BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DIPLOMATIK
2.1. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar Negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional, dengan laju pertumbuhan Negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada.1 Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bagsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaedahkaedah yang mengatur hubungan antara raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.2 Pengiriman duta Negara Asia serta Arab sejak sebelum Negara-negara barat mengetahuinya. Di benua eropa baru ada pada abad ke 16 masalah pengiriman dan penempatan duta-duta itu diatur menurut hukum kebiasaan. Tetapi hukum kebiasaan internasional mengenai soal ini baru menjadi jelas pada 1 Sumaryo Suryokusumo., Hukum Diplomatik., (Bahan Kuliah) Fakultas Pascasarjana Hukum Internasional UNPAD, Bandung, 1984. h. 4. 2
Ali Sastroamidjojo., Pengantar Hukum Internasional., Jakarta, 1971, h. 165.
abad ke 19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada kongres wina tahun 1815 yang diubah oleh protocol “AixLa-Chapelle” 1818. Kongres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek cara-cara secara umum di bidang diplomasi.3 Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga BangsaBangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar Negara haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi konfrensi den haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.4 Sementara itu konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi juga setelah dengan panjag lebar membahasnya telah menetapkan dua konvensi satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai
3
Ali Sastroamidjojo, Op cit, h. 166.
4
Sam Suhaidi., A Concise HIistory of the Law of Nations,Bandung,1969.h. 5.
pejabat konsuler. Dua konvensi itu telah diratifikasi oleh dua belas Negara Amerika, tetapi Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai suaka diplomatik, dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Namun konvensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi hukum diplomatik. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dalam tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional.5 Selama tiga puluh tahun (1949-1979) komisi telah menangani dua puluh tujuh topik hukum internasional, tujuh diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik yaitu:6 1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik 2. Pergaulan dan kekebalan konsuler 3. Misi-misi khusus 4. Hubungan antar negara dan Organisasi Internasional ( Bagian I ) 5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat Diplomatik dan orag-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional
5
6
Ibid., h. 7.
Pasal 13 (ayat 1) Piagam PBB, antara lain Majelis umum diminta untuk memprakarsai studi-studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan Hukum Internasional beserta kodifikasi.
6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik 7. Hubungan antar negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II) Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk pejabat diplomatik dan lain sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan diatas Komisi Hukum Internasional bertujuan untuk tidak saja meningkatkan pengembangan kemajuan hukum internasional, tetapi juga membuat kodifikasinya, termasuk di dalamnya hukum diplomatik. Pengemban kemajuan hukum internasional diartikan sebagai “persiapan perancangan konvensi mengenai masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum internasional atau mengenai hukum yang belum cukup berkembang dalam praktek negara-negara”. Sedangkan yang diartikan dengan kodifikasi hukum internasional adalah “perumusan yang lebih tepat dan sistematis dari peraturan hukum internasional di pelbagai bidang yang sudah secara luas menjadi praktek, teladan dan doktrin negara. Rancangan-rancangan yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional itu merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hukum internasional, dan saran-saran untuk pengembangan kemajuan pada hakekatnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika rancangan
tersebut diperiksa oleh suatu konferensi internasional, pada umumnya mengalami perubahan, yang kadang-kadang perubahan itu bersifat substansial. Namun sebelumnya rancangan itu disampaikan kepada semua pemerintah Negara anggota untuk memperoleh tanggapan baik selama dibahas di dalam Komisi Hukum Internasional maupun sebelum disampaikan kepada majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.7 Dapat ditambahkan bahwa pengaturan hukum diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan, yaitu sejak kongres wina tahun 1815, yang diubah oleh protocol “Aix-La-Chapelle” tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konferensi mengenai hubunga diplomatik di wina, dari tanggal 2 Maret -14 April 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik. Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik, atau sistem sosialnya. Konvensi telah menetapkan antara lai maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksaaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil Negara. Pada tanggal 8 desember 1969, Majelis Umum Perserikatan Bangsa7
Sumaryo Suryokusumo., Op cit., h.. 8.
bangsa menerima baik konvensi mengenai misi khusus dan suatu protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi mengenai misi khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggan 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengirim dan menerima misi khusus, yaitu misi ke Negara lain dengan persetujuan Negara tersebut, dengan tujuan menangani masalahmasalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas tertentu. Indonesia dapat menerima seluruh isi konvensi mengenai misi khusus ini kecuali protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi misi khusus yang dimaksud untuk melengkapi konvensi wina 1961 mengenai hubungan
diplomatik,
akan
membantu
guna
meningkatkan
hubungan
persahabatan antar bangsa di dunia yang prinsipnya tanpa membedakan ideologi, sistem politik dan sistem sosialnya.
