BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian
2.1.1
Auditing
2.1.1.1 Pengertian Auditing Menurut Arens et al (2012:4), pengertian auditing adalah sebagai berikut: “Auditing is the accumulation an evaluating of evidance about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person” Definisi auditing menurut Agoes (2012:4) adalah: “Sesuatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap pelaporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan–catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Dari definisi di atas memberikan pernyataan bahwa auditor memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Dalam pemeriksannya, seorang auditor melakukan audit berdasarkan pada International Standard on Auditing (ISA) yang akan berlaku pada tahun 2015, namun pada penelitian kali ini penulis masih menggunakan SPAP 2011. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan tertentu di dalam perusahaan.
8
9
2.1.1.2 Jenis-Jenis Auditor Jenis-jenis auditor menurut Arens et al (2012:35) dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: 1. Certified Public Accounting firm are responsile for auditing the published hystorical financial statement of all publicly trades companies, most other reasonably large companies, and many
smaller companies and non
commercial organitations. 2. A goverment accountability office auditor is an auditor working fo the goverment
accountability
office
(GAO). Many
of
GAO’s audit
responsibilities are the same as those of a CPA firm. 3. Internal revenue agent (IRA) is responsible for enforcing the faderal tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the courts. A mayor reponsibilities of IRA is to audit the tax payers return to determine wheter they have complied with the tax laws. 4. Internal auditors are employed by individual companies to audit for management.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor terdiri dari: 1. Akuntan publik bersertifikat, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan historis yang dibuat oleh kliennya. 2. Auditor pemerintah, yang bertanggung jawab melaksanaan fungsi audit bagi Kongres, dan memikul banyak tanggung jawab yang sama seperti sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP).
10
3. Auditor pajak, yang bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. 4. Auditor internal, yang berada dalam internal organisasi dan bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut.
2.1.2
Kantor Akuntan Publik
2.1.2.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik Galih Santika B (2006: 26) mendefinisikan Kantor Akuntan Publik adalah organisasi yang menyediakan jasa-jasa audit untuk menentukan apakah perusahaan atau organisasi telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan baik sesuai dengan prosedur serta standar yang berlaku. SPAP (2011) 16000.1 menyatakan definisi KAP adalah: “Organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntan Publik dan meliputi partner, principal, dan staf profesionalnya”. Undang-Undang No. 05 tahun 2011 mendefinisikan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah: “Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.”
11
Arens et al mengelompokan empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan KAP, yaitu: 1. Big Four international firms 2. National firms 3. Regional and large local firms 4. Small local firms
Mengacu pada Undang-Undang No. 05 tahun 2011, Kantor Akuntan Publik dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu: 1. Perseorangan 2. Persekutuan perdata 3. Firma 4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
2.1.2.2 Jasa Kantor Akuntan Publik Menurut Arens et al (2012:32) jasa akuntan publik dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) Assurance Services; (2) Other Assurance Services; (3) Nonassurance services provided by CPAs. Berikut rinciannya: 1. Jasa Assurance Jasa profesional independen yang menyediakan informasi laporan keuangan historis guna meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.
12
2. Jasa Assurance lainnya Jasa ini berbeda dengan jasa atestasi lainnya karena akuntan publik tidak harus mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus mengenai reabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. 3. Jasa Nonassurance KAP melakukan berbagai jasa lainnya yang umumnya berada di luar lingkup assurance. Tiga contoh diantaranya adalah jasa akuntan dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultansi manajemen.
Berdasarkan ketiga jenis jasa akuntan publik, jasa assurance berupa audit atas laporan keuangan merupakan jasa yang paling sering diberikan oleh KAP. Karena jasa tersebut memberikan laporan mengenai reliabilitas suatu asersi berupa opini atas laporan keuangan perusahaan untuk menjamin keandalan laporan keuangan tersebut. Sedangkan jasa assurance lainnya tidak mengharuskan laporan reliabilitas terhadap suatu asersi. Jasa yang ketiga yaitu jasa nonassurance hanya jasa-jasa untuk membantu manajemen perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan. Undang-Undang No. 05 tahun 2011 menjelaskan bahwa jasa akuntan publik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang meliputi: 1. Jasa audit atas informasi keuangan historis. 2. Jasa review atas informasi keuangan historis. 3. Jasa asurans lainnya.
