BAB II TINJAUAN PUSTAKA. keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Tinjauan Teoritis

2.1.1 Akuntansi Akuntansi

adalah

suatu

proses

pengidentifikasian,

pengukuran,

pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting Association, 1966). Pengertian di atas menegaskan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang berarti memiliki input dan output. Dari pengertian di atas pula kita dapat mengetahui bahwa input dari akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi pada suatu entitas yang mengalami proses pengidentifikasian, mengukur, dan mencatat yang menghasilkan output berupa laporan keuangan. Entitas disini menunjuk pada sebuah organisasi seperti perusahaan, pemerintah (pusat dan daerah) dan sebgainya. Output dari akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi akuntansi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomis. Pengguna eksternal dari laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sebagaimana disebutkan dalam halim (2008) adalah DPR/DPRD, BPK, investor, kreditur, donatur, analis ekonomi dan akademisi, rakyat, LSM, Pemerintah pusat (pemerintah daerah), dan yang lainnya. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

8 Universitas Sumatera Utara

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pada dasarnya, sistem akuntansi dibagi menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Begitu pula di sektor publik yang dibagi menjadi akuntansi keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Mardiasmo dalam halim (2012) menjelaskan bahwa ruang lingkup akuntansi keuangan sektor publik meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisisan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Masisi (1978) dalam Glynn (1993) sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2009:17) dalam Halim (2012:322) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut : 1. Identifikasi kegiatan yang relevan 2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Penerapan sistem akuntansi pemerintah di suatu Negara tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut. Dalam PP no. 71 tahun 2010 pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan


pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dwi ratna (2010:7) menuliskan bahwa menurut PBB cirri-ciri dari sistem akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.

Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk menyusun rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Di Indonesia sendiri, sistem akuntansinya sudah mengalami beberapa kali

perkembangan sesuai dengan perubahan aturan perundang-undangan yang berlaku. Halim (2012) menyebutkan ada 3 tahap perubahan sistem akuntansi di Indonesia sebagai berikut : 1.

Tahap pertama (1974-1999 era reformasi) Pada tahap ini sistem akuntansi yang diterapkan masi tradisional yaitu masih berbasis kas dan single entry

2.

Tahap kedua ( pasca reformasi 2000-2004) Pada tahap ini sistem akuntansi yang berlaku sudah menerapkan tata buku berpasangan (double entry) dan berbasis kas modidikasian namun pada masa ini belum ada standar akuntansi untuk pemerintahan sehingga pemerintahan masih mengikuti standar akuntansi keuangan. Sistem pencatatan double entry mengarah pada diberlakukannya sistem tata buku berpasangan dengan melibatkan sisi debit sebelah kiri dan sisi kredit sebelah kanan. Pencatatan dengan sistem ini yang disebut menjurnal.

Secara

normative,

konsekuensi

diterapkannya

sistem


pencatatan ini adalah munculnya persamaan dasar akuntansi (winarna 2006:60) dalam Halim (2012:328) dimana dalam konsteks akuntansi pemerintah, persamaan dasarnya untuk SAP berbasis kas menuju akrual adalah sebagai berikut : Aset + Belanja = Kewajiban + Ekuitas Dana =Pendapatan Namun setelah diterapkannya PP nomor 71 tahun 2010 persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut (Halim 2012:328) : Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan - LO 3.

Tahap ketiga (setelah tahun 2005) Pada tahap ini basis akuntansi berubah menggunakan basis cash basis toward accrual dan telah ada standar akuntansi pemerintah melalui PP Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Namun pada tahun 2010 dikeluarkan PP nomor 71 tentang standar

akuntansi

pemerintahan

yang

menggantikan

PP

No.