2.2. Pengertian dan Asas dalam Hukum Diplomatik Pengertian asas adalah kebenaran dasar yang dapat member arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret sehingga sehingga seluruh kaidah yang terdapat pada suatu bidang hukum menjadi kesatuan yang tetap utuh.8 Asas hukum harus dapat dipakai sebagai sumber sekaligus asal yang mengandung kebenaran dasar. Suatu saat hukum diharapkan dapat member arah pada penyusunan kaidah hukum yang lebih konkret sehingga kaidah tersebut merupakan jabaran dan asas hukum, sehingga terjadi konsistensi dan mudah 8
Sunaryati Hartono. Politik Hukum menuju satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, h.6.
diimplementasikan. Suatu asas hukum harus dapat dipakai sebagai sarana rujukan apabila suatu saat terjadi perselisihan dalam penafsiran kaidah hukum. Menurut Masyur Effendi, setidaknya ada 7 asas hukum diplomatik, yaitu sebagai berikut. 1. Asas
persamaan,
persaudaraan,
dan
perdamaian.
Tersirat
dalam
pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 2. Asas penghormatan atas perbedaan antarnegara. Hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alenia II 3.
Asas penghormatan atas wakil-wakil Negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan Negara masing-masing, hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea IV
4. Asas penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional, hal ini ditegaskan dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1963 alinea V 5. Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1963 6. Asas tidak dapat diganggugugatnya perwakilan dari masing-masing Negara, hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 7. Asas kepercayaan, ini diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 19619
Asas hukum diplomatik tersebut berpangkal pada asas hukum romawi, misalnya asas itikad baik(bonafides), timbal balik(resiprositas),persetujuan antar bangsa harus ditaati (pacta sunt servanda),selalu berdasar pada prinsip keadilan 9
Masyur Effendi, 1993, Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas hukum Diplomatik dalam era ketergatungan antar Bangsa. Usaha Nasional, Surabaya, h.133
(et alquo et bono), persetujuan timbal balik (mutual consent), hak-hak istimewa (privalegium), kekebalan hukum (immunitet). Prinsip yang pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional antara lain good faith, estoppels, res judicatta, circumstantial evidence, equity, pacta sunt servanda, dan effectivities.
2.3 Sumber Hukum Diplomatik Berpijak pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum materiel dari hukum internasional sebagai berikut:10 1. Perjanjian Internasional secara tegas memuat ketentuan yang diakui oleh negara-negara bersengketa. Salah satunya Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961 yang memuat Vienna Convention
Diplomatic
Relations,
Optional
Protocol
Concerning
acquisition of Nationality, Optional Protocol Concerning The Compulsary Settlement. 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional praktik umum yang diakui sebagai hukum.Yang dapat dijadikan kebiasaan internasional jika suatu kebiasaan bersifat umum dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. 3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. Diantaranya
kesepakatan
bersama,
prinsip
timbal
balik,
prinsip
komunikasi bebas, prinsip tidak di ganggu gugat, prinsip layak dan umum, prinsip eksteritorial.
10
Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38
4. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum terkemuka dari berbagai negara di dunia. Putusan pengadilan mengikat pada pihak yang diwajibkan melaksanakan keputusan tersebut.
2.4 Pengaturan Hukum Diplomatik di Indonesia Penyelenggaraan hukum diplomatik di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.11 1. UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic\ Relation concerning acquisition of Nasionality 1961) dan pengesahan Konvensi opsionalnya
Wina
mengenai
hubungan
mengenai hal memperoleh
konsuler
beserta
kewarganegaraan
protokol (Vienna
convention on consular relation on optional protocol to the Vienna convention on consular relation concerning acquisition of nationality 1963) 2. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik Konvensi ini terdiri dari 53 pasal (hampir secara keseluruhan telah memuat semua aspek penting dalam hubungan diplomatik), dan 2 protokol opsional/protokol pilihan terdiri atas: protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan (8 pasal) dan protokol pilihan mengenai keharusan 11
Widodo I, op,cit, h. 42.