13
Selain jasa asurans sebagaimana telah dijelaskan, akuntan publik atau auditor dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.1.2.3 Standar Profesional Akuntan Publik Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan modifikasi standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPIAPI) yang dijadikan pedoman bagi akuntan publik dalam memberikan jasa profesionalnya. SPAP disusun untuk memenuhi tuntutan peningkatan mutu jasa yang diterbitkan (SPAP, 2011). SPAP terdiri atas enam jenis standar profesional yaitu: 1. Standar Auditing Merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pacuan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Standar auditing tersebut dikelompokan menjadi 3 kelompok besar, yaitui: a. Standar umum, yaitu bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Standar umum berbeda dari standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau sandar umum ini berlaku sama, baik dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan maupun laporan.
14
b. Standar pekerjaan lapangan, berisi peraturan mengenai proses pelaksanaan tugas auditor seperti perencanaan audit dan pemahaman tentang klien. c. Standar pelaporan, berisi laporan-laporan auditor yang wajib diberikan saat auditor selesai mengaudit. Maka dari itu laporan auditor harus jelas dan dapat dimengerti. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAPI yang berpraktik sebagai
akuntan publik, sehingga
pelaksanaannya
bersifat
wajib
(mandatory). 2. Standar Atestasi Memberikan rerangka untuk fungsi atestasi jasa akuntan publik, mancakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan oleh jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lannya. Standar atestasi terdiri dari 11 standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAPI yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory). 3. Standar Jasa Akuntansi dan Review Memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Standar Jasa Akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntannsi dan Review (PSAR). Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAPI
15
yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory). 4. Standar Jasa Konsultansi Memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui KAP. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan konsultansi dilaksanakan demi kepentingan klien. 5. Standar Pengendalian Mutu Memberikan panduan atas perumusan kebijakan bagi KAP yang wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalan mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. 6. Kode Etik Profesi Akuntan Publik Bagian dari kode etik IAPI yang mengatur anggotanya dalam menjalankan praktik akuntan publik. Aturan ini ditetapkan oleh rapat anggota IAPI dan wajib ditaati oleh seluruh anggota serta staf profesional di suatu KAP.
Berdasarkan uraian SPAP, keenam tipe standar profesional tersebut memberi panduan bagi praktisi dalam memberikan jasa profesionalnya sehingga bersifat mengikat dan berkewajiban untuk mematuhi standar tersebut. Hal di atas dapat dijelaskan bahwa Standar Auditing memberikan panduan atas laporan keuangan historis sebuah perusahaan, Standar Atestasi memberikan tingkat
16
keyakinan tertinggi atas jasa atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review merupakan rerangka untuk fungsi jasa nonatestasinya, Standar Jasa Konsultansi untuk para praktisinya yang menyediakan jasa-jasa konsultasi, Standar Pengendalian Mutu berfungsi untuk mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan, serta Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang akan mengatur anggotanya dalam menjalankan praktiknya.
2.1.3
Sistem Pengendalian Mutu
2.1.3.1Pengertian Sistem Pengendalian Mutu Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut: “For a CPA Firm, quality control comprises the methods used to ensure that the firm meets its professional responsibilities to client and others. These method include the organizational structure of the CPA firm and the procedures the firm established ”. Menurut Wahyudiono (2000) menyatakan bahwa: “Quality control atau sistem pengendalian mutu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan.” Menurut SPAP (2011: 160000.1) menyebutkan bahwa kebutuhan pengendalian sistem dalam KAP tersebut: “Setiap Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut”.
17
Berdasarkan konsep sistem pengendalian mutu dihalaman sebelumnya, menunjukan adanya suatu kewajiban KAP untuk menetapkan sistem pengendalian mutu pada semua jenis audit, atestasi, akuntansi, dan review, serta konsultansi yang standarnya telah ditetapkan oleh IAPI dan dibutuhkannya auditor profesional dalam melaksanakan pelaksanaan audit.
