19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Audit Kinerja Sektor Publik
2.1.1
Pengertian Audit Menurut Arens, et.al (2012) menyatakan definisi Auditing adalah sebagai
berikut : “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.” Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa auditing adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Pengertian audit menurut Mulyadi (2002): “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyapaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan” Menurut kedua pernyataan mengenai audit tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa audit merupakan suatu
proses akumulasi dan evaluasi
bukti secara obyektif untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilhasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Agoes (2013) Auditing adalah : “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembuktian dan bukti-bukti
20
pendudkungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran keuangan tersebut.” Sedangkan pengertian auditing menurut Whittington, et.al (2012) sebagai berikut: “Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of thecompany’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited”. 2.1.2
Pengertian Audit Sektor Publik Menurut Suhayati dan Rahayu (2010) pemahaman Audit Sektor Publik
adalah sebagai berikut : "Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen - departemen pemerintah"
Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik merupakan audit yang mengarah pada pemeriksaan pemerintah yang meliputi audit atas hal hal yang berkaitan dengan keuangan, audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi organisasi. Menurut Halim (2007) mengenai makna audit sektor publik adalah sebagai berikut : “Auditing sektor publik adalah suatu control atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Audit dapat mencakup audit laporan
21
keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional, Auditornya adalah auditor pemerintah”.
Pengertian audit sektor publik menurut Rai (2008) adalah sebagai berikut : “Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaanya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang dikemukakan dengan kriteria yang ditetapkan”.
Dari pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan penyediaan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. 2.1.3
Jenis- jenis Audit Sektor Publik Jenis-jenis audit sektor publik menurut Mahmudi (2011) yaitu:
1. Audit Keuangan Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengavaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian
membandingkan kesesuaian
asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Audit Kinerja Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan.
22
3. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi. 4. Audit Forensik Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Sebagai suatu ilmu yang baru, belum terdapat definisi baku dari akuntansi forensik. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan akuntansi forensik, misalnya: “forensic accounting is the action of identifiying, recording, settling, axtracting, sorting, reporting, and verifying past financial data or other accounting activities for settling current or prospective legal disputes or using such past financial data for projecting future financial data to settle legal dispules.” (Crumbley (2003) Forensic and Investigative Accounting) Menurut (Tuanakotta, 2010) pengertian Akuntansi Forensik : “Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan” Menurut Bastian (2007) mengatakan bahwa jenis audit sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu :
1. Audit keuangan (Financial Audit) Menurut bastian (2007), Codification of Auditing Standards and Procedurs (New York:AICPA, 1988) mengatakan bahwa definisi audit atas laporan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:
23
“Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini”. 2. Audit Kinerja (Performance Audit) Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. 3. Audit Investigasi (Special Audit) Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefesiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang no.15 tahun 2004, terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu : 1. Audit Keuangan Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah
laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi yang komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
24
2. Audit Kinerja Audit yang dilakukan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. 3. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Dari ketiga pernyataan atas jenis-jenis audit sektor publik, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat tigas jenis audit sektor publik yaitu : 1. Audit Keuangan Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Audit Kinerja Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja suatu entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan
25
Negara dalam rangka mencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip ekonomi, efesiensi,dan efektivitas, tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan manajemen. 3. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan audit investigasi, maka dari itu, audit dengan tujuan tertentu dapat disebut juga sebagai audit investigasi. 2.1.4
Pengertian Kinerja Pengertian Kinerja menurut Moeharismo (2009): “Merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”. Pengertian kinerja menurut Bastian (2007),
”Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. Dari kedua pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja (performance) merupakan suatu gambaran atas tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi melalui perencanaan strategis suatu organisasi dalam periode tertentu. 2.1.5
Pengertian Audit Kinerja Sektor Publik Menurut Rai (2008) definisi audit kinerja sektor publik adalah : “Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efesiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik”.
26
Pengertian audit kinerja sektor publik menurut Ulum (2009) : “Pengujian sistematis, Terorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efesien dan efektifit dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja”. Penulis menyimpulkan dari kedua pengertian diatas bahwa audit kinerja sektor publik adalah suatu audit yang dilakukan di instansi sektor publik dengan tujuan menilai kinerja dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan publik secara efesien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja. 2.1.5.1 Audit Kinerja Menurut Bastian (2007) audit kinerja adalah: “Pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/ kegiatan pemerintah yang diaudit”. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 mengatakan bahwa audit kinerja adalah: “Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang di audit dan meningkatkan akuntabilitas publik”. Dari kedua penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa audit kinerja adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Ketika audit
27
kinerja merangkul pertanyaan yang lebih luas dari keterampilan kinerja, profesi akuntansi dan audit harus dilengkapi dengan keterampilan profesional lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh (Jones dan Pendlebury, 2010). 2.1.5.2 Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Menurut Rai (2008), terdapat empat pernyataan yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi: 1. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. 2. Staf harus disupervisi dengan baik. 3. Bukti yangt cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. 4. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.
