22
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TENAGA HONORER
1.1
Pengertian Tenaga Honorer Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala tindakan pemerintah
harus berdasarkan dan diatur oleh hukum. Pada awalnya masalah kepegawaian, pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang kini telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan pengelolaan kepegawaian ini secara filosofis adalah untuk melayani masyarakat dan meningkatkan pembangunan Negara, akan tetapi pemerintah dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara menyeluruh sangatlah diakui keterbatasannya sehingga pemerintah memberikan kebijakan khusus dalam mengantisipasi kekurangannya. Salah satu contohnya adalah akibat terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di beberapa instansi pemerintahan maka pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk memperbantukan masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian . Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
22
23
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar untuk diangkatnya tenaga honorer yang nantinya akan di pekerjakan di instansi pemerintah. Pegawai tidak tetap menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian adalah : Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, menyatakan tenaga honorer adalah : Seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaan istilah antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara tersurat memang berbeda, akan tetapi secara tersirat terdapat persamaan antara
24
tenaga honorer dengan pegawai tidak tetap yaitu : sama-sama bukan berstatus sebagai pegawai negeri/ pegawai tetap dan sama-sama mendapatkan honor atas pengabdian kepada Negara atas tenaga yang telah diberikan tanpa mendapatkan tunjangan lainnya seperti yang didapat oleh seorang PNS. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka istilah tenaga honorer semakin berkembang menjadi suatu paradigma baru di lingkungan instansi pemerintahan, selain itu keberadaan tenaga honorer ini merupakan salah satu yang cukup diistimewakan keberadaannya. Walaupun pekerjaan yang dilakukan hampir sama dengan PNS, akan tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu seorang tenaga honorer tidak ada yang menempati jabatan struktural penting dalam instansi pemerintahan. Hal ini karena sifat dari seorang tenaga honorer tersebut hanya diperbantukan yang ditugaskan langsung melalui Surat Keputusan Menteri ataupun Bupati / Walikota. Selain tenaga honorer yang tenaganya dibutuhkan oleh instansi pemerintah, istilah tenaga honorer yang ada saat ini juga identik dengan tenaga yang berasal dari : 1. Tenaga guru disebut GBS (Guru Bantu Sementara) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama melalui SK dan ketetapan, dengan gaji langsung dari Menteri terkait melalui dana APBN. 2. Tenaga Teknis dan Fungsional di lingkungan Departemen Kesehatan
25
disebut PTT (Pegawai Tidak Tetap) seperti Tenaga Dokter, Perawat dan Tenaga Teknis Kesehatan. Mengenai dasar pelaksanaan tugas langsung melalui SK Menteri ataupun SK Bupati/ Walikota dengan gaji didanai oleh APBN/APBD. 3. Tenaga Fungsional di lingkungan Departemen Pertanian disebut PTT (Pegawai Tidak Tetap) seperti Penyuluh Pertanian dengan dasar pelaksanaan tugas langsung melalui SK Menteri dengan gaji didanai oleh APBN. Jika kita lihat dalam Penjelasan Umum Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, jenis tenaga honorer ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer katagori K1 dan tenaga honorer katagori K2. Adapun tenaga honorer yang dimaksud terdiri dari : a. Katagori I Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1
26
Januari 2006.
b. Katagori II Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari tenaga honorer katagori I dan katagori II adalah dari sumber penghasilan mereka, yaitu baik yang berasal dari biaya APBN/ APBD dan bukan APBN/APBD.
1.2
Dasar Pengangkatan Tenaga Honorer Pengangkatan tenaga honorer ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang memuat : Disamping pegawai negeri sebagaiana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.
27
Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Ini artinya bahwa pejabat pembina kepegawaian tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok tetapi juga berhak mengangkat pegawai tidak tetap. Tujuan dari pengangkatan pegawai tidak tetap adalah untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia pada setiap instansi yang membutuhkan agar terciptanya pelayanan publik yang lebih maksimal. Selanjutnya pengaturan mengenai honorer ini kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Mengenai fungsi dari keberadaan tenaga honorer ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, memenuhi kekurangan sumber daya manusia pada setiap instansi yang membutuhkan agar terciptanya pelayanan publik yang lebih maksimal, dan agar dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan tenagaa honorer ini juga diharapkan
28
agar bisa turut membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mendesak/ yang sifatnya khusus seperti kerja lembur dan giliran kerja (shift).