2.1.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Mutu Tuanakotta (2013:108) menyebutkan tujuan sistem pengendalian mutu pada KAP adalah untuk memberikan keyakinan kepada kliennya atas kinerja auditor. Tujuan tersebut dibagi menjadi tujuan KAP dan tujuan auditor, yaitu: 1. Tujuan KAP menetapkan dan memelihara suatu QC System adalah untuk memberikan assurance yang layak bahwa : a. KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator. b. Laporan yang diterbitkan KAP atau partnernya, sudah tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. 2. Tujuan auditor adalah mengimplementasi prosedur pengendalian mutu pada tingkat penugasan yang memberikan assurance yang layak bahwa: a. Auditnya
mematuhi
standar
profesional
serta
kewajiban
hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator.
18
b. Laporan auditor yang telah diterbitkan, sudah tepat dalam situasi yang dihadapi.
2.1.3.3 Elemen-elemen Sistem Pengendalian Mutu SPAP mewajibkan KAP mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh mana dalam praktiknya, dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian
mutunya.
Unsur-unsur
dalam
pengendalian
mutu
saling
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, praktik pemekerjaan KAP akan berpengaruh terhadap kebijakan pelatihannya sedangkan praktik pelatihan mempengaruhi kebijakan promosinya. Praktik keduanya akan mempengaruhi kebijakan supervisi, lalu kebijakan tersebut berpengaruh pada kebijakan pelatihan dan promosi. (SPAP, 2011:16000.2). Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi, review, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sistem pengendalian mutu tersebut mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan. (SPAP, 2011: 17000.1). Maka untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, KAP membuat kebijakan dan
prosedur
tentang
elemen-elemen
dikelompokan sebagai berikut:
sistem
pengendalian
mutu
yang
19
1. Independensi Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain (Saragi dan Verani, 2010). Independensi memberikan keyakinan yang memadai bahwa
setiap
lapisan
organisasi
dan
semua
staf
profesional
mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik (SPAP, 2011: 17000.2) 2. Penugasan Personel KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Sifat dan lingkup supervisi dalam penugasan personel harus dipertimbangkan, di mana apabila personel yang ditugasi semakin cakap dan berpengalaman, supervisi secara langsung terhadap personel tersebut tidak diperlukan (SPAP, 2011:17000.4). 3. Konsultasi KAP harus merumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan wewenang yang memadai (SPAP, 2011:17000.6). Sifat konsultasi akan tergantung,
20
antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan. 4. Supervisi KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervisi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review tergantung pada faktor-faktor seperti kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan (SPAP, 2011: 17000.7). 5. Pemekerjaan KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki kualifikasi semestinya. Oleh karena itu, mutu pekerjaan KAP tergantung pada integritas, kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Sehingga hal tersebut memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten (SPAP, 2011:17000.9). 6. Pengembangan Profesional KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur mutu mengenai pengembangan profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan yang memadai sehingga memungkinkan mereka
memenuhi
tanggung
jawabnya.
Pendidikan
profesional
21
berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP (SPAP, 2011:17000.11). 7. Promosi Memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang telah diisyaratkan untuk mendapat lapisan tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan berpengaruh terhadap mutu pekerjaan personel. Kualifikasi personel terseleksi harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada karakter, intelegensi,
pertimbangan
(judgment)
dan
motivasi
(SPAP,
2011:17000.14). 8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien Memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimalis hubungan dengan klien di mana manajemen tidak memiliki integritas. Namun, KAP tidak memiliki wewenang untuk menentukan integritas atau keandalan klien. Sehingga KAP harus bersandar pada prinsip pertimbangan hati-hati dalam menentukan hubungan profesionalnya (SPAP, 2011:17000.16). 9. Inspeksi Memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur, mulai dari independensi hingga penerimaan dan keberlanjutan klien, telah diterapkan secara efektf. Prosedur direksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang
22
bertindak sebagai perwakilan dari kepentingan manajemen KAP (SPAP, 2011:17000.18).
Dalam penerapan sistem pengendalian mutu, kesembilan unsur tersebut saling mempengaruhi. KAP dalam meyakinkan bahwa sistem pengendalian mutunya telah sesuai atau tidak dengan standar audit yang ditetapkan, maka diterapkanlah prosedur pengendalian mutu mengenai supervisi yang mana dipengaruhi oleh faktor kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan dan lingkup konsultansi yang digunakan. Prosedur pengendalian mengenai konsultasi juga digunakan agar staf pelaksana atau personel audit dapat memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan dan wewenang memadai. (Nasution, 2008).
