota PBB serta jaminan perlakuan

yang

sama

diantara

anggotanya. Menurut Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa, “The Universal Periodic Review has great potential to promote and protect human rights in the darkest corners of the world”(http://ohchr.org/EN/HRBodies/U PR).Dalam pernyataan oleh SekJend PBB Universitas Pendidikan Ganesha| 44


tersebut

menyiratkan

bahwa

UPR

sumber seperti NGOs dan KOMNAS HAM

merupakan suatu proses yang berpotensi

suatu negara yang akan diperhitungkan

besar untuk memajukan dan melindungi

sebagai

hak asasi manusia dari sisi-sisi buruk di

diharapkan hasil akhir yang didapatkan

dunia.

akan dilaksanakan oleh negara yang UPR melakukan review terhadap

sumber

tambahan.

Sehingga

bersangkutan.

satu negara setiap empat tahun sekali,

Melalui mekanisme

UPR pula,

yang mana negara pertama yang direview

Dewan HAM menyerukan pembebasan

dipilih berdasarkan kelompok regional

atas tokoh demokrasi Myanmar Aung San

dengan memperhatikan distribusi secara

Suu Kyi di Geneva. Dalam UPR 10th 24

geografis. Kemudian pemilihan dilakukan

Januari – 4 Februari 2011 par. 29

berdasarkan Alphabetical order kecuali

disebutkan “The Secretary-General, the

ada negara yang bersedia secara sukarela

High Commissioner for Human Rights, the

mengajukan diri sebagai negara yang

Security Council, the General Assembly, the

menyampaikan laporan. Review dilakukan

Human Rights Council and the Special

oleh kelompok kerja yang terdiri dari

Rapporteur on the situation of human

negara anggota Dewan yang bertemu 3

rights

kali setiap tahun selama 2 minggu dan

immediate release of Daw Aung San Suu

akan difasilitasi oleh kelompok tiga

Kyi,

negara

prisoners.” Artinya organ-organ tersebut

anggota

Dewan

yang

akan

berperan “Rapporteurs”.

in

Myanmar

and

of

all

called

for

remaining

the

political

telah mengeluarkan seruan-seruan agar

UPR sebagai mandat dari Dewan

pemerintah

Myanmar

HAM sesuai dengan resolusi 60/251

membebaskan

tanpa

angka 5 huruf (e) merupakan suatu

penundaan terhadap Aung San Suu Kyi

keniscayaan yang mungkin disampaikan

dari tahanan rumahnya berikut pula

di hadapan sidang Dewan HAM PBB.

tahanan-tahanan

Selain itu UPR juga memungkinkan

pemerintah Myanmar tetap berkelit dan

menerima

tidak

rekomendasi

dari

Special

politik

menunjukkan

syarat

lain.

keinginan

segera dan

Namun untuk

Procedures dan Human Rights treaty

membebaskan para tahanan termasuk

bodies, serta informasi dari berbagai

Suu Kyi.




2.

Advisory Committee

setiap

Badan ini dibentuk berdasarkan

diadakan pada 4-15 Agustus 2008 di

resolusi Dewan HAM PBB 5/1 angka 65

Kantor PBB, Jenewa dan sesi tambahan

yang berbunyi,

dimungkinkan

“The Human Rights

Council Advisory Committee (hereinafter “the

Advisory

Committee”),

tahun.Sesi

perdananya

selama

telah

disetujui

oleh

Dewan.

composed

of 18 experts serving in their personal

3. Complaint Procedure

capacity, will function as a think-tank for

Menurut Resolusi 5/1 angka 85

the Council and work at its direction.”

menyebutkan, “A complaint procedure is

Berdasarkan

tersebut

being established to address consistent

Advisory

patterns of gross and reliably attested

menerangkan Committee

resolusi bahwa yang

ahlimemiliki

fungsi

terdiri

fungsi

dari

sebagai

18

violations of all human rights and all

wadah

fundamental freedoms occurring in any

berpikir bagi Dewan HAM dan juga

part

bekerja

circumstances.” Jadi Prosedur ini dibentuk

secara

langsung

sesuai

arahannya. Dalam

untuk

of

rangka

the

world and

melihat

ciri-ciri

under umum

any serta

menjalankan

seberapa sering terjadinya pelanggaran

tugasnya Komite tidak akan mengadopsi

HAM dan hak-hak fundamental lainnya

resolusi atau keputusan namun dapat

yang terjadi di seluruh belahan dunia

mengusulkan

tanpa pengecualian.