penyelesaian sengketa (10 pasal). Konvensi tersebut berlaku sejak tanggal 24 april 1964. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1987, ada 151 negara yang meratifikasi, 42 negara diantaranya menjadi pihak dalam protokol opsional tentang perolehan kewarganegaraan, dan 52 negara diantaranya menjadi pihak dalam protocol pilihan tentang keharusan penyelesaian sengketa. Konvensi Wina tahun 1961
mengatur tentang pokok-pokok
pikiran sebagai berikut. 1. Hak dan cara pengangkatan serta penyerahan surat kepercayaan (pasal 1-19) 2. Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik (pasal 20-28) 3. Kekebalan dan keistimewaan diplomat dan staf diplomatik (pasal 2936) 4. Kekebalan bagi anggota keluarga diplomat dan staf pelayan (pasal 3747) 5. Penandatanganan, aksesi, ratifikasi, dan mulai berlakunya konvensi (pasal 48-53) 3. Konvensi New York tahun 1969 tentang pengesahan Konvensi mengenai misi khusus Undang-undang ini mengatur tentang pengesahan konvensi tentang Misi Khusus. Konvensi mengenai misi khusus ini sering disebut Konvensi New York Tahun 1969. Konvensi New York melupakan pelengkap dari Konvensi Wina 1961 dan 1963. Konvensi tersebut terdiri atas pembukaan dan 55 pasal, secara keseluruhan mengatur tentang penerimaan dan pengiriman misi khusus. Pengertian misi khusus dalam konvensi New
York adalah misi kenegaraan yang dibentuk khusus oleh suatu Negara untuk dikirimkan ke Negara lain berdasar persetujuan Negara yang bersangkutan dengan tujuan menangani masalah-masalah khusus atau menjalankan berbagai hal yang berkenaan dengan tugas-tugas khusus lainnya. Indonesia cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui perundingan
atau
konsultasi
dan
musyawarah
daripada
harus
menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional, tetapi bagi Indonesia Mahkamah Internasional hanya akan di dayagunakan apabila upaya penyelesaian konflik melalui cara konsultasi dan perundingan mengalami jalan buntu.
2.5Pengertian Surat Kepercayaan Surat kepercayaan (Letter of credence/ credential) berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perjanjian Internasional, adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Setealah terjadi aggrement, negara pengirim segera membuat surat kepercayaan (letter of credence) dengan ditandatagani oleh kepala Negara/ kepala pemerintahan Negara pengirim. Secara procedural, sebelum penandatanganan tersebut, menteri luar negeri Negara pengirim harus membubuhkan paraf diatas surat kepercayaan, dalam kapasitas sebagai saksi. Surat kepercayaan ditujukan kepada kepala Negara/kepala pemerintahan Negara penerima yang berisi tentang :
A. Pemberitahuan tentang penunjukan kepala pemerintah atau kepala Negara atas seseorang (ditulis namanya) untuk menjabat kepala perwakilan di Negara penerima dengan pangkat tertentu (misalnya duta besar) B. Permohonan agar kepala perwakilan yang ditunjuk tersebut dipercayai oleh Negara penerima baik perkataan maupun tindakannya, karena Negara pengirim telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya. C. Pada surat kepercayaan kadang-kadang dicantumkan pula masa bhakti dari kepala perwakilan yang akan di kirimkan12 Dalam kondisi normal surat kepercayaan diserahkan oleh duta besar/duta pada awal pemangkuan jabatan, yaitu pada saat upacara penerimaan kepala perwakilan oleh kepala Negara/kepala pemerintah. Meskipun demikian, selain pada saat awal pemangkuan jabatan, mungkin kepala perwakilan dapat diwajibkan menyerahkan surat kepercayaan kembali pada saat tengah menjalankan tugas (yaitu surat kepercayaan pengganti). Penyerahan surat kepercayaan pengganti diperlukan jika: A. Pangkat agen diplomatik diubah, misalnya kantor perwakilan diplomatik tersebut setingkat kedutaan, kemudian karena alasan tertentu diubah menjadi setingkat kedutaan besar; B. Terjadi perubahan sistem politik atau sistem ketatanegaraan yang sifatnya mendasar, baik di Negara penerima maupun di Negara pengirim
12
Masyur Effendi, op. cit, h. 39
C. Sebutan
kepala
Negara
yang
mengangkat
mengalami
perubahan/meninggal dunia. Perubahan sebutan kepala Negara berubah karena adanya perubahan bentuk Negara, misalnya dari kerajaan ke republik.