2.1.4
Kinerja Auditor
2.1.4.1 Pengertian Kinerja Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana didefinisikan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
23
Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:570) yaitu: “Kinerja mempunyai pengertian sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris sering diartikan sebagai performance yang mempunyai arti pelaksanaan.” Menurut Veithzhal Rivai (2006:309) menyebutkan bahwa: “Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.” Simamora (2004:423) mendefinisikan kinerja (performaance) sebagai berikut: “Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan oleh masingmasing pekerja.” Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman
dan
kesungguhan
waktu
yang diukur
dengan
mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar) di mana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dan kinerja manajer adalah pada output yang dihasilkan. (Simposium Nasional Akuntansi X: 2007).
24
2.1.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja Penilaian kinerja merupakan penentuan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja ini bermanfaat bagi dua kepentingan, yaitu kepentingan karyawan dan kepentingan perusahaan. Bagi karyawan, penilaian kinerja merupakan sarana untuk pengembangan karir mereka. Bagi pihak perusahaan, penilaian kinerja sangat penting peranannya dalam mengambil keputusan terhadap penempatan, kompensasi, pelatihan, pemacu motivasi kerja karyawan dan aspek-aspek lainnya yang berguna untuk melancarkan jalan perusahaan untuk mencapai tujuannya. (Rikawati, 2012). Adanya penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang digunakan. (Rikawati, 2012). Agus Dharma (2000: 150) mengemukakan tujuan dari penilaian kinerja sebagai berikut: 1. Mengukur tanggung jawab karyawan. 2. Sebagai dasar bagi peningkatan dan pengembangan karyawan.
2.1.4.3 Pengertian Kinerja Auditor Wibowo (2007:7) menjelaskan bahwa kinerja auditor merupakan hasil kerja dalam mewujudkan tujuan, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat yang diukur berdasarkan ukuran kuantitatif
25
maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan. Trianingsih (2007) menyatakan bahwa kinerja auditor sebagai suatu keadaan di mana akuntan publik melakukan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan, baik dalam hal posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dari kualitas maupun kuantitas. Kualitas berarti mutu kerja yang dihasilkan, sementara kuantitas adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Unsur-unsur penilaian kinerja menurut Veithzal Rivai (2005:29-30) adalah sebagai berikut: 1. Penetapan misi, tujuan dan sasaran perusahaan 2. Penetapan secara startegis dan kebijakan operasional perusahaan 3. Penetapan dan pengembangan indikator-indikator kinerja, dengan cara : a) Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. b) Pelaporan hasil-hasil secara formal. c) Penggunaan informasi kinerja.
Larkin (1990) dalam Trianingsih (2007) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, dimensi tersebut adalah:
26
1. Kemampuan Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Komitmen Profesional Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. 3. Motivasi Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 4. Kepuasan Kerja Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.
2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu Pencarian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya
memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya. Umumnya kajian yang dilakukan
oleh
peneliti-peneliti
dari
kalangan
akademis
dan
telah
mempublikasikannya pada beberapa jurnal cetakan dan jurnal online (internet). Penelitian tentang standar pengendalian mutu dan kinerja auditor.
27
Terdapat perbedaan objek (KAP) yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Objek dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh Kantor Akuntan Publik di Bandung. Berikut adalah Tabel 2.1 tentang Ringkasan Penelitian Terdahulu: Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No.
Penulis
Tahun
1.
Natasya Aulia Ramadhani
2013
2.
Rikawati
2012
3.
