BAB II TINJAUAN PUSTAKA,LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ( PUAP ) Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan) nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 tentang salah satu upaya Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan,dan merupakan pengembangan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu PNPM- Mandiri maka dibentuklah program lanjutan yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ( PUAP ) yang diharap mampu menjadi solusi bagi masyarakat pedesaan. PUAP dalam perkembangannya memerlukan suatu pengkajian baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Mengkaji disini ialah membandingkan apakah ada perkembangan antara sebelum dan sesudah adanya program PUAP. Dari sini, akan dapat dilihat apakah dengan program ini akan mengalami kemajuan atau tidak ( Pedoman Umum PUAP, 2009 ).

2.1.2 Kriteria Seleksi Desa dan GAPOKTAN Penerima PUAP 2.1.2.1 Kriteria Seleksi Desa 1. Tahapan Penetapan Kuota Desa Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok Kerja ( Pokja ) PUAP, Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria desa miskin yang mempunyai potensi pertanian yang berasal dari : 1) Data Lokasi; 2) Data desa miskin dari BPS; 3) Data desa program Departemen Pertanian. Kuota

Universitas Sumatera Utara

desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Bupati / Walikota, usulan aspirasi masyarakat dan usulan unit kerja lingkup Departemen Pertanian.

2. Tahapan Penetapan Gapoktan / Poktan a. Kepala desa/ lurah lokasi desa PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, mengusulkan calon Gapktan penerima BLM PUAP kepada tim teknis Kabupaten / Kota. b. Tim Teknis Kabupaten / Kota melakukan verifikasi calon Gapoktan usulan kepala desa / Lurah untuk ditetapkan oleh Bupati / Walikota. c. Pengurus Gapoktan yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota mengisi formulir yang berisi data – data Gapoktan. d. Bupati / Walikota mengusulkan Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Tim PUAP Pusat dengan tembusan Tim Pembina Provinsi.Berdasarkan usulan Bupati / Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan penerima BLM PUAP.

2.1.2.2 Kriteria Gapoktan Penerima BLM PUAP Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP dengan kriteria sebagai berikut : a. Merupakan SDM yang mampu mengelola usaha Agribisnis. b. Mempunyai struktur Kepengurusan yang aktif. c. Dimilki dan dikelola oleh petani. d. Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.


e. Apabila di desa tersebut tidak terdapat Gapktan dan baru ada POKTAN, maka POKTAN tersebut dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP yang selanjutnya akan ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN. ( Pedoman Umum PUAP, 2009 ).

2.1.3 Penyusunan Rencana Usaha Bersama Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh GAPOKTAN, maka GAPOKTAN harus menyusun terlebih dahulu Rencana Usaha Bersama ( RUB ) dengan kriteria: a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa. b. Dalam penyusunan RUB tersebut pun harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, seperti : 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil dan usaha lain berbasis pertanian. c. Rencana Usaha Bersama ( RUB ) yang disusun oleh Gapoktan diverifikasi awal oleh Penyelia Mitra Tani ( PMT ) untuk disetujui oleh tim Teknis Kabupaten / Kota. d. Rencan Usaha Bersama ( RUB ) yang sudah disetujui selanjutnya akan dikirim bersama dengan dokumen administrasi pendukung lainnya, antara lain : 1) Perjanjian Kerjasama, 2) Nomor Rekening Gapoktan, 3) Kwitnasi yang ditandatangani

oleh

Ketua

Gapoktan,

4)

Berita

Acara,

5) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Tim Pembina PUAP Provinsi ( Petunjuk Teknis PUAP, 2009 ).


2.1.4 Organisasi Pelaksana PUAP 1. Tingkat Pusat Tim PUAP Pusat Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PUAP. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Pertanian dibantu oleh seluruh Eselon I Lingkup Departemen Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri maupun dengan instansi daerah ( tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota ). Tim Pelaksana tingkat Pusat diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibantu oleh Staf khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari kepala Biro Perencana. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Tingkat Provinsi Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana . Tim Pengarah PUAP Provinsi juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Provinsi.


