BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian pangan menempati prioritas penting. Keadaan ini tercermin dari berbagai bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah di sektor pangan terutama beras, seperti intervensi pengembangan teknologi pangan, ketahanan pangan maupun kebijaksanaan harga. Intervensi tersebut ditujukan untuk memecahkan masalah pangan nasional, yaitu penyediaan pangan yang tidak merata di seluruh tanah air serta terjangkauanya daya beli masyarakat (Amang, 1993). Konsep ketahanan pangan yang tercantum dalam UU tersebut memberi penekanan pada akses setiap RT terhadap pangan yang cukup, bermutu, dan harganya terjangkau. Implikasi kebijakan dari konsep ini adalah bahwa pemerintah disatu pihak berkewajiban menjamin kecukupan pangan. Dalam arti jumlah dengan mutu yang baik serta stabilitas harga dan di pihak lain peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dari golongan berpenghasilan rendah (Tambunan, 2003). Secara umum dikatakan bahwa masalah pangan merupakan sebagian dari masalah kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat akibat adanya ketimpangan antara kebutuhan persediaan, permintaan pangan dan kesehatan. Permintaan pangan mempunyai kaitan erat dengan pendapatan, harga pangan dan non pangan, pendidikan rumah tangga, serta adat dan kebiasaan. Jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak saja dipengaruhi oleh produksi,

Universitas Sumatera Utara

ketersediaan pangan nasional atau ketersediaan pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh daya jangkau ekonomi (daya beli), kesukaan, pendidikan dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat (Yulianti, 2011). Beras merupakan bahan pangan pokok sumber karbohidrat yang masih menjadi prioritas utama di berbagai wilayah Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik (Dermoredjo, 2003). Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang perberasan baik yang menyangkut aspek praproduksi, proses produksi, serta pasca produksi. Salah satu lembaga pangan yang diberi tugas pemerintah untuk menangani masalah pasca produksi, khususnya dalam bidang harga, pemasaran dan distribusi adalah Badan Urusan Logsitik (Bulog). Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen dan produsen (Suryana, 2001). Program Raskin dianggap sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mentransfer pendapatan kepada kelompok sasaran (keluarga miskin). Salah satu bentuk transfer pendapatan adalah melalui komoditas beras yang dijual dengan harga bersubsidi kepada rumah tangga miskin, sehingga kebijaksanaan ini dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga kelompok miskin dan dapat meningkatkan daya beli mereka (Amang, 1999). Dewasa ini program beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah suatu programnasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam


memenuhikecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaanberas bersubsidi.Selain itu tujuan Raskin jugamemberikan bantuan pangan/beras

kepada

keluarga

miskin

dalam

rangka

mengatasimasalah

kekurangan gizi makro masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Sasaran Raskin untuk tahun 2012 yaitu berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1600,00/kg netto di titik distribusi. Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) Raskin adalah rumah tangga miskin di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerimaan manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai hasil musyawarah desa/kelurahan dan disahkan oleh camat sesuai hasil pendapatan PPLS-11 BPS tahun 2011 (BULOG, 2012). Indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin menurut pedoman umum Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administarasi dan tepat kualitas. Tepat sasaran artinya Raskin diberikan hanya pada rumah tangga sasaran penerima manfaat yang merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-1), tepat jumlah artinya jumlah beras Raskin yang merupakan hak rumah tangga sasaran penerima manfaat adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Tepat harga artinya harga beras Raskin adalah Rp. 1600,00 /kg netto di titik distribusi. Tepat waktu artinya pelaksanaan distribusi beras Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi. Tepat administasi artinya terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Tepat kualitas artinya


terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG (Hastuti, 2012). Prinsip

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

Raskin

pada

dasarnyamengacu kepada transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif (TAP). Transparasi, yangmaknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu memahami dan mengerti adanyakegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secaramandiri. Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktifdalam setiap tahapan Raskin, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan pelaksanaandan pengendalian. Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan

bahwa

setiappengelolahan

kegiatan

Raskin

harus

dapat

dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai denganperaturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati (BULOG. 2012). Program Raskin memiliki ciri spesifik yaitu : 1.