kepada

Dewan

dalam

lingkup tugasnya sebagaimana ditetapkan

Prosedur

Pengaduan

baru

oleh Dewan HAM. Dalam mandatnya pun

didirikan sesuai dengan mandat yang

komite dituntut untuk mealukan interaksi

dipercayakan kepada Dewan Hak Asasi

kepada negara, LSM hak asasi manusia,

Manusia oleh resolusi Majelis Umum

NGOs,

yang menyebutkan Dewan diminta untuk

dan

entitas

masyarakat

sipil

lainnya

meninjau

(http://ohchr.org/EN/HRNodies/HRC/A

memperbaiki dan merasionalisasi dengan

dvisoryCommittee).

jangka

Komite melaksanakan dua sesi selama maksimal sepuluh hari kerja Jurnal Komunikasi Hukum

dan waktu

jika satu

penyelenggaraan untuk

mengurus

diperlukan

tahun

sidang

setelah

pertamanya

semua

mandat,



mekanisme, fungsi dan tanggung jawab

Kelompok Kerja tersebut akan bertemu

Komisi Hak Asasi Manusia terdahulu

setidaknya dua kali setahun selama lima

termasuk prosedur 1503 dalam rangka

hari setiap periode.

untuk mempertahankan sistem prosedur

Prosedur

menyediakan

banyak

khusus, saran para ahli dan prosedur

pilihan mengenai langkah-langkah yang

pengaduan.

mungkin

Sesuai

dengan

pembentukannya bekerja

resolusi

complaint

dengan

diambil

Dewan

sebagai

kesimpulan dari proses tersebut.

procedure

mekanisme

yang

4.

Special Procedure

memungkinkan individu dan organisasi

Merupakan suatu mekanisme yang

untuk melaporkan adanya pelanggaran

ditetapkan Dewan HAM untuk mengatasi

berat HAM yang membutuhkan perhatian

situasi spesifik suatu negara ataupun

Dewan

HAM.Prosedur

mengacu

masalah-masalah tematis dunia. Saat ini

kepada

victims-oriented

bekerja

terdapat 31 tematis dan 8 mandat negara

dengan waktu yang lebih fleksibel. Dalam

untuk memperkokoh sistem review dan

artian bahwa pengaduan ini bersifat

menjamin sinergi dengan mekanisme

rahasia dengan tujuan meningkatkan

HAM

kerjasama

(http://ohchr.org/english/bodies/chr/sp

dengan

ini dan

negara

yang

bersangkutan yakni negara tersebut akan diberitahu ketika diadakan review.

yang lain

dalam sistem PBB

ecial/index.htm). Prosedur ini biasanya memanggil

Melalui prosedur ini juga dibentuk

pemegang mandat untuk memeriksa,

dua kelompok kerja, yakni Kelompok

memantau,

Kerja bidang Komunikasi (The Working

terbuka melaporkan situasi HAM di suatu

Group on Communications) dan Kelompok

negara atau wilayah tertentu, dikenal

Kerja bidang Situasi (The Working Group

dengan country mandates. Selain itu

on

dikenal

Situations).Dua

tersebut

dibentuk

menasehati,

pula

mandat

dan

tematik

secara

atau

untuk memeriksa laporan yang dikirmkan

thematic mandates yang akan memeriksa

dan meminta perhatian Dewan mengenai

pelanggaran-pelanggaran

pelanggaran berat HAM dan kebebasan

diseluruh dunia.

fundamental

yang


terjadi.

berat

HAM

Kedua Universitas Pendidikan Ganesha| 47


Berbagai kegiatandilakukan oleh Special

Procedures,

termasuk

menerimakunjungan

darisetiap

pemegangmandat.