Tim Pelaksana dipimpin oleh salah satu Kepala Dinas / Badan Lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP ), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya. Tugas utama dari Tim Pembina adalah merumuskan petunjuk pelaksanaan

pengembangan

mengkoordinasikan

usulan

PUAP Gapoktan

sesuai PUAP

dengan dari

kondisi Kabupaten/

wilayah, Kota,

mengkoordinasikan serta melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP.

3. Tingkat Kabupaten/ Kota Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Bupati / Walikota membentuk Tim Teknis PUAP yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Tim Pengarah PUAP Kabupaten / Kota juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten / Kota. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas / Badan Lingkup Pertanian. Susunan organisasi Tim Teknis Kabupaten / Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang salah satunya adalah Penyelia Mitra Tani ( PMT ). Tugas utama dari Tim Teknis Kabupaten / Kota adalah merumuskan kebijakan umum Pusat dan petunjuk pelaksanaan dari Provinsi. Tim Teknis Kabupaten / Kota mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP, menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan dan melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan PUAP di tingkat kecamatan dan Desa yang berkoordinasi dengan Penyelia Mitra Tani ( PMT ).


4. Tingkat Kecamatan Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Kecamatan, Bupati / Walikota membentuk Tim Teknis yang diketuai Camat dan dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian ( BPP ) sebagai Sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian ( KCD ) dan Kepala Desa Lokasi PUAP sebagai angggota. Tugas Utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan pembianaan dan pengawasan PUAP di tingkat kecamatan.

5. Tingkat Desa Pelaksna PUAP di Tingkat Desa terdiri dari Gapoktan, Penyuluh Pendampng dan Penyelia Mitra Tani ( PMT ). Kepala Desa / Lurah mengusulkan Gapoktan sebagai calon penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/ Kota. •

Penyuluh Pendamping

Tugas utama dari penyuluh pendamping adalah : -

Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian.

-

Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis pedesaan termasuk pemasaran hasil usaha.

-

Membantu memecahkan masalah uasha petani/ kelompok tani serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan.

-

Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.

-

Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.


-

Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM PUAP.

-

Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

•

Penyelia Mitra Tani

Tugas utama Penyelia Mitra Tani adalah : -

Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan Gapoktan

-

Melaksanakan pertemuan reguler dengan penyuluh Pendamping dan Gapoktan.

-

Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen admnistrasi lainnya.

-

Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dan BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan.

-

Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP

(Petunjuk Teknis PUAP, 2009 ).

Program PUAP telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program PUAP dibagi dua, yaitu : menentukan calon lokasi desa PUAP dan implementasi dari pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Dan masalah tersebut adalah dalam menentukan calon desa yang sesuai sehingga program PUAP tepat sasaran dan menentukan agar bagaimana agar target

/ lokasi sasaran dapat

diterima semua pihak

( stakeholders ). Untuk mengatasi masalah pertama dilakukan dengan menghimpun data dan informasi tentang kelompok tani/ Gapoktan yang layak


menerima bantuan dan kedua melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menentukan calon lokasi yang tepat.

Di samping untuk mengatasi kedua masalah diatas, yaitu untuk mengarahkan PUAP agar tepat sasaran dan efektif diperlukan evaluasi kinerja tentang pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui kajian dengan pelaksanaan kegiatan PUAP. Sesuai dengan sasaran PUAP yang antara lain berkembangnya usaha agribisnis, berkembangnya Poktan/ Gapoktan yang dimiliki dan dikelola petani, dan berkembangnya usaha pelaku agribiisnis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan rumahtangga tani miskin, kinerja pengembangan kelembagaan Gapoktan dan usaha agribisnis penerima PUAP termasuk penyerapan tenaga

kerja pedesaan perlu dikaji secara mendalam

( Pedoman Umum PUAP, 2009 ).