Tidak

disalurkan

melalui

pasar

umum,

tetapi

penjualan

langsung

kepadapenerima manfaat (bersubsidi). 2. Jumlah beras yang disediakan tidak tergantung pada permintaan pasar, tetapiberdasarkan kepada penerimaan jumlah keluarga penerima manfaat. 3. Tidak ditujukan dalam upaya stabilisasi harga pasar, tetapi untuk membantupemenuhan kebutuhan beras keluarga yang menjadi sasaran penerimanmanfaat Raskin. 4. Pelaksanaan Raskin melibatkan berbagai instansi sehingga untuk mempelancar operasinya perlu adanya petunjuk pelaksanaan.


Program Raskin ditujukan kepada keluarga miskin dan rawan denganmempertimbangkan kemampuan uang pemerintah. Penerima manfaat yaitu keluargamiskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras Raskin, yang menjadipenerima manfaat dari program ini adalah : a. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) alasan ekonomi yaitu keluarga yang belum dapatmemenuhi indikator KPS yang telah ditetapkan oleh BKKBN, dengan bobotpengkategorian lebih ditekankan pada alasan ekonomi indikator keluargaprasejatera alasan ekonomi yaitu : 1. Pada umumnya anggota keluarga belum mampu makan dua kali sehari 2. Anggota keluarga belum memiliki pakaian yang berbeda untukdirumah, bekerja, sekolah dan berpergian. 3. Bagian lantai yang terluas dari tanah. b. Keluarga Sejahtera I (KS I) alasan ekonomi yaitu keluarga yang belum memenuhi indikator KS I yang ditetapkan oleh BKKBN,

dengan

bobotpengkategorian lebih ditekankan pada alasan ekonomi, indikatornya adalah 1. Paling kurang seminggu sekali keluarga makan daging/telur/ikan. 2. Setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stelpakaian baru. 3. Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni/jiwa. Penentuan pagu dan alokasi Raskin dimulai dari kuantum pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidipangan (Raskin) yang disediakan Pemerintahan dalam APBN.Gubernur selaku penanggung jawab tim koordinasi program Raskinprovinsi, mengalokasikan kuantum pagu Raskin


kepada masing-masingKabupaten/Kota dengan mengacu pada data kemiskinan BPS yangditetapkan dalam keputusan Gubernur.Berdasarkan pagu Raskin Kabupaten/Kota,

tim

koordinasi

program

Raskinkepada

masing-masing

Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan mengacupada RTM dan BPS dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerahyang ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota.Tim Raskin Provinsi dapat mengusulkan kepada Gubernur untukmerelokasi

pagu

dapatmendistribusikan

Raskin program

ke

Kabupaten/Kota

Raskin

sesuai

yang

dengan

dinilai

tidak

ketentuan

yang

telahditetapkan. Data dasar penentuan RTM sasaran adalah hasil pendataan sosial ekonomi BPS. Prioritas penerima manfaat Raskin adalah untuk seluruh RTM dengankategori sangat miskin, miskin dan untuk sebagai RTM dengan kategorihampir miskin. Penurunan RTM sasaran kategori hampir miskin ditentukansesuai

dengan

objektif

di

lapangan

dan

ditetapkan

berdasarkanmusyawarah Desa/Kelurahan setempat. Identitas RTM penerima manfaat program Raskin, harus sesuai dengandaftar nama dan alamat RTM yang telah ditetapkan BPS Kabupaten/Kota. Musyawarah

Desa/Kelurahan

adalah

forum

komunikasi

di

tingkatDesa/Kelurahan yang dipimpin kepada Desa/Lurah, dihadiri oleh perangkatDesa/Kelurahan, LSM, RT, RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama untukmendapatkan kesempatan tentang : • Daftar nama RTM penerima manfaat. • Jadwal, waktu dan tempat distribusi. • Besaran biaya distribusi dari titik distribusi kepada RTM penerimamanfaat.


Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu)tahun sekali dan di selenggarakan sebelum beras program Raskin didistribusikan.Hasil musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam berita acaramusyawarah Desa/Kelurahan yang ditanda tangani kepala Desa/Lurah, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan diketahui oleh Camat setempat, dengan melampirkan daftar nama-nama rumah tangga penerima manfaat (DPM-1) dan daftar hadir peserta musyawarah. Daftar nama-nama RTM hasil musyawarah Desa/Kelurahan ditempel dalampapan pengumuman Desa/Kelurahan dan dilaporkan secara berjenjang ketingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.Daftar rumah tangga miskin/sasaran penerima manfaat (DPM-1) dijadikandasar sebagai penerbitan Surat Permintaan Alokasi (SPA) olehBupati/Walikota kepada perum BULOG melalui Sub Divre setempat. Mekanisme

distribusi

Raskin

dimulai

dengan

Bupati/Walikota

mengajukan Surat Permohonan Alokasi (SPA) kepada SubDivisi Regional Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga sasaran penerima manfaat di masing-masing kecamatan/desa/kelurahan.SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu(tiga) bulan, maka pagu dapat direlokasikan ke daerah lain denganmenerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani.Berdasarkan SPA, Sub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing – masing kecamatan/kelurahan/desa kepada pelaksana Raskin. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO periode berikutnya ditangguhkan sampai adapelunasan.Berdasarkan SPPB/DO pelaksanaan Raskin mengambil


beras di gudang penyimpanan perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan sesuai dengan standar kualitas BULOG. Beras yang tidak memenuhi standartkualitas maka beras dikembalikan kepada pelaksana Raskin untuk ditukar/diganti. Serah terima beras Raskin dari pelaksana Raskin kepada pelaksana distribusi dititik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yangmerupakan pengalihan tanggung jawab.Pelaksanaan distribusi menyerahkan Raskin kepada Rumah Tangga Miskin(RTM). Mekanisme distribusi secara terperinci diatur dalam pedoman teknis Raskin kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing daerah. Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara SerahTerima (BAST) yang ditandatangani oleh Satkel Sub Divre sebagai pihakyang menerima beras. BAST tersebut diketahui dan ditandatangani olehKepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.


Mekanisme distribusi Raskin dapat dilihat dalam gambar berikut ini: KETUA TIM RASKIN NASIONAL Kemenko Bid Kesra Pagu/Provinsi Gubernur Pagu/Kab-Kota Bupati/Walikota SPA Perum Bulog Divre/Subdivre/Kansilog SPPB/DO Gudang Satgas Raskin Beras Titik Distribusi Pelaksana Distribusi

Pokja

Warung desa

Pokmas

Gambar 1. Alur Mekanisme Distribusi Raskin


Biaya operasional Raskin disediakan untuk memenuhi kebutuhan biaya yangberkaitan dengam pelaksanaan Raskin sampai dengan titik distribusi menjadiperum BULOG.Pengeluaran biaya operasional Raskin dilakukan secara efisien.Biaya Raskin terdiri dari biaya umum dan biaya operasional, termasuk pajak.Biaya umum antara lain digunakan untuk pembuatan brosur, poster dan lainnya. Biaya operasional terdiri dari biaya distribusi dan biaya pendukung. Biayadistribusi

meliputi

susut,cadangan

resiko

meliputiadministrasi administrasiseperti

biaya (uang

yakni ATK,

angkutan, palsu).

yang materai,

pengemasan

Biaya

berhubungan biaya

bila

pendukung dengan

transfer

dan

diperlukan, antara

lain

penyelenggaraan lain-lain.

Biaya

pendukungselanjutnya pembuatan laporan, honor, biaya koordinasi dan biaya rapat, biayasosialisasi, monitoring dan evaluasi (yang tidak dibiayai dari APBN). Ongkos dari titik distribusi sampai ke penerima manfaat dialokasikan dariAPBD setempat atau swadaya masyarakat.Pengeluaran biaya operasional Raskin harus dipertanggung jawabkan dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku danrealisasi biaya operasional Raskin dilaporkan ke Divre Perum BULOG. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari rumah tangga sasaranpenerima manfaat kepada pelaksana distribusi dilakukan secara tunai Rp1.600,00/kg netto.Uang HPB tersebut langsung diserahkan kepala satker Raskin Sub Divre dandibuat tanda terima pembayaran (kuitansi atau TT HPB Raskin) rangkap 3(tiga). Selanjutnya oleh Satker Raskin ditransfer ke rekeningmilik Sub Divre di bank pemerintahan yang telah ditentukan.