Setelahkunjungan,

menanggapipengaduan

pemegang

individu,melakukan studi, memberikan

segala

rekomendasi untukkerja sama teknisdi

temukandan

tingkat

sesuai misi yang dilakukan.

negara,

dan

terlibat

dalam

kegiatan promosi secara keseluruhan. Prosedur

mandat

akan

permasalahan

melaporkan

yang

mereka

rekomendasi-rekomendasi

Khususnya

dalam

masalah

khusus

pelanggaran HAM terhadap individu yang

bagiindividu(disebut Special Rapporteur

terjadi pada tokoh demokrasi Myanmar

atau

Khusus,Special

Aung San Suu Kyi bahwasanya Dewan

Representative of the Secretary-General

HAM PBB melalui United Nations High

atau Wakil Khusus Sekretaris Jenderal

Commissioner

atauIndependent

Rights(UNHCHR), Progress Report Special

Pelapor

Independen)

Expert

atau

atau

Pakar

kelompok

kerjabiasanyaterdiri

dari

lima

Rapporteur pembebasan

for

Human

menegaskan segera

Suu

untuk Kyi

dari

anggota(satu darimasing-masing wilayah

penahanan rumahnya. Menurut salah satu

regional).

Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/13.48

Mandatprosedurkhususditetapkan

par.39

danditentukan olehresolusi yang mereka

Rapporteur repeats his call for the

keluarkan.

termination of the detention of Daw Aung

Pemegang

mandatjuga

melakukankunjungan

ke

negara-

menyebutkan

The

Special

San Suu Kyi under house arrest, which is in contravention

to

international

and

negarauntuk menyelidikisituasi HAMdi

domestic law.penahanan atas Suu Kyi

tingkatnasional.Merekabiasanya

bertentangan

mengirimkansuratkepada

internasional dan juga hukum domestik.

negara

yang

Pemerintah

bersangkutanuntuk harus

tersebutsetujuundanganuntuk

internasional

negarapada

prinsipnyasiap


hukum

Suatu negara sudah sepatutnya

melakukan kunjungan jika pemerintah mengunjungidiperpanjang.

dengan

bertanggung

jawab

menakala

secara terjadi

Beberapa

pelanggaran hak asasi manusia. Apabila

untuk

tidak bertanggung jawab jelas bahwa Universitas Pendidikan Ganesha| 48


negara

yang

bersangkutan

akan

hanyalah pengertian kamus saja, hanya

mendapat sanksi internasional seperti

Dewan

embargo

dalam

mempunyai kemampuan untuk bertindak

oleh

agar dapat mengakibatkan akibat hukum

diistilahkan

maka hal tersebut tidak merupakan

hingga

dikucilkan

pergaulan

internasional

Wolfgang

Friedmann

yang

sebagai non participation sanction(Adji jawaban

negara

yang

sajalah

yang

“campur tangan/intervensi diktator”.

Samekto, 2009). Tidak hanya doktrin pertanggung

Keamanan

Hukum Internasional memberikan pengecualian terhadap prinsip intervensi

dipergunakan dalam perlindungan hak

yang

mana

asasi manusia, adanya doktrin mengenai

tertentu tidak selalu merupakan sebuah

intervensi juga menjadi bagian yang

pelanggaran

cukup penting digunakan dalam hukum

negara lain, yaitu :

internasional (Huala Adolf, 2002).

a.

Suatu

bahwa atas

dalam

keadaan

integritas

negara

wilayah

pelindung

telah

Kata intervensi terdapat dalam

diberikan hak-hak intervensi yang

dokumen internasional Piagam PBB pasal

dituangkan dalam perjanjian oleh

2 (7) dan 2 (4) yang mensyaratkan bahwa

negara

PBB dilarang ikut campur dalam urusan

perlindungan. Hal tersebut terjadi

domestik suatu negara, “…to intervere in

pada

matters which are essentially within the

Hubungan Bertetangga Baik dan

domestic jurisdiction of any state”, kecuali

Kerjasama antara Uni Soviet dan

dalam rangka memelihara perdamaian

Afghanistan tahun 1978 di mana

menurut bab VII Piagam. Terdapat dua

pasal

pandangan berbeda terhadap makna

menetapkan

intervensi pasal 2 (7) Piagam PBB,

mengambil

pertama

harus

diperlukan

untuk

teknis

keamanan,

kemerdekaan

bahwa

diinterpretasikan

intervensi dalam

arti

hukum internasional yang berarti adanya penggerogotan (usurpation) kedaulatan

yang Perjanjian

4

meminta Persahabatan,

perjanjian

tersebut

bahwa,

akan

langkah

yang

melindungi dan

keutuhan wilayah kedua negara. b.