1.3
Hak dan Kewajiban Tenaga Honorer
1.3.1 Hak Tenaga Honorer Selain Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer juga memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan konsekuensi dari kewajiban. Secara logika keduanya memiliki hubungan timbal balik, hak seseorang dapat dipenuhi karena telah menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan syarat untuk mendapatkan hak tersebut. Satjipto Rahardjo menyatakan “antara hak dan kewajiban terdapat hubungan erat yang satu mencerminkan adanya yang lain”21. Secara umum hak tenaga honorer adalah memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan secara spesifik biasanya diatur dalam Surat Keputusan Pengangkatan atau surat perjanjian kerja mereka sebagai honorer. Mengenai isi dari surat perjanjian kerja di setiap instansi pada umumnya sama, hanya saja terdapat perbedaan tempat dimana seorang tenaga honorer/ kontrak ini akan ditempatkan serta mengenai siapa pejabat yang berwenang untuk mengangkatnya menjadi tenaga honorer/ kontrak tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal ini hak dari seorang tenaga honorer/ kontrak tersebut telah diatur dalam salah satu peraturan yaitu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada 21
Satjipto Rahardjo, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54
29
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah No 800/7151/BKD tanggal 4 Desember 2015, Perihal Penyesuaian Upah/ Honorarium Tenaga Non PNS. Dimana salah satu hak tersebut yaitu memperoleh penghasilan berupa Honorarium, sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya. Mengenai honorarium, dalam hal ini berisikan tentang : a. Jumlah honorarium yang diterima oleh tenaga honorer/ pegawai tidak tetap adalah sebesar Rp 1.900.000,- . b. Sedangkan mengenai Iuran Jaminan Sosial, yang terdiri dari : - Iuran Jaminan Sosial Kesehatan : 1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3,00% x Rp 1.900.000,- = Rp 57.000,- Iuaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24% x Rp 1.900.000,- = Rp 4.500,2. Jaminan Kematian (JKM) 0,30% x Rp 1.900.000,- = Rp 5.700,3. Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70% x Rp 1.900.000,- = Rp 70.300,Dalam hal ini mengenai hak dari tenaga honorer/ kontrak/ pegawai tidak tetap ini, seluruh honorarium seperti yang telah diuraikan diatas dibebankan pada APBD pada instansi masing-masing di Provinsi Pada Tahun Anggaran yang
30
sedang berlangsung. Contohnya jika tenaga honorer/ kontrak/ pegawai tidak tetap ini angkat pada tahun 2016, maka honorarium dan iuran jaminan sosial tersebut dibebankan pada tahun 2016. Disisi lain mengenai Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Iuaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wajib dibayar oleh Pemerintah yang dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk mengangkat tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap pada instansi tersebut sesuai dengan ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setiap bulannya selama masa kontrak.
1.3.2 Kewajiban Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali No 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah No 800/7151/BKD tanggal 4 Desember 2015, Perihal Penyesuaian Upah/ Honorarium Tenaga Non PNS, maka dalam hal ini tenaga honorer/ pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak non karir memiliki kewajiban sebagai berikut : a.
Membayar Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dari Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setiap bulannya selama masa kontrak dengan perincian sebagai berikut : 1. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
31
2,00% x Rp 1.900.000,- = Rp 38.000,2. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua (JHT) 2,00% x Rp 1.900.000,- = Rp 38.000,b.
Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap yang ditentukan oleh Pimpinan Instansi Unit Kerja masing-masing atau oleh atasan langsung;
c.
Mengetahui kewajibannya dan melaksankannya dengan sebaik-baiknya serta berusaha meningkatkan efisiensi dan evektifitas kerja, berlaku sopan, rajin, jujur, dan disiplin;
d.
Menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Pemerintah Provinsi Bali baik moril maupun materiil;
e.
Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Kepala Dinas/ Instansi terkait, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap ada perubahan berkenaan dengan : 1. Domisili/ tepat tinggal 2. Status keluarga (perkawinan, kelahiran dan kematian)
f.
Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
g.
PIHAK KEDUA (dalam hal ini tenaga honorer/ pegawai kontrak/ Tenaga Kontrak Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap), dilarang meninggalkan lingkungan kerja pada saat waktu kerja tanpa seijin atasan langsung.
32
1.4
Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005, Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer yang berprestasi, berdedikasi, bekerja terus menerus dan dibiayai oleh APBN/APBD. Pengangkatan tenaga honorer ini dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat tahun anggaran 2009. Dalam hal pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya dengan caara berbuat curang dengan memanfaatkan kedekatan dengan orang penting/
pejabat,
dengan cara
memalsukan berkas-berkas, dengan cara menyuap, maupun dengan cara yang lainnya. Oleh karena itu dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, salah satunya yaitu Asas Kecermatan, maka inilah yang dapat dijadikan salah satu dasar dalam melakukan pemeriksaan berkas tenaga honorer secara cermat dan tegas, agar tidak terpengaruh dan tetap pada aturan hukum yang telah ditentukan. Hal ini karena sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama sebagai dasar dari setiap penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, itu artinya bahwa segala macam tindakan pemerintah harus berdasarkan asas legalitas untuk mencitakan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan penerapan asas legalitas ini
33
oleh pemerintah, maka tindakan yang dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi dasar tindakan pemerintah sehingga nantinya persamaan perlakuan pada setiap orang terutama pegawai, baik itu yang berstatus pegawai negeri maupun pegawai honorer akan terwujud sehingga hak asasi mereka sebagai pegawai akan terjaga. Tenaga honorer dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer harus melewati beberapa tahapan administrasi sebelum dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang didukung oleh beberapa peraturan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan pendataan tenaga honorer dan pengolahannya dilakukan didaerah dengan dikoordinasikan oleh Gubernur dan data yang sudah diolah kemudian disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (yang selanjutnya disebut MENPAN) dan Badan Kepegawaian Negara (yang selanjutnya disebut BKN). Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ini akan dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD. Kebijakan pemerintah tahun 2005 sampai tahun 2009 adalah
34
menyelesaikan tenaga honorer yang telah masuk ke dalam data base, menurut Widjaja pengangkatan ini bertujuan untuk memberantas KKN.22 Oleh karena itu ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dibatasi oleh pemerintah pusat sejak tahun 2005 dan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyelesaikan pengangkatan tersebut sampai tahun 2009. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik artinya pada era reformasi ini banyak terjadi perubahan ditatanan sosial Negara, perubahan yang sangat menonjol adalah keinginan rakyat agar pemerintahan diselenggarakan dengan baik, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga aparatur Negara harus membebaskan diri dari keterikatan pada salah satu partai politik yang memerintah pemerintahan (netral). Aparatur Negara harus menanamkan jiwa pengabdian kepada bangsa, Negara dan pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka produktivitas aparatur selain diukur dengan kinerja pelaksanaan tugas jabatan atau pekerjaan juga perlu diukur dengan manfaat dan dampaknya dalam masyarakat, baik dalam pemberian pelayanan maupun dari kegiatan pengelolaan kebijakan yang harus dilaksanakan masingmasing.