24

tahun

2005,

perkembangan akuntansi memasuki tahap ke empat. Sejak diterbitkannya PP No. 71 tahun 2010, semua entitas dalam lingkup pemerintah pusat dan daerah harus melaksanakan sistem akuntansi pemerintah bebasis akrual, meskipun entitas pemerintah yang belum siap menerapkan akuntansi berbasis akrual masih diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual dan di harapkan pada tahun anggaran 2014 sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (KSAP, 2010). PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui


pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi sektor publik. Para pendukung penerapan basis akrual dalam organisasi sektor publik, meyakini bahwa akuntansi akrual mengakui beban ketika transaksi tersebut terjadi, dianggap menyediakan gambaran operasional pemerintahan secara lebih transparan (Boothe, 2007) Ahyani (2007 : 35) mengungkapkan bahwa penerapan basis akrual memeberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan sebagai berikut: 1.

2. 3.

4.

Memberikan ketelitian dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan memungkinkan untuk melakukan penlaian secara lengkap terhadap kinerja pemerintah Lebih akurat dalam melaporkan nilai asset, kewajiban, maupun pembiayaan pemerintah Memungkinkan dilakukan cut off (pemisahan suatu periode dengan periode yang lain) secara lebih sempurna dan menginformasikan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu periode tertentu Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan, artinya pada tahun 2008 seharusnya semua entitas pemerintahan sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun kenyataannya, baru pada tahun 2010 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan SAP berbasis akrual dan diharapkan implementasinya secara penuh di seluruh entitas


pemerintahan dapat terlaksana di tahun 2015 (Halim, 2012:27). SAP berbasis akrual (modifikasian) menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan entitas pelaporan menyusun tujuh laporan keuanan pokok yang terbagi dalam dua jenis pelaporan yaitu pelaporan financial berbasis akrual, pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas dan CaLK. Pelaporan financial terdiri dari: 1.

Neraca

2.

Laporan operasional (LO)

3.

Laporan arus kas

4.

Laporan perubahan ekuitas

Sedangkan laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas: 1.

Laporan realisasi anggaran berbasis kas

2.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)

2.1.2

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemerintah secara

bertahap telah melaksanakan

perubahan yang

mendasar mengenai pengelolaan keuangan Negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya tiga Undang-Undang di bidang keuangan Negara (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Seiring

dengan

disahkan Undang-Undang Nomor

17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut. Menurut pasal


1 ayat 1 UU tersebut keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah:1995). Halim (2002) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajk daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. Sedangkan yang dimaksudkan sa kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemeriintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. Dalam mengelola keuangan terkhusus dalam penyajian laporan keuangan, dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut : 1)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


2)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;

5)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;

7)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah direvisi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;


11)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

13)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

14)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menurut PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi ke PP nomor 71 tahun 2010, bahwa laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut : a. b.

c.

d. e.

f.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 16 Universitas Sumatera Utara

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan yang telah dibuat harus juga memenuhi karakteristik sebagai berikut : a.

Relevan; Maksudnya, informasi yang disajikan haruslah lengkap, tepat waktu dan mampu untuk memprediksi masa depan hingga dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan

b.

Andal; Yang dikatakan andal disini maksudnya adalah laporan keuangan haruslah bebas dari pengertian yang menyesatkan serta harus bebas dari kesalahan material. Informasi yang disajikan juga harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

c.

Dapat dibandingkan; dan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntans yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan


d.

Dapat dipahami. Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Menurut peraturan menteri dalam nergeri nomor 13 tahun 2006 pasal 232

ayat (3), sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Siklus akuntansi pada daerah tidak memiliki perbedaan dari siklus akuntansi keuangan komersil. Siklus akuntansi tersebut diawali dengan analisis bukti taransaksi yang berupa bukti eksternal dan internal sperti faktur pembelian kuitansi dan sebagainya. Kemudian penjurnalan yaitu mencatat pengaruh atas transaksi tadi ke masing-masing akun yang terkait. Kemudian akan dilanjutkan dengan memposting akun-akun terkait dengan transaksi ke buku besar masing-


masing , neraca lajur (jika diperlukan), dan tindakan akhirnya adalah menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan operasional (LO). Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan realisasi anggaran berbasis kas, Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Siklus akuntansi dapat digambarkan seperti bawah ini Bukti-bukti transaksi