2. 2 Landasan Teori

Menurut Sunyoto ( 2004 ) tujuan utama dari pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan

serta

memperkuat

kemandirian

sehingga

harus

dilaksanakan

pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya ( labour intensive ), memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.


Seiiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arah baru dari kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi tersebut memiliki tiga arah. Pertama,

pemberdayaan

masyarakat.

Kedua,

pemberian

otonomi dalam

pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat desa.

Dalam proses perubahan struktur diperlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, tetapi harus ada kerjasama dan kemitraan yang erat. Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi perlu diprioritaskan pada penduduk miskin antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil. Pendekatan yang paling tetap dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasrkan pada kemndirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri ( Sumodiningrat, 1999 ).


Kajian dampak merupakan langkah awal dalam menentukan komponen apa saja yang terkena dampak serta menentukan komponen kegiatan apa saja dari suatu usulan kegiatan / program yang menimbulkan dampak. Sedangkan dengan prakiraan dampak kita sudah menentukan besarnya dampak yang akan terjadi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dari sisi ekonomi, program pengembangan usaha agribisnis pedesaan akan memberikan lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat dan mempunyai modal usaha sendiri sedangkan dari sisi sosial, program pengembangan usaha agribisnis pedesaan memberikan suatu ilmu baru bagi masyarakat penerima karena masayrakat tentu akan memiliki cara pandang baru dalam berusaha tani.

Kajian atau penilaian mengenai program PUAP yang dilakukan akan menghasilkan parameter – parameter yang digunakan oleh Pemerintah sebagai input dalam menyempurnakan kebijakan BLM PUAP di masa yang akan datang. Pelaksanaan pengkajian itu pula yang akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan ataupun kegagalan program PUAP. Kajian Dampak Sosial Ekonomi tersebut meliputi : •

Sosial : Adopsi Teknologi, Keterampilan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kemandirian Masyarakat, dan Dinamika Kelompok.

•

Ekonomi : Total Pendapatan, Pengeluaran Usaha Tani dan Penyerapan Tenaga Kerja


Adopsi Teknologi Adopsi Teknologi merupakan suatu penerapan ataupun penggunaan teknologi yang mulai dilakukan. Adopsi teknologi memilki tahapan yaitu : Sadar : Masyarakat mulai menyadari tentang adanya suatu teknologi Minat : Masyarakat mulai meminati akan teknologi tersebut Mencoba : Masyarakat mulai mencoba teknologi tersebut walau dalam hal kecil Evaluasi : Masyarakat menilai penggunaan teknologi yang dalam hal kecil tersebut apakah membawa dampak yang positif atau tidak, Adopsi : Apabila hal tersebut membawa dampak yang baik, maka akan diadopsi ( diterapkan) dalam usahanya.

Keterampilan Masyarakat Keterampilan merupakan usaha untuk memperoleh kompetensi cekat, cepat dan tepat dalam menghadapi suatu permasalahan. Dalam hal ini, pembelajaran Keterampilan dirancang sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah perilaku menjadi cekat, cepat dan tepat melalui berbagai tahap. Perilaku terampil ini dibutuhkan dalam keterampilan hidup manusia di masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya. Tahapan dalam Partisipasi : -Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan -Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan


-Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan -Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan. -Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan Syarat tumbuh partisipasi menurut Margono Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kagiatan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: 1). Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi 2). Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi 3). Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Kemandirian Masyarakat Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi individu atau kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung dan dipengaruhi oleh orang lain.

Dinamika Kelompok Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama.


Total Pendapatan Pendapatan yaitu selisih antara penerimaan dengan total biaya per usahatani. Total Pendapatan ialah pendapatan bersih yang diperoleh petani dalam usaha tani nya yaitu mulai dari hulu sampai hilir. Total pendapatan diperoleh dari hasil pengurangan Pengeluaran (output) dengan Pemasukan (input).