28
2.1.5.3 Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik Menurut Mahsun, et.al (2007) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek atara lain : 1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 3. Kelompok keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). 4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang efek langsung. 5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. 2.1.5.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Menurut Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha (2007), terdapat manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik : 1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. 2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
29
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Menjadi alat komunikasi antarbawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. 6. Mengidentifikasikan apakah kepuasaan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan intansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 2.2 Good Government Governance 2.2.1 Pengertian Good Governance Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika professional dalam
berusaha atau berkarya. Pemahaman
Good Governance dapat didefinisikan seberapa jauh pemahaman atas konsep tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik oleh para auditor, wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan hubungan berbagai pihak dalam kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik dan untuk menciptakan
keunggulan
managemen
kinerja baik pada perusahaan bisnis
30
manufaktur (good corporate governance) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintah. (Sapriyah,2011) 2.2.2 Pengertian Good Government Governance Istilah good governance berasal dari induk bahasa Latin, yaitu gubernare yang diserap oleh Bahasa Inggris meliputi govern, yang berarti steer (mengendalikan), direct (mengarahkan), rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam Bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan. Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Good governance sebenarnya memiliki makna sebagai kepengelolaan atau kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahannya yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2011) Menurut OECD dan World Bank mensinonimkan good governance sebagai : “penyelangaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan”. Menurut UNDP ( United Nations Development Program) (2010) yang dikutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, definisi good governance adalah :
31
“Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat ” Governance mempunyai tiga kaki (three legs): economic, political, and administrative.
Economic
governance
meliputi
proses-proses
pembuatan
keputusan (decision-making process) yang memfalitasi aktivitas economi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelanggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty, and quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Dengan demikian institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (Negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Badan
Perancangan
Pembangunan
Nasional
Republik
Indonesia
(Bappenas RI) mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan definisi antara governance dan government sebagai berikut : 1. Government Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat.
32
2. Governance Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan
dan
seluruh
rangkaian
proses
dimana
keputusan
itu
diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Setelah peneliti mencoba mendefinisikan mengenai pengertian istilah governance sebagaimana telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba untuk mendefinisikan pengertian good governance mulai dari pengertian secara umum hingga pada akhirnya yang mengarah pada ruang lingkup Pemerintah terutama Pemerintah Daerah, sebgaimana hal yang menjadi fokus pada penelitian ini. Dua lembaga yang bertaraf internasional yaitu United nation Development Program (UNDP) mengidentifikasikan definisi dari good governance, menurut UNDP good governance di definisikan sebagai berikut : “Good governance is among other things, participatory, transparent and accpuntable. It is also effective and equitable. And it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the voices of the poorest and the most vulnerable are heard in decision-making over the allocation of development resources”. 2.2.3 Karakteristik Good Government Governance Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik BPKP (2003), mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good governance) adalah: 1. Partisipasi (participation) 2. Transparansi (transparency) 3. Akuntabilitas (acountibility)
33
4. Kemandirian (independency) 5. Pertanggungjawaban (responsibility) Penjelasan mengenai prinsip-prinsip good governance akan dijelaskan berikut ini : 1. Partisipasi (participation) Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. 2. Transparansi (transparency) Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan seacara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. 3. Akuntabilitas (acountibility) Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.
34
4. Kemandirian (independency) Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya pemerintah harus bebas dari segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan pihak lain. 5. Pertanggungjawaban (responbility) Organisasi harus mematuhi peraturab perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, serta setiap individu bertanggung jawab atas segala tindakanya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. 2.3 Kerangka Pemikiran Audit kinerja merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja suatu entitas atau program pemerintah yang diaudit. Pengertian tersebut sejalan dengan pernyataan Bastian (2007) yang menyatakan bahwa audit kinerja merupakan pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program pemerintahan yang diaudit. Audit kinerja dalam pelaksanaanya harus didorong juga dengan independensi auditor yang baik. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan umum.
35
Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun independen dalam penampilan (in appearance). Good Government Governance merupakan penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaraan salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. (OECD dan World Bank). Salah satunya upaya mewujudkan good government governance adalah dengan menigkatkan transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
Negara.
Dalam
peemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi kedalam bentuk laporan keuangan. Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri untuk pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif. Salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam kontesknya yaitu suatu
kesepakatan
menyangkut pengaturan
Negara yang
diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelakupelaku
penting
dalam
Negara.