Jurnal

Buku besar Neraca Lajur (optional)

Neraca LO LAK LPE LRA Laporan SAL

Laporan Keuangan

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Sumber: halim, 2012, hlm 328, dimodifikasi 1. Bukti-bukti Transaksi Dalam tahapan siklus akuntansi akan dimulai dengan adanya bukti-bukti transaksi yang diperoleh oleh SKPD kemudian akan dinalisa untuk dijurnal dan diletakkan pada posisi debit atau kredit nantinya. Peletakan suatu akun di sisi debit bukan berarti saldo dari akun tersebut akan bertambah. Begitupun sebaliknya, peletakan posisi suatu akun di sebelah kredit bukan berarti saldo dari akun tersebut akan berkurang. Disinilah harus diperhatikan dengan sebenar-


benarnya saldo perkiraan normal dari masing-masing kelompok akun. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup: 1. Surat tanda bukti pembayaran yang dilengkapi dengan: a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) b. SKR c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 2. STS. 3. Bukti Transfer. 4. Nota Kredit Bank. Sementara bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas mencakuip : 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 2. Nota debit bank. 3. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aktiva berupa bukti memorial dilampiri dengan: 1. Berita Acara Penerimaan Barang. 2. Berita Acara Serah Terima Barang. 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas Berupa: bukti memorial, dilampiri dengan: 20 Universitas Sumatera Utara

1. Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran (pengesahan SP). 2. Berita Acara Penerimaan Barang. 3. Surat Keputusan Penghapusan Barang. 4. Surat Pengiriman Barang. 5. Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD). 6. Berita Acara Pemusnahan Barang. 7. Berita Acara Serah Terima Barang. 8. Berita Acara Penilaian. 2. Jurnal Jurnal adalah catatan yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang lengkap dan permanen dari semua transaksi yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi di masa mendatang. Tujuan dari penjurnalan adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Jurnal digunakan sebagai dasar untuk melakukan posting di buku besar. Kesalahan dalam meletakkan posisi akun saat menjurnal akan berakibat pada kesalahan jumlah akhir di buku besar. Pencatatan masing-masing perkiraan akan lebih mudah dengan adanya jurnal karena jurnal memisahkan perkiraan debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan harian ataupun bulanan. Format jurnal umum yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut : Tanggal

Nama perkiraan

Post ref

Debit

Kredit


3. Buku Besar Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah melakukan posting ke buku besar. Buku besar merupakan lanjutan dari jurnal Posting adalah pemindahan akun-akun sejenis yang sudah di jurnal ke dalam satu kolom yang disebut buku besar. Nantinya, saldo akhir yang ditunjukkan oleh buku besar ini akan dilanjutkan dibawa untuk menyusun laporan keuangan. Berikut adalah contoh buku besar dari suatu perkiraan yang umumnya dipakai. Nama akun: Kas 1.11 Tanggal Uraian

No.akun: Ref

Debit

Kredit

Saldo Debit

Kredit

4. Neraca Lajur Bagian selanjutnya adalah neraca lajur. Neraca lajur digunakan sebagai pembantu pembuatan laporan keuangan. Neraca lajur bersifat opsional, boleh digunakan boleh juga tidak tergantuing kebutuhan dari suatu entitas dikarenakan sifatnya

yang

hanya

sebagai

pembantu. Neraca

lajur

dapat

langsung

menggambarkan surplus atau deficit, posisi keuangan, dan saldo saldo akhir dari suatu perkiraan. Neraca lajur biasanya terdiri dari 10 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan yang


terakhir adalah neraca yang masing-masing terdiri dari 2 kolom. Kolom debit dan kolom kredit. 5. Laporan keuangan Tujuan dari akuntansi adalah penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran umum untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No.71 tahun 2010. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan

dasar

dalam

membuat

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. a. Neraca


Neraca atau yang kini disebut laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan saldo akhir dari akun-akun nominal atau akun yang akan dibawa ke periode yang akan datang. Neraca pada SKPD biasanya terdiri dari kelompok aset, kewajiban, dan ekuitas dana. b. Laporan Operasi Dalam PP nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan ini menyediakan informasi mngenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan

periode

sebelumnya.