Penyerapan Tenaga Kerja Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa atau Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Penggolongan tenaga kerja menurut kualitasnya dibedakan menjadi: 1. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan secara teratur 2. Tenaga kerja telatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu 3. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik Sedangkan Penyerapan Tenaga Kerja adalah kemampuan atau daya dalam mempergunakan Tenaga Kerja itu sendiri.

Pengeluaran Usaha Tani Pengeluaran ialah segala macam biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses atau kegiatan. Usaha Tani ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinirkan faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-


baiknya. Jadi, pengeluaran Usaha Tani ialah segala biaya yang dikeluarkan dengan mengusahakan dan mengkoordinir fakitor produksi yang ada sehingga dengan biaya yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang sebaik – baiknya.

2. 3 Kerangka Pemikiran Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah yang sangat kompleks dan dibutuhkan keseriusan dalam penanggulangannya. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, SDA dan penguasaan teknologi, SDM yang kurang terdidik dan terampil serta kelembagaan dan organisasi yang kurang memadai yang dapat menyebabkan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut baik dengan penyuluhan pertanian maupun dengan pemberian modal bagi petani. Ternyata hal tersebut juga tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan taraf kehidupan di pedesaan.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian membuat suatu kebijakan dengan mengadakan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri dengan tujuan memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam

pengembangan

usaha

tani

secara

mandiri.

Namun

seiiring

perkembangannya, program ini kurang berhasil sehingga mulai dicanangkan program pemberian Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) yang kemudian lebih dikenal dengan PUAP.

Penyaluran dana BLM PUAP juga tidak terbilang mudah, kelompok yang ingin menerima hanya perlu membentuk sebuah Gapoktan kemudian menyusun RUB


yang apabila disetujui akan disampaikan ke Tim PUAP Pusat untuk ditinjau dan kemudian disalurkan melalui rekening Gapoktan.

Apabila dana BLM sudah ada, maka Gapoktan tersebut tidak akan mengalami kendala lagi dalam masalah dana. Yang perlu diusahakan ialah bagaimana cara mengelolanya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tim PUAP akan tetap melakukan kendali mulai dari tahap perencanaan sampai hasil dari dana BLM tersebut dan Gapoktan pun harus memberikan laporan pertanggung jawaban terhada penggunaannya.

Melalui program PUAP ini, kehidupan sosial (adopsi teknogi, Keterampilan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kemandirian Masyarakat dan Dinamika Kelompok ) dan ekonomi ( Total pendapatan, Pengeluaran Usaha Tani dan Penyerapan Tenaga Kerja ) dapat mengalami peningkatan sehingga terjadi peningkatan taraf kehidupan di daerah pedesaan pada umumnya dan desa penerima BLM PUAP pada khususnya.


Organisasi Pelaksana PUAP

GAPOKTAN

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ( PUAP )

Sebelum PUAP

Sesudah PUAP

Perubahan Sosial Ekonomi

Sosial

Ekonomi

- Adopsi Teknologi -Keterampilan Masyarakat - Partisipasi Masyarakat - Kemandirian Masyarakat - Dinamika Kelompok

- Total Pendapatan - Pengeluaran Usaha tani - Penyerapan Tenaga Kerja

Skema Kerangka Pemikiran Keterangan : Menyatakan Proses


2.4 Hipotesis Penelitian 1. Ada perubahan dalam Adopsi Teknologi, Keterampilan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat ,Kemandirian Masyarakat, dan Dinamika Kelompok sesudah mengikuti program pengembangan usaha agribisnis pedesaan. 2. Ada perubahan Total Pendapatan, Pengeluaran Usahatani, Penyerapan Tenaga Kerja sesudah mengikuti program pengembangan usaha agribisnis pedesaan. 3. Masalah – masalah yang dihadapi daapt diatasi sesudah adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA,LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN

Recommend Documents