Dalam
bidang
pengelolaan
keuangan
36
Negara/daerah
adalah
melalui
pemberlakuan
kewajiban
kepada
seluruh
pemerintah untuk daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tata pemerintah yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik juga menisyaratkan adanya kompetisi. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran Negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. 2.3.1
Review Penelitian Terdahulu Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian yaitu sebagai berikut (Tabel 2.1) : Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu
Nama
Judul Penelitian
Variabel penelitian
Hasil Penelitian
Innosanto Beawiharta dan Sri Rahayu (2014)
Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota Dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014
XI : Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota X2 : Implementasi Good Government Governance Y : Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014
Menunjukan bahwa semakin tinggi peran inspektorat pembantu kota, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Dan implementasi good government governance berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.
Olp;
Tabel 2.1 (Lanjutan)
Nama
Judul Penelitian
Pujiono dan Pengaruh Audit Sektor I Ketut Jati Publik TerhadapPengembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
Achmad Badjuri
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik
37
Variabel penelitian
Hasil Penelitian
XI : Pengaruh Audit Sektor Publik Y : Pengembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
Menunjukan bahwa untuk memperbaiki auditsektor publik di Indonesia, yang harus diperhatikan pertama kali adalah perbaikan pada sistemdan standar akuntansi pemerintahan oleh badan yang independen yang mendapat mandat darilembaga eksekutif negara. Langkah berikutnya baru melakukan perbaikan pada sistem danstandar audit. Demikian akan diperoleh hasil yang memuaskan dan jaminan keamanan aset negara bisa dilaksanakan dengan baik. Bahwa integritas dan kompetensi auditor sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor sektor publik pada
Tabel 2.1 (Lanjutan)
Nama
Judul Penelitian
Variabel penelitian
Ulfa Fimela pengaruh good (2011) governance, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik pada Kabupaten Kampar
X1 : Pengaruh Good Governance X2 : Gaya kepemimpinan X3 : Komitmen Organisasi Y : Kinerja Sektor publik
Dian Kemala Pengaruh pemahaman (2011) prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik
X1 : pemahaman prinsip-prinsip good governance X2 : pengendalian intern X3 : komitmen organisasi Y : kinerja
38
Hasil Penelitian
saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Auditor sektor publik diharapkan selalu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya dalam bertugas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menjadi salah satu pihak pengguna hasil audit sektor publik. Menunjukkan hubungan yang signifikan antara good governance, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik. Mengindikasikan organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan pemahaman prinsipprinsip good governance dan pengendalian intern.
39
Tabel 2.1 (Lanjutan)
Nama
Judul Penelitian
Variabel penelitian
Hasil Penelitian
sektor publik
2.3.2 Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Penerapan Good Government Audit kinerja sektor publik adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik (I Gusti Rai, 2008). Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Audit Kinerja. Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat, sehingga mendorong prngawasan dan kemudian tindakan koreksi. Ketika audit kinerja merangkul pertanyaan yang lebih luas dari keterampilan kinerja, profesi akuntansi dan audit harus dilengkapi dengan keterampilan professional lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh (Jones dan Pendlebury, 2010). Audit kinerja sektor publik dapat membantu dalam mengawasi dan meninjau jalannya kinerja pemerintah sektor publik untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas atau program pemerintah secara bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Dengan adanya audit kinerja sektor publik maka setiap entitas pemerintah akan bekerja secara optimal dan meningkatkan kinerjanya, sehingga akan meningkatkan efektivitas good government governance. Jadi seharusnya
40
tinggi audit kinerja sektor publik, maka akan semakin tinggi pula penerapan good government governance. Berdasarkan latar belakang dan analisis pustaka di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: Ho
: Audit Kinerja Sektor Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Government Governance.
Ha
: Audit Kinerja Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Good Government Governance
41
(Solid dan Bertanggungjawab, Efesiensi dan Efektif)
Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
UU No.32 Tahun 2004 (Pemerintah Daerah)
Otonomi Daeah
Kinerja Pemerintah Daerah
Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Audit Kinerja Inspektorat
Partisipasi. Transpransi. Akuntabilitas. Kemandirian. Pertanggungjawaban.
Good Goverment Governance
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Staf harus disupervisi dengan baik. Bukti cukup, kompeten dan relevan. Pemeriksa mempersiapkan dokumen kertas
42
Dari gambar model penelitian diatas Good Government Governance merupakan turunan dari konsep tata kelola umum, yang penjelasan menurut OECD dan World Bank itu sendiri yaitu penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien,
penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politk dan administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya dari definisi Audit Kinerja Sektor Publik menurut I Gusti Rai menjelaskan bahwa audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efesien, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang di audit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat adanya pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Penerapan Good Government Governance. Audit kinerja tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, akuntabilitas termasuk dalam Penerapan Good Government Governance.