2.6 Hubungan diplomatik Indonesia – Brasil Hubungan bilateral Indonesia-Brasil sejatinya telah terjalin 55 tahun. Perkembangan hubungan diplomatik antar dua Negara tersebut sangat kuat, hal ini mungkin dikarenakan kedua Negara ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya, kedua Negara ini sama-sama memiliki keragaman etnis, Indonesia dan Brasil sama-sama memiliki penduduk dengan angka cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS, laju pertumbuhan rata-rata Perdagangan Indonesia-Brasil selama lima tahun terakhir (2003-2007) sebesar 25,5 % pertahun. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2003 sebesar US$ 576 juta dan tahun 2007 sebesar US$ 1,5 milyar atau meningkat 29,1%, dibandingkan periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar US$ 1,1 milyar. Sedangkan pada periode (Januari-Maret 2008) total perdagangan kedua negara yaitu sebesar US$ 578,4 Juta atau naik sebesar 86,4% % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar US$ 310,3 Juta.13
13
Siaran Pers, 2008, Kunjungan Menteri Perdagangan Ri Ke Brazil: Tingkatkan Hubungan Perdagangan Dan Investasi Yang Lebih Strategis, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2008/08/04/kunjungan-menteri-perdagangan-rike-brazil-tingkatkan-hubungan-perdagangan-dan-i-id1-1353754127.pdf diakses tanggal 7 Desember 2015
Berikut beberapa kerjasama antara Indonesia dan Brasil: 1. Dalam bidang Ekonomi: Pemerintah Brasil menawarkan program percepatan kerjasama bilateral dibidang perdagangan dengan Indonesia sampai 3% dari total perdagangan global kedua negara. Perdagangan total RI-Brasil selama tahun 2006-2008 rata-rata tumbuh sebesar 33,57% per tahun. Ekspor Indonesia pada periode 2004-2008 mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 38,49% per tahun. Sedangkan impor Indonesia tercatat tumbuh rata-rata sebesar 30,83% per tahun. Produk-produk ekspor utama dari Indonesia ke Brasil adalah komoditi pertanian dan perkebunan seperti karet alam, Crude Palm Oil (CPO), kakao, dan minyak sawit; produkproduk manufaktur seperti benang poliester, suku cadang sepeda motor, traktor, kendaraan motor, peralatan pengolahan data otomatis, kertas dan produk kertas dan peralatan mesin elektronik. Produk impor utama Indonesia dari Brasil adalah komoditi pertanian seperti ekstrak minyak kacang kedelai, tembakau dan gula; pertambangan seperti bijih besi; bahan-bahan mentah seperti bubur kertas (pulp) dan kapas; bahan-bahan kimia seperti soda dan sulfat; produk-produk manufaktur seperti turbo jet, tube inox dan mesin untuk pabrik selulose. pada tahun 2008, Untuk meningkatkan hubungan perdagangan tersebut, Menteri Perdagangan Indoneisua Mari Elka Pangestu dan rombongan pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2008 telah melakukan kunjungan kerja ke Brasil. Selama kunjungan Menteri Perdagangan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri dan Menteri Luar Negeri Brasil, serta membuka Forum Bisnis antara pebisnis dari kedua negara. Beberapa hal pokok yang dibahas pada pertemuan adalah bidangbidang kerjasama yang akan dimasukkan ke dalam Kemitraan Strategis,
peningkatan perdagangan beberapa komoditi prioritas seperti kelapa sawit, kedelai, bijih besi, karet, coklat dan barang-barang manufaktur seperti suku cadang kendaraan, tekstil dan garmen. Selain itu Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 25 Agustus 2007 di Brasilia telah pula menandatangani pembentukan Komisi Bersama Indonesia – Brasil. Sidang ke-1 Komisi Bersama direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Oktober 2009 di Brasilia, Brasil. Sementara itu untuk membantu upaya penetrasi pasar Brasil, Indonesia pada
tahun
2005
Indonesia
mendirikan Indonesian
Trade
Promotion
Center (ITPC) di São Paulo. ITPC diharapkan akan dapat bersinergi dengan Camara de Comercio Indonesia – Brasil (Kamar Dagang Indonesia – Brasil) di São Paulo yang telah terbentuk sejak tanggal 29 November 2001. Upaya lain yang dilakukan adalah Direktorat Amerika Selatan dan Karibia bekerjasama dengan KBRI Brasilia, ITPC São Paulo, dan KADIN São Paulo pada tanggal 4-5 Oktober 2007 telah mengadakan Pertemuan Bisnis (Business Meeting) antara eksportir Indonesia dan importir Brasil di São Paulo, Brasil. Sebelumnya pada tanggal 17 – 19 Mei 2004 di Rio de Janeiro telah diselenggarakan Pekan Promosi Terpadu Indonesia yang meliputi kegiatan pameran produk ekspor Indonesia, pertemuan bisnis “one-on-one” antara pengusaha Indonesia dan pengusaha setempat, seminar mengenai hubungan bilateral Indonesia – Brasil, dan pergelaran budaya Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya promosi potensi Indonesia, KBRI Brasilia bekerjasama dengan Direktorat Amerika Selatan dan Karibia pada tanggal 19-20 November 2009 telah menyelenggarakan Festival Indonesia di kota Rio de Janeiro. Pada kesempatan tersebut akan ditampilkan tim kesenian dan peragaan