22
h.66
Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
35
Peningkatan aparatur artinya tantangan yang dihadapi manajemen pemerintahan pada kenyataan saat ini adalah kualitas pelayanan publik yang masih rendah, pola perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum terstruktur dengan baik, kebocoran anggaran, tingginya tingkat korupsi dan buruknya birokrasi karena belum diterapkan prinsip-prinsip good governance, masalah korupsi terkait erat dengan buruknya birokrasi. Sistem pengawasan baik internal maupun eksternal belum mantap merupakan cerminan dari belum optimalnya manajemen sumber daya manusia aparatur yang berbasis kompetensi. Fakta yang memprihatinkan yaitu belum banyaknya dirumuskan dari standar kompetensi tersebut yang diantaranya kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Selain kompetensi, tantangan pada sumber daya manusia aparatur juga meliputi jumlah dan distribusi menurut lembaga dan daerah. Penataan perlu dilakukan untuk mewujudkan jumlah/ komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi internal maupun eksternal pemerintah sehingga pemerataan pegawai dapat terwujud dengan baik untuk optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Menyelesaikan masalah tenaga honorer artinya banyak tenaga honorer yang mengabdi dalam rentan waktu yang cukup lama, mereka mengabdikan dirinya untuk Negara walaupun mendapatkan upah yang kecil, banyak diantara mereka
yang
berdedikasi
tinggi,
berprestasi,
namun
memiliki
tingkat
kesejahteraan yang masih kurang. Oleh sebab itu Negara memberikan perhatian
36
untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik dengan melakukan pendataan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai : tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan dan peternakan; dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Oleh karena itu selanjutnya pengangkatan tenaga honorer menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil seperti diatas yang didasarkan pada usia dan masa kerja, memiliki kriteria yang antara lain : 1. Penentuan usia dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil : a. Bagi tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012; dan b. Bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014, berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006.
37
2. Penentuan masa kerja dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil : a. Bagi tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012; dan b. Bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014, Mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus menerus. Setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 dalam ketentuan Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Batching yaitu kegiatan mengelompokkan formulir pendataan tenaga honorer yang telah diisi dengan jumlah tertentu dalam satu bendle. 2. Editing yaitu kegiatan memeriksa isian formulir pendataan tenaga honorer dan memberikan tanda edit pada isian yang akan direkam. 3. Coding yaitu kegiatan memberi kode untuk isian uraian formulir pendataan tenaga honorer.
38
4. Setelah itu maka tenaga honorer akan masuk nama-namanya ke dalam data base. Data base adalah kumpulan data tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintah yang telah tercatat di BKN dan mendapatkan nomor induk tenaga honorer (NITH). 5. Dilakukan verifikasi yaitu kegiatan memeriksa kembali kesesuaian daftar tenaga honorer yang dicetak database dengan daftar tenaga honorer yang diusulkan. 6. Validasi yaitu kegiatan membandingkan antara isian dalam formulir pendataan tenaga honorer dengan data yang ada dalam database file apakah sama atau tidak dengan program atau secara manual.
Pendataan dan verifikasi tenaga honorer dilakukan oleh BKN, karena BKN bertugas menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perencanaan kepegawaian Pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil Administrasi kepegawaian Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian Mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 7. Memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.23
Tujuan verifikasi dan validasi adalah untuk mendapatkan kebenaran formal dan material atas kedudukan dan keberadaan tenaga honorer, mendapatkan data riil yang dibayarkan dari APBN/APBD dan mencegah terjadinya korupsi,
23
Sri Hartini, dkk, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 25
39
kolusi dan nepotisme. Kegiatan pengecekan ini dibentuk anggota tim verifikasi dan validasi yang terdiri dari : BKN, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang didampingi oleh pejabat inspektorat dan biro kepegawaian/ BKD serta tim pendataan tenaga honorer dari masing-masing instansi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Audit Tenaga Honorer, audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui proses interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas nilai manfaat. Tim pemeriksa akan mengecek : 1. Surat Keputusan pertama tenaga honorer, memeriksa apakah pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dan melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah. 2. Bukti aktif bekerja secara terus menerus 3. Pengecekan pada dokumen berupa : a. DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) : dokumen anggaran yang berisi pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. b. SPM (Surat Perintah Membayar) : dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DASK.
40
c. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) : dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan uang yang digunakan yang bersumber dari APBN/APBD. 4. Cek fisik keberadaan tenaga honorer 5. Daftar absensi 6. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Berdasarkan
langkah-langkah
yang telah
diuraikan
diatas,
maka
selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh tim audit untuk melakukan wawancara langsung terhadap tenaga honorer dan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer, kemudian laporan hasil audit akan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim diketahui oleh Kepala BKD, Inspektur Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila tidak memenuhi syarat maka dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan. Selain itu jika terbukti ada tenaga honorer yang secara sah dan meyakinkan telah memalsukan atau memberikan data dan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan dan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