Apabila uang HPB disetorkan langsung oleh pelaksana distribusi ke rekeningHPB Raskin milik perum BULOG Sub Divre, maka bukti setor asli harusdiserahkan oleh pelaksana distribusi kepada Satker Raskin Sub Divre untukkemudian diganti dengan tanda terima pembayaran(kuitansi atau model TTHPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh pelaksana Raskin. Pelaksana Raskin berkewajiban melakukan konfirmasi bukti setoran tersebut kepada bank yang bersangkutan. Tanda terima pembayaran tersebut dinyatakan sah oleh Bankyang bersangkutan. Bupati/Walikota selaku penanggungjawab program Raskin berkewajiban menyediakan dana talangan untuk RTM yang tidak memiliki kemampuanuntuk membayar tunai atau pelaksana distribusi yang belum menyetor HPBpada bulan bersangkutan.Pembiayaan distribusi Raskin berasal dari gudang perum Bulog sampai dititik distribusi menjadi beban perum BULOG sedangkan dari titik distribusisampai RTM sasaran penerima menjadi beban Bupati/Walikota. Sosialisai

program

Raskin

bertujuan

untuk

menyebarluaskan

informasimengenai program Raskin kepada RTM sasaran penerima manfaat, masyarakat danpelaksana program di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan danDesa/Kelurahan. Sosialisasi program Raskin dilakukan oleh Tim Program Raskin tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan secara berjenjang dan dapatmengikutsertakan pihak lain bilamana diperlukan. Materi program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan RTM sasaran penerima manfaat,mekanisme distribusi, tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masingpelaksana program dan juga kewajiban RTM sasaran penerima manfaat, mekanismedan


administrasi pembayaran, penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya. Sosialisasi program Raskin dapat juga dilakukan melalui media massa (cetakdan elektronik), penyebaran pamflet, brosur, dan berbagai forum pertemuan sosial kemasyarakatan lainnya. Sosialisasi program Raskin merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program Raskin yang dapat dilakukan melalui berbagai cara mana yang paling efektif dan memungkinkan agar masyarakat umum dan khususnyamasyarakat miskin dapat mengetahui secara persis latar belakang, kebijakan,mekanisme, hak-hak dan kewajibannya (BULOG, 2012).

2.2 Landasan Teori Respon Responberasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan(reaction). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi responadalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Respon bermula dari adanya suatu tindakanpengamatan yang menghasilkan suatu kesan sehinggakonsep responmanusia lebih banyak dikemukakan oleh

bidang-bidang ilmu sosial yang melihat respon pada tindakan dan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat. Secara keseluruhan respon individu atau kelompok terhadap suatu situasi fisik dan non fisik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu persepsi, sikap, dan tindakan. Simon dalam Wijaya (2007), membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu: 1. Persepsi berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya


objek tersebut. 2. Sikap berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. 3. Tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut. Munculnya ketiga respon di atas sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi status sosial ekonomi seseorang, tingkat pengetahuan tentang manfaat dan resiko yang diterima sebagai akibat tenjadi kesadaranyang dapat dikembangkan pada masa sekarang atau pun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang. Jadi jelaslah bahwa pengamatan merupakan modal dasar dari respon, sedangkan modal dari pengamatan adalah alatindera yang meliputi penglihatan dan penginderaan (Anonimous1, 2012).

Skiner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).B.F.Skinner dalam buku Djamarah (2002) melahirkan banyak sub-aliran, yaitu: 1. Pendekatan Kognitif Pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, dimana individu (organisme) aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu menerima stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atas stimulus yang datang. 2. Pendekatan Psikoanalisa Pendekatan psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud yang meyakini bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar. Sehingga tingkah laku banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari, seperti keinginan, impuls, atau dorongan. Keinginan atau dorongan yang ditekan akan tetap hidup dalam alam bawah sadar dan sewaktu-waktu akan menuntut untuk dikeluarkan. 3. Pendekatan Fenomenologi


Pada pengamatan berlangsung perangsangan-perangsangan. Stimulus berarti rangsangan

dan

respon

berarti

tanggapan.