Jika suatu negara berdasarkan

atau “intervensi diktator”.Pendapat kedua

suatu perjanjian dilarang untuk

menyatakan

mengintervensi, namun ternyata

bahwa


kata

intervensi



melanggar

c.

maka

anggota suatu organisasi yang digunakan

negara lainnya juga adalah pihak

alasan dalam hal ini sebagai justifikasi

dalam perjanjian tersebut berhak

terhadap tindakan yang diambil Dewan

untuk melakukan intervensi.

HAM

Jika

pelanggaran HAM di Myanmar.

suatu

dengan

d.

larangan

ini

negara

melanggar

serius

f.

ketika

menghadapi

ketentuan-

Pelanggaran HAM yang dilakukan

ketentuan hukum kebiasaan yang

oleh Myanmar pun bukanlah pelanggaran

telah diterima umum, maka negara

HAM biasa melainkan pelanggaran berat

lainnya mempunyai hak untuk

HAM karena telah melakukan penahanan

mengintervensi negara tersebut

terhadap tokoh demokrasi Aung San Suu

sebagai alasan pembelaan diri.

Kyi. Atas penangkapan dan penahanan

Jika

negaranya

secara sewenang-wenang terhadap Suu

diperlakukan semena-mena di luar

Kyi maka masyarakat internasional ikut

negeri, maka negara itu memiliki

melakukan kecaman terhadap Myanmar

hak untuk mengintervensi atas

baik melalui organisasi internasional atau

nama

pun

warga

warga

negara

tersebut,

setelah semua cara damai diambil. e.

PBB

Suatu

intervensi

dapat

tindakan

lain

untuk

ikut

mengupayakan kebebasan bagi Suu Kyi.

pula

Dengan berbagai mekanisme serta

dianggap sah dalam hal tindakan

prosedur-prosedur

bersama oleh suatu organisasi

Dewan HAM menandakan bahwa dewasa

yang

ini hak asasi manusia sudah menjadi isu

dilakukan

kesepakatan

yang

terdapat

di

bersama negara-negara anggota.

global yang melanda seluruh dunia. Jika

Suatu intervensi dapat juga sah

suatu negara melakukan pelanggaran

manakala

HAM

tindakan

tersbut

terlebih

merupakan

suatu

dilakukan atas permintaan yang

pelanggaran berat HAM maka masyarakat

sungguh-sungguh dan tegas-tegas

internasional seketika dan spontan akan

dari pemerintah yang sah suatu

memberikan

negara.

mengisyaratkan

Point (e) di atas, yaitu intervensi

tidak lagi dapat berlindung di balik

atas kesepakatan bersama negara-negara

kedaulatan teritorialnya atas pelanggaran


reaksinya. bahwa

Hal

tersebut

negara-negara



hak asasi

manusia yang terjadi

di

penangkapan sewenang-wenang hingga

wilayah.Masyarakat internasional yang

memiliki hak atas pengadilan yang adil

ikut

dalam pasal 10. Adanya resolusi yang

melakukan

Myanmar

inervensi

semata-mata

terhadap

hanya

untuk

dilakukan oleh kelompok kerja (Special

menghentikan pelanggaran-pelanggaran

Rapporteur) tersebut membuktikan salah

berat HAM yang terus menerus terjadi di

satu langkah Dewan HAM dalam ikut

negara tersebut.

berperan aktif dalam pembebasan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.