Laporan

operasional

menyediakan informasi: a. Mengenai besarnya beban yan harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemeintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikann laporan secara komparatif; d. Mengenai

penurunan

ekuitas

(bila

deficit

operasional),

dan

peningkatan ekuitas (bila surplus boperasional). c. Laporan arus kas


Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akkuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban pengambilan keputusan. d. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini bertujuan untuk memeberikan informasi terkait dengan perubahan ekuitas yang diakibatkan oleh surplus operasional atau deficit operasional. Laporan ini bersifat opsional yakni dapat dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan. e.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan ini mnyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

f. Laporan Saldo Anggaran Lebih Laporan ini menyediakan informasi mengenail kelebihan anggaran dengan realisasinya. Kegiatan akuntansi dalam unit kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset dan elain kas. Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang kini direvisi ke dalam Permendagri nomor 56 tahun 2007, empat kegiatan akuntansi tersebut dijabarkan dalam empat prosedur akuntansi pemerintah (Halim 2012), yaitu (1) prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) Prosedur akuntansi selain kas, (4) prosedur akuntansi asset. Berikut digambarkan sistem dan prosedur akuntansi untuk


tingkat SKPD:

FORMULIR Dokumen transaksi

CATATAN Buku Jurnal

LAPORAN Buku Besar

Laporan keuangan SKPD

Buku Pembantu

 Bukti penerimaan kas  Pengeluaran kas  memorial

 Register JKM  Register JKK  Register JM

Kertas kerja

Kumpulan rekening (ringkasan dan rincian)

     

LRA LO Neraca LAK LPE CaLK

Kebijakan akuntansi

Gambar 2.2 Sistem dan Prosedur Akuntansi Sumber : Mahsun, dkk., 2011 dalam Halim 2012, hlm 331.

2.2.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian sejenis pernah dilakukan sebelumnya oleh Endah Noviana pada

tahun 2010 dengan judul “analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) di pemerintah kota medan (studi kasus pada dinas tata kota tata bangunan)” . Penelitian ini menggunakan PP Nomor 24 sebagai objek dan pedoman Dalam penelitiannya. penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penulis menggunakan teknik 26 Universitas Sumatera Utara

wawancara dan teknik studi dokumentasi untuk pegumpulan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota dan Tata bangunan telah melakukan proses penctatan akuntansinya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 dan peraturan pemerintah no 24 tahun 2005, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006, namun laporan keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan. Anisaa Syefira pada tahun 2012 juga melakukan penelitian sejenis dengan judul “Analisis

Pencatatan

dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas

Perhubungan Kota Manado Tahun 2011”. Dan

dalam

penelitian

ini

menggunakan jenis penelitian eksploratif, yaitu metode yang digunakan dengan cara mewawancarai beberapa orang ahli dibidang yang berhubungan dengan situasi yang akan diteliti dan mengumpulkan data dari data yang sudah ada atau sudah dipublikasikan (sesuai dengan prosedur penelitian eksploratif). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Manado saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan neraca yaitu tidak disajikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk belanja modal. Berdasarkan karakteriktik kualitatif pelaporan keuangan di PP Nomor 24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan di Dinas Perhubungan telah lengkap. Dan

informasi yang disajikan

tepat

waktu, memiliki

feedback

value 27

Universitas Sumatera Utara

(mengoreksi

ekspektasi

dimasa

lalu)