Rangsangan

diciptakan

untuk

memunculkan tanggapan. Respon lambat-laun tertanam atau diperkuat melalui percobaan yang berulang-ulang.

Persepsi Persepsi

merupakan

suatu

proses

yang

didahului

oleh

proses

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya adalah proses persepsi. Menurut Davidoff (1981) menyatakan bahwa dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman – pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsikan sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi akan bersifat individual (Walgito, 2005). Persepsi berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut (Anonimous1, 2012). Menurut Desiderato, 1976 dalam buku Psikologi komunikasi oleh Jalaluddin rahmat (1986) menyatakan bahwa Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan – hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Hubungan fenomena lain yang terpenting dengan persepsi adalah atensi. Atensi adalah suatu proses penyeleksian input yang diproses dalam kaitan dengan pengalaman. Oleh karena itu atensi ini menjadi bagian yang terpenting dalam


proses persepsi. Sedangkan atensi itu banyak mendasarkan diri pada proses yang disebut filtering atau proses untuk menyaring informasi yang ada pada lingkungan (Adi, 2000). Hal-hal yang mempengaruhi atensi seseorang dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi atensi adalah: 1. Motif dan kebutuhan. 2. Preparator set, yaitu kesiapan seseorang untuk berespon terhadap suatu input sensori tertentu tetapi tidak pada input yang lain. 3. Minat (Interest). Faktor eksternal yang mempengaruhi atensi adalah: 1. Intensitas dan ukuran. Misalnya makin keras suatu bunyi maka akan semakin menarik perhatian seseorang. 2. Kontras dengan hal-hal baru. 3. Pengulangan. 4. Pergerakan (Adi, 2000)

Sikap Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya (Walgito, 2005). Selain itu, dalam kajian sikap telah diketahui bahwa sikap tersebut dapat bersifat negatif dan dapat pula bersifat positif. Sikap negatif memunculkan kecenderungan

untuk

menjauhi,

menghindari,

ataupun

tidak

menyukai

keberadaannya suatu objek. Sedang sikap positif memunculkan kecenderungan


untuk menyenangi, mendekati, menerima atau bahkan mengharapkan kehadiran objek tertentu (Mueller, 1996). Sikap berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan(Anonimous1, 2012). Ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut: a. Dalam sikap selalu terdapat hubungan subjek-objek. Tidak ada sikap yang tanpa objek. Objek ini bisa berupa benda, orang, ideologi, nilai-nilai sosial, lembaga masyarakat dan sebagainya. b. Sikap tidak dibawa sejak lahir tetapi dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman dan latihan. c. Karena sikap dapat dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah, meskipun relatif sulit berubah. d. Sikap tidak menghilang walau kebutuhan sudah dipenuhi. e. Sikap tidak hanya satu macam saja, melainkan sangat beragam sesuai dengan objek yang menjadi pusat perhatiannya. f. Dalam sikap tersangkut juga faktor motivasi dan perasaan (Adi, 2000).

Partisipasi Secara umum pengertian partisipasi adalah adanya keterlibatan langsung suatu masyrakat dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut Bedjo (1996), yang dimaksudkan dengan partisipasi adalah: “Perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang dari luar lingkungannya. Pengertian lain tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Slameto (1995) yang mengatakan bahwa


partisipasi adalah: “Pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu obyek, dan juga meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang sedang dilakukan” (Anonimous2, 2012). Partisipasi

adalah

keterlibatan

masyarakat

secara

aktif

dan

terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap sosialisai, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemahaman, pengendalian, evaluasi sehingga pengembangan atau perluasannya. Pendekatan partisipasi bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Partisipasi atau keikutsertaan para pelaku dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ini akan membawa manfaat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi didaerah (Suprapto, 2007).