SIMPULAN

Penangkapan, penahanan, hingga

Era baru Dewan HAM PBB saat ini telah

memberikan

kepadanya

untuk

kewenangan

kemanusiaan

tindakan yang tegas sekalipun terhadap

bertentangan

dengan

setiap pelanggaran HAM di seluruh

dasar hukum internasional.Atas dasar

dunia.Kinerja Dewan HAM yang konkret

tersebut pula masyarakat internasional

terlihat

dirasa

upaya

melakukan

dialami oleh Suu Kyi merupakan suatu kejahatan

dalam

dapat

peradilan yang sewenang-wenang yang

pembebasan

berhak

yang

prinsip-prinsip

untuk

melakukan

seorang tahanan rumah sekaligus tokoh

intervensi terhadap kedaulatan Myanmar

demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.

sebagai suatu negara.Melalui mekanisme

Dalam

HAM

Universal Periodic Review Dewan HAM

38

memiliki hak untuk meminta laporan dari

Special

setiap negara atas kondisi HAM yang ada

Rapporteur reiterates his call for the

di wilayah teritorialnya. Maka dalam UPR

termination of Daw Aung San Suu Kyi’s

10th di Geneva, 24 Januari – 4 Februari

detention under house arrest, which is in

2011 par. 29 disebutkan “The Secretary-

contravention of articles 9, 10 and 19 of

General, the High Commissioner for Human

the Universal Declaration of Human

Rights, the Security Council, the General

Rights…”Ketiga pasal tersebut sama –

Assembly, the Human Rights Council and

sama menyebutkan bahwa seseorang

the Special Rapporteur on the situation of

berhak

untuk

human rights in Myanmar called for the

mengemukakan pendapat, larangan atas

immediate release of Daw Aung San Suu

resolusi

A/HRC/10/19 disebutkan

Dewan

tahun

2009

bahwa,

“The

atas

kebebasan


par.



Kyi,

and

of

all

remaining

political

prisoners.” Artinya organ-organ tersebut telah mengeluarkan seruan-seruan agar pemerintah

Myanmar

segera

membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan

rumahnya.

Hal

tersebut

membuktikan bahwa jika pelanggaran HAM terjadi di suatu negara terlebih merupakan suatu pelanggaran berat HAM maka masyarakat internasional seketika dan spontan akan memberikan reaksinya. Selain itu juga mengisyaratkan bahwa negara-negara tidak lagi dapat berlindung di balik kedaulatan teritorialnya atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah negaranya, termasuk Myanmar.




DAFTAR PUSTAKA BUKU Ambarwati, dkk, 2009, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Adji Samekto, 2009, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung. C. de Rover, 2000, To Serve & to Protect – Acuan Universal Penegakan HAM, PT. RajaGrafindo Persada. Huala Adolf, 2002, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2010,HAM Dalam Dimensi Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, Pengantar Hukum Organisasi


Internasional, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta.

INTERNET Rudi M.Rizki, “Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, URL: www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok_ pokok_HAM_Intl.pdf Richard B. Bilder, “Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia”, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, URL: http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/ Tinjauan_Umum_Hukum_HAM.pdf Tomy Gutomo, “Makna Kemenangan NLD bagi Suu Kyi”, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, URL :http://library.uinsby.ac.id/index.php/ne ws-and-events/947-makna-kemenangannld-bagi-suu-kyi Renne R.A Kawilarang dan Shinta Eka Puspasari, 2009, “PBB: Penahanan Suu Kyi Melanggar Hukum”, diakses pada 19 Maret 2016, URL: http://dunia.vivanews.com/news/read/4 3454pbbpenahanan_suu_kyi_melanggar_hukum Universal Periodic Review, diakses 1 Maret 2016, URL :http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/U PR/Pages/UPRmain.aspx Background information on the Advisory Committee, diakses 3 Maret 2016, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HR C/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACInd ex.aspx Universitas Pendidikan Ganesha| 53


Special Procedures of The Human Rights Council, diakses 3 Maret 2016, URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/ chr/special/index.htm INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL

HUKUM

Piagam PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) ICCPR Resolusi Majelis Umum PBB Resolusi Dewan HAM PBB



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SECARA INDIVIDUAL OLEH DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB SUATU TINJAUAN TERHADAP TAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI

Recommend Documents