Sri Trianingsih
2007
Judul
Variabel
Pengaruh 1. Sistem Sistem pengendalian Pengendalian mutu Mutu dan 2. Kompetensi Kompetensi Auditor Auditor 3. Kualitas audit Terhadap Kualitas Audit
Hasil Penelitian
Sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, sebuah KAP perlu sistem pengendalian mutu. Pengaruh Peer 1. Peer review Penerapan standar Review dan 2. Standar pengendalian mutu Penerapan pengendalian berpengaruh kuat Standar mutu dan signifikan. Hal Pengendalian 3. Kinerja auditor ini menunjukan Mutu KAP bahwa hubungan Terhadap standar Kinerja pengendalian mutu Auditor KAP berada pada tingkat “seringkali menerapkan standar pengendalian mutu KAP” maka hal ini berdampak pada kinerja auditor. Independensi 1. Pemahaman 1. Pemahaman good Auditor dan good governance tidak Komitmen governance berpengruh Organisasi 2. Gaya langsung terhadap Sebagai kepemimpinan kinerja auditor. Mediasi 3. Budaya 2. Gaya
28
4.
Gusti Ayu Novi Anggraeni & I Dewa Nyoman Badera
2013
5.
Nurul Arifah
2012
2.3
Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kinerja Auditor Di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor
organisasi 4. Independensi auditor 5. Komitmen organisasi 3. 6. Kinerja auditor
kepemimpinan berpengruh langsung terhadap kinerja auditor. Budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor.
1. Penerapan sistem pengendalian mutu 2. Kinerja auditor
Penerapan variabel independensi, penugasan personel, supervisi, dan inspeksi berpengaruh positif pada kinerja auditor di KAP wilayah Provinsi Bali.
1. Independensi auditor 2. Komitmen organisasi 3. Gaya kepemimpinan 4. Kinerja auditor
Independensi auditor, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan berpengruh secara simultan terhadap kinerja auditor
Kerangka Pemikiran Setiap badan usaha pasti dituntut untuk memiliki kinerja yang baik.
Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan
29
organisasi yang bersangkutan. Sumber daya manusia tersebut harus berkualitas dan profesional dalam bidangnya. (Andayani, 2012) Mangkunegara (2000:67) menjelaskan bahwa: “Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” Dari pemahaman yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang baik dapat tercapai apabila di dalamnya terdapat perumusan tujuan, terdapatnya kerjasama, bersifat keberlanjutan, terjadi komunikasi dua arah dan feedback atau umpan balik. Maka setiap KAP wajib memiliki pengendalian mutu yang harus diterapkan pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi, dan review yang standarnya ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Setiap penugasan jasa profesional, KAP wajib bertanggung jawab untuk mematuhi SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KAP wajib mempertimbangkan
integritas
sifatnya,
independensi
terhadap
kliennya,
kompetensi, objektivitas serta penggunaan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Oleh karena itu KAP harus memiliki sistem pengendalian mutu yang mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian penugasan profesional dengan SPAP. KAP wajib mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kepada personelnya sehingga bisa meningkatkan kinerja auditornya (Puspitasari, 2010 dalam Rikawati, 2012). Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik mampu mengendalikan mutu pemeriksaan dan bertindak profesional. KAP
30
bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Salah satu standar yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP,2011). Oleh sebab itu, adanya keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki sistem pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP sehingga harus komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktif KAP. (SPAP, 2011:16000.1). Berdasarkan pemahaman beberapa konsep di atas, maka tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkan para pengguna jasa, bahwa akuntan publik dalam memberikan jasanya telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Sehingga dalam sebuah proses audit, bagian yang terpenting adalah kinerja auditor, karena hal tersebut dapat menentukan baik tidaknya pelaksanaan audit. Larkin (1990) dalam Trianingsih (2007) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, dimensi tersebut adalah: 1. Kemampuan Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Komitmen Profesional Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh audititor tersebut.
31
3. Motivasi Motivsi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 4. Kepuasan Kerja Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.
Dari kerangka pemikiran di atas, sistem pengendalian mutu KAP dapat meningkatkan kinerja auditor. Jika sistem pengendalian mutu diterapkan dengan baik, maka kinerja auditor juga akan meningkat. Berikut ini terdapat kerangka pemikiran mengenai sistem pengendalian mutu serta pengaruhnya terhadap kinerja auditor dapat dilihat pada Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran:
32
33
2.4
Hipotesis Menurut Sugiyono (2012:64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan dua hipotesis yaitu: H0 : Sistem pengendalian mutu tidak berpengaruh tehadap kinerja auditor. H1 : Sistem pengendalian mutu berpengaruh tehadap kinerja auditor.