busana
batik
dengan
sasaran
membidik
segmen
masyarakat
kelas
menengah. Selain kerjasama di bidang ekonomi, hubungan Indonesia dan Brasil harus lebih ditingkatkan terutama di bidang pertahanan dan energi, karena baik Indonesia ataupun Brasil merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Persahabatan kedua negara sudah terjalin sejak lama dan hubungan baik ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Indonesia dan Brasil merupakan negara besar dengan jumlah populasi yang beraneka ragam.14 2. Dalam bidang Investasi Investasi Indonesia di Brasil melalui pembangunan pabrik rokok Djarum di Bahia, Brasil merupakan realisasi kerjasama antara PT Djarum Indonesia dengan Golden Leaf Tobacco, Ltd. (GLT) Dalam kerangka kerjasama tersebut, GLT berkewajiban untuk membayar biaya lisensi yang jumlahnya dihitung total dari penjualan rokok yang dipasarkan secara eksklusif untuk wilayah Brasil dan Amerika Latin. Sementara, PT Djarum akan menjual kepada GLT mesin-mesin pembuat rokok kretek dan memasok bahan baku serta memberikan supervisi mengenai pembuatan rokok sigaret kretek mesin. Pendirian pabrik rokok PT Jarum yang selesai dibangun pada bulan April 2002 itu merupakan salah satu langkah positif dalam memperkenalkan produk Indonesia serta menambah devisa negara. Sementara investasi Indonesia lainnya di Brasil adalah di bidang kehutanan (Pulp) dan poliester (PT Pulp).
14
Muhamad Irawan, 2011, “Upaya FEALAC dalam Membantu Perdagangan di Indonesia” , URL : http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=192657 diakses tanggal 2 april 2015
3. Dalam bidang Pertanian Pemerintah Brasil sebagai salah satu negara yang mengembangkan sektor pertanian dengan baik disamping sektor industri lainnya. Saat ini telah terdapat Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama di bidang Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara di Brasilia tanggal 18 November 2008 pada saat kunjungan Presiden RI ke Brasil. Sebelumnya Menteri Pertanian kedua negara pada tanggal 16 Maret 2007 di Jakarta telah pula menandatangani pembentukan Komite Konsultasi di bidang Pertanian (Consultative Committee on Agriculture/CCA) sekaligus melakukan pertemuan pertamanya. Pembentukan CCA ini tidak terlepas dari upaya Brasil untuk mengekspor daging sapinya ke Indonesia, namun hal ini masih terhambat oleh isu Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang ditengarai masih terdapat di wilayah Selatan Brasil.
4. Dalam bidang Sosial Budaya Untuk memajukan kerjasama sosial budaya, termasuk di bidang pendidikan, kedua negara telah memiliki perjanjian yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2008 di Jakarta. Bidang-bidang kerjasama yang tercakup dalam perjanjian antara lain meliputi misi pertukaran pengajar, peneliti dan siswa, proyek penelitian bersama untuk mengembangkan sumber daya manusia di universitas pertukaran dokumen dan publikasi dari hasil penelitian bersama; bantuan teknis bagi pengembangan dan pelatihan pengajar dan sebagainya. Indonesia telah beberapa kali mengirimkan misi kesenian ke Brasil untuk mengadakan pertunjukan di beberapa kota. Pada kesempatan kunjungan Presiden RI ke Brasil dan dalam rangka peringatan hubungan bilateral RI-Brasil ke-55,
pada tanggal 19 November 2008 di kota Rio de Janeiro telah diadakan gala dinner yang menampilkan tim kesenian Indonesia. Pada tanggal 19-20 November 2009, KBRI Brasilia dan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menampilkan tim kesenian dan peragaan busana batik untuk mengisi acara Festival Indonesia di kota Rio de Janeiro. 5. Dalam bidang Pertahanan Yang terbaru ialah dalam bidang pertahanan Indonesia dan Brasil sudah menjalin kerjasama yang baik. Tahun anggaran 2009-2014, Indonesia memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai nusantara. Kemudian juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS).