dan

memiliki

manfaat prediktif

(memprediksi masa yang akan datang). Karena sesuai dengan komponen laporan keuangan di PP No. 24 Tahun 2005 lampiran II dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Fauziah (2011) dengan judul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)”. Hasil penelitian menunjukkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja

dan

akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem

dan

Prosedur

Penatausahaan

dan akuntansi, Pelaporan, dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Anastasia Patrisia Thilda Tampanatu tahun 2013 meneliti dengan judul ”analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada skpd di kota bitung”. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Hasil Penelitiannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran 28 Universitas Sumatera Utara

khususnya tahun anggaran 2011 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi

Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah.

Nama Peneliti dan Tahun penelitian Noviana (2010)

Nama Peneliti dan Tahun penelitian

-Syefira (2012)

Table 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu Judul penelitian Objek penelitian

Hasil penelitian

Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)

Kesesuaian pencatatan dan pelapoean keuanagan sesuai PP Nomor 24 tahun 2005

Judul penelitian

Objek penelitian

Dinas Tata Kota dan Tata bangunan telah melakukan proses penctatan akuntansinya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 dan peraturan pemerintah no 24 tahun 2005, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006, namun laporan keuangan telah disajikan tepat waktu Hasil penelitian

Kesesuaian pencatatan dan pelaporan Belanja Modal dengan PP

sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan Dinas Perhubungan Kota Manado saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal


pada Dinas Perhubungan Kota Manado Tahun 2011

Fauziah (2011)

Tampanatu (2013)

Nama Peneliti dan Tahun penelitian

Nomor 24 Tahun 2005

sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan. Analisis Kesesuaian Badan Kepegawaian Pencatatan dan Pencatatan dan Daerah Kabupaten Pelaporan pelapoan yang Lima Puluh Kota Keuangan pada dilakukan SKPD telah melakukan Satuan Kerja dengan pencatatan akuntansi Perangkat Permendagri keuangan untuk Daerah (SKPD) nomor 13 Tahun akuntansi belanja di Kabupaten 2006 dan akuntansi aset Lima Puluh Kota sesuai dengan (Studi Kasus Peraturan Menteri Pada Badan Dalam Negeri Kepegawaian Nomor 13 tahun Daerah) 2006 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD Analisis Kesesuaian Dinas Kependudukan Pencatatan Dan pencatatan dan dan Pencatatan Sipil Pelaporan pelaporan dengan Kota Bitung telah Belanja PP Nomor 2 Tahun melakukan pencatatan Langsung Pada 2005 akuntansi belanja Skpd Di Kota sesuai dengan Bitung Peraturan Pemerintah Judul penelitian Objek penelitian Hasil penelitian

No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3

Kerangka Konseptual Adapun kerangka pemikiran peneliti yang menjadi dasar dalam penulisan

penelitian ini adalah sebagai berikut:


 Pencatatan Belanja  Pencatatan Aset

BAPPEDA Pemko Medan

Kendala penerapan pp 71 tahun 2010

Analisis

Kesimpulan

 Laporan Keuangan

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Ketrangan Gambar: Penulis melakukan penelitian di Pemko Medan khususnya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun data yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Jurnal, Buku besar, Neraca saldo, Jurnal penutup, dan Laporan keuangan. Penulis akan membandingkan penerapan sistem akuntansi yang digunakan oleh Pemko Medan khususnya BAPPEDA kota Medan dengan peraturan yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Penulis juga akan menganalisa sudah sejauh mana pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Medan menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam menerapkan peraturan peraturan yang baru tentu menemui kendala, dalam kasus ini penulis juga akan menganalisa apa saja yang menjadi kendala bagi pihak Badan Perencanaan dan


Pembangunan (BAPPEDA) Kota Medan dalam menerapkan peraturan yang direvisi dari Peraturan Pemerintah NOmor 24 tahun 2005.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting

Recommend Documents