2.3 Kerangka Pemikiran Program Raskin (beras miskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program Raskin masih tetap terlaksana sebagai salah satu kebijakan ekonomi perberasan nasional dalam program jaminan ketersediaan pangan bagi kelompok miskin. Penyaluran Raskin berawal dari surat permohonan alokasi (SPA) dari pemerintah kota kepada perum BULOG dalam hal ini kepada kasubdivre Medan perum bulog berdasarkan pagu Raskin (tonase dan jumlah rumah tangga sasaran – RTS) dan rincian di Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Kwala bekala. Program beras miskin (Raskin) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan yang telah disalurkan bagi masyarakat miskin membutuhkan suatu penilaian dari masyarakat penerima Raskin untuk mengevaluasi program tersebut sehingga


sesuai dengan indikator ketepatan dan prinsip perencanaan dan pelaksanaan program Raskin yang mengacu kepada transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif (TAP). Respon masyarakat terhadap program beras bagi keluarga miskin (Raskin) penting bagi pengelola Raskin dalam merancang implementasi Raskin yang berorientasi sesuai harapan dan kepuasan rumah tangga sasaran. Kepuasan RTS dinilai dengan perbandingan kinerja Raskin selama ini dengan harapan terhadap Raskin. Dalam landasan teori sebelumnya dapat diketahui bahwa respon masyarakat mencakup persepsi, sikap dan partisipasinya. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dalam penelitian terdapat beberapa indikator dari persepsi, sikap dan partisipasi masyarakat terhadap suatu program diantaranya (1). Persepsi rumah tangga sasaran penerima manfaat tentang Raskin mencakup pengertian masyarakat tentang program, pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat program serta atensi masyarakat dalam program tersebut. (2). Sikap mencakup bagaimana penilaian masyarakat tentang program Raskin, apakah masyarakat menerima atau menolak program ini, dan apakah masyarakat mengharapkan atau menolak program Raskin. (3). Partisipasi mencakup keikutsertaan masyarakat menikmati manfaat bantuan Raskin, melaksanakan program Raskin dengan penuh persiapan, membayar Raskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, menilai hasil dari program Raskin, datang ke tempat penyaluran Raskin sesuai dengan jadwal, melaksanakan program Raskin dengan penuh persiapan, perencanaan, pemahaman dan evaluasi. Respon masyarakat terhadap program beras bagi keluarga miskin (Raskin) adalah tingkah laku balas/tindakan merupakan wujud dari persepsi, sikap dan partisipasi terhadap pelaksanaan program Raskin itu sendiri. Respon


masyarakat dapat memahami dan menilai positif atau negatif, menerima/menolak dan juga mengharapkan/menghindari serta ikut serta atau tidak

dalam suatu

program yang telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui respon masyarakat penerima Raskin terhadap program tersebut apakah positif, netral dan negatif. Individu menolak dan menentang program raskin, apabila program tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang ada dalam diri individu tersebut. Individu menerima yang ada dikarenakan sesuai dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Sedangkan Individu bersikap netral dalam hal ini individu tidak menerima juga tidak menolak program tersebut. Berdasarkan

penelitian

terdahulu,

ada

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi respon masyarakat terhadap suatu program, Faktor tersebut adalah Umur,

Pendidikan,

Pendapatan/bulan,

Jumlah

Pengalaman

tanggungan, (Lamanya

Jumlah

responden

anak, mengikuti

Pekerjaan, program

tersebut). Sehingga dari faktor tersebut dapat dilihat hubungannya terhadap respon masyarakat yang harapannya respon masyarakat adalah positif.


Secara skematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : Pemerintah

Program Raskin

Rumah Tangga Sasaran

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : - Umur - Pendidikan - Jumlah tanggungan - Jumlah anak - Pekerjaan - Pendapatan/Bulan - Pengalaman(lamanya memperoleh raskin)

Respon

Positif

Netaral

Negatif

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran 2.4 Hipotesis penelitian Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 1. Pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian

sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Respon masyarakat penerima raskin terhadapprogram beras bagi keluarga miskin (Raskin) di daerah penelitian adalah Positif. 3. Adanya hubungan antara Umur, Pendidikan, Jumlah tanggungan, Jumlah anak, Pekerjaan, Pendapatan/bulan, dan Pengalaman dengan Respon masyarakat terhadap program beras bagi masyarakat miskin (Raskin).


BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Recommend